ASAS - ASAS

HUKUM PERDATA

INTERNASIONAL

OLEH '

M r W/R/ONO PRODJODiKORO KETUA AGUNG

D / j WDONES/A

^.rfiTA K A NjiE D U A

N. V. v/k G. C . ’f - VAN D oR P & Co. 3JAKARTA - B A N D U *^ - s e m ARa n g . SURABata

1954 A

}? er pus takaran

Pakulÿas Hukum Universitas Indonesia Mohon dikembalikan Tg,

Ts"b dibawah ini.

/ y f ' a o■£ ^ ^ 7Q

*1

¡ 'h ? f / ¡ -

|-y, K 9 G > / ? A j

! -7 ; 2W ® ‘ ( l7

.".i'. ('n t

o l

v\x< zoos'

8 AP8 «UT« m f a

M . , I * - r t *

/p s3

A SA S - A SA S H U K U M PERDATA INTERN ASION AL

r i f

Kp- 2 2 0 #

L i S'M

Co+M

lu-KW

ASAS-ASAS

HUKUM PERDATA

INTERNASIONAL

OLEH

Mr W 1RJONO PR O D JO D 1K O R O

KETUA MAHKAM AH AGUNG D I INDONESIA

TJET AKAN

KEDUA

N. V. v/h G . C. T. V A N D O R P & Co.

D JAKARTA - BANDUNG - SEMARANG - SURABAJA1954

PAK. HUKUM dan PENG. MASJ.

Tango .... ........ *—

No. Silsilah:..,..».......... .

ISI

Halaman

Kala pendahuluan .................................................................... 7

B A G IA N I

Pengertian hukum perdata internasional .......................... 9

B A G IA N II

Tempat pendiaman atau hewarganegaraati sebagai

ukuran .............................................................................. 22

B A G IA N III

V Ketertiba ri umum ................................................................... 55

B A G IA N IV

Pelandjutan keadaan hukum .............................................. 45

B A G IA N V

Penundjukan kembali .......'.................................................... 52

B A G IA N VI

Penghindaran pelaksanaan hukum ..................................... 61

B A G IA N V II

V' Hal pilih hukum .................................................................... 65

B A G IA N V III

Pengakuan putusan hakim as ing ........................................... 71

B A G IA N IX

Hukum nasional bagi orang2 asing ..................................... 80

B A G IA N X

Tjara melakukan perbuatan hukum ...................................... 91

B A G IA N X I

'J Hal perkawinan ....................... ............................................ 90

Halaman

B A G IA N X II

Kedudukan anak .................................................................... ¡05

B A G IA N XIII

Perbendaan ....... .................................................................... I ¡0

B A G IA N X IV

Hal perikatan perdata .......................................................... /22

B A G IA N XV

Hal hukum atjara perdata ....................................................... i 52

B A G IA N XV I

V'Badan hukum ........................................................................... ¡42

B A G IA N XV II

Hak pengarang, hak oktroi dan hak tjap dagang ....... 146

KATA PE N D A H U LU A N

Sedjak Negara Republik Indonesia, sebagai negara merdeka

dan berdaulat, langsung turut serta dalam pergaulan hidup ber­

sama-sama negara- lain, terang nampak keperluan bagi negara

Indonesia dan bagi orang2 warganegara Indonesia untuk menge­

tahui betul2 kesulitan2 jang timbul dari pergaulan hidup itu.

Sebagian dengan adanja Perserikatan Bangsa2, makin lama, ma­

kin eratlah hubungan jang ada antara pelbagai negara. Djuga

dalam hal perhubungan2 hukum perdata makin lama, makin ba-

rijak termasuknja anasir2 asing berupa warganegara2 pelbagai

negara asing jang di Indonesia sini turut serta dalam hidup di-

tengah2 masjarakal. Sebaliknja djuga selalu tambah djumlah

orang2 Indonesia jang berada diluar-negeri dan disana tentunja

turut serta pula dalam pergaulan hidup di-tengah masjarakat.

Baik di Indonesia, maupun di negara2 asing akan selalu tambah

adanja perhubungan2 hukum jang sedemikian tjoraknja, hirigga

hukum nasional dari Indonesia sendiri tidak mentjukupi guna

mengaturnja se-baik2-nja. Maka dibutuhkan adanja hukum per­

data internasional jang akan memenuhi rasa keadilan, tidak hanja

dari masjarakat Indonesia, melainkan djuga dari masjarakat asing

jang anggota2nja berada di-tengah2 masjarakat Indonesia.

Buku ini bermaksud mengutarakan setjara sederhana beberapa

asas hukum perdata internasional jang sekiranja perlu diketahui

oleh orang2 Indonesia jang ada minat untuk mempeladjari hal

itu, terutama oleh para mahasiswa dari fakultet hukum dan

fakultet ekonomi, oleh para hakim dan djaksa, oleh para penga-

tjara dan oleh para pegawai pelbagai kementerian, terutama

Kementerian Kehakiman dan Kementerian Urusan Luar-negeri,

lebih2 jang akan dan sudah ditempatkan diluar-negeri dalam

kedutaan atau konsulat.

Sama sekali bukan maksud saja akan menindjau asas2 hukum

perdata internasional setjara luas dan dalam. Untuk itu pada

saja tiada tjukup waktu dan ketjakapan. Buku ini harus dipan­

dang sebagai usaha sederhana untuk menggambarkan garis2

besar sadja dari hukum perdata internasional.

Bahwa usaha ini sangat djauh dari sempurna adalah hal

fang lajak.

Mudah2han sadja buku ini dapat sedikit bermanfaat bagi

Nusa dan Bangsa Indonesia.

Djakarta, Nopember 1951. W . P.

T JET A K A N K E D U A

Dalam tjetakan ke-2, buku ini terutama ditambah dengan

bahan2 jang diperoleh dari :

a. rantjangan persetudjuan internasional (..ontwerp-conventie )

jang ditentukan dalam „Konpercnsi Den Haag ketudjuh menge­

nai Hukum Perdata Internasional (tanggal 9-51 Oktober 1951).

b. rantjangan undang-undang seragam ( >>°ntwerp-uniforme

wet”) untuk djual-beli internasional jang dibitjarakan dalam

suatu konperensi internasional jang diadakan di Den Haag pada

tanggal 1-10 Nopember 1951,

c. rantjangan undang-undang seragam tentang hukum perdata

internasional seluruhnja bagi negara2 Benelux (Belgi, Nederland

dan Luxemburg).

Selandjutnja hampir tidak diadakan perubahan sama sekali

dalam buku ini.

Mudah-mudahan djuga tjetakan ke-2 ini dapat sekadar meme­

nuhi kebutuhan para pembatja.

Djakarta, D ju li 1955.

W . P.

ASAS-ASAS H U K U M PERD A T A IN T E R N A S IO N A L

B A G IA N I

Pengertian Iiukuin perdata internasional.

Arti kata.

Tiap2 negara mempunjai hukum jang mengalur tindakan-

clalam masjarakat, masing2 untuk keselamatan masjarakat itu.

Sebagian dari hukum ini adalah hukum perdata jang mengalur

perhubungan hukum antara pelbagai orang2 perseorangan, dalam-

mana titik berat berada pada kepentingan orang perseorangan-

Penambahan dengan perkataan „internasional”, sehingga terben­

tuk rangkaian kata2 „hukum perdata internasional”, menimbul­

kan pelbagai pertanjaan.

Pertanjaan pertama mengenai arti kata dari perkataan „inter­

nasional”. Mengingat perkataan2 „inter” dan „nasional”, maka-

„internasional dapat diartikan sebagai „antara bangsa2 dalam-

pelbagai negara’ , dengan akibat, bahwa hukum perdata inter­

nasional dianggap se-olah2 mengatur perhubungan antara pelba­

gai negara dan mengenai tindakan2 negara satu terhadap negara

lain atau terhadap orang perseorangan. Memang biasanja dalam

memakai perkataan „hukum internasional”, pada umumnja orang

mengingat kepada arti kata jang sempit ini.

Akan tetapi tidak mungkin perkataan „internasional” dalam-

rangkaian kata2 „hukum perdata internasional” mempunjai arti

jang sempit ini, oleh karena hukum perdata mengatur perhu­

bungan hukum antara orang2 perseorangan, tidak antara pelbagai

negara. Maka bagi orang jang hanja mau memakai perkataan-

..internasional” dalam arti jang sempit ini, tidak dapat diadakan

penggabungan perkataan „internasional” dengan kata2 „hukum

perdata”.

Timbul pertanjaan, apakah perkataan „internasional” hanja

dapat dipakai dalam arti jang sempit ini ? Apakah tidak dapat

9’

perkataan „internasional” diberi arti jang lebih luas ? Dalam

praktek diantara chalajak umum sudab njata, bahwa ber-

matjam? arti jang lebih luas diberikan kepada perkataan ,,inter­

nasional”.

Sering tertulis dalam suratkabar2 atau madjalah2. bahwa suatu

kota, dimana ternjata dan terasa berdiam tidak sedikit golongan2

orang dari pelbagai bangsa, dinamakan kota ,,internasional”.

Pakaian jang sudah lazim dipakai oleh orang2 dipelbagai tempat

diseluruh dunia, sering dinamakan pakaian internasional”.

Suatu pameran dari hal2 jang tidak berasal dari satu negara

melainkan dari beberapa negara matjam2, atjapkali djuga dina­

makan pameran „internasional”.

Maka dari itu* sekiranja sama sekali tiada keberatan untuk

t- ?■ / - menggabungkan perkataan „internasional dengan kata2 ,,hukum

. • ~ perdata , asal sadja perkataan ..internasional diartikan lebih

juas j ar. pac{a an[ara bangsa2”, jaitu untuk mewudjudkan suatu

. hukum perdata jang. setelah dipengaruhi oleh keadaan pelbagai

negara jang masing2 rnempunjai peraturan hukum sendiri2 jang

berlainan satu sama lain, menjimpang dari hukum perdata jang

lazimnja terlaksana dalam suatu negara.

Perhubungan hukum antara orang2 perseorangan dalam suatu

negara, lazimnja berada antara orang2 warganegara dari negara

itu. jang pada umumnja takluk pada s alu hukum perclala, jaitu

jang berlaku di negara itu dan djuga lazimnja mengenai barang2

jang berada didaerah hukum negara itu. Dalam hal in i tiada

kesulitan untuk menentukan hukum perdata jang mana harus

dianut.

Kesulitan tentang hal ini mulai timbul, apabila misalnja salah

suatu pihak atau kedua belah pihak jang bersangkutan dalam

perhubungan hukum itu adalah seorang asing, jaitu seorang war­

ganegara dari suatu negara asing atau apabila Perhubungan

hukum itu mengenai barang tak bergerak jang berada diri I'-4I<JcUcUTl

10

claerah hukum suatu negara asing atau apabila suatu perhubung­

an hukum dilahirkan didaerah hukum negara asing menurut tjara

jang ditentukan disana, akan tetapi harus dilaksanakan disini

atau sebaliknja dilahirkan disini dan harus dilaksanakan disana.

Maka dengan pendek : adanja suatu anasir asinglah jang menim­

bulkan .kesulitan dalam menentukan hukum perdata jang mana

harus dilakukan. Hukum perdata negara awakkah atau hukum

perdata negara asingkah atau hukum perdata istimewakah jang

tida k masuk salah suatu dari dua matjam hukum perdata itu ?

Hukum perdata jang harus dianggap berlaku inilah jang lazim-

nja dinamakan hukum perdata internasional.

Tudjuan.

Peraturan hukum perdata dimanapun djuga bertudjuan meme­

nuhi rasa keadilan dari golongan2 orang manusia jang takluk

pada peraturan itu. Dengan adanja anasir asing tersebut diatas

jang takluk pada suatu peraturan hukum di negeri asing, jang

tidak sama dengan peraturan hukum di negeri awak, maka timbul

pertanjaan, apakah rasa keadilan masih dipenuhi, djika hukum

asing itu diabaikan ataukah rasa keadilan itu baru mendapat

kepuasan, djika hukum asing itu dilaksanakan sepenuhnja atau

sebagian ?

Rasa keadilan berada dalam hati sanubari tiap2 orang manusia,

maka pada pokoknja adalah hal orang perseorangan. Akan tetapi

dalam tiap2 masjarakat mulai dengan masjarakat desa, sehingga

masjarakat jang merupakan suatu negara, sebagai akibat pergau­

lan hidup bersama, ada rasa keadilan jang pada umumnja dianut

oleh segenap atau sebagian besar dari anggota2 masjarakat itu.

Orang2 asing jang berada di-tengah2 masjarakat suatu negara

mengandung dalam hati sanubari masing2 suatu rasa keadilan,

11

jang pada umumnja dianut oleh segenap atau sebagian besar dari

masjarakat, dari mana mereka berasal.

Kalau dua golongan rasa keadilan ini tidak sama, maka seha-

rusnja ada djalan untuk menemukan suatu peraturan hukum

jang sedapat mungkin memuaskan ke-dua2 rasa keadilan itu. Ini

berarti, bahwa masiiig2 pihak harus mengorbankan sebagian dari

rasa keadilan masing2 itu untuk menjelamatkan masjarakat

masing2.

Tjara jang paling radikal ialah usaha untuk menemukan su a tu

peraturan hukum perdata internasional jang tidak hanja m e m u as ­

kan dua masjarakat jang bersangkutan itu, melainkan jang dapat'

diterima oleh seluruh dunia dan untuk selama-lamanja.

Ini memang suatu tjita2 jang patut diingini oleh segenap orang

manusia. Akan tetapi dapat diragu-ragukan, apakah tjita2 ini"

mungkin terlaksana. Selama dunia masih terdiri dari negara2,

jang masing2 berdaulat penuh, sekiranja tidak akan mungkin

mereka semuanja tunduk pada suai u peraturan hukum perdata

internasional.

Ada setengah orang jang pertjaja pada kemungkinan ada suatu

hukum alam („natuurrecht”), jang seharusnja dianut oleh segenap

orang manusia, dimanapun djuga dan untuk selama-lamanja.

Kepertjajaan ini berdasar atas kenjataan, bahwa seorang manusia-

. oleh Tuhan dititahkan berbeda dari hewan dengan diberikan

f f ^ T T - T e m a m p u a n berpikir. Dan pikiran inilah jang seharusnja menje-

babkan adanja asas2 hukum perdata, jang sama diseluruh dunia.

oran62 ini dilupakan, bahwa tjara berpihirpun l e r n j a t a

sudah berbeda dipelbagai negara. Misalnja pada umumnja di

negara2 barat tjara berpikir ini bersifat sangat perseorangan ( in ­

dividualistis”), sedang di negara2 timur pada u m u m nja tiJ ak

begitu, melainkan lebih bersifat kekeluargaan.

Dan lagi kenjataannja : pun diantara negara2 barat perbe­

daan dalam bukum perdata rnasing2 nampak benar2.

Ada satu soal jang, menurut hemat saja, seharusnja mudah

diadakan kata sepakat antara semua negara2 didunia, jaitu

soal wesel. Dengan wesel ini, jang merupakan suatu suruhan

oleh A kepada B supaja membajar sedjumlah uang kepada

C, tertjipta suatu tjara pembajaran uang jang amat praktis

didalam alam para pedagang, djuga dalam perdagangan inter­

nasional.

Tentunja sudah amat lajak, apabila perihal wesel oleh se­

genap pedagang diseluruh dunia dibutuhkan satu peraturan,

jang berlaku di-inana-. Dan memang usaha untuk mentjapai

tudjuan jang sedemikian itu telah dilakukan. Dalam tahun

1950 dikota Djenewa dari negeri Swis telah tertjipta suatu per-

djandjian internasional jang bermaksud mengadakan satu per­

aturan hukum tentang wesel.

Negeri Belanda, jang turut menandatangani traktat itu, menje-

suaikan undang-undangnja, jaitu Kitab Hukum Dagang, dengan

penentuan2 dari traktat tersebut setjara mengubah titel V I dari

Buku I jang mengatur hal wesel. Ini terdjadi dalam tahun 1932.

Dan pada tahun 1933 (Staatsblad Negeri Belanda 1933-224)

traktat ini oleli undftng-undang negeri Belanda ditetapkan ber­

laku djuga Lagi Indonesia. Sudah lebih dahulu, jaitu dengan

Staatsblad 1934-562, Kitab Hukum Dagang di Indonesia diubah

djuga, supaja sesuai dengan Kitab Hukum Dagang negeri Be­

landa, jaitu titel V I dari Buku I, djuga jang mengenai wesel.

Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1936.

Harapan Djenewa pada 1930 akan memperoleh kesatuan

dalam peraturan wesel diseluruh dunia, ternjata sia2 belaka.

Inggeris dengan Commonwealth-nja dan Amerika Serikat mi-

salnja tidak turut menandatangani perdjandjian internasional

tentang wesel itu.

13

Pengalaman pahit tentang wesel ini menandakan, bahwa se-

kiranja sama sekali belum boleh diharapkan terbajang suatu

saat, dalam mana seluruh dunia mempunjai satu peraturan

hukum perdata internasional.

Tetapi, kalau hal ini dipikir lebih dalam dengan mengingat

keadaan2 jang njata ditiap2 negara, maka pengalaman jang

pahit ini sebetulnja sudah lajak, se-tidak2-nja mudah dapat

dimengerti.

Hukum perdata ditiap2 negara terbentuk sebagian besar oleh

pembentuk undang-undang dan dilaksanakan oleh para hakim.

Pembentuk undang-undang dan para hakim ini barangkali ada

jang sangat internasional-minded, jaitu berhasrat untuk betul2

memperhatikan rasa keadilan, jang tidak terbatas pada lingkung­

an daerah hukum negaranja. Akan tetapi pada umumnja, jang

dipahami betul2 oleh mereka ialah hanja hukum perdata dari

negara awak. Hukum perdata dari negara asing hanja dapat

diketahui setjara membatja buku2 jang mentjeriterakan hal itu

atau setjara mendengarkan orang2 ahli hukum dari negara2

asing itu.

Oleh karena tjara mengetahui ini adalah tidak langsung,

dengan akibat, bahwa hal sesuatu sangat -tergantung daripada

dapat atau tidaknja dipertjaja buku2 atau ahli2 itu, maka pem­

bentuk undang-undang dan para hakim dengan sendirinja agak

ragu2 dalam hal memperhatikan segala sesuatu jang disadjikan

kepada mereka sebagai hukum perdata dari negara2 asing itu.

Dengan ini mudah dapat dimengerti kegagalan sampai seka­

rang dari segala usaha untuk mengadakan salu hukum perdata

internasional bagi seluruh dunia.

Sekarang ada usaha lagi untuk mengadakan suatu peraturan

seragam („uniform”) bagi seluruh dunia tentang djual-beli inter­nasional.

14

Pada tanggal 1-10 Nopember 1951 di Den Haag ada kon-

perens! internasional jang berlangsung atas usul suatu lembaga

internasional di Roma (Itali), bernama ”L’ Institut International

pour I’Unification du Droit Prive” ( = „Lembaga Internasional

untuk mentjapai Kesatuan Hukum Perdata ). Konperensi inter­

nasional ini membitjarakan suatu rantjangan undang-undang

seragam mengenai djual-beli internasional. Pembitjaraan belum

selesai, jaitu baru terbentuk suatu Panitia jang akan mengubah

rantjangan semula itu dengan memperhatikan pembitjaraan-

jang diadakan pada konperensi tersebut.

Peraturan seragam ini dimaksudkan untuk dimasukkan dalam

perundang-undangan nasional dari tiap2 negara jang turut serta

dalam konperensi itu. Dikemudian hari akan diadakan konpe­

rensi internasional lagi jang akan membitjarakan lebih Iandjut

rantjangan jang sudah diperbaiki itu.

Disamping usaha ini ada usaha lain untuk membentuk per­

aturan hukum perdata internasional mengenai djual-beli inter­

nasional itu, jaitu pada „Konperensi Den Haag ketudjuh ten­

tang Hukum Perdata Internasional”, jang berlangsung pada

tanggal 9-51 Oktober 1951 di Den Haag d juga. Komperensi'

sematjam ini dulu sudah enam kali diadakan, selalu di Den

Haag, jaitu ber-turut2 pada tahun2 1895. 1894, 1900, 1904, 1925'

dan 1928.

Konperensi Den Haag ketudjuh ini merantjangkan tiga buah-,

persetudjuan internasional (traktat) antara pelbagai negara,,

diantaranja ialah suatu rantjangan persetudjuan („ontwerp-con-

ventie”) mengenai djual-beli internasional. Tetapi jang diran-

tjangkan ini ialah suatu traktat, jang menentukan suatu per­

aturan hukum perdata internasional, djadi jang hanja memberr

djalan untuk memetjahkan soal pertentangan antara pelbagai

undang-undang nasional dari pelbagai negara perihal djual-belf

15

jang bersifat internasional setjara menundjukkan unclang-unclang

.nasional mana jang harus dianggap berlaku.

Pada dua rantjangan tersebut tentunja harus ada persesuaian

tentang beberapa hal. Misalnja lentang pengertian dan Iuasnja

istilah djual-beli internasional.

Rantjangan undang-undang seragam menetapkan sebagai

hakekat-pokok („hoofdbeginsel ), bahwa suatu djual-beli diang­

gap bersifat internasional, apabila sipendjual dan sipembeli

masing2 mempunjai perusahaan atau berdiam di-Iain2 negara,

dalam hal mana soal kebangsaan atau kewarganegaraan dari

kedua belah pihak tidak berpengaruh.

Perlu djuga dikatakan disini, bahwa djual-beli internasional

jang akan diatur ini, hanja meliputi barang-barang bertubuh

.serta bergerak (roerende Iichameiijke zaken). Dan lagi dari per­

aturan seragam ini diketjualikan : uang (geldswaarden), surat“

berharga (waardepapieren), kapal laut (zeeschepen), kapal pada

umumnja (vaartuigen), kapal udara (vliegtuigen) dan hewan-

.hewan jang masih hidup.

Sifat.

Kegagalan tersebut diatas mengakibatkan, bahwa pada waktu

sekarang tiap2 negara mengatur sendiri'- bagaimana halnja

dengan hukum perdata, apabila dalam perhubungan hukum

jang bersangkutan terselip suatu anasir asing. Dengan ini ter-

njata, bahwa sifat suatu peraturan hukum perdata internasional

pada waktu sekarang adalah tidak berbeda dari hukum perdata

biasa jang berlaku di-tiap2 negara, jaitu merupakan sebagian

dari hukum perdata itu. Dengan lain perkataan hukum perdata

internasional pada waktu sekarang masih bersifat nasional belaka.

Apa dan sampai dimana hakim harus memperhatikan suatu

kenjataan, bahwa suatu anasir asing tersangkut dalam s u a t u

16

perhubungan hukum perdata, melulu tergantung dari apa jang

ditentukan oleh pembentuk undang-undang dari negara awak.

Betul ada kalanja suatu perdjandjian internasional atau suatu

kesusilaan internasional harus diperhatikan sepenuhnja oleh

pembentuk undang-undang atau oleh para hakim, akan tetapi

ini pada pokoknja harus berdasar atas hukum nasional. Mereka

baru mentjurahkan perhaliannja kepada hukum perdata jang

berlaku di negara asing, apabila hukum dari negara awak me-

njuruhnja bertindak demikian. Dan dalam hal mentafsirkan

pasal2 jang menjuruh ini, bagi pembentuk undang-undang dan

para hakim tjukuplah, djika mereka melakukan tjara2 pentafsiran

jang lazim terpakai dinegeri awak.

Sampai disini tetaplah sifat nasional dari suatu hukum per­

data internasional. Baru, kalau pembentuk undang-undang dan

haki m sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa pada suatu

perhubungan hukum jang tertentu berlakulah suatu peraturan

hukum perdata dari suatu negara asing jang tertentu, maka

tidak boleh tidak harus diperhatikan segala sesuatu jang ber­

laku di negara asing itu mengenai peraturan asing tersebut.

Buku2 penting jang terbit di negara asing itu mengenai soal

jang bersangkutan, sebaiknja harus dipeladjari, putusan2 prin-

sipil dari para hakim di negara asing itu harus diketahui, pentaf­

siran2 hukum jang lazim dipergunakan dinegeri asing itu, harus

ditindjau seperlunja.

Hanja dengan bertindak demikian hakim nasional, dalam

soal2 perhubungan hukum perdata jang bersifat internasional,

dapat mendjatuhkan suatu putusan jang akan dirasakan adil.

Pembagian dalam dua bagian.

Suatu hukum perdata internasional dapat dibagi mendjadi

dua bagian, jaitu ke-1 jang merupakan suatu penundjukan

kepada peraturan hukum lain, jaitu jang berlaku disuatu

17

negara asing dan ke-2 jang merupakan suatu peraturan istimewa

jang menjimpang dari peraturan hukum perdata biasa.

1. Penundjukan kepada hukum negara asing.

Diatas telah disebutkan, babwa tudjuan hukum internasional

ialah memenuhi rasa keadilan. Maka dalam hal penundjukan

kepada hukum negara asingpun tudjuan ini harus dipertahan­

kan dengan mengedjar seberapa boleh suatu irama perhubungan

antara hukum2 perdata pelbagai negara („Harmony of laws’ ).

Hanja dengan begini dapat tertjapai suatu keadaan jang men­

dekati rasa kepuasan dari para pihak jang bersangkutan.

Ukuran ini jang berdasar atas pemenuhan rasa keadilan,

mungkin sekali tidak dapat memuaskan semua orang jang me­

mikirkan hal hukum perdata internasional. Kenjataannja ialah,

bahwa setengah orang berusaha menemukan suatu alasan jang

lebih njata, lebih konkrit untuk mengadakan suatu peraturan

penundjukan kepada hukum perdata asing.

Misalnja dikemukakan hal memperlindungi hak2 jang sudah

tertanam menurut hukum asing (..protection of vested rights .

„bescherming van verkregen rechten ). Hak ini dirasakan sebai

nja harus diperlindungi, meskipun hukum perdata dari negara

awak tidak mengenal hak2 itu. Dibawah akan diterangkan, bah­

wa sebaiknja kini dipakai istilah pelandjutan keadaan hukum.

Hal ini memang adalah suatu asas penting dari hukum

perdata internasional jang dalam banjak soal merupakan alasan

jang djitu untuk menundjuk kepada hukum perdata asing,

akan tetapi ternjata, bahwa bukan hal ini sadja merupakan

alasan untuk menundjuk kepada hukum perdata asing- D an

lagi sebetulnja ukuran mengenai perlindungan hak2 jang sudah

tertjapai ini tidak lebih konkrit dari pada ukuran mengena*

rasa keadilan, oleh karena masih mendjadi pertanjaan besar,

18

Imk2 jang mana harus diperlindungi dan apa ada kata sepakat

diantara pelbagai negara tentang penentuan hak2 jang harus

diperlindungi itu.

Ada lain alasan jang mungkin dapat dikemukakan untuk

mengadakan penundjukan kepada hukum negara asing, jaitu

hal saling menghormati dari pelbagai negara jang hukum per-

datanja tersangkut paut oleh suatu keadaan. Dengan tersangkut-

nja beberapa negara jang masing- berdaulat, maka alam pikiran

kita dengan sendirinja disalurkan kearah hukum antarnegara

(„Volkenrechl ’) dan timbul pertanjaan, apakah barangkali da­

lam hukum antarnegara ada pasal2 jang menentukan perihal

berlakunja hukum perdata dari suatu negara didalam wilajah

negara lain. Sekiranja pasal2 seperti ini tidak ada dalam hukum

antarnegara.

Betul, barangkali antara beberapa negara ada perdjandjian

internasional jang mengatur hal ini berhubung dengan suatu

soal jang tertentu, akan tetapi tidak adalah suatu peraturan

jang bersifat umum dan jang menetapkan ukuran2 tertentu

untuk meliputi semua soal2.

2. Peraturan istimewa.

Peraturan seperti ini, jaitu jang tidak menundjuk begitu sadja

kepada suatu hukum suatu negara, paling lajak mungkin dike-

temukan dalam suatu traktat antara dua negara atau lebih jang

mengatur hal sesuatu, misalnja perihal wesel atau perihal tu­

brukan antara kapal2 ditengah lautan.

Tetapi mungkin ada peraturan dalam hukum perdata suatu

negara jang memuat suatu peraturan istimewa itu.

Sebagai tjontoh dapat disebut pasal 85 Kitab Hukum Perdata

di Indonesia (Burgelijk Wetboek) mengenai perkawinan war-

ganegara Indonesia jang berbangsa Eropah dan Tionghoa, jang

19

dilakukan diluar-negeri. Perkawinan itu harus dilakukan menu­

rut tjara jang lazim dianut ditempat perkawinan itu, tetapi jang

akan kawin harus memenuhi sjarat2 jang ditentukan dalam

Burgelijk Wethoek, pasal2 27 — 49.

Bagi negeri Belanda pasal 110 B .W ., jang sama bunjinja

dengan pasal 83 B.YV. Indonesia, akan dihapuskan, oleh karena

sudah termuat dalam suatu undang-undang seragam („eenvor-

mige wet”) tentang hukum perdata internasional jang akan di­

adakan oleh negara2 Benelux (Belgi, Nederland dan Luxemburg).

Lain tjontoh ialah pasal 945 Kitab Hukum Perdata tersebut

jang menentukan, bahwa, apabila seorang warganegara Indo­

nesia dinegeri asing akan membikin surat hibah wasiat

(„testament”), ini harus terdjadi dengan akta otentik. Menurut

Kitab Hukum Perdata di Indonesia dan dinegeri Belanda, Ijara

membikin surat hibah wasiat ini tidak terbatas pada akta o t e n t ik

dan peraturan sematjam ini mungkin sekali djuga berada dine-

gara asing.

Bagi negeri Belanda baru diusulkan, supaja pasal 992 B .W .

Belanda, jang sama bunjinja dengan pasal 945 B. W- Indo­

nesia ini, ditambah dengan ajat ke-5 jang menentukan, bahwa

ajat ke-1 jang menetapkan harus ada akta otentik itu. tidak ber­

laku bagi seorang w arganegara Belanda jang berdiam atau wafat

dinegeri asing, dimana ia membikin surat hibah wasiat itu.

Dengan ini penetapan dari ajat ke-1 tadi hampir sama sekali ti­

dak berarti lagi.

Lain tjontoh lagi ialah Staatsblad 1872-11 jis 1915-299. 642

(mulai berlaku tanggal 1 D januari 1916), pengganti pasal 857

Kitab Hukum Perdata di Indonesia jang menentukan : Apabila

ada barang2 warisan, sebagian berada di Indonesia, sebagian di-

Iuar Indonesia dan harus dibagi2 antara warganegara Indonesia

(jang berbangsa Eropah dan Tionghoa) dan orang2 asing, sedang

20

menurut hukum asing ada beberapa barang jang tidak boleh

diwaris oleh warganegara Indonesia, maka untuk warganegara

Indonesia, ini boleh diambilkan dulu dari barang2 Iainnja jang

sepadan dengan bagiannja.

Bagi negeri Belanda peraturan jang sematjam ini akan di­

hapuskan, oleh karena djuga sudah termuat dalam undang-

undang seragam tersebut diatas tentang hukum perdata inter­

nasional jang akan diadakan oleh negara2 Benelux.

Ada beberapa hal jang, untuk mendjernihkan soal pengertian

hukum perdata internasional, perlu dikemukakan berhubung

dengan hal, bahwa dalam hukum perdata internasional tersang­

kut paut pelbagai hukum perdata, jaitu :

a. hukum perdata internasional hanja mengenai pelbagai

hukum perdata jang pada suatu waktu bersama-sama berlaku

masing- untuk daerah sendiri-. Maka harus diperbedakan dari

pada jang dinamakan hukum interlemporaal, jaitu jang menge­

nai pelbagai hukum perdata jang ber-turul2 berlaku dan jang

meliputi satu keadaan ;

b. hukum perdata internasional hanja mengenai pelbagai

hukum perdata dari pelbagai negara jang masing2 berdaulat,

maka harus diperbedakan dari-pada jang dinamakan hukum in­

terlokal, jaitu jang mengenai pelbagai hukum perdata jang berla­

ku dalam pelbagai daerah dari satu negara ;

c. hukum perdata internasional hanja mengenai pelbagai

hukum perdata dari pelbagai daerah hukum, maka harus di

perbedakan daripada jang dinamakan hukum intergentiel, jaitu

jang mengenai pelbagai hukum perdata jang ber-sama2 berlaku

dalam satu daerah hukum untuk pelbagai golongan penduduk.

Dengan memadjukan perbedaan2 ini harus diingati pula,

bahwa dalam empat matjam hukum perdata ini ada hal2 jang

sama sifatnja, hal mana sering memperbolehkan atau mengha­

ruskan melaksanakan asas2 jang sama atau jang hampir sama.

21

B A G IA N II

Tempat pendiaman atau kcwargancgaraan sebagai ukuran

Diatas telah diutarakan, bahwa soal hukum perdata inter­

nasional muntjul kemuka, apabila ada anasir asing dalam sualu

perhubungan hukum perdata disuatu tempat. Anasir asing ini

jang terpenting ialah mengenai orang~ jang tersangkut paut

dalam perhubungan hukum itu, jaitu perihal kedudukan hukum

dan kekuasaan2 hukum mereka.

Hal ini sebagian besar mengenai kedudukan orang- jang

belum dewasa atau jang berada dibawah sualu pengawasan

.(„curateele” ). kedudukan seorang dalam perkawinan, perizinan

atau kemungkinan untuk kawin atau untuk mendjadi ahli waris

dan lain2 sebagainja.

Perlu ditegaskan bahwa anasir asing mengenai orang2 dalam

hal ini tidak hanja berarti orang2 asing, jaitu orang2 warga-

negara dari negara asing, melainkan djuga melipuli orang- war

ganegara dari negara awak jang bertempat diam (berdomisili)

^ dinegara asing.

Pentjiptaan hukum dalam suatu negara dalam arti jang

se-Iuas2-nja, jaitu tidak hanja mengenai pembentukan undang-

undang, melainkan djuga meliputi pentjiptaan hukum oleh adat

kebiasaan, oleh putusan hakim, oleh ilmu pengetahuan hukum

dan lain2 — pada hakekatnja m e n g a n d u n g dua anasir, jaitu ke-1.

bahwa hukum itu dimaksudkan untuk berlaku dalam daerah

hukum negara itu („territoir”) dan ke-2, bahwa hukum itu di­

maksudkan untuk berlaku bagi para warganegara dari negara itu.

Hakekatnja, ini berhubungan dengan soal kedaulatan setiap

negara merdeka jang terbatas pada dua anasir itu, jaitu kedae-

rahan-hukum dan k e w a r g a n e g a r a a n . Ini adalah hal jang njata

pada waktu sekarang dan masih dipertahankan penuh terhadap

pengaruh hukum antar-negara dalam keadaan sekarang.

Dua anasir ini clapat diterobos oleh anasir asing jang termak­

sud diatas. Kalau penerobosan ini mengenai dua2nja anasir itu,

jaitu apabila suatu soal mengenai- perhubungan hulcum antara

orang2 asing jang sama berdiam dinegara asing, maka sudah

barang tentu hukum negeri asing itulah jang berlaku. Kini tidak

tersinggung anasir asing lain jang tidak mengenai orang2, mi-

salnja mengenai barang2 atau mengenai tjara melakukan tindak­

an hukum, hal mana akan saja bitjarakan kemudian.

Apabila penerobosan ini mengenai salah suatu dari dua

anasir tersebut, jaitu apabila ada suatu perhubungan hukum

perdata antara dua orang asing dari suatu negara asing misalnja

Negara India, jang dua2-nja berdiam di-Indonesia, atau antara

dua orang warganegara Indonesia jang dua2-nja berdiam di

Negara India misalnja, maka timbul pertanjaan : hukum perdata

manakah jang berlaku, hukum perdata Indonesia-kah atau hu­

kum perdata India-kah ?

Djawaban atas pertanjaan ini dipelbagai negara didunia

pada waktu sekarang adalah tidak sama, melainkan bermatjam

dua.

Ada suatu golongan negara jang mengambil sebagai ukuran

untuk djawaban itu ialah tempat pendiaman, maka menganggap

hukum perdata dari negara tempat pendiaman sebagai hukum

jang berlaku, sedang golongan negara ke-2 mengambil sebagai

ukuran kewarganegaraan orang2 jang bersangkutan dan meng­

anggap berlaku hukum perdata dari negara jang orang" itu

mendjadi warganegaranja.

Perlu diterangkan disini, bahwa buku2 tentang hukum per­

data internasional pada umumnja untuk pengertian kewarga­

negaraan memakai perkataan „nationality atau ..nationaliteit ,

jang lebih mendekati pengertian kebangsaan.

Menurut penjelidikan oleh Martin W o lff dalam bukunja

„Private International Law , jang terbit pada tahun 1930 di

23

Oxford, negara2 jang menganut prinsip-domisili adalah Ame­

rika Serikat, British Commonwealth, Denmark, Iceland, Norway,

Brasil, Negara2 Baltic, dari Amerika Selatan : Argentina, Boli­

via, Paraguai, Peru dan Uruguai, dari Amerika Tengah : N ica­

ragua dan Guatemala ; sedang jang menganut prinsip-kewarga-

negaraan ialah dari Eropah : Perantjis, Belanda, Belgi, Luxem­

burg, Monaco. Dominican Republik, Junani, Itali, Rumani, Por-

tugal, Spanjol, Swis, Djerman, Hungaria, Liechtenstein, Cze­

choslovakia, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Turki, Finlandia

dan Swedia.dari Asia : Djepang, China Iran, Muang Thai dan

Indonesia, dari Amerika Selatan dan Tengah : Ecuador, Chili,

Salvador, Colombia, Costarica, Cuba, Honduras, Panama dan

Mexico.

Kemudian dalam tahun 1951 Swedia menjeberang kepada

prinsip-domisili.

D i Sovjet Rusia, Austria dan Venezuela djuga dianut prinsip-

kewarganegaraan, tetapi tidak setjara timbal-balik, jaitu w'arga-

negara mereka tunduk kepada hukum perdata negara awak, mes­

kipun berdiam dimanapun djuga, sedang orang asing jang ber­

diam di-negara2 itu dianggap tunduk kepada hukum dari negara,

dimana mereka berdiam.

Mula-mula diseluruh Eropah dianut prinsip-domisili. Peran-

tjis, pada waktu mengadakan kodifikasi pada permulaan abad

ke-19, mulai mengubah sikap ganti menganut prinsip-kewarga-

negaraan. Kemudian lain2 negara meniru tindakan Perantjis ini.

Di-Indonesia pada zaman Belanda mula2 menurut pasal 16

(lama) A.B. („Algemeene Bepalingen van Wetgeving” — „Pe­

nentuan2 umum perihal perundang-undangan ) dianut prinsip-

domisili, dengan menjimpang dari peraturan di-negeri Belanda

sendiri jang sedjak tahun 1829 telah menganut prinsip-kewar’ga-

negaraan.

24

Pasal 16 (lama) A. B. itu berbunji : ,,De wettelijke bepalingen

betreflende de staat en de bevoegdheid der personen blijven

verbindend voor ingezeienen van Nederlandsch-Indie, wanneer

zij zicli buitcn ’s Lands bevinden”. (= „Peraturan2 undang-

undang tentang kedudukan dan kekuasaan hukum bagi pendu­

duk Hindia-Belanda tetap berlaku bagi mereka, apabila, mereka

berada diluar-negeri").

Dalam Slaalsblad 1915 ^ 299 jo 642 pasal 16 A. B. diubah,

sehirrgga „ingezetenen van Nederlands ch-lnd ie diganti dengan

..Nederlandsche onderdanen” ( = „warganegara Keradjaan Be­

landa”, jang meliputi djuga Indonesia sebagai Hindia-Belanda)

dan ditambahkan 'suatu kalimat jang mengatakan, bahwa apa­

bila „Nederlandsch onderdaan" dari Hindia-Belanda berada di

Negeri Belanda atau di-Iain tanah djadjahan dari negeri Belan­

da, maka mereka takluk pada bagian tersebut dari hukum per­

data jang berlaku ditempat beradanja itu.

Dengan perubahan ini, maka sedjak tahun 1915 di Indonesia

dianut prinsip-kewarganegaraan, tetapi dalam hubungan antara

negeri Belanda dan tanah-tanah djadjahannja dianut prinsip-

domisili.

Baik pada zaman Djepang, maupun pada zaman Republik

Indonesia dari tahun 1945, zaman Republik Indonesia Serikat

dan zaman Negara Kesatuan lagi, tidak diadakan perubahan

tentang hal ini, artinja hal pasal 16 A.B. ini sama sekali tidak

di-singgung2. Hanja dalam pasal 51 Konstitusi R. I. S. dan

sekarang dalam pasal 52 Undang-undang Dasar Sementara R.I.

jang hampir sama bunjinja ditentukan, bahwa „setiap orang

jang ada didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang,

termasuk aturan2 Hukum jang tak tertulis .

Penentuan dari pasal 52 U. D. Sementara ini barangkali

menimbulkan kesan, bahwa tidak lagi pasal 16 A.B. diartikan

bertimbal-balik. Dengan bertimbal-balik, djuga untuk orang2

asing jang bertempat tinggal di Indonesia perihal kedudukan

25

•dan kekuasaan hukum tetap berlaku hukum perdata dari negara-

nja sendiri. Pertimbal-balikan ini dianggap ada. oleli karena

pasal 5 A. B. menentukan, bahwa, selama tidak ditentukan lain

oleh undang-undang, maka hukum perdata dan hukum dagang

adalah sama untuk \varganegara2 dan orang2 asing. Prinsip

dari pasal 16 A . B. sendiri dianggap sebagai bagian dari hukum

perdata, maka prinsip-kewrarganegaraan djuga berlaku bagi

orang2 asing jang berada di Indonesia.

Kalau pasal 5 dan 16 A.B. sekarang masih dianggap berlaku

— dan menurut hemat saja memang masih berlaku —- maka

sesuai dengan pasal 52 U. D . Sementara R. I. orang- asing

jang berada di Indonesia, djuga patuh kepada pasal 5 dan pasal

16 A . B. itu, maka tetaplah pertimbal-balikan dari pasal 16 A . B.

Uraian diatas ini hanja mengenai pasal 16 kalimat ke-1 dari

A. B.

Bagaimanakah halnja sekarang dengan perhubungan Indo-

nesia-Belanda mengenai pasal 16 A.B., kalimat ke-2 7 Apakah

kalimat ke-dua ini sekarang masih berlaku ?

Sebetulnja kalimat ini hanja menentukan prinsip-domisili

bagi ..Nederlandsch Onderdaan dari „Hindia-Belanda J an&

berada dinegeri Belanda. D jad i tidaklah disinggung keadaan

orang2 Belanda asli jang berada di Indonesia. Tetapi jurispru-

densi dizaman Belanda menganggap prinsip-domisili 1°^ ':,er’

laku djuga bagi mereka.

Biasanja istilah ,,NederI andsch-Onderdaan” diperundang-

undangan Hindia-Belanda dulu, sekarang diartikan sebagai

..warganegara Republik Indonesia”. Kalau ini djuga diperlukan

terhadap pasal 16, kalimat ke-2 dari A.B. maka andaikata kali­

mat ini sekarang masih dianggap berlaku, sekarang masih dilan-

djutkan prinsip-domisili bagi orang2 warganegara Indonesia

jang berada dinegeri Belanda.

Tetapi kalau pasal 16 A.B., kalimat ke-2 ini, ditindjau lebih

■dalam, maka ada ke-ragu2-an, apakah kini istilah ,,Neder-

26

lancIsch-OnclercIaan” dapat diartikan sebagai „warganegara

Indonesia begilu sadja. Sebab dalam pasal. 16, kalimat ke-2 dari

A.B. ini penibentuk-undang-undang („wetgever ) dalam mema­

kai istilah „Nederlandsch-Onderdaan ini menitikberatkan

pemandangannja pada kewarganegaraan dari ,.Negeri Belanda

dan tanah-tanah djadjabannja (termasuk djuga Hindia-Be­

landa).

Maka kesatuanlah dari negeri Belanda dan tanah- djadjahan-

nja jang mendorong untuk mengadakan kalimat ke-2 ini. Dan

kesatuan ini berdasar alas anggapan, bahwa negeri Belanda dan

tanah- djadjabannja (termasuk Indonesia) betul- merupakan

sal u Negara K.eradjaan Belanda (,.een Ivoninkrijk der Neder-

landen ) dengan satu matjam warganegara, jang dinamakan

„Nederlandsch-Onderdaan .

Maka dari itu. istilali „Nederlandsch-Onderdaan dalam pasal

16. kalimat ke-2. dari A.B. ini, tidaklah dapat disalin begitu

sadja dengan „warganegara Indonesia , melainkan harus disalin

dengan „orang2 Belanda .

Kalau demikianlah halnja, maka saja lebih suka pada penda­

pat. bahwa kalimat ke-2 dari pasal 16 A.B. ini pada waktu seka­

rang tidak lagi berlaku, oleh karena dalam perundang-undangan

dari negara Indonesia jang sudah merdeka, tiada tempat untuk

suatu penentuan mengenai warganegara dari suatu negara

asing. Dan akibat dari pendapat ini ialah, bahwa pada waktu

sekarang untuk warganegara Indonesia jang berada dinegeri

Belanda berlakulah prinsip-kewarganegaraan menurut pasal 16,

kalimat ke-1 A.B.

Adapun sebagai pertimbal-balikan harus dianggap pula, bah­

wa bagi warganegara Belanda jang berada di-Indonesia, pada

waktu sekarang berlakulah prinsip-kewarganegaraan djuga, djadi

tentang kedudukan dan kekuasaan hukum, mereka tetap takluk

pada B .W . Belanda dan lain-lain peraturan undang-undang

jang berlaku dinegeri Belanda.

M ana jang baik, prinsip-kewarganegaraan atau prinsip-

domisili, adalah amat sukar untuk ditetapkan. Sebetulnja, ini

berhubungan erat dengan maksud orang2 asing untuk bertempat

tinggal didaerah suatu negara. Kalau maksud mereka itu ialah

untuk melepaskan ikatan dengan negara asli, maka sekiranja

sesuailah dengan maksud itu, apabila mereka dalam segala~-nja

takluk kepada hukum perdata seluruhnja dari negara tempat

pendiaman. Tetapi sudah amat sulitlah untuk menetapkan apa

maksud itu betul2 ada. Sebab Iazimnja orang asing jang memin­

dahkan tempat pendiamannja kesatu negara, tidak sadar atas

suatu maksud melepaskan atau tidak ikatannja dengan negara

asli. D an apabila maksud itu memang dapat ditentukan, masih

mendjadi pertanjaan, apa negara asli itu, mengingat kepentingan

negara, memperbolehkan pelepasan ikatan dari warganegaranja

itu. Maka disamping kepentingan perseorangan djuga ada ke­

pentingan negara jang menentukan hal ini. O leh karena ada dua

negara tersangkut paut dalam soal ini, maka akan selalu ada

pertentangan antara kepentingan2 dua negara masing2 itu.

Misalnja sadja bagi Amerika Utara dan Amerika Selatan

jang penduduknja sebagian besar terdiri dari golongan2 orang

jang berasal dari amat banjak matjam negara, maka akan amat

sukar untuk menentukan hukum perdata jang in c o n c r e to ber­

laku, apabila masing2 golongan orang itu tetap takluk kepada

hukum perdata dari negara asli masing2. Kepastian hukum,

jang dalam setiap negara didjundjung tinggi, akan amat ter­

ganggu. Maka dari itu sudah sepatutnja, apabila di Amerika

dianut prinsip-domisili.

Sebaliknja, dalam suatu negara jang diantara penduduk hanja

sedikit adanja orang asing, sekiranja dari sudut ini tiada kebe­

ratan untuk menganut prinsip-kewarganegaraan. Akan tetapi

bagaimanakah halnja dengan Inggeris ? D i Inggeris, lain dari­

28

pada di Amerika, penduduknja liampir semua terdiri dari

bangsa Inggeris asli. ¡Meskipun demikian, Inggeris tetap meng­

anut prinsip-domisili djuga. Sekiranja ini berhubungan dengan

pengertian istimewa dari „domisili” di-Inggeris (djuga di-Ame-

rika), jang mengenal pengertian „domicilie of origin” (— tempat

pendiaman asli).

„Domicilie of origin” ini menurut hukum Inggeris dimiliki

oleh seorang pada waktu lahirnja. Dan domisili ini bukanlah

tempat dimana orang lahir, melainkan ditempat domisili dari

ajahnja. Orang dewasa dapat mengubah domisilinja („domicilie

of choice’ = ,,tempat tinggal pilihan ). Untuk ini ada sjarat-,

diantaranjn ialah maksud untuk ietcip tinggal ditempat itu sampai

malinja. Kalau sjarat2 ini tidak dipenuhi, maka tetaplah „domi­

cilie of origin” berlaku. Maka sebetulnja domisili sematjam ini

mendekati soal tempat negara asli, djadi djuga mendekati soal

kewarganegaraan dari negara asli itu.

Dapat dikatakan djuga, bahwa ukuran kewarganegaraan

adalah lebih tetap, lebih stabil daripada ukuran domisili, jang

pada hakekatnja lebih mudah dapat diganti atas kemauan orang

jang berkepentingan. Dan djuga lebih mungkin adanja orang

pura- mengubah domisili daripada kewarganegaraan, misalnja

melulu supaja dapat kawin.

Sebagai keberatan dari prinsip kewarganegaraan sering

diadjukan, bahwa kesulitan akan muntjul, apabila seorang

mempunjai clua matjam kewarganegaraan („bipatriden ) atau

sama sekali tidak mempunjai kewarganegaraan (,,apatriden ).

Dalam hal ini terpaksalah diambil lain ukuran dan ukuran lain

itu jang lepat ialah ukuran domisili.

Menurut hemat saja, soal jang seharusnja diperhatikan penuh

ialah bukan mana jang lebih baik dari dua prinsip tersebut,

melainkan soal perlu sekali adanja satu prinsip jang dianut

oleh seluruh dunia. Kesulitan2 jang sekarang didjumpai adalah

akibat dari adanja bersampingan berlaku dua matjam prinsip

29

tadi. Kalau kepentingan ini dapat diinsjafi benar2 oleh peme­

rintah2 disemua negara, maka sekiranja dapat dikelemukan suatu

modus, suatu djalan jang berada di-lengah2 antara dua prinsip

tadi. Selama keinsjafan ini belum ada, maka perbedaan prinsip

dan kesulitan sebagai akibat dari itu akan tetap ada.

Suatu tjontoh dari kesulitan ini. Seorang warganegara Inggeris

jang berumur 20 tabun, berdiam dinegeri Swis. melakukan

suatu perbuatan hukum. Menurut hukum perdata internasional

Swis, jang menganut prinsip kewarganegaraan dan menundjuk

kepada kukum Inggeris, orang itu belum tjukup umur, oleh

karena hukum Inggeris mengenal perbatasan 21 tahun untuk

mendjadi orang dewasa, maka perbuatan hukum jang bersang­

kutan adalah batal. Akan tetapi hukum perdata internasional

Inggeris menganut prinsip domisili dan menundjuk kepada

hukum Swis dan menurut hukum Swis batas umur itu adalah

20, maka orang itu sudah dewasa dan dapat melakukan per­

buatan hukum dengari sah.

Dalam undang-undang seragam tentang hukum perdata in­

ternasional, jang akan diadakan di-negara2 Benelux (Belgi, Ne-

derland dan Luxemburg) akan diperlakukan prinsip kewargane­

garaan („nationaliteitsbeginsel”) dengan beberapa keketjualian.

Lazim dikatakan, bahwa pasal 16 A . B. ini mengenai ,,per-

soneel statuut” („Statut perseorangan”), oleh karena berhubung­

an dengan kedudukan dan kekuasaan hukum dari orang perseo­

rangan. Disamping ini ada „reeel statuut” atau „zakelijk statuut”

(= ,,Statut kenjataan” atau „perbendaan”), jaitu jang termuat

dalam pasal 17 A . B. jang menentukan, bahwa tentang barang2

tak bergerak berlakulah hukum dari tempat Ietaknja barang itu.

A da lagi pasal 18 A. B. jang menentukan, bahwa tjara mela­

kukan suatu tindakan hukum jang sesuai dengan hukum jang

berlaku ditempat, mana tindakan itu dilakukan adalah sah.

Pasal ini, oleh karena tidak se-mata~ mengenai orang perseorang­

50

an clan suatu bencla, dinamakan „gemengd statuut” (= „statut

tjf'.mpuran ” ).

Perka tnan ,,statuut” ini tidak mempunjai arti jang njata-

Sc-olali- tiga pasal dari A. B. ini meliputi seluruh hukum per­

data internasional, jaitu pasal 16 A. B. („personeel statuut”)

mengatur hal kedudukan hukum orang2, pasal 17 A. B. („reeel

statuut”) mengatur hal perbendaan seluruhnja dan pasal 18 A.B.

(„gemengd statuut") mengatur hal2 jang mengenai dua2-nja itu.

Sebetulnja tiga pasal ini hanja sedikit sekali memberi djawaban

alas seribu satu pertanjaan tentang hukum perdata internasional-

Pemakaian perkataan „statuut” adalah sisa dari suatu teori

jang dulu pernah dianut dibenua Eropah pada abad ke-14

dalam usaha mentjari djalan untuk menghindarkan kesulitan,

apabila hukum perdata dari suatu tempat tidak dapat begitu

sadja dilakukan, oleh karena dalam suatu perhubungan hukum

tersangkut djuga orang2 asing. Untuk memetjahkan soal ini,

semua peraturan hukum („statuut”) dibagi mendjadi tiga bagian,

jaitu peraturan mengenai orang perseorangan („persoonlijk”) ,.

peraturan mengenai perbendaan („zakelijk ”) dan peraturan

mengenai tjampuran dari dua anasir tersebut („gemengd”)-

Orang pada waktu itu berpendapat, bahwa tjukuplah ditentu­

kan, suatu perhubungan hukum tertentu masuk golongan mana

dari tiga golongan peraturan hukum itu. Kemudian dianggap,

bahwa dengan sendirinja orang dapat mengetahui, apakah da­

lam perhubungan hukum itu harus diturut hukum asing atau

hukum awak. Teori ini ternjata tidak berdjalan. oleh karena

orang2 sangat berlainan pendapat tentang apa jang dimaksud­

kan dengan tiga matjam peraturan itu dan apa jang harus di­

maksudkan dalam salah suatu peraturan itu. Dan ternjata djuga,

bahwa kalau sudah ditentukan satu sama lain, toh penjelesaian

soal masih belum memuaskan, oleh karena orang kurang mem­

51

perhatikan sifat masing2 perhubungan hukum jang sebenarnja

<Jan banja mengumpulkan hal sesuatu clalam salah salu golong­

an peraturan hukum jang dianggap sudah memberi penjelesaian

akan tetapi sebetulnja tidak. Maka dari itu boleh dibilang ,.sla-

tuten-theorie” itu sekarang tidak beri aku lagi.

Akan tetapi, djustru oleh karena hal hukum perdata inter­

nasional belum rapi teraturnja dan dalam banjak bagian masih

bersifat agak kabur, maka toh ada gunanja, bahwa masih ter­

dengar dan terpakai perkataan2 jang mengenai tiga matjam

„statuut” ini. Sebab pemakaian perkataan2 ini memperingatkan

orang2 jang mempunjai minat untuk mempeladjari hal hukum

perdata internasional, bahwa ada tiga pasal dari undang-undang

jang setjara terang memuat peraturan dari hukum perdata inter­

nasional jang mengandung penundjukan („verwijzingsregel”)

kepada suatu hukum jang tertentu dipakai. Asal sadja selalu

di-ingat2 djuga, bahwa penundjukan ini sangat kurang daripada

sempurna. Statut perseorangan dari pasal 16 A . B. tidak meliputi

■seluruh hukum perdata jang mengenai perseorangan, melainkdn

hanja sebagian sadja, jaitu hal kedudukan dan kekuasaan hu­

kum dari jang berkepentingan. Statut „perbendaan” dari pasal

A. B. tidak meliputi semua hukum perdata mengenai hak2

atas benda, melainkan hanja sebagian sadja, jaitu hal2 jang

berhubungan dengan barang tak bergerak. Statut ..tjampuran

dari pasal 18 A . B. tidak meliputi semua soal jang mengandung

sifat tjampuran dari hal perseorangan dan perbendaan, melain­

kan hanja mengenai tjara melakukan sualu perbuatan hukum

sebagai sjarat untuk sahnja perbuatan hukum itu, hal mana

tidak hanja mengenai sebagian sadja dari soal2 tjampuran tadi,

tetapi djuga tidak selalu mengenai sifat tjampuran dari hal per­

seorangan dan perbendaan, jaitu mungkin hanja bersifat perse­

orangan sadja, seperti tjara melakukan pengakuan seorang anak

jang dilahirkan diluar perkawinan jang menurut pasal 281 Bur-

gelijk YVetboek harus dengan akta „authentiek”.

32

B A G IA N III

Kelertiban umum

Dalam pelaksanaan hukum perdata internasional oleh para

hakim atau oleh pemerintah dan dalam buku- ilmu pengetahuan

hukum jang meneropong pelaksanaan itu, seringkali terdengar

daniatau terpakai perkataan „ketertiban umum (= „openbare

orde ”, „ordre public ”).

Pcnjebutan ,,ketertiban umum dalam hal hukum perdata

internasional hampy^selalu dilakukan untuk memberi alasan,

bahwa pada halvjang pada umumnja hukum asing harus diturut

dalam suatu peristiwa jang tertentu sebagai keketjualian toh

hukum perdata dari negara awak harus diturut.

Tjontoh ke-1 : dinegeri Belanda dalam hukum perdata dianut

prinsip perkawinan monogami, jailu bahwa tidak diperbolehkan

seorang laki-laki mempunjai isteri dua atau lebih dalam perka­

winan. Menurut pasal 6 berhubung dengan pasal 9 A. B. dari

negeri Belanda (jang sama bunjinja dengan pasal 16 dan pasal

3 A. B. dari Indonesia) kedudukan hukum seorang Arab jang

berada dinegeri Belanda, tetap diatur oleh hukum perdata dari

negaranja jang memperbolehkan seorang laki-laki beristeri sam­

pai empat. Orang Arab itu, jang sudah mempunjai isteri, di­

negeri Belanda ingin kawin lagi. Perkawinan jang ke-2 ini oleh

penguasa Belanda, jaitu Pegawai Pentjatatan Djiwa („Ambte-

naar Burgelijke Stand ”) tidak akan dilaksanakan atau apabila

perkawinan jang kedua kali itu toh dilaksanakan, perkawinan

itu dianggap lidak sah oleh para hakim dinegeri Belanda. Tin­

dakan menolak dari penguasa Belanda dalam praktek sudah

pernah terdjadi dan oleh para penulis Belanda ahli hukum di­

benarkan sepenuhnja.

Alasan jang dipakai untuk menjimpang dari pasal 6 juncto

pasal 9 A . B. itu ialah, bahwa ketertiban umum dinegeri Be­

landa menuntut penjimpangan itu. Didjelaskan lebih landjut,

bahwa prinsip monogami adalah begitu meresap dalam djiwa

53

dan perasaan rakjat Belanda pada umumnja, sehingga Undakan

beristeri dua atau lebih dinegeri Belanda dianggap tidak boleh

dilakukan oleh siapapun djugci.

Timbul pertanjaan : Apabila seorang Arab, pada waktu meng-

indjak tanah Belanda, sudah beristeri dua, jaitu dua-nja per­

kawinan dilakukan dinegeri sendiri, dimana hukum perdata

memperbolehkan beristeri dua itu dan kemudian dinegeri Belanda

isteri jang nomer dua itu melahirkan anak, dicuiggap sah-kah

anak itu ? Ini tergantung dari djawaban atas pertanjaan. apa

perkawinan jang ke-2 itu dianggap sah atau tidak.

Saja tidak tahu, apa soal sematjam ini sudah pernah diadju-

kan dimuka hakim Belanda, akan tetapi sekiranja hakim Belanda

akan menganggap sah anak itu. Menurut hemat saja adalah

keterlaluan, apabila perkawinan ke-2 jang dilakukan dinegeri

asing Asli setjara sah menurut hukum perdata jang berlaku

disana untuk suami-isteri jang berkepentingan, dianggap

tidak sah. Bagaimanapun djuga meresapnja prinsip monogami

dalam perasaan rakjat Belanda, harus dihormati dan dihargai

semustinja, bahwa dilain negeri ada perasaan rakjat jang lain

sifatnja.

Kalau seandainja hakim Belanda tidak mengakui sah per-

awinan ke-2 jang termasuk diatas, maka sebagai pertimbal-

alikan harus diperbolehkan, apabila dianlara orancj2 Belanda

jnng herndn dinegeri Arab dilakukan poligami. Sekiranja

konsekwensi ini tidak dipertanggung djawabkan oleh rakjat

Belanda.

Tjontoh ke-2 : Seandainja masih ada suatu negara, dimana

seorang boleh diperbudak, sedang negara Indonesia misalnja

dalam pasal 10 Undang-undang Dasar Sementara melarang hal

itu, dan seorang dari negara asing itu datang di Indonesia dan

memperbudak seorang lain dari bangsanja sendiri, maka mudah

apat dimengerti, bahwa pemerintah Indonesia tidak akan

34

mengakui perbudakan itu, oleh karena larangan perbudakan

boleh dibilang sangat meresap dalam perasaan rakjat Indonesia.

Dalam hal inipun alasannja dapat dimasukkan dalam golongan

ketertiban umum.

Akan tetapi apabila seorang dari negara tersebut dinega-

ranja sendiri sudah kedjadian diperbudak, kemudian ia datang

di Indonesia dan disini ia lantas menuntut hal- dari bekas

madjikannja jang dinegerinja sendiri tentu tidak akan dapat

dikabulkan, oleh karena ia adalah seorang budak, maka dapat­

lah d f ragu 2kan. apakah tuntutannja di Indonesia ada ke

mungkinan akan dikabulkan.

Tjontoh ke-5 : D i Djerman dibawah penguasaan Pemerintah

Hitler ada peraturan hukum jang menentukan, bahwa perwira-

Djerman dari tentara Djerman hanja boleh kawin dengan izin

pembesamja dalam ketenteraan. Hukum perdata internasional

di Perantjis dan Belgi menentukan, bahwa dalam soal perizinan

untuk kawin, orang asing tunduk kepada hukum perdata dari

negara asli, djadi in casu dari negara Djerman. Ada kedja­

dian beberapa perwira Djerman jang melarikan diri kedaerah

negeri Perantjis atau Belgi. Disana mereka ingin berkawin, akan

tetapi tidak mempunjai izin dari pembesamja dalam ketenteraan

di Djerman. Penguasa di Perantjis dan di Belgi menganggap,

bahwa perizinan itu tidak perlu dengan alasan berdasar atas

..ketertiban umum”. Ini mungkin sekali, akan tetapi sangat mung­

kin djuga, bahwa kalau kemudian orang jang berkawin tidak de­

ngan izin itu kembali ke Djerman, perkawinannja oleh para

penguasa di Djerman tidak dianggap sah, dengan akibat, bahwa

anak2-nja jang lahir dari perkawinan itu, djuga tidak dianggap

sah.

Tjontoh ke-4 : D i negeri Belanda pasal 115 Kitab Hukum

Perdata (sama dengan pasal 58 Kitab Hukum Perdata di Indo­

nesia) menentukan, bahwa orang2 jang bertunangan, tidak dapat

dipaksa oleh hakim untuk kawin atau untuk memberi ganti

35

kerugian. D i Djerman ada peraturan hukum lain jang mem­

perbolehkan paksaan itu. Dalam hal inipun, jaitu apabila ada

dua orang Djerman laki -perempuan berada di negeri Belanda

dan bertunangan satu sama lain, para hakim dinegeri Belanda

menganggap pasal 115 B .W . adalah masuk golongan ketertiban

umum, maka dari itu mereka menjimpang dari ketentuan hukum

perdata internasional dinegeri Belanda (pasal 6 jo pasal 0 A. B.

Belanda), jang pada umumnja mengakibatkan berlakunja hukum

perdata Djerman perihal kekuasaan hukum bagi orang2 Djerman

jang berada dinegeri Belanda, Pendirian para hakim Belanda

ini, tentunja tidak diakui kebenarannja oleh hakim Djerman.

Tjonloh ke-5 : Untuk memetjahkan suatu perkawinan, harus

ada sjarat2. Peraturan tentang sjarat2 ini adalah berlainan di

pelbagai negara. Biasanja hal inipun oleh para hakim dinegeri

Belanda dianggap sebagai mengenai ketertiban umum, sehing­

ga dinegeri Belanda, misalnja suatu perkawinan antara orang2

Arab jang berdiam dinegeri Belanda hanja dapat dipeljahkan

oleh hakim Belanda, apabila dipenuhi salah suatu dari empat

sjarat, termuat dalam pasal '264 K.itat> Vlukum Perdana clati

negeri Belanda (sama dengan pasal 209 B. W . Indonesia), jaitu

ke-1, berzina dengan lain orang, ke-2, apabila satu pihak mening­

galkan pihak lain dengan sengadja, ke-5, apabila satu pihak

selama perkawinan mendapat hukuman pendjara selama 4 tahun

atau lebih, ke-4, apabila satu pihak melukai atau menganiaja

berat pihak lain, sehingga membahajakan djiwanja.

Ada kalanja suatu hukum perdata asing tidak mengenal sa­

lah suatu dari empat sjarat ini, misalnja jang mengenai huku­

man pendjara selama 4 tahun atau lebih. Rupa2-nja dinegeri

Belanda orang berpendapat, bahwa, meskipun demikian, pe­

menuhan sjarat ini sudah tjukup bagi hakim negeri Belanda

untuk memetjahkan suatu perkawinan antara dua orang asing

jang dalam negeri aslinja tunduk pada hukum perdata asing

56

sematjam tersebut cliatas. Pendirian hakim Belanda ini tidak

diperbolehkan oleh pasal 2 traktat multilateral jang dibentuk

pada tabun 1902 di Den Haag perihal pertjeraian perkawinan.

Pasal ini menentukan, bahwa pertjeraian perkawinan hanja

boleh dilakukan, apabila diperbolehkan, baik oleh hukum per­

data nasional dari suami-isteri, maupun oleh hukum perdata

dari tempat hakim jang akan memutuskan perkaranja. Tetapi

traklat ini hanja berlaku bagi negara2 jang turut menanda-

tanganinja atau jang diperbolehkan kemudian turut serta dan

jang turut serta djuga. Oleh karena negeri- Arab tidak turut

serta pada traklat tersebut, maka dalam tjontoh jang dikemuka-

kan dialas, hakim negeri Belanda leluasa untuk melakukan

penuh hukum perdata dari negeri Belanda.

Sebaliknja, kalau pendirian para hakim negeri Belanda ini

djuga dianut oleh negeri Ilali, jang hukum perdatanja sama

sekali tidak mengizinkan suatu pertjeraian perkawinan, maka

dua orang suami-isteri berbangsa Belanda jang berdiam dine-

geri 1 tali, sama sekali tidak akan mungkin mendapat pertjeraian

dari hakim Itali. Maka mengingat prinsip timbal-balik, masih

dapat dipersoalkan, apakah pendirian hakim Belanda dapat di­

pertanggung djawabkan.

Dari tjontoh2 tersebut diatas ternjata, bahwa sukar sekah

untuk mengadakan ukuran bagi pengertian ketertiban umum

jang dipakai dalam pelaksanaan hukum perdata internasional.

Penentuan suatu ukuran tertentu ini djuga amat dipersukar oleh

kenjataan, bahwa pengertian ketertiban umum kini mengandung

anasir2 mengenai perasaan, sedang penentuan ukuran adalah

hasil pekerdjaan pikiran belaka.

Dalam Kitab Hukum Perdata jang berlaku di Indonesia

bagi orang2 Eropah, Tionghoa dan Arab („Burgerlijk Wet-

boek”) ada terpakai perkataan ketertiban umum dalam pasal 1357

jang menentukan antara lain, bahwa dalam hal persetudjuan

antara dua pihak tidak diperbolehkan suatu causa jang ber­

tentangan dengan ketertiban umum.

57

Causa dalam perhubungan hukum ialah hal jang menj ebab-

kan adanja perhubungan hukum, jaitu rangkaian kepentingan2

jang harus didjaga dan diperhatikan setjara jang termaktub

dalam isi perhubungan hukum itu.

Kinipun adalah sukar untuk menetapkan, apa in concrelo ada

terdjadi suatu pertentangan dengan ketertiban umum. Perlu

dikemukakan, bahwa ketertiban umum, jang termaksud dalam

pasal 1557 B. YV., mempunjai arti lain daripada ketertiban

umum dalam hukum perdata internasional.

Dalam hukum perdata internasional ketertiban umum

menundjukkan suatu sifat dari hukum perdata nasional, terma­

suk djuga undang-undang, jang mengakibatkan, bahwa per­

aturan nasional itu harus tetap dilaksanakan, meskipun ada

anasir asing tertjampur dalam perhubungan hukum jang ber­

sangkutan.

Dalam pasal 1537 B. W . ketertiban umum disebut tlisamping

undang-undang dan kesusilaan. Causa jang tidak diperbolehkan,

ialah jang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan

dan ketertiban umum, maka ketertiban umum disitu merupakan

suatu anasir jang berada diluar suatu undang-undnng.

Tetapi maknanja adalah sama, jaitu bahwa ke-dua2nja adalah

terpakai dalam usaha untuk menjesuaikan hal sesuatu dengan

apa jang di-tengah2 masjarakat dinegeri awak dirasakan sebagai

hal jang tidak boleh diabaikan.

Jang lebih mendekati pengertian ketertiban umum dalam

u um perdata internasional ialah ketertiban umum jang dise-

ut dalam pasal 25 A. B. jang menentukan, bahwa orang dengan

perbuatan atau perdjandjian tidak boleh menghilangkan keku­

atan dari peraturan2 hukum jang mengenai ketertiban umum

atau kesusilaan.

Disitu ketertiban umum djuga menundjukkan suatu sifat

antara lain dari beberapa peraturan hukum perdata, berlaku

58

di Indonesia jang mengakibatkan, bainva peraturan itu tidak

boleh disampingkan oleh orang2 perseorangan, meskipun ada

persetudjuan antara orang2 jang berkepentingan. Oleh ilmu

pengetahuan hukum peraturan hukum seperti ini dinamakan

dalam bahasa Belanda „dwingend recht” (= hukum jang ber­

sifat memaksa).

Sifat „tidak boleh disampingkan" dari sebagian hukum ini

in concrelo djuga tidak selalu mudah dikenal, oleh karena sifat

ini tidak selalu setjara terang dikatakan dalam isi peraturan,

melainkan sering harus disimpulkan dari keadaan2 jang meliputi

segala sesuatu jang berhubungan dengan peraturan itu.

Perbedaan jang praktis antara ketertiban umum dari pasal

25 A. B. dan ketertiban umum dalam hukum perdata inter­

nasional terletak pada djumlah peraturan hukum jang dapat

disampingkan. Ketertiban umum dari pasal 25 A. B. meliputi

lebih banjak peraturan hukum daripada ketertiban umum dalam

hukum perdata internasional.. Sebabnja demikian.

Selelah untuk lingkungan daerah hukum dari negeri awak

ditetapkan, bagian mana dari peraturan hukum jang tidak boleh

disampingkan, oleh karena ketertiban umum, maka ada hukum

perdata internasional jang dalam beberapa hal menundjuk

kepada hukum, perdata asing untuk dilaksanakan dengan

nienjimpang dari hukum perdata nasional, djadi mungkin sekali

djuga dari bagian hukum perdata nasional jang termasuk hukum

..memaksa” jang tidak boleh disampingkan oleh kemauan orang

perseorangan. Dari hal menjampingkan hukum perdata nasional

ini diketjualikan sebagian lagi dari bagian hukum perdata na­

sional itu jang tidak boleh disampingkan, oleh karena ketertiban

umum lagi, akan tetapi ketertiban umum jang mengingat kepen­

tingan masjarakat nasional ter'hadap kepentingan dunia inter­

nasional.

Menurut Martin VVolff dai am bukunja „Private International

Law . halaman 176, para hakim di Inggeris agak ragu2 untuk

39

mempersoalkan, apakah sualu hukum asing ja atau tidak sesuai

dengan asas2 keadilan jang dianut dinegeri Inggeris. Rupa2-nja

orang Inggeris sangat menghormati hukum negara asing jang

menjimpang dari hukum negara Inggeris.

Barangkali ini akibat dari dianutnja prinsip-domisili oleh

Inggeris dalam peraturan hukum perdata internasional mengenai

penundjukan kepada hukum perdata asing.

Sekiranja ada lebih banjak kemungkinan seorang hakim

dalam suatu negara akan menghadapi soal perhubungan hukum

antara dua orang asing jang berdomisili dinegeri itu daripada

menghadapi soal perhubungan hukum antara dua orang nasional

jang berdomisili dinegara asing. Dalam soal jang belakangan ini

biasanja hakim dari negeri asing itulah jang menghadapi perne-

tjahan. soal. Dan oleh karena prinsip-domisililah jang dianut

oleh Inggeris, maka dalam kebanjakan perkara jang mengenai

hukum perdata internasional orang2 adalah berdomisili dinegeri

Inggeris dan dengan sendirinja hukum Inggeris-Iah jang dilak­

sanakan oleh hakim2 dinegeri Inggeris.

Martin W o lff menuturkan lagi dalam bukunja tersebut (ha­

laman 177), bahwa hakim2 dinegeri Inggeris gemar menganggap

banjak peraturan hukum sebagai peraturan mengenai atjara

pemeriksaan perkara dimuka hakim. Dan Iazimnja dalam hu­

kum perdata internasional tentang atjara ini dianut peraturan2

jang berlaku bagi hakim jang akan memutuskan perkaranja.

Oleh karena tiada patokan jang tertentu bagi suatu negara

untuk dengan mempergunakan pengertian ketertiban umum

menjampingkan hukum perdata asing dalam hal2 jang menu­

rut hukum perdata internasional sebetulnja takluk pada hukum

asing itu, maka tiap2 negara praktis leluasa penuh untuk

mengadakan keketjualian itu. Ini tentunja, pada hakekatnja,

bertentangan dengan maksud semula dalam mengadakan hukum

perdata internasional, jaitu untuk seberapa boleh menghargai

40

hukum perdata asing jang tersangkut paut dalam perhubungan,

lalu lintas antara pelbagai negara.

Mal saling menghargai hukum perdata masing2 ini seha-

rusnja dilakukan setjara ichlas, artinja harus diinsjafi betul2'

oleh tiap2 negara, bahwa kebaikan hukum perdata masing2

tidak bersifat mutlak, melainkan sangat relatif, jaitu hanja.

kalau dilihat dari sudut nasional belaka. Sudut nasional ini

berhubungan erat dengan keadaan alam pikiran dan alam

perasaan masing2 rakjat, jang mungkin sekali sangat berlainan

satu sama lain.

Kalau sualu negara menganut prinsip-kewarganegaraan

dalam hal penundjukan kepada hukum perdata asing, pada

pokoknja diakui kebaikan hukum perdata asing itu seluruhnja

untuk warganegara dari negara asing itu.

Hanja apabila suatu negara mempunjai sualu peraturan

hukum jang hampir cliseluruh dunia dianggap tidak baik,,

misalnja peraturan jang masih memungkinkan ada orang budak

belian („slavery”, „slavernij ), maka sekiranja tiada keberatan

sedikitpun untuk mengabaikan peraturan sematjam itu.

Kalau perbedaan antara pelbagai hukum perdata dari pel­

bagai negara adalah akibat dari dua agama, jang masing-

amat banjak penganutnja didunia, jaitu agama Islam dan

agama Kerislen, misalnja hal monogami berhadapan dengan

poligami atau hal alasan2 jang diperbolehkan untuk memetjah-

kan suatu perkawinan, maka orang harus sangat ber-hati-

dalam menentukan, bahwa suatu peraturan hukum asing ada­

lah bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut pasal 18 Undang-undang Dasar Sementara R. I. se­

tiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan

pikiran, sedang pasal 43, ajat 2 mengatakan : „Negara mendja-

min kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanja

masing2 dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertja-

jaannja itu”.

41

Pun dinegeri Belanda pasal 174 „Grondwet mengatakan,

bahwa orang dalam menganut suatu agama tidak boleh di­

halang-, ketjuali apabila orang itu melanggar hukum pidana.

Keketjualian ini sudah semestinja dan sebetulnja tidak perlu

ditekankan.

Prinsip kebebasan agama ini disebut djuga dalam pasal 18

„Universal Declaration of Human Rights” jang berbunji demi­

kian :

„Everyone has the right to freedom of lhought, conscience

and religion : this right includes freedom to change his religion

or belief, and freedom. either alone or in community witli otliers

and in public or private, to manifest his religion or belief in

'teaching. practice, worship and observance ”.

Ini semua menundjukkan prinsip saling menghargai agama

masing- dan tentunja djuga meliputi hal menghargai peraturan

hukum jang berdasar atas agama masing2 itu.

Sekiranja tidak sesuai dengan jang diuraikan diatas, apabila

•dalam suatu negara A jang dalam hukum perdatanja menganut

monogami, tidak memperbolehkan, bahwa seorang Arab, jang

beragama Islam, dinegeri A itu, sedang sudah mempunjai

isteri, akan kawin lagi dengan seorang perempuan Arab.

Pun tidak sesuai, apabila dinegeri A tersebut seorang Arab

tidak diperbolehkan memberi talak kepada istenn\a Udak dengan

«Aasan- jnny oleli hukum perdata dari negeri A itu disebutkan

sebagai sjarat2 mutlak untuk memetjahkan perkawinan.

Dan lagi harus diingat, bahwa kalau dua larangan tersebut

didjalankan dinegeri A itu, maka selaku pertimbal-balikan harus

diperbolehkan djuga, bahwa salah suatu negeri Arab meng­

izinkan orang suami vvarganegara dari negeri A itu, dinegeri

Arab menikah lagi dengan lain perempuan warganegara djuga

dari negeri A atau mengizinkan memberi talak kepada isterinja

dengan tidak mengingati sjarat2 mutlak jang termaksud diatas.

42

Kalau konsekwensi ini diperhatikan betul2, maka sekiranja

akan diperkeljil kemungkinan mengabaikan hukum perdata

asing dalam hukum perdata internasional setjara memakai

ketertiban umum sebagai alasan.

Ranljangan undang-undang seragam tentang hukum perdata

internasional jang akan diadakan dinegeri2 Benelux, memuat

pasal 26 jang menentukan, bahwa peraturan2 dari undang-un­

dang seragam itu tidak berlaku, apabila a. Ketertiban umum

menuntut tidak berlakunja undang-undang asing atau b. keter­

tiban umum menuntut berlakunja undang-undang awak.

BA G IA N IV

Pelandjutan keadaan hukum

Dengan istilah „pelandjutan keadaan hukum” saja maksud­

kan apa jang pada hukum perdata internasional dalam bahasa

asing dinamakan „verkregen rechten” atau „vested rights” atau

„droits acquis”. Dalam perkataan2 ini „recht „right” atau

„droit” tidak berarti seperti biasa, jaitu hak-hukum, melainkan

keadaan hukum atau perhubungan hukum. Dan „bescherming

van verkregen rechten., atau „protection of vested rights” atau

„protection des droits acquis sebetulnja tidak berarti memper-

lindungi hak2 atau kekuasaan2 hukum, melainkan berarti

melandjuikan suatu keadaan hukum.

Tudjitan dari pelandjutan keadaan hukum dalam hukum

perdata internasional adalah lain, bahkan sebaliknja daripada

tudjuan pemakaian ketertiban umum dalam hukum perdata

internasional.

Seperti telah dikatakan dibagian III, pemakaian ketertiban

umum dalam hukum perdata internasional ialah untuk menje-

butkan suatu alasan guna melakukan hukum perdata nasional

dalam hal jang sebetulnja hukum perdata asing harus dilak­

sanakan.

43

Sebaliknja, pelancljutan keadaan hukum dalam hukum per­

data internasional merupakan alasan untuk melaksanakan

hukum perdata asing.

Diatas dalam bagian I sudah pernah saja singgung hal

pelandjutan keadaan hukum ini sebagai suatu hal. jang menurut

setengah orang, merupakan satu~-nja alasan untuk menundjuk

kepada hukum perdata asing.

Dan memang dalam banjak peristiwa, untuk mana hukum

perdata asing harus diturut, dapat dikatakan, bahwa alasannja

diketemukan pada suatu pelandjutan keadaan hukum. ¡Malahan

peraturan penundjukan seperti termaktub dalam pasal 16 A. B.,

jang berhubung dengan pasal 3 A. B., menundjuk kepada hukum

perdata asing bagi orang- asing jang berada di Indonesia, me­

makai perkataan ,.blijven verbindend”, hal mana mengandung

anasir pelandjutan keadaan.

Djuga tentang pasal 1/ A . B. jang, perihal barang- tak ber­

gerak, menundjuk kepada hukum perdata dari negara atau

tempat, dimana terletak barang2 itu, menurut Mr. Van Brakel

dalam bukunja „Grondslagen en beginselen van Nederlandsch

Internationaal PrivaatrecW , Viaiaman 95 <—96, dapat dikatakan,

bahwa pasal itu berdasar atas prinsip pelandjutan keadaan,

hukum, tetapi Mr. Mulder dalam bukunja „Inleiding tot het

Nederlandsch Internationaal Privaatrecht”, tjetakan ke II tahun

1947, halaman 12—■ 15, mengemukakan, bahwa menurut penda-

patnja alasan itu harus diketemukan pada kenjataan, bahwa

dilihat dari sudut perekonomian suatu peraturan dalam suatu

negara tentang barang2 tak bergerak adalah begitu penting,

sehingga tiada suatu negarapun akan mengizinkan, bahw'a

peraturan itu disampingkan dengan alasan, bahwa ada orang2

asing berkepentingan dalam hal barang2 tak bergerak itu.

Sifat tetap dari suatu barang tak bergerak sifat mana sesuai

dengan anasir pelandjutan keadaan, memperkuat pendapat Mr.

van Brakel, akan tetapi terhadap Mr. Mulder djuga harus d i­

44

akui, balnva dalam setiap negara barang tak bergerak merupa­

kan barang penting, kalau dilihat dari sudut perekonomian.

Bagaimanapun djuga, adanja dua matjam pendapat ini sadja

sudah menandakan, bahwa tidak dapal dipertahankan, bahwa

pelandjutan keadaan hukum adalah salu--nja alasan untuk me-

nundjuk kepada suatu hukum perdata asing.

Pun dalam hal pasal 18 A. B. jang menentukan, bahwa

segala perbuatan hukum dapat dilakukan menurut tjarci jang

diatur dalam hukum dari negara, dimana perbuatan hukum

itu dilakukan, Mr van Brakel, dalam bukunja tersebut, berpen­

dapat djuga, bahwa alasan untuk mengadakan pasal sematjam

itu dinegeri Belanda ialah suatu pelandjutan keadaan hukum.

¡Menurut hemat saja dapat diragu-ragukan ketetapan pendapat

Mr. van Brakel tentang hal ini, oleh karena pasal ini sela ranja

tidak berhubungan dengan suatu pelandjutan keadaan hukum,

melainkan berdasar atas pertimbangan, bahwa suatu perbuatan

hukum ada paling banjak berkemungkinan akan bermanfaat,

apabila dilakukan menurut tjara jang biasa diturut ditempat

perbuatan itu dilakukan, oleh karena tentunja peraturan tentang

tjara itu boleh dianggap sesuai dengan keadaan dan segala2-

nja ditempat itu.

Diatas saja katakan, bahwa dalam hukum perdata interna­

sional tudjuan dari prinsip pelandjutan keadaan hukum ada­

lah sebaliknja daripada tudjuan prinsip ketertiban umum.

Dengan suatu tjontoh jang pernah saja kemukakan, perbedaan

ini dapat digambarkan.

Ada orang Arab, beragama Islam, disalah suatu negara Arab,

mempunjai dua isteri dengan perkawinan sah. Kemudian ia

ber-sama2 dua isterinja pergi ke negeri Perantjis dan disana

mendapat anak dari dua2 isteri itu. Menurut peraturan penun-

djuk, pada umumnja hukum perdata negeri Arab-Iah jang

berlaku dan jang memperbolehkan poligami sampai empat

isteri, akan tetapi pada umumnja dinegeri Perantjis peraturan

45

tentang monogami dianggap sebagai peraturan mengenai keler

tiban umum dalam pelaksanaan hukum perdata internasiona

maka konsekwensinja ialah, bahwa perkawinan jang ke-2 harus

dianggap tidak sah. Akan tetapi ini dianggap akan keterlaluan,

oleh karena perkawinan terdjadi dinegeri Arab pada suatu

waktu jang perkawinan itu adalah sah sama sekali. Maka

sebagai keketjualian dari keketjualian oleh penguasa di Perantjis

pun perkawinan jang ke-2 itu dianggap sah djuga, dengan akibat,

bahwa anak2 jang lahir dari perkawinan itu, sah djuga dan

dapat dimasukkan dalam daftar pentjalatan djiwa. Keketjualian

jang ke-2 ini jang menganggap tolap sah perkaw'inan jang

ke-2 itu adalah tak lain tak bukan beralasan pada pelandjutan

keadaan hukum belaka.

Lain tjontoh : Batas umur untuk mendjadi dewasa adalah

berlainan dipelbagai negara. Misalnja dinegeri Swis 20 tahun,

dinegeri Belanda 21 tahun, dinegeri Hungaria 24 tahun.

Seorang Swis berumur 20 tahun berdiam di Den Haag meng

adakan suatu perdjandjian perdata, misalnja djual-beli, dua

tahun kemudian, djadi waktu ia sudah berumur 22 tahun, ia

setjara naturalisasi mendjadi warganegara Hungaria. Pada

waktu membikin kontrak di Den Haag, menurut peraturan

penundjukan jang berlaku dinegeri Belanda, seorang Swis itu

harus dianggap sudah dewasa, jaitu menurut hukum nasional-

nja maka perdjandjian jang ia adakan, adalah sah. Setelah ia

mendjadi orang Hungaria, ia mendapat perkara dimuka hakim

mengenai perdjandjian djual-beli itu. Oleh karena ia adalah

seorang Hungaria, maka ia, jang berumur 22 tahun, menurut

hukum Hungaria adalah belum dewasa, ini menurut peraturan

penundjukan jang berlaku dinegeri Belanda. Maka dalam

perkara dimuka hakim Belanda ia harus diw'akili oleh w'alinja.

Bagaimana tentang perdjandjian djual-beli tadi ?

Kalau djuga tentang hal ini diturut hukum Hungaria, jang

pada umumnja harus berlaku, maka perdjandjian djual-beli

46

ilu diadakan pada waktu orang itu masih belum dewasa djuga,

dengan akibat, balnva seorang jang belum dewasa itu, dapat

menuntut, supaja perdjandjian djual-beli itu dianggap tidak

sah.

Kalau dalam hal ini prinsip pelandjutan keadaan hukum

diturut, maka harus dianggap, bahwa perdjandjian itu letap sah.

Dari dua tjontoh ini ternjata, bahwa prinsip pelandjutan

'keadaan hukum dipakai untuk memperbaiki pelaksanaan prin­

sip ketertiban umum. Untuk apa ? 1 ak lain tak bukan untuk

lebih memenuhi rasa keadilan dari orang2 jang bersangkutan.

Mungkin setengah orang tidak merasa puas dengan suatu*

cdasan berdasar atas rasa keadilan, oleh karena terlalu kabur,

kurang terang benderang guna mendjadi pegangan dalam pe­

laksanaan hukum.

Memang, kalau diinginkan, dapatlah diketemukan lain2

alasan, seperti misalnja kepastian hukum bagi orang jang me­

rupakan pihak lawan dalam perdjandjian djual-beli jang dia­

dakan oleh seorang Swis (kemudian mendjadi orang Hongaria)

tadi. Kepastian hukum memang menghendaki, supaja kedudukan

hukum pihak lawan tadi tidak diumbang-ambingkan oleh

tindakan pihak lain, in casu mendapatkan suatu naturalisasi.

Akan tetapi apakah alasan kepastian hukum ini dapat dipakai

untuk segala peristiwa jang mungkin terdjadi sematjam ini ?

Dalam hukum nasional soal pelandjutan keadaan hukum-

jang betul2 merupakan perlindungan hak- hukum jang sudah

terdapat („bescherming van verkregen rechten ), sering digabung­

kan dengan suatu sjarat, jaitu kedjudjuran (,,goede trouw ), jang

pada umumnja mengenai hak2 hukum dari orang ketiga

(„derden”). Misalnja pasal 1541 ..Burgerlijk Wetboek , ajat 2

berbunji : „Rechten, door derden te goeder trouw verkregen, op ■

de goederen, die het voorwerp waren van de nietige handeling,

worden geeerbiedigd” (= Hak2 hukum jang diperoleh pihak ke-

47 '

tiga setjara djucljur terhadap barang2 jang mendjadi pokok soal

dari suatu perbuatan hukum jang dibatalkan, adalah dihormati).

Pasal 1541 B AV. ini mengenai suatu penuntutan dimuka

hakim jang dalam bahasa Latin dinamakan ..aclio pauliana .

"Seorang A mempunjai hutang uang kepada seorang B. Sebelum

hutang itu dilunasi, si A dengan tidak ada sebab apa- mengha­

diahkan barang2-nja jang berharga kepada seorang C sehingga

B dirugikan, oleh karena kalau A kemudian tidak membajar

hutangnja, tiada barang2 tjukup untuk menutupi hutang ilu.

Pemberian hadiah kepada C dapat dibatalkan atas penuntutan

B, apabila, baik A , maupun C tabu, bahwa pemberian hadiah

itu merugikan B.

Kalau sebelum perkara ini dimadjukan, sebagian dari barang-

jang dihadiahkan itu, oleh C lelah didjual kepada D dan L)

ini sama sekali tidak tahu menahu perihal perhubungan hukum

antara A, B. dan C, maka disinilah ada hak2 hukum jang

diperoleh D setjara djudjur terhadap barang2 jang ia beli dari

C itu. Dan pembelian ini menurut pasal 1541. ajat 2 B. W .

tidak dapat diutik-utik.Bagaimanakah halnja dengan soal pelandjutan keadaan

hukum dalam Imkum pcrdalu internasional. 1 entunja anasir

kedjudjuran dapat terselip didalamnja, artinja kalau ternjala

tidak ada kedjudjuran dari salah suatu pihak, maka ada ke­

mungkinan besar soal pelandjutan keadaan hukum tidak akan

dilaksanakan, akan tetapi harus diingati, bahwa hal kedjudjuran

ini dalam hukum perdata internasional tidak digabungkan

dengan soal pelandjutan keadaan hukum. Ini berakibat, bahwa,

kalau tiada suatu pihak jang mengutarakan hal kedjudjuran

itu, maka soal kedjudjuran ini tidak akan disinggung. Lain

halnja dengan pasal 1541 B. W ., ajat 2. D isitu harus semula

diutarakan dan diperbintjangkan hal kedjudjuran. Inilah per­

bedaan lain antara prinsip pelandjutan keadaan hukum dila-

pangan hukum perdata internasional dan prinsip itu dilapangan

hukum nasional.

-48

Seperti jang telah saja katakan dalam bagian mengenai

ketertiban umum, pun dalam hal pelandjutan keadaan hukum

adalah penting soal pertimbal-balikan „reciprociteit”. Bahkan

dapat dikatakan, bahwa seluruh hukum perdata internasional pa­

da pokoknja harus berdasar atas prinsip pertimbal-balikan, oleh

karena hanja dengan memperhatikan prinsip inilah akan terlak­

sana penuntutan saling harga-menghargai diantara pelbagai

negara diantero dunia ini.

Hanja sadja udjud dari pertimbal-balikan ini adalah ber­

lainan dalam hal ketertiban umum dan dalam hal pelandjutan

keadaan hukum. Dalam hal ketertiban umum pertimbal-balikan

mengakibatkan orang mendjaga, supaja orang ber-hati2 dalam

mempergunakan ketertiban umum sebagai alasan untuk meng­

utamakan hukum nasional, sedang dalam hal pelandjutan

keadaan hukum pertimbal-balikan adalah mendorong seorang

sapaja seberapa boleh memperhatikan pelandjutan keadaan

hukum itu.

Kalau suatu negara kurang memperhatikan hal pelandjutan

keadaan hukum ini terhadap lain negara, maka tidak boleh

diharapkan,bahwa negara lain itu akan memperhatikan hal

pelandjutan keadaan hukum itu sepatutnja terhadap negara

jang tersebut pertama tadi.

Timbul pertanjaan, sampai dimanakah negara2 masing2 akan

memperhatikan prinsip pelandjutan keadaan hukum itu ?

Sekiranja amat sukar untuk menetapkan batas jang tertentu

tentang hal ini. Paling tegas saja hanja dapat mengatakan,

bahwa suatu negara akan mungkin menghentikan perhatian

prinsip pelandjutan keadaan hukum, apabila ternjata, bahwa

dengan suatu pelandjutan keadaan hukum rasa keadilan dari

rakjat akan tersinggung sedemikian rupa, sehingga pelandjutan

keadaan hukum itu tidak dapat dipertanggung djawabkan. Saja

mengerti betul, bahwa ukuran batas seperti jang saja katakan

tadi adalah sangat kabur. Dan kalau seorang mengatakan, bah­

wa penjebutan ukuran batas seperti ini adalah sama dengan

49

tidak mengadakan ukuran, saja tidak dapat menjalahkan seorang

itu seratus prosen. Maka sebetulnja keadaan- jang bersangkutan

harus ditindjau satu persatu, sampai dimana pelandjutan ke­

adaan Iiukum itu sebaiknja akan diperhatikan.

Dan kalau in concreto harus disebutkan suatu alasan tertentu

untuk membatasi pelandjutan keadaan hukum itu. maka orang

tidak boleh tidak akan kembali lagi kepada suatu alasan ber­

dasar atas ketertiban umum dari negara awak.

Diatas saja mengemukakan, bahwa pemakaian alasan keter­

tiban umum diperbaiki oleh alasan pelandjutan keadaan hukum,

tetapi sekarang ternjata, bahwa sebaliknja, kalau orang mulai

menerdjunkan diri dalam kantjah pelandjutan keadaan hukum,

hal ini, supaja memuaskan, pada suatu saat harus kembali di-

tjampuri lagi dengan alasan ketertiban umum. Maka akan selalu

ada „wisselwerking antara dua prinsip ini.

Dengan mengemukakan alasan pelandjutan keadaan hukum

orang bertudjuan untuk menundjuk kepada suatu peraturan

hukum asing. Masih mendjadi pertanjaan, hukum asing jang

mana harus dilaksanakan. Peraturan2 penundjukan ja.ng ada,

jaitu pasal 16, 17 dan 18 A. B., hanja mengenai bagian sedikit

dari perhubungan2 hukum jang dapat diketemukan dalam per­

gaulan hidup dimasjarakat internasional. Pasal 16 A. B. Vianja

mengenai ketUuluknn ilan kekuasaan hukum seorang pada

umumnja untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka tidak

mengenai isi suatu perhubungan hukum sebagai akibat dari per­

buatan hukum itu. Pasal 17 A.B. hanja mengenai barang2

tak bergerak, tidak mengenai barang2 bergerak. Pasal 18 A . B.

hanja mengenai tjara melakukan suatu perbuatan hukum, tidak

mengenai udjud dan isi perbuatan hukum itu. Maka untuk

lapangan hukum jang tidak diliputi oleh tiga pasal tersebut

orang masih membutuhkan penegasan tentang hukum asing

jang mana harus dilaksanakan dalam hal pelandjutan keadaan

hukum.

50

Melihat perkataan ..pelandjutan”, maka dengan sendirinja

timbul pertanjaan, dimana mulai adanja keadaan hukum itu.

Djawabnja ialah : dimana keadaan hukum itu dilahirkan. Oleh

karena keadaan hukum dilahirkan oleh suatu perbuatan hukum,

maka pandangan orang harus diarahkan ketempat, dimana

dilak nkan perbuatan hukum itu. Maka hukum dari tempat itu-

lah (,,Iex ioci actus”). jang per-tama2 setjara tepat seharusnja

diperhatikan.

Tempat melakukan perbuatan hukum ini seringkali lain dari

pada tempat pendiaman seorang jang melakukan perbuatan itu

(prinsip-domisili). lain djuga dari pada tempat negara nasional

asal dari seorang itu (prinsip-kewarganegaraan), lain djuga dari­

pada tempat Ietaknja suatu barang.

Suatu tjontoh : Dua orang laki2 Perantjis jang sudah berumur

lebih dari 30 tahun, djadi menurut hukum apapun djuga sudah

dewasa, jang berdiam dinegeri Inggeris, pada waktu bepergian

beristirahat berada dinegeri Swis, dimana mereka saling me­

lahirkan suatu perdjandjian djual-beli perihal barang2 bergerak.

Dalam hal ini menurut uraian dialas, hukum perdata dari negeri

Swis jang harus dilaksanakan perihal isi dari perhubungan hu­

kum antara dua orang tersebut.

Kalau perdjandjian djual-beli itu dilaksanakan dinegeri Swis

djuga, maka tiada kesulitan. Lain halnja, apabila misalnja ba­

rang jang dibeli itu, belum diserahkan, kemudian orang- itu

pergi kenegeri Belanda, dimana sipembeli menagih sipendjual

untuk menjerahkan barang itu, penagihan mana diadjukan

dimuka hakim Belanda. Timbul pertanjaan : tetapkah berlaku

hukum Swis atau berlakulah sekarang hukum Belanda ? Se-

andainja di Swis peraturan tentang djual-beli adalah lain dari­

pada dinegeri Belanda, misalnja di Swis seorang pembeli sudah

mendjadi pemilik barang pada waktu perdjandjian djual-beli

disetudjui oleh kedua belah pihak, sedang dinegeri Belanda

orang pembeli barang baru mendjadi pemilik barang itu setelah

51

barang itu diserahkan kepaclanja, maka timbullah kesulitan

tentang hukum jang mana harus dilaksanakan, hukum Negeri

Swis atau hukum Negeri Belanda.

Berhubung dengan kesulitan sematjam ini ada pendapat

setengah orang jang lebih mengutamakan hukum dari negara

d.'mana suatu perdjandjian dilaksanakan, daripada hukum dari

negara, dimana perdjandjian itu dilahirkan.

Ada suatu perdjandjian internasional jang setjara terang

mendasarkan suatu peraturan pada suatu pelandjutan keadaan

hukum, jaitu 1 raklat Den Haag dari tahun 1905 mengenai hu­

kum harta benda dalam perkawinan (..huwelijksgoedercnrecht ),

Pasal 2 dari „Verdrag itu berbunji :

A jat 1 : Kalau dai a'm suatu perkawinan tiada perdjandjian-

perkawinan, maka akibat2 dari perkawinan mengenai harta

benda suami-isteri, baik barang2 bergerak, maupun barang2 tak

bergerak, tunduk kepada hukum nasional dari suaminja pada

waktu perkawinan dilakukan.

A jat 2 : Perubahan kewarganegaraan dari suami-isteri atau

salah seorang dari mereka dikemudian hari, liclcik dapat mem­

pengaruhi berlakunja hukum tentang harta benda dalam perka­

winan, seperti tersebut dalam ajat 1 .

Kini dengan terang dilandjutkan keadaan hukum pada waktu

perkawinan dilakukan, meskipun kemudian barangkali ada

perubahan atau kedudukan hukum suami-isleri berhubung

dengan hal mendapat kewarganegaraan lain.

B A G IA N V

Penundjukan kembali („lerugwijzing”, „rcnvoi” )

Suatu peraturan penundjukan seperti pasal 16 A . B., setelah

dilaksanakan pada suatu peristiwa tertentu dapat berakibat,

bahwa seorang hakim menurut pasal tersebut berhubung dengan

pasal 5 A. B. harus melaksanakan hukum dari suatu negara

asing. Misalnja seorang A. bervvarganegara Hungaria, jang ber­

52

umur 22 tahun dan berdiam di Djakarta, membikin suatu per-

djandjian perdata dengan seorang Indonesia B. Menurut pasal

16 A. B. jo pasal 5 A. B. kedudukan hukum si A ikut pada

hukum Hungaria jang menentukan, bahwa orang diang­

gap dewasa baru pada umur 24 tahun. Maka A menurut hukum

itu adalah belum dewasa. Ia digugat oleh B dimuka hakim di

Djakarla. dimana A mengemukakan, bahwa perdjandjian antara

A dan B adalah batal, oleh karena A belum dewasa pada waktu

membikin perdjandjian itu.

Oleh karena menurut pasal 16 A. B. hukum Hungarialah

jang berlaku, maka A harus dibenarkan. Kini sama sekali tiada

kesulitan, oleh karena Hungaria djuga mempunjai suatu pera­

turan penundjukan serupa dengan pasal 16 A. B., jang menun-

djuk kepada hukum nasional dari seorang jang berkepentingan,

i» casu hukum Hungaria djuga.

Lain halnja apabila si A itu bukan seorang Hungaria, melain­

kan seorang Argentina. Hukum Argentina menentukan sebagai

balas umur untuk orang dewasa ialah 24 tahun, maka A adalah

bel um dewasa pula menurut hukum Argentina. Akan tetapi

hukum Argentina memuat suatu peraturan penundjukan, jang

tidak menundjuk kepada hukum nasional dari orang jang ber­

kepentingan, melainkan kepada hukum dari negara, dimana

orang itu berdiam. Maka menurut peraturan penundjukan itu

hukum Indonesialah jar(g in casu berlaku. Dan menurut hukum

Indonesia A sudah dewasa, oleh karena batas umur untuk orang

dewasa menurut ..Burgelijk Wetboek’ adalah 21 tahun dan

menurut hukum adat malahan lebih rendah lagi, jaitu disekitar

18 atau 19 tahun.

Kini timbul bentrokan antara dua matjam peraturan penun­

djukan. Penundjukan kembali dari hukum Argentina ini oleh

ahli2 hukum asing dinamakan „renvoi , oleh ahli hukum bangsa

Belanda djuga dinamakan „terugwijzing .

Bagaimanakah seharusnja sikap hakim Indonesia dalam hal

penundjukan kembali ini ?

53

Kemungkinan ke- 1 : Hakim dapat menolak penundjukan

kembali ilu dengan beralasan seperli berikut : Penundjukan oleli

pasal 16 A. B. bermaksud menundjuk kepada isi suatu liukum

asing, jailu hukum nasional dari orang jting berkepentingan,

bersandar atas kejakinan, bahwa sebaliknja isi liukum asing

itulah jang harus berlaku dalam hal kedudukan Imkum seorang.

Bukan maksud pasal 16 A. B. untuk menundjuk djuga kepada

suatu peraturan penundjuk dari Imkum asing itu. sebab tidak

lajak, apabila arti peraturan penundjukan dari negara nwnk

dikalahkan terhadap arti peraturan penundjukan dari negara

asing. Maka dari itu peraturan penundjukan dari Argentina

tersebut tidak diturut dan hakim tetap melakukan hukum

Argentina dengan akibat, bahwa si A tersebut dianggap belum

dewasa pada waktu membikin perdjandjian dan ia dapat me­

nuntut supaja perdjandjian itu dianggap batal.

Kemungkinan ke-2 : Hakim dapat menerima penundjukankembali tersebut, oleh karena hakim berpendapat, bahwa jang

ditundjuk oleh pasal 16 A.B. ialah hukum asing seluruhnja,

termasuk djuga suatu peraturan penundjukan dari negara asing itu.

Kalau hakim mengambil sikap seperti belakangan ini, maka

selandjutnja ada dua kemungkinan lagi jaitu :

Kemungkinan ke-2a : Hakim menganggap, bahwa peraturan

penundjukan asing itu bermaksud djuga menundjuk kepada

peraturan penundjukan dari negara awak, jaitu pasal 16 A. B.

juncto pasal 5 A . B., dan pasal ini menundjuk lagi kepada

hukum asing, begitu seterusnja. Mudah dapat dimengerti,

bahwa tjara berpikir seperti ini tidak bermanfaat, oleh karena

tidak menghasilkan suatu penjelesaian.

Kemungkinan ke-2b : Hakim, setelah menerima penundjukan

kembali dari peraturan penundjukan asing, tidak lagi melihat

kepada peraturan penundjukan dari negara awak (pasal 16

A . B.), melainkan melakukan hukum Indonesia jang ditundjuk

54

oleh peraturan penundjukan asing itu. Dan menurut hukum

Indonesia seorang berumur 22 tahun adalah sudah dewasa,

maka tiada alasan bagi A untuk menuntut pembatalan per-

djandjian jang ia bikin dengan B dan ia harus dikalahkan oleh

hakim.

Baik Mr. van Brakel, maupun Mr. Mulder dalam buku2-nja

masin g- tersebut diatas, berpendapat, bahwa soalnja harus

diselesaikan menurut kemungkinan ke-1, jaitu bahwa peraturan

penundjukan asing harus disampingkan. Van Brakel menekan­

kan, bahwa maksud peraturan penundjukan dari pasal 16 A. B.

ialah untuk mengganti isi suatu peraturan hukum nasional

(..materieel recht") dengan isi suatu peraturan hukum asing dan

maksud itu tidak boleh dibelokkan oleh suatu peraturan asing.

Dan lagi oleh Van Brakel ditolak suatu pandangan jang

menganggap berlakunja peraturan hukum asing itu sebagai

keketjualian daripada berlakunja peraturan hukum nasional.

Kalau sifat keketjualian ini dianggap benar, maka dengan per­

aturan penundjukan asing jang menundjuk kembali kepada

peraturan hukum nasional itu, soalnja dikembalikan kepada

hal jang biasa, jaitu berlakunja hukum nasional, maka kea­

daan biasa dianggap berlaku lagi.

Menurut Van Brakel tidak begitulah halnja, bahkan ia ber­

pendapat. bahwa penundjukan kepada hukum asing ini tidak

mengandung suatu kehormatan atau kebidjaksanaan ter­

hadap hukum asing itu, melainkan mengandung suatu

kejakinan, bahwa dalam hal ini dianggap lebih patut dan lebih

tepat, apabila in casu bukan hukum nasional, melainkan hukum

asing harus diturut. (lihat buku Van Brakel. halaman 60 — 6l).

Mr. van Brakel, pada halaman 61 dari bukunja, menuturkan,

bahwa di negeri Belanda para penulis hampir semua berpen­

dapat demikian djuga dan bahwa para hakim dinegeri Be­

landa hampir selalu menolak penundjukan kembali ini, akan

tetapi, bahwa sebaliknja para hakim dinegeri Perantjis semua

55

menerima penundjukan kembali ini, sesuai dengan kemungkinan

2b, jaitu lantas melakukan bukum Perantjis.

Martin W olff, dalam bukunja tersebut diatas, mentjeriterakan

praktek dari para hakim dinegeri Inggeris sebagai berikut

(halaman 195 dan seterusnja):

Dulu, sebelum tahun 1926, para hakim dinegeri Inggeris

bersikap seperti para hakim dinegeri Perantjis, jailu menerima

penundjukan kembali dan melakukan hukum Inggeris. Mulai

dari tahun 1926 para hakim di Inggeris, dengan masih menerima

penundjukan kembali itu, selandjutnja berpendirian, bahwa

dalam mengambil suatu keputusan, hakim Inggeris harus „consi­

der himself sitting in the foreign country” ( = menganggap

dirinja se-olah2 bersidang sebagai hakim dinegeri asing

jang bersangkutan). W o lff menuturkan lagi, bahwa sebagai

hasil dari tjara berpikir ini ialah, bahwa hakim Inggeris mela­

kukan peraturan penundjukan asing seperti jang dilakukan oleh

hakim dinegeri asing itu.

Hakim Inggeris bersikap demikian dalam suatu perkara sebagai

berikut :

Seorang warganegara Inggeris berdiam (domisili) dinegeri

Perantjis, membikin suatu surat hibah wasiat „testament , dalam

mana ia memberikan semua harta bendanja kepada orang- jang

bukan keluarganja dan dengan ini anaknja sendiri tidak men­

dapat apa2. Menurut hukum Inggeris hibah wasiat seperti ini

adalah sah, diperbolehkan, sedang menurut hukum Perantjis

hibah wasiat ini hanja sah mengenai dua pertiga dari cljumlah

harta bendanja. Dalam hal ini hakim Inggeris berpikir demikian :

Menurut peraturan penundjukan Inggeris, hukum jang dianggap

berlaku ialah hukum dari negara, dimana orang tersebut ber­

diam, djadi hukum Perantjis, hukum Perantjis clalam peraturan

penundjukannja menundjuk kepada hukum nasional dari

orang itu, jaitu hukum Inggeris. Akan telapi hakim Perantjis

mentafsirkan soal peraturan penundjukan ini sedemikian rupa,

56

bahwa, apabila hukum Inggeris menundjuk kepada hukum

Perantjis. penundjukan kembali ini akan diterima dan hukum

Perantjislah jang dilakukan. Maka dari itu hakim Inggeris me-

njesuaikan diri dengan pendirian hakim Perantjis itu. dan dalam

hal ini toh melakukan hul <um Perantjis.

Dalam perkara lain soalnja sama dengan jang ditjeritakan

diatas dengan perbedaan, bahwa seorang jang membikin hibah

wasiat itu berdiam dinegeri ¡tali. Para hakim dinegeri Itali,

seperti dinegeri Belanda, menolak penundjukan kembali dari

hukum Inggeris kepada hukum Itali. Maka dari itu hukum

Inggeris dalam perkara jang ke-2 ini, sesuai dengan pendirian

hakim di Itali, tidak lagi melakukan peraturan penundjukan

dari negeri Inggeris. jang menundjuk kepada hukum Itali, mela­

inkan melakukan hukum Inggeris.

Bagaimanakah prakteknja di Indonesia ?

Tentang hal ini ada sualu karangan dari Mr. W . L. G.

Lemaire. jang termuat dalam madjalah „Indisch Tijdschrift

van het Recht”, d jilid 1-48 (1958), halaman 1 — 26. Karangan

ini adalah hasil dari suatu penjelidikan jang setjara agak men­

dalam dilakukan di Indonesia tentang hal ini.

Menurut penjelidikan ini ternjata, bahwa :

a. Pemerintah dan Djawatan Pentjatatan Djiwa dua2-nja

menerima penundjukan kembali,

b. „Raad van Indie” dan „Hooggerechtshof dua--nja pernah

menasihatkan kepada pemerintah untuk menolak penun­

djukan kembali itu ; tetapi

c. para hakim, termasuk „Hooggerechtshof sendiri pada suatu

waktu, memperlihatkan kesan, bahwa mereka menerima

penundjukan kembali itu.

Perlu ditjatat disini, bahwa menurut penjelidikan Mr. Lemaire

itu, hanja ada satu putusan „Hooggerechtshof” dari tahun 1956,

satu putusan dari „Raad van Justitie” di Medan dalam tahun

1925, satu „beschikking” dari „Raad van Justitie ’ di Djakarta

57

dalam tahun 1934 dan suatu pulusan dalam ,.l<ort geding” dari

Ketua ,,Raad van Justitie di Semarang dalam tahun I92S, maka

hanja ada empat keputusan liakim, dalam mana tersangkut soal

penundjukan kembali, akan tetapi tidak suatupun dari empat

keputusan itu menindjau setjara sadar soal penundjukan kem­

bali, sehingga lMr. Lemaire hanja dapat katakan, bahwa ada

„tendens untuk menerima penundjukan kembali itu.

• Selandjutnja M r . Lemaire mengemukakan pendapatnja ten­

tang pertanjaan : Bagaimanakah sikap jang seharusnja diambil

di Indonesia peiilnaJ penundjukan kembali ini ?

Setelah mengutarakan, bahwa hal sesuatu tentang hal ini

harus disandarkan tidak pada suatu prinsip umum, melainkan

pada suatu peraturan hukum jang tertentu berlaku di Indonesia

„positief recht , Mr. Lemaire menindjau salah suatu dari per­

aturan penundjukan, jaitu pasal 16 A. B. dan pada arhirnja

ia sampai kepada suatu „rechtsverfijning dari pasal tersebut.

Sebagai diketahui ,,rechtsverfijning adalah sebaliknja dari

pada penafsiran hukum setjara „analogi”. „Analogi” terdjadi,

apa ila suatu peraturan hukum menjebut dengan tegas suatu

edjadian jang diatur, akan tetapi peraturan itu dipergunakan

3 bagi kedjadian lain jang terang tidak disebut dalam

peraturan itu, sedang „rechtsverfijning (= pelembutan hukum)

ter ja i, apabila suatu kedjadian pada umumnja terang masuk

ise ut dalam suatu peraturan hukum, akan tetapi karena be-

erapa hal dianggap, bahwa kedjadian ini toh diketjualikan

dari berlakunja peraturan itu.

Pasal 16 A. B. menentukan, bahwa peraturan2 hukum na-

siona mengenai kedudukan dan kekuasaan hukum tetap berlaku

bagi para warganegara Indonesia (dulu : „Nederlandsch onder-

aan ), apabila mereka berada diluar-negeri. Setjara analogi

' pasal ini dianggap djuga, bahwa setiap orang asing jang

iam i Indonesia, tetap takluk pada peraturan2 hukum na-

sionalnja mengenai kedudukan dan kekuasaan hukum.

•58

asal 16 A. B. ini, selelah seljara analogi dilebarkan sajap-

nja, menurut Mr. Leniaire. Iiarus diperlembutkan („verfijnd”)

lagi seljara demikian, bahwa pelebaran sajap (analogi) ini tidak

dilakukan lagi, apabila dalam Indonesia berdiam orang2 asing

berasal dari suatu negara, jang mendasarkan peraturan penun-

djukannja pada prinsip-domisili, seperti negeri Inggeris, Ame­

rika Serikat dan lain2 sebagainja.

Inilali kesimpulan dari Mr. Lemaire, jang didasarkan pada

alasan- jang dikemukakan setjara pandjang lebar.

Pendapat sendiri. (.■

Pada permulaan buku ini saja sudah mengemukakan, bahwa"/

tudjuan dari hukum perdata internasional ialah untuk meme­

nuhi rasa keadilan, baik dari masjarakat nasional, maupun dari

masjarakal negeri lain jang bersangkut paut dalam suatu per­

istiwa jang mengandung anasir2 asing.

Sesuai dengan ini. maka suatu peraturan penundjukan kepada

suatu hukum asing berludjuan untuk memenuhi rasa keadilan

golongan manusia jang biasanja tunduk pada hukum asing itu.

Kalau menurut pasal 16 A. B. ditundjuk in casu kepada

hukum Inggeris bagi orang2 Inggeris jang berdiam di Indonesia,

maka dengan penundjukan ini diusahakan memenuhi rasa ke­

adilan masjarakat Inggeris, termasuk anggota2-nja berupa orang2 Inggeris jang berdiam di Indonesia.

Bahwa berlakunja hukum Indonesia bagi orang2 warganegara

Indonesia jang berdiam di Indonesia, adalah memenuhi rasa

keadilan masjarakat Indonesia, boleh dikatakan sudah selajaknja.

Kalau sebaliknja ada peraturan Inggeris menundjuk kepada

hukum dari negara, dimana orang2 Inggeris berdiam, maka

boleh dikatakan, bahwa rasa keadilan masjarakat Inggeris dipe­

nuhi dengan berlakunja hukum dari tempat pendiaman itu bagi

orang2 Inggeris, in casu hukum Indonesia. Dengan ini ada pen-

tjotjokan pendapat antara pendirian Indonesia dan pendirian

Inggeris dalam suatu hal jang tertentu perihal memenuhi rasa

59

keadilan ke-dua2 golongan manusia, jaitu masjarakat Indonesia

dan masjarakat Inggeris. Kalau dilihat dari sudut ini, maka

tudjuan adanja peraturan penundjukan dari pasa I 16 A. B.

tertjapai penuh, apabila dalam hal orang2 Inggeris jang berdiam

di Indonesia, berlakulah hukum Indonesia tentang kedudukan

dan kekuasaan hukum.

Tidak perlu dihiraukan lagi, apakah dalam hukum Indonesia

ini termasuk djuga peraturan penundjukan kepada hukum

asing tadi. O leh orang2 jang menolak penundjukan kembali

dikemukakan, bahwa konsekwensi dari penerimaan penundjuk­

an kembali ialah, bahwa setelah diterima penundjukan kem­

bali itu, maka menurut peraturan penundjukan nasional harus

ditundjuk kembali lagi kepada hukum asing, begitu seterusnja

dengan tiada habisnja.

Konsekwensi ini menurut hemat saja sama sekali tidak tepat

dikemukakan sebagai barang jang njata. Tudjuan hukum per­

data internasional jang saja kemukakan, lelah terljapai, maka

tidak perlu lagi dipikirkan, apakah harus ditundjuk kembali

lagi kepada hukum asing.

Maka saja setudju dengan pendapat jang sesuai dengan ke­

mungkinan 2b tersebut d ia la s .__ t

Pendapat saja ini ternjata sesuai dengan jang dianut dalam

undang-undang seragam tentang hukum perdata internasional,

jang akan diadakan di negeri2 Benelux (Belgi, Nederland dan

Luxemburg).

Dalam Konperensi Den Haag ketudjuh tentang hukum per­

data internasional, jang diadakan pada tgl. 9-51 Oktober 1951,

dibentuk suatu rantjangan persetudjuan („ontwerp-conventie”)

diantara beberapa negara untuk memetjahkan soal2 hukum

perdata internasional mengenai bentrokan antara undang-

undang nasional dari seorang jang berdiam di negeri asing,

disatu pihak dan undang-undang dari negeri asing itu dilain

pihak, hal mana meliputi soal ,,renvoi” .

60

B A G IA N VI

Pcifil) indaran pelaksanaan liukmu („wetsontduiking”)

Saja mulai dengan mengemukakan beberapa tjontoh.

Tjontoli ke- 1 : D i negeri Itali suami-isteri tidak diperboleh­

kan bertjerai. Ada suami-isteri berwarganegara Itali pergi ke-

negeri Belanda dan disana dinasionalisir mendjadi warganegara

(bangsa) Belanda dan disana bertjerai. Hakim di negeri Itali

mungkin sekali akan menganggap pertjeraian itu tidak sah.

Tjontoh ke-2 : Seorang Belanda di Indonesia jang ingin

memberikan suatu hibah („sehenking ) kepada lain orang me­

nurut pasal 1682 B. W . harus melakukannja dimuka notaris.

Mereka pergi ke negeri Swis, dimana untuk pemberian hibah

tidak diperlukan suatu akta notaris dan disana melakukan pem­

berian dan penerimaan hibah. Menurut pasal 18 A.B. tjara

melakukan suatu perbuatan hukum adalah sah, apabila tentang

hal itu diturut hukum dari negara, dimana perbuatan itu dila­

kukan. Maka pemberian hibah jang dilakukan di negeri Swis

itu adalah sah. Akan tetapi mungkin sekali seorang hakim Indo­

nesia akan tidak menganggap sah pemberian hibah itu.

Tjontoh ke-5 : Seorang Belanda A di Indonesia mempunjai

seorang anak, jang tidak disenangi olehnja dan ia ingin mem­

bikin suatu hibah wasiat jang menjampingkan anak itu sama

sekali sebagai ahli waris. Menurut pasal 915 juneto .pasal 914

B. W . si A tidak dapat mengutik-utik separo dari barang2 warisan jang merupakan „Iegitieme portie (= bagian jang

ditetapkan oleh undang-undang) dari seorang anak itu. Kemu­

dian A pergi ke negeri Inggeris, dimana tidak ada peraturan

tentang „Iegitieme portie” itu dan disana ia seljara naturalisasi

mendjadi w'arganegara Inggeris. Kemudian ia bikin hibah wasiat

menurut tjara jang lazim diturut di negeri Inggeris jang berbunji,

bahw'a ia memberikan semua barang2 peninggalannja kepada

orang2 lain dari pada anaknja sendiri. Kalau di Inggeris, seperti

61

lazimnja dianggap, bahwa dalam hal mewaris hukum nasional

dari jang meninggal dunia adalah berlaku, maka hibah wasiat

ini adalah sah. Akan tetapi dapat di-ragu-kan, apakah hakim

Indonesia djuga akan menganggap sah hibah wasiat itu.

Tjontoh2 tersebut diatas adalah mengenai penghindaran

pelaksanaan suatu peraturan hukum. Mula- peraturan hukum

itu merupakan suatu peraturan nasional bagi seorang dan berlaku

djuga baginja, akan tetapi kemudian sebagai akibat dari suatu

perbuatan seorang itu tidak berlaku lagi menurut suatu pera­

turan hukum perdata internasional dari negara nasional seorang

itu sendiri.

Dalam hal ini rasa keadilan menuntut, bahwa hukum nasional

dianggap tetap berlaku dalam peristiwa2 jang bersangkutan.

Sekedar mengenai tetap berlakunja hukum nasional, soal

penghindaran pelaksanaan hukum ini, tentang tuAfuannja men­

dekati pada soal ketertiban umum dalam hukum perdata

internasional. Seperti diatas sudah diutarakan, dalam hal2 jang

menurut hukum perdata internasional harus dilaksanakan suatu

hukum asing, toh kadang2 harus tetap dilaksanakan hukum

nasional, apabila ini dituntut oleh ketertiban umum.

Maka dua2-nja bertudjuan untuk mendjundjung tinggi suatu

peraturan hukum nasional. Perbedaannja ialah, bahwa dalam

hal ketertiban umum pada umumnja suatu hukum nasional

dianggap tetap berlaku, sedang dalam hal penghindaran pelak­

sanaan hukum, tetap berlakunja hukum nasional itu dianggap

tepat pada suatu peristiwa jang tertentu, oleh karena kini ada

seorang jang, untuk mendapat berlakunja suatu hukum asing,

melakukan suatu tindakan, jang bersifat menghindarkan pelak­

sanaan hukum nasional itu.

Soal penghindaran pelaksanaan hukum adalah tentangan

belaka dari soal pelandjutan keadaan hukum.

Dalam hal pelandjutan keadaan hukum dipertahankan ber­

lakunja hukum asing, meskipun kemudian dengan suatu tin-

.62

elakan, misalnja kepindahan tempat pendiaman kenegara awak„

tertjipta suatu perhubungan hukum jang erat antara orang2 asing dan negara awak ini.

Dai am hal penghindaran pelaksanaan hukum seorang nasio­

nal dengan suatu perbuatan menempatkan diri dalam suatu

keadaan hukum, dimana hukum asing pada umumnja berlaku„

akan tetapi, meskipun demikian, dianggap tetap berlaku hukum

nasional seorang itu.m

Sifat soal.

Melihat arti kata biasa dari perkataan „penghindaran”, maka-

soal penghindaran pelaksanaan hukum mengandung anasir

perseorangan, anasir subjektif, jaitu suatu maksud seorang untuk

terluput dari berlakunja hukum nasional. Dan memang biasanja

dalam keadaan2 jang konkrit selalu ada maksud seorang itu.

Akan tetapi ada kalanja kedjadian dalam tjontoh ke-3 seorang

jang membikin suatu hibah wasiat, sesudah mendjadi warga-

negara asing, adalah sangat kebetulan ia terhindar dari ber­

lakunja hukum nasional asli tentang „legitieme portie . djadi

sama sekali tidak dengan maksud untuk menghindarkan diri,

tegasnja ia tidak tahu adanja peraturan dinegeri nasional asli

perihal „legitieme portie” itu. Dalam hal ini ternjata tidak ada

anasir subjektif. Nah, pun dalam peristiwa jang belakangan

ini dirasakan djuga, bahwa hukum nasional asli seharusnja

tetap berlaku.

Maka pada pokoknja adalah tidak diperdulikan ada atau'

tiadanja maksud seorang jang berkepentingan untuk menghin­

darkan hal sesuatu.

Kalau memang soal penghindaran pelaksanaan hukum ini

dianggap bersifat objektif, maka dirasakan perlu adanja sjarat

objektif bagi hukum nasional jang harus dipertahankan terus.

63

meskipun pada umumnja menurut Iiukum perclala internasional

dari negara jang bersangkutan itu sendiri seharusnja Iiukum

asinglah jang berlaku.

Sjarat objektif itu harus ditjari dalam isi peraturan hukum

itu, jaitu kalau menurut maksud dan tudjuannja peraturan hu­

kum itu adalah sedemikian pentingnja, sehingga dirasakan ber­

tentangan dengan rasa keadilan, apabila dengan sualu tindakan

jang mudah sadja berlakunja peraturan hukum itu dapat di­

hindarkan.

Dengan ini saja sampai pada suatu soal jang mendekati

soal pentafsiran suatu peraturan hukum. Seperti halnja dengan

soal melebarkan sajap hukum (analogi) dan soal pelembutan

hukum („rechtsverfijning ), kinipun orang berusaha, supaja ter-

tjapai maksud dan tudjuan jang sebenarnja dari suatu peraturan

hukum.

Kalau tidak demikian, kalau dibiarkan sadja seorang setjara

mudah dengan suatu perbuatan dapat begitu sadja menghin­

darkan diri dari pelaksanaan suatu peraturan hukum, maka

pembentuk undang-undang pada chususnja danpentjipta hukum

pada umumnja akan selalu ditertawakan sadja oleh orang2 jang

bertabiat kurang baik.

Dalam hal ini harus diperhatikan, bahwa tiada buah per­

buatan orang2 manusia jang sempurna. O leh karena pembentuk

suatu undang-undang adalah orang2 manusia belaka, maka tidak

dapat setjara sempurna suatu undang-undang dengan kala2 jang

dipakai akan memenuhi maksud dan tudjuannja.

Maka dari itu sering kedjadian dalam suatu undang-undang

ada termuat pasal2 jang melulu bermaksud untuk mendjaga,

djangan sampai orang dapat menghindarkan diri dari pelaksana­

an undang-undang atau diusahakan mentjapai ini setjara mem­

beri pendjelasan resmi kepada suatu undang-undang.

64

Malai ian menurut Martin W olff dalam bukunja, halaman 142

pernah terdjadi di Amerika Serekat suatu Panitia merantjangkan

suatu „Marriage Evasion Act” ( = peraturan perihal penghin­

daran pelaksanaan hukum tentang perkawinan) jang mengatur

hal perkawinan, jang dilakukan dalam suatu negara tetangga

melulu untuk menghindarkan diri dari atau memperkosa pe­

laksanaan hukum jang berlaku ditempat pendiaman orang2 jang bersangkutan.

Mr. van Brakel dalam bukunja tersebut diatas halaman 90

tjatatan kc-4, mentjeriterakan, bahwa para hakim di negeri Pe-

rantjis semua mengutamakan anasir „subjektif” dari seorang

jang berkepentingan dan menganggap perbuatan seorang jang

memperoleh nasionalisasi dinegeri asing untuk menghindarkan

diri dari pelaksanaan suatu peraturan hukum nasional, sebagai

suatu perbuatan jang bersifat pura- („défaut de sincérité” —

ketiadaan kemauan jang benar), artinja dianggap, bahwa

seorang itu sebelulnja sama sekali tidak gemar kepada kebang-

saan dari negeri asing itu. Dengan sikap demikian dari para

hakim di negeri Peranljis dapat dimengerti, bahwa hakim

Perantjis akan mudah menganggap adanja penghindaran pelak­

sanaan hukum nasional dan akan mudah tetap melakukan hu­

kum nasional dengan tidak memperdulikan apa jang terdjadi

dinegeri asing.

D i negeri Inggeris rupa’--nja sikap para hakim adalah sebalik-

nja, jailu mudah mengakui berlakunja hukum asing, meskipun

tertjapainja maksud akan mendapat berlakunja hukum asing

itu, adalah se-mata2 bersifat menghindarkan diri dari pelaksana­

an hukum nasional. Terkenallah peristiwa, bahwa seorang laki2 dan seorang perempuan Inggeris jang mau berkawin, akan tetapi

ada halangan berdasar atas suatu peraturan hukum Inggeris,

tjukup pergi ke Gretna Green didaerah Scotland, dimana segaia

perkawinan dapat dilakukan dan perkaw'inan itu selalu diakui

sah di negeri Inggeris.

65

H al pilih hukum (rcchtskcuze)

Dari segala uraian dialas dapat disimpulkan, balnva dalam

hal hukum perdata internasional soal penting jang meliputi

matjam2 persoalan ialah soal hukum mana jang dianggap

berlaku dalam suatu perhubungan hukum perdata dalam suatu

negara, jang didalamnja terkandung anasir2 asing. Oleh karena

hukum pada umumnja mengatur tingkah laku orang2 manusia

dan dalam soal hukum perdata internasionalpun selalu tersang­

kut paut kepentingan orang2 manusia jang berdaulat dalam

mempunjai keinginan2, maka timbullah perlanjaan, sampai di-

manakah pihak2 jang berkepentingan itu dapat meunuljudkan

keinginannja dalam suatu perhubungan hukum perdata inter­

nasional.

Dengan lain perkataan : sampai dimanakah ada ..partij-auto-

nomie (= kedaulatan pihak jang berkepentingan) dalam hal

hukum perdata internasional.

Dalam uraian2 diatas perihal pelbagai asas dalam hukum

perdata internasional selalu muntjul soal memilih hukum mana

jang berlaku diantara pelbagai golongan hukum. Jang penting

ialah pemilihan :

(a) antara hukum nasional dari hakim jang akan memutus

(,,Iex fori”) dan hukum asing,

© antara hukum nasional dari orang2 jang berkepentingan

dan hukum dari negara, dimana orang2 itu berdiam,

© antara hukum nasional dari orang2 jang berkepentingan

dan hukum dari negara, dimana terletak barang2 jang men-

djadi objekt perhubungan hukum,

© antara hukum nasional dari orang2 jang berkepentingan

dan hukum dari negara, dimana dilakukan perbuatan2 hukum jang bersangkutan (perihal tjara melakukan per­

buatan hukum).

B A G IA N VII

66

© antara hukum dari negara» dimana suatu perdjandjian

perdata dilahirkan dan hukum dari negara, dimana per­

djandjian itu dilaksanakan.

Sebagai diketahui, bagi Indonesia ada tiga peraturan hukum

termuat dalam undang-undang jang mengandung penundjukan

kepada suatu golongan hukum tertentu, jaitu :

ke-1 : pasal 16 A. B. jang perihal kedudukan dan kekuasaan

/hukum mcnundjuk kepada hukum nasional dari orang2 jang berkepentingan.

ke-2 : pasal 17 A. B. jang perihal barang- tak bergerak

menundjuk kepada hukum dari negara, dimana terletak

barang- itu.

ke-5 : pasal 18 A.B. jang perihal tjara melakukan suatu

perbuatan hukum menundjuk kepada hukum dari negara,

dimana perbuatan hukum itu dilakukan.

Menurut kala- dari tiga pasal tersebut dalam tiga matjam

soal ini tiada tempat bagi „partij-autonomie”. Disitu tidak ada

suatu ketentuan, bahwa pihak2 jang berkepentingan, kalau

perlu, dapat menjimpang dari jang ditetapkan dalam undang-

undang itu sebagai golongan hukum jang harus dianut.

Akan tetapi saja rasa masih dapat di-ragu--kan, apakah da­

lam melaksanakan liga pasal tersebut dalam praktek tiada ke­

mungkinan untuk memberikan sekedar pengaruh kepada ke-

mauan pihak2 jang berkepentingan.

Dan lagi djuga dapat dikatakan : oleh karena dalam tiga

pasal tersebut liclak disebutkan suatu larangan tertentu untuk

menjimpang dari peraturan itu dalam keadaan bagaimanapun

djuga, maka orang harus dianggap boleh menjimpang dalam

keadaan2 istimew'a^

Dialas sudah diterangkan, bahwa pelaksanaan pasal 16 A. B.

dapat dibelokkan dari djurusan jang dimaksudkan dengan

alasan2 berdasar atas ketertiban umum dari negara awak. Djuga

terlihat diatas ada pelbagai pendapat tentang kemungkinan

67

menundjuk kembali kepada hukum suatu negara jang semula

mengadakan penundjukan kepada hukum negara asing. Lagi

pula terlihat hal saling mempengaruhi dari prinsip kelerliban

umum dan prinsip pelandjutan keadaan hukum.

Dalam in concreto memilih golongan hukum jang mana harus

dilaksanakan, para hakim dari suatu negara tertentu sekiranja

kadang2 terpaksa menengok djuga kepada kemauan pihak-

jang berkepentingan. Guna apa? la k lain tak bukan guna_

memenuhi rasa keadilan berhubung dengan suatu kedjadian

tertentu in concreto. Pada pokoknja rasa keadilan inilah jang

tidak boleh diperkosa.

Jang saja katakan ini, lebih2 berlaku untuk lapangan lain

dalam hukum perdata internasional jang tidak diliputi oleh

pasal2 16, 17 dan 18 A. B. dan terutama jang mengenai soal

hukum perdjandjian perdata. Dalam hal hukum kekeluargaan

dan hukum warisan sekiranja pengaruh kemauan sendiri dari

pihak jang berkepentingan adalah kurang. Ini mudah dapat

dimengerti berhubung dengan sifat bagian2 hukum itu, jang me­

nempatkan seorang manusia dalam suatu gerombolan tertentu

jang dengan suatu peraturan tatatertib ada daja mengikat ter­

hadap anggota2-nja masing2P okok sifat dari hukum perdata pada umumnja ialah, bahwa

titik berat berada dalam kepentingan orang2 perseorangan, hal

mana baru mengandung arti jang njata, apabila pengaruh ke­

mauan orang2 perseorangan tidak diabaikan, bahkan diutamakin

sepatutnja.

Betul hukum mengatur tingkah laku orang2 manusia untuk

keselamatan masjarakat, akan tetapi pada achirnja orang2 per­

seoranganlah jang merasakan benar2 pahit-getir dari pelaksanaan

hukum pada badan dan sanubari masing2.

Mengingat hal ini, pun dalam hukum perdata internasional

pada hakekatnja harus didjundjung tinggi kedaulatan pihak2 j ang berkepentingan untuk menentukan, golongan hukum jang

mana dalam suatu perhubungan hukum tertentu harus diturut.

68

Terutama ~ sekali lagi — dalam hal hukum perdjandjian per­

data. climana banjak hal sesualu berdasar atas sualu perselu-

djuan antara dua pihak atau lebih.

Ini pokoknja. Tenlunja ada batas2 dari kedaulatan pihak2 jang berkepentingan itu. Batas2 ini terutama terletak pada soal2 kepentingan negara dan kepentingan masjarakat berupa kesu­

silaan dan sopan sanlun (..moraal" dan ..fatsoen”).

Dalam hukum nasional ada batas jang tertentu berupa per­

aturan- hukum jang, berdasar atas kepentingan ketertiban

limiiri- usti diturut oleh para pihak („dwingend recht”, lihat

pasal 2o A. B.).

Martin W o lff dalam bukunja tersebut diatas, halaman 418

menuturkan, bahwa hukum Inggeris berpokok-pangknl pada

kedaulatan lak terbatas dari para pihak jang mengadakan per­

djandjian. Sekiranja ini hanja penjebutan suatu hahehat sadja

seperli halnja dengan jang saja katakan diatas dan tentunja

ada batas2.

Hukum 2 manakah dapat ditundjuk oleh para pihak jang

berkepentingan sebagai hukum jang berlaku bagi suatu per­

hubungan Iiukum ? Ini adalah mungkin hukum dari tempat

dimnna suatu perdjandjian dilahirkan atau dari tempat, dimana

perdjandjian harus dilaksanakan atau dari tempat pendiaman

kedua belah pihak atau salah suatu dari mereka atau dari tem­

pat dimana terletak barang2 jang mendjadi objekt suatu perse-

tudjuan atau hukum nasional dari salah suatu pihak.

Lain soal ialah bagaimana orang dapat mengetahui betul2 kemauan pihak2 jang berkepentingan untuk menundjuk kepada

suatu golongan hukum.

Kalau dalam surat persetudjuan ditetapkan terus terang,

hukum mana jang dimaksudkan harus diturut, maka kesulitan

tidak ada. Tetapi sering, malahan barangkali biasanja terdjadi

tidak disebutkan dengan kata2 jang terang hal hukum jang

ditundjuk itu. Disinilah mulai adanja kesulitan untuk mengeta­

hui maksud2 jang sebenarnja dari para pihak.

69

Oleh karena lidak mengetahui betul-, orang hanja clapat

me-raba2, apa jang barangkali dimaksudkan oleh para pihak.

Mungkin sekali adanja suatu maksud dapat disimpulkan dari

pemakaian suatu perkataan atau suatu pengertian jang menan­

dakan, bahwa para pihak mengingat pada suatu golongan hu­

kum tertentu.

'f a > f Kalau misalnja dalam suatu perdjandjian antara seorang

----- - ' Indonesia dan seorang Turki ada pemberian uang lebih dulu

dengan memakai perkataan ..pandjer’ , jang hanja terkenal

dalam hukum adat di Indonesia, maka dapat diambil kesim­

pulan, bahwa djalan pikiran para pihak mengalir kearah

beri akunja hukum adat Indonesia dalam perhubungan hukum

jang mereka tjiptakan.

Djustru dengan adanja kesulitan ini, maka disamping anasir

subjektif ini harus ditjarikan anasir objektif dari persetudjuan

antara kedua belah pihak, jaitu sifat dari persetudjuan itu.

•_ Dengan lain perkataan, harus d itjari^ukum jang mana adalah

sesuai dengan atau mendekati pada isi, maksud dan tudjuan

dari, persetudjuan itu. Untuk ini tidak tjukup orang melihat

pada kata2 jang dipakai dalam persetudjuan, melainkan harus

diperhatikan d(uga keadaan2 jang terlihat clisekitar persetudjuan itu. : ' ‘

Dalam hal ini adalah penting diketahui adat kebiasaan jang

perihal persetudjuan jang bersangkutan dianut dalam dunia

masjarakat internasional. Sekiranja dalam perdagangan inter­

nasional ada banjak hal2 jang boleh dianggap diketahui betul2 oleh pihak2 jang berkepentingan.

Konperensi Den Haag ketudjuh tentang hukum perdata

internasional, jang berlangsung pada tanggal 9-51 Oktober 1951,

membentuk rantjangan persetudjuan („ontwerp-convenlie ) dian-

tara beberapa negara mengenai djual-beli barang2 bergerak

serta bertubuh, jang bersifat internasional, dalam rantjangan

mana tentang ..partij-autonomie’’ ditetapkan, bahwa dalam hal

70

djual-beli internasional berlakulah undang-undang nasional

jang dipilih oleh kedua belah pihak, sedang kalau pemi Ilhan

hukum ini tidak diadakan, maka barulah berlaku pelbagai per­

aturan dalam rantjangan persetudjuan itu jang menentukan

dalam beberapa hal tertent^ undang-undang nasional mana

jang harus dianggap berlaku.

BA G IA N VIII

Pengakuan putusan hakim asing

Diatas selalu diperbintjangkan keadaan- jang meliputi sedikit

banjak anasir- asing, untuk mengetahui hukum jang mana ha­

rus dianggap berlaku dalam suatu perhubungan hukum tertentu,

jaitu hukum nasional atau hukum asing, hukum nasional orang-

jang berkepentingan atau hukum dari negara, dimana orang-

itu berdiam, hukum nasional orang2 jang berkepentingan atau

hukum dari negara, dimana terletak barang2 jang bersangkutan,

hukum dari negara, dimana perdjandjian dilahirkan atau hu­

kum dari negara, dimana perdjandjian itu dilaksanakan dan

lain2. Terutama hakimlah jang harus memikirkan hal ini pada

achirnja, oleh karena, kalau orang2 jang berkepentingan tidak

dapat menjesuaikan diri satu sama lain, tidak dapat berdamai,

maka djalan jang amat penting untuk mendapat suatu kepastian

ialah memadjukan soal perselisihannja dimuka hakim.

Kalau seorang hakim, sesudah menindjau beberapa asas dari

hukum perdata internasional, telah mendjatuhkan suatu putusan,

maka timbul pertanjaan, sampai dimana putusan itu mempunjai

kekuatan diluar lingkungan daerah hukum negara awak dari ha­

kim jang memutuskan itu.

Kekuatan putusan hakim dapat bertjorak matjarn-, ini ter­

gantung dari isi putusan itu. Ada putusan jang mengandung

suatu hukuman kepada seorang, supaja melakukan suatu

perbuatan atau supaja tidak melakukan suatu matjam perbuatan.

Putusan sematjam ini hanja mempunjai arti jang njata, apabila

71

pulusan itu dapat didjalankan (dieksekutir). Tjontoli- ialah :

putusan, jang menghukum seorang untuk memhajnr secljumlah

uang atau memberikan suatu barang kepada lain orang atau

untuk meninggalkan suatu pekarangan atau rumah.

Ada putusan hakim jang mentjiptakan suatu keadaan hukum

(konstitutif) seperti putusan jang mengandung pembatalan

suatu persetudjuan perdata atau pemetjahan suatu perkawinan

atau pengangkatan seorang wali (,,voogd ) atau seorang penga­

was („curator”). Putusan2 sematjam ini tidak membutuhkan

suatu tindakan mendjalankan putusan itu, melainkan menetap­

kan suatu keadaan sebagai hal jang melimpahkan hak2 dan

kewadjiban2 hukum kepada jang berkepentingan.

Ada putusan hakim jang mengandung pernjataan belaka

dari adanja suatu peristiwa hukum (..declaratoir’ ), misalnja

suatu putusan tentang sah atau tidaknja suatu perkawinan, ten­

tang ada berdirinja suatu perseroan tertentu jang sah, tentang

siapa jang mempunjai hak milik terhadap suatu barang. Putu­

san2 sematjam inipun tidak membutuhkan suatu tindakan men­

djalankan putusan itu. Pun putusan sematjam ini tidak melim­

pahkan setjara langsung hak2 dan kewadjiban2 hukum kepada

orang2 jang bersangkutan, melainkan dapat mendjadi dasar dari

tindakan orang2 jang bersangkutan dikemudian hari.

Semua putusan tersebut diatas dapa t mem punjai kekuatan lain matjam, jaitu kekuatan pembuktian dimuka hakim dalam pemeriksaan suatu perkara perdata.

Ada golongan putusan lagi jang djuga tidak membutuhkan

didjalankan, jaitu putusan hakim jang mengandung suatu

penolakan dari gugat. Putusan sematjam ini sangat berarti

djuga, terutama bagi pihak jang digugat, oleh karena diputuskan

tidak adanja atau tidak terbuktinja suatu peristiwa. Dengan

putusan sematjam ini, tergugat dapat menangkis beberapa tin­

dakan dari orang lain, terutama penggugat.

K alau seorang hakim dalam suatu negara telah mengambil

72

suatu putusan, malea sudah terang putusan itu mempunjai

matjam- I<e)<ualan seperti dikatakan diatas bagi daerah hukum

negara itu. Apakali keadaan hukum sematjam ini tidak seha-

rusnja dilandjutkan, pun oleh penguasa- dinegeri lain, sebagai

penghormatan terliadap negara pertama itu. Apakah keadaan

hukum seperti ini tidak dapat disamakan dengan keadaan hu­

kum jang menurut hukum perdata internasional harus dilandjut­

kan ? (lihat bagian IV diatas).

Pertanjaan ini harus didjawab dengan lidak, oleh karena

pengertian pelandjulan keadaan hukum dalam hukum perdata

internasional, jang dibitjarakan dalam bagian IV diatas itu,

adalah se-mata- suatu prinsip sebagai alasan untuk mengakui

berlakunja suatu hukum asing.

Kalau putusan2 hakim dari negara asing dianggap sebagai

hal keadaan hukum jang sepatutnja harus dilandjutkan, maka

sebetulnja diletakkan dialas pundak para hakim untuk menentu­

kan isi dari hukum perdata internasional. Dan teranglah bahwa,

bukan inilah soalnja. Pekerdjaan hakim pada pokoknja malahan

melaksanakan Hukum pada umumnja, termasuk djuga hukum

perdata internasional, tidak sebaliknja.

Betul acia kalanja suatu peraturan hukum adalah begitu

kabur, sehingga hakim dalam mentafsirkan isi dari hukum itu,

mendekati pada mentjiptakan suatu hukum, akan tetapi ini ada-

• Iah hal jang istimewa, jang luar biasa.

Maka dari itu, dalam hukum perdata internasoinal masih

dibutuhkan pula suatu peraturan jang menentukan kekuatan

suatu putusan hakim diluar lingkungan daerah hukum negara-

nja.

Pasal 22a A . B. mengadakan perbatasan dari kekuatan putu­

san2 hakim dalam daerah nasionalnja, berdasar atas hukum

internasional antara negara („Volkenrecht”), djadi tidak menge­

nai soal jang kini dibitjarakan.

Bagi Indonesia sekiranja hanja ada suatu pasal undang-

73

undang jang mengenai kekuatan putusan hakim dari negara

asing, jailu pasal 456 „Reglement Burgelijke Reclil svordering •

Betul undang-undang ini pada umumnja sekarang tidak berlaku,

oleh karena sekarang hanja ada satu matjam pengadilan untuk

pemeriksaan perkara tingkatan pertama, jailu pengadilan negeri

dan untuk pengadilan negeri ini pada pokoknja lianja berlaku

H. I. R. (..Herziene Inlandsch Reglement ). Akan tetapi pasal

456 B. Rv. sebetulnja bukan sualu pasal jang diadakan untuk

,,Raad van Justitie dulu oleh karena mengenai putusan hakim

asing. Maka pasal itu dapat dianggap terus berlaku, berdasar

alas pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara R.I. juncto

pasal 192 Konstitusi R. I. S. juncto pasal II Aturan peralihan

Undang-undang Dasar R. I. dari 1945.

Pasal 456 B. Rv. berbunji clemil<ian :

(1) Diluar keadaan2 jang disebutkan dalam pasal 724 Kitab

Hukum Dagang dan undang-undang lain, maka putusan2 hakim negeri asing tidak dapat didjalankan didalam daerah

hukum negara Indonesia.

(2) Perkara2 jang bersangkutan dapat diadjukan, diperiksa dan

diputuskan lagi dimuka pengadilan di Indonesia.

(5) Dalam keadaan2 jang dikeljualikan pada ajal 1 putusan2 hakim negeri asing hanja dapat didjalankan, sesudah atas

suatu permohonan didapatkan izin dari hakim ditempat

dalam Indonesia, dimana putusan itu harus didjalankan.

(4) Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranja

sendiri tidak akan diperiksa kembali.

Pasal 724, ajat 5, Kitab Hukum Dagang menentukan, bahwa

diluar Indonesia „averij-grosse” ditentukan dan di-bagi2 oleh

penguasa dinegeri asing jang bersangkutan. Jang dinamakan

,,averij-grosse ialah biaja2 jang diperlukan mengenai kapal

lautan dan kerugian2 jang diderita oleh kapal, barang2 muatan

atau anak buahnja, sebagai jang diperintji dalam pasal 699 K i­

tab Hukum Dagang dan jang menurut pasal 698, ajat 2 , harus*

74

dibebankan dan dipertanggung djawabkan pada kapal, upah2 pengangkutan dan barang2 muatan selurulinja.

Tentangan dari averij-grosse ialah ..averij’ sederhana jang di-

perintji dalam pasal 701 Kitab Hukum Dagang dan jang

dibebankan dan dipertanggung djawabkan pada kapalnja sadja

atau pada suatu barang tertentu sadja jang mendapat rugi atau

jang mengakibatkan pengeluaran biaja.

Putusan penguasa diluar-negeri. jang memuat penentuan

djumlah biaja dan kerugian jang merupakan ,,averij-grosse” itu

dan jang memuat djuga bagaimana pembebanan biaja dan ke-

rugian kepada kapal, upah pengangkutan dan barang2 muatan

menurut pasal -136 B. Rv.. dapat didjalankan di Indonesia, ka­

lau perlu. Misalnja berhubung dengan tempat pendiaman orang

atau badan jang mempunjai kapal atau barang2 muatan di In­

donesia.

Pasal 456 B. Rv. menundjuk kepada peraturan2 dalam undang-

undang lain, akan tetapi setahu saja sampai sekarang tidak ada

undang-undang lain itu, maka praktis menurut pasal ini tidak

ada putusan hakim negeri asing suatupun jang dapat didjalan­

kan di Indonesia.

Dalam tahun 1925 ada perdjandjian internasional antara

negeri Belanda dan negeri Belgi jang antara lain mengenai hal

mendjalankan putusan hakim dari negeri rnasing - didaerah

negeri peserta jang lain. Perdjandjian ini menurut pasal 27 ajat

1 , hanja berlaku bagi daerah negeri Belanda dibenua Eropah,

maka lidah pernah berlaku di Indonesia.

Bagaimanakah halnja dengan pasal 159 „Indische Staatsrege-

Iing jang menentukan, bahwa putusan hakim jang didjatuhkan

di negeri Belanda dapat didjalankan di „Hi ndia-Belanda” dan

sebaliknja putusan hakim jang didjatuhkan di „Hindia-Belanda

dapat didjalankan djuga dinegeri Belanda. Masih berlakukah

peraturan ini ? - ~ !

Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara R. I. menundjuk

'75

kepada keadaan pada tanggal i/ Agustus 1950 (zaman R.I.S.)

dan pasal 192 Konstitusi R.I.S. menundjuk kepada keadaan pada

waktu penjerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 19-19. Menu­

rut peraturan2 peralihan itu, peraturan2 undang-undang jang

ada pada waktu itu, tetap berlaku, asal sadja antara lain tidak

bertentangan dengan Charter Penjerahan Kedaulatan. Ini saja

tafsirkan demikian, bahwa peraturan2 itu tidak boleh berten­

tangan dengan ucljud kedaulatan sebagai jang diserahkan pada

tanggal 2!7 Desember 1949 itu. Dan lagi penjerahan kedaulatan

itu sebetulnja hanja berarti suatu pengakuan de jure dari

kedaulatan Republik Indonesia, jang sudah berdiri mulai tanggal

17 Agustus 1945.

Undang-undang Dasar R. I. dari tahun 19-15 memuat djuga

suatu pasal peralihan jang menentukan, bahwa peraturan2 hu­

kum dari zaman Belanda dan zaman Djepang hanja dianggap

berlaku sekadar tidak bertentangan dengan Undang-undang D a ­

sar tersebut (pasal l Peraturan Presiden Republik Indonesia no.

2 tanggal 10 Oktober 1945, jang berlaku surut ketanggal 17 Agustus 1945).

Harus ditjamkan, bahwa peraturan seperti pasal I 59 ..Indische

Staatsregeling adalah akibat belaka dari keadaan kolonial,

dimana daerah Indonesia dianggap sebagai milik negeri Be­

landa, hal mana melajakkan adanja pasal tersebut.

Perundang-undangan negeri Belanda pada pasal 451 B. Rv.

dari negeri Belanda dan perundang-undangan Indonesia (Hin-

dia-Belanda) pada pasal 456 B. Rv. Indonesia mengambil suatu

sikap tertentu terhadap putusan2 hakim negara asing, jaitu

pada hakekatnja menolak dapat didjalankannja putusan2 itu

dinegeri Belanda dan di Indonesia.

Kedaulatan jang diperoleh Indonesia pada tanggal 17 Agus­

tus 1945 dan de jure diakui oleh negeri Belanda pada tanggal

27 Desember 1949 adalah sempurna dan tidak bersjarat. Maka

dengan sendirinja sedjak langgal 17 Agustus 1945 bagi daerah

76

de faclo Republik Indonesia dan sedjak tanggal 27 Desember

19-19 bagi seluruh daerah negara Indonesia prinsip dari pasal

456 B. Rv. harus berlaku djuga terhadap putusan2 hakim di-

negeri Belanda, oleh karena sedjak tanggal2 tersebut negeri

Belanda adalah negeri asing bagi Indonesia.

Maka tidak berlakulah pasal 159 „Indische Staatsregeling”,

dan selama tiada perdjandjian internasional antara negeri Indo­

nesia dan negeri Belanda mengenai soal ini, maka putusan2 ha­

kim clinegeri Belanda ticlak dapat didjalankan di Indonesia.

Pasal 456 B. Rv. hanja mengenai hal mendjalankan putusan

hakim asing, maka jang disinggung oleh pasal tersebut ialah

hanja satu matjam kekuatan dari putusan hakim jang mengan­

dung sualu hukuman seorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Maka oleh pasal tersebut sama sekali tidak disinggung kekuatan

lain dari putusan sematjam ilu dan kekuatan dari putusan lain

matjam. jailu putusan menolak gugatan, putusan mentjiptakan

suatu keadaan hukum, putusan memberikan suatu hak hukum.

Kekuatan2 lain ini ialah, seperti jang pernah saja kemukakan

diatas, kekuatan tentang pemberian suatu hak kepada seorang

a( 'U pernjataan adanja suatu perhubungan hukum tertentu

jang sah dan kekuatan pembuktian.

Tentang kekuatan2 jang lain ini, oleh karena tiada pasal

undang-undang jang menentukan hal sesuatu perihal itu, dapat

dikatakan, bahwa pada hakekatnja kekuatan putusan hakim

negara asing, bagi negara awak tidak ada, akan tetapi ini tidak

dapat meng-halang2-i bahwa hakim Indonesia toh memperhati­

kan sedikit banjak adanja putusan hakim asing itu. Dan perihal

ini hakim Indonesia sama sekali tidak terikat oleh suatu peratu-

an. Maka hakim Indonesia dapat bertindak seperti halnja pada

umumnja dalam hal hukum perdata internasional, jaitu menen­

tukan bagaimana kekuatan putusan hakim asing harus dilihat

dan diperhatikan dari sudut tudjuan hukum perdata internasional

untuk memenuhi rasa keadilan.

77

Kalau rriisalnja untuk seorang Filipina A, jang belum tjukup

umur, di Indonesia berlindak seorang Filipina Inin B, jang

oleb hakim Filipina dianggap sebagai wali dari A itu dan B,

dimuka hakim Indonesia untuk membuktikan Iial ilu. memper­

lihatkan suatu turunan sah dari putusan hakim asing ilu, maka

sekiranja sama sekali tiada keberatan bagi hakim Indonesia unluk

mengakui kekuatan pembuktian dari putusan hakim asing ilu.

Lain tjontoh : Perkawinan seorang Inggeris A dengan seorang

perempuan Inggeris di negeri Inggeris dipetjahkan dengan suatu

putusan hakim di Inggeris. Kemudian A pergi ke Indonesia dan

disim berkawin lagi. Selandjulnja ia dituduh melakukan ke-

djahatan bigami (beristeri dua) menurut pasal 279, ajat t ke-1 Kitab Hukum Pidana dan ia untuk membela diri memperlihat­

kan turunan putusan hakim Inggeris tersebut. K inipun sekiranja

tiada keberatan bagi hakim Indonesia untuk mengakui kekuatan

dari putusan hakim Inggeris itu.

Tjontoh lain lagi : Seorang India A di negerinja pernah

digugat dimuka hakim perihal mempunjai suatu hutang kepada

seorang India B dan gugatnja ditolak. Kemudian ia datang di

Indonesia dan disini ia dimintakan, supaja ia oleh hakim Indo-

k ‘nja*a <an berdasar antara lain atas adanja hutang

ut ^ a|as- Dalam pembelaannja ia memperlihatkan turunan

Putusan hakim India jang mengandung penolakan gugat tadi.

kL “ t* t m lndia Ini ,’ aran^ I i tidak akan dapat membuk- 1 an 100% tidak adanja hutang itu, akan tetapi tiada keberatan

pu a bagi hakim Indonesia untuk memperhatikan putusan hakim lndia itu seperlunja.

Tentunja harus ada sjarat^ bagi putusan hakim asing itu jang

pada umumnja djuga diperlukan untuk putusan hakim di Indo­

nesia, misalnja hakimnja harus memang berkuasa untuk meng-

amb. putusan dan putusan itu harus sah, artinja tidak batal

o eh karena suatu kekurangan dalam mengambilnja.

ja mendjadi soal pertanjaan, bagaimana sjarat“ itu

Iiarus cliukur. jailu dengan mempergunakan peraturan2 hukum

dari negara hakim asing itu atau peraturan hukum jang berlaku

dinegeri Indonesia.

Menurut liemat saja pada umumnja ukuran ini harus dida­

sarkan pada hukum negara asing jang bersangkutan. Kekua­

saan seorang hakim dalam suatu negara berhubungan erat de­

ngan peraturan- tentang susunan dan kekuasaan pengadilan2.

Kalau peraturan- ini dinegara asing itu sangat berbeda dengan

peraturan2 dinegeri awak, maka sekiranja sangat sukar un luk

mengukur kekuasaan hakim asing itu dengan mempergunakan

peraturan hukum di negeri awak. Misalnja negeri Belanda me­

ngenal beberapa matjam pengadilan untuk mengadili perkara

dalam tingkatan pertama, sedang di Indonesia hanja ada satu

matjam pengadilan untuk pemeriksaan tingkatan pertama.

Dai am teori tentunja ada kemungkinan suatu negara mem-

punjai peraturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan

jang oleh negara lain dianggap demikian djeleknja sehingga

dianggap bertentangan dengan ketertiban umum di negara lain

itu, dengan akibat, bahwa putusan hakim asing itu sama sekali

tidak akan diakui. Akan tetapi dapat diragukan, apakah mungkin

demikian itu terdjadi dalam praktek.

Lain halnja tentang isi putusan hakim asing. Mungkin suatu

putusan hakim asing berdasar atas suatu perdjandjian perdata

jang menurut hukum asing adalah sah, akan tetapi menurut

hukum nasional adalah tidak sah. Misalnja suatu pemberian

hibah antara suami-isteri tidak diperbolehkan dinegeri Belanda

dan telah terdjadi diadakan dalam suatu negara, jang hukumnja

menganggap pemberian hibah sematjam itu adalah sah antara

suami dan isteri warganegara dari negara itu. Sikap hakim Be­

landa terhadap perdjandjian seperti ini adalah tergantung dari­

pada anggapan, apa peraturan hukum jang melarang pemberian

hibah antara suami dan isteri itu masuk pengertian ketertiban

umum dinegeri Belanda atau tidak.

79

B A G I A N I X

Hukum nasional bayi orang2 asing

Hukum perclata aclalali peraturan untuk matjam- t i n g k a h - laku orang2 perseorangan sebagai anggota masjarakat. P e l a k s a n a a n

liukum perdata dalam praktek berada dalam tingkatan pertama pada sikap orang2 jang berkepentingan sendiri dan pada ting­katan Iandjutnja pada tingkatan badan2 pemerintali seperti pegawai2 pelbagai kementerian, pamong pradja. polisi dan kedjaksaan, sedang dalam tingkatan terachir pada para hakim- U n tuk mudahnja saja sebut hakim sadja sebagai satu-nja p e n g u -

■asa terpenting jang berwadjib melaksanakan hukum perdata, djuga lain2 hukum.

Jang saja maksudkan dengan hukum nasional sebagai isi Bagian IX ini ialah hukum nasional dari seorang hakim jang harus memutuskan suatu perkara.

Dalam bagian2 jang dulu2 sering dibiljarakan hal hukum nasional disamping hukum asing atau disamping hukum negara domisili atau disamping hukum negara, tempat terletak barang sesuatu. Dalam hal ini semua pengertian hukum nasional ter­pakai sebagai hukum nasional dari orang2 jang berkepentingan

dalam suatu perhubungan hukum. H anja sepintas lalu sadja kadang2 tersinggung hal hukum nasional dari hakim jang ber- wadjib memutuskan suatu perkara perdata, dalam m ana terlibat suatu anasir asing.

Adapun soal jang sekarang akan saja tindjau ialah sampaiimana hukum nasional dari seorang hakim berlaku bagi orang2

-asing.

Bagi Indonesia ada dua pasal dari Undang-undang D a s a r

Sementara jang mungkin dapat mendjadi dasar penin.djauan ini,

jaitu pasal 8 dan pasal 9 jang berbunji demikian :

•80

Pasal 8.Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak

menuntut perlindungan untuk diri dan hartabendanja.

Pasal 9.

1. Setiap orang berhak dengan b,ebas bergerak dan tinggal

dalam perbatasan Negara.

2 . Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan ■—' djika

ia warganegara atau penduduk — kembali kesitu.

D ua pasal ini mendjamin keselamatan bagi setiap orang jang

berada didaerah negeri Indonesia, tidak perduli apa ia adalah

warganegara Indonesia atau orang asing. D juga dapat dikata­

kan, ba/nva pasai2 ini adalah pelaksanaan ciari suatu politik

pintu terbuka jang dianut oleh negara Indonesia terViac\ap

golongan- lain jang bukan warganegara Indonesia. Politik

sematjam ini sudah lajak dalam zaman sekarang, di-mana- dise-

luruh dunia memperlihatkan usaha kearah suatu kekeluargaan

diantara segenap bangsa2 didunia.

A da lah suatu konsekwensi dari politik pintu terbuka ini.

apabila kepada setiap orang jang berada didaerah negara

Indonesia dinjatakan, bahw’a diri dan harta-bendanja dalam

prinsip ber-sama2 mendapat perlindungan dari alat2 negara. Ini

djuga hal jang sesuai dengan kedaulatan suatu negara. Kedau­

latan ini tidak hanja mengandung hak2 kekuasaan sadja terha­

dap setiap orang jang berada didaerah negara, melainkan djuga

kewadiiban2 terhadap mereka. Ini sudah seimbang.

Dari pasal2 ini djuga dapat disimpulkan, bahwa pada pri«

sip orang2 asing dalam hal keselamatan diri dan harta-bendanja

tidak boleh diperhelakan gkan daripada orang2 warganegara.

Persamaan dalam mendapat perlindungan ini tidak berarti,

bahwa hukum jang berlaku adalah sama djuga bagi warga

negara dan orang asing. Pasal 5 A. B. hanja menentukan

81

balrwa, selama oleh undang-undang tidak diketemukan lain,

maka hukum perdata dan hukum dagang adalah sama bagi

warganegara dan orang asing. Maka persamaan hanja diutjap-

kan tentang hukum perdata dan hukum dagang.

Perihal hukum pidana pasal 2 Kitab undang-undang Hukum

Pidana (K. U. H . P., „Strafwetboek”) menentukan, bahwa per­

aturan2 hukum pidana dari negara Indonesia berlaku bagi setiap

orang jang didaerah negara Indonesia melakukan suatu perbu­

atan jang dapat dikenakan suatu hukuman pidana.

Perihal hukum ketatanegaraan tiada suatu pasal seperti dua

pasal tersebut diatas. Ini tidak berarti, bahwa hukum talanegara

sama sekali tidak berlaku bagi orang2 asing. 1 entunja ada

jang berlaku djuga, misalnja peraturan tentang ber-matjam2 padjak. Ketiadaan pasal2 seperti pasal 3 A. B. dan pasal 2 K. U. H. P. untuk hukum tatanegara hanja berarti, bahwa peri­

hal peraturan2 tatanegara harus ditindjau satu persatu, apakah

peraturan itu berlaku hanja bagi warganegara atau djuga bagi

orang asing. Ketentuan tentang berlakunja peraturan2 ini mung­

kin dikatakan setjara terang dalam peraturan itu sendiri, mung­

kin diperoleh setjara pentafsiran peraturan itu dengan mengingat

sifat, maksud dan tudjuan masing2 peraturan.

Undang-undang Dasar Sementara sendiri memuat beberapa

pasal jang menjatakan perbedaan hukum bagi warganegara dan

orang asing. Misalnja pasal 23 ajat 1 menentukan, bahw'a setiap

warganegara berhak turut serta dalam pemilihan dengan lang­

sung atau dengan perantaraan wakil2 jang dipilih dengan be­

bas, A jat 2 dari pasal tersebut menjatakan kemungkinan keang-

katan setiap warganegara dalam tiap2 djabalan pemerintah,

sedang bagi orang2 asing hal ini tergantung dari aturan2 tertentu

dalam undang-undang. Pasal 24 U . D . menentukan, bahwa

setiap warganegara berhak dan berkewadjiban turut serta de­

ngan sungguh dalam pertahanan negara.

82

Dengan adanja perbedaan hukum antara warganegara dan

orang asing ini tidak dapat dikatakan, bahwa dalam hal- itu

orang asing diperbelakangkan, maka adanja perbedaan ini

tidak menjalahi prinsip tidak-boleh diperbelakangkan dari pasal

8 U. D . Perbedaan hukum ini berdasar atas kenjataan, bahwa

kedudukan hukum mereka memang adalah berbeda. Dalam hal

ini sama sekali tiada pikiran tentang membelakangkan orang2 asing. Malahan dalam hal2 jang konkrit orang2 asing itu ba­

rang kali ,merasa untung dengan adanja perbedaan hukum itu,

misalnja hal ketiadaan kewadjiban mereka untuk turut serta

dalam mempertahankan negara terhadap serangan musuh.

Kembali kepada pasal 5 A. B.

Jang dimaksudkan oleh pasal ini ialah pemjataan pada

prinsip suatu persamaan hukum bagi warganegara dan orang

asing, jaitu hukum nasional dari negara Indonesia dinjatakan

berlaku djuga bagi orang2 asing.

Perlu diterangkan disini, bahwa pasal 5 A.B. sama sekali tidak

bermaksud untuk mengatur hal jang berhubungan dengan hukum

perdata internasional. Sebagai telah ber-ulang2 dikatakan, dalam

hukum perdata internasional soalnju itllflli untuk memilih antara

hukum nasional atau hukum asing atau hukum istimewa. Dan

dalam hal itu jang penting ialah ada atau tidaknja suatu pera­

turan penundjukan kepada suatu golongan hukum tertentu,

misalnja penundjukan kepada hukum nasional dari orang2 jang

berkepentingan atau kepada hukum dari negara, tempat tinggal

orang2 itu atau kepada hukum tempat letak barang2 atau kepada

hukum dari negara, dimana dilakukan perbuatan hukum jang

bersangkutan.

Pasal 3 A . B. tidak merupakan suatu peraturan penundjukan

itu. Maka dari itu pasal ini tidak berarti, bahwa kelcetjualian2 jang menurut pasal itu mungkin diadakan dalam suatu undang-

83

undang, akan mengandung suatu penundjukan kepada hukum

asing bagi orang'2 asing.

Keketjualian2 jang dimaksudkan ialah kekeljualian pada prin­

sip, bahwa hukum nasional dari negeri Indonesia perihal hukum

perdata dan hukum dagang berlaku djuga bagi orang- asing.

Maka keketjualian itu hanja merupakan penjebulan bagian2 dari hukum perdata dan hukum dagang dari negeri Indonesia,

jang lidak berlaku pula bagi orang2 asing jang berada di

Indonesia. m

Meskipun demikian halnja, pasal 5 A. B. dipergunakan dalam

pentafsiran hal hukum perdata internasional. Sebagai dialas

telah pernah dikatakan, berhubung dengan adanja pasal 5 A. B.

itu, pasal 16 A. B. jang menurut kata2-nja hanja mengatakan

beriak u hukum nasional dari warganegara Indonesia mengenai

kedudukan dan kekuasaan hukum djuga bagi mereka, apabila

berada dinegeri asing, diperluaskan setjara analogi, bahwa

bukum nasional dari orang2 asing jang berada di Indonesia,

perihal bagian2 hukum tersebut, lelap berlaku djuga bagi mereka.

Pasal 3 A.B. diambil sebagai dasar untuk analogi ini, oleh karena

pasal ) A. B, menghendaki, bahwa prinsip dari pasal 16 A. B. sebagai bagian dari hukum nasional dari negara Indonesia me­

ngenai hukum perdata, berlaku djuga bagi orang2 asing.

Tetapi, sekali lagi, tidak berarti, bahwa pasal 3 A . B. lantas

mendjadi suatu peraturan tentang hukum perdata internasional.

Perlu diterangkan pula, bahwa jang dimaksudkan oleh pasal

3 A . B. den gan hukum perdata dan hukum dagang itu adalah

jang termual dalam undang-undang, djadi jang sebagian besar

termuat dalam „Burgelijk Wetboek” dan „Wetboek van Koop-

handel dan dua undang-undang ini seperti diketahui, hanja

berlaku bagi orang2 Eropah, Tionghoa, Arab dan lain2 Timur

Asing. Hal berlakunja hukum adat tidak disinggung oleh pasal

84

5 A. B., se-tidak2-nja pasal 3 A. B. ticlak bermaksud menjinggung

hal liul<nm adat. Ini dapat disimpulkan ke-1 dari kenjataan,

bahwa perihal keketjualian jang diperbolehkan oleh pasal 3A. B., ditimdjuk kepada ,,\vet” (= undang-undang) sadja. ke-2 dari kenjnlaan. bahwa A. B. dalam pasal 11 mengatakan pula,

bagi orang Indonesia tetap berlaku hukum adat sebagai tenta­

ngan dari hukum perdata dan hukum dagang jang berlaku

bagi orang2 Eropali dan jang disamakan dengan mereka.

Da n memang sudah selajaknja, bahwa hal hukum adat tidak

masuk dalam penentuan pasal 3 A. B. Sebagai diketahui, bagi

orang2 Indonesia sendiri tiada hukum adat jang satu dan jang

dalam hakekatnja berlaku bagi segenap orang Indonesia, mela­

inkan ada pelbagai peraturan hukum adat jang masing2 hanja

berlaku bagi daerah hukum masing2 sendiri. Maka tiadalah

mungkin ada suatu pernjataan, bahwa hukum adat adalah sama

bagi orang asing seperti bagi orang Indonesia.

Keketjualian2 manakah jang dimaksudkan oleh pasal 3 A. B.

jaitu bahwa suatu peraturan hukum perdata dan dagang dari

negara Indonesia tidak berlaku bagi orang asing jang berada

di Indonesia ?

Satu golongan keketjualian sudah didjumpai dalam uraian

diatas, jaitu dimana menurut hukum perdata internasional

untuk suatu perhubungan hukum oleh satu peraturan penun-

djukan ditundjuk kepada hukum nasional orang2 asing itu

(pasal 16 A. B.).

Lain2 keketjualian terhadap dalam bagian hukum atjara

perdata.

Tjontoh ke-1 ialah pasal 128 „Reglement Burgerlijke Rechts-

vordering”. Seperti halnja dengan pasal 436 B. Rv., jang telah

dibitjarakan diatas, meskipun pada umumnja B. Rv. hanja ber­

laku untuk „Raad van Justitie” dan „Residentiegerecht dulu,

85

sama sekali tiada keberatan untuk menganggap pada waktu sekarang pasal 128 B. Rv. berlaku djuga bagi Pengadilan Negeri

Pasal 128 B. Rv. mengenai hal jang dalam bahasa Latin dimanakah „cautio iudicatum solvi (= djaminan hal pcmba- jaran ongkos perkara perdata dimuka hakim) dan mengatakan, bahw a orang2 asing jang bukan penduduk Indonesia, jang bertindak sebagai penggugat dalam perkara perdata atau jang sebagai pihak ketiga menempatkan diri diantara atau disamping pihak2 berperkara, diharuskan, apabila diminta oleh pihak lawan, sebelum pihak lawan mengadakan perlawanan, untuk mengadakan tanggungan, bahwa benar2 akan dihajar ongkos2 perkara dan ganti kerugian jang mungkin akan dibebankan ke­pada mereka. Udjud dari tanggungan ini menurut pasal 129

B. Rv. akan ditetapkan oleh hakim jang memerintahkan diada- kannja tanggungan itu. Hakim mana djuga harus menetapkan djumlah nilai uang, sampai mana tanggungan itu berlaku. T a n g ­gungan ini dapat berupa suatu djumlah uang alau barang perhiasan jang dititipkan dikepaniteraan atau penundjukan suatu barang tak bergerak milik penggugat, jang dapat diperuntukkan guna tanggungan ini atau penundjukan seorang lain jang dapat dipertjaja oleh hakim dan jang sanggup untuk memikul segala tanggungan djawab atas pembajaran ongkos perkara dan lain2 itu.

Alasan untuk mengadakan keketjualian ini, seperti telah dikatakan diatas, tidak berarti membelakangkan kepentingan orang2 asing terhadap kepentingan orang2 warganegara Indo­nesia, melainkan berdasar atas kenjataan, b ahw a ada kechawa- tiran besar seorang asing jang bukan penduduk Indonesia akan setjara mudah menghindarkan diri dari pem bajaran ongkos dan lain2 itu melulu oleh karena m udah m em indahkan tempat tinggal keluar-negeri dengan tidak meninggalkan a lam at jang terang dan jang benar. M aka pertimbangan ,,utiliteit” -lah jang mempengaruhi adanja peraturan ini.

86

Tentang lial ini ada suatu perdjandjian internasional antara

beberapa negara, termasuk djuga negeri Belanda. Perdjandjian

ini ditandatangani di Den Haag tanggal 17 Djuli 1905 dan

menentukan dalam pasal 17, bahwa prinsip „cautio iudicatum

solvi ini tidak berlaku bagi orang2 asing dari negara jang

turut menandatangani perdjandjian itu, kalau orang itu men-

djadi penggugat dimuka hakim dari negara lain jang djuga

ikut menandatangani. Disamping pasal 17 ini pasal 18 meng­

atur hal mendjalankan putusan hakim mengenai pembajaran

ongkos perkara dan ganti kerugian dinegeri nasional dari

orang2 asing itu.

Menurut pasal 26 perdjandjian ini hanja berlaku bagi daerah

negara2 dibenua Eropah, sedang kepada masing2 negara diberi

kesempatan untuk kemudian menjatakan berlakunja perdjan-

tljian itu djuga bagi daerah2 djadjahannja. Setahu saja, negara

Belanda tidak pernah mengeluarkan pernjataan itu, maka

Indonesia tidak terikat pada perdjandjian itu.

Pasal 128 B. Rv. mula2 tidak mengenai orang2 Belanda jang

berada di Indonesia, oleh karena menurut hukum kolonial

Belanda, orang2 Belanda di Indonesia tidak dianggap sebagai

orang asing. Mereka dengan sendirinja adalah „Nederlandsch

•onderdaan’ . Dengan berdirinja Republik Indonesia* sebagai

negara jang merdeka dan berdaulat, orang2 Belanda jang bukan

warganegara Indonesia adalah orang asing, maka mulai tanggal

27 Desember 1949 untuk seluruh Indonesia peraturan „cautio

iudicatum solvi” berlaku djuga bagi orang Belanda jang bukan

warganegara Indonesia dan jang bukan penduduk Indonesia.

Menurut Martin W olff dalam bukunja tersebut diatas,

halaman 54. prinsip „cautio iudicatum solvi bagi orang asing

tidali dianut di negeri Inggeris, sedang hampir semua negara2 lain dibenua Eropah menganut prinsip ini.

Tjontoh ke-2 : Menurut pasal 872. ajat 2 B. Rv. orang asing

jang bukan penduduk Indonesia, tidak boleh dibebaskan dari

87

pembajaran ongkos perkara, meskipun mereka miskin. Dapat

di-ragu2kan, apakah pasal ini berlaku djuga bagi Pengadilan

Negeri, oleh karena pasal 237 H. I. R. sama sekali tidak menjing-

gung hal itu dan pasal 872 ajat 2 tersebut tidak berlaku bagi

„Residentie-gerecht” dulu. Barangkali oleh pembajaran undang-

undang dianggap tidak perlu untuk mengadakan peraturan itu

djuga bagi „Residentie-gerecht dan Pengadilan Negeri, oleh

karena ongkos perkara dari dua pengadilan tersebut sangat ren­

dah, kalau dibandingkan dengan ongkos perkara dimuka „Raad

van Justitie” dulu, maka dari itu dianggap, bahwa setiap orang

asing jang bukan penduduk tentu mampu membajar ongkos itu.

Dan lagi tidak begitu terang alasan apakah jang dipergunakan

oleh pembentuk undang-undang untuk mengadakan peraturan

seperti pasal 872, ajat 2 B. Rv. Kalau seorang asing, jang berada

di Indonesia dan bukan penduduk Indonesia, kebetulan dari

beberapa sebab, djatuh miskin sangat, sehingga ia betul2 tidak

dapat membajar ongkos jang diperlukan untuk melakukan suatu

gugatan atau suatu perlawanan dimuka hakim, dan seorang

asing sematjam ini tidak boleh dibebaskan dari pembajaran

ongkos perkara, maka ini mendekati sekali pada membelakang­

kan kepentingan mereka terhadap kepentingan warnegara dan

pendudtfk Indonesia. Apakah dalam hal ini masih dapat di­

katakan, bahwa orang asing itu dapat perlindungan seperti jang

dimaksudkan oleh pasal 8 Undang-undang Dasar Sementara ?

Maka daripada itu, oleh karena ratio dari pasal 872, ajat 2B. Rv. tidak terang atas ketepatannja, m enurut hemat saja sebaiknja ketentuan itu dianggap tidak berlaku bagi Penga- dilan Negeri di Indonesia pada w’aktu sekarang.

Tjontoh ke-3 : Pasal 580 ke-9 dan pasal 761 B. Rv. memuat peraturan tentang pemaksaan badan „Iijfsdwang te rhadap orang asing jang bukan penduduk Indonesia. U n tu k wargane- gara dan penduduk Indonesia pemaksaan badan sebagai tjara mendjalankan suatu putusan hakim hanja dapa t d ilakukan

perihal lintang- jang tertentu clan jang disebutkan dalam pasal

5S0 ke-1 sampai ke-S, sedang bagi orang asing jang bukan

penduduk Indonesia pemaksaan badan ini dapat diperintahkan

untuk segala maljam hutang. Dan lagi menurut pasal 761

bagi orang asing jang bukan penduduk Indonesia dapat dipe­

rintahkan pemaksaan badan sebelum ada putusan hakim tentang

keharusan membajar hutang.

D ua pasal ini sudah terang tidak berlaku bagi Pengadilan Negeri. oleh karena mulai semula hukum atjara perdata dari Pengadilan Negeri liclak mengenal pemaksaan badan seperti jang berlaku bagi ..Raad van Justitie” dulu. Bagi Pengadilan Negeri sualu pemaksaan badan sebagai tjara mendjalankan putusan hakim tidak terbatas pada beberapa matjam hutang, melainkan dapat dilaksanakan untuk segala matjam hutang dan lagi baru dapat diperintahkan, apabila tiada barang2 milik tergugat jang dapat disita dan didjual lelang untuk membajar hutang jang sudah ditetapkan oleh hakim.

Exleriloricdilet.

A da hal jang tidak seljara langsung mengenai tidak berlaku- nja hukum nasional bagi orang2 asing akan tetapi sef/ara tidak langsung berakibat tidak berlakunja itu, jaitu hal exteri- torialitet ( = dianggap diluar daerah suatu negara). Menurut prinsip ini jang diacui dalam hukum antara negara „Volken- recht beberapa orang asing jang berada didalam daerah suatu negara, dianggap se-olah2 berada diluar negara itu mengenai kekuasaan pemerintah negara itu pada umumnja. termasuk djuga berlakunja hukum nasional bagi mereka.

D ia tas telah dikatakan, bahwa jang dimaksudkan dalam- Bagian IX ini dengan hukum nasional ialah hukum dari hakim jang harus memutuskan hal sesuatu. Salah suatu udjud jang terpenting dari exteritorialitet ialah, hal bahwa orang" asing jang dimaksudkan itu, sama sekali tidak dapat ditarik dimuka

89

pengadilan sebagai tergugat dalam perkara perdata atau sebagai terdakwa dalam perkara pidana. Sebagai akibat dari peraturan ini dengan sendirinja hukum nasional dari hakim tidak berlaku bagi mereka.

Mereka ini antara lain ialah : a. Kepala negara asing serta pengikut2-nja. M enurut

Mr. J. P. A. Francois dalam bukunja „Handboek van het Volkenrecht” bagian I tahun 1949, tjelakan ke II, halaman 529, para hakim di Perantjis dan Itali menganggap berla- kunja exteritoriaIitet terbatas pada perbuatan Kepala negara asing dalam hal mereka bertindak setjara resmi

dan tidak berlaku, apabila mereka bertindak sebagai seorang partikelir, seperti misalnja membeli barang sesuatu dalam toko. Negeri2 lain seperti Inggeris dan Belgi tidak meng­adakan perbatasan ini.Kalau kedatangan seorang Kepala negara asing adalah ,,incognito , jaitu sebagai seorang jang tidak dikenal oleh siapapun djuga, ada kebulatan pendapat, bahw a seorang itu tidak dikenai prinsip exteritorialitet.

t . D u ta2 negara asing dengan pegawai resmi dan keluargamereka.

c. Penguasa- lain dari negara asing jang disamakan denganduta negara. Hal ini harus dinjatakcin dalam suatu surat penetapan dari Kepala negara masing2. D ju g a hal ini dapat ditentukan dalam suatu persetudjuan an tara dua negara atau lebih mengenai beberapa pendjabat jang ter­tentu.

. d. Para hakim dari suatu pengadilan internasional, ketjualiberhubung dengan negara nasional dari seorang hakim itu sendiri. Keketjualian ini adalah perlu, karena, kalau tidak begitu, seorang hakim sematjam ini sama sekali tidak tunduk pada hukum m anapun djuga.

90

BA G IAN X

I jara melakukan perbuatan hukumDari liga pasal A. B., jang mengandung peraturan penun-

djukan kepada suatu golongan liukum jang berlaku, pasal 18 A. B., jang mengenai tjara melakukan perbuatan hukum, patut dibitjarakan tersendiri, oleh karena mungkin ada hubungan dengan segala keadaan hukum perdala dengan tiada keketjua- Iian. Sedang pasal 16 dan pasal 1/ A. B., oleh karena hanja mengenai bagian tertenlu dari hukum perdata, dapat ditindjau dimana perlu berhubung dengan suatu perhubungan hukum jang membutuhkan penaruhan perhatian pada dua pasal itu.

Pasal 18 ajat 1 A. B. berbunji : Tjara tiap2 perbuatan hukum dilindjau menurut peraturan undang-undang (hukum) dari ne­gara atau tempat, dimana perbuatan itu dilakukan.

Penentuan ini adalah amat lajak. Kalau seorang pada suatu tempat berniat akan melakukan suatu perbuatan hukum dan ingin mempergunakan suatu tjara tertentu, maka ia hanja dapat mentjapai tudjuan ilu, apa bila tjara jang ia maksudkan tadi, in concrelo ciapat dilakukan ditempa t itu. Kalau tjara jang dimak­sudkan membutuhkan mempergunakan alat2 jang tertentu dan alat~ itu tidak terdapat ditempat tersebut, maka sudah barang tentu orang itu tidak mungkin akan mentjapai tudjuannja. Terpaksalah ia mempergunakan tjara jang lazim dipakai ditempat itu dimana dengan sendirinja lengkaplah adanja alat- untuk melakukan tjara jang lazim tadi.

Lebih2 kalau orang jang ingin melakukan perbuatan hukum dalam hal itu membutuhkan pertolongan dari seorang penguasa, misalnja seorang notaris atau seorang pegawai pentjatatan djiwa. Penguasa ini tentunja terikat pada peraturan2 dari ne- garanja, jang barangkali tidak memungkinkan penguasa itu akan menganut tjara istimewa, jang diingini oleh orang tadi. D a n lagi mungkin sekali penguasa tersebut tidak tahu sama

91

sekali udjud tjara jang dimaksudkan, kalau misalnja seorang itu lianja menundjukkan sadja kepada tjara jang berlaku dalam suatu negara asing jang tertentu.

M aka penentuan dari pasal 18 A. B. adalah amat 'praktis.

Sebab, kalau sebaliknja tidak diperbolehkan menurut tjara jang lazim dipakai disuatu negara atau tempat, dalam hal2 jang menurut suatu golongan hukum jang pada umumnja dianggap berlaku, memerlukan suatu tjara istimewa jang tidak dapat dilaksanakan disuatu tempat, orang2 jang berkepentingan akan mendapat kesulitan jang tidak terhingga. Mereka lantas terpaksa tidak melakukan perbuatan hukum jang amal perlu, misalnja ia akan segera meninggal dunia dan ingin membikin suatu hibah wasiat, dengan akibat bahwa hal sesuatu akan terdjadi setjara jang tidak sesuai dengan kemauannja. A ta u mereka terpaksa melakukan perbuatan itu menurut tjara jang lazim dianut ditempat itu, akan tetapi dengan kepastian, bahw a perbuatan hukum itu akan tidak dianggap sah dikemudian hari.

Mengingat alasan untuk mengadakan peraturan seperti pasal18 A. B., jaitu guna menghindarkan pelbagai kesulitan bagi orang2 jang berkepentingan, maka boleh dikatakan, bahw a maksud pasal itu ialah tidak untuk mengikat orang2 pada suatu

tjara melakukan perbuatan, jaitu tjara ditempat perbuatan dilakukan. Pengikatan sematjam ini sama sekali lidak d ibu­tuhkan oleh masjarakat.

Maka dari itu dapat dikatakan, balrwa sifat dari pasal 18

A. B. ialah hanja untuk memperbolehkan orang2 dalam m elaku­kan perbuatan hukum menurut tjara jang lazim berlaku ditempat itu. Ini berarti, bahwa apabila suatu tjara istimewa jang diingini dan jang tidak lazim diturut ditempat perbuatan akan dilakukan toh dapat diturut djuga berhubung kebetulan ditempat itu ada alat2 penuh jang diperlukan untuk m enurut tjara jang istimewa itu, maka diperbolehkan djuga orang mempergunakan tjara istimewa ini.

92

Tegasnja dalam Iial tersebut belakangan ini orang dapal

memilih salab suatu dari dua tjara tersebut dan perbuatan

hukum jang dilakukan akan tetap dianggap sah.

Perdjandjian internasional antara beberapa negara mengenai

perkawinan jang ditandatangani di Den Haag pada tanggal

12 Djuni 1902 memuat suatu pasal, jaitu pasal 7 jang berbunji

■demikian : „Suatu perkawinan jang bcital menurut hukum di-

negara. dimana perkawinan itu dilakukan, mengenai tjara mela-

kukannja. dapat dianggap sah dalam negara2 peserta lain, apa­

bila diturut suatu tjara perkawinan, jang ditentukan oleh hukum

nasional dari suami-isteri ’.

Pentafsiran pasal 1S A. B., seperti jang diuraikan diatas, ada­lah sesuai den gan prinsip jang terkandung dalam pasal 7 perdjan- djian internasional ini, hal mana menebalkan kejakinan atas kebenaran pentafsiran tersebut.

Setjara pendek, maka dapat dikatakan, bahwa pasal 18 A. B. tidak bersifat mutlak „imperatief”, melainkan „facultatief”.

Dari hal adanja keleluasaan untuk memilih salah satu dari pelbagai tjara melakukan perbuatan hukum ini, ada suatu ke- ketjualiun, jang dapal disimpulkan ciari pasal 17 A. B. jang menentukan, bahwa perihal barang tak bergerak berlaku hukum dari tempat, dimana terletak barang2 itu. Pasal ini meliputi djuga tjara melakukan perbuatan hukum mengenai barang tak bergerak. M aka dari itu, kalau suatu perbuatan hukum adalah mengenai barang tak bergerak, maka orang tidak dapat memilih lagi tjara m ana jang harus diturut, melainkan harus diturut tjara m enurut hukum dari negara, dimana terletak barang tak bergerak jang bersangkutan.

Lain keketjualian dapat didasarkan pada alasan mengenai ketertiban umum suatu negara A. dari mana orang2 jang akan melakukan perbuatan hukum dinegeri asing itu, adalah war- ■ganegaranja. Keketjualian ini mungkin ada, apabila hukum nasional dari negara A menetapkan suatu tjara istimewa untuk

95

melakukan suatu perbuatan hukum sedemikian rupa, sehingga dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dinegeri itu, apabila jang diturut bukan tjara itu, melainkan tjara jang ber­laku ditempat perbuatan hukum dilakukan.

Misalnja perihal p a s a l '1682 B. YV. jang menentukan, bahw a pemberian hibah hanja dianggap sah, apabila dilakukan dimuka notaris. Pasal ini bertudjuan untuk mendjaga djangan sampai seorang setjara sembarangan memberikan hibah kepada lain orang. Oleh karena pemberian hibah adalah suatu perdjan- djian jang hanja tergantung dari pada satu pihak sadja dan jang hanja memberatkan satu pihak itu sadja pula, hal mana berarti, bahwa djumlah milik orang akan dikurangi setjara berat sebelah tidak dengan menerima gantinja, maka orang harus ber-hati2 dalam hal melakukan pemberian hibah. Mungkin se­kali ia pada suatu waktu dalam suasana gembira dan semangat jang me-Iuap2, merasa senang dalam memberikan suatu hibah kepada orang lain, akan tetapi kemudian ia. setelah memikirkan hal sesuatu setjara tenang, merasa ketjewa (..gelo” dalam bahasa L)jawa) atas perbuatan itu, Sekiranja untuk menghindarkan hal keketjewaan ini, maka oleh pasal 1682 B. W . ditentukan, bahw'a pemberian hibah, supaja mendjadi suatu perdjandjian jang sah, harus dilakukan dengan akta dimuka notaris. Kalau orang sudah berada dimuka notaris, maka dapat diharapkan bahwa ia adalah tenang dan tenteram dan dapat memikirkansegala akibat jang mungkin akan disebabkan oleh pemberian hibah itu.

Melihat uraian diatas dapat dimengerti, apabila setengah orang berpendapat, bahwa pemilihan tjara akta notaris ini di­anggap begitu penting berdasar atas ketertiban umum sehingga seorang warganegara Indonesia jang berbangsa Belanda atau Tionghoa djuga dinegeri, asing, diharuskan melakukan suatu pemberian hibah dengan akta dimuka notaris, meskipun hukum jang berlaku dinegeri asing itu memperbolehkan pem­94

berian liibali dilakukan clengan akla dibawah tangan atau setjara lisan sadja.

Dalam lial ini harus diingat, bahwa mungkin sekali dalam negara, dimana suatu perbuatan hukum akan dilakukan, tidak terdapat alat- jang mentjukupi untuk menetapi tjara istimewa tersebut diatas. Maka ini dapat menimbulkan kesulitan, jang menjebabkan, bahwa achirnja orang toh harus menjimpang dari tjnra istimewa ini.

Sekiranja adalah baik, apabila sebelum uraian tentang tjara melakukan perbuatan hukum ini dilandjutkan, diterangkan dulu, apa jang setjara tetap dinamakan tjara itu.

Tjara adalah mengenai itcljud dari tindakan seorang sebagai jang dapat diketahui oleh orang ketiga dengan mempergunakan pantjaindera. Udjud ini dapat ber-matjam2 tjoraknja dan mengenai djuga peristiwa2 jang diharuskan menjekitari per­buatan hukum sebagai gerak-gerik badan seorang.

Berhadapan dengan tjara melakukan perbuatan hukum adalah sifat, isi, makna, maksud, tudjuan dan akibat dari suatu perbuatan hukum. Ini semua tidak dikenakan oleh pasal 18A. B., maka tidak merupakan hal jang oleh pasal ini ditundjuk kepada hukum dari tempat perbuatan hukum dilakukan.

Kelihatannja adalah mudah orang memperfcec/alran tjara dari­pada jang bukan tjara ini. Akan tetapi dalam praktek seringkali amat sukar untuk menentukan batas2 jang tertentu antara tjara dan jang bukan tjara itu. Maka tidak aneh, bahwa dalam praktelc kemungkinan besar timbulnja perselisihan paham tentang batas2 itu.

Sebetulnja hal mengadakan batas jang tepat ini adalah am at penting. Kalau seandainja suatu peraturan hukum di- negara Indonesia jang mengenai sifat dan isi suatu perbuatan hukum setjara salah dianggap sebagai peraturan hukum menge­nal tjara, maka seorang Indonesia dapat menjampingkan peraturan itu dengan melakukannja disuatu negara jang

93

mengatur perbuatan liukum jang besangkutan itu setjara lain sekali, dengan akibat, bahwa hukum nasional diperkosa oleh orang itu.

Sebaliknja orang dapat menjampingkan pasal 18 A. B. setjara se-wenang2, asal sadja ia dapat mengatakan, bahwa hukum nasional jang bersangkutan tidak mengenai tjara atau dapat menganggap suatu peraturan hukum nasional jang betul menge­nai tjara sebagai terbentuk untuk ketertiban umum.

Pengadilan Tertinggi dinegeri Belanda ,,Hoge R aad dalam tahun 1935 pernah memutuskan, bahwa soal penjumpahan saksi adalah bukan hal mengenai tjara melakukan perbuatan, in casu pendengaran saksi oleh hakim. Kalau dilihat sepintas lalu, memang dapat dikatakan, bahwa penjumpahan saksi adalah mengenai tjara pendengaran saksi itu. Akan tetapi, kalau di­pikirkan bahwa penjumpahan saksi itu berakibat penting, jaitu bahwa dengan adanja sumpah, keterangan2 saksi dapat dipakai sebagai bukti jang sah dan jang amat lebih kuat daripada keterangan saksi diluar sumpah, maka dapat dimengerti, bahw a sudah tetaplah putusan ,.Hoge R aad” dinegeri B elanda tersebut,

Ada hal lagi jang harus ditindjau dari pasal 18 A. B., jnitu soal tempat, dimana suatu perbuatan hukum harus dianggap dilakukan. Apakah jang dimaksudkan dengan tempat itu ?

Kalau dua orang Indonesia, jang satu di Djakarta, jang lain ■di Singapura, berbitjara satu sama lain dengan tilpun. dalam pembitjaraan mana timbul suatu persetudjuan antara mereka, jang menurut hukum dapat diadakan setjara lisan, tempat manakah jang dianggap sebagai tempat perbuatan hukum di­lakukan, Singapura atau Djakarta. Pertanjaan seperti ini timbul djuga dalam hal orang di Djakarta menulis surat kepada orang lain di Singapura.

Dapat dipersoalkan, apakah jang disebut tempat melakukan perbuatan hukum itu ialah tempat orang menggerakan badan sebagai permulaan perbuatan hukum ataukah tempat dimana

96

akibat perbuatan Imkum tertjipla. Djuga dapat dipersoalkan, apakah mesti lianja ada satu tempat sadja, iang dapat ditentukan sebagai tempat melakukan perbuatan ataukah dimungkinkan ada lebih dari satu tempat itu.

Ini semua pertanjaan2 jang tidak dapat didjawab setjara integral, jang meliputi semua peristiwa jang mungkin akan terdjadi. melainkan harus ditindjau satu persatu. Dan djawaban- nja tergantung antara lain dari sifat, maksud dan tudjuan dari perhubungan hukum jang bersangkutan.

Sering dikatakan, bahwa suatu persetudjuan adalah terdjadi pada waktu dan tempat pengabulan dari suatu tawaran diterima oleh jang menawarkan.

Ajal 2 dari pasal IS A . B. menentukan, bahwa dalam melak­sanakan pasal 18 ajat 1 A. B. selalu harus diperhatikan per­bedaan, jajig oleh undang-undang diadakan antara orang Eropah dan orang Indonesia asli. A jat ini hanja merupakan suatu peri­ngatan kepada para hakim dan para penguasa dalam badan2 pemerintahan, bahwa perihal orang2 Indonesia asli ada berlaku hukum adat jang tidak termuat dalam undang-undang dan jang ber-Iain2 dipelbagai daerah, mungkin sekali djuga mengenai tjara melakukan perbualan hiiklUll. Solciranfa peringatan sema- tjam ini tidak begitu perlu, oleh karena A. B. sendiri dalam pasal I I sudah menekankan tetap berlakunja hukum adat itu bagi orang2 Indonesia.

Pasal 19 A. B. djuga mengatakan hal sesuatu tentang tjara dari suatu golongan perbuatan hukum, akan tetapi tidak ber­hubungan dengan soal hukum perdata internasional. Dalam pasal tersebut dikatakan, bahwa akta otentik (resmi) jang dibikin dimuka seorang pegaw'ai Eropah, perihal tjara membi- kinnja, hanja tunduk kepada peraturan jang diadakan oleh pemerintah Belanda. Pasal ini dianggap perlu berhubung dengan kenjataan, bahw a pada zaman Belanda ada beberapa daerah swapradja jang mempunjai peraturan2 jang tidak ditetapkan

97

oleh pemerintah Belanda. U n tuk mendjamin, bahw a akta2 otentik jang dibikin dimuka pegawai Belanda penuh ber­laku djuga bagi daerah- swapradja itu, maka ditekankan bahw a perihal tjara membikin akta2 itu tidak perlu diindahkan peraturan2 jang mungkin diadakan oleh pemerintah swapradja dan jang menjimpang dari peraturan2 pemerintah Belanda.

Pada waktu sekarang, oleh karena kepala swapradja hanja merupakan kepala daerah belaka, pasal ini tidak ada perlunja lagi.

Pada tahun 1909 beberapa guru-besar di Leiden (negeri

Belanda), antara lain Mr. Van VoIIenhoven dan Mr. Carpentier

Alting, mengumumkan 24 buah rantjangan untuk mengubah

pelbagai undang-undang bagi Indonesia, antara lain djuga A.B.

Tentang pasal2 16, 17 dan 18 A. B. disusulkan, supaja diadakan

pasal baru, jaitu pasal 18a jang mengatakan, bahwa orang dapat

menjimpang dari ketentuan tiga pasal tersebut, berdasar atas

suatu pendapat internasional jang sudah lazim diturut oleh

chalajak ramai.

Oleh para pengusul dichawatirkan, bahw a dalam melaksana­kan pasal2 tersebut orang barangkali akan bertindak kaku, jaitu melulu melihat pada kata2 jang dipakai sadja, dengan ada kemungkinan besar, bahwa pelaksanaan pasal2 itu menghasilkan hal2 jang tidak memuaskan, oleh karena bertentangan dengan rasa keadilan pada umumnja didunia internasional dalam pergaulan dengan negara2 lain. M aka diusulkan, supaja dibuka suatu pintu, agar berhubung dengan rasa keadilan itu, orang dapat menjimpang dari ketentuan pasal2 tersebut.

Kechawatiran ini dalam praktek ternjata sudah dapat dihin­

darkan, oleh karena orang praktis sudah dapat menjimpang

dengan alasan2 berdasar atas ketertiban umum dan pelandjutan

keadaan hukum, jang diatas telah dikupas seperlunja.

98

B A G IA N XII"IaI perkawinan

Penjelenggaraan perkawinan.

Perkawinan antara clua orang Indonesia diluar-negeri menurut pasal 18 A. B. clapat diselenggarakan menurut tjara jang lazim dipakai ditempai. Sebaliknja perkawinan antara dua orang asing di Djakarta dapat pula menurut tjara jang lazim dianut di Djakarta. M aka menurut pasal 18 A. B. orang2 asing di Djakarla berhak pula untuk menjelenggarakan perkawinan me­nurut tjara dari hukum jang mengatur hal perkawinan antara mereka, jaitu hukum nasional dari negaranja.

Penjelenggaraan perkawinan berhubungan erat dengan per­aturan tentang pentjalatan djiwa („Burgerlijke Stand”) perihal perkawinan. Di Indonesia pentjatatan djiwa perihal perkawinan teratur bagi orang- Eropah dalam Staatsblad 1849 —25 pasal 54 — 65 bagi orang2 Tionghoa dalam Staatshlad 1917 — 150

juneto staatsblad 1919 — 81 pasal 67 — 71, bagi perkawinan ..tjampuran (,,gemengde huwelijken”), jaitu antara dua orang jang masing2 takluk pada peraturan hukum tersendiri, dalam Staatsblad 1904 — 279 seluruhnja, bagi orang2 Indonesia jang beragama Keristcn di Djawa, Minahasa dan Ambon dalam

Staatsblad 1935 — 75 juneto Staatsblad 1936 — 607 p asa /48 — 58.

Bagi orang2 jang beragama Islam ada peraturan pemasukan per­kawinan didalam suatu daftar („register”) seperti halnja dengan „Burgerlijke S ta n d ”, tetapi tidak dinamakan demikian. Peraturan ini bagi D ja w a dan M adura termuat dalam Staatsblad 1929 —

348 („Huwelijks-ordonnantie Java en Madura ) dan bagi luar D jaw a dan M adura dalam Staatsblad 1932-482 („Huwelijks- ordonnantie Buitengewesten”). A da lagi „Vorstenlandsche Huwe- lijksordonnantie” dalam Staatsblad 1935 — 98 juneto Staatsblad 1941 - 520, jang berlaku bagi daerah Jogjakarta dan Surakarta, tetapi sekiranja ini tidak berlaku lagi, oleh karena sekarang hal

99

ketatanegaraan didua daerah tersebut sudah teratur seperti di-Iain2 daerah di Djawa. M enurut peraturan2 tersebut per­kawinan antara orang2 jang beragama Islam harus dilakukan dibawah pengawasan seorang pendjabat jang harus memasukkan perkaw'inan itu dalam suatu daftar (,,register ).

Berhubung dengan adanja ber-matjam2 aturan untuk pel­bagai golongan penduduk di Indonesia tersebut diatas, m aka bagi orang2 asing jang akan kawin di Indonesia, tjara menje- lenggarakan perkawinan itu tergantung dari golongan mana mereka masuk.

Perihal sjarat2 untuk berkawin, oleh karena mengenai kedu­dukan dan kekuasaan hukum, jaitu in casu kekuasaan un tuk berkawin, menurut pasal 16 A. B. juncto pasal 5 A. B. harus berlaku hukum nasional dari orang2 asing jang akan berkaw'in di Indonesia sini.

Djustru oleh karena di Indonesia ada peraturan2 tersendiri bagi pelbagai golongan penduduk tersebut diatas, maka pelak­sanaan pasal 16 A. B. itu tidak menimbulkan kesulitan.

Lain halnja di-negara2 jang dalam hukum perdalanja hanja mengenal satu sistim perkawinan, jaitu perkawinan monogam jang tidak memperbolehkan orang beristeri dua, seperti dinegeri Amerika Serikat, Inggeris, Belanda, Perantjis dan lain2. D ine­geri tersebut dianggap sebagai tuntutan dari ketertiban umum- ” ja, bahwa dalam negeri2 itu hanja dapat diselenggarakan perkawinan monogam, artinja kalau bakalsuami sudah beristeri, perkawinan tidak dapat diselenggarakan. D an kalau perkawinan ke- 2 ini toh diteruskan, maka perkawinan itu dapat d ibata l­kan oleh hakim.

Kedudukan suami-isteri selama perkawinan.

Pun. dalam hal ini menurut pasal 16 A. B. jo pasal 5 A. B. berlaku hukum nasional dari suami-isteri. B agaim anakah hal-

100

nja, apabila mereka masing2 tetap berlainan agama atau ber­lainan kewarganegaraan ?

Tentang Iial ini pasal 2 Jari perdjandjian internasional antara beberapa negara tentang hukum perbendaan dalam perkawinan (..huwelijksgoederenrecht”), jang ditandatangani pada tanggal 1'7

Djuli 1505 (tidak berlaku bagi Indonesia) menetapkan, bahwa, djika tidak ada perdjandjian perkawinan, maka akibat2 perkawin­an mengenai harla-benda suami-isteri, baik barang bergerak mau­pun barang (ak bergerak, takluk pada hukum nasional dari suami

pacla u>akiu perkawinan diselenggarakan.

Barangkali prinsip ini dapat dianut di Indonesia djuga untuk segala hal mengenai kedudukan suami-isteri dalam perkawinan, berhubung pula dengan pasal 2 Peraturan Perkawinan Ijampur- an (Staatsblad 1898 !—• 158), jang menentukan, bahwa seorang perempuan jang melakukan perkawinan tjampuran ( = perka­winan dengan seorang laki2 jang tunduk pada hukum lain dari pada siperempuan), mengikuti, selama berlangsungnja perka­winan. kedudukan suaminja, baik dilapangan hukum publik maupun dilapangan hukum perdata.

Perlu sekiranja diperingatkan adanja perbedaan besar perihal kedudukan isteri selama perkawinan antara hukum adat dan hukum ,.barat” ( = jang berlaku unluf< orang EropaJi dan Tiong­

hoa ), jaitu :ke-1. Menurut pasal 108 B. W . isteri, untuk melakukan suatu

perbuatan hukum,harus dibantu oleh suaminja atau men­

dapat izin dari suami dan menurut pasal 1 10 B. W . isteri

tidak boleh menghadap dimuka hakim dengan tidak di­

bantu oleh suami. Menurut hukum adat dua hal ini,

bantuan dan izin suami, sama sekali tidak perlu.

ke-2 Menurut pasal 119 B .W . barang2 milik suami-isteri ter­

gabung mendjadi satu dibawah pengurusan suami, ketjuali

ada perdjandjian . perkawinan antara mereka jang menga­

101

kibatkan barang2 milik masing2 tetap terpisali dan cliurus

oleh masing2. Hukum adat pada umumnja tidak mengenal

perdjandjian perkawinan seperti ini dan barang2 milik

suami dan isteri masing2 tetap terpisali dan berada dibawah

pengurusan mereka masing2.

Dalam hal suami-isteri adalah orang2 asing dari negeri2

barat, misalnja orang2 Perantjis atau Inggeris, jang berada di

Indonesia, tidak ada kesulitan, jaitu bagi mereka tetap berlaku

hukum nasional mereka menurut pasal 16 A. B. jo pasal 5

' A. B., dan di Indonesia bagi orang2 Eropah tetap berlaku

„Burgerlijk Wetboek” jang dalam hal itu sama dengan hukum

nasional mereka. Lain halnja, kalau suami-isteri adalah orang2

Indonesia dan berada di Perantjis. Menurut hukum perdata

internasional jang berlaku disana, hukum adat Indonesia harus

dianut, akan tetapi mungkin sekali oleh hakim dan penguasa

lain disana peraturan hukum dinegeri Perantjis jang sama

den gan pasal 108 dan pasal 110 B. W . tadi, dianggap masuk

golongan ketertiban umum, sehingga jang dianut bukan hukum

adat Indonesia, melainkan hukum perdata Perantjis.

Pemetjahan perkawinan.

Hukum perihal ini, sekadar mengenai hak untuk minta tjerai

atau keleluasaan suami menurut hukum Islam untuk memberi

talak Icepada islerinja, adalah hukum perihal kekuasaan hukum,

maka menurut pasal 16 A. B. jo pasal 5 A. B. berlakulah lagi

hukum nasional dari suami-isteri. Akan tetapi, misalnja di­

negeri Belanda, menurut Mr. van Brakel dalam bukunja ter­

sebut diatas halaman 154, para hakim disana menganggap

peraturan hukum perdata Belanda perihal pemetjahan perka­

winan ini bersifat ketertiban umum, maka dalam hal orang2

suami-isteri asing beragama Islam jang berada disana, dianggap

berlakulah peraturan B. W . Belanda mengenai alasan2 jang

hanja dapat dipakai untuk meminta pertjeraian, dan mengenai

102

prinsip, bahwa pemetjahan perkawinan hanja dapat dilakukan

dengan putusan hakim, maka dengan ini tidak diakuilah ke­

mungkinan seorang suami memberi talak kepada isteri, untuk

mana tidak perlu ada sualu putusan hakim, melainkan hanja

diperlukan suatu pemberitahuan kepada seorang penguasa.

Dalam praktek perbedaan hukum antara pelbagai negara

perihal pemetjahan perkawinan ini dapat menimbulkan banjak

kesulitan. Malahan ada suatu negara, jaitu negara Itali, jang

hukumnja sama sekali tidak memperbolehkan suatu pemetjahan

perkawinan.

Suatu tjontoh, jang saja ambil dari buku Martin W olff ter­

sebut diatas halaman 579 : Suami-isteri dari bangsa Itali ber

domisili di Inggeris dan disana mendapat pertjeraian oleh hakim

Inggeris. Bekas suami memindahkan domisilinja ke Itali dan

disananja ingin berkawin lagi dengan seorang perempuan lain.

Hukum Itali tidak memperbolehkannja. oleh karena pertjeraian

jang dilakukan oleh hakim Inggeris, tidak dianggap sah, se a^

mengenai warganegara Itali. Pun djika ia pergi lagi keneg

Inggeris, ia disana tidak dapat berkawin lagi, oleh karena menu

rut hukum Inggeris jang berlaku hukum domisili, in casu hu 'um

Itali. Dinegeri lain seperti di Perantjis, pun ia tidak dap

kawin lagi, oleh karena menurut hukum Perantjis berlaku a

hukum nasional dari seorang itu. djadi hukum Itali djuga. Baru

kalau ia berdomisili lagi di Inggeris. ia dapat ber'av\in ag‘.

tetapi pengertian domisili di Inggeris bersifat istime\\ p

pernah dikatakan diatas. dengan adanja „domici i o o ‘g'

dan „domicili of choice”, jang menjulitkan hal pemindahan do­

misili ke Inggeris.

Menurut praktek dinegeri Belanda orang2 asing tidak dapat

mendapat pertjeraian perkawinan dari ha im, apa i a tia

salah suatu dari 4 alasan, jang ditetapkan dalam pasal 264

B. W . Belanda, meskipun hukum n a s io n a l mereka meng.z.nkan

pertjeraian dengan alasan lain dan sebali nja orang asing

103

sudah dapat mendapat pertjeraian, apabila salah satu dari 4

alasan tersebut ada, meskipun menurut hukum nasional me­

reka pertjeraian dengan alasan itu tidak diperbolehkan. Salah

suatu dari 4 alasan itu ialah berzinah dengan orang ke-5. Di-

negeri Belgi alasan ini diperbatasi, jaitu hanja dapat diperguna­

kan, apabila perzinahan itu dilakukan dalam rumah pcndiaman

suami-isteri, djadi hanja kalau setjara menjolok mala. Kalau

ada dua orang suami-isteri Belgi jang berada dinegeri Belanda

akan bertjerai, oleh karena salah suatu pihak berzinah didalam

rumah pendiaman orang ketiga, maka hakim Belanda akan

' memperbolehkan pertjeraian. Akan tetapi dinegeri Belgi per­

tjeraian ini dianggap tidak sah dan perkawinan dianggap masih

terus berlangsung. Kesulitan akan terasa betul, apabila kemudian

salah suatu pihak berkawin lagi. Perkawinan jang ke-2 ini

dinegeri Belgi dianggap tidak sah, demikian djuga anak2 jang

lahir dari perkawinan itu.

Perdjandjian internasional antara beberapa negara tentang

pertjeraian perkawinan jang ditandatangani di Den Haag pada

tanggal 12 D juli 1902, antara lain djuga oleh Nederland dan

Belgi (tidak berlaku bagi Indonesia) mengambil sikap tengah2

dengan menentukan dalam pasal 2, bahwa perljeraian hanja

dapat diperbolehkan, apabila diperbolehkan, baik menurut hu­

kum nasional dari suami-isteri, maupun menurut hukum dari

negaranja hakim jang akan mengambil putusan. Dalam hal

perbedaan antara dua hukum itu perihal alasan2 jang mem­

perbolehkan pertjeraian, harus ada dua alasan, satu jang diper­

bolehkan oleh hukum nasional suami-isteri dan ke-2 jang di­

perbolehkan oleh hukum negara hakim.

Dalam tjontoh tersebut diatas, pertjeraian hanja dapat dilak­

sanakan, apabila selain dari pada perzinahan didalam rumah

pendiaman orang ketiga itu, masih ada alasan lain, jang menu­

rut hukum Belgi diakui dan dinegeri Belanda tidak, jaitu kemau-

an kedua belah pihak untuk bertjerai.

104

BAG IAN XII

Kedudukan anak

Kedudukan seorang sebagai anak seorang lain ditetapkan oleh

peraturan hukum kekeluargaan mengenai sjarat2 untuk menen­

tukan, apiikah seorang adalah emak sah. Peraturan2 ini tidak

selalu sama dalam pelbagai negara. Bagi orang2 asing jang

berada dinegeri Indonesia menurut pasal 16 A. B. adalah ber­

laku hukum nasional mereka. Dilain negara, misalnja dinegeri

Inggeris. berlaku hukum dari negara, dimana berdomisili orang2

jang berkepentingan.

Seperti dalam hal perkawinan, di Indonesia tentang hal ini

tidak akan ada kesulitan, oleh karena bagi orang Eropah, orang

asing lain jang beragama Keristen dan orang asing jang beraga­

ma Islam masing2 ada peraturan tersendiri di Indonesia, jang'

sudah sesuai dengan hukum nasional atau hukum dari domisili

mereka, maka tidak perlu menjimpang dari ketentuan pasal 16

A. B. berdasar atas ketertiban umum.

Sekiranja dapat dikatakan, bahwa seorang adalah anak sah

dari orang lain, apabila lahir dari perkawinan sah orang lain

itu, baik lahir pada waktu ajahnja masih hidup, maupun lahir

sesudah ajahnja meninggal dunia.

Disamping ini hukum Eropah mengenal djuga pengakuan

anak jang lahir diluar perkawinan (,,erkenning van natuurlijke

kinderen ) dan pengesahan anak sematjam itu (..wettiging ).

Pengakuan anak oleh ajah menurut pasal 287 B. YV. berdasar

atas kesukarelaan dari pihak ajah, sebab pasal tersebut mela­

rang pemeriksaan resmi dari soal apakah seorang adalah betul

ajah seorang lain, ketjuali apabila jang dituntut sebagai ajah

itu, melakukan kedjahatan2 tersebut dalam pasal 285 — 288,

294 atau 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lagi

apabila waktu melakukan kedjahatan itu adalah tjotjok dengan

waktu hamil ibu seorang anak itu. Pasal2 tersebut mengenai ke­

djahatan melanggar kesusilaan seperti perkosaan untuk berse-

105

tubuh („verkrachting”) atau bersetubuh dengan seorang perem-

puan jang umurnja kurang dari 15 tahun dan lain-.

Pasal 541 B. W . Belanda, jang sama bunjinja dengan pasal

287 B .W . Indonesia, oleh para hakim dinegeri Belanda diang­

gap sebagai bersifat ketertiban umum, maka oleh mereka tidak

diperbolehkan pemaksaan seorang asing akan mengakui seorang

lain sebagai anaknja, meskipun hukum nasionalnja mengenal

pemaksaan ini.

Pengakuan anak jang lahir diluar perkawinan dan pengesahan

anak ini tidak dikenal oleh hukum adat jang tentang hal ini

sesuai dengan hukum Islam. Dapat di-ragu‘~-kan, apakah dine­

geri Belanda seorang Indonesia Islam oleh para hakim disana

diperbolehkan melakukan pengakuan anak jang lahir diluar per­

kawinan atau mengusahakan pengesahan anak.

Untuk menentukan hukum mana berlaku bagi soal sah atau

tidaknja seorang anak, perlu diketahui, waktu mana harus

diambil sebagai dasar, waktu lahirnja sianak itu atau waktu

lain misalnja waktu ibunja mulai hamil. Pengambilan waktu

lahir sebagai dasar adalah lebih praktis, oleh karena mudah

ditetapkan setjara terang, sedang waktu mulai hamil siibu

adalah hal jang tidak mudah setjara tepat dapat ditetapkan.

Meskipun demikian, pendirian jang belakangan ini, menurut

Martin W olff dalam bukunja halaman 581, dianut oleh para

hakim dinegeri Denmark. Memang kalau dilihat dari sudut

prinsipil, maka pendirian hakim2 di Denmark dapat dipertahan­

kan. Kalau dilihat dari sudut kepastian hukum, maka pendirian

jang lain adalah lebih memuaskan.

Perbedaan pendirian ini dapat berakibat setjara njata, apabila

antara dua waktu, jaitu waktu mulai hamil dan waktu melahir­

kan anak, ajah dan/atau ibu mengubah kewarganegaraannja

atau memindahkan domisilinja kenegeri asing. Dalam hal ini

harus terang pendirian mana jang dianut oleh jang berkuasa.

106

untuk menetapkan hukum mana jang harus diperhatikan guna

menentukan' sah atau tidaknja seorang anak itu.

Pendirian jang memilih waktu lahirnja anak sebagai dasar,

menganggap adanja suatu keketjualian, jaitu apabila ajah me­

ninggal dunia sebelum anak lahir. Dalam hal ini diambil sebagai

dasar ialali waktu meninggalnja siajah. Mungkin sekali sesudah

ajah meninggal dunia, ibu mendapat kewarganegaraan lain

atau memindahkan tempat kediaman kenegeri lain.

Lain daripada ini. ada dua matjam ukuran lagi untuk me­

nentukan hukum mana jang harus berlaku, jaitu hukum nasional

(domisili) siajah atau hukum nasional (domisili) sianak. Ini mi-

salnja harus dipilih, apabila ajah meninggal dunia sebelum

anak lahir dan diantara dua waktu itu sidjanda mendapat ke­

warganegaraan lain atau memindahkan domisilinja kelain negeri.

Tentang hal ini djuga ada dua pendirian. Mereka jang me­

milih hukum nasional (domisili) sianak, mendasarkan pendirian-

nja atas pertimbangan, bahwa hal sah atau tidaknja seorang

anak adalah melulu kepentingan sianak belaka. Pendirian jang

memilih hukum nas/onal (domisili) siajah, berdasar atas per

limbangan, bahwa dengan atianja seorang anak, kedudukan

hukum siajahpun berubah, oleh karena ia mendapat beban ma

tjam2 menurut hukum, antara lain untuk memelihara anak sam­

pai sianak dewasa. Djadi soal sah atau tidaknja seorang ana

adalah penting djuga bagi siajah.

Kalau dari seorang A sudah ditetapkan, bahwa ia adalah

anak sah dari seorang B , maka d a ta n g la h giliran untuk menin-

djau perhubungan hukum kekeluargaan antara ajah dan anak.

Hukum kekeluargaan ini menentukan, bahwa seorang anak,

selama belum dewasa, berada dibawah kekuasaan ajah. Ke­

kuasaan ini mengenai orang dan harta-benda sianak. Dan

djuga kekuasaan ajah ini m e n g a n d u n g kewadjiban untuk men­

107

didik sianak, supaja mendjadi anggota masjarakat jang berguna

dan kewadjiban pula untuk mengurus harla-benda sianak se-

baik2-nja. Kekuasaan ajah mengandung djuga bak- antara lain

hak atas buah penghasilan dari harta-benda sianak. Ini semua

diatur dalam hukum perdata dan menurut pasal 16 A. B. jo

pasal 3 A. B. bagi orang2 asing jang berada dinegeri Indonesia

berlakulah hukum nasional dari merekii.

Kinipun timbul kesulitan, apabila kewarganegaraan atau

domisili siajah berlainan daripada kewarganegaraan atau domi­

sili sianak. Hukum manakah jang berlaku, hukum nasional atau

domisili siajah atau hukum nasional atau domisili sianak.

Kekuasaan ajah berhenti pada waktu sianak mendjadi dewasa»

jaitu mentjapai suatu umur tertentu atau berkawin. Umur de­

wasa ini menurut hukum adat di Indonesia tidak tertentu, me­

lainkan berada diantara 15 dan 18 tahun menurut hukum Sw’is

20 tahun, menurut B. W . dan hukum Belanda, Perantjis. Ingge-

ris dan lain2 21 tahun, menurut hukum Hungaria 24 tahun,

menurut hukum Argentina 23 tahun. Hukum Belanda, Perantjis

dan Swis menentukan seorang dewasa, apabila sudah kaw’in ;

menurut hukum Inggeris perkawinan tidak mengakibatkan orang

mendjadi dewasa, sedang hukum adat antara lain di Djawa

Tengah rupa2-nja menganggap seorang jang kawin, baru penuh

dewasa, apabila tidak turut lagi serumah dengan orang tua.

Dengan adanja matjam2 perbedaan ini, adalah penting untuk

memilih, hukum mana jang harus dianggap berlaku bagi perhu­

bungan hukum kekeluargaan antara ajah dan anak, hukum na­

sional atau domisili siajah atau hukum nasional atau domisili

sianak.

Persoalan2 seperti jang diuraikan diatas, diketemukan djuga

dalam hal sianak tidak berada dibawah kekuasaan ajah melain­

kan dibawah perwalian („voogdij”) atau dalam hal seorang

108

jang sudah dewasa, berhubung dengan beberapa hal, ditempat­

kan dibawah pengawasan seorang lain (..curateele").

Mirip dengan kedudukan anak sah adalah kedudukan anak

angkat. Jang tidak mengenal anak angkat ialah hukum Islam

dan hukum Belanda, sedang jang mengenal ialah hukum adat

dibeberapa daerah di Indonesia, hukum Tionghoa, hukum dari

pelbagai negara Eropah, seperti Inggeris, Itali. Sepanjol, Swis,

Swedia. Norwegia. Djerman. Austria. Perantjis dan lain2.

Oleh karena hal pengangkatan anak („adoptie’ ) ini mengenai

kedudukan hukum seorang, maka berlakulah djuga pasal 16

A. B. jo pasal 5 A. B., dan berlakulah hukum nasional (domisili)

orang- jang berkepentingan. Kinipun. apabila orang jang meng­

ambil anak dan orang diangkat sebagai anak, adalah berlainan

kewarganegaraannja atau domisilinja. harus dipilih antara hu­

kum nasional (domisili) masing2 pihak.

Menurut Martin VVolff dai am bukunja halaman 399 —- 400,

di Djerman. Swis. Austria, Poland ia dan Denmark diturut

hukum nasional (domisili) dari orang jang mengambil anak,

di Perantjis kebanjakan orang menghendaki ber-sama2 berlaku-

nja dua matjam hukum dari kedua belah pihak, telapi tidak

diterangkan tjara menggabungkan ini. D i Inggeris adopsi dite­

tapkan oleh hakim Inggeris bagi orang2 jang berdiam dinegeri

Inggeris, tentang orang2 jang diambiTanak tidak perduli, apakah

mereka itu adalah warganegara Inggeris atau tidak, sedang jang

berlaku ialah hukum Inggeris. Penetapan adopsi oleh penguasa

asing tidak diakui oleh hakim Inggeris, apabila menetapkannja

itu masuk kekuasaan hakim Inggeris. Kalau tidak, penetapan

adopsi dari hakim atau penguasa asing diakui sah oleh hakim

Inggeris.

109

BA G IAN XIII

Perbendaan

Hukum perdata internasional perihal perbendaan memperli­

hatkan dua matjam perbedaan, jaitu :

ke-1 perbedaan antara barang lak bergerak dan barang bergerak.

ke-2 perbedaan antara hak2 jang setjara mullak, absolut dan

langsung melekat pada suatu barang („zakelijke rechten ).

jaitu berlaku terhadap segenap orang dan hak2 jang me­

lekat pada suatu barang setjara relatif dan tidak langsung

jaitu hanja berlaku terhadap orang2 tertentu dan beradanja

adalah melalui suatu perdjandjian antara dua orang (,,per-

soonlijke rechten”). Hak2 relatif ini sebagian akan ditindjau

dalam bagian X IV jang akan datang.

Penindjauan hal perbendaan sematjam ini adalah tidak sesuai

sepenuhnja dengan hukum adat Indonesia pada umumnja. Per­

batasan antara barang tak bergerak dan barang bergeraV. tidak

sama, misalnja. basil tanaman, selama masih melekat pada po-

on, oleh hukum barat dianggap sebagai barang tak bergerak

an oleh hukum adat sebagai barang bergerak. Hukum adat

pada hakekatnja tidak mengenal perbedaan dalam hal hak ter-

a ap barang2, antara jang mutlak dan langsung disatu pihak

an jang relatif dan tidak langsung dilain pihak.

Dengan selalu mengingat keadaan hukum adat Indonesia

ini, maka sekiranja tiada keberatan untuk mengikuti dunia ilmu

pengetahuan hukum barat dalam menindjau soal2 hukum per­

ata internasional setjara mengadakan dua matjam perbedaan tersebut diatas.

Seperti diatas telah pernah disinggung, maka dalam hal ini

lanja ada satu peraturan penundjukan jang termuat dalam

undang-undang di Indonesia, jaitu pasal 17 A. B., jang mengata-

an, bahwa perihal mengenai barang2 tak bergerak berlakulah

hukum negara atau tempat, dimana terletak barang2 itu.

110

Kini sudah mulai nampak perbedaan ke-1, jaitu antara barang

tak bergerak dan barang bergerak.

Alasan untuk mengadakan peraturan pasal 17 A. B. sekiranja

mudah clapat diduga. Barang jang terutama tak bergerak ialah

tanah dan lain- barang tak bergerak seperti bangunan- dan

pohon- mendapat sifat tak bergerak dari melekatnja pada tanah.

Sebagai diketahui, lazimnja dianggap sebagai anasir2 terpen­

ting dari adanja suatu negara ialah, ke-1 ada daerah („territoir”)

jang pada dasarnja berupa tanah, ke-2 orang2 penduduk jang

merupakan suatu masjarakat tertentu dan ke-5 ada pemerintah

jang memegang kekuasaan. Mengingat pentingnja tanah sebagai

anasir dari suatu negara dan mengingat pula, bahwa tanah

adalah barang jang bersifat tetap, tidak mudah berubah, maka

sudah selajaknja timbul suatu pikiran jang menghendaki, supaja

hukum jang mengatur hal sesuatu mengenai tanah bersifat

tetap djuga dan diserahkan kepada penguasa nasional untuk

mengaturnja. Maka dari itu mudah dapat dimengerti, bahwa

sebagai hakekat dinjatakan suatu pentakiukan barang2 tak ber­

gerak pada hukum dari negara atau tempat, dimana terletak

barang2 itu.

Akan tetapi adalah mendjadi soal, pengertian „mengenai

barang2 tak bergerak”. Apakah ini berarti, bahwa semua per­

hubungan hukum, dengan tiada keketjualian, jang ada hubungan

dengan tanah dan barang2 tak bergerak Iainnja, harus tunduk

pada hukum ditempat ? Ataukah ada batas dan kalau ada

dimana letak batas itu ?

Seringkah sajap suatu peraturan hukum meluas sampai men­

ju m p a i bentrokan dengan peraturan hukum lain. Kinipun

demikian dan pasal peraturan hukum jang mendjadi sebab ben­

trokan, djustru berada amat dekat pada pasal 17 A. B., jaitu

pasal 16 A . B.

Pasal 16^A. B. ini, jang menundjuk kepada hukum nasional

dari orang2 jang berkepentingan, meliputi antara lain ke-1

111

hukum harta-benda perkawinan dan ke-2 liukuni_warisan. Dua

Celornpokan hukum ini seringkali meliputi djuga kekuasaan2

hukum terhadap barang tak bergerak. 1 inibul pertanjaan, apa­

bila bentrokan ini terdjadi. jaitu apabila suami-isteri atau orang

jang meninggalkan barang warisan adalah orang asing, hukum

manakah jang berlaku ? Hukum nasional orang- itu atau hukum

negara, ditempai mana terletak barang- tak bergerak ?

Tjontoh dari hal hukum harta perkawinan : Suami-isteri

Indonesia asli tidak memerlukan membikin perdjandjian per­

kawinan tentang harta-benda untuk memisahkan harta-benda

masing2. Sisuami dinegeri Perantjis membeli suatu rumah.

Menurut hukum Perantjis, kalau tiada perdjandjian perkawinan,

harta-benda suami dan isteri tergabung mendjadi satu milik

orang dua, termasuk djuga rumah di Perantjis itu, sedang me­

nurut hukum adat Indonesia rumah itu hanja milik suami sadja.

Tjontoh dari hal hukum warisan : Seorang Indonesia asli

dinegeri Perantjis membeli rumah, kemudian meninggal dunia.

Hak para ahli-waris atas rumah itu menurut hukum mana ?

Hukum Perantjis atau hukum adat Indonesia perihal warisan?

Mr. Van Brakel menurut bukunja, halaman 16S 170, ber­

pendapat, bahwa pasal 7 A. B. Belanda (sama dengan pasal

17 A. B. Indonesia) hanja berlaku untuk ,,het eigenlijke zaken-

recht (= hukum harta-benda jang sebenarnja) dan tidak ber­

laku untuk hukum harta-benda perkawinan (..huwelijksgoederen-

recht ), hukum warisan (,,erfrecht ), hukum perdjandjian perdata

(..verbintenissenrecht”).

Alasan Mr. Van Brakel berdasar atas pertimbangan, jang

menurut Mr. Van Brakel menjebabkan adanja pasal 7 A. B.

Belanda itu, jaitu, bahwa sifat tetap dari barang^ tak bergerak

menghendaki, bahwa hak2 seseorang diatas barang2 itu tetap

djuga dalam peraturannja perihal mulai Iahirnja, isi dan Ienjap-

nja hak itu. Djustru oleh karena hak2 itu bersifat mutlak, jaitu

112

berlaku bagi tiap2 orang ke-5, sebaiknja bagi umum ada kepas­

tian tcnlang peraturan hukum apa jang berlaku tentang lahir,

isi dan Ienjapnja hak2 itu. Maka dianggap tidak sesuai dengan

kepastian hukum ini, apabila peraturan hukum jang berlaku

akan berubah tiap- kali apabila barang tak bergerak itu djatuh

dilangan orang- jang hukum nasionalnja adalah lain daripada

hukum nasional pemilik jang dulu.

Oleh karena alasan untuk mengadakan pasal 7 A. B. Be­

landa adalah mengenai langsung hal lahir, isi dan pelenjapan

hak- atas harta-benda, maka berlakunja djuga terbatas pada

itu sadja dan terhenti, dimana suatu peraturan hukum tidak

langsung mengenai soal2 tersebut.

Inilah alasan Mr. Van Brakel untuk mengutarakan suatu

perbatasan umum bagi berlakunja pasal 7 A. B. Belanda.

Mr. Mulder dalam bukunja, halaman 155 — 154, berpendapat,

bahwa tidak mungkin orang mengadakan perbatasan umum,

melainkan tiap- peristiwa jang bersangkutan dengan bentrokan

berlakunja pasal 6 dan pasal 7 A. B. Beianda itu harus ditin-

djau satu persatu tentang prioritet berlakunja salah satu dari

dua pasal tersebut dan dalam hal ini harus diperlihatkan semua

hal- jang dapat mempengaruhi tertjiptanja suatu kesimpulan

jang boleh dianggap tepat.

Menurut hemat saja Mr. Mulder tentang hal ini adalah lebih

bidjaksana daripada Mr. Van Brakel, maka dari itu dapat saja ikuti. *

Djustru oleh karena hukum perdata internasional pada waktu

sekarang masih berada dalam tingkat me-raba2 dan selalu men-

tjari djalan jang belum sadja diketemukan untuk mentjapai suatu

penjelesaian dalam hal bentrokan antara pelbagai hukum nasio­

nal pada pergaulan hidup internasional, maka sekiranja adalah

terlalu berani untuk sekarang sudah menentukan suatu perba­

tasan umum diantara berlakunja dua matjam kelompokan hukum

tadi.

113

D an njatanja memang dinegeri Belandapun belum ada kebu­

latan pendapat tentang hal ini dalam dunia ilmu pengetahuan

hukum dan dalam jurisprudensi.

Kembali kepada dua tjontoh tersebut dialas.

Kalau dalam hal ini pasal 17 A. B. lebih diutamakan dari­

pada pasal 16 A. B., jaitu mendapat prioritet, maka mungkin

sekali kesatuan dalam hukum harta-benda perkawinan dan

dalam hukum warisan akan di-petjah2 sedemikian rupa, bahwa

untuk barang tak bergerak dianut hukum lain daripada untuk

barang bergerak. Ini dapat dirasakan betul, apabila dalam hal

hukum harta-benda perkawinan suami-isteri dua2nja adalah

berbangsa asing jang sama, maka alam pikiran mereka sama

sekali tidak pernah meliputi kemungkinan penjelesaian perhu­

bungan mereka dalam perkawinan mengenai harta-benda setjara

jang berlaku dalam suatu negara, dimana kebetulan mereka me­

miliki sebidang tanah. Sedang oleh orang ketiga mungkin in

concreto tidak diperdulikan, apakah harus diturut hukum nasio­

nal suami-isteri atau bukum dari negara, dimana letak tanah itu.

Kesatuan dalam mengatur perhubungan hukum nampak djuga

dalam hal hukum w’arisan, terutama kalau jang meninggal dunia

itu membikin suatu'hibah wasiat. Hakekat dari hibah wasiat

ialah untuk menghormati penuh pada kemauan terachir sialmar-

hum. Dan sudah selajaknja seorang ini pada waktu membikin

hibah wasiat per-tama2 tentunja menganggap berlaku hukum

nasionalnja untuk semua harta-benda peninggalannja, djuga bagi

sebidang tanah jang berada dinegeri asing.

Alasan2 tersebut, jang menguatkan pendirian, bahwa kini

pasal 16 A. B.-Iah jang harus mendapat prioritet, memang pen­

ting, akan tetapi apakah alasan2 itu selalu tjukup untuk in

concreto memberikan prioritet kepada pasal 16 A. B., adalah

masih mendjadi soal pertanjaan.

114

Keadaan suatu perhubungan hukum, dalam mana ada terselip

sualu ..anasir asing” jang dapat berupa seribu satu matjam,

seti ranja adalah sukar untuk menentukan setjara hakekat umum,

kelompokan hukum jang mana harus didahulukan untuk diang­

gap berlaku.

Maka dari itu orang harus sangat ber-hati2 dalam hal ini,

djustru oleh karena orang menghadapi kemungkinan tindakan

tim bal-bali k, jang akan dilakukan oleh negara asing terhadap

suatu negara jang kurang mementingkan dan kurang meng­

hargai hukum asing dalam hal bentrokan pelbagai kelompokan

hukum.

Bentrokan dari pasal 17 A. B. dengan lain pasal undang-

undang djuga mungkin, jaitu dengan pasal 18 A. B., jang me­

nentukan. bahwa perihal tjara melakukan suatu perbuatan hu­

kum berlakulah peraturan negara atau tempat, dimana perbuatan

hukum itu dilakukan. Kalau di Djakarta seorang Indonesia ber­

sepakat dengan seorang India akan membeli sebidang tanah jang

terletak di India, maka timbullah pertanjaan, pasal mana dari

dua pasal tersebut harus dianut mengenai tjara membikin per-

djandjian djual-beli. Dengan lain perkataan : tjara manakah

jang diturut, tjara menurut hukum Indonesia atau tjara menurut

hukum India.

Dalam tjontoh ini pasal 18 A. B., dapat dianggap sebagai

suatu peraturan istimewa (,,Iex specialis ) terhadap pasal 17

A. B. sebagai suatu peraturan umum (,,Iex generalis )., oleh ka­

rena pasal 17 A. B. mengenai hal2, tidak disebutkan apa, jang

berhubungan dengan suatu barang tak bergerak, sedang pasal 18

A. B. mengenai sebagian dari hal2 itu, jaitu hanja mengenai

tjara melakukan perbuatan hukum sadja. Maka pada umumnja

dapat dikatakan, bahwa pasal 18 A. B-Iah jang mendapat prio-

ritet. Akan tetapi, seperti halnja dengan hukum perdata interna­

sional seluruhnja, harus diperhatikan, bahwa prioritet ini hanja

pada umumnja sadja. Mungkin sekali keadaan suatu perhu­

115

bungan hukum in concreto adalah sedemikian rupa, sehingga

sebagai keketjualian pasal 17 A. B.-Iah jang didahulukan ber­

laku. Mr. Mulder dalam bukunja halaman 154 mengemukakan

sualu tjontoh dari keketjualian ini. jailu perihal peraturan hukum

dinegeri Belanda, jang menentukan, baliwa semua perdjandjian

mengenai tanah liarus dimasukkan dalam sualu daftar tanah.

Peraturan ini dianggap begitu penling untuk keperluan clialajak

ramai, supaja mereka tahu betul perihal keadaan bidang- tanah

dinegeri Belanda, sehingga suatu perdjandjian tentang tanah

jang berada dinegeri Belanda, harus dimasukkan daftar tanah

itu, meskipun perdjandjiannja sendiri diadakan disualu negara

asing, jang tidak mengenal pemasukan dalam daftar tanah itu.

Perihal barang2 bergerak.

Oleh karena tentang barang2 ini tiada sualu peraturan hukum

tertentu seperti pasal 17 A. B. mengenai barang2 lak bergerak,

maka mudah dapat dimengerti, bahwa kini lebih terasa ketia­

daan kepastian tentang hukum mana jang berlaku dalam hal

perhubungan hukum jang mengandung anasir2 asing.

Ada suatu pendapat jang menhendaki, bahwa perihal barang2

bergerak berlaku hukum dari negara dimana seorang pemilik

barang2 itu berdomisili. Pendapat ini berdasar atas pertimbang­

an, bahwa barang2 bergerak dapat mengikuti pemiliknja ke-

mana2.

Ini memang betul, akan tetapi tidak boleh dikatakan, bahwa

seorang jang memindahkan domisilinja kenegeri lain, selalu

membawa semua barang2 bergerak jang mendjadi miliknja. Ini

hanja dapat dikatakan dari barang2 jang biasanja orang bawa

ke-mana2 atau jang dibutuhkan untuk keperluan pemilik se­

hari2.

Maka dari ilu kemungkinan adalah banjak, bahwa misalnja

seorang India, sedang berdomisili di Indonesia, mendjual ke­

pada seorang Belanda barang2 bergerak miliknja jang berada

116

dinegeri Peranljis. Kalau dalam hal ini dianggap berlaku hukum

Indonesia, maka dapat dichawatirkan, bahwa barang2 sematjam

jang dicljual itu dan orang jang harus menjerahkan barang2 jang

berada di Peranljis ilu hanja kenal pada hukum jang berlaku di

Peranljis, hukum mana barangkali berbeda sekali daripada

hukum Indonesia.

Kesulitan sematjam ini dapat mendorongkan seorang menga­

nut pendapat lain, jaitu bahwa sebaiknja djuga perihal barang2

bergerak dianggap berlaku hukum dinegara atau tempat, di-

mana terletak barang2 ilu, in casu hukum Peranljis.

Dalam Ijontoh tersebut, perbedaan dua pendapat ini dapat

berakibat penting. Menurut hukum perdata jang berlaku di

Indonesia bagi orang India dan orang Belanda, barang2 jang

didjual, baru mendjadi milik sipembeli, apabila sudah diserah­

kan kepadanja, sedang menurut hukum Perantjis pembeli sudah

mendjadi pemilik pada waktu perdjandjian djual-beli dibikin.

Maka menurut hukum Indonesia seorang Belanda-pembeli pada

waktu djual-beli belum dan menurut hukum Perantjis sudah

mendjadi pemilik barang2 jang berada di Perantjis itu. Ini dapat

berakibat penting djuga, oleh karena dengan berlakunja hukum

Perantjis, barang2-nja seketika itu djuga dapat dibeslah atas

permintaan seorang piutang („crediteur ) dari pembeli guna

membajar hutangnja, sedang dengan berlakunja hukum Indo­

nesia pembeslahan ini tidak mungkin didjalankan.

Ada alasan lain djuga jang mendorong orang menganut

pendapat jang menundjuk kepada hukum dari tempat terletak

barang2, jaitu berdasar atas pertimbangan, bahwa barang2 ber­

gerak tidak kurang penting bagi negara daripada barang tak

bergerak maka, kedaulatan negara itu menuntut, supaja hukum-

nja berlaku bagi semua barang2, baik bergerak, maupun tak

bergerak, jang berada dalam daerahnja.

117

Pendapat ini menurut Martin YVoIff dalam bukunja halaman

511 — 512 dianut oleh para penguasa diliampir semua negara-

dibenua EropaK, jaitu Inggeris, Perantjis, Belgi, Belanda, Ruma­

nia, Itali, Djerman, Swis, Austria, Hungaria, Polandia dan

Junani.

Dengan menganut pendapat ini orang belum boleh dikatakan

terhindar dari kesulitan. Djustru oleh karena barang2 bergerak

mudah di-pindah2-kan kelain negara atau tempat, maka suatu

perdjandjian tentang barang2 bergerak itu mungkin sekali ber­

maksud untuk mengangkut barang2 itu dari suatu negara meli-

wati beberapa negara lain sampai negara jang teracliir dimana

barang2-nja harus diserahkan kepada jang berhak. Dalam hal

ini orang dapat memilih hukum mana jang berlaku, jaitu hukum

dari negara, dimana barang2 itu berada pada waktu perdjan-

djiannja dibikin atau hukum dari negara, dimana barang2 ilu ber­

ada selama perdjanjiannja dilaksanakan atau hukum dari negara,

dimana barang2 itu pada achirnja akan berada sebelum diserah­

kan kepada jang berhak.

Djawaban atas pertanjaan ini tergantung dari sifat, isi, mak­

sud dan tudjuan dari perdjandjian jang bersangkutan, maka

sukajL-dapat diberikan sebagai djaw'aban umum.

P erihal kapal.

Kapal, terutama kapal lautan, adalah barang jang bersifat

bergerak, akan tetapi sedemikian rupa pentingnja, sehingga oleh

pelbagai peraturan hukum dipandang se-olah2 suatu barang

tak bergerak atau se-olah2 suatu bidang tanah, bagian dari

„territoir suatu negara, jang dapat berlajar ke-mana2.

Pandangan ini sudah amat tua umurnja dan berhubungan

erat dengan kenjataan, bahwa kapal2 ini sering berada di-

tengah lautan samudera jang tidak masuk „territoir suatu

negara (diluar jang dinamakan lautan „territoriaal” didekat

pantai sampai 5 mil Inggeris) dan jang dari itu tidak dapat tun­

duk kepada kekuasaan suatu negara tertentu. Maka, kalau tiada

118

peraturan hukum tertentu, keadaan dalam suatu kapal jang

Jjerada di-tengah2 lautan itu, akan merupakan suatu masjarakat

keljil jang katjau-balau, oleh sehab tiada peraturan hukum sedi-

kilpun, jang mengatur setjara resmi tingkah-Iaku anggota ma­

sjarakat itu.

Betul, tentunja selalu ada pemimpin dan pengurus kapal

jang mengatur tata-tertib dalam kapal, akan tetapi, kalau tiada

aturan, setiap kapal akan merupakan kapal badjak laut belaka.

Maka dari itu. sudah sedjak dahulukala sebuah kapal jang

berada di-tengah2 lautan, oleh hukum antar negara dianggap

sebagai bagian dari daerah negara asli dari kapal itu. Oleh ka­

rena tanda negara asli terlihat dari bendera jang dikibarkan

diatas kapal itu, maka lazimnja dikatakan, bahwa hukum diatas

kapal itu menurut hukum dari bendera masing2.

Ukuran sampai dimana suatu kapal dianggap sebagai

„territoir suatu negara, tergantung dari peraturan masing2

negara itu sendiri. Bagi Indonesia ada pasal 511 Kitab Hukum

Dagang, jang tentang hal ini menundjuk kepada suatu undang-

undang tertentu, jaitu undang-undang mengenai „zeebrieven

en scheepspassen” (= surat2 resmi jang harus dibawa oleh tiap2

kapal. Staatsblad 1934 - 78 jo 1955 - 565).

D i alas dikatakan, bahwa kapal oleh hukum dianggap se-olah2

merupakan suatu barang tak bergerak. Ini mengenai hukum

nasional. Pasal 514 Kitab Hukum Dagang mulai dengan me­

ngatakan, bahwa kapal2 Indonesia, jang besarnja se-kurang--

nja 20 meter kubik bruto, dapat („kunnen”) didaftarkan dalam

suatu „register dan menundjuk selandjutnja kepada undang-

undang jang mengatur pendaftaran kapal2 itu (Peraturan

„Teboekstelling van schepen , Staatsblad 1 9 j j 48 jo 19 j8 •—>

2). Bagi kapal2 jang telah didaftarkan itu, hal2 memindahkan

hak atas kapal itu diatur setjara sama dengan jang berlaku bagi

tanah. Pasal 514 Kitab Hukum Dagang, ajat 5 dan 4, menen-

iukan kemungkinan adanja „hypotheek” jang dibebankan pada

119

kapal2 jang didaftarkan dan sebaliknja tidak adanja kemung­

kinan kapal2 itu digadaikan („pandrecht ). D juga ditegaskan,

bahwa perihal kapal2 ini tidak berlaku pasal 197/ B. \V., jang

menentukan, bahwa tentang barang2 bergerak orang pemegang

barang pada hakekatnja dianggap sebagai pemilik barang itu.

Bagaimanakah halnja dalam hukum perdala internasional ?

Tentunja prinsip persamaan dengan barang lak bergerak

tetap berlaku bagi kapal2 jang berada diluar daerah negara asli.

Kalau sebagai analogi dipergunakan pasal 17 A.B., jang-me-

nundjuk kepada hukum dari negara dan tempat, dimana terle­

tak barang2 tak bergerak. Kalau dipandang sepintas lalu, maka

pelaksanaan pasal 17 A.B. bagi kapal2 akan mengakibatkan,

bahwa kapal2 jang berada dipelabuhan negara asing, harus

tunduk pada hukum dinegara asing itu. Dengan ini maka per­

aturan hukum jang berlaku bagi kapal2 akan selalu berubah,

oleh karena sifat kapal ialah berlajar ke-mana2.

Akan tetapi, kalau dipikir lebih dalam, jailu bahwa dengan

memakai suatu bendera nasional suatu kapal dapat dikatakan

mempunjai kebangsaan jang menutut kedudukan hukum dari

kapal dimanapun kapal itu berada, maka dapat dikemukakan,

bahwa sebaiknja bagi kapal2 itu berlakulah hukum nasional

dari negara, jang mempunjai bendera jang dipakai oleh kapal

itu. Dengan ini kepastian hukum akan lebih mungkin tertjapai.

Hukum nasional dari bendera kapal ini dapat mengenai

pendjualan dan penjerahan kapal itu. Kalau hukum nasional

ini berlaku di-mana2, maka penjerahan kapal Indonesia, mes­

kipun pendjualannja dilakukan diluar negeri, harus diseleng­

garakan setjara pemasukan dalam daftar jang diadakan di Indo­

nesia (pasal 318 ajat 2 Kitab Hukum Dagang). D juga kalau

diluar negeri orang asing akan mendapat hipotik diatas kapal2

Indonesia, maka hipotik itu harus didaftarkan pula dalam daftar-

kapal di Indonesia. Ini sangat penting bagi para tukang uang,

jang memindjamkan uangnja kepada pemilik kapal, supaja

120

mereka tahu. sampai dimana kapal itu dibebani dengan matjam2

perdjandjian mempertanggungkan kapal2 itu.

Tentang bal ini pasal 515 e Kitab Hukum Dagang menentu­

kan, baliwa, apabila suatu kapal jang didaftarkan di Indonesia-

diluar negeri disita dan dilelang untuk membajar hutang pe­

milik kapal, maka kapal itu tetap dibebani dengan hipotik

jang dimasukkan daftar kapal di Indonesia, ketjuali djika para

piutang jang mempunjai hipotik itu, dipanggil oleh penguasa

dinegeri asing dan diberi kesempatan untuk melaksanakan

haknja atas uang harga pendjualan kapal itu. Selain dari hipo­

tik Icntunja dalam hal ini djuga harus mendapat perhatian suatu

prioritet jang oleh pasal 516 Kitab Hukum Dagang diberikan

kepada beberapa beban jang berada diatas kapal itu berupa

hutang2 jang harus dibajar djuga dari uang pendjualan kapal.

Kinipun, seperti halnja pada umuinnja dalam hukum perdata

internasional, harus dilakukan pertimbal-balik. Maka djuga

dalam hal sualu kapal asing disita dan didjual lelang di Indo­

nesia, harus diperhatikan sepenuhnja peraturan2 hukum bendera

nasional dari kapal itu.

Dengan tiadanja peraturan hukum tertentu tentang hal ini„

maka hakim leluasa untuk mengambil suatu putusan, jang"

memenuhi rasa keadilan tidak hanja dari masjarakat negara

awak, melainkan djuga dari masjarakat negara asing jang ber­

sangkutan, dengan mempergunakan apa jang diuraikan diatas.

sebagai pedoman.

Segala apa jang dikemukakan diatas tentang kapal, dapat

mutatis mutandis diperhatikan perihal kapal terbang.

Perihal kapal dan kapal terbang ada beberapa perdjandjian

internasional antara beberapa negara mengenai l) kedudukan

kapal2 negara (1926), 2) pengangkutan dengan kapal terbang

(1929), 5) soal tubrukan antara pelbagai kapal lautan „aan-

varing” (1910), 4) pemberian pertolongan kepada kapal dan

pengambilan keatas dari kapal2 jang tenggelam dilautan (1910).

121

BAGIAN XIV

Hal perikatan pcrdala

A. Persetudjuan.

Bagian besar dari perikatan perdata berdcisar alas perselu-

djuan antara dua pihak. Perihal kekuasaan hukum kedua belah

pihak untuk mengadakan persetudjuan pada uinumnja, pasal

16 A. B. menundjuk kepada hukum nasional dari masin«- pihak.

Perihal tjara melakukan perbuatan hukum jang menghasilkan

suatu perdjandjian, pasal 18 A. B. menundjuk kepada hukum

dari negara atau tempat, dimana perbuatan hukum dilakukan.

Perihal persetudjuan jang mengenai barang2 tak bergerak, pasal

17 A. B. menundjuk kepada hukum dari negara atau tempat,

dimana terletak barang tak bergerak itu.

Diatas sudah beberapa kali dikemukakan. betapa orang masih

mendjumpai pelbagai kesulitan, meskipun telah ada tiga pasal

tersebut. Ternjata, bahwa tiga pasal itu sadja sama sekali tidak

tjukup untuk mentjapai suatu penjelesaian dalam hal hukum

perdata internasional jang memuaskan dan jang memenuhi rasa

keadilan dari semua pihak atau gerombolan orang2 jang ber­

kepentingan. Terutama prinsip ketertiban umum dan pelandjutan

keadaan hukum selalu dipergunakan, untuk dapat menjimpang

dari pelaksanaan setjara kaku dari pasal2 tersebut. Ternjata

djuga, bahwa dalam mentjari penjelesaian sematjam tersebut

diatas, dunia masih djauh sekali dari mentjapai kata sepakat.

Berlainan pendapat tidak hanja ada dalam pelbagai negara

masing2, pun dalam suatu negara tertentu orang2 berpendapat

berlainan satu sama lain

Kalau diingat, bahwa di-Iapangan2 jang dimaksudkan oleh

pembuat undang-undang untuk diliputi oleh tiga pasal A. B.

tersebut, masih terdapat begitu banjak perselisihan pendapat,

maka mudah dapat dimengerti, bahwa perselisihan pendapat

itu tentunja terdapat lebih banjak dalam hal2 jang tidak diliputi

122

oleh tiga pasal tersebut dan jang seluruhnja diserahkan kepada

i mu pengetahuan hukum dan para hakim untuk dibereskan.

Lebih hal ini dapat dikatakan tentang soal persetudjuan

perdata antara dua pihak atau lebih, oleh karena kini ada

faktor jang mengakibatkan kurang adanja kepastian hukum,

jaitu kemauan pihak2 jang berkepentingan, jang pada pokoknja

mendjadi dasar dari persetudjuan sebagai sumber dari suatu

perhubungan hukum.

Maka salah suatu hal jang sangat dipersoalkan tentang per­

setudjuan dalam hukum perdata internasional ialah sampai

dimana para pihak jang berkepentingan dapat memilih sendiri

kelompokan hukum jang mana harus dianggap berlaku bagi

perhubungan hukum jang bersangkutan. Perihal memilih hukum

ini diatas sudah sekadar diuraikan (bagian VII).

Lapangan dari hal persetudjuan jang tidak diliputi oleh tiga

pasal dari A.B. tersebut ialah jang mengenai isi dan akibat

hukum dari suatu persetudjuan.

Daiam ha/ ini, perihal hukum jang berlaku, orang dapat

memilih antara 4 matjam hukum, jaitu ke-1 hukum nasional

dari para pihak atau salah satu dari mereka, ke-2 hukum dari

negara, dimana berdomisili para pihak atau salah suatu dari

mereka, ke-5 hukum jang berlaku ditempai persetudjuan lahir,

ke-4 hukum jang berlaku ditempat persetudjuan harus dilak­

sanakan. Perdjandjian2 dalam suatu persetudjuan selalu menge­

nai dua pihak, ke-I pihak jang dibebankan memenuhi suatu

perdjandjian („debiteur”) dan ke-2 pihak, untuk keperluan siapa

perdjandjian itu harus dilaksanakan („crediteur ). Kalau dua

pihak ini masing2 pada umumnja tunduk pada peraturan2 hu­

kum jang berbeda satu sama lain, maka harus dipilih djuga

diantara dua hukum tadi. Dan kalau sudah dipilih, bahwa

misalnja hukum debiturlah jang harus berlaku, masih akan

ada kesulitan, apabila dalam suatu persetudjuan kedua belah

pihak masing2 mempunjai beban menurut perdjandjian, hal

123

mana menjebabkan, bahwa akan ada benlrokan lagi anlara dua

kelompokan hukum.

Apabila salah satu dari • 4 matjam hukum tersebut diatas

telah dipilih, djanganlah dikira, bahwa akan tiada kesulitan

lagi. Kalau misalnja seorang hakim Indonesia berpendapat,

bahwa dalam suatu persetudjuan harus dianggap "berlaku hukum

dari suatu negara asing, misalnja dari negara Inggeris, masih

ada kalanja hakim mendjumpai beberapa pasal dari hukum

Inggeris, jang dianggap olehnja bertentangan dengan ketertiban

umum. Misalnja seorang laki2 Inggeris A dan seorang perem­

puan Inggeris B, semula bertunangan dan kemudian A tidak

memenuhi djandji dan achirnja tidak mau kawin dengan B.

Kedua belah pihak berada di Djakarta dan B menggugat A

untuk mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari tidak me­

menuhi djandji itu. Menurut hukum Inggeris ganti kerugian

ini dapat diputuskan, supaja dibajar. Akan tetapi menurut pasal

58 B. W . dan menurut hukum adat Indonesia pada umumnja

tidak dapat. Mungkin sekali, meskipun hakim mula2 mengang­

gap hukum Inggeris berlaku, achirnja ia toh berpendapat, bahwa

hukum Indonesia harus dilaksanakan berdasar atas ketertiban

umum.

B Perikatan berdasar atas hukum.

Perikatan sematjam ini jang terpenting ialah jang berdasar

atas suatu kedjadian hukum („rechtsfeit”), jang dalam pasal

1565 B. W . dinamakan „onrechtmatige daad” (= perbuatan jang

bertentangan dengan hukum atau perbuatan jang orang tidak

berhak melakukan). Pengertian ini sedjak pentafsiran jang pada

tahun 1919 diberikan oleh pengadilan tertinggi dinegeri Be­

landa („Hoge Raad”) adalah sangat luas dan meliputi djuga

perbuatan jang bertentangan dengan jang dianggap pantas

dalam pergaulan hidup dimasjarakat.

124

Sebagai dikelabui akibal, perbuatan menjalahi hukum ini

ialah, bahwa seorang, jang bersalah atas perbuatan itu, harus

memberi ganti kerugian jang diderita oleh lain orang sebagai

akibat perbuatan itu. Hukum manakah jang berlaku, apabila

misalnja seorang Filipina di Djakarta melakukan perbuatan

menjalahi hukum itu dengan berakibat, bahwa seorang Inggeris

menderita kerugian.

Pasal 16 A. B. kini tidak berlaku, oleh karena dalam suatu

perbuatan menjalahi hukum, tiada tempat bagi suatu kekuasaan

hukum untuk berbuat sesuatu, sebab bertentangan satu sama

lain. Kekuasaan hukum adalah mengenai hak untuk berbuat,

sedang kini soalnja ialah suatu perbuatan jang dilarang oleh

hukum. Pasal 18 A. B. tentang tjara melakukan perbuatan

hukum, pun mengenai perbuatan hukum jang diizinkan oleh

hukum, sedang kini malahan ada larangan oleh hukum.

Pasal 17 A. B. jang mengenai hal sesuatu berhubungan

dengan barang2 tak bergerak, sangat djauh kemungkinan ada

hubungan dengan suatu perbuatan menjalahi hukum.

Maka perihal perbuatan menjalahi hukum sama sekali tiada

pegangan tertentu berupa suatu pasal undang-undang. Akan

'tetapi sekiranja kini, lain daripada dalam hal persetudjuan per­

data, lebih mudah adanja kata sepakat dalam dunia ilmu penge­

tahuan hukum dan dalam praktek pengadilan tentang hukum

mana jang dianggap berlaku, kalau ada anasir asing terselip

■dalam kedjadian hukum ini.

Kalau seorang pada suatu waktu melakukan suatu perbuatan

menjalahi hukum, jang seperti telah dikatakan diatas, djuga

meliputi perbuatan jang oleh masjarakat dianggap tidak patut,

maka hampir dengan sendirinja alam pikiran dan alam perasaan

•orang terdorong kepada masjarakat, ditempat mana perbuatan

itu dilakukan dan/atau mengakibatkan kerugian.

125

Maka mudah dapat dimengerti, bahwa ternjata ada pendapat

umum, bahwa pada hakekatnja jang dianggap berlaku dalam

hal perbuatan menjalahi hukum ialah hukum dari tempat,

dimana terdjadi kedjadian hukum itu.

Menurut Mr. Van Brakel dalam bukunja halaman 187,

jurisprudensi dinegeri Belanda, dipelopori oleh ,,Hoge Raad

disana, hanja melihat pada tempat dimana perbuatan itu meng­

akibatkan suatu kerugian.

Saja sependapat dengan Mr. van Brakel, bahwa sebaiknja

tidak diadakan pemilihan antara dua tempat itu. melainkan

dibuka kesempatan untuk memperhatikan sepenuhnja keadaan

didua tempat itu. Keadaan in concrelo tidak dapat diduga

terlebih dahulu bagaimana akan udjudnja. Mungkin sekali

keadaan itu demikian rupa, bahwa rasa keadilan tidak dapat

dipenuhi, apabila hanja salah satu dari dua tempat itu dipilih

untuk menentukan hukum jang mana berlaku. Kalau demikian

keadaannja, maka orang harus menetapkan diri dialas dua

matjam hukum itu dan berpikir se-olah2 suatu pembentuk

undang-undang dalam menjelesaikan hal sesuatu.

Kalau kini dikatakan, bahwa dalam hal perbuatan menjalahi

hukum harus dianggap berlaku hukum dari tempat, dimana

perbuatan itu dilakukan dan/atau suatu kerugian diakibatkan,

maka — seperti halnja dalam segala lapangan hukum perdata

internasional — ini tidak berarti, bahwa orang selalu tidak boleh

menjimpang daripada sikap ini. D jauh dari itu. Kinipun tentu

ada keketjualian. Selalu mungkin, seperti pada umumnja, suatu

ketertiban umum dari negara hakim, jang akan memutuskan

perkara, menghendaki penjimpangan itu dan penaruhan lebih

perhatian pada hukum dari negara hakim itu (,,lex fori”). M a ­

lahan mungkin djuga s.eorang hakim terpaksa berbuat begitu

berhubung dengan adanja suatu pasal istimewa dari hukum

negaranja jang tidak boleh tidak harus dilaksanakan, misalnja

sadja pasal mengenai atjara pemeriksaan perkara. Sebagai

126

pernah dikatakan diatas, peraturan atjara pemeriksaan perkara

ini termasuk suatu peraturan jang pada hakekatnja harus selalu

dianut oleh seorang haki m.

Lain daripada peraturan mengenai atjara pemeriksaan perkara

ini. Kitab Undang-undang hukum Pidana dalam pasal 3. 4, 5. 7

dan 8 menentukan, bahwa dalam hal2 tersebut disitu, peraturan

hukum pidana dari negara Indonesia berlaku djuga bagi kedja-

hatan2 jang dilakukan diluar negeri. Ketentuan2 ini djuga tidak

dapat diabaikan begitu sadja oleh hakim perdata.

Bagaimanakah halnja dengan perikatan perdata lain jang

berdasar atas hukum, jaitu ke-1 hal orang mengurus kepentingan

orang lain den gan tidak diminta (pasal 1354 — 1358 B. W .)

dan ke-2 hal orang melakukan suatu pembajaran jang tidak

diwadjibkan (pasal 1360 — 1364 B. W .).

Dalam dua hal ini, lain daripada hal perbuatan menjalahi hu­

kum, tidak begitu nampak kemuka soal kemasjarakatan, melain­

kan sebaiiknja ierlibat didalamnja banjak soa/ perseorangan

belaka, jailu dari orang jang Jcepenlingannja diurus oleh orang

ketiga dan dari orang jang setjara keliru belaka melakukan

pembajaran jang sama sekali tidak diwadjibkan.

Maka dari itu kini tidak dapat dikatakan, bahwa pada hake­

katnja jang dianggap berlaku ialah hukum dari tempat, dimana

perbuatan jang bersangkutan dilakukan. Orang2 jang berkepen­

tingan tersebut diatas, mungkin sekali membutuhkan berlakunja

hukum dari tempat lain, misalnja dimana terletak barang2 jang

masuk perbuatan pengurusan orang ketiga itu atau dimana

berdiam orang2 jang dengan menerima pembajaran jang keliru

itu lantas mendapat untung jang tidak pada tempatnja.

Oleh karena bagi segala hal ini tidak ada peraturan tertentu,

maka penguasa, terutama hakim, leluasa untuk memperhatikan

segala hal guna memenuhi rasa keadilan dalam arti jang se-

Iuas2-nja.

127

'C. Pembajaran uang.

Dalam tingkatan perhubungan lalu lintas internasional jang

sekarang ada didunia adalah suatu hal biasa, apabila seorang

Indonesia harus membajar sedjumlah uang kepada seorang

asing di Indonesia atau diluarnegeri. Oleh karena orang asing

itu dalam negerinja terikat pada peredaran mata uang jang

berlaku disana, maka sering kedjadian, misalnja seorang Malaja

A berdjandji membajar sedjumlah uang sebesar 1000 ..Slraits-

dollar” kepada seorang Indonesia B. Timbul pertanjaan. bagai­

mana pembajaran in concreto harus berlaku.

Ini tergantung dari isi dan maksud perdjandjian jang ber­

sangkutan. Mungkin A harus menjerahkan 1000 „Straits dollar"

kepada B. Mungkin djuga terserah kepacla B, apa ia minta

pembajaran berupa dolar atau berupa uang rupiah sedjumlah

jang bernilai sama. Atau lagi mungkin A musti membajar

berupa uang rupiah, tidak tergantung dari permintaan B.

Untuk dapat menetapkan salah suatu dari 3 matjam isi dan

maksud perdjandjian itu, perlu ditetapkan dulu, hukum mana

jang dianggap mengatur perdjandjian itu, hukum Malajakah

atau hukum Indonesiakah ? Ini dapat ditentukan dengan

mengingat apa jang telah diuraikan diatas perihal berlakunja

hukum perdata internasional.

Dalam keadaan biasa hal ini tidak akan menimbulkan kesulit­

an. Dalam semua 3 tjara pembajaTan tersebut diatas si B tidak

akan mendapat rugi.

Lain halnja, apabila dalam suatu negara sebagai akibat dari

suatu bentjana, kekuatan pembelian dari uangnja begitu sangat

merosot, sehingga dianggap perlu untuk mengganti matjam uang

peredaran dengan uang lain, dengan menetapkan ukuran peng-

•gantian, seperti telah kedjadian dinegeri Djerman pada tahun

1924, jaitu „Mark” diganti dengan „Reichmark” dan ditentukan,

bahwa satu „Reichsmark” adalah sama dengan miliun ,,Mark .

128

Berhubung dengan kemungkinan sematjam ini, maka sering

kedjadian dalam suat« perdjandjian ditetapkan, bahwa pem-

bajaran harus dilakukan dalam sedjumlah uang jang sarna

liarganja dengan emas jang beratnja ditetapkan semula („gold

value clause ). Perdjandjian sematjam ini pada umumnja di­

perbolehkan. akan tetapi mungkin sekali suatu negara menetap­

kan sualu undang-undang istimewa jang melarang perdjandjian

sematjam ini.

Djerman pada lahun 1959, dekat sebelum petjah perang* dunia

ke II. mengadakan peraturan untuk membatasi pembajaran

uang kepada orang asing sedemikian rupa, sehingga seorang

Djerman jang menurut suatu perdjandjian apapun djuga ber-

wadjib membajar uang kepada orang asing, hanja diperboleh­

kan membajar dalam negeri Djerman dengan uang „Reichsmark”

Djerman dan hanja sampai suatu maximum tertentu.

Tindakan Djerman ini ditentang hebat oleh negara2 lain,

jang warganegaranja menderita kerugian amat besar sebagai

akibat dari tindakan Djerman itu. Kedjelekan dari tindakan

Djerman ini terletak pada kenjalaan, bahwa tindakan ini berat

sebelah, hanja menguntungkan suatu pihak, jaitu negeri Djer-

man. Kesukaran Djerman janfi mendorong melakukan tindakan

itu tidak dapat disangkal. Hanja djalannja jang dilalui adalah

amat kasar.

Oleh karena kesukaran seperti ini dirasakan djuga oleh lain2

negara jang ingin pula menjehatkan kedudukan keuangannja,

maka pada tahun 1945 diadakan perdjandjian internasional

antara beberapa negara jang dinamakan ..Bretton Woods

Agreement” dan jang mengatur hal tindakan menjehatkan ke-

uangan itu, jang dapat dilakukan oleh negara2 peserta dengan

akibat, bahwa persetudjuan2 jang bertentangan dengan tinda­

kan2 itu, tidak dapat dilaksanakan.

Dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian antara

Indonesia dan Belanda sebagai, bagian dari Persetudjuan Kon-

129

perensi Medja Bundar (K. M. B.) pasal 14 menentukan, bahwa

Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda masin g- akan

mengichtiarkan tata keuangan („monetair systeem ) jang seliat

sambil berdasarkan asas2 jang termaktub pada perseludjuan

Bretton Woods.

D. Wesel dan tjek

Sebagai diketahui, wesel adalah suatu penjuruhan oleh

seorang A kepada orang lain B untuk mengadakan pembajaran

uang kepada orang ketiga C., sedang antara A dan B sudah

ada perhubungan hukum jang mengakibatkan pembajaran pleh

B kepada A. Maka wesel adalah satu2nja tjara pembajaran

jang praktis antara orang2 jang masing2 berdiam dilain tempat,

oleh karena dengan demikian dihindarkan suatu pengiriman

uang dari suatu tempat kelain tempat, dengan risiko, bahwa

uang itu ditengah djalan akan hilang. Ter-Iebih2 dalam perda­

gangan internasional pemakaian wesel adalah amat praktis.

Mengingat ini, maka sudah selajaknja, apabila didunia inter­

nasional ditjarikan djalan untuk mengadakan suatu peraturan

perihal w'esel jang meliputi semua negara didunia. M ula2 usaha

itu diselenggarakan pada suatu konperensi internasional di Den

Haag pada tahun 1911 dan 1912, akan tetapi usaha itu gagal.

Baru pada tahun 1950 tertjipta suatu perdjandjian internasional

mengenai wesel dan pada tahun 1951 mengenai tjek. Berhubung

dengan ini, Kitab Hukum Dagang, baik di negeri Belanda, mau­

pun di Indonesia perihal wesel dan tjek diubah dan disesuaikan

dengan traktat2 tersebut.

Sajangnja ialah, bahwa belum semua negara masuk traktat2

itu. British Commonweallh dan Amerika Serikat misalnja

sampai sekarang tidak menggabungkan diri pada dua traktat

itu. Maka belumlah tertjapai tjita2 untuk mengadakan peraturan

hukum perdata internasional tentang w'esel dan tjek, jang meli­

puti seluruh dunia.

150

Hal jang terutama menjebabkan Inggeris clan Amerika Serikat

tidak mau turut menandatangani dua traktat tadi ialah, bahwa

didalamnja sebagai dasar daripada peraturan penundjukan

hukum jang harus berlaku, ditetapkan hukum nasional dari

orang2 jang menandatangani wesel, sedang di Inggeris dan

Amerika Serikat, seperti halnja dalam hukum perdata interna­

sional pada umumnja, pun dalam hal wesel dan tjek hukum

domisili dari orang2 itu dipakai sebagai dasar.

Sebagai diketahui, perdjandjian-wesel lertjipta dengan pe­

nandatanganan wesel itu, dalam mana tidak disebut causa dari

perdjandjian, dan sebetulnja disamping perdjandjian wesel ini

selalu ada perdjandjian lain jang memungkinkan ada pembajaran

jang diselenggarakan oleh wesel itu. Perdjandjian jang lain ini

mungkin sekali tidak diperbolehkan dalam suatu negara, jaitu

misalnja perdjandjian membajar sedjumlah uang sebagai akibat

dari suatu pendjudian. Bagi Indonesia perdjandjian sematjam

ini dilarang oleh pasa! 1788 B. W . Kalau inilah halnja, maka

orang jang digugat dimuka hakim perihal wesel ini. dapat me­

nangkis gugatan itu, berdasar atas pasal 1788 B.W . Tetapi di

Djerman suatu perdjandjian wesel dianggap masuk golongan

..abstraete verbinlenis”, hal mana mengakibatkan, bahwa, kalau

weselnja ditandatangani dinegeri Djerman oleh orang Djerman

dengan akibat, bahwa hukum Djerman adalah berlaku, orang

tidak dnpnt menangkis gugat-wesel setjara mengemukakan per­

djandjian jang mendjadi dasar dari penandatanganan wfesel.

Maka dengan adanja traktat tentang wesel, pun diantara

negara2 peserta belum ada kesatuan dalam melaksanakan per­

djandjian-wesel.

Perlu dikemukakan disini, bahwa baik hukum Inggeris dan

Amerika, maupun traktat tentang wesel menundjuk bagi setiap

penmid/iliingaium dalam saiu w’esel kepada hukum domisili

nasional dari orang- juitff mennndnlnngani. ini mengakibatkan

bahwa, oleh karena wesel itu ditandatangani oleh beberapa

151

orang, jaitu oleli jang mengeluarkan wesel („trekkcr '). oleli jang

harus membajar dan bersedia untuk membajar („belrokkene.

acceptant”) dan kalau ada. orang2 jang mengoperkan hak atas

wesel itu kepada orang lain (,,endossant”), maka perihal satu

wesel dapat berlaku lebih dari satu kelompokan Iiukuni.

Segala sesuatu jang diuraikan diatas perihal wesel, berlaku

djuga bagi tjek, jang berbeda dari wesel terutama hanja tentang

jang ditundjuk harus membajar, jaitu kini tentu harus suatu

bang jang tidak diwadjibkan menjediakan diri untuk memba­

jar („accepteeren”).

B A G IA N X V

Hal hukum atjara perdata

Dalam bagian IX mengenai hukum nasional bagi orang2

asing sudah disinggung beberapa peraturan dari hukum atjara

perdata.

Pada umumnja dapat dikatakan, bahwa oleh karena perihal

hukum atjara perdata tidak ada suatu peraturan penundjukan

kepada suatu golongan hukum jang harus dianggap berlaku,

apabila ada suatu anasir asing, maka terserahlah kepada hakim

pada achirnja untuk menentukan sendiri sikapnja. Hakim dalam

hal ini dapat berusaha akan mengetahui hasil2 penjelidikan

jang mungkin telah diadakan dalam dunia ilmu pengetahuan

hukum.

Sekiranja dapat dikemukakan sebagai pendapat umum, bahwa

pada hakekatnja perihal hukum atjara perdata oleh hakim

harus diturut hukum nasional sang hakim itu (Iex fori). Ini

sudah selajaknja. oleh karena sifat hukum atjara perdata ialah

hanja untuk merundjukkan suatu djalan, jang harus dilalui

oleh hakim untuk melaksanakan hukum perdata.

Peraturan hukum atjara perdata ada berhubungan erat

dengan soal susunan dan kekuasaan pengadilan2 suatu negara.

132

Terang pula, bahwa, oleh karena pengadilan adalah suatu

alat negara tertenlu. maka tiap2 negara dapat dikatakan ber­

kepentingan penuh untuk mengatur hal itu setjara jang sesuai

dengan keadaan negara pada umumnja. Kedaulatan negara

tentang hal ini tidak dapat dibelakangkan, oleh karena suatu

alat pada umumnja harus bermanfaat. Dan ini, jaitu sampai

dimana suatu alat adalah bermanfaat, hanja dapat ditentukan

oleh mereka jang mempunjai alat itu dan jang akan merasakan

akibat pemakaian alat2 itu.

Den gan ini sudah tepat, apabila dianggap sebagai hakekat

bahwa hakim dalam melakukan peradilan, djuga dalam hal

hukum perdata internasional, hanja dan harus tunduk pada

hukum atjara perdata jang ditetapkan oleh negaranja.

Tidak ada suatu ketentuan dengan tiada keketjualian. Djustru

dalam hal hukum perdata internasional, dimana pelbagai

kepentingan asing minta perhatian, hakim tiap negara harus

insaf, bahwa kini tidak hanja rasa keadilan dari masjarakat

negaranja sadja jang harus dipenuhi, melainkan djuga seberapa

boleh rasa keadilan dari masjarakat asing, jan« mempunjai

kepentingan. Hanja dengan djalan demikian, tiap2 negara da­

pat mengharapkan, bahwa l<epentingiUU\ja djlipn akan diperha­

tikan seperlunja diluarnegeri.

Jang mendjadi soal ialah sampai dimana keketjualian itu

diadakan. Harus dikemukakan, bahwa keketjualian harus tetap

bersifat keketjualian, maka kalau memang dianggap perlu betul

suatu Pengadilan melakukan suatu keketjualian, soal jang ter­

tentu ini tidak boleh dilebarkan sajapnja sampai meliputi soal2

lain tidak dengan semeslinja.

Seperti dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnja, kini

pun orang menljari suatu pormula umum untuk menentukan

batas mengadakan keketjualian itu.

Dalam hal ini setengah orang membagi hukum atjara per­

data mendjadi dua bagian besar, jaitu ke-1 peraturan jang

155

betul2 mengenai atjara \,,formeeI procesreclit’ ), Ke-2 peraturan

jang bersifat tengab2 dan jang memuat anasirJ jang mendekati

sifat hukum perdata („materieel procesreclit ). Dan sebagai tjon-

tob jang terpenting dari hukum atjara „materieel ini disebut-

kan bukum mengenai pembuktian.

Perlu diterangkan, disini, bahwa pada umumnja para hakim

di Inggeris tidak suka mengakui perbedaan ini, melainkan

misalnja menganggap peraturan pembuktian seluruhnja masuk

golongan atjara belaka dan maka dari itu djuga perihal pem­

buktian ini tidak mau menjimpang dari hukum Inggeris tentang

hal ini. Sebaliknja'dibagian lain dari benua Eropali ada aliran

kuat jang menghendaki perbedaan tersebut.

Saja dapat menjetudjui pendapat Mr. Mulder dalam bukunja

halaman 220, bahw'a sebaiknja pada hakekatnja tidak diadakan

perbedaan antara jang dinamakan hukum atjara „formil dan

hukum atjara „rnateriil ’ dan pada umumnja harus dipegang

teguh, bahwa dalam hal hukum atjara perdata seluruhnja hakim

harus tunduk pada hukum negaranja sendiri.

Rangkaian perkataan „hukum atjara materiil” ini sadja sudah

mengandung tentangan didalamnja, oleh karena atjara adalah

tentangan dari hal „materiil . Mengapa tidak disebutkan terus

terang, bahwa hukum pembuktian adalah bukan hukum atjara,

seperti pendapat pembentuk B .W . jang memuatkan peraturan

pembuktian dalam B. W . Mereka, jang menjetudjui pembagian

prinsipiil hukum atjara perdata mendjadi dua bagian, terang

tidak berani menjatakan, bahwa hukum pembuktian adalah

bukan hukum atjara. Ini sudah melemahkan pendiriannja.

Lain daripada ini, menurut hemat saja, peraturan hukum

pembuktian pada pokoknja tidak berbeda sifatnja daripada

bagian hukum atjara Iainnja, sekadar menundjukkan suatu

djalan jang harus dilalui oleh pengadilan sebagai alat suatu

negara untuk dapat mengatakan, apakah dan bagaimanakah

154

sualu hukum harus dilaksanakan. Dan mengingat sifat "ini harus

dikatakan, bahwa djuga perihal pembuktian pada pokoknja

hakim adalah tunduk pada hukum negaranja sendiri.

Seperti dikatakan diatas, tentunja sebagai keketjualian hakim

dapat memperhatikan seperlunja hukum asing tentang hal ini

jang berbeda dari hukum nasoinal sang hakim, akan tetapi

ada alnu tidaknja keketjualian ini harus ditindjau dalam

keadaan in concreto satu persatu. Tidak mungkin diadakan

sualu pormula umum jang semula sudah dapat dikatakan meli­

puti beberapa maljam soal.

Dalam undang-undang seragam tentang hukum perdata inter­

nasional. jang akan diada kan dinegara2 Benelux pada pasal 24

ditentukan, bahwa :

a kekuatan dari persangkaan jang berdasar atas undang-

undang seria hal kewadjiban membuktikan („bewijslast ’) adalah

takluk pada undang-undang jang berlaku bagi perbuatan hukum

atau persetudjuan jartg bersangkutan („lex causae”).

h pembuktian dengan saksi dan tulisan diperbolehkan, ka­

lau ini dimungkinkan oleh C&US8K? atau oleh undang-

u n d a n g dari tempat lerbentuknja persetudjuan (..lex loci actus )

atau oleh undang-undang nasional dari hakim, jang akan me­

mutuskan perkaranja (,,Iex fori”).

c tenlang bagian selandjutnja dari hal pembuktian berlaku­

lah undang-undang nasional dari hakim jang akan memutus­

kan perkaranja (,,lex fori”), seperti jang saja setudjui diatas.

Sekarang sebaiknja ditindjau beberapa soal tersendiri dari

lapangan hukum atjara perdata, dilihat dari sudut hukum

perdata internasional.

Kekuasaan menghadap dimuka hakim.

Ini mefigenai kekuasaan hukum seorang, maka dari itu menu­

rut pasal 16 A.B. hukum nasional seorang pihak itu menen-

tukannja, pun perihal seorang pihak diwakili oleh lain orang

155

Hanja kalau dalam suatu negara ditentukan peraturan, istimewa

tentang perwakilan, misalnja diperbolehkan menghadap sebagai

wakil hanja seorang pengatjara jang diangkat dan disumpali,

maka peraturan inilah harus diturut, meskipun hukum nasional

dari seorang asing tidak kenal peraturan seperti itu. Ini ber­

hubung dengan keistimewaan peraturan jang betul- bersifat

atjara.

Perihal badan hukum, kalau mengenai perwakilan belaka,

tiada perbedaan daripada dalam hal perseorangan. Mengenai

pengakuan sebagai badan hukum, masuk lagi lapangan hukum

nasional dari badan hukum itu. Ini kalau sudah ternjata suatu

perseroan harus dianggap masuk peraturan hukum asing ter­

tentu. Tentang kemungkinan segerombolan orang jang tidak

merupakan badan hukum dapat atau tidak menghadap sebagai

satu pihak dimuka hakim, patut di-ragu2-kan, apakah perihal

ini djuga hukum asing gerombolan itu harus menentukannja,

oleh karena ternjata sukar diketahui oleh hakim, apa jang

berlaku tentang hal itu dalam suatu negara asing tertentu.

D i Indonesiapun tiada peraturan tertentu tentang hal ini dan

pendapat juridisprudensi djuga belum terang.

Tjara memadjukan perkara adalah sangat bersifat atjara. maka

dari itu harus tunduk kepada peraturan hukum dari negara

hakim sendiri. Misalnja dinegeri Belanda harus ada ..dagvaar-

ding jaitu memanggil pihak lain langsung dengan perantaraan

d j urusi ta untuk menghadap dimuka hakim, sedang di Indonesia

dianut tjara memasukkan permohonan gugat, seljara lisan atau

tertulis, kepada hakim, jang kemudian akan memanggil kedua

belah pihak untuk datang menghadap pada sidang hakim.

Surat resmi (otentik).

Dari suatu surat resmi asing terpenting sudah diljitjarakan

diatas kekuatannja pembuktian, jaitu dari suatu putusan hakim

asing (Bagian VIII). Disitu dinjatakan, bahwa pada hakekatnja

156

kekuatan pembuktian dari putusan hakim asing tidak ada,

akan tetapi ini tidak meng-halang2-i hakim Indonesia memper­

hatikan seperlunja adanja putusan hakim asing itu.

Kinipun harus dikatakan, bahwa perihal akta otentik sebagai

alat pembuktian pada pokoknja hakim Indonesia terikat pada

peraturan 'Indonesia jang mengenai itu. Pasal 1868 B. W . dan

pasal 165 H. I. R. menentukan, bahwa akta otentik adalah

suatu surat jang dibikin menurut tjara jang ditentukan dalam

undang-undang oleh atau dimuka seorang pegawai umum, jang

berkuasa ditempat pembikinannja

Sjarat2 ini harus dipergunakan untuk menentukan, apa suatu

surat resmi jang dibikin dinegeri asing, dapat dinamakan akta

otentik. Begitupun perihal kekuatan pembuktian dari akta asing

itu, hakim Indonesia pada pokoknja tunduk pada peraturan

Indonesia.

Pendapat ini berdasar atas pertimbangan, bahwa peraturan

pembuktian antara iain bermaksud untuk seberapa boleh mem­

pertinggi nilai putusan hakim dan oleh karena itu seberapa

boleh harus diturut.

Keketjualian tentunja ada, terutama perihal suatu akta jang

oleh pihak2 jang berkepentingan sengadja dibikin dengan

maksud untuk mendapat surat bukti dari suatu peristiwa. Mi-

salnja dua orang Malaja di Singapura membikin surat perdjan-

djian menurut tjara jang disana diperlukan untuk mendapat

surat bukti jang kuat. Mereka pada waktu membikin itu, tidak

mengira, bahwa mereka kemudian akan berada di Indonesia

dan disini timbul perselisihan jang dimadjukan dimuka hakim

Indonesia. Kalau akta itu tidak memenuhi sjarat bagi akta

otentik menurut hukum Indonesia dan hakim dengan begitu

sadja menjampingkan surat bukti itu, maka mudah dapat di­

mengerti, bahwa tindakan sematjam ini tidak memuaskan.

Dalam hal ini, sebaliknja hakim djuga memperhatikan seper­

lunja surat bukti itu.

137

Tentang surat bukti lain jang bukan otentik, seperti akta cli-

bavvab tangan, surat2 korespondensi, tjatatan2 dan lain", tidak

perlu dibitjarakan disini, oleb karena djuga menurut hukum

Indonesia, hakim amat merdeka bagaimana ia akan mempcrgu-

nakan pelbagai tulisan itu sebagai surat pembuktian.

Pengakuan seluruhnja dari suatu pihak dim uka liciki m cli

Indonesia pada umumnja mempunjai kekuatan jang sebetulnja

melebihi kekuatan pembuktian, oleh karena hakim lerikat kepada

pengakuan itu. Artinja. meskipun orang jang mengakui itu

bohong. haki m tidak perlu menghiraukan hal itu dan mesti

mengalahkan pihak jang mel akukan pengakuan itu (pasal 171

H. I. R. dan pasal 1925 B. W .).

Perihal ini dapat dikemukakan suatu peraturan di Indonesia,

jang menjimpang dari peraturan tentang pengakuan tersebut,

jaitu menurut pasal 57 dari Peraturan Perkawinan bagi Orang

Keristen di Djawa, Minahasa dan Ambon (Staatsblad 1955 —

74 jo 1956 — 607), Pengadilan negeri harus setjara merdeka

(„zelfstandig ) menjelidiki kebenaran alasan2 jang dikemuka­

kan, untuk mendapat pertjeraian. Ini diartikan, bahwa hakim

tidak tjukup memperhatikan suatu pengakuan dari satu pihak

sadja tentang kebenaran alasan jang diadjukan oleh pihak

lawan.

Dengan adanja peraturan menjimpang ini di Indonesia, maka

kalau orang2 asing beperkara di Indonesia tentang hal jang

dalam negara aslinja diatur seperti dalam pasal 57 tersebut,

maka sekiranja hakim Indonesia harus melakukan peraturan

hukum asing itu.

Hal pembuktian dengan saksi sekiranja tidak akan menimbul­

kan kesulitan dalam hal orang2 asing beperkara di Indonesia,

oleh karena hakim Indonesia sangat merdeka tentang pemberian

kekuatan pembuktian kepada keterangan seorang saksi.

Ini djuga dapat dikatakan bagi alat bukti jang dinamakan

persangkaan („vermoedens”), oleh karena ini sebetulnja bukan

158

alat bukti, melainkan kesimpulan belaka dari jang sampai dike­

labui oleli bakim dengan mempergunakan alat2 bukti lain.

Sebaliknja peraturan tentang menjumpali salah suatu pihak

sebagai alat bukti, bersifat mengikat hakim, maka sekiranja ha­

kim tid ak boleh menjimpang, meskipun jang beperkara adalah

orang2 asing jang hukum nasionalnja memuat peraturan lain

tentang hal ini.

..Rogatoire commissie”

Ini berarti suatu permintaan oleh seorang hakim disampaikan

kepada hakim dilain tempat, supaja hakim belakangan ini mem­

beri pertolongan melakukan suatu tindakan dalam suatu peme­

riksaan perkara, jang sebetulnja harus dilakukan oleh hakim

pertama tadi, akan tetapi tidak dilakukan oleh karena beberapa

hal. Misalnja harus diadakan suatu pendengaran seorang saksi

jang berdiam dilain 'tempat dan jang menurut peraturan tidak

boleh dipaksa untuk datang menghadap disidang hakim jang

pertama itu.

Pasal 175 B. Rv. mengatur hal ini, jaitu ajal I dan 2 untuk

daerah Indonesia dan ajal 5 untuk tindakan jang harus dila­

kukan oleh hakim dinegeri asing. Disebutkan, bahwa hakim

Indonesia dap"it minta pertolongan kepada penguasa dinegeri

asing atau kepada seorang konsul dari negeri Indonesia jang

berada dinegeri asing itu.

Dengan adanja pasal 175 B. Rv. ajal 5 itu, selaku timbal-

balik dapat dikatakan, bahwa seorang hakim Indonesia, kalau

menerima pemintaan seperti itu dari seorang hakim dari negeri

asing, pada umumnja berwadjib untuk memenuhi permintaan

itu. Keketjualian hanja dapat diperbolehkan, apabila dalam

suatu hal jang konkrit kepentingan negara, terutama jang me­

ngenai pertahanan negara, menghendaki keketjualian itu.

159

Seringkali permintaan „rogatoire commissie ini disampaikan

lewat Kementerian Luar-Negeri masing2 negara jang bersang­

kutan. Ini perlu berhubung dengan keketjualian tersebut dialas,

hal mana setjara paling tepat akan dapat diketahui oleh Ke-

menterian Luar-Negeri.

Diantara beberapa negara ada perdjandjian internasional

tentang hukum atjara perdata pada tahun 1005 di Den Haag,

jang mengatur hal „rogatoire commissie” pada pasal 8 —- 16.

Pada pokoknja „rogatoire commissie” diperbolehkan dengan be­

berapa keketjualian, antara lain apabila memenuhi „rogatoire

commissie” in concreto akan bertentangan dengan kedaulatan

dari negara jang diminta pertolongan (pasal 11, 5 ke-5). Indo­

nesia tidak turut serta pada traktat ini.

Ada hal jang mirip dengan hal „rogatoire commissie, jaitu

pemberitahuan hal sesuatu oleh seorang penguasa dalam suatu

negeri kepada orang jang berada dinegeri asing. Traktat terse­

but dialas tentang hukum atjara perdata djuga mengatur hal

pemberitahuan ini dalam pasal 1 — 7. Indonesia jang tidak turut

serta pada traktat ini, dapat memakainja sebagai pedoman.

Pada pokoknja kemungkinan pemberitahuan kepada orang

jang berada diluarnegeri, tergantung dari kemauan negeri

asing jang bersangkutan untuk memenuhi permintaan memberi

tahukan itu dan kinipun berlaku prinsip pertimbal-balik. Tentu-

nja adalah paling baik, apabila hal sesuatu diatur dalam suatu

perdjandjian internasional'.

Hal pailit atau bangkrut.

Kalau dilihat sifat dari suatu putusan hakim jang menjatakan

seorang djatuh pailit, jaitu, bahwa keadaan pailit merupakan

pensitaan (,,beslag") umum atas semua harta-benda dari seorang

jang berhenti dalam membajar hutangnja, maka sekeadaan pailit

ini meliputi djuga barang2-nja sipailit, jang berada diluar negeri.

140

AI<an tetapi dapat dikatakan, seperti telah pernah diuraikan

dialas (Bagian VIII). bahwa melihat adanja pasal 436 B. Rv.v

putusan hakim asing lidak dapat didjalankan di Indonesia, maka

dengan demikian putusan hakim Indonesia jang mendjaluhkan

pailit, tidak dapat didjalankan atas barang2 si-pailit jang ber­

ada dil uar-negeri.

Perihal ini mungkin dapat dikatakan, bahwa pasal 436 B. Rv.

hanja melihat pada putusan hakim atas suatu perselisihan antara

dua pihak, sedang perihal pailit putusan hakim hanja melaksa­

nakan suatu peraturan jang memungkinkan seorang dinjatakan

pailit, apabila sjarat lertenlu telah dipenuhi. Sjarat ini ialah

adanja lebih dari satu hutang jang sama2 tidak dibajar.

Bagaimanapun djuga, kalau seorang hakim berpendapat,

bahwa putusannja perihal pailit berlaku djuga bagi barang2

milik sipailit jang berada diluarnegeri, maka hakim itu sebagai

prinsip timbal-balik^ harus menganggap djuga, bahwa putusan

hakim asing tentang pailit berlaku bagi barang2 si-pailit jang

berada dinegeri awak sihakim.

Djuga dikatakan, bahwa ada dua sistim dalam hai pailit ini,

jaitu ke-1 sistim teritorialitet, jang membatasi berlakunja pu­

tusan pailit pada daerah negara, dan ke-2 sistim universalitet,

jang menganggap suatu putusan pailit berlaku diseluruh dunia.

Menurut Martin W olff dalam bukunja halaman 360, sistim

teritorialitet dianut di Amerika Serikat, sistim universalitet di

Itali dan Perantjis, sedang sistim tengah2 dianut di Djerman,

Swis dan Belanda. Sistim tengah2 ini antara lain mengang­

gap putusan hakim negara awak dalam beberapa hal berlaku

universil dan sebaliknja putusan hakim asing dalam beberapa

hal berlaku setjara terbatas pada daerah („territoir ). Tentang

Inggeris dikatakan, bahwa prinsip universalitet dianut, ketjuali

hal berlakunja putusan hakim asing terhadap barang2 tak ber­

gerak jang terletak dinegeri Inggeris.

14 »

Dengan aclanja pelbagai sistiin ini, maka dalam praktek akan

masih ada banjak kesulitan. Maka bukan barang aneh, apabila

seorang jang dalam suatu negara sudah diputuskan pailit, ke­

mudian dinegara lain didjatuhkan pailit lagi oleh penguasa

disana. Kedjadian sematjam ini malahan dapat menghilangkan

banjak kesulitan, sebab dengan demikian sudah terang barang2

milik sipailit didalam dua negara itu masuk pensilaan umum,

dan pengawas („curator”) dapat bertindak dalam dua negara

itu dengan leluasa untuk keperluan para piutang. Hanja sadja

Tiarus diperhatikan, bahwa pada hakekatnja akibat2 dari masing2

putusan mendjatuhkan pailit ditetapkan menurut peraturan

negara masing2. Sekiranja hal ini dalam praktek tidak akan me­

nimbulkan banjak kesulitan.

B A G IA N XVI

Badan hukum

Ternjata masjarakat di-tiap2 negara membutuhkan suatu

pengertian hukum jang memungkinkan, bahwa dalam perhu­

bungan2 hukum dimasjarakat tidak hanja orang perseorangan

(„individu ) sadja mempunjai hak2, kekuasaan2 dan kewadjib-

an" hukum, melainkan djuga suatu badan, jang tidak bersifat

dan berkepentingan perseorangan. Perwudjudan pemisahan ke­

pentingan badan ini dari kepentingan perseorangan, terutama

terdapat dalam adanja suatu kekajaan harta-benda dari badan

jang terpisah dari kekajaan harta-benda dari orang2 perse­

orangan dan jang merupakan satu-2nja tanggungan bagi segala

tindakan badan itu terhadap orang ketiga („derden ).

Oleh karena badan hukum ini adalah tjiptaan hukum suatu

negara dan tiap2 negara tentulah berdaulat untuk mewudjudkan

bukum itu, maka tidaklah aneh, apabila ada perbedaan antara

peraturan2 perihal badan hukum dipelbagai negara.

Tidak akan saja bitjarakan badan2 hukum dalam ketatanega-

142

raan, seperti suatu negara alau bagian berotonomi dari suatu

negara, oleh karena buku ini hanja mengenai hukum perdata.

Badan hukum dalam hukum perdata di Indonesia dapat

berupa suatu perkumpulan orang2 (korporasi) atau suatu harta-

benda atau perusahaan jang tertentu (jajasan. „stichting”). Per­

bedaan jang agak nampak antara dua matjam badan hukum

ini ialah, balm ’a dalam korporasi biasanja jang mempunjai

kepentingan adalah orang2 manusia jang merupakan anggota

dari korporasi itu, anggota2 mana djuga mempunjai kekuasaan

dalam peraturan korporasi berupa rapat para anggota, sedang

dalam peraturan jajasan tilik berat terletak pada suatu kekajaan

jang ditudjukan untuk mentjapai suatu maksud dengan diurus

oleh suatu pengurus, jang peraturannja sudah ditetapkan semula

oleh jang mendirikan jajasan itu.

D i Inggeris misalnja, menurut Martin YVoIff dalam bukunja

halaman 294, badan hukum berupa jajasan ini tidak ada. Se-

baliknja disana ads. suatu badan hukum jang tidak dikenal

di-Iain2 negara, jaitu „corporation sole”, suatu badan terdiri

dari seorang saclja, jang setjara turun-temurun memegang suatu

djabatan tertentu.

Oleh karena badan- hukum ini melakukan pelbagai perbuatan

hukum seperti orang manusia, maka dapatlah tertjipta perhu­

bungan hukum antara badan hukum dari suatu negara dan

badan hukum negara lain, maka timbullah pula pertanjaan,

hukum negara jang mana harus berlaku bagi perhubungan

hukum itu.

Kalau pasal 16 A. B„ jang perihal kedudukan dan kekuasaan

hukum seorang menundjuk kepada hukum nasional seorang

itu, diturut djuga bagi badan hukum, maka harus dianggap,

bahwa badan hukumpun. seperti orang manusia, mempunjai

kebangsaan atau kewarganegaraan.

Selandjutnja harus ada penentuan, hal apa jang menentukan

kebangsaan atau kewarganegaraan suatu badan hukum.

143

Perihal ini ada pelbagai pendapat. ISIenurut pendapat ke-1 hal

kewarganegaraan suatu badan hukum tergantung dari negara

dimana badan hukum itu didirikan dan mungkin disahkan oleh

penguasa dalam negara itu. Pendapat ke-2 menghendaki ke­

warganegaraan badan hukum tergantung dari negara, jang dite­

tapkan sebagai tempat kedudukan badan hukum atau pengurus-

nja. Pendapat ke-5 memakai sebagai ukuran : Negara, dimana

badan hukum itu mengerdjakan perusahaannja. Ada lagi penda­

pat ke-4 jang melihat pada kewarganegaraan kebanjal <an dari

para anggota atau pemegang saham dari badan hukum.

Oleh karena suatu badan hukum adalah tjiptaan hukum sualu

negara tertentu, maka menurut hemat saja pendapat ke-1-Iah

jang paling tepat. Untuk dapat mendirikan suatu badan hukum

dalam suatu negara tertentu, sudah selajaknja orang harus me­

menuhi sjarat jang ditentukan oleh hukum negara itu dan

dimana perlu orang harus mendapat suatu pengesahan oleh

seorang penguasa dinegara itu, jang tentu'.ija akan melaksana­

kan hukum negaranja sepenuhnja.

Keberatan dari pendapat ke- 2 ialah, bahwa mudah sekali

tempat e udukan suatu badan hukum dipindah kelain negara,

ma a, a au kewarganegaraan suatu badan hukum tergantung

ari tempat kedudukan itu, kepastian hukum akan terganggu.

Keberatan dari pendapat ke-5 ialah, bahwa mungkin sekuli

suatu a an hukum mempunjai tempat2 mengerdjakan perusa-

aannja ¡pelbagai negara, dengan berakibat bahwa, apabila

tempat e erdja ini dipakai sebagai ukuran, mungkin sekali

suatu badan hukum mempunjai dua, tiga atau lebih matjam

ewarganegaraan, hal mana akan menjulitkan pelaksanaan pasal16 A. B.

Keberatan dari pendapat ke-4 ialah, bahwa, oleh karena para

anggota atau para pemilik saham dari badan hukum dapat

er ganti , maka kewarganegaraan jang digantungkan pada

ewarganegaraan kebanjakan orang2 anggota atau pemegang

144

saham, mungkin sekali akan ber-ganti2 djuga. hal mana me­

nimbulkan banjak kesulitan djuga dalam melaksanakan pasal

16 A. B.

D i Indonesia ada undang-undang, berasal dari pemerintah

Belanda dulu, jang memakai sualu pengertian istimewa dari ke-

warganegaraan suatu badan hukum, jaitu ..Besluit vijandelijk

vermögen (Undang-undang tentang kekajaan musuh, Staatsblad

1946 — 104), jang pada pasal 2 menentukan, bahwa oleh un­

dang-undang itu dianggap sebagai musuh antara lain badan

hukum, jang :

a. didirikan atau berdiri menurut dan diliputi oleh hukum

negara musuh (Djerman dan Djepang terutama).

b. tempat kedudukannja atau kantor pusatnja pada waktu

sekarang atau pada suatu waktu sesudah tanggal 10 Mei

1940 terletak dalam daerah negara musuh.

c. tempat perusahaannja jang terpenting pada waktu tersebut

terletak dalam daerah negara musuh,

d. menurut keputusan Direktur Djustisi sekarang Menteri

Kehakiman, di Indonesia dinjatakan sebagai musuh,

e. menurut keputusan Menteri Djustisi dinegeri Belanda dinja­

takan sebagai musuh (ini tentunja sekarang tidak dapat

lagi).

Pasal ini meluaskan sangat pengertian kewarganegaraan

musuh dari badan hukum.

Dinegeri- jang tentang kedudukan dan kekuasaan hukum

tidak menundjuk kepada hukum nasional, melainkan kepada

hukum dari negara, dimana orang mempunjai domisili, seperti

Inggeris dan Amerika Serikat, adalah penting apa jang dina­

makan dengan domisili suatu badan hukum.

Sudah barang tentu pengertian tempat pendiaman, jang oleh

hukum dipakai bagi orang2 perseorangan, tidak dapat begitu

sadja dipergunakan djuga dalam menentukan tempat pendiaman

suatu badan hukum.

145

Pasal 17 B. W . misalnja menganggap sebagai domisili seorang

ialah tempat tinggal jang terpenting („hoofdverblijf ’) dan kalau

tempat tinggal sematjam itu tidak ada tempat, dimana orang

benar2 bertinggal. Penentuan sematjam ini hanja dapat dilaku­

kan bagi orang2 manusia.

Lazimnja jang dianggap sebagai tempat pendiaman suatu

badan hukum ialah tempat, dimana pengurusnja berkantor. Akan

tetapi dalam setiap keadaan in concrelo hakim senanliasa

leluasa untuk menentukan lain tempat sebagai tempat pendia­

man suatu badan hukum. Ini dapat digantungkan pada sifat,

maksud dan tudjuan dari berdirinja suatu badan hukum atau\

dan dari hukum jang mengatur perhubungan hukum jang

bersangkutan.

Pada menentukan pendapat saja, bahwa kew'arganegaraan

suatu badan hukum tergantung dari negara, dimana badan

hukum itu didirikan dan mungkin djuga disahkan oleh penguasa

dinegara itu, dengan sendirinja ditentukan pendapat selandjut-

nja, bahwa soal sjarat2 pengakuan sebagai badan hukum, soal

kekuasaan badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan

hukum, soal perwakilan badan hukum dimuka atau diluar penga­

dilan dan soal2 lain sebagainja pada hakekatnja tunduk pada

hukum dari negara tersèbut.

Dalam Konperensi Den Haag ke-tudjuh tentang hukum per­

data internasional, jang berlangsung pada tanggal 9 — 51 O k­

tober 1931, dibentuk suatu rantjangan persetudjuan („ontwerp-

conventie ) untuk memetjahkan soal hukum perdata internasio­

nal mengenai perseroan, perhimpunan dan jajasan, jang diusul­

kan, supaja termuat dalam suatu traktat antara pelbagai negara,

jang sudah dan/atau jang akan turut-serta pada Konperensi

Den Haag tersebut („Projet de Convention concernant la recon­

naissance de la personnalité juridique des sociétés, associations

et fondations étrangères”).

146

B A G IA N XVIIIlak pengarang', Iiak oktroi dan Iiak tjap dagang

Hak pengarang.

Hal ini bagi Indonesia diatur dalam Undang-undang Hak: Pengarang (..Auteurswet , Staatsblad 1912 — 600), jang dibikin untuk negeri Belanda, tetapi menurut pasal 45 berlaku djuga. untuk Indonesia, ketjuali 4 pasal, jaitu pasal 50a. 35a, 43 dan 44.

Hak pengarang menurut pasal 1 adalah hak sendiri dari, seorang pembikin suatu karangan perihal kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian, untuk mengumumkan dan memper-

banjak karangan itu dengan batas- jang ditentukan oleh undang- undang.

Hak pengarang ini menurut pasal 2 ajat 2 dapat turun-temu­run kepada ahli-waris pengarang dan dapat djuga diserahkan, kepada lain orang, baik seluruhnja, maupun sebagian sadja, penjerahan mana harus dilakukan dengan akta otentik atau de­n g an akta dibawah tangan.

M aksud undang-undang hak pengarang ialah untuk memper- Iindungi kepentingan seorang pengarang, djangan sampai orang, lain memungut hasil dari suatu karangan dengan merugikan si- pengarang setjara se-wenang2. Perlindungan ini perlu tidak hanja sebagai tanda penghargaan kehormatan bagi sipengarang, me­lainkan djuga sebagai pendorong bagi orang2 jang mempunjai ketjakapan dan minat untuk membikin karangan2 jang berguna bagi masjarakat.

Pasal 10 undang-undang tersebut menjebutkan beberapa buah karangan jang diperlindungi, antara lain : buku, suratkabar, m adjalah , tjerita sandiwara, pidato, lagu, gambar, lukisan, pi­gura , patung, bangunan, peta ilmu bumi, potret dan pada um um nja tiap2 buah karangan dilapangan kesusasteraan, ilmu pengetahuan dan kesenian, setjara dan berwudjud apapun djuga. M aka amat luaslah penjebutan ini.

147 '

M enurut pasal 15 pengertian memperbanjak Ipuah karangan meliputi cljuga membuat penterdjemahan dari suatu karangan asli.

Jang penting dari sudut hukum perdata internasional ialah pasal 47, jang mengatakan, bahwa undang-undang bak penga­rang berlaku bagi semua karangan, jang dikeluarkan dinegeri Belanda dan di Indonesia dan bagi karangan dikeluarkan diluar dua negeri itu, jang dibikin oleh orang Belanda atau orang Indonesia. Dengan ini tidaklah diperlindungi oleh undang- undang ini karangan dari orang asing, jang diterbitkan diluar- negeri.

Sedjak Indonesia oleh negeri Belanda diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka dapatlah dikatakan, bahw a ke­daulatan Indonesia mengakibatkan mengartikan pasal 47 terse­but 'sedemikian rupa, bahwa undang-undang tersebut, sekedar mengenai Indonesia, hanja berlaku bagi karangan jang dikeluar­kan di Indonesia oleh setiap orang dan diluar Indonesia oleh w'arganegara Indonesia.

Praktis, dengan adanja „Conventie-Bern” dari tahun 1908

seperti diubah pada tahun 1928, jang merupakan suatu gabung­an (uni) antara beberapa negara mengenai hak pengarang dan dalam mana negeri Indonesia dan negeri Belanda sama mendjadi peserta djuga, keadaan akan tetap sama oleh karena pada umumnja perlindungan hak pengarang di-tiap2 negara peserta diperluaskan sampai W ' a r g a n e g a r a dari n e g a r a ” peserta jang lain.

Hak oktroi.

Oktroi adalah mengenai hal seorang menemukan suatu hasil

perniagaan baru atau tjara baru untuk menghasilkan hal sesuatu atau menentukan suatu alat baru guna memperbaiki hasil atau tjara menghasilkan itu.

148

Sifal peraturan hak oktroi adalah sama dengan sifat peraturan

liak pengarang, sekedar ke-d ua^-nja bermaksud untuk memper-

lindungi kepentingan seorang jang mentjiptakan hal sesuatu,

agar supaja buah pikiran dan pekerdjaannja tidak dipergunakan

begitu sadja oleh lain orang dengan merugikan kepentingan

seorang pentjipta.

Tetapi iidjucl dari hak oktroi menurut peraturan hukum jang

berlaku (..positief recht’ ) adalah berlainan daripada udjud hak

pengarang. Hak pengarang oleh hukum dalam prinsip diakui

mulai semula dan hukum hanja mengatur hal memperlindungi

hak itu. sedang hak oktroi adalah hak jang diberikan oleh peme­

rintah kepada seorang, jang menemukan hasil perniagaan baru

dan lain2 sebagainja, untuk sebagai satu2-nja orang memper­

gunakan buah pikiran atau buah pekerdjaan ilu, sedang lain

orang dilarang mempergunakannja („uitsluilend recht”).

Maka. menurut udjud hak oktroi itu. Iahirnja hak oktroi ter­

gantung dari Pemerir.tah dan perkataan oktroi berarti djuga

suatu ..privilege”. suatu pemberian istimewa, se-olah2 hak jang

diberikan itu bukan hak asasi, sedang sebetulnja hak ini adalah

hak asasi, tidak berbeda dari hak pengarang.

Dalam hal jang berhubungan dengan hukum perdata inter­

nasional, jaitu dalam hal orang2 asing bersangkut paut, maka

djuga ada perbedaan dengan peraturan tentang hak pengarang.

Tentang bak oktroi, jang diambil sebagai ukuran, hanja pema­

kaian buah pikiran seorang dalam suatu negara dan hak untuk

memakai ini akan diberikan oleh pemerintah, dengan tidak me­

mandang, apa jang meminta hak itu adalah warganegara atau

orang asing.

Maka kini tiada diskriminasi terhadap orang asing. Malahan

un d an g -u n d an g jang bersangkutan, jaitu ,,Oktrooi-wet” 1910

(Staatsblad 1911 - 136) menjesuaikan diri dengan keadaan inter­

nasional. misalnja pasal 7 menerangkan, bahwa seorang jang di-

negeri lain sudah memadjukan permohonan untuk mendapat hak

149

oktroi disana, mempunjai prioritet selama 12 bulan sesudah itu.

dalam permohonannja dinegeri awak. Arlinja, segala apa jang

terdjadi antara waktu pemasukan permohonan dinegeri asing

dan waktu pemasukan permohonan dinegeri awak, tidak akan

mempengaruhi akan mendapatnja hak oktroi atau tidak. Seba

gai tjontoh dari hal jang mungkin terdjadi antara dua waktu itu,

disebutkan hal pemasukan permohonan untuk mendapat hak

oktroi perihal jang sama oleh lain orang lebih dulu dnripadanja.

Seperti halnja dengan hak pengarang jang mengenal sualu Konpensi-Bern, maka bagi hak oktroi ada Konpensi-Paris dari

tahun 1883, jang ber-ulang2 diubah, jang terbelakang kali pada

tahun 1954. Perbedaan daripada Konpensi-Bern ialah, bahwa

segala sesuatu jang termuat dalam Konpensi-Paris, sudah ter

muat djuga dalam „Octrooi-wet” 1910 tersebut diatas.

Diatas dikatakan, bahwa hak pengarang dapat diserahkan

kepada lain orang. Perihal oktroi ada lain aturan, jaitu bahwa

pemegang oktroi dapat memberi lisensi kepada lain orang untuk

memakai buah pikiran jang termasuk oktroi, seluruhnja atau

sebagian.

Peraturan „Octrooi-wet” 1910 berdasar atas perhubungan kolo­

nial antara negeri Belanda dan Indonesia sedemikian rupa, bah

wa hak oktroi bagi Indonesia diberikan oleh penguasa clinegeri

Belanda („Octrooi-Raad ). D i Indonesia hanja ada Kantor pem

bantu („Hulpbureau Industrieele Eigendom”), jang meneruskan

segala permohonan oktroi ke „Octrooi-Raad” dinegeri Belanda-

Dengan berdirinja Republik Indonesia sebagai negara tner

deka dan berdaulat, maka hal sesuatu jang termuat dalam

„Octrooi-wet itu, seharusnja disesuaikan dengan keadaan. jan„

tidak mengizinkan lagi, bahwa pemberian hak oktroi Indonesia

masuk kekuasaan penguasa („Octrooi-Raad”) dinegeri Belan^3'

150

Hak Ijap dagang dan tjap pabrik („merkenrecht").

Hak ini berlainan lagi daripada hak pengarang dan hak ok­troi. Perbedaannja ialah, bahwa hak tjap ini tidak mengandung suatu penghargaan dari suatu kepandaian seorang, melainkan hanja bermaksud untuk mendjernihkan suasana perdagangan dan perindustrian dalam hal memakai tjap bagi barang2-nja, djangan sampai ada kekatjauan sebagai akibat dari pemakaian salu Ijap ber-sama- untuk beberapa barang jang ternjata lain pembikinannja, udjud dan nilainja.

Maka sifat dari hak Ijap ini ialah, bahwa pemilik hak tjap •berhak memakai suatu tjap, sedang lain orang tidak dan perla­kuan istimewa ini melulu berdasar atas kenjataan. bahwa orang itulah jang per-lama2 memakai tjap itu pada waktu tiada se­orang lainpun memakainja.

Hak tjap ini, lain daripada hak oktroi, tidak diberikan oleh pemerintah, melainkan lahir sebagai akibat suatu tindakan pe­merintah berupa pen^asukan tjap itu dalam suatu daftar

(..inschrijving ”). Dan dalam memasukkan tjap dalam daftar ini, pemerintah pada pokoknja hanja memeriksa, apa tjap jang di­mintakan supaja dimasukkan daftar itu, sudah terpakai lebih

dulu oleh lain orang atau tidak dan apakah udjud tjap itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan.

Kalau pemerintah menolak pemasukan tjap dalam daftar maka jang berkepentingan dapat mohon putusan hakim untuk menetapkan, apa penolakan itu sudah tepat.

Apabila suatu tjap sudah dimasukkan daftar, tjap itu lazim disebutkan „gedeponeerd”, jang berakibat, bahwa pemilik hak tjap diperlindungi oleh hukum sedemikian rupa, arwa g lain jang toh memakai tjap itu, dapat dihukum pidana menurutpasal 395 K.U.H.P. ,

Dalam hubungan dengan hukum perdata internasional dapa dikatakan, bahwa pada pokoknja tiap2 negara mengatur hal memasukkan tjap2 dalam daftar setjara merdeka dengan t.dak

151

melihat pada kevvarganegaraan orang jang berkepentingan dan

dengan tidak memikirkan, apa tjap ilu diluar negeri sudab di­

masukkan dalam daftar disana

Hanja ada keketjualian ba«i negara- jang mendjadi pesertu

dalam Konpensi-Paris peribal „Industriele Eigendom tersebut

diatas, jaitu babwa seorang jang tjapnja sudab dimasukkan

daftar dalam suatu negara peserta, mempunjai prioritet selama

4 bulan dalam negara peserta lain, artinja ia dianggap se-olab2

sudab mulai memakai tjap dinegara lain itu sedjak tjapnja di­

masukkan daftar dinegeri jang pertama disebutkan tadi (pasal 4).

Bagi Indonesia hal memasukkan tjap dalam daftar ini teratur’

dalam undang-undang lama jang dinamakan „Reglement Indus-

trieele Eigendom Kolonien 1912”.

Menurut pasal 7 dari peraturan ini, orang jang tjapnja dima­sukkan dalam daftar di Indonesia, dapat minta, supaja tjapnjaitu dimasukkan djuga dalam sualu daftar internasional jang di­adakan di Bern.

152