1

KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAKNational Commission for Child Protection

AKIBATAKIBAT HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN: HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN:PERSPEKTIF HAK ANAKPERSPEKTIF HAK ANAK

Advokat Advokat Muhammad Joni, SH, MH.Muhammad Joni, SH, MH.

mhjoni@yahoo.com mhjoni@yahoo.com www.advokatmuhammadjoni..com com

2

A. MENELISIK ESENSI PERTALIAN PERSUSUANA. MENELISIK ESENSI PERTALIAN PERSUSUAN

Dalam keadaan tertentu atau darurat, Ibu Dalam keadaan tertentu atau darurat, Ibu kandung tidak dapat menyusui anak kandung tidak dapat menyusui anak kandungnya (misalnya, Ibu meninggal dunia, kandungnya (misalnya, Ibu meninggal dunia, terpisah, sakit menular, atau tidak terpisah, sakit menular, atau tidak menghasikan susu, dan lain sebagainya).menghasikan susu, dan lain sebagainya).

Hak anak atas Air Susu Ibu (ASI) adalah hak Hak anak atas Air Susu Ibu (ASI) adalah hak anak atas hidup, kelangsungan hidup dan anak atas hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.tumbuh kembang.

ASI tidak tergantikan oleh susu formula ASI tidak tergantikan oleh susu formula apapun. apapun.

3

ESENSI PERTALIAN PERSUSUANESENSI PERTALIAN PERSUSUAN

ASI adalah opsi pertama dan terbaik ASI adalah opsi pertama dan terbaik bagi bayi, walaupun dalam situasi bagi bayi, walaupun dalam situasi darurat sekalipun darurat sekalipun (UNICEF, “(UNICEF, “Technical Notes: Special Technical Notes: Special Considerations for Programming in Unstable SituationConsiderations for Programming in Unstable Situation”, 2003, ”, 2003, New York, h. 224);New York, h. 224);

ASI efektif bagi daya tahan tubuh, ASI efektif bagi daya tahan tubuh, pertumbuhan dan kesehatan bayi/anak.pertumbuhan dan kesehatan bayi/anak.

ASI adalah Hak atas makanan (right to ASI adalah Hak atas makanan (right to food).food).

4

ESENSI PERTALIAN PERSUSUANESENSI PERTALIAN PERSUSUAN

Adanya kesadaran global mendorong pemberian ASI Adanya kesadaran global mendorong pemberian ASI kepada bayi, dan bahkan membuat kepada bayi, dan bahkan membuat The International The International Code of Marketing of Breast-Milk Substututes.Code of Marketing of Breast-Milk Substututes.

No AdvertisingNo Advertising of above product to the public. of above product to the public. No free SamplesNo free Samples to mothers, their families or health care to mothers, their families or health care

workers.workers. No PromotionNo Promotion of products (display, posters, distribution of of products (display, posters, distribution of

promotion materials).promotion materials). No Gift or SamplesNo Gift or Samples to health care workers. to health care workers. No Free or Low cost suppliesNo Free or Low cost supplies of Breast-Milk Substututes. of Breast-Milk Substututes.

(UNICEF, “(UNICEF, “Technical Notes: Special Considerations for Technical Notes: Special Considerations for Programming in Unstable SituationProgramming in Unstable Situation”, h. 231-232);”, h. 231-232);

5

B. LEMBAGA HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN DALAM KHIB. LEMBAGA HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN DALAM KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat (3) mengenal dan mengakui lembaga ayat (3) mengenal dan mengakui lembaga Pertalian PersusuanPertalian Persusuan. Adanya Pertalian . Adanya Pertalian Persusuan itu menjadi alasan Larangan Persusuan itu menjadi alasan Larangan Perkawinan yang diatur secara eksplisit Perkawinan yang diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pertalian Persusuan, selanjutnya berimplikasi Pertalian Persusuan, selanjutnya berimplikasi bukan saja pada pemenuhan hak hidup, bukan saja pada pemenuhan hak hidup, kelangsungan dan perkembangan anak. kelangsungan dan perkembangan anak. Namun, selanjutnya menerobos masuk ke Namun, selanjutnya menerobos masuk ke dalam domein hukum keluarga.dalam domein hukum keluarga.

6

Pertalian Persusuan, dapat Pertalian Persusuan, dapat dikemukakan:dikemukakan:

1.1. Keadaan hukum yang mempunyai akibat hukum Keadaan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu dalam hukum keluarga Islam.tertentu dalam hukum keluarga Islam.

2.2. Diakui dan eksis dalam sistem hukum nasional, Diakui dan eksis dalam sistem hukum nasional, seperti halnya Pengangkatan Anak, Perwalian, seperti halnya Pengangkatan Anak, Perwalian, Pemeliharaan Anak, Pengakuan Anak, dll.;Pemeliharaan Anak, Pengakuan Anak, dll.;

3.3. Hadir sebagai hukum yang hidup (Hadir sebagai hukum yang hidup (living lawliving law) di ) di dalam masyarakat;dalam masyarakat;

4.4. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil diakui sebagai Pedoman bagi hakim dalam diakui sebagai Pedoman bagi hakim dalam penyelesaian perkara pada yurisdiksi peradilan penyelesaian perkara pada yurisdiksi peradilan agama;agama;

7

C. ARGUMENTASI MENGAKUI DAN MELINDUNGI RELASI HUKUM C. ARGUMENTASI MENGAKUI DAN MELINDUNGI RELASI HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN.PERTALIAN PERSUSUAN.

A.A. Menyusukan bayi/anak sebagai bentuk tindakan Pengakuan Menyusukan bayi/anak sebagai bentuk tindakan Pengakuan Prinsip Hak Anak untuk hidup, Kelangsungan Hidup dan Prinsip Hak Anak untuk hidup, Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan (Pertumbuhan (rights to life, survival and developmentrights to life, survival and development););

Pemberian ASI adalah bentuk tindakan sengaja realisasi Pemberian ASI adalah bentuk tindakan sengaja realisasi hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pertalian Persusunan dapat dibangun dalam konteks Pertalian Persusunan dapat dibangun dalam konteks Pertalian Kehidupan, Kelangsungan Hidup dan Pertalian Kehidupan, Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan Anak. Pertumbuhan Anak.

Prinsip Prinsip Hak Anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan Hak Anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan (Pasal 6 KHA dan Pasal 2 huruf (c), dan pertumbuhan (Pasal 6 KHA dan Pasal 2 huruf (c), dan Pasal 4 UU No 23/2002), ditemukan rujukan Pasal 4 UU No 23/2002), ditemukan rujukan konstitusionalitasnya dalam konstitusionalitasnya dalam Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.UUD 1945.

8

Dalam UU No. 39/1999 mengatur hak hidup, yang Dalam UU No. 39/1999 mengatur hak hidup, yang merupakan asas-asas dasar (Pasal 4 dan 9 UU No. merupakan asas-asas dasar (Pasal 4 dan 9 UU No. 39/1999). Hak hidup merupakan hak asasi yang 39/1999). Hak hidup merupakan hak asasi yang universal, dan hak yang utama (universal, dan hak yang utama (supremesupreme rightright). ).

Sebelum KHA, beberapa instrumen/konvensi Sebelum KHA, beberapa instrumen/konvensi internasional juga menjamin hak hidup sebagai hak internasional juga menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti dasar seperti Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights (pasal 2), (pasal 2), International Covenant on Civil and Political International Covenant on Civil and Political RightsRights – ICCPR (pasal 6). – ICCPR (pasal 6).

General CommentGeneral Comment, , The Human Rights CommitteeThe Human Rights Committee, , (1982), hak hidup sebagai hak yang tidak dapat (1982), hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat (diabaikan termasuk dalam waktu darurat (rights to life … rights to life … is the supreme right from which no derogation is is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of emergencypermitted even in time of emergency).).

9

Manual on Human Rights ReportingManual on Human Rights Reporting (1997), (1997), mengarahkan Negara Peserta melaksanakan Pasal 6 mengarahkan Negara Peserta melaksanakan Pasal 6 KHA, dengan membangun keadaan alamiah yang positif KHA, dengan membangun keadaan alamiah yang positif dan merancang perlindungan hidup anak. Termasuk dan merancang perlindungan hidup anak. Termasuk meningkatkan harapan hidup (meningkatkan harapan hidup (life expectancylife expectancy), ), mengurangi kematian bayi dan anak, penanganan mengurangi kematian bayi dan anak, penanganan bencana dan rehabilitasi kesehatan, menyediakan bencana dan rehabilitasi kesehatan, menyediakan makanan/nutrisi dan air bersih, melarang dan mencegah makanan/nutrisi dan air bersih, melarang dan mencegah hukuman mati, melakukan tindakan sengaja hukuman mati, melakukan tindakan sengaja mempertahankan kehidupan anak dan menyelamatkan mempertahankan kehidupan anak dan menyelamatkan kehidupan anak.kehidupan anak.

Dengan demikian, terbangun argumentasi kuat bahwa Dengan demikian, terbangun argumentasi kuat bahwa Pertalian Persusuan adalah tindakan melindungi hak Pertalian Persusuan adalah tindakan melindungi hak hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak/bayi.hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak/bayi.

10

B. Hak atas atas Identitas (Nama, B. Hak atas atas Identitas (Nama, Kewarganegaraan dan Relasi Kewarganegaraan dan Relasi

kekerabatan/keluarga).kekerabatan/keluarga). Dalam UU No 23/2002, hak atas akte kelahiran diatur secara Dalam UU No 23/2002, hak atas akte kelahiran diatur secara

khusus dalam pasal 27 dan 28 UU No 23/2002. khusus dalam pasal 27 dan 28 UU No 23/2002.

Pencatatan kelahiran penting bagi eksistensi formal anak, dan Pencatatan kelahiran penting bagi eksistensi formal anak, dan mestilah dipahami sebagai “mestilah dipahami sebagai “right from the startright from the start”. ”.

Anak-anak yang tidak tercatat kelahirannya berbahaya bagi Anak-anak yang tidak tercatat kelahirannya berbahaya bagi keterputusan sosial, bahkan bisa kehilangan hak atas identitas keterputusan sosial, bahkan bisa kehilangan hak atas identitas formal, pengakuan nama dan kewarganegaraan. formal, pengakuan nama dan kewarganegaraan. ((lnnocenty Digestlnnocenty Digest No. 9-March 2002, “ No. 9-March 2002, “Birth Registration Rights from the StartBirth Registration Rights from the Start”).”).

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA), hak anak atas Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA), hak anak atas identitas ini, mengacu Pasal 7 dan 8 KHA. identitas ini, mengacu Pasal 7 dan 8 KHA.

Di dalam Pasal 7 KHA, pencatatan kelahiran anak dilakukan Di dalam Pasal 7 KHA, pencatatan kelahiran anak dilakukan secara segera (secara segera (immediatly)immediatly) setelah kelahiran, dan memiliki hak setelah kelahiran, dan memiliki hak atas nama (atas nama (namename), memperoleh kewarganegaraan ), memperoleh kewarganegaraan ((nationalitynationality), dan hak mengetahui orangtuanya.), dan hak mengetahui orangtuanya.

11

Pasal 8 KHA menegaskan Negara Peserta menghormati hak Pasal 8 KHA menegaskan Negara Peserta menghormati hak anak atas identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama anak atas identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan dan hubungan kerabat/keluarga (hubungan kerabat/keluarga (family relationfamily relation)). .

Karena itu, dalam hal implementasi pasal 27 UU No 23/2002, Karena itu, dalam hal implementasi pasal 27 UU No 23/2002, mestilah dibaca sebagai:mestilah dibaca sebagai:1.1. Kewajiban negara Kewajiban negara menghormati identitas anakmenghormati identitas anak;;2.2. Kewajiban negara melakukan Kewajiban negara melakukan pencatatan kelahiran secara pencatatan kelahiran secara

segerasegera setelah kelahiran anak; setelah kelahiran anak;3.3. Kewajiban negara menghormati hak anak atas identitas, Kewajiban negara menghormati hak anak atas identitas,

termasuk :termasuk : nama;nama; kewarganegaraan;kewarganegaraan; hubungan kerabat/keluarga.hubungan kerabat/keluarga.

Dengan demikian, hak atas identitas anak, bukan saja hak Dengan demikian, hak atas identitas anak, bukan saja hak atas nama namun juka atas nama namun juka hubungan kerabat (hubungan kerabat (family family relationrelation).).

12

Nama, kewarganegaraan dan hubungan Nama, kewarganegaraan dan hubungan kerabat (kerabat (family relationfamily relation), hanya beberapa ), hanya beberapa unsur saja dari identitas anak. Beberapa unsur saja dari identitas anak. Beberapa dimensi lain dari identitas anak :dimensi lain dari identitas anak :

1.1. sejarah personal anak sejak lahir (dimana sejarah personal anak sejak lahir (dimana tinggal dan dilahirkan, siapa yang memelihara, tinggal dan dilahirkan, siapa yang memelihara, mengapa keputusan krusial dilakukan/diambil mengapa keputusan krusial dilakukan/diambil dll.;dll.;

2.2. suku, agama, budaya bahasa anak. suku, agama, budaya bahasa anak.

(UNICEF, “(UNICEF, “Implementation Handbook for the Convention on the Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the ChildRights of the Child”, h. 113).”, h. 113).

13

Dalam KHA juga dalam UU No 23/2002 tidak Dalam KHA juga dalam UU No 23/2002 tidak secara spesifik menentukan apa yang harus secara spesifik menentukan apa yang harus dicatatkan, namun secara minimal dicatatkan, namun secara minimal pencatatan kelahiran itu mencakup nama pencatatan kelahiran itu mencakup nama bayi pada saat dilahirkan, jenis kelamin, bayi pada saat dilahirkan, jenis kelamin, tanggal kelahiran, dimana dilahirkan, nama tanggal kelahiran, dimana dilahirkan, nama orangtua dan alamatnya, dan status orangtua dan alamatnya, dan status kewarganegaraan orangtua. Informasi kewarganegaraan orangtua. Informasi lainnya juga bisa dicatatkan yakni lainnya juga bisa dicatatkan yakni pekerjaan orangtua dan status etnik (suku) pekerjaan orangtua dan status etnik (suku) – yang bisa berguna bagi keperluan – yang bisa berguna bagi keperluan statistik.statistik.(UNICEF, “(UNICEF, “Implementation Handbook for the Convention on Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Childthe Rights of the Child”, h. 101.)”, h. 101.)

14

C. Pertalian Persusuan ekuivalen sebagai bentuk C. Pertalian Persusuan ekuivalen sebagai bentuk Peristiwa Penting dalam Hukum Keluarga.Peristiwa Penting dalam Hukum Keluarga.

Pertalian Persusuan merupakan lembaga Pertalian Persusuan merupakan lembaga hukum dalam KHI dan sudah merupakan hukum dalam KHI dan sudah merupakan hukum yang hidup dan diikuti masyarakat hukum yang hidup dan diikuti masyarakat ((living lawliving law).).

Dalam hukum nasional termasuk KHI, Pertalian Dalam hukum nasional termasuk KHI, Pertalian Persusuan merupakan keadaan hukum yang Persusuan merupakan keadaan hukum yang penting dalam sistem hukum keluarga, seperti penting dalam sistem hukum keluarga, seperti halnya hkum keluarga mengatur tentang halnya hkum keluarga mengatur tentang Pengangkatan Anak, Perwalian, Pemeliharaan Pengangkatan Anak, Perwalian, Pemeliharaan Anak, Pengakuan Anak, Perkawinan, Kelahiran, Anak, Pengakuan Anak, Perkawinan, Kelahiran, Kematian,. Kematian,.

15

UU Administrasi Kependudukan, memberi batasan UU Administrasi Kependudukan, memberi batasan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide Pasal 1 angka 17 UU No.23/2006).Pasal 1 angka 17 UU No.23/2006).

UU Administrasi Kependudukan mewajibkan UU Administrasi Kependudukan mewajibkan melaporkan Peristiwa Penting kepada Instansi melaporkan Peristiwa Penting kepada Instansi Pelaksana (Pasal 3). Mengatur pencatatan Peristiwa Pelaksana (Pasal 3). Mengatur pencatatan Peristiwa Penting yakni Pengakatan Anak (Pasal 47), Pengakuan Penting yakni Pengakatan Anak (Pasal 47), Pengakuan Anak (Paal 49), Pengesahan Anak (Pasal 50), Anak (Paal 49), Pengesahan Anak (Pasal 50), Perbahan nama (Pasal 52), Perubahan Status Perbahan nama (Pasal 52), Perubahan Status Kewarganegaraan (Pasal 53-54).Kewarganegaraan (Pasal 53-54).

16

KHI mengenal dan mengakui Pertalian Persusuan, dan hidup KHI mengenal dan mengakui Pertalian Persusuan, dan hidup dalam masyarakat, seperti halnya Pengangkatan Anak, dalam masyarakat, seperti halnya Pengangkatan Anak, Perkawinan, Perwalian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak Perkawinan, Perwalian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak yang diakui sebagai Peristiwa Penting. yang diakui sebagai Peristiwa Penting.

Dalam hal anak yang terpisah (Dalam hal anak yang terpisah (separated childrenseparated children), anak ), anak yatim piatu, orangtuanya tidak mampu mengasuh, dikenal yatim piatu, orangtuanya tidak mampu mengasuh, dikenal pengasuhan keluarga alternatif (pengasuhan keluarga alternatif (alternative familyalternative family),), yang yang mungkin saja memiliki Pertalian Persusuan. mungkin saja memiliki Pertalian Persusuan.

Pertalian Persusuan menjadi alasan pertalian “darah putih” Pertalian Persusuan menjadi alasan pertalian “darah putih” dengan ibu susunya.dengan ibu susunya.

Tetapi, Pertalian Persusuan tidak termasuk sebagai Peristiwa Tetapi, Pertalian Persusuan tidak termasuk sebagai Peristiwa Penting, Data Kependudukan, Dokumen Kependudukan, Penting, Data Kependudukan, Dokumen Kependudukan, sehingga belum diakui secara formal dalam Administrasi sehingga belum diakui secara formal dalam Administrasi Kependudukan. Kependudukan.

17

D. Pertalian Persusuan absah Dijamin dan D. Pertalian Persusuan absah Dijamin dan Dilindungi UU Perlindungan Anak.Dilindungi UU Perlindungan Anak.

Negara Peserta KHA berkewajiban melindungi Negara Peserta KHA berkewajiban melindungi hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Negara berkewajiban perkembangan anak. Negara berkewajiban melakukan perlindungan (melakukan perlindungan (to protectto protect) dan ) dan pemenuhan (pemenuhan (to fulfillto fulfill) hak anak, termasuk ) hak anak, termasuk adanya Pertalian Persusuan sebagai Pertalian adanya Pertalian Persusuan sebagai Pertalian Kehidupan.Kehidupan.

Pertalian Persusuan sebagai satu bentuk dari Pertalian Persusuan sebagai satu bentuk dari Social Savety NetSocial Savety Net untuk menjamin hak-hak anak. untuk menjamin hak-hak anak.

(vide Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;(vide Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan UU Nomor 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan

Sosial Sosial (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).(Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1). UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1).UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1). UU Perlindungan Anak (Pasal 8).UU Perlindungan Anak (Pasal 8).

18

Dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak, setiap Dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya. anak berhak untuk mengetahui orangtuanya.

Menurut Penjelasan Pasal 7 UU Perlindungan Menurut Penjelasan Pasal 7 UU Perlindungan Anak, Anak,

“…“…hak anak untuk mengetahui siapa hak anak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dalam arti orangtuanya, dalam arti asal usulnya asal usulnya

(termasuk ibu susunya),(termasuk ibu susunya), dimaksudkan dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandungnyaorangtua kandungnya , …” , …”

19

D. KESIMPULAND. KESIMPULAN

1.1. Pertalian Persusuan adalah lembaga Pertalian Persusuan adalah lembaga yang yang absah dan berguna bagi kehidupan absah dan berguna bagi kehidupan anakanak untuk pemenuhan hak-hak anak, untuk pemenuhan hak-hak anak, bahkan hak utama anak (bahkan hak utama anak (supreme rightsupreme right) ) yakni hak untuk hidup, kelangsungan yakni hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.hidup dan perkembangan.

2. Pertalian Persusuan 2. Pertalian Persusuan penting dalam penting dalam pemenuhan hak anak atas identitaspemenuhan hak anak atas identitas yang dilekatkan pada hak atas yang dilekatkan pada hak atas hubungan kerabat (hubungan kerabat (family relationfamily relation).).

20

3. 3. Pertalian Persusuan diakui dan dijamin Pertalian Persusuan diakui dan dijamin dalam UU Perlindungan Anakdalam UU Perlindungan Anak (vide Pasal 7 (vide Pasal 7 dan penjelasan Pasal 7). Sehingga menjadi dan penjelasan Pasal 7). Sehingga menjadi kewajiban Pemerintah melindungi dan kewajiban Pemerintah melindungi dan memenuhinya dengan/dalam administrasi memenuhinya dengan/dalam administrasi kependudukan.kependudukan.

4. 4. Pertalian Persusuan belum secara formal Pertalian Persusuan belum secara formal termasuk sebagai Peristiwa Penting, Data termasuk sebagai Peristiwa Penting, Data Kependudukan, dan Dokumen Kependudukan, dan Dokumen KependudukanKependudukan dalam UU Administrasi dalam UU Administrasi Kependudukan. Namun, Pertalian Persusuan Kependudukan. Namun, Pertalian Persusuan masuk dalam KHI dan hukum yang hidup masuk dalam KHI dan hukum yang hidup dalam masyarakat.dalam masyarakat.

21

E. SARAN-SARANE. SARAN-SARAN

1.1. Perlu Perlu harmonisasi Pertalian Persusuan ke harmonisasi Pertalian Persusuan ke dalam hukum nasionaldalam hukum nasional, termasuk dalam kaitan , termasuk dalam kaitan hak atas identitas, Data kependudukan, Dokumen hak atas identitas, Data kependudukan, Dokumen Kependudukan, dan merupakan Peristiwa Penting.Kependudukan, dan merupakan Peristiwa Penting.

2. Menggunakan Pasal 7 UU Perlindungan Anak 2. Menggunakan Pasal 7 UU Perlindungan Anak sebagai landasan pengembangan konsep sebagai landasan pengembangan konsep perlindungan anakperlindungan anak yang berkenaan implikasi yang berkenaan implikasi hukum atas Pertalian Persusuan.hukum atas Pertalian Persusuan.

3. 3. Mengintegrasikan Pertalian Persusuan dalam Mengintegrasikan Pertalian Persusuan dalam RUU tentang Hukum Terapan Peradilan RUU tentang Hukum Terapan Peradilan AgamaAgama Bidang PerkawinanBidang Perkawinan –yang termasuk –yang termasuk Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2008.Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2008.

22

Billahittafiq walhidayah,Billahittafiq walhidayah,

Wassalamualikum WWWassalamualikum WW

Advokat Advokat Muhammad Joni, SH, MH.Muhammad Joni, SH, MH.

mhjoni@yahoo.com mhjoni@yahoo.com

www.www.advokatmuhammadadvokatmuhammadjonijoni..com com

Law Office Joni & TanamasLaw Office Joni & Tanamas

Gedung DanaGraha suite 301 & 302Gedung DanaGraha suite 301 & 302

Jalan Gondangdia Kecil 12-14, Menteng, Jakarta Jalan Gondangdia Kecil 12-14, Menteng, Jakarta PusatPusat