afifah-perkembangan hk acara perdata … fileperkembangan hk acara perdata internasional ... afifah...
TRANSCRIPT
21/02/2019
1
PERKEMBANGAN HK ACARA PERDATA INTERNASIONAL
INDONESIA
Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
1Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
ISTILAH
• International Civil Procedure
• International Civil Procedural Law
• Transnational Civil Procedure
2Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
21/02/2019
2
RUANG LINGKUP HK. ACARA PERDATA INT.
1. Yurisdiksi / Kompetensi Hakim (Jurisdiction)
2. Prosedur dalam beracara lintas batas negara
• (procedure in cross-border proceedings)
3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing
• (recognition and enforcement of foreign judgments)
3Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
Tunduk pada hukum nasional , namun…..
Ada upaya internasional untuk menyatukan aturan2 dan menyederhanakan prosedur beracara perdata lintas negara
Di level internasional (Hague Conventions, UNIDROIT Conventions, etc. ).
Di level regional (eg. European Union Brussel Regulation) .
Di ASEAN Belum ada.
Perjanjian bilateral antara Indonesia & Thailand 1978.
4Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
21/02/2019
3
• Perkembangan Hk Acara Perdata Internasional Indonesia mau ygbagaimana ?
1. Mengembangkan Hukum Nasional sendiri ttg Hk Acara PerdataInternasional Indonesia ?
2. Bergabung masuk dalam beberapa Treaty dan / KonvensiInternasional di bidang ini?
Termasuk membuat perjanjian bilateral / MLA ?
5Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
I) YURISDIKSI
1. Hukum Nasional yg ada:
Pasal 118 HIR
Pasal 99 ayat (2), (3), (8), (9) Rv
Pasal 100 Rv
Pasal 102 Rv (jurisdiction in personam, in rem, dan quasi in rem).
6Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
21/02/2019
4
YG PERLU DIKEMBANGKAN ?
Perlunya diterima doktrin/rules tentang :
Forum non conveniens
Lis alibi pendens / Litis pendentia
State Immunity
State Owned Enterprises Immunity
Dan lain-lain
Untuk mengatur Yurisdiksi Pengadilan Indonesia
7Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional
– 20 Februari 2019
Forum non conveniens.
Pengadilan Indonesia menolak mengadili perkara bilamana adaforum lain yg lebih tepat untuk mengadili perkara tsb.
Contoh: Pasutri WNI - WNA yg akan cerai. Mereka sudah lama meninggalkanIndonesia dan tinggal sehari-hari di Perancis.
Lis alibi pendens
Pengadilan Indonesia menolak mengadili perkara jika adapengadilan asing lainnya yg SEDANG memproses perkara yg sama.
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 20198
21/02/2019
5
State immunity dan State Owned Enterprise:
Absolute immunity, atau..
Restrictive Immunity ?
Yurisdiksi atas Badan Hukum Asing:
Berdasar statutory seat, atau…
Tempat dari Central Administration, atau…
Tempat principal place of business ?
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata
Internasional – 20 Februari 20199
II. PROSEDUR BERACARA LINTAS BATAS NEGARA
1. Penyampaian judicial service di luar negeri
• Panggilan
• Pemberitahuan
2. Pengambilan alat-alat bukti di luar negeri
3. Legalisasi Dokumen untuk keperluan di LN.
Dan sebaliknya dari LN ke Indonesia.
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201910
21/02/2019
6
YG PERLU DIKEMBANGKAN
Apakah sudah cukup hukumnya hanya dari Perjanjian Kerjasa-
ma antara KEMENLU dan MA (Perjanjian Teknis) ?
Antara lain:
Perjanjian Kerja Sama ttg Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori Dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata .
Perjanjian Kerja Sama ttg Standardisasi /format Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan.
Perjanjian Kerjasama ttg Prosedur Teknis Pemberian Bantuan HukumMasalah Perdata. Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201911
Sejak 10 September 2018 S/D 3 Januari 2019, Kepaniteraan MA menerima 116permohonan penyampaian dokumen perdata dari PN Indonesia ke Luar Negeri
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201912
Catatan:
• Belum termasuk dari PN Luar Negeri
ke Indonesia
• Belum termasuk SURAT ROGATORI
• Belum termasuk Permohonan
LEGALISASI DOKUMEN
Sumber data:
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1622-
kaleidoskop-2018-sejak-launching-prosedur-baru-ma-menerima-116-
permo%E2%80%A6
21/02/2019
7
• Data di atas menunjukkan kecenderungan PENINGKATAN.
• Pada tahun 2017 terjadi peningkatan 91% (1.767 kasus) WNI yg memilikimasalah keperdataan dg pihak asing, dibandingkan dg tahun 2016.
Sumber data :
• https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180220174425-106-277523/kasus-perdata-wni-di-luar-negeri-meningkat-91-persen
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional
– 20 Februari 201913
PERKEMBANGAN YG DIHARAPKAN ??
Apakah melalui:
1. Perjanjian bilateral / Mutual Legal Assistance ?
2. Perjanjian regional ?
3. Perjanjian internasional ?
• Hague Service Convention 1965
• Hague Evidence Convention 1970
• Apostille Convention 1961
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201914
21/02/2019
8
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE / BILATERAL TREATY SERVICE; EVIDENCE; APOSTILLE CONVENTIONS
Mengatur hal-hal teknis dan Central Authority Mengatur hal-hal teknis dan Competent Authority
15
Membutuhkan pengesahan DPR (Menurut UU Perjanjian Internasional)
Membutuhkan pengesahan DPR
Waktu yg lebih CEPAT untuk bergabung. Waktu yg lebih LAMA utk bergabung
• Timbal-balik hanya dg 1 negara lainnya.
• Tidak ada keseragaman
• Timbal-balik dg banyak negara
• Berlaku seragam di banyak negara.
• Hanya ada 1 bilateral treaty dg Thailand
• Namun belum pernah digunakan(Dr Yu Un Oppusunggu, Recognition & Enforcement of Foreign
Judgments in Asia (2017 ABLI) 100)
• Indonesia belum/tidak menjadi anggota konvensi
• Rencana aksesi Apostille Convention dlm waktu
dekat.
MANAKAH YG PALING MENGUNTUNGKAN UTK KEPENTINGAN INDONESIA dlm waktu DEKAT & jangka Panjang ??
Bilateral MLA atau Conventions ?
HAGUE SERVICE CONVENTION 1965
• Menyederhanakan dan mempercepat penyerahan dokumen2 ke pihak lawan di LN.
• Menjamin proses penyerahan dokumen dalam waktu yg cukup supaya pihaklawan dapat mempersiapkan pembelaannya.
• Menciptakan prosedur internasional yg seragam dlm proses
penyampaian dokumen2 pengadilan di LN.
16Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
21/02/2019
9
TAKING EVIDENCE CONVENTION 1970
• Utk keperluan memperoleh bukti-bukti di LN :
• Saksi
• Dokumen
• Properti
• Dg cara yg sederhana, cepat, dan seragam di antara
semua negara anggota Konvensi.
17Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
APOSTILLE CONVENTION 1961
• Menggantikan proses legalisasi dg rantai proseduryang lebih pendek.
• Telah diratifikasi / diaksesi oleh 117 negara.
• Mengurangi beban kerja pejabat di Kemenlu dan Konsulat (baik di negaranya & di negara tujuan)
• Di-handle oleh Competent AuthorityS
18Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
21/02/2019
10
SITUASI DI INDONESIA SAAT INI
• Dokumen yang akan digunakan ke LUAR NEGERI harus DILEGALISASI oleh:
i. notaris/instansi berwenang,
ii. Kementerian Hukum dan HAM (via ALEGTRON)
iii. Kementerian Luar Negeri,
iv. perwakilan negara asing di Indonesia.
19Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
• Dokumen ASING yang diterbitkan di luar negeri dan akandipergunakan di WILAYAH INDONESIA, harus dilegalisasi oleh:
i. Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara tsb.
ii. Perwakilan Republik Indonesia di negara tsb.
20Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 2019
21/02/2019
11
SITUASI DI INDONESIA SAAT INI
• Penyampaian Surat Rogatori dan Permohonan PenyampaianDokumen dari Pengadilan Indonesia ke Luar Negeri:
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata
Internasional – 20 Februari 201921
• Dari Pengadilan LN ke Indonesia:
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata
Internasional – 20 Februari 201922
21/02/2019
12
III. PENGAKUAN & PELAKSANAANPUTUSAN ASING
• Bagaimana perkembangannya ?
Apakah melalui:
1. Perjanjian bilateral ?
2. Perjanjian regional ?
3. Perjanjian internasional ?
• Jarang digunakan Mutual Legal Assistance, krn ENFORCEMENT bukanhal teknis dan terkait kedaulatan negara yg meng-enforce putusanasing.
• Kalau utk Recognition masih mungkin spti Sing – Malaysia di bidangCross Border Insolvency
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201923
Utk bidang tertentu ?
Misal: kontrak, corporate insolvency,
child abduction, etc.
Atau utk semua jenis putusan ?
• Pentingnya pengembangan ttg hal ini a.l. untuk:
Cross-border Insolvency / kepailitan lintas negara
Putusan perceraian
Kontrak internasional
Tort
Unjust enrichment
Untuk menghindari limping decisions (putusan pincang).
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201924
21/02/2019
13
SITUASI DI INDONESIA SAAT INI
• Hukum nasional yg berlaku:
Pasal 436 Rv
Pasal 431 Rv
Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata
Internasional – 20 Februari 201925
Jika diterima Pengakuan & Pelaksanaan Putusan Asing, maka….
• Perlu diterima doktrin/rules ttg:
Res Judicata
Issue estoppel dan Cause of Action Estoppel
Dalam Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia
Kalau utk putusan Pengadilan Indonesia: Res Judicata sdh diatur dlm pasal 1917 BW
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201926
21/02/2019
14
PERMASALAHAN
• Di Buku karya Prof. Sudargo Gautama & Prof. Yahya Harahap:
• Putusan declaratoir dan constitutive DAPAT DIAKUI
• Seperti: Putusan perceraian luar negeri (lihat ps. 41 UU ADMINDUK).
• Tapi….. tidak mudah untuk dilaksanakan:
• Kantor Catatan Sipil dan Adminduk enggan mendaftarkan, karena PutusanPerceraian bukan berasal dari Putusan PN atau Putusan PA Indonesia.
• Diulang lagi oleh PN / PA Indonesia
• Diterbitkan Surat Keterangan dari PN / PA Indonesia.
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata
Internasional – 20 Februari 201927
KESIMPULAN & SARAN
1. Pentingnya penyusunan Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia:
Melalui hukum nasional.
Melalui Treaty atau Convention.
Untuk melindungi hak-hak para pihak dari undue process of law.
Mengurangi beban kerja KEMENLU dan perwakilannya di LN, dg adanya Competent Authority
2. Short-course bagi Hakim, Notaris, Pejabat Publik lain di bidang HPI
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional
– 20 Februari 201928
21/02/2019
15
3. Pembentukan Direktori Putusan MA tersendiri utk bidang PerdataInternasional.
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201929
Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –
20 Februari 201930