laporan tahunan layanan informasi publikdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... ·...

13
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah PPID DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI P P I D PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Upload: duongquynh

Post on 02-May-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

PPID DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

P P I D PEMBANTU

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2017

Page 2: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah

satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan,

bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang

berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi

publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Kominfo berdasarkan Keputusan Menteri

Kominfo No.117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No.10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1)

memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2)

meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan

layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk

memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan

keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUU No. 14 Tahun 2008. Dengan membuka

akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab

dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat

mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis

mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang

baik (good governance).

Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang

Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian dalam negeri dan

pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi

yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan

dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; serta menyempurnakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 karena sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah NOMOR 550/32 TAHUN 2017 tentang

Pembentukan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan

Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , maka PPID Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah

telah mengeluarkan SK terkait Pejabat PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Tengah

Page 3: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI

1. Fasilitas yang disediakan Oleh PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Ruangan Desk Informasi

Ruangan Desk Informasi yang disediakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Tengah yang diintegrasikan dengan ruang Perpustakaan, ruangan ini berukuran 9 x 8

meter persegi, yang terdiri dari satu meja besar front desk Infromasi , 2 ( Dua ) Meja

petugas , 14 ( empat belas ) kursi tamu dan 2 ( dua ) kursi petugas. Pada Ruangan ini

di lengkapi dengan 2 ( dua ) unit Komputer ; 1 ( satu ) unit Printer ; 1 ( satu ) Scanner ;

1 ( satu ) Telepon ; 1 (satu ) Unit AC ; 1 ( satu ) Tempat Majalah dan Leafet ; 1 ( satu )

Almari Arsip ; 1 ( satu ) Estalase Arsip dan Pelakat serta Kelengkapan Pelayan

Informasi Publik

b. Penyediaan Informasi Publik

Dalam rangka penyediaan akses Informasi yang wajib di umumkan secara berkala dan

setiap saat , yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

berdasarkan Tugas dan Fungsinya , Pemohon/Pengguna Informasi bisa datang

langsung ke Desk Layanan Informasi Publik , atau melalui SMS Center, Akun Media

Sosial ( Instagram , Facebook, dan Twitter ) , dan bisa melalui e-mail, dimana kami

melayani sesuai dengan Peraturan PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

yang berlaku .

Page 4: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

Pemohon/Pengguna Informasi juga dapat mengakses segala Informasi melalui Website

Resmi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di

http://dishanpan.jatengprov.go.id

Pada Website Resmi kami sediakan berbagai Informasi baik softcopy maupun Hardcopy

seperti Menu Pangan Lokal , Artikel Media , DKP dan lain lain.

Pada menu Website kami sediakan Halaman Resmi PPID Pembantu Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Tengah di http://www.ppid-bkpjateng.info

Selain Halaman PPID DISHANPAN kami juga menyediakan OPEN DATA DISHANPAN

yang mendukung Single Data System Portal Provinsi Jawa Tengah dapat di akses di

http://sikepang.com/

Page 5: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Tengah terdiri dari 2 ( dua ) Petugas di Front Desk Informasi , Dimana satu

Petugas sekaligus menjadi admin Data Entri Website Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Tengah dan satu Petugas lagi menjadi admin Data Base Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan di back Office di bantu oleh Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) subag

yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan

Kepegawaian. Para petugas berusaha memberikan pelayanan Informasi yang maksimal

kepada Pemohon Informasi , serta didukung Simpul Layanan Informasi baik yang

berada di kantor Pusat maupun Daerah serta didukung seluruh anggota PPID Sesuai

dengan Tugas dan Fungsinya ( SK Terlampir )

2. Standar Operasional Pelayanan Informasi

PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah , memberikan pelayanan

informasi bagi yang ke kantor setiap hari kerja Senin s/d Kamis ( Jam 08.00 – 15.30 WIB )

dan hari Jum’at (Jam 08.00 – 16.00 WIB ) dengan waktu efektif setiap hari kerja 7 Jam

dan semingu 34 Jam ,di luar jam kerja kami tetap bisa melayani Pemohon Informasi

melalui SMS Center atau Media Sosial baik pada hari Minggu maupun Tanggal Merah .

Adapun Rincian pelayanan Informasi Publik yang berlangsung selama Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Jumlah Pemohon Informasi Publik sebanyak 21 ( Dua Puluh Satu ) Orang terdiri dari

21 ( Dua Puluh Satu ) Orang dari Kalangan Mahasiswa dan Masyarakat, dengan

jumlah permintaan Informasi Publik sebanyak 27 ( Dua puluh Tujuh ), 15 ( Lima

Belas ) Orang melakukan Permohonan Informasi dengan cara Datang Langsung ke

Desk Informasi dan 1 ( satu ) Orang melalui Email , 1 ( Satu ) Orang melalui

Whastapp, 4 ( Empat ) Orang melalui Pesan Facebook Sebagaimana terlampir dalam

Lampiran I.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah Permintaan Informasi Publik dalam

setahun adalah 300 Jam + 12 Menit

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

adalah 21 ( Sembilan Belas ) Orang dengan jumlah permintaan Informasi sebanyak

27 ( Dua puluh Tujuh )

Jumlah Pemohon Informasi yang ditolak tidak ada .

Page 6: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

III. KEGIATAN PPID 2017

1. Penetapan SK Penunjukan PPID Pembantu DISHANPAN Prov. Jawa Tengah

2. Uji Konsekuensi

Page 7: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

3. SK Klasifikasi Informasi Publik DISHANPAN Prov. Jawa Tengah

4. Penetapa n DIDP ( Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik ) 2017

Page 8: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

5. Pelaksanaan Pelayanan

6. Menghadiri Kegiatan Ke PPID an

Page 9: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

IV. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pada Tahun 2017 Semua Pemohon Informasi yang datang mengisi survey Kepuasan

Masyarakat dengan memberikan tanggapan ke PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Tengah dengan pernyataan Puas.

V. PRESENTASI

PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Presentasi Terbuka

dan Verifikasi Visitasi pada 17 Oktober 2017 di Ruang Sidang Lantai II Dinas Ketahan

Pangan , dan sudah melakukan Presentasi Akhir dalam rangka Pemeringkatan Badan

Publik PPID Pembantu tingkat Jawa Tengah Pada tanggal 9 Nopember 2017, di Ruang C

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

VI. PENUTUP

Pada Tahun 2017 ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menjadi Badan

Publik Terbaik ke Delapan tingkat OPD Jawa Tengah.

Demikian Ringkasan Laporan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, semoga kedepanya semakin baik.

PPID PEMBANTU

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SRI SULARSIH ,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19600421 198603 2 009

Page 10: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

Lamp. II

Kegiatan PPID DISHANPAN

Page 11: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

Lanjutan Lampiran II

Page 12: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

Lampiran III

Jendela Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Akun Youtube DISHANPAN https://www.youtube.com/channel/UC8GrygYK4h-

eFAf_ion9avg

Berikut beberapa video kegiatan Dishanpan

HPS tingkat Jawa Tengah 4-5 Nov 2017 :

https://www.youtube.com/watch?v=Nw7CcTP1r2k

Diversifikasi Pangan Lokal : https://www.youtube.com/watch?v=2ajZdVo7rLM

Jalan Sehat Dishanpan : https://www.youtube.com/watch?v=QD7CzV-h0lo

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari :

https://www.youtube.com/watch?v=OPCtWmUcfzY

Lembaga Usaha Pangan Masyarakat :

https://www.youtube.com/watch?v=TesTwE7l2qg

Untuk kegiatan DISHANPAN yang lainya dapt dilihat di Akun Youtube Kami :

https://www.youtube.com/channel/UC8GrygYK4h-eFAf_ion9avg

Page 13: LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKdishanpan.jatengprov.go.id/files/62210760... · 2018-04-25 · I. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No.14

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah @2016

LAMPIRAN

SURVEY KEPUASAN LAYANAN Terlampir

INFORMASI PUBLIK Terlampir