a. kebijakan pelayanan informasi publik

18
1 A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara guna pengembangan diri dan lingkungan sosial. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu ciri pemerintahan yang demokratis, akuntabel serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaran pemerintah yang baik. Guna menjamin hak-hak mendasar itu, diperlukan sebuah keterbukaan informasi sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 15 Maret 2008 telah menfasilitasi hak masyarakat untuk tahu tersebut melalui media dialog publik, dilaog publik memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasinya. Dialog publik, dilaksanakan secara rutin setiap Hari Jum’at Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB. Masyarakat bebas hadir, bebas menyuarakan aspirasinya, mengadukan permasalahan apa saja, saran, kritik, memohon informasi, bahkan hingga masalah pribadi. Semua didengar ditampung, dijawab, dipenuhi secara terbuka oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala SKPD. Dalam perkembangannya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mempermudah dan memperbanyak saluran akses informasi untuk masyarakat, yakni melalui: 1. Pada tahun 2010, telah terbentuknya PPID yang ditetapkan dengani Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 54 tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Disamping itu juga telah ditetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melayani permohonanan informasi secara langsung maupun melalai interaktif di website. 2. Layananan Aspirasi dan Pengaduan On line Rakyat (LAPOR) melalui web http://lapor.go.id dan sms 1708, serta SMS melalui HP Bupati Bojonegoro di Nomor 081113345999 yang telah terintegrasi dengan aplikasi LAPOR UKP4, yang saat sekarang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan. 3. SMS ke Radio Malowopati FM yang dibacakan dan ditanggapi secara langsung setiap hari pukul 06.00- 09.00 wib dalam acara Cakrawala Pagi. Dalam perkembangan KIP di Kabupaten Bojonegoro mengalami kemajuan pesat , bojonegoro di kenal tranparansinya sampai ke tingkat dunia. 4. Pemanfaatan jejaring sosial twitter, baik itu langsung ke akun-akun twitter pejabat SKPD

Upload: vantuong

Post on 12-Jan-2017

233 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara guna

pengembangan diri dan lingkungan sosial. Memperoleh informasi merupakan hak asasi

manusia dan menjadi salah satu ciri pemerintahan yang demokratis, akuntabel serta

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaran pemerintah yang baik. Guna

menjamin hak-hak mendasar itu, diperlukan sebuah keterbukaan informasi sebagai sarana

dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Hal ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro sejak tanggal 15 Maret 2008 telah menfasilitasi hak masyarakat untuk tahu

tersebut melalui media dialog publik, dilaog publik memberikan akses seluas-luasnya

kepada seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasinya. Dialog

publik, dilaksanakan secara rutin setiap Hari Jum’at Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB.

Masyarakat bebas hadir, bebas menyuarakan aspirasinya, mengadukan permasalahan apa

saja, saran, kritik, memohon informasi, bahkan hingga masalah pribadi. Semua didengar

ditampung, dijawab, dipenuhi secara terbuka oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah

dan seluruh Kepala SKPD.

Dalam perkembangannya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah

mempermudah dan memperbanyak saluran akses informasi untuk masyarakat, yakni

melalui:

1. Pada tahun 2010, telah terbentuknya PPID yang ditetapkan dengani Keputusan Bupati

Bojonegoro Nomor 54 tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Disamping itu juga

telah ditetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro yang melayani permohonanan informasi secara langsung maupun melalai

interaktif di website.

2. Layananan Aspirasi dan Pengaduan On line Rakyat (LAPOR) melalui web

http://lapor.go.id dan sms 1708, serta SMS melalui HP Bupati Bojonegoro di Nomor

081113345999 yang telah terintegrasi dengan aplikasi LAPOR UKP4, yang saat

sekarang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan.

3. SMS ke Radio Malowopati FM yang dibacakan dan ditanggapi secara langsung setiap

hari pukul 06.00- 09.00 wib dalam acara Cakrawala Pagi. Dalam perkembangan KIP di

Kabupaten Bojonegoro mengalami kemajuan pesat , bojonegoro di kenal tranparansinya

sampai ke tingkat dunia.

4. Pemanfaatan jejaring sosial twitter, baik itu langsung ke akun-akun twitter pejabat SKPD

Page 2: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

2

maupun rubrik Radar Nge-Tweet serta rubrik Mata Radar di Harian Radar Bojoneggoro.

Disamping itu, web site www.bojonegorokab.go.id juga menyediakan konten yang dapat

digunakan sebagai saluran akses informasi dan aspirasi masyarakat, ditambah dengan

web site-web site SKPD melalui sub domainnya.

Kemudahan akses informasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh

masyarakat, terbukti hingga pertengahan Bulan Juni 2015 terdapat 693 interaksi yang

dapat dikategorikan sebagai permohonan informasi yang berasal dari (a) desk PPID : 9

permohonan, (b) Layanan 0n-line (LAPOR) : 495 permohonan, (c) SMS melalui Radio

malowopati : 49 permohonan dan (d) dialog publik hari Jum’at : 140 permohonan.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik maka dibentuklah sejumlah

fasilitas sebagai sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, melalui:

1. Desk Layanan Informasi PPID Utama.

Beralamat di Jalan AKBP Suroko No. 11 Bojonegoro, ruangan desk layanan informasi

PPID utama berukuran 6 x 8 meter, dilengkapi dengan fasiltas berupa: Set ruang

tamu/tunggu, kamar mandi, dapur, front desk informasi, 12 unit PC terkoneksi internet,

jaringan wifi gratis, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit scan, pendingin ruangan 3 (tiga)

unit, display monitor tv 39”, papan informasi, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-

buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur permohonan informasi, alur keberatan,

poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 2 (dua) orang petugas desk layanan informasi

dan formulir-formulir hard copy dan digital.

2. Desk Layanan Informasi PPID Pembantu.

Beralamat di masing-masing badan publik/ SKPD yang terkoneksi dengan PPID Utama

melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID.

3. Desk Layanan Informasi Mobile

Merupakan layanan desk informasi PPID Utama dan Pembantu/SKPD, yang melekat pada

kegiatan Dialog Publik setiap Hari Jum’at Pukul 13.00 Wib sampai dengan 15.00 Wib di

Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Para pemohon informasi, permohonanya dicatat dan ditanggapi langsung oleh Bupati,

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Ketua PPID Utama dan PPID

Pembantu/SKPD. Selain itu, juga dilaksanakan penguatan Keterbukaan Informasi Publik

dan pelayanan informasi publik pada Bulan Layanan Publik, yaitu bulan Mei setiap

tahunnya di lima lokasi kecamatan secara bergiliri. Kegiatan Bulan Pelayanan Publik

adalah salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendekatkan layanan

kepada masyarakat.

Page 3: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

3

4. Layanan Informasi Elektronik

a. Website PPID Utama http//ppid.bojonegorokab.go.id

b. Website PPID SKPD ( Mengunakan aplikasi SIP PPID yang terkoneksi dengan

pemprop dan Kemendagri) Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi Pengaduan Online

Rakyat)

c. SMS 1708.

d. SMS Radio interaktif Radio Malwopati 082221118958

e. SMS Bupati melalui 081113445999

f. Jejaring sosial akun-akun resmi milik pejabat dan/ atau badan publik dan Radar Nge-

Tweet dari Harian Radar Jawa Pos Bojonegoro.

g. Email PPID Bojonegoro : [email protected]

5. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sampai dengan

semester I tahun 2015 adalah sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) orang, yakni

16 (enambelas) orang di PPID Utama, serta lainnnya di masing-masing PPID Pembantu

yang berada di SKPD dan /atau Badan Publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten

Bojonegoro.

Struktur organisasi PPID utama maupun Pembantu meliputi Atasan PPID, Ketua PPID,

Sekertaris, Bidang Pengelola Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumen

dan arsip serta Bidang Pengaduan dan Bidang Penyelesaian Sengketa .

C. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara rutin memberikan pelayananan

informasi melalui 7 (delapan) saluran akses informasi yaitu :

1. Desk layanan informasi PPID Utama

Di Jalan AKBP M Soeroko No 11 Bojonegoro, yang buka setiap hari, mulai pukul

08:00 s/d 12:00 dan 13:00 s/d 22:00 WIB, kecuali hari libur nasional.

2. Desk Layanan informasi PPID Pembantu

Di masing-masing front office Badan Publik, yang buka setiap hari Senin-Kamis, mulai

pukul 08:00 s/d 12:00 dan 13:00 s/d 16:00 WIB, kecuali hari libur nasional dan pada

Hari Jum’at, mulai pukul 08:00 s/d 12:00 dan 14:00 s/d 15:00 WIB, kecuali hari libur

nasional.

3. Desk Layanan Informasi Terbuka dan mobile.

Bertempat di Pendopo Malowopati setiap hari Jum at pukul 13.00 s/d 15.00 WIB.

4. Desk Layanan Informasi Publik

Bulan Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada bulan Mei di

5 tempat/Kecamatan setiap tahun.

Page 4: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

4

5. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Melalui SMS ke 1708 (Aplikasi online pengaduan Layanan Aspirasi On-line Rakyat/

LAPOR) yang dipantau dan ditanggapi selama 24 jam, dengan durasi, selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari kerja admin Kabupaten belum men-share kepada SKPD maka

sistem memberikan early warning warna merah. Selanjutnya PPID SKPD harus

memberikan jawaban/ tindak lanjut paling lambat 5 (limas) hari kerja. Apabila SKPD

belum memberikan tanggapan, maka sistem memberikan early warning warna merah.

Sistem Aplikasi ini setiap hari Jum’at dilaporkan kepada Bupati sekaligus

diadakan evaluasi kecepatan respon publik pada Rapat Rutin Evaluasi setiap hari

Jum’at pagi dan merupakan salah satu unsur penilaian kinerja bagi SKPD.

6. Website

Melalui konten permohonan informasi online di website PPID,

7. SMS

Melalui SMS ke nomor Bupati Bojonegoro (081113445999) yang telah terkoneksi

dengan aplikasi LAPOR, SMS Radio Malwopati FM (082221118958) yang disiarkan

dan ditanggapi dalam acara Cakrawala Pagi pada Pukul 07:00 s/d 09:00 setiap hari.

Disamping itu, permohonan informasi yang terbanyak dan berkaitan langsung dengan

kepentingan publik, maka SKPD yang menanganinya menyampaikan pencerahan dan

pejelasan melalui acara Cakrawala Pagi di Radio Malowopati FM

8. Jejaring Sosial

Kerjasama dengan harian Radar Bojonegoro lewat rubrik Radar Nge-Tweet, serta

melalui akun-akun resmi milik pejabat dan/atau badan publik yang dipantau dan

ditanggapi selama 24 jam.

Seluruh sarana atau akses pelayanan informasi baik melalui media aplikasi

LAPOR, SMS Bupati, SMS Malowopati dan Twitter Badan public telah terkoneksi

dan terintegrasi dengan layanan desk informasi PPID mulai awal tahun 2015.

D. Daftar Informasi Publik (DIP)

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang

Badan publik di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro PPID utama maupun PPID Pembantu

telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload DIP di website masing-masing Badan

Publik. Sampai dengan semester I DIP yang sudah diupload PPID Utama sejumlah 343 DIP

sedangkan dari 62 SKPD yang telah mengupload DIP sejumlah 33 SKPD, contoh dalam

lampiran.

Jumlah DIP yang di Upload di website SKPD sebanyak 143 DIP. Dengan demikian jumlah DIP

pada PPID Kab Bojonegoro sebanyak : 485 DIP, namun masih terdapat beberapa SKPD yang

Page 5: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

5

belum mengupload DIP. Hal ini merupakan target pendampingan PPID Kabupaten Bojonegoro

pada rencana aksi kegiatan pada semester II tahun 2015,

.

E. Permohonan dan Sengketa Informasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi

Jumlah permohonan informasi di PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari

berbagai akses informasi di atas adalah sebanyak 693 permohonan, sedangkan dokumen

yang dimohon oleh pemohon informasi publik melalui desk PPID diantaranya

berupa dokumen Data Ralisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2013 dan 2014 Dinas

Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Dokumen SK Tim Perumus DIP PPID Bojonegoro,

SOP Pelayananan dan SOP Integrasi , Salinan SK dan DIP Kominfo, Data Sof copy

Lembaga Alamat Dan Jumlah Siswa SLTA masing- masing Jurusan tahun ajaran 2014/

2015. PDRB 2013 dan 2014 dan Bojonegoro Dalam Angka maupun informasi yang

menonjol yang di mohon oleh masyarakat adalah informasi-informasi pembangunan di

sektor infrastruktur, sektor pemerintahan, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan,

sebagaimana tabel di bawah.

Selama tahun 2015 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran

layanan informasi selain melalui desk PPID yaitu yang melalaui SMS Radio Malowopati,

layanan on-line, adalah mengenai pembangunan infrastruktur, sementara untuk saluran

desk informasi mobile (dialog publik jumat) adalah seputar pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik semester I

tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1

DATA LAYANAN INFORMASI LANGSUNG MELALUI DESK

Bulan

Jumlah Permohonan

Waktu Pelayanan

(hari)

Dikabulkan Ditola

k

Alasan Permohonan Ditolak

Penuh Sebagia

n

Dikecu

alikan

Belum Dikuas

ai Lainnya

1 2 5 2 - - - - -

2 4 7 4 - - - - -

3 3 7 3 - - - - -

4 0 - 0 - - - - -

5 0 - 0 - - - - -

6 0 - 0 - - - - -

Total 9 9

Page 6: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

6

Tabel 2

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI MELALU DESK INFORMASI

Nomor Register Nama/Instansi Isi Permohonan Kegunaan Status

01/I/PPID/BJN/2015 LSM Link

Kontrol

Data Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2013

dan 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten

Bojonegoro

Diskusi internel lembaga sebagai

bahan studi banding

02/I/PPID/BJN/2015 LSM Link

Kontrol

Data Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2013

dan 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten

Bojonegoro

Diskusi internel lembaga sebagai

bahan studi banding

03/II/PPID/BJN/2015 Herlina Info Potensi Lokal Kabupaten Bojonegoro Untuk Keperluan data Praktek

Kerja Lapangan - Tugas Akhir Terpenuhi

04/II/PPID/BJN/2015 Bojonegoro

Institute

Jumlah Permohonan Informasi dari Desk PPID,

SMS Malowopati dan LAPOR

Pengkayaan data dan Bahan

diskusi Terpenuhi

05/II/PPID/BJN/2015 Bojonegoro

Institute

Rekapitulasi LAPOR

Pengkayaan data dan Bahan

diskusi Terpenuhi

06/III/PPID/BJN/201

5

Bojonegoro

Institute

"1. DOkumen SK TIM Perumus DIP PPID

Bojonegoro

2. SOP Pelayanan dan SOP Integrasi

3. Salinan SK dan DIP PPID utama dan DIP

Kominfo"

Pengkayaan data dan Bahan

diskusi

Terpenuhi

07/III/PPID/BJN/201

5

Bojonegoro

Institute

PDRB 2013 dan 2014 dan File Bojonegoro

Dalam Angka 2014

Pengkayaan data dan Bahan

diskusi Terpenuhi

08/II/PPID/BJN/2015 LSM Young Data Realisasi anggaran 2013 - Ditolak

09/III/PPID/BJN/201

4 Shodikin

Data Softcopy Lembaga, Alamat dan jumlah

siswa SLTA masing-masing jurusan tahun ajaran

2014/2015

Pemenuhan data keanggotaan

DPR RI Terpenuhi

Tabel 3 LAYANAN INFORMASI MELALUI LAPOR 1708

Bulan

Jumlah Permohonan

Waktu Pelayanan

(hari)

Dikabulkan

Ditolak

Alasan Permohonan Ditolak

Penuh Sebagian Dikecualikan

Belum Dikuasai Lainnya

1 117 5 117 - - - - -

2 120 3 120 - - - - -

3 86 5 86 - - - - -

4 58 3 58 - - - - -

5 73 5 73 - - - - -

6 41 3 41 - - - - -

Total 495 495 - - - - -

Keterangan: Akses informasi melalui LAPOR ini dibuka mulai Bulan Januari 2015

Page 7: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

7

Tabel 4 LAYANAN INFORMASI MELALUI SMS RADIO MALWOPATI 08222118958

Bulan

Jumlah Permohonan

Waktu Pelayanan

(hari)

Dikabulkan

Ditolak

Alasan Permohonan Ditolak

Penuh Sebagian Dikecualikan

Belum Dikuasai Lainnya

1 33 1 33 - - - - -

2 9 1 9 - - - - -

3 7 1 7 - - - - -

4 0 0 0 - - - - -

5 0 0 0 - - - - -

6 0 0 0 - - - - -

Total 49 49 -

Keterangan: bulan maret-juni aplikasi sms malowopati mengalami trobel

Tabel 5

LAYANAN INFORMASI MOBILE MELALUI DIALOG PUBLIK JUMAT

DI PENDOPO MALOWOPATI

Bulan

Jumlah Permohonan

Waktu Pelayanan

(hari)

Dikabulkan

Ditolak

Alasan Permohonan Ditolak

Penuh Sebagian Dikecualikan

Belum Dikuasai Lainnya

1 34 1-7 34 - - - - -

2 24 1-7 24 - - - - -

3 31 1-7 31 - - - - -

4 20 1-7 20 - - - - -

5 27 1-7 27 - - - - -

6 4 1-7 4 - - - - -

Total 140 140 -

Keterangan: jumlah diatas yang termasuk kategori permohonan informasil

Page 8: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

8

2. Sengketa Informasi

Sampai dengan semester 1 tahun 2015 seluruh pemohon informasi baik secara

langsung, online maupun melalui saluran lain telah terlayani secara penuh oleh PPID

Utama maupun PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

F. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran kegiatan pelayanan informasi dan kegiatan PPID Utama telah

dianggarkan dalam APBD 2015 yaitu pada:

1. Program kerjasama informasi dengan media massa

- Penyebaran informasi penyelenggaranaan pemerintah daerah

2. Program fasilitisasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Sedangkan untuk PPID Pembantu telah teranggarkan di masing – masing SKPD walau

belum seluruh SKPD.

G. Inovasi

Dalam upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro, PPID Bojonegoro melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder/mitra

profesi antara lain :

- Media cetak Radar Bojonegoro

- Nota Kerjasama kesepahaman antara Bupati Bojonegoro dengan CSO

Bojonegoro Institute tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Kerjasama antara PPID Dengan Forum Radio Bojonegoro ( 12 Radio) tentang

akses saluran informasi masyarakat melalui media radio.

- Dimulainya KIP di tingkat Desa melalui Blog Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM) desa, sampai dengan semester I tahun 2015 sejumlah 56 blog KIM

Disamping itu PPID utama dalam rangka penguatan KIP ditahun 2015 disamping melakukan

penguatan KIP di tingkat desa juga telah menyelenggarakan lomba web antar SKPD dengan

tema Keterbukaan Informasi Badan Publik yakni pada tahun 2013, untuk tahun 2014 tidak

melaksanakan mengingat web pemkab dalam proses redesign, sedangkan untuk tahun 2015

menyelengarakan workshop yang difokuskan pada pendampingan langsung kepada PPID

SKPD, untuk pendampingan ini PPID bekerjasama dengan CSO Bojonegoro Institute.

H. Kendala Pelaksanaan Layanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik masih mengalami kendala-kendala,

diantaranya adalah Belum seluruhnya PPID SKPD mempunyai desk layanan informasi,

kekurangan SDM yang kompeten dibidang KI sehingga berpengaruh kepada pelayanan

informasi di SKPD sehingga pelayanan informasi pada masyarakat kurang optimal.

Page 9: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

9

I. Saran Tindak dan Rencana Tindak Lanjut

Saran tindak dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi

publik berbasis Teknologi Informasi (TI), yakni meng-unggah DIP yang telah

diklasifikasi ke website PPID Pembantu/ Badan Publik dengan mengunakan aplikasi

SIP PPID di semua websife PPID Pembantu/ SKPD.

2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengelola/ SDM PPID SKPD, terutama

mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta kewajiban badan publik

untuk meng-upload DIP serta tata kelola administrasi layanan PPID dan

mendokumentasikan informasi sesuai dengan pedoman.

3. Menguatkan kerjasama dengan para pihak, guna meningkatkan kinerja PPID baik

melalui workshop maupun pendampingan.

4. Perngembangan layanan keterbukaan informasi publik hingga di tingkat desa sebagai

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Sistem

informasi Desa dengan memanfaatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

berbasis IT yang telah dibentuk. KIM berbasis IT di kabupaten Bojonegoro sampai

dengan saat sekarang telah terbentuk 68 KIM berbasis IT. Disamping itu juga

melakukan penguatan/ sosialisa kepada masyarakat tentang KIP bersama dengan ara

Komunitas Blogger, RTIK dan komunitas lainnya serta berbagai media.

Page 10: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

10

J. Penutup

Demikianlah Laporan Tahunan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

semester I tahun 2015, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, Juni 2015

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro

Selaku

Ketua PPID

KUSNANDAKA TJATUR P

Pembina Tk I

NIP. 19670224 198602 1 001

Page 11: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

LAMPIRAN LAPORAN SEMESTER I

PPID BOJOONEGORO

Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro di Jl. AKPBM Soeroko 11 Bojonegoro

Papan Informasi PPID di depan sekertariat PPID Bojonegoro

Page 12: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Workshop Penguatan SDM PPID Pembantu yang di ikuti oleh 62 SKPD selama 3 hari

Salah seorang pendamping dari Bojonegoro Institute saat pendampingan pemutakhiran DIP

Page 13: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di 5 lokasi pada saat Bulan Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke Kelompok Informasi masyarakat (KIM)

Page 14: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

PPID Kabupaten Tuban melakukan studi banding untuk mempelajari dan memperoleh informasi terkait

pelaksanaan keterbukaan public di Kabupaten Bojonegoro

Page 15: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik PPID Bojonegoro ada 343 DIP

Daftar Informasi publik PPID SKPD/Pembantu total ada 134 DIP

Page 16: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

KIM Hariometahun Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander

Transparansi Anggaran di blog KIM Grade Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo

Page 17: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Blog Kelompok Informasi Masyarakat Sendang Potro www.kimsendangpotro.blogspot.com

Rekapitulasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat semester I Tahun 2015

Page 18: A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Permohonan Informasi melalui Tweet Radar Jawa Pos Bojonegoro

Informasi dari Mata Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group)