repository.unhas.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 19891... · web view apa alasan...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP AMERIKA
SERIKAT DALAM KAITANNYA DENGAN TRANS-PACIFIC
PARTNERSHIP
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional
oleh :
ABD. MALIK RUSMAN
E 131 12 011
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan ungkapan rasa Syukur dimunajatkan kepada Allah
S.W.T atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh-Nya
sehingga penulis dapat merangkai kata, menyusun kalimat serta merumuskan
konsep pemikiran untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai tugas akhir yang
paling monumental dari semua proses perkuliahan dengan judul “Kebijakan Luar
Negeri Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Kaitannya dengan Trans-
Pacific Partnership”
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik
(S.IP). Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas
dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada :
1. Ibu saya Hj. Hasnah Bengnga, Ayah saya H. Rusman Masse dan Kakek
saya H. Masse Badawi.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas
Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
iii
4. Bapak Drs. H. Darwis, MA., Ph.D selaku ketua Departemen Ilmu Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Seniwati, Ph.D sebagai Pembimbing I dan Ibu Pusparida Syahdan,
S.Sos, M.Si. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membagi
banyak pengalaman dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi.
6. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Hasanuddin, Drs. Patrice Lumumba, MA., Drs. H. M.
Imran Hanafi, MA., M.Ec., Drs. Aspiannor Masrie, Dr. H. Adi Suryadi
B., MA., Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si., Muhammad Nasir Badu,
Ph.D, Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Agussalim, S.IP., MIRAP., Ishaq
Rahman, S.IP., M.Si., Burhanuddin, S.IP., M.Si., Muh. Ashry Sallatu,
S.IP., M.Si., Nur Isdah, S.IP., MA. dan Aswin Baharuddin, S.IP., MA.
serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Rahma dan
Bunda yang telah membantu segala proses administrasi selama menempuh
perkuliahan.
7. Teman-teman angkatan 2012 tanpa terkecuali yang selama ini banyak
memberikan semangat, khususnya Ahyan Haeruddin, Alfryarnes Pongtiku,
Andi Ilham Bustaman, Andi Muh. Irvandi, Andi Muhammad
Mardatillah, Fachran Adi Suryadi, Ferwino Rachman, Gadis Putri
Amalia, Maldini Budianto, Mercy Tangdilassu, Miftahul Fauzan,
Mochammad Rivaldi Lanti, Muh. Kharji Muhajir, Muhammad Afif,
Muhammad Bahri, Muhammad Fahmi Masda, Muhammad Nizar
iv
Syarief, Raditio dan Syarif Hidayat. Terima kasih atas bantuan dan
dukungan kalian selama ini.
8. Perempuan yang banyak berjasa bagi penulis, Rizqa Fajriyah. Terima kasih
karena telah meluangkan banyak waktu sedari awal hingga terselesaikannya
skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Angkatan 90 Kecamatan Patampanua, Kabupaten
Pinrang tanpa terkecuali, Bapak Kent Mukti Ali M. selaku Camat
Patampanua, Andi Ichsan dan Bapak/Ibu Posko Kelurahan Benteng.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak sempat
disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi materi maupun
penyajiannya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan
dalam penyempurnaan tulisan ini sebagai sebuah karya ilmiah.
Pada akhirnya, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan
manfaat yang berarti bagi para pembaca.
v
Makassar, Agustus 2016
Penulis,
Abd. Malik Rusman
ABSTRAK
Abd. Malik Rusman, E131 12 011, dengan skripsi berjudul “Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Kaitannya Dengan Trans-Pacific Partnership”, di bawah bimbingan Seniwati, Ph.D selaku Pembimbing I dan Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Tulisan ini (skripsi) bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari munculnya Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap perekonomian Tiongkok, yang mana pembahasan tentang TPP secara umum dimulai dari proses awal hingga perjanjian dagang ini ditandatangani pada 4 Februari 2016 di Selandia Baru. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sikap Tiongkok dalam menanggapi pengaruh Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara sebagai bentuk kebijakan luar negeri.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. Dalam metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai fenomena, fakta-fakta maupun variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya dengan kerjasama kemitraan Trans-Pacific Partnership. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi literatur, seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel, majalah dan situs-situs pendukung lainnya yang dianggap sesuai dengan isi tulisan. Teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka melalui literatur-literatur yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas sesuai dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel yang bersumber dari internet dan surat kabar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan antara data-data yang ada, kemudian permasalahan yang ada dijelaskan dan dianalisa berdasarkan data-data yang ada dan disusun dalam suatu tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data dan fakta yang ada.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran TPP yang mencoba memasuki kawasan Asia Tenggara memunculkan dampak yang membuat perekonomian Tiongkok khususnya di sektor ekspor semakin mengalami penurunan pasca terkena dampak dari krisis finansial global 2007-2008 yang sampai saat ini masih menimbulkan dinamika terhadap perekonomian Tiongkok sendiri. Sikap Tiongkok dalam Menanggapi Pengaruh Amerika Serikat melalui TPP ditunjukkan dalam kebijakan luar negeri yang juga melakukan pembentukan blok dagang yang saat ini sangat aktif dipromosikan, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership.
Kata Kunci : Asia Tenggara, Ekspor, Kebijakan Luar Negeri, Regional Comprehensive Economic Partnership, Trans-Pacific Partnership.
vi
ABSTRACT
Abd. Malik Rusman, E131 12 011, with a research entitled "Foreign Policy of China Against United States In Relation With Trans-Pacific Partnership", under the guidance of Seniwati, Ph.D as Supervisor I and Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si as Supervisor II in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin.
This study aims to determine the impact of the emergence of the Trans - Pacific Partnership in Southeast Asia to the Chinese economy, which discussion of TPP in general starting from the beginning to the trade agreement was signed on February 4, 2016 in New Zealand. In addition, this study also aims to determine the attitude of China in response to the influence of the United States through the Trans-Pacific Partnership in East Asia as a form of foreign policy .
In this study, the authors use descriptive-analytic method. In this method systematically explained the phenomenon, facts and variables related to the foreign policy of China to the United States in relation to Trans-Pacific Partnership. In this study the author uses primary and secondary data obtained from literature, such as books, journals, newspapers, articles, magazines and other supporting sites which are considered in accordance with the contents of the writing. The technique of collecting data is a literature review through the literature appropriate to the subject matter discussed in accordance with the object of research, both in the form of books, journals, articles sourced from the Internet and newspapers. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis, namely data obtained from the literature is then connected between the data exists, then the existing problems described and analyzed based on the data available and compiled in writing and drawn a final conclusion on the data and facts.
The results of this study indicate that the presence of TPP trying to enter the Southeast Asian region led to effects that make the Chinese economy, especially in the export sector increasingly affected by declining post from the 2007-2008 global financial crisis is still causing the dynamics of the Chinese economy itself. The influence of China in response to the attitude of the United States through the TPP indicated in the foreign policy establishment who also did the trade block that is currently very actively promoted, the Regional Comprehensive Economic Partnership.
Keywords : Southeast Asia, Exports, Foreign Policy, Regional Comprehensive Economic Partnership, Trans-Pacific Partnership.
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...............................................................................................i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI...............................................................ii
HALAMAN EVALUASI SKRIPSI.....................................................................iii
KATA PENGANTAR......................................................................................iv-vi
ABSTRAKSI........................................................................................................vii
ABSTRACT.........................................................................................................viii
DAFTAR ISI......................................................................................................ix-x
DAFTAR TABEL.................................................................................................xi
DAFTAR GAMBAR............................................................................................xii
DAFTAR SINGKATAN.....................................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang...................................................................................1-8
B. Batasan dan Rumusan Masalah.........................................................8-9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian...................................................10-11
D. Kerangka Konseptual.....................................................................11-14
E. Metode Penelitian..........................................................................14-15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Neorealisme..........................................................................16-22
B. Konsep Politik Luar Negeri...........................................................22-30
BAB III GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN TIONGKOK DAN SIKAPNYA TERHADAP PENGARUH AMERIKA SERIKAT
A. Bangkitnya Perekonomian Tiongkok............................................31-34
A.1. Strategi yang Dilakukan Tiongkokdalam Pengembangan Kapasitas Ekonomi.....................................35-41
A.2. Faktor Kebangkitan Perekonomian Tiongkok......................41-56
viii
B. Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat di Asia................................56-63
C. Trans-Pacific Partnership.............................................................63-79
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Dampak yang ditimbulkan dari munculnya Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap perekonomian Tiongkok................................................................82-92
B. Sikap Tiongkok dalam Menanggapi Pengaruh Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara......................................................................................92-107
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................108-110
B. Saran..........................................................................................110-111
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................112-118
ix
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1. Nilai Ekspor dan Impor antara Negara ASEAN dengan Tiongkok
Tahun 2011-2012............................................................................99
2. Tabel 2. Hubungan Perdagangan Tiongkok dengan Negara ASEAN Tahun
2010..............................................................................................101
x
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1.a. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2011-2014..................................50
2. Gambar 1.b. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2014-2016..................................51
3. Gambar 2.a. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun 2011-2014...53
4. Gambar 2.b. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun 2014-2016. .53
5. Gambar 3.a. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2011-2014.....................55
6. Gambar 3.b. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2014-2016....................55
7. Gambar 4. Data Ekspor Tiongkok ke ASEAN Tahun 2014-2015................102
xi
DAFTAR SINGKATAN
ACFTA = ASEAN-China Free Trade AgreementANZUS = Australia, New Zealand, United States Security TreatyAPEC = Asia Pacific Economic CooperationASEAN = Association of South-East Asian NationsEHP = Early Harvest ProgrammeFTAs = Free Trade AgreementsGDP = Gross Domestic ProductGFI = Global Future InstituteIPRs = Intellectual Property RightsISDS = Investor-State Dispute SettlementNAFTA = North America Free Trade AgreementOPEC = Organization of the Petroleum Exporting CountriesRCEP = Regional Comprehensive Economic PartnershipRTAs = Regional Trade AgreementsSEZs = Special Economic ZonesSLOCs = Sea-Lanes of CommunicationsSOE = State-Owned EnterprisesTEAM = Trade Enhancing Access to MedicinesTPP = Trans-Pacific PartnershipTPSEP = Trans-Pacific Strategic Economic PartnershipUSD = United States DollarWOT = War on TerrorismWTO = World Trade Organization
xii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dinamika internasional yang ditandai oleh makin kuatnya
kecenderungan globalisasi di semua sektor mengharuskan setiap negara untuk
benar-benar memikirkan posisi yang tepat, sehingga tidak tertinggal dari
dinamika tersebut, namun juga tidak menjadi korban dari arah perkembangan
global yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Krisis finansial global
yang melanda dunia dalam periode 2008-2009 dan disusul dengan krisis
ekonomi berkepanjangan di zona euro memberikan pelajaran yang berharga
bahwa negara-negara yang selama ini diperhitungkan sebagai kekuatan
ekonomi besar pun tidak terlepas dari kemungkinan ancaman krisis yang bisa
datang secara tidak terduga. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Amerika
Serikat yang juga pada saat itu terkena dampak dari krisis.
Kecenderungan peningkatan kerjasama ekonomi antarnegara sejak
krisis finansial global diwarnai dengan keinginan untuk menata ulang sistem
ekonomi dan finansial global yang lebih mencerminkan suatu tata kelola
(global governance) yang tidak hanya mengutamakan kebebasan transaksi
dalam sistem ekonomi internasional, namun juga menekankan keharusan
untuk lebih memastikan bahwa tatanan ekonomi yang tercipta juga harus
diwarnai kestabilan dan kesinambungan. Gejala proteksionisme yang
meningkat dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk non-tariff barrier,
menandakan bahwa pada umumnya setiap negara berupaya untuk lebih
mendahulukan kepentingan dan keamanan ekonomi domestiknya di tengah
1
America Free Trade Agreement (NAFTA) dan negara kawasan Asia Pasifik
melalui forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).3 Dalam
konstelasi politik dan ekonomi internasional, hingga kini Amerika Serikat
masih memegang posisi dominan.
Akan tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini muncul
beberapa pesaing yang menyebabkan pengaruh Amerika Serikat mulai sedikit
berkurang. Pesaing yang memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemain
dominan dalam politik dan ekonomi internasional adalah Tiongkok, sebuah
negara dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 milyar dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Sebagai sebuah negara, saat ini
Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia
internasional. Setelah kebijakan Tiongkok yang mengembangkan
pembangunan ekonomi dan mulai melakukan modernisasi, Tiongkok
kemudian berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut antara lain
terjadi dari sisi perdagangan, manufaktur, investasi, tingkat tabungan dan
berbagai perkembangan lain.4 Kebangkitan ekonomi Tiongkok telah
menyebabkan berbagai redistribusi kekuatan ekonomi dari Asia Tenggara ke
Tiongkok, dari Jepang ke Tiongkok serta dari Jepang dan Amerika Serikat ke
Tiongkok.5
Saat ini dunia telah masuk ke dalam rezim perdagangan bebas.
Baik negara maupun organisasi internasional telah menggagas perdagangan 3 Ibid.4 Munculnya Cina sebagai Pesaing Amerika Serikat dan Prediksi Hubungan Cina-Amerika Serikat di Masa Depan, melalui http://dokumen.tips/documents/munculnya-cina-sebagai-pesaing-amerika-serikat-dan-prediksi-hubungan-cina-amerika-serikat-di-masa-depan.html pada 5 Maret 2016.5 Ibid.
3
bebas yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian-perjanjian
perdagangan bebas. Salah satu perjanjian yang paling penting dan
mempunyai pengaruh cukup besar adalah perjanjian perdagangan bebas
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang berlaku sejalan dengan
tahapan-tahapan hingga 2018. ACFTA merupakan perwujudan dari konsep
interdepedensi antar negara, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan
Tiongkok. Hal ini khususnya terwujud dalam hal interdependensi ekonomi,
dimana tiap-tiap negara memiliki spesialisasi masing-masing dalam
memproduksi komoditas tertentu sehingga akan lebih efisien bagi negara-
negara tersebut apabila melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu,
peluang pasar beserta ikatan geografis juga menjadi faktor utama
interdepedensi negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Tiongkok melihat
peluang pasar yang besar dari negara-negara anggota ASEAN, begitu pula
sebaliknya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia juga melihat peluang
pasar yang besar dari Tiongkok. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari
tercetusnya ide ACFTA.6
Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis bagi Amerika
Serikat maupun Tiongkok sebagai pangsa pasar yang besar. Pertumbuhan
ekonomi Tiongkok di pasar Asia Tenggara kemudian memunculkan reaksi
Amerika Serikat. Perang kepentingan antara kedua negara tersebut terlihat
melalui kerjasama kemitraan yang digagas oleh kedua negara, Tiongkok
dengan blok perdagangan yang dibentuknya serta Amerika Serikat dengan
6 Makalah Cina ACFTA, diakses melalui https://www.academia.edu/7348006/Makalah_ Cina_ACFTA.
4
kerjasama kemitraan yang diupayakan saat ini adalah Trans-Pacific
Partnership (TPP). TPP merupakan sebuah perjanjian kemitraan yang
dirundingkan oleh Australia, Brunei Darussalam, Chili, Kanada, Jepang,
Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan
Vietnam pada Agustus 2013. Awalnya TPP merupakan kerjasama kemitraan
yang dirundingkan oleh Brunei Darussalam, Singapura, Chili dan Selandia
Baru dengan tujuan untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama
antar-anggota melalui liberalisasi dan investasi untuk menciptakan kemitraan
strategis di kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan nama Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership (TPSEP). Bergabungnya beberapa negara
anggota APEC dengan TPSEP kemudian dikenal dengan perjanjian dagang
TPP.
Menurut jurnal kajian Lembaga Pertahanan Nasional edisi 16 yang
dikutip oleh kompas.com, perjanjian TPP bersifat komprehensif. Selain
meliputi liberalisasi di semua sektor dengan sifat terjadwal dan mengikat,
TPP juga membahas isu lain seperti Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),
kebijakan kompetisi (competition policy), belanja pemerintah (government
procurement) dan fasilitasi perdagangan.7 Amerika Serikat saat ini telah
memegang posisi sentral atas TPP meski secara historis bukanlah negara yang
menggagas terbentuknya kerjasama kemitraan ini. Djisman Simanjuntak
7 Apa Alasan AS "Membajak" Trans-Pacific Partnership, diakses melalui
http://bisniskeuangan .kompas.com/read/2015/11/12/061400826/Apa.Alasan.AS.Membajak.TransPacific.Partnership pada 6 Maret 2016.
5
menyatakan pendapat tentang peran utama Amerika Serikat dalam kerjasama
kemitraan TPP, yaitu :
1. Tiongkok saat ini telah menjadi salah satu negara berstatus
global power,
2. Amerika Serikat melihat turunnya intensitas hubungan bilateral
antara Tiongkok dan Jepang,
3. Terjadi disintegrasi politik luar negeri antar negara-negara
ASEAN,
4. Adanya keinginan Amerika Serikat untuk menanamkan
kembali pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik pasca perang
Vietnam.8
Segala upaya yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap
kawasan Asia Pasifik adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negerinya.
Strategi ini memfokuskan pada beberapa bagian, diantaranya adalah
pengembangan kerjasama ekonomi, penguatan terhadap negara aliansi dan
jaminan keamanan bersama melalui institusi regional untuk membantu
menangani sengketa terkait batas wilayah secara damai. Pivot to Asia atau
yang secara resmi disebut dengan strategi rebalancing bersifat luas, tidak
terbatas pada elemen pertahanan militer tetapi juga ekonomi, sosial, politik
dan diplomasi yang diyakini oleh beberapa pihak akan menimbulkan resiko
terhadap hubungan negara-negara di Asia Pasifik, terutama terkait dengan
munculnya persepsi ancaman dari negara lain.
8 Ibid.
6
Munculnya pendapat pro dan kontra mengikuti penetapan strategi
Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik ini, terutama munculnya berbagai
spekulasi mengenai hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan
Tiongkok. Tiongkok secara khusus disebutkan sebagai tantangan bagi
keberhasilan strategi yang sedang dijalankan oleh Amerika Serikat. Tentunya
kehadiran Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik ini dipicu oleh
meningkatnya kapabilitas Tiongkok yang menjadi kekuatan baru di kawasan
baik di bidang ekonomi, diplomasi maupun militer.9 Dengan menguatnya
Tiongkok yang bukanlah negara aliansi serta memiliki potensi untuk
mendominasi kawasan Asia Pasifik, relatif mengancam Amerika Serikat
terhadap kredibilitas pengaruhnya di kawasan. Ancaman tersebut tidak hanya
langsung bagi Amerika Serikat, tetapi juga negara aliansinya yang secara
geografis berada dekat dengan Tiongkok, sehingga merasa perlu melakukan
penguatan kembali dengan upaya menekan perkembangan Tiongkok.10
Tidak hanya sebatas kawasan Asia Pasifik, rivalitas Amerika
Serikat dan Tiongkok yang dikerucutkan di kawasan Asia Tenggara saat ini
mulai terlihat dari sikap masing-masing negara terkait dengan didirikannya
TPP yang saat ini digagas oleh Amerika Serikat dan perjanijan dagang yang
saat ini dipromosikan oleh Tiongkok. Amerika Serikat yang merasa
dominasinya terancam oleh Tiongkok yang menguasai pasar Asia Tenggara
kemudian menjadikan TPP sebagai kerjasama kemitraan tandingan dari blok
9 Vanilla Planifolia, Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, diakses melalui https://www. academia.edu/12073957/Rebalancing_Strategic_Amerika_Serikat_di_Kawasan_Asia-Pasifik pada 6 Maret 2016.10 Ibid.
7
dagang gagasan Tiongkok yang dinilai dapat merebut pasar yang selama ini
dikuasai oleh pihak Tiongkok. Tentunya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi
baru saat ini tidak membiarkan Amerika Serikat merebut pangsa pasar
miliknya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dan mengajukan penelitian dengan judul
“Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam
Kaitannya dengan Trans-Pacific Partnership”
B. Batasan dan Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, Amerika Serikat
sebagai salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia saat ini harus
berhadapan head to head dengan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia
yang baru beserta kepentingannya di kawasan, baik itu Asia Pasifik maupun
Asia Tenggara. Perjanjian TPP oleh Amerika Serikat mulai digarap pada
tahun 2010 dan mengalami beberapa kali putaran perundingan dan negosiasi
selama lima tahun untuk mencapai kesepakatan di antara 12 negara anggota,
hingga pada akhirnya perjanjian kemitraan ini ditandatangani pada tanggal 4
Februari 2016 di Atalanta. TPP yang mencakup kawasan Asia Pasifik
membuat sektor perdagangan Tiongkok mengalami ketidakstabilan. Adapun
hal yang menjadi sorotan utama Tiongkok adalah sektor ekspor-impor.
Perekonomian Tiongkok terlihat mengalami ketidakstabilan
terutama pada saat negara-negara yang menjadi mitra dagang Tiongkok juga
8
ikut berpartisipasi dalam kerjasama kemitraan TPP. Sehingga, negara mitra
dagang Tiongkok sedikit demi sedikit melakukan strategi reorientasi pasar
yang awalnya dengan Tiongkok kemudian berorientasi ke pasar Amerika
Serikat atas dasar ekspansi perdagangan. Hal ini kemudian membuat
Tiongkok mengambil langkah kebijakan yang dapat menstimulasi dan
meningkatkan kembali nilai ekspor mereka di pasar internasional.
Demi kepentingan penelitian, maka penulis mengambil hanya pada
saat masa pemerintahan Barrack Obama, yaitu saat TPP dimulai dalam tahap
negosiasi pada tahun 2011 hingga saat TPP ditandatangani pada tanggal 4
Februari 2016 di Selandia Baru. Berasarkan hal tersebut, maka penulis dapat
merumuskan pertanyaan sebagai berikut :
1. Apa dampak yang ditimbulkan dari munculnya Trans-Pacific
Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap perekonomian
Tiongkok ?
2. Bagaimana sikap Tiongkok dalam menanggapi pengaruh
Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership di kawasan
Asia Tenggara ?
9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari munculnya
Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap
perekonomian Tiongkok.
2. Untuk mengetahui sikap Tiongkok dalam menanggapi
pengaruh Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership
di kawasan Asia Tenggara.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak
dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada
permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni dampak munculnya TPP di
kawasan Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap perekonomian Tiongkok
serta sikap Tiongkok dalam menghadapi pengaruh TPP di kawasan Asia
Tenggara. Oleh karena itu, secara khusus tulisan ini diharapkan dapat
bermanfaat sebagai beikut :
1. Kegunaan Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan
informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional pada
khususnya dan para pemerhati masalah-masalah internasional
pada umumnya mengenai kerjasama kemitraan seperti yang
diangkat oleh penulis.
10
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan menyangkut kerjasama
kemitraan.
D. Kerangka Konseptual
1. Neorealisme
Neorealisme atau realisme struktural adalah teori hubungan
internasional yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1970an,
sebagai respon tantangan yang dikemukakan oleh teori independensi dan
sebagian lain sebagai koreksi terhadap pengabaian realisme tradisional
terhadap kekuatan ekonomi.11 Dalam wilayah hubungan internasional
secara tradisional, Kenneth Waltz berusaha untuk memasukkan
pendekatan yang saintifik dan metodologis seperti antropologi dan
ekonomi yang dijadikan sebagai kritik terhadap realisme tradisional.12
Bagi neorealisme, negara adalah para pencari kekuasaan dan
sadar keamanan, bukan karena sifat dasar manusia tetapi lebih
disebabkan karena struktur sistem internasional yang mendorong mereka
melakukan demikian. Waltz mempokokkan diri pada kondisi anarkis
dunia internasional yang mengesankan akumulasi kekuasaan sebagai
11 Scott Burchill & Andrew Linklater. 1996. Teori-Teori Hubungan Internasional (terjemahan). Bandung : Nusamedia, hal. 113.12 Ibid.
11
sebuah syarat yang sistemis bagi sebuah negara.13 Dalam sistem anarkis,
perang selalu memiliki posibilitas untuk muncul. Oleh karena itu Waltz
mengklasifikasikan sistem internasional ke dalam dua bentuk, yaitu
bipolar dan multipolar. Bipolar dianggap lebih stabil karena dianggap
bahwa dua negara berkekuatan besar lebih mampu untuk bertindak dan
memelihara sistem.14 Teori neorealisme Waltz tidak memberikan arah
kebijakan yang eksplisit bagi para pemimpin negara ketika mereka
menghadapi masalah-masalah taktis politik dunia. Hal tersebut
disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak
memiliki pilihan sama sekali, karena struktur internasional yang
membatasi di mana mereka harus bergerak.15
2. Politik Luar Negeri
Politik luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal
dan aktifitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijakan dalam
negerinya. Politik luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan,
metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan dan sebagainya,
yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan
internasional dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non
pemerintah. Semua pemerintah nasional diwajibkan untuk melaksanakan
13 Ibid., hal. 116.14 Robert Jacson & Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 111.15 Robert Jackson & Georg Sorensen. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan 1. Edisi 5, hal. 138.
12
kebijakan luar negeri yang diarahkan pada pemerintah luar negeri dan
aktor-aktor internasional lain.16
Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-
tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan
pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan
dengan negara-negara asing.17 Teori pada level sistemik yang
dikemukakan oleh Waltz menerangkan kebijakan luar negeri dengan
menunjuk pada kondisi dalam sistem internasional yang memaksa atau
menekan negara untuk bertindak dengan cara tertentu. Oleh Karena itu,
teori sistemik terlebih dahulu perlu mengatakan sesuatu tentang kondisi
yang berlangsung dalam sistem intenasional.
Politik luar negeri sering dipahami sebagai kelanjutan politik
dalam negeri atau kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan
negeri suatu negara tidaklah berada di ruang yang kosong, melainkan
merupakan sebuah interaksi dinamis dalam masyarakat internasional
serta interaksi antara persoalan-persoalan lokal dan global.18 Menurut
Yanyan Mochamad Yani, salah satu cara untuk memahai konsep politik
luar negeri adalah dengan mengklasifikasikannya ke dalam dua
komponen, yaitu politik dan luar negeri. Politik (policy) adalah
seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau
seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang
16 Ibid., hal 43917 Ibid.18 Ganewati Wuryandari, dkk. 2011. Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan 1, hal. 140.
13
telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan
dan konsep wilayah akan membantu upaya memahami konsep luar negeri
(foreign). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah yang dimiliki oleh
suatu negara.19 Jadi, politik luar negeri berarti seperangkat pedoman
untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.
Politik luar negeri menurut Yanyan merupakan strategi atau rencana
tindakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dalam menghadapi negara
lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk
mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi
kepentingan nasional.20
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penlitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitik. Dalam
metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai fenomena, fakta-fakta
maupun variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri
Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya dengan kerjasama
kemitraan Trans-Pacific Partnership.
2. Sumber Data
Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder
yang diperoleh dari studi literatur, seperti buku, jurnal, surat kabar,
19 Yanyan Mochamad Yani, Politik Luar Negeri, diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf pada 6 Maret 2016.20 Ibid., hal. 3.
14
artikel, majalah dan situs-situs pendukung lainnya yang dianggap sesuai
dengan isi tulisan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu telaah
pustaka melalui literatur-literatur yang sesuai dengan pokok
permasalahan yang dibahas sesuai dengan objek penelitian, baik berupa
buku, jurnal Hubungan Internasional, artikel-artikel yang bersumber dari
internet dan surat kabar.
Adapun bahan-bahan tersebut akan diperoleh melalui :
1. Perpustakaan Nasional di Jakarta;
2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Makassar.
3. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin di Makassar.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif,
yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan
antara data-data yang ada, kemudian permasalahan yang ada dijelaskan
dan dianalisa berdasarkan data-data yang ada dan disusun dalam suatu
tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data dan fakta yang ada.
Pokok analisa dalam tulisan ini adalah kebijakan luar negeri Tiongkok
terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Trans-Pacific
Partnership dalam wujud berupa kebijakan luar negeri.
15
BAB III
GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN TIONGKOK DAN SIKAPNYA
TERHADAP PENGARUH AMERIKA SERIKAT
A. Bangkitnya Perekonomian Tiongkok
Tiongkok adalah negara ketiga terbesar di muka bumi dengan luas
3.719.275 mil persegi dan perbatasan dengan negara lain yang seluruhnya
mencapai lebih dari 117.445 mil. Batas-batas geografis Tiongkok adalah
Korea Utara dan Rusia di sebelah timur; Rusia dan Republik Rakyat
Mongolia di sebelah utara; Kazakhstan, Kyrgystan, Afghanistan, Pakistan dan
India di sebelah Barat; Nepal, Bhutan, Myanmar, Vietnam dan Laos di
sebelah selatan. Sekitar 66 persen wilayah Tiongkok terdiri atas pegunungan,
perbukitan dan padang rumput luas tanpa pepohonan. Permukaan daratan
Tiongkok secara geografis dapat dibedakan menjadi tiga zona. Zona pertama
terletak di bagian barat di mana terdapat dataran tinggi Qinghai-Tibet. Zona
kedua adalah bagian timur pegunungan Kunlun dan legokan Tarim, stepa
setengan kering dari Mongolia Dalam, plato luas dari tanah kuning, yang
terkenal dengan istilah loess di dataran Tiongkok utara dan Provinsi Sichuan
serta dataran tinggi Yunnan Guizhou. Zona ketiga meliputi wilayah ke arah
timur hingga ke pantai, yang pada umumnya datar. Daerah ini merupakan
tempat kelahiran peradaban Tiongkok.21
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terdiri atas 22 provinsi dan lima
daerah otonom. Sebagian besar provinsi dan daerah otonom itu terletak di
21 James Dananjaja. 2007. Folklor Tionghoa: Sebagai Terapi Penyembuh Amnesia terhadap Suku Bangsa dan Budaya Tionghoa. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Cetakan 1, hal. 1-2.
16
bagian timur RRT. Pemerintah Tiongkok telah memberikan otonomi pada
beberapa wilayah yang mayoritas didiami oleh etnik minoritas. Di Tiongkok
ada 55 etnik minoritas yang diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.
Mereka yang terbesar adalah etnik-etnik Mongol, Hui (yang memeluk agama
Islam), Uighur, Tibet dan Zuang. Hubungan etnik minoritas dengan
pemerintah pusat terjalin baik, akan tetapi secara politik dan militer
mengalami situasi yang dinamis. Penyebabnya adalah wilayah mereka
berbatasan dengan negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik
yang kurang harmonis dengan Tiongkok. Negara-negara tersebut adalah
bekas Uni Soviet (U.S.S.R), Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan,
Vietnam serta Mongolia Dalam.22
Berdasarkan sejarah, Tiongkok sempat mengalami masa
keterpurukan pada abad ke-19. Di bawah kekaisaran dinasti Qing, Tiongkok
takluk oleh kekuatan imperialis yang dimulai pada Perang Candu Pertama
(1829-1842) yang menyebabkan Tiongkok tidak dapat berbuat apa-apa dan
harus menyerahkan pulau Hongkong kepada Inggris, kemudian diteruskan
pada Perang Candu Kedua (1856-1860).23 Setelah Perang Candu, kekaisaran
Dinasti Qing dihadapkan pada pemberontakan Taiping. Pemberontakan
tersebut dapat ditumpas dengan bantuan negara-negara Barat. Sebagai
imbalannya, pemerintah Manchu mengakui hak ekstrateritorial bangsa-bangsa
Barat di negeri itu.24 Pada tahun 1949 Tiongkok mengalami penderitaan
22 Ibid., hal. 4-5 23 Michael Wicaksono. 2015. Republik Tiongkok (1912-1949). Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 524 Masa Kebangkitan Cina, diakses melalui http://www.sejarah-negara.com/masa-kebangkitan-cina/ pada 9 Mei 2016.
17
karena kedaulatannya yang terus menyempit selama lebih dari satu abad
lamanya. Setelah tahun 1911, Tiongkok tidak hanya memiliki kedaulatan
yang terbatas, akan tetapi bermacam-macam masalah lainnya ketika
pemerintah pusat harus berbagi otoritas dengan kekuatan-kekuatan
pendudukan (kolonialisme) maupun saingan-saingan domestiknya. Saat itu
Tiongkok dihadang dengan tiga masalah yang saling berkaitan satu sama
lainnya, yaitu mengembalikan kedaulatan negara, reunifikasi Tiongkok dan
pemulihan pemerintahan kesatuan.25
Salah satu kebijakan luar negeri (pasca kekaisaran dinasti Qing dan
Yuan Shikai) yang dilaksanakan oleh dinasti Chiang setelah berhasil
menguasai pemerintahan adalah membatalkan semua perjanjian-perjanjian
yang dianggap timpang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya sampai
pada pemerintahan Beiyang. Menteri Wang Zhengting menjalankan tugasnya
dan pada tanggal 15 Juni dan 7 Juli, dia telah mengeluarkan maklumat
sebanyak dua kali berisi desakan kepada pihak asing untuk mempertibangkan
tentang kepatutan dan etika diplomatik, serta meminta mereka untuk mau
memperbarui perjanjian-perjanjian tidak adil yang dibuat antara pihak asing
dengan Tiongkok. Di tahun 1928, pemerintah Tiongkok berhasil mengambil
alih hak pemungutan bea impor yang dahulunya dipegang oleh negara-negara
asing. Tahun 1929 sampai 1930, pemerintah juga berhasil menyukseskan
negosiasi yang membatalkan hak asing untuk melakukan intersepsi terhadap
keputusan pengadilan Tiongkok. Hingga pada tahun 1931, Tiongkok berhasil
25 Martin Jacques. 2011. When China Rules the World: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat). Jakarta: Buku Kompas, hal. 100.
18
menghapuskan semua hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pasukan asing
yang mendiami wilayah Tiongkok, sekaligus mengambil alih semua wilayah
konsesi asing di Tiongkok (kecuali wilayah-wilayah yang sudah menjadi
teritori penuh pihak asing seperti Hongkong, Macao dan Taiwan).26
Tiongkok secara resmi memulai reformasi pada oktober 1978 di
bawah kendali Deng Xiaoping yang berhasil maju ke puncak pimpinan pasca
wafatnya Mao Zedong. Deng merupakan salah seorang tokoh Partai Komunis
Tiongkok dari faksi reformis yang membawa sistem perekonomian Tiongkok
menuju pola persaingan liberal. Setelah melewati berbagai sistem trial and
error, negara itu menggeser investasi dari yang berpusat pada turisme
menjadi industri elektronik, dari kebijakan yang memaksa investor asing
untuk menerima mitra perusahaan Tiongkok menjadi kebijakan yang
menerima perusahaan asing secara terbuka, dan dari fase mengejar mencapai
keberhasilan bersama.27
26 Michael Wicaksono. 2015. Op. Cit., hal 329.27 Eka Prasetya, “Agresifitas Politik Luar Negeri Republik Rakyat Cina dalam Sengketa Perbatasan di Kawasan Asia Pasifik”, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, diakses melalui http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/39557/3/Chapter%20II.pdf pada 9 Mei 2016.
19
A.1. Strategi yang Dilakukan Tiongkok dalam Pengembangan Kapasitas
Ekonomi
Republik Rakyat Tiongkok mencirikan ekonominya sebagai
Sosialisme. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Tiongkok telah memperbarui
ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi pasar,
akan tetapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai
Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan
memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala-kecil
dalam jasa dan produksi ringan, kemudian membuka ekonomi terhadap
perdagangan asing dan investasi. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan
hingga mengakibatkan Tiongkok daratan berubah dari ekonomi terpimpin
menjadi ekonomi campuran.
Reformasi sektor ekonomi Tiongkok terutama yang digagas oleh
Deng Xiaoping yang pada masa revolusi kebudayaan, mengalami
pengasingan dari panggung politik, pada tahun 1977-an, mulai muncul
kembali dengan dukungan dari kelompok-kelompok pragmatis-realis. Deng
dapat menyalurkan kembali pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi
di Tiongkok. Deng Xiaoping dengan pemikiran-pemikirannya yang berbeda
dengan Mao Zedong yang terus menyalurkan pemikirannya untuk
pembangunan sosialis Tiongkok. Sepeninggal Mao, kelompok pragmatis-
realis lah yang mendominasi dalam kepartaian juga pemerintahan di
Tiongkok.28
28 Ibid
20
Deng Xiaoping dikenal sebagai “bapak Tiongkok modern” karena
perannya yang besar selaku pembuat kebijakan yang berorientasi
modernitas dan persaingan global, tetapi di sisi yang lain tetap mengusung
semangat konfusionisme dan budaya luhur Tiongkok dari masa lalu. Deng
Xiaoping membalikkan paradigma Mao Zedong yang ideologis-utopis
menjadi empiris-pragmatik. Konsep pemikiran marxisme-leninisme yang
diimpor Mao Zedong dari Uni Soviet secara radikal telah dihapuskan sejak
Deng Xiaoping berkuasa.
Salah satu konsep reformasi ekonomi Tiongkok adalah
penghapusan perencanaan terpusat, digantikan dengan pemberian otoritas
kepada provinsi untuk mengatur sendiri ekonominya termasuk memberi
kebebasan untuk mengundang masuk investasi asing. Kebebasan pengaturan
ekonomi ini berjalan berdampingan dengan pemberlakuan sistem ekonomi
pasar dan penghapusan ekonomi komando. Perubahan yang begitu besar
tersebut telah menyebabkan makin terpojoknya ideologi Marxisme-
Leninisme dan memunculkan ideologi versi baru dan yang lebih dikenal
dengan nama “Kapitalisme Sosialis”.
Sikap pragmatik Deng Xiaoping sangat dirasakan pun dalam
kebijakan dan komunikasi politik yang berusaha mengkombinasikan
kebijakan top-down dan botttom-up. Pemerintah dan negara tetap kuat
mengendalikan politik dan kebijakan ekonomi, tetapi dalam waktu yang
sama pemerintah mendorong desentralisasi sehingga rakyat memiliki
peluang partisipasi dalam menentukan arah pembangunan serta terjadi
21
kompetisi antar provinsi. Deng Xiaoping lebih memilih asas-asas dan inti
ajaran Konfusianisme dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan-kebijakan
negara, khususnya kebijakan ekonomi politik Tiongkok.
Berikut kebijakan-kebijakan ekonomi politik Tiongkok yang
menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan kemajuan Tiongkok di era
modern. Ajaran-ajaran ini terinspirasi dari internalisasi ajaran-ajaran
Konfusius yang sudah menjadi ajaran yang sentralistik bagi rakyat
Tiongkok.
1. Penghapusan Sistem Komune Rakyat
Komune rakyat adalah wadah kolektivitas produksi pertanian
dengan skala besar. Komune rakyat menjalankan beberapa fungsi
penting. Pertama, komune menyelenggarakan administrasi di tingkat
pedesaan, meliputi administrasi kelahiran, kematian dan pernikahan.
Kedua, komune juga merupakan unit produksi. Negara
memobilisasikan petani untuk menghasilkan bahan makanan untuk
penduduk kota dan bahan baku untuk industri di kota. Negara memaksa
petani untuk menyerahkan tanah, alat-alat pertanian dan hewan kepada
komune. Ketiga, komune merupakan unit yang menyelenggarakan
pendidikan dan kesehatan. Fungsi-fungsi ini memperlihatkan bahwa
komune merupakan sebuah organisasi besar dan kompleks yang
mengatur hampir semua segi kehidupan rakyat. Keberhasilan Deng
Xiaoping dalam melakukan reformasi pada sektor pertanian merupakan
22
tahap awal dari kelanjutan reformasi untuk melakukan reformasi pada
sektor lainnya.
2. Penghapusan Monopoli Negara
Konsep reformasi selanjutnya yang dijalankan oleh Deng
Xiaoping selanjutnya setelah keberhasilannya dalam melakukan
reformasi terhadap sektor pertanian melalui mekanisme zerenzhi29 ialah
melakukan penghapusan terhadap monopoli negara. Di masa
sebelumnya, perekonomian nasional selain didasarkan pada prinsip
pemilihan umum atas semua perusahaan dan alat-alat produksi, juga
didasarkan pada prinsip perencanaan memusat. Hal ini berarti proses
perencanaan fisik seperti pengalokasian barang-barang dan faktor-
faktor produksi tidak melalui mekanisme harga atau kekuatan pasar,
tetapi melalui jalur administrasi dan sarana-sarana birokrasi. Sampai
pada akhir tahun 1984, yang merupakan tahun terakhir dari penerapan
sistem monopoli negara, pemerintah Tiongkok masih menentukan
kuota yang harus diproduksi dan membeli 90 persen dari produk
pertanian. Melalui penghapusan monopoli negara dan pemberlakuan
mekanisme pasar, harga barang-barang kini tidak ditetapkan oleh
pemerintah tetapi berdasarkan mekanisme pasar.
3. Pintu Terbuka terhadap Modal Asing
Kebijakan ekonomi politik yang benar-benar mengubah
Tiongkok dalam konstelasi politik internasional adalah kebijakan pintu
29 Zerenzhi adalah konsep tanggung jawab yang diterapkan oleh Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri rakyatnya.
23
terbuka (open door policy) terhadap asing. Semenjak tahun 1979, Deng
Xiaoping memberikan kebijakan di mana setiap daerah yang telah
diberikan otonomi khusus dari pemerintah dapat mengundang atau
mengelola modal asing.
4. Integrasi Ekonomi Internasional
Tidak hanya open door policy, sejak tahun 1980-an Deng
Xiaoping membawa Tiongkok untuk pro-aktif dalam percaturan
perekonomian internasional. Tiongkok tidak hanya mentolerir
pendekatan kapitalis terhadap kebijakan ekonomi domestiknya, tetapi
juga terhadap kebijakan ekonomi luar negerinya. Hal ini menjadikan
Tiongkok lebih progresif untuk mencapai kepentingannya
Selain Deng Xiaoping, ada pula tokoh yang berperan penting
terhadap perkembangan kapasitas perekonomian Tiongkok, yaitu Hu
Jintao. Hu adalah kader Partai Komunis Tiongkok yang dipromosikan
langsung oleh Deng Xiaoping. Adanya jarak antara kelas masyarakat
miskin dan kaya yang terjadi di Tiongkok dan tingginya angka korupsi
serta gangguan keamanan yang dialami Tiongkok mengharuskan Hu
Jintao melakukan beberapa strategi untuk tetap mempertahankan
keutuhan Tiongkok sebagai negara yang besar. Kebijakan yang
dirumuskan oleh Hu Jintao tersebut adalah sebagai berikut :
1. Konsep Harmoni Sosial
Konsep ini sebenarnya kritik terhadap konsep pendekatan
pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan.
24
Pendekatan itu dinilai terlalu elitis karena hanya terfokus pada
perluasan pembangunan di perkotaan, mengundang investasi dan
perdagangan asing serta hanya berkonsentrasi pada kelompok bisnis.
Hu Jintao kemudian merumuskan pendekatan harmoni sosial yang
kerangka konseptualnya juga dari ajaran konfusius yang ditujukan
untuk memperdalam reformasi sistem politik dan melaksanakan
pembangunan berkelanjutan. Dalam kebijakan luar negerinya, konsep
harmoni sosial ini terlaksana ke dalam relasi Tiongkok dengan negara
lain untuk membangun hubungan diplomatik.
2. Konsep Usaha Bersama
Langkah kebijakan berikutnya yang diterapkan oleh Hu
Jintao dalam mereformasi ekonomi di Tiongkok adalah dengan
menerapkan konsep usaha patungan atau usaha bersama. Kebijakan ini
merupakan dukungan nyata pemerintahan Hu Jintao terhadap
perusahaan lokal agar dapat memainkan peran penting di pasar
internasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan merek dagang
Tiongkok di Pasar Internasional.
3. Modernisasi Lintas Sektor
Aspek yang paling penting dalam modernisasi suatu
masyarakat dalam konteks peningkatan kapabilitas ekonomi adalah
pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara
modern yang tertuang dalam pengertian revolusi industri. Modernisasi
industri di Tiongkok berhasil mendongkrak perkembangan industri
25
otomotif, farmasi dan telekomunikasi. Kebijakan ini sebagai hasil dari
konsep usaha patungan atau industri bersama dengan mitra luar.30
A.2. Faktor Kebangkitan Perekonomian Tiongkok
Dalam teori ekonomi terdapat istilah The Asian Miracle yang
menandakan proses pertumbuhan ekonomi Asia yang begitu cepat.
Sebelumnya, di pertengahan abad 20, negara-negara di Asia menghadapi
situasi yang kacau dimana peperangan, kemiskinan dan kelaparan melanda
negara-negara di kawasan tersebut. Tiongkok adalah salah satu negara yang
berada dalam kondisi terpuruk pada waktu itu karena mengalami masa
peperangan, revolusi hingga kelaparan. Pada tahun 1960, penghasilan satu
orang Jepang sama dengan 1/8 pendapatan satu orang Amerika,
perekonomian Korea Selatan tidak lebih kaya daripada Sudan serta
perekonomian Taiwan yang setara dengan Zaire. Namun pada empat dekade
terakhir, ekonomi Asia bertransformasi. Saat ini, Asia merupakan kawasan
dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat dibandingkan seluruh kawasan
di dunia. Bahkan sekalipun dilanda krisis finansial dan resesi pada akhir 90-
an, Asia dengan cepat bangkit dan kini merupakan pendorong pertumbuhan
ekonomi dunia.
Fenomena The Asian Miracle ini tidak terlepas dari peran
Tiongkok sebagai ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia setelah
Amerika. Tiongkok memperluas pengaruh dengan memanfaatkan kekuatan
30 Emsan. 2014. Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno: Aktualisasi Pemikiran peradaban Tiongkok terhadap Dunia Modern. Yogyakarta: Laksana, hal. 208-230.
26
ekonominya melalui kerjasama perdagangan, bantuan infrastruktur,
investasi dan strategi ekonomi. Seiring dengan kekuatan ekonomi yang terus
berkembang, Tiongkok kini juga ingin memainkan peran yang lebih
dominan dalam Hubungan Internasional. Sebagai emerging power,
Tiongkok mulai membuat inisiatif-inisiatif tatanan baru di mana Tiongkok
tidak hanya ada didalamnya, akan tetapi juga ikut terlibat di dalam proses
pembuatan aturan-aturan sistem global yang selama abad modern ini hampir
tidak pernah mengikutsertakan Tiongkok.31
Beberapa dekade terkahir merupakan masa kejayaan bagi
Tiongkok dalam perkembangan ekonominya. Luasnya jaringan dagang,
stabilnya peningkatan GDP, juga interaksi dengan dengan dunia
internasional merupakan faktor yang menentukan pesatnya perkembangan
ekonomi Tiongkok saat ini. Perkembangan ekonomi yang luar biasa tersebut
telah diarahkan melalui perubahan kebijakan ekonomi pemerintah Tiongkok
yang secara progresif memberi kekuasaan yang lebih besar pada kekuatan
pasar. Perubahan itu dimulai dari sektor pertanian lebih dari dua dekade
yang lalu dan berlanjut pada sektor industri dan lebih luas lagi di sektor jasa.
Selama periode itu pemerintah mengenalkan sebuah aturan hukum soal
perusahaan yang pertama kali memberi izin pada aktor swasta untuk
memiliki hak milik pada perusahaannya walaupun masih terbatas.32
31 Forum Kajian Pertahanan dan Maritim. (2015), Kebangkitan Kekuatan China di Awal Abad 21.32 Raditia Sapta Chandra. Makalah Ekonomi Politik di Asia Timur. Kebangkitan China: Sebuah Integrasi Asia Timur. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, diakses melalui https://www.academia.edu/10030898/KEBANGKITAN_CHINA_SEBUAH_INTEGRASI_ASIA_TIMUR pada 13 Mei 2016.
27
Tiongkok memulai pembangunannya sejak Revolusi Kebudayaan
yang dicetuskan oleh Mao Tse Tung. Setelah invasi Jepang pada Perang
Dunia II dan perang sipil yang berakhir tahun 1949, Tiongkok melakukan
Revolusi Kebudayaan dengan langkah cepat untuk meningkatkan
infrastruktur pendidikan, pembangunan dan kesejahteraan. Revolusi
Kebudayaan di Tiongkok menjadi pengalaman ekonomi, politik, sosial dan
budaya yang paling berbahaya di dunia. Orientasi ini kemudian berputar
balik pada tahun 1979 ketika Deng Xiaoping menggulingkan kekuasaan
militer di bawah Mao Zedong. Deng Xiaoping dan kekuatan neokapitalis
lainnya dengan Partai Komunis Tiongkok kemudian melakukan
neoliberalisasi perdagangan melalui investasi dari perusahaan transnasional,
aktifitas keuangan global, pengaruh imperalis yang mengendalikan institusi
seperti Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO) serta saluran
ideologi dan budaya. Tiongkok kemudian lebih bergantung pada investasi
dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Jerman. Kebijakan
pro-pasar ini mengalami kesuksesan yang ditandai dengan keberhasilan
Tiongkok mencapai catatan pertumbuhan ekonomi yang terbesar sepanjang
sejarah selama satu per empat abad terakhir.33
Deng Xiaoping membangun Tiongkok dengan cara yang modern,
bertahap dan tidak revolusioner. Setelah selesai melakukan reformasi di
bidang pertanian, Deng Xiaoping mengeksekusi sektor industri dengan
membentuk Special Economic Zones (SEZs), suatu wilayah terbatas dimana
33 Griendra Qomara. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. (2015), Edisi VIII, No. 2, Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia, hal 32.
28
pemerintah Tiongkok tidak lagi menerapkan peraturan anti-bisnis dengan
mengeluarkan kebijakan pajak rendah dan dukungan penuh terhadap barang
produksi yang akan dijual ke luar negeri. Untuk pertama kalinya, zona
ekonomi khusus hanya diterapkan di Provinsi Fujian dekat Taiwan dan
Provinsi Guangdong dekat Hongkong. Namun kemudian pada tahun 1984,
setelah melihat pencapaian tersebut, pembangunan dilanjutkan dengan
mendirikan berbagai zona sejenis secara terintegrasi di empat belas kota
sepanjang pantai Tiongkok.
Deng Xiaoping pada dasarnya tetap berpedoman pada teknik
perencanaan yang dibuat oleh Mao Zedong, namun Deng memodifikasinya
dengan pendekatan pembangunan Singapura, yaitu memulai dengan
membuat blok-blok bangunan sebagai infrastruktur dasar. Memasuki tahun
1980-an, Tiongkok membangun tambang batu-bara untuk mensuplai
peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik. Di tahun 1990-an, mereka
beralih untuk meningkatkan produksi gas dan minyak bumi.34 Terkait
dengan pembangunan, serta tata ekonomi dan politik dunia yang baru,
Tiongkok mengharapkan dunia internasional bisa damai dalam jangka
waktu panjang yang dapat mendukung pembangunan semua negara di
dunia. Untuk itu, Tiongkok juga menegaskan komitmennya untuk
mendukung lima prinsip hidup berdampingan secara damai, yaitu saling
menghormati kedaulatan dan integritas wilayah; tidak saling menyerang;
tidak mencampuri urusan dalam negeri; kesetaraan dan keuntungan bersama
dan hidup berdampingan secara damai. 34 Pan Mohammad Faiz. 2008. Cindonesia: Membangun Kekuatan Triumvirat Asia.
29
Perkembangan kebijakan luar negeri Tiongkok sendiri secara
signifikan dipengaruhi oleh dua peristiwa besar seiring Tiongkok memasuki
tahun 1990-an. Pertama, dampak sanksi negara-negara Barat terhadap
Tiongkok akibat represi terhadap demonstrasi tahun 1989. Kedua, rubuhnya
Tembok Berlin dan kehancuran Partai Komunis Soviet. Hal ini membuat
Tiongkok mencapai kepentingan nasionalnya lewat kebijakan luar negeri
yang bebas tanpa mengacu kepada negara adidaya maupun pertimbangan
ideologis. Intinya, Tiongkok memfokuskan keterlibatannya dalam kancah
global karena kebutuhan ekonomi pragmatis daripada faktor ideologis yang
mendesak. Ada beberapa karakteristik yang melandasi kebijakan luar negeri
Tiongkok. Karakteristik ini juga pernah diutarakan kembali dalam pidato
Perdana Menteri Tiongkok Li Peng di Konferesi Antar Parlemen pada 19
September 1996. Berikut karakteristik kebijakan luar negeri Tiongkok :
a. Menjaga kemandirian. Tiongkok menentukan posisi dan kebijakannya
sesuai dengan nilai masing-masing kasus. Tiongkok juga tidak akan
menyerah pada tekanan dari major powers, masuk dalam aliansi dengan
kekuatan besar ataupun blok manapun.
b. Memelihara perdamaian dunia. Dalam hal ini, Tiongkok tidak
melakukan perlombaan senjata atau melakukan ekspansi militer.
Tiongkok juga menentang hegemonisme, agresi dan ekspansi dalam
berbagai bentuknya.
c. Hubungan yang bersahabat dan kerja sama. Tiongkok tidak pernah
mendasarkan hubungannya pada sistem sosial atau ideologi apapun.
30
d. Bertetangga baik dan hubungan yang bersahabat. Dalam hal ini
Tiongkok menjunjung upaya damai untuk menyelesaikan permasalahan
perbatasan maupun wilayah, baik itu melewati negosiasi dan konsultasi.
e. Meningkatkan kesatuan dan kerja sama dengan negara-negara
berkembang. Tiongkok selalu melihat faktor ini sebagai batu loncatan
kebijakan luar negerinya dengan melakukan kerja sama yang saling
melengkapi dengan negara-negara berkembang, baik dalam bidang
ekonomi, perdagangan, teknologi maupun ilmiah.
f. Kebijakan yang terbuka, dimana Tiongkok membuka dirinya untuk
kerja sama dengan negara-negara maju dan berkembang berdasarkan
kesetaraan dan manfaat bersama dalam rangka mendorong
pembangunan bersama dalam upaya membangun tata ekonomi dan
politik dunia baru yang adil dan sejajar berdasarkan perdamaian dan
stabilitas.
Karakteristik-karakteristik tersebut dapat dilihat dalam beberapa
contoh penerapan kebijakan luar negeri Tiongkok. Misalnya, terkait
kebijakan yang menentang hegemoni dan keberpihakan pada negara lain, di
mana Tiongkok pernah mengalaminya pada masa Perang Dingin dengan
Uni Soviet saat itu. Atau tentang pentingnya hubungan baik dengan negara-
negara berkembang juga ditunjukkan oleh komitmen Tiongkok yang
ditegaskan juga pada masa pimpinan Deng Xiao Ping, yang menekankan
bahwa Tiongkok sosialis milik Negara Dunia Ketiga dan akan selalu
31
membela Negara Dunia Ketiga dengan memperkuat persatuan dan kerja
sama dengan negara-negara berkembang.35
Kapabilitas ekonomi Tiongkok yang semakin berkembang dan
lebih terintegrasi dengan perdagangan dan lingkungan global telah membuat
Tiongkok melihat perubahan perannya dari obyek menuju subyek ekonomi
internasional. Dari aktor ekonomi yang ingin mengundang investasi asing
dan memperluas pasar, sampai lahir sebagai pemain utama di pertengahan
tahun 1990-an, yang melakukan negosiasi lebih agresif sebagai upaya untuk
masuk ke WTO tanpa melepaskan status sebagai negara berkembang.
Dalam hal ini, Partai Komunis Tiongkok menekankan kekuatan ekonominya
sebagai alat diplomasi terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi dari
Amerika Serikat, misalnya dengan keterlibatan Tiongkok dalam APEC.36
Sejak diumumkannya Reformasi Keterbukaan, Tiongkok telah
mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 30 tahun secara
berturut-turut. Satu-satunya negara yang bisa menyamai prestasi Tiongkok
adalah Korea Selatan yang juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
selama 30 tahun dengan rata-rata 8,5 persen per tahun. Dari data yang sama
dari World Bank juga dapat dilihat bahwa sejak tahun 1978 hingga 2007,
tingkat perkembangan sumber daya manusia Tiongkok juga mencatat
peningkatan sebanyak sembilan kali lipat dan pendapatan perkapita tiap
daerah meningkat sebanyak lima kali lipat. Perdagangan dan investasi asing
memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi 35 Adinda Tenriangke Muchtar, Kebangkitan dan Kebijakan Luar Negeri Cina: Antara Persepsi dan Pilihan. (2011). Vol. 6, No. 2, MAARIF Institute for Culture and Humanity, hal. 32-33.36 Ibid., hal. 36-37.
32
negeri yang begitu signifikan. Tercatat sebesar 2,7 persen dari total 9,7
persen rata-rata GDP Tiongkok berasal dari Foreign Direct Investment
(FDI). Pada tahun 2003, total FDI yang masuk ke Tiongkok adalah sebesar
USD 54 milyar, jauh mengungguli Amerika Serikat yang hanya mencatat
sebesar USD 40 milyar.
Sebanyak 23.500.000 lapangan pekerjaan tercipta dari sektor ini
dan lebih dari 20,7 persen total pajak negeri berasal dari perusahaan
investasi asing yang berada di Tiongkok pada tahun 2005. Pada tahun 2004,
total dari nilai perdagangan produk-produk Tiongkok meningkat dua kali
lipat. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara kedua eksportir terbesar
dan importir ketiga terbesar di dunia. Lebih dari setengah volume
perdagangan dilakukan oleh badan-badan investasi asing. Sepanjang tahun
2006 sendiri, sebanyak 594,445 perusahaan investasi asing terdaftar dengan
lebih dari 480 perusahaan multinasional teratas dunia memasuki negara
tersebut. Pada tahun 2008 total FDI yang masuk ke negara tersebut sebesar
USD 92 milyar. Tiongkok kini tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar
ketiga di dunia. Dengan mengkombinasikan surplus perdagangan, aliran
FDI dan pembelian berskala besar dari mata uang asing telah menjadikan
Tiongkok memegang pertukaran asing terbesar dengan total USD 1,9 milyar
di akhir 2008. Lebih spesifik, Tiongkok memproduksi 70 persen total
mainan dunia dan 10 persen dari total peralatan telekomunikasi perusahaan
dunia. Sekitar 60-70 persen dari total produksi di ekspor untuk kebutuhan
asing.
33
Meskipun krisis finansial global memberikan dampak yang cukup
besar bagi perkembangan perekonomian dunia, pada tahun 2009
pertumbuhan GDP negara Tiongkok masih tercatat sebesar 8,9 persen pada
kuartal ketiga, meningkat dari 7,9 persen pada kuartal kedua. Ketika pada
tahun 1989 Deng Xiaoping mengucapkan ”strategi 28 aksara”, kata-kata
tersebut masih menjadi pegangan bagi para petinggi Tiongkok hingga
sekarang. Strategi ini kemudian diwujudkan dalam serangkaian kebijakan.
Pada tahun 2001, Tiongkok resmi menjadi anggota WTO setelah
sebelumnya terdaftar sebagai anggota APEC, South Africa Regional
(SACU), South America Regional, mendirikan Shanghai Cooperation
Organization (SCO), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-Europe
Meeting (ASEM) dan lain-lain. Dalam lingkup kawasan Asia Pasifik,
Tiongkok sejak Oktober 2004 telah merangkul ASEAN sebagai mitra
dagang.37
Tiongkok merupakan negara yang bergantung pada kegiatan
ekspor. Oleh karena itu, kegiatan ekspor-impor Tiongkok selalu mengalami
peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Di kawasan, Tiongkok
merupakan negara yang paling diuntungkan berdasarkan aspek
geopolitiknya dikarenakan jarak yang berdekatan dengan Asia Tenggara dan
negara-negara Asia Timur sehingga ketika Tiongkok melakukan kegiatan
perdagangan berupa ekspor ke negara mitra perdagangannya, maka tidak
akan mengeluarkan biaya yang terlalu besar bila dibandingkan dengan
37 Raditia Sapta Chandra. Makalah Ekonomi Politik di Asia Timur. Kebangkitan China: Sebuah Integrasi Asia Timur. Op. Cit.
34
kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa di kawasan yang
sama. Oleh karena itu, harga barang dari Tiongkok bisa sangat kompetitif di
kawasan tersebut.
Di pasar internasional, produk dengan peminat terbanyak adalah
yang memiliki harga kompetitif. Untuk saat ini, Tiongkok-lah yang
memiliki harga produk yang sangat kompetitif dari negara lainnya. Berikut
ini adalah data ekspor, perdagangan valuta asing dan investasi asing
Tiongkok yang dikerucutkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-
2016).
Gambar 1.a. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2011-2014.38
Gambar 1.b. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2014-2016.39
38 Lihat http://www.tradingeconomics.com/china/exports, diakses pada 21 Juli 2016.39 Ibid.
35
Pertumbuhan ekspor telah menjadi komponen utama yang
mendukung ekspansi perekonomian Tiongkok yang pesat. Berdasarkan data
yang ada pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa ekspor Tiongkok secara
relatif mengalami perkembangan yang dimulai pada pertengahan tahun
2011 hingga akhir tahun 2014. Dalam waktu 2 tahun terakhir, tingkat ekspor
Tiongkok mengalami penurunan karena melemahnya permintaan global,
akan tetapi proporsi Tiongkok dari total ekspor global naik menjadi 13,8
persen di tahun 2015 dari yang awanya 12,3 persen di tahun 2014. Ekspor
utama Tiongkok adalah produk mekanik dan listrik (41 persen dari total
ekspor), produk berteknologi tinggi atau hi-tech (20 persen), industri padat
karya seperti pakaian, tekstil, alas kaki, furnitur, produk plastik dan keramik
(16 persen), motor dan generator (5 persen) serta sirkuit terpadu (5 persen).
Mitra dagang utama Tiongkok adalah Amerika Serikat (18 persen dari total
ekspor), Hong Kong (15 persen), Uni Eropa (16 persen, diantaranya dari
36
negara seperti Jerman, Inggris dan Belanda masing-masing sebanyak 3
persen), negara-negara ASEAN (12 persen, diantaranya Vietnam
menyumbang sebanyak 3 persen), Jepang (6 persen), Korea Selatan (4
persen) dan India (3 persen).
Secara umum, ekspor dari Tiongkok mengalami penurunan
sebanyak 4,8 persen dari tahun ke tahun menjadi USD 180,3 Milyar. Pada
bulan Juni 2016, lebih buruk dari ekspektasi pasar yang juga mengalami
penurunan hingga 4,1 persen. Dalam dua belas bulan terakhir, ekspor hanya
mengalami peningkatan pada Maret (10,7 persen). Dalam hal denominasi
yuan, ekspor mengalami pertumbuhan sebanyak 1,3 persen dari tahun ke
tahun di bulan Juni, menyusul kenaikan sebanyak 1,2 persen di bulan Mei.40
40 Ibid.
37
Gambar 2.a. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun
2011-2014.41
Gambar 2.b. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun 2014-2016.42
41 Lihat http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves, diakses pada 21 Juli 2016.42 Ibid.
38
Dirilis oleh Bank Rakyat Tiongkok, cadangan devisa Tiongkok
saat ini menjadi USD 3.21 triliun pada bulan Juni 2016, mengalami
kenaikan dari sebelumnya yaitu USD 3,19 triliun pada bulan Mei dan
berada di atas ekspektasi pasar, yakni sebesar USD 3,17 triliun. Namun,
setahun sebelumnya, cadangan devisa Tiongkok lebih tinggi USD 3,69
triliun. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan Tiongkok yang
mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk melakukan devaluasi.
Berdasarkan bagan di atas, dapat kita lihat bahwa dari bulan Juni
2011 hingga bulan Juni 2014, perdagangan valuta asing Tiongkok
mengalami peningkatan yang signifikan hingga Agustus 2014. Akan tetapi,
pada bulan September justru mengalami penurunan hingga Tahun 2015
yang berada pada level tertinggi di bulan Januari, Februari dan April yang
berada pada kisaran USD 3,78 milyar hingga yang tertinggi mencapai USD
3,8 milyar. Dapat dilihat pada bagan bahwa pada tahun 2015, perdagangan
valuta asing Tiongkok mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di
tahun 2016, perdagangan valuta asing tidak lebih baik dari tahun
sebelumnya, karena mengalami penurunan yang cukup drastis pada bulan
Januari mencapai USD 3,25 milyar dan cenderung stagnan hingga bulan
Juni 2016.43
43 Ibid.
39
Gambar 3.a. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2011-2014.44
Gambar 3.b. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2014-2016.45
44 China Foreign Direct Investment http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-direct-investment, diakses pada 21 Juli 2016.45 Ibid.
40
Menurut departemen perdagangan Tiongkok, investasi asing di
Tiongkok meningkat 5,1 persen dari tahun ke tahun menjadi USD 69,42
milyar dalam enam bulan pertama 2016. Investasi asing di sektor jasa naik 8
persen menjadi USD 48,90 milyar, mewakili 70,4 persen dari total investasi
asing Tiongkok. Sebaliknya, investasi asing di sektor manufaktur yang
menyumbang 28,3 persen pangsa pasar menyusut 2,8 persen menjadi USD
19,5 milyar. Amerika Serikat, Inggris dan Jerman merupakan tiga dari 10
sumber investasi utama Tiongkok. Pada bulan Juni, investasi asing
mengalami kenaikan hingga 9,7 persen. Bagan di atas menggambarkan
bahwa pada tahun 2015, insvestasi asing di Tiongkok mengalami
peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.46
B. Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat di Asia
Dalam kajian politik luar negeri, perkembangan dan bahkan
perubahan baik yang terjadi di lingkungan internasional (eksternal) dan
internal suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu
diperhatikan oleh para pengambil keputusan. Perubahan-perubahan
fundamental yang terjadi dalam hubungan internasional, seperti berakhirnya
Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet, secara faktual telah memaksa aktor
negara-bangsa untuk mengubah agenda politik luar negerinya. Secara
teoritis, perubahan mendasar dalam sistem internasional terjadi ketika aktor
berupa negara-negara besar melalui politik luar negeri yang dijalankannya
mengubah aturan dan norma-norma dalam interaksi internasional mereka. 46 Ibid.
41
Pola hubungan diplomatik antar negara tersebut tidak saja mempengaruhi
hierarki dan stuktur aktor akan tetapi memunculkan tingkatan yang berbeda
dalam tindakan (outcomes) politik luar negerinya.47
Setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah
Amerika Serikat tentu telah melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan
tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakteristik
pemimpin dan sistem pemerintahan internal Amerika Serikat, sedangkan
faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan internasional.
Dari dinamika dan sejarah Amerika Serikat, dapat dilihat bagaimana
kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sempat mengalami perubahan
paradigma. Berbagai doktrin yang ditanamkan pemimpin yang ada saat itu
secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi arah kebijakan
luar negeri negara tersebut. Masing-masing doktrin yang ada mampu
membawa negara Amerika Serikat menjadi sebuah negara yang isolasionis
atau cenderung menutup diri. Namun ada kalanya pula di mana Amerika
Serikat berusaha mengintervensi berbagai kejadian politik di negara lain
karena dianggap dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan negaranya.48
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebelum masa
pemerintahan Barrack Hussein Obama berorientasi di Kawasan Timur
Tengah. Hal ini didasarkan pada Bush Doctrine yang membuat Amerika
47 Winda Kusuma Wardani Roni, 2011, Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Terorisme Di Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 34.48 Eric Wicaksono. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Kronologi Sejarah dan Perspektif dari Masa ke Masa, diakses melalui http://ericwicaksono.com/2016/03/12/kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-kronologi-sejarah-dan-perspektif-dari-masa-ke-masa/ pada 16 Mei 2016.
42
Serikat mengeluarkan dana untuk anggaran pertahanan di Timur Tengah
yang pada saat itu mengalami dinamika politik yang tidak stabil. Tahun
2002 Amerika Serikat mengawali operasi militernya di Afghanistan dengan
agenda War on Terrorism (WOT), kemudian di tahun 2003 Amerika Serikat
menginvasi Irak terkait isu kepemilikan senjata pemusnah massal di Irak.
Selain ingin membuktikan tuduhannya mengenai kepemilikan dan
pengembangan senjata pemusnah massal terhadap Irak, pada dasarnya ada
motif lain yang kuat di balik invasi Amerika Serikat ke Irak. Motif inilah
yang membuat Amerika Serikat tidak ingin meninggalkan kawasan tersebut.
Adalah motif ekonomi yang merupakan penyebab Amerika Serikat untuk
tetap menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Irak merupakan negara
yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi
sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Amerika Serikat.
Pada tahun 2008, Amerika Serikat mengadakan pemilihan umum
presiden. Barrack Hussein Obama yang merupakan presiden terpilih, pada
masa-masa kampanyenya saat masih sebagai salah satu kandidat presiden
Amerika Serikat sedikit menyinggung mengenai perang di Timur Tengah.
Salah satu janjinya ialah komitmennya untuk segera menyelesaikan perang
di Timur Tengah. Karena perang tersebut dianggap telah banyak
menghabiskan anggaran pertahanan Amerika Serikat. Perang di Timur
Tengah adalah salah satu penyebab krisis ekonomi Amerika Serikat. Oleh
karena itu, ia bertekad untuk membawa Amerika Serikat keluar dari krisis
43
perekonomian global, salah satu caranya ialah dengan menghentikan perang
di Timur Tengah.
Obama yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat mulai
menata agenda-agenda pemerintahannya, termasuk agenda politik dan
kebijakan luar negeri Amerika Serikat.49 Kawasan Asia Pasifik menjadi
fokus dari perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena
dianggap mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam bidang
ekonomi dan militer. Perkembangan tersebut memunculkan kemungkinan
akan dampak politik dan keamanan, baik kemungkinan konflik ataupun
kerjasama antar negara di kawasan, mengingat banyaknya peluang dan
tantangan di era globalisasi.
“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region-and home to more than have the global economy—the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority : creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear powers and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress.”
Pidato Presiden Obama di atas menunjukkan bagaimana kawasan
Asia Pasifik dipandang sebagai pusat aktivitas dunia internasional di Abad
ke-21.50 Berdasarkan pernyataan resmi Amerika Serikat, Asia Pivot
merupakan sebuah ungkapan atas strategi yang difokuskan ke kawasan Asia
Pasifik. Strategi tersebut berupa konsentrasi arah kebijakan luar negeri yang 49 Alfisyahrianti, Kebijakan Asia Pivot Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Obama, hal. 2-4 diakses melalui http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4250/JURNAL%2 0SKRIPSI%20NEW.pdf?sequence=1 pada 16 Mei 2016.50 Vanilla Planifolia, Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, Op. Cit., hal 2.
44
merupakan kelanjutan dari kepentingan nasional Amerika Serikat. Upaya
yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah sebagai bentuk prioritas
politik luar negerinya ke kawasan Asia Pasifik. Strategi ini memfokuskan
pada beberapa bagian, diantaranya adalah pengembangan kerjasama
ekonomi, penguatan terhadap negara aliansi dan jaminan keamanan bersama
melalui institusi regional untuk membantu menangani sengketa terkait batas
wilayah secara damai. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Amerika
Serikat telah melakukan penguatan aliansi di kawasan Asia, kemudian lebih
diperkuat lagi oleh pemerintahan Obama dengan menempatkan pasukan dan
peralatan militer ke Australia dan Singapura.51
Asia Pivot dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan luar
negeri Amerika Serikat yang menekankan pada pencapaian kepentingan
nasionalnya, baik untuk mencapai kepentingan politik maupun kepentingan
ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Asia Pivot Amerika Serikat di bawah
pemerintahan Obama menandai kembalinya Amerika Serikat ke wilayah
Asia Pasifik. Kawasan Asia kembali ditempatkan sebagai kawasan strategis
yang cukup lama telah diabaikan oleh Amerika Serikat dikarenakan
aktivitasnya yang terkonsentrasi dengan perang di kawasan Timur Tengah.
Asia Pivot resmi diumumkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan
Obama pada akhir tahun 2011, di Australia. Pada dasarnya, Asia Pivot telah
mulai dirumuskan sejak awal kepemimpinan Obama di tahun 2009,
kemudian dikemukakan pada November 2011 ketika Obama tengah
melakukan kunjungan kenegaraannya sekaligus memperingati 60 tahun 51 Ibid.
45
ANZUS, pakta pertahanan antara Amerika Serikat bersama Australia dan
Selandia Baru, ketika berada di sanalah Amerika Serikat mengeluarkan
serangkaian pengumuman kebijakan luar negerinya. Asia Pivot
mengindikasikan adanya perubahan haluan kebijakan luar negeri Amerika
Serikat ke kawasan Asia Pasifik. Melalui Asia Pivot ini, Amerika Serikat
akan semakin mengintensifikasikan perannya di kawasan Asia.
Barack Obama selaku presiden Amerika Serikat dalam kunjungan
kenegaraannya di Australia pada November 2011, mengemukakan tujuan
dari dikeluarkannya Asia Pacific Pivot, yaitu:
1. Amerika Serikat akan memainkan peran yang lebih besar dan dalam
jangka waktu yang panjang akan ikut membentuk masa depan kawasan
Asia Pasifik.
2. Untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat.
3. Untuk ikut terlibat dalam membentuk norma dan aturan kawasan Asia-
Pasifik.
4. Untuk memastikan bahwa kawasan Asia Pasifik menghormati hukum
internasional dan norma-norma yang berlaku.
5. Untuk memastikan bahwa perdagangan dan kebebasan navigasi tidak
terhambat.
6. Pengaruh Amerika Serikat tidak akan hilang seiring dengan munculnya
kekuatan-kekuatan baru.52
52 Alfisyahrianti, Kebijakan Asia Pivot Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Obama, Op. Cit., hal 4-5.
46
Selain kawasan Asia Pasifik, terdapat pula kawasan Asia
Tenggara yang menjadi orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Selama masa perang dingin, kawasan Asia Timur lebih menyita perhatian
pemerintah Amerika sendiri dengan isu perlombaan senjata nuklir. Akan
tetapi perkembangan saat ini memperlihatkan bagaimana Tiongkok yang
muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh
khususnya di kawasan Asia Pasifik. Bahkan secara ekonomi, Tiongkok
mampu menguasai pasar hingga ke kawasan Asia Tenggara. Fenomena
kekuatan Tiongkok ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong
Amerika Serikat untuk kembali meningkatkan perannya di Asia Tenggara.53
Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat diuntungkan oleh
letaknya yang strategis. Posisi Asia Tenggara tepat di persimpangan antara
konsentrasi industri, teknologi dan kekuatan militer di Asia Timur laut ke
utara, sub-kontinental dan sumber-sumber minyak di Timur Tengah ke
timur, dan Australia ke selatan. Secara ekonomi Asia Tenggara merupakan
bagian perdagangan dengan volume yang tinggi bagi Amerika Serikat bila
dibandingkan dengan Jepang, Korea, Taiwan dan Australia, termasuk impor
minyak, transit Sea-lanes of Communications (SLOCs) negara-negara
tersebut di Asia Tenggara. Sedangkan dalam perspektif militer, jalur laut
Asia Tenggara sangat penting untuk pergerakan angkatan bersenjata
Amerika Serikat dari Pasifik Barat ke Samudra Hindia dan Teluk Persia.
Dengan jumlah penduduk yang sangat besar secara otomatis Asia Tenggara 53 Dewi Triwahyuni. (2015), Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat. Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM bidang Sosial Politik. Vol. 9, No. 1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIKOM, hal. 33-34.
47
merupakan pasar yang luas tidak hanya untuk produk tetapi juga bagi
industri jasa Amerika Serikat.54
Amerika Serikat berkomitmen dan memprioritaskan Asia dalam
politik luar negerinya. Pergeseran fokus politik luar negeri Obama ini
menekankan bagaimana pentingnya Asia Pasifik untuk mencapai prioritas
tertingginya demi menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat Amerika.
Strategi rebalancing atau Asia Pivot yang dikeluarkan oleh Obama adalah
usaha Amerika Serikat untuk mengembangkan kerjasama ekonominya di
Asia-Pasifik melalui perjanjian kemitraan Trans-Pacific Partnership
(TPP).55
C. Trans-Pacific Partnership
Sebuah negara tidak luput dari kegiatan ekonomi. Untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional, negara perlu menjalankan
kegiatan ekonomi. Tentu saja kegiatan ekonomi tersebut tidak bisa berdiri
sendiri. Sebuah negara perlu partner, rekan atau relasi dalam menjalankan
kegiatan ekonominya. Bagaimanapun, ruang lingkup ekonomi tidak hanya
seputar dalam negeri saja, namun juga merangkap ke luar negeri. Oleh
karena itu, negara-negara di penjuru dunia mendeklarasikan sebuah
perjanjian atau serikat dagang yang dinamakan kerjasama ekonomi
internasional, yaitu gabungan dua atau lebih negara yang melakukan suatu
kerjasama. 54 Ibid., hal 34.55 Vanilla Planifolia, Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, Op. Cit., hal. 2.
48
Salah satu hasil dari kerjasama itu adalah adanya kemudahan
kegiatan ekspor-impor. Sebuah negara tentunya tidak mampu memenuhi
segala kebutuhannya sendiri, adakalanya sebuah negara memerlukan
komoditas lain yang tidak ada dan tidak diproduksi di dalam negeri, caranya
dengan malakukan impor. Dan sebaliknya, negara dapat melakukan ekspor
untuk komoditas yang tidak diproduksi di negara tujuan yang tergabung di
dalam serikat dagang, sehingga bisa menambah pendapatan dan berkolerasi
positif terhadap peningkatan cadangan devisa.56
Kerjasama internasional tentu sangat krusial dan dibutuhkan oleh
setiap negara karena dengan bergabungnya suatu negara dengan kongsi-
kongsi dagang diluar negeri akan memberi manfaat diantaranya
menghilangkan hambatan perdagangan internasional, mempererat hubugan
persaudaraan, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan
pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional. Perkembangan arsitektur
regional di kawasan Asia Pasifik dalam beberapa dekade terakhir bergulir
dengan pesat. Bahkan kawasan ini merupakan forefront pembentukan Free
Trade Agreements (FTAs)/ Regional Trade Agreements (RTAs). Tercatat
hingga tahun 2010, kurang lebih 111 FTAs/RTAs telah dibentuk di kawasan
dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah sejalan dengan
semakin kuatnya dorongan negara-negara di kawasan untuk semakin
56 Nita Julianti (dkk). Makalah Perekonomian Indonesia: Kerjasama Ekonomi Trans Pasifik. STIE Dr. Khez. Muttaqien, diakses melalui https://www.academia.edu/19202054 /Perekonomian_Indonesia_Analisis_Trans_Pacific_Partnership pada 19 Mei 2016.
49
mengintegrasikan ekonomi kawasan.57 Salah satu kerjasama internasional
yang digagas saat ini adalah Trans-Pacific Partnership (TPP).
TPP merupakan konsep perdagangan bebas dalam sektor barang,
jasa dan investasi dan menjadikan lautan pasifik sebagai perputaran
perdagangan. Kemitraan diartikan sebagai teman atau rekan kerja yang
berarti setiap negara anggota yang bergabung dalam Kemitraan Trans
Pasifik saling bekerja sama dalam konsep perdagangan bebas yang diatur
oleh Kemitraan Trans Pasifik sendiri.58 TPP merupakan perjanjian
perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk pada 18 Juli
2005. Pada awalnya hanya antara Selandia Baru, Brunei Darussalam, Chili
dan Singapura, namun seiring berjalannya waktu telah terjadi perluasan
keanggotaan, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia,
Meksiko, Kanada dan Jepang telah menyatakan diri untuk bergabung dalam
TPP. Ekonomi kawasan Asia Pasifik memiliki kemampuan untuk menjadi
salah satu pemain utama ekonomi dunia, didukung dengan kenyataan
tentang ketahanan kawasan tersebut terhadap dinamika ekonomi akibat
resesi global. Saat ini, kawasan Asia Pasifik sedang berusaha maksimal
untuk mewujudkan Free Trade Area melalui TPP.59
57 Angga Handian Putra. 2011, Edisi IV. Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership. Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, hal. 17.58 Ratnawilis & Indra Pahlawan. 2015, Vol. 2, No. 1. Kepentingan Nasional Indonesia untuk Tidak Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Di Asia Pasifik Tahun 2011. Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, hal. 2.59 Inriani Margaretha Sitohang. 2014. Penolakan Indonesia Bergabung dalam Trans Pasific Partnership (TPP). Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
50
TPP adalah kesepakatan besar baik secara ekonomi maupun
politik. TPP-9 memiliki PDB gabungan sekitar USD 17 triliun dan USD 7
triliun dalam perdagangan barang dan jasa (impor ditambah ekspor),
didominasi oleh Amerika Serikat yang menyumbang lebih dari 85 persen
dari PDB agregat dan lebih dari 60 persen dari total perdagangan negara-
negara TPP. Dengan menambahkan Kanada, Meksiko, Korea dan Jepang
akan memperluas PDB agregat USD 28 triliun atau 40 persen dari GDP
dunia dan akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa menjadi USD
12,6 triliun, atau sekitar 28 persen dari total dunia. Dengan demikian, nilai
TPP jauh melampaui dorongannya bagi perdagangan dan investasi.60 Sejak
bergabungnya Amerika Serikat dengan TPP pada tahun 2008, kemudian
diikuti oleh Vietnam, Australia dan Peru pada putaran pertama perundingan
TPP agreement tahun 2009, perundingan telah dilaksanakan delapan
putaran. Putaran delapan dilaksanakan pada tanggal 10-15 September 2011
di Chicago, Amerika Serikat. Hasil perundingan putaran delapan yaitu:
1. Kemajuan pada penyusunan legal text TPP agreement dengan
membahas 30 bab yang meliputi: Customs, Technical Barriers to Trade,
Telecommunications, Government Procurement dan isu-isu horizontal
seperti small and medium-sized enterprises, regulatory coherence,
competitiveness also development, Intellectual Property and Investment.
2. Kemajuan mengenai packages akses pasar terhadap pasar produk-
produk industri, pertanian, TPT serta pengadaan pemerintah. 60 Trade Conference 2013: Para Ahli Bicara Tentang Perdagangan Bebas dan Terbuka, diakses melalui http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/01/trade-conference-2013-para-ahli-bicara-tentang-perdagangan-bebas-dan-terbuka-id0-1359689781.pdf pada 19 Mei 2016.
51
Perundingan rinci ini membutuhkan kesepakatan tiap negara pada
11.000 (RoO) serta hal yang terkait lainnya, seperti: trade and
investment pada semua sektor jasa, dari telekomunikasi dan jasa
keuangan hingga energi serta jasa penyaluran tenaga profesional serta
akses pasar secara reciprocal pada pengadaan barang pemerintah.
Amerika Serikat mengusulkan text mengenai tenaga kerja dan BUMN.
3. Kerangka dasar agreement akan selesai pada pelaksanaan APEC Leaders
Meeting di Honolulu
4. Pada putaran ini, Amerika Serikat memaparkan makalah dengan judul
“Trade Enhancing Access to Medicines (TEAM).” TEAM dirancang
untuk menjelaskan kebijakan perdagangan untuk mempromosikan dan
mengurangi hambatan akses terhadap obat-obatan generik dan inovatif
serta mendorong inovasi untuk mengembangkan obat baru dan
terobosan medis lainnya.61
61 Angga Handian Putra. 2011, Edisi IV. Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership. Op. Cit., hal. 25.
52
Selain itu, terdapat pula isu-isu kontroversial dalam TPP yang
membuatnya jadi perdebatan di negara-negara maju, yaitu :
1. Akses Pasar
TPP mengatur agar negara-negara anggota memangkas tarifnya hingga
0 persen secara bertahap untuk 11.000 komoditas. Jadwal pemangkasan
tarif untuk masing-masing negara berbeda-beda, tergantung
kesepakatan mereka secara bilateral satu sama lain. Jika pejanjian
dagang bebas yang lain umumnya memungkinkan negara anggota
untuk melindungi komoditas sensitif seperti produk pertanian, TPP
meniadakan kemungkinan tersebut. Implikasinya, semua produk tanpa
kecuali harus dibebaskan. Dalam kondisi negara tersebut dapat
bersaing, aturan itu akan menguntungkan. Namun jika produk-
produknya tidak kompetitif, negara itu hanya akan jadi pasar bagi
produk-produk negara lain. Industri dalam negeri pun sangat mungkin
menjadi korban karena tidak mampu bersaing dengan barang-barang
impor.
2. Investasi
TPP mengatur agar negara membentuk Investor-State Dispute
Settlement (ISDS) guna menyelesaikan sengketa antara investor asing
dengan pemerintah. Dengan ISDS, perusahaan asing bisa menuntut
negara jika terjadi perselisihan. Mekanisme ini dikhawatirkan dapat
mereduksi kedaulatan negara dalam berhadapan dengan korporasi.
Negara cenderung melihat kepentingannya sebagai kepentingan publik,
53
sementara korporasi cenderung mementingkan diri sendiri. Tuntutan
terhadap negara oleh korporasi berpotensi mengancam kepentingan
publik yang ingin dilindungi oleh negara.
3. Government Procurement
Government procurement atau pengadaan barang dan jasa oleh
pemerintah merupakan sektor industri yang amat besar. WTO
memperkirakan secara rata-rata sektor itu mencakup 15-20 persen dari
GDP tiap negara. Pada umumnya, seperti halnya di Indonesia, sektor itu
tertutup untuk asing guna melindungi industri dalam negeri. Namun
TPP menghendaki agar sektor itu dibuka untuk asing.
4. Intellectual Property Rights (IPRs)
TPP menghendaki pengaturan yang lebih ketat untuk IPRs, seperti
copyright dan paten. Misalnya, copyright untuk buku diperpanjang dari
50 tahun menjadi 70 tahun sejak kematian penulis sehingga
mempersulit akses publik terhadap konten bersangkutan. Paten untuk
obat dapat diperpanjang jadi lebih dari 20 tahun sehingga menyulitkan
akses publik terhadap obat-obat generik murah. Aturan itu dipandang
terlalu pro-korporasi farmasi dengan mengorbankan kepentingan
publik.
5. State-Owned Enterprises
TPP melarang negara memberikan keistimewaan kepada state-owned
enterprises (SOEs) atau badan usaha milik negara (BUMN). Bagi
54
Indonesia yang memiliki banyak BUMN dan kerap memberikan
perlakuan khusus terhadap BUMN, hal ini dapat amat merugikan.
6. Regulatory Convergance
Konsekuensi dari bergabung dengan TPP adalah negara yang baru saja
ingin bergabung seperti Indonesia harus mengubah seluruh peraturan
perundang-undangnya yang bertentangan dengan aturan-aturan TPP.
Dengan kata lain, Indonesia harus mengikuti apa yang telah ditetapkan
oleh negara lain, dan lagi-lagi kedaulatan menjadi isu yang sensitif.
Aturan TPP belum tentu baik buat Indonesia, dan mengubahnya demi
TPP dengan mengorbankan kepentingan Indonesia tentunya tidak
dikehendaki oleh publik.62
Dokumen resmi TPP dirilis secara online pada Kamis, 5
November 2015 pasca kesepakatan dicapai pada 5 Oktober 2015 lalu di
Atlanta, Amerika Serikat. Berikut adalah rangkuman dari isi perjanjian TPP
dalam 30 bab yang diunggah oleh United States Trade Representative.
1. Initial Provisions and General Definitions
TPP tetap mengakui kehadiran perjanjian perdagangan bebas
sebelumnya yang sudah ada. TPP tetap mampu berjalan beriringan
dengan perjanjian kerjasama sebelumnya seperti WTO, perjanjian
bilateral dan kerjasama regional.
62 Shohib Masykur. Trans-Pacific Partnership dan Artinya bagi Indonesia, diakses melalui http://news.detik.com/kolom/3075190/trans-pacific-partnership-dan-artinya-bagi-indonesia pada 20 Mei 2016.
55
2. Trade in Goods
Negara-negara anggota TPP telah sepakat untuk mengurangi dan
menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif di sketor barang-barang
industri dan melonggarkan kebijakan terhadap sektor pertanian.
Penghapusan kebijakan tarif di sektor barang industri negara-negara
anggota TPP akan segera dilaksanakan. Negara-negara anggota TPP
akan mempublikasikan informasi tarif dan yang berkaitang dengan
perdagangan sehubungan dengan kepastian para pengusaha baik mikro
maupun makro agar dapat memperoleh keuntungan dari perjanjian ini.
3. Textiles and Apparel
Negara-negara anggota TPP sepakat untuk mengeliminir tarif di sektor
tekstil yang menjadi kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi
anggota TPP. Bab ini juga membahas tentang peraturan khusus agar
menggunakan bahan baku yang diperoleh hanya dari negara-negara
anggota TPP yang disebut sebagai mekanisme “short supply list”.
Selain itu, juga dimuat tentang komitmen negara-negara anggota TPP
untuk bekerjasama dalam bidang kepabeanan dan cukai untuk
menghindari penggelapan dan penyelundupan.
4. Rules of Origin
Untuk menciptakan aturan yang sederhana dan memastikan bahwa
negara-negara anggota TPP mendapatkan manfaat, maka diciptakan
kesepakatan tentang orisinilitas sebuah produk yang memenuhi
persyaratan.
56
5. Customs Administration and Trade Facilitation
Sebagai perjanjian yang serupa dengan WTO, untuk memfasilitasi
perdagangan, maka ditetapkan aturan yang meningkatkan transparansi
dalam prosedur kepabeanan (bea masuk). Aturan ini akan berguna bagi
usaha mikro, karena adanya kelonggaran bea masuk.
6. Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures
Dalam mengembangkan aturan SPS, negara-negara anggota TPP
memastikan adanya transparansi, aturan-aturan yang non-diskriminatif
dan menegaskan tentang perlindungan atas hak asasi manusia,
kesehatan dan kelestarian hewan serta tumbuhan hidup. TPP dibangun
di atas aturan WTO SPS untuk mengatur dan mengelola dengan cara
melonggarkan kebijakan yang menghambat aturan perdagangan
kerjasama ini.
7. Technical Barriers to Trade (TBT)
Dalam mengembangkan aturan TBT, negara-negara anggota TPP telah
sepakat untuk bersikap transparan dalam melaksanakan peraturan-
peraturan yang sifatnya teknis. Mereka sepakat untuk bekerjasama dan
memastikan agar tidak lagi ada persyaratan-persyaratan administratif
yang dianggap tidak perlu yang dapat menghambat kegiatan
perdagangan setiap negara anggota TPP. TPP memastikan pengusaha
dapat dengan meudah menjangkau pasar negara-negara anggota TPP
tanpa perlu mencemaskan aturan-aturan teknis.
57
8. Trade Remedies
Bab ini membahas tentang proses dan upaya hukum agar diterapkan
dalam perdagangan melalui penerapan langsung tanpa mempengaruhi
posisi negara-negara anggota TPP yang bergabung dalam WTO. Bab
ini juga menyediakan mekanisme transisi sebagai upaya anggota TPP
untuk mengamankan kegiatan perdagangannya apabila impor
meningkat yang diakibatkan oleh pemotongan tarif.
9. Investment
Dalam menetapkan aturan investasi, negara-negara anggota TPP
merumuskan kebijakan investasi dan perlindungan yang memiliki
landasan hukum untuk mencapai tujuan mereka. TPP menyediakan
aturan perlindungan investasi yang juga ada pada perjanjian investasi
lain.
10. Cross-Border Trade in Services
Mengingat bahwa sektor jasa merupakan hal yang penting, negara-
negara anggota TPP kemudian membagi kepentingannya untuk
liberalisasi perdagangan dalam area internal TPP. TPP menginput
kebijakan yang diterapkan seperti dalam WTO dan perjanjian
perdagangan lainnya, seperti perlakuan negara, perlakuan khusus bagi
pihak tertentu serta akses pasar yang tidak menetapkan hambatan kuota.
58
11. Financial Services
Pada bab ini dijelaskan tentang aksesibilitas terhadap peluang investasi
antar negara-negara anggota TPP yang dianggap sebagai suatu hal yang
penting yang dapat menjamin kapasitas dalam mengatur siklus pasar
dan institusi dalam negeri agar mengambil langkah pengamanan ketika
terjadi krisis.
12. Temporary Entry for Business Persons
Negara-negara anggota TPP sepakat untuk menjamin ketersediaan
akses informasi melalui aplikasi berbasis online yang memuat konten
berupa ketetapan izin masuk sementara atau visa yang digunakan
sebagai akses bagi pelaku usaha.
13. Telecommunications
Negara-negara anggota TPP memiliki kepentingan yang sama untuk
menjamin efisiensi dan jaringan telekomunikasi yang dapat diandalkan
di negara masing-masing anggota yang berguna bagi pelaku usaha baik
yang berskala kecil maupun besar dalam menyediakan layanan.
14. Electronic Commerce
Dalam bab ini dijabarkan mengenai setiap negara-negara anggota TPP
berkomitmen untuk menjamin kebebasan akses informasi secara global
seperti data, serta kebijakan publik berupa perlindungan informasi
pribadi. Bagian ini melarang adanya pembebanan biaya bea masuk
terhadap penjualan barang-barang elektronik serta larangan bagi
59
anggota TPP untuk menerima barang produksi dari negara tertentu
dengan cara-cara yang diskriminatif.
15. Government Procurement
Negara-negara anggota TPP berkomitmen untuk melaksanakan
perlakuan nasional non-diskriminatif. Selain itu, telah ada kesepakatan
mengenai penerbitan informasi yang cepat untuk memberikan waktu
yang cukup bagi penyedia agar mengajukan penawaran yang bersifat
jujur dan adil serta demi menjaga kerahasiaan penawaran.
16. Competition Policy
Setiap negara anggota TPP memiliki kepentingan yang sama dalam
memastikan adanya sebuah kerangka dalam menciptakan sebuah
kompetisi yang adil dalam kawasan melalui penerapan sejumlah aturan
yang bersumber dari peraturan TPP.
17. State-Owned Enterprises (SOEs) and Designated Monopolies
TPP menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka aturan
BUMN. TPP sepakat untuk menjamin bahwa seluruh BUMN
menciptakan daya beli dan penjualan atas dasar pertimbangan
komersial.
18. Intellectual Property
Bab ini mencakup tentang hak paten, merek dagang, hak cipta,
rancangan industri, indikasi geografis, rahasia perdagangan,
pelaksanaan hak kekayaan intelektual dan bentuk lain dari itu. Negara-
negara anggota TPP sepakat untuk menerapkan perlindungan hak
60
kekayaan intelektual terhadap pelaku bisnis di negaranya dengan tujuan
perlindungan.
19. Labour
Negara-negara anggota TPP merupakan anggota dari International
Labour Organization (ILO) dan menyadari sepenuhnya untuk
mendukung hak buruh yang diakui secara internasional. Oleh karena
itu, negara anggota TPP sepakat untuk melaksanakan dan
mempertahankan aturan yang mengatur tentang hak-hak dasar buruh
berdasarkan deklarasi ILO tentang kebebasan berasosiasi dan
berunding, penghapusan buruh paksa, pelarangan buruh anak-anak dan
penghapusan diskriminasi pekerjaan.
20. Environment
TPP berkomitmen dalam melindungi kelestarian lingkungan. Seluruh
negara anggota TPP sepakat untuk pro-aktif dalam mengawal
penerapan aturan hukum tentang lingkungan hidup.
21. Cooperation and Capacity Building
TPP terdiri dari negara dengan profil yang berbeda. Beberapa negara
anggota TPP terdiri atas negara berkembang yang akan kesulitan untuk
menerapkan aturan-aturan dan mendapatkan keuntungan. Sehingga,
didirikan sebuah komite kerjasama dan pembangunan kapasitas untuk
mengidentifikasi dan meninjau kembali area potensial untuk
pembangunan kapasitas. Oleh karena itu, semua pihak akan ikut
berpartisipasi di dalamnya.
61
22. Competitiveness and Business Facilitation
Dalam bab ini diatur tentang mekanisme formal untuk mengkaji ulang
dampak dari TPP terhadap daya saing negara-negara anggota, melalui
cara berupa dialog dengan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.
TPP kemudian sepakat untuk membentuk komite khusus yang akan
bertemu dalam jangka waktu tertentu demi membahas dampak TPP
terhadap daya saing nasional dan kawasan.
23. Development
Negara TPP memastikan perjanjian ini merupakan standar tertinggi
sebagai bentuk perdagangan dan integrasi ekonomi serta secara khusus
memastikan agar negara-negara anggota memperoleh keuntungan
darinya.
24. Small and Medium-Sized Enterprises
Negara-negara anggota TPP memiliki kepentingan yang sama untuk
mendukung partisipasi usaha berskala kecil hingga menengah dan
memastika mereka memperoleh manfaat dari TPP.
25. Regualtory Coherence
Bab ini membahas mengenai kepastian akan keterbukaan, keadilan dan
lingkungan regulasi yang jelas bagi operasi bisnis dalam pasar TPP
dengan mendorong transparansi, keterbukaan dan koordinasi antar
negara. Bab ini memberikan deskripsi bahwa TPP memberikan fasilitas
regulasi yang terhubung dengan negara anggota.
62
26. Transparency and Anti-Corruption
Dalam bab ini, TPP menjamin bahwa setiap regulasi dan administrasi
harus diketahui oleh publik, bahkan dalam level tertentu, seluruh
regulasi yang memberikan dampak pada perdagangan dan investasi
harus memiliki ruang diskusi. Anggota TPP sepakat untuk menjamin
proses penegakan hak bagi aktor TPP sehubungan dengan pelaksanaan
administratif. Selain itu, TPP juga sepakat untuk menerapkan hukum
terhadap tindak kriminal korupsi.
27. Administrative and Institutional Provisions
TPP akan membentuk komite yang akan meninjau hubungan ekonomi
dan kemitraan di antara negara-negara anggota untuk menjamin bahwa
perjanjian dapat menjawab tantangan dalam perdagangan dan investasi.
28. Dispute Settlement
Pada bab ini dijabarkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
yang memperbolehkan tiap pihak dengan cepat mengambil langkah
kebijakan berdasarkan aturan TPP. TPP akan mengambil pendekatan
penyelesaian sengketa melalui kerjasama dan konsultasi atau alternatif
lainnya yang dianggap relevan.
29. Exceptions
Pengecualian dalam TPP menjamin adanya fleksibilitas yang menjamin
seluruhnya untuk mengatur kepentingan publik, termasuk bagaimana
kepentingan keamanan dari semua anggota.
63
30. Final Provisions
Bab ini membahas bagaimana TPP akan diimplementasikan,
mekanisme amandemen, mekanisme keluar sebagai negara anggota
TPP dan bahasa yang digunakan.63
63 Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, diakses melalui https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership pada 22 Juli 2016.
64
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sampai saat ini keberadaan ASEAN dan sentralitas ASEAN masih
dianggap berguna oleh Tiongkok maupun oleh kekuatan-kekuatan utama
yang khawatir terhadap kebangkitan Tiongkok. Hal yang menciptakan
disintegritas di ASEAN adalah TPP dan RCEP. Keterlibatan Amerika Serikat
sejak tahun 2008 bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Pertama,
para anggota TPP merupakan mitra dagang sekunder bagi kawasan Amerika
Serikat, dan Amerika Serikat telah menyepakati Free Trade Area (FTA)
dengan Australia, Chili, Peru dan Singapura. Kedua, TPP mnargetkan
kesepakatan dengan standar yang tinggi dan menyeluruh, mulai dari 100
persen pemotongan tarif hingga liberalisasi di berbagai sektor seperti jasa,
investasi, hak kekayaan intelektual, pengadaan barang pemerintah,
lingkungan dan lain-lain. Artinya, TPP dapat dilihat sebagai upaya Amerika
Serikat untuk masuk kembali ke dalam arsitektur perdagangan bebas di
kawasan Asia Pasifik (dalam mekanisme ASEAN yang ada, Amerika Serikat
mengalami dampak eksklusi dari regionalisme sehingga pangsanya menurun
di ASEAN, sementara Tiongkok justru meningkat). Pada saat yang
bersamaan, melalui standar yang tinggi, Amerika Serikat juga secara
preventif mengeksklusi Tiongkok dari perjanjian perdagangan bebas yang
komprehensif tersebut.
65
Sementara itu, negara-negara ASEAN sendiri sedang melakukan
proses negosiasi untuk RCEP. Tujuannya adalah membentuk sinergi baru dari
sepuluh negara anggota ASEAN dengan mintra perjanjian perdagangan bebas
ASEAN, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan
Selandia Baru. Jika RCEP berhasil disepakati, maka kawasan perdagangan
bebas yang besar akan tercipta tanpa Amerika Serikat sebagai bagian darinya.
Berdasarkan apa yang menjadi temuan penulis, maka penulis
menarik beberapa kesimpulan yang merupakan hasil elaborasi dari penelitian
ini, yaitu :
1. Kawasan Asia Pasifik secara umum, dan kawasan Asia Tenggara secara
spesifik merupakan kawasan yang strategis bagi Amerika Serikat dan
Tiongkok melalui perjanjian perdagangan TPP dan RCEP. Asia Tenggara
merupakan pangsa pasar yang cukup besar bagi kedua negara ini. Oleh
karena itu, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok sama-sama ingin
menanamkan pengaruhnya lebih kuat di kawasan ini, yang tentunya akan
berdampak besar tidak hanya dari sisi ekonomi, melainkan dari sisi
politiknya.
2. Amerika Serikat melalui TPP membuat skenario untuk membendung
pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara selain dari upaya rebalancing.
Hanya saja, RCEP menjadi faktor penghambat bagi hadirnya TPP oleh
karena aturan main RCEP sangat jelas dan fleksibel bagi negara anggota,
khususnya negara-negara berkembang. Selain itu, RCEP lebih
menguntungkan bagi negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung
66
dalam ASEAN dikarenakan perjanjian perdagangan ini menempatkan
ASEAN sebagai posisi sentral. Hal ini justru berbeda dengan TPP yang
cenderung meninggalkan ASEAN sebagai key driver. Inilah yang
membuat integritas ASEAN saat ini mengalami dualisme yang justru
lebih menguntungkan pihak Tiongkok.
3. Ada sekitar 20 isu nontarif yang dibahas di dalam perjanjian perdagangan
TPP (dan ada isu-isu sensistif seperti hak kekayaan intelektual dan
pertanian) yang menjadikan standar perjanjian ini sangat tinggi sehingga
sulit bagi negara-negara berkembang untuk melampaui standar tersebut.
Berbeda dengan RCEP yang hanya membahas 6 isu nontarif. Selain itu,
RCEP memiliki cakupan geografis yang lebih dekat dengan Tiongkok
karena beberapa negara ASEAN berbatasan dengan negara Tiongkok
sehingga akan lebih mudah bagi Tiongkok mempertahankan
eksistensinya.
B. Saran
1. ASEAN sebagai organisasi regional sebaiknya menunjukkan sikap netral
atas pengaruh yang diberikam oleh Amerika Serikat dan Tiongkok melalui
perjanjian perdagangan TPP dan RCEP agar tidak terjadi dualisme yang
dapat menimbulkan disintegrasi antar negara-negara anggota ASEAN.
2. Baik TPP maupun RCEP sebagai perjanjian perdagangan agar tidak
menutup proses industrialisasi negara-negara berkembang di ASEAN ke
67
depannya, karena komitmen dari perjanjian perdagangan ini adalah
meliberalisasi pasar sebelum sektor industri stabil.
68
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Afadlal, dkk. 2011. Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerja Sama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan I.
Banyu Perwita, Anak Agung & Yanyan Mochammad Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan 4.
Burchill, Scott & Andrew Linklater. 1996. Teori-Teori Hubungan Internasional (terjemahan). Bandung : Nusamedia.
Carlton Clymer Rodee (dkk). 2014. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cetakan 11.
Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2015. ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, & Integgrasi Ekonomi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Edisi 1.
Cipto, Bambang. 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan II.
Dananjaja, James. 2007. Folklor Tionghoa: Sebagai Terapi Penyembuh Amnesia terhadap Suku Bangsa dan Budaya Tionghoa. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Cetakan 1.
Emsan. 2014. Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno: Aktualisasi Pemikiran peradaban Tiongkok terhadap Dunia Modern. Yogyakarta: Laksana
Ikbar, Yanuar. 2014. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. Bandung: Refika Aditama.
Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
----------. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan 1. Edisi 5.
Jacques, Martin. 2011. When China Rules the World: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
69
Wardhani, Baiq L.S.W.. 2015. Kajian Asia Pasifik: Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan Menghadapi Kependingan Negara Besar dan Kejahatan Transnasional. Malang: Intrans Publishing.
Wicaksono, Michael. 2015. Republik Tiongkok (1912-1949). Jakarta: Elex Media Komputindo.
Wuryandari, dkk. 2011. Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan 1.
B. Jurnal, Buletin, Skripsi
Cui, Susan. 2016. Volume 1, No. 3. The Implications of the Trans-Pacific Partnership on Canada-China Relations.
Forum Kajian Pertahanan dan Maritim. (2015). Kebangkitan Kekuatan China di Awal Abad 21.
LEMHANNAS RI. (2013), Edisi 16, Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional.
Mohammad Faiz, Pan. (2008). Cindonesia: Membangun Kekuatan Triumvirat Asia.
Putra, Angga Handian. (2011). Edisi IV. Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership. Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
Ratnawilis & Indra Pahlawan. (2015). Vol. 2, No. 1. Kepentingan Nasional Indonesia untuk Tidak Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Di Asia Pasifik Tahun 2011. Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
Roni,Winda Kusuma Wardani. (2011). Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Terorisme Di Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. (Skripsi tidak diterbitkan).
70
Sitohang, Inriani Margaretha. (2014). Penolakan Indonesia Bergabung dalam Trans Pasific Partnership (TPP). Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Tenriangke Muchtar, Adinda. (2011). Kebangkitan dan Kebijakan Luar Negeri Cina: Antara Persepsi dan Pilihan. Vol. 6, No. 2, MAARIF Institute for Culture and Humanity.
Triwahyuni, Dewi. (2015). Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat. Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM bidang Sosial Politik. Vol. 9, No. 1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIKOM.
Qomara, Griendra. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. (2015). Edisi VIII, No. 2, Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia.
Yuan, Wen Jin. 2012. The Trans-Pacific Partnership and China’s Corresponding Strategies. Freeman Chair in China Studies. Center For Strategic & Internasional Studies
C. Website
Agustinus, Michael. Menimbang Pasar Bebas Tawaran Obama yang Disambut Jokowi, diakses melalui http://finance.detik.com/read/2015/11/04/080558/3061368/459/menimbang-pasar-bebas-tawaran-obama-yang-disambut-jokowi pada 30 Juli 2016.
Alfisyahrianti, Kebijakan Asia Pivot Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Obama, hal. 2-4 diakses melalui http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4250/JURNAL%2 0SKRIPSI%20NEW.pdf?sequence=1 pada 16 Mei 2016.
Andri. 2013. Kebijakan Amerika Serikat untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans-Pacific Partnership Periode 2011-2013, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (skripsi tidak diterbitkan), diakses melalui http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/ bitstream/123456789/24085/3/ANDRI%20-%20HI%20-%20FISIP %20-%20109083000032_NoRestriction.pdf pada 5 Maret 2016.
71
Apa Alasan AS "Membajak" Trans-Pacific Partnership, diakses melalui http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/12/061400826/Apa.Alasan.AS.Membajak.Trans-Pacific.Partnership pada 6 Maret 2016.
Chandra, Raditia Sapta. Makalah Ekonomi Politik di Asia Timur. Kebangkitan China: Sebuah Integrasi Asia Timur. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, diakses melalui https://www.academia.edu/10030898/KEBANGKITAN_CHINA_SEBUAH_INTEGRASI_ASIA_TIMUR pada 13 Mei 2016.
China Export to ASEAN, diakses melalui http://www.tradingeconomics.com/china/exports-to-asean pada 24 Juli 2016.
Djumena, Erlangga, Jokowi Tegaskan Indonesia Tak Ingin Sekadar Jadi Pasar Bagi Negara Besar, diakses melalui http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/11/102451526/ Jokowi.Tegaskan.Indonesia.Tak.Ingin.Sekadar.Jadi.Pasar.Bagi.Negara.Besar pada 30 Juli 2016.
Ervianto, Toni. Cina Lebih Kuat Dibanding Amerika Serikat, diakses melalui http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id= 11964&type=111#.V2YdFhLxT2s pada 19 Juni 2016.
Hendrajit, AS dan Skema TPP Bendung Pengaruh Cina dan Rusia di Asia Pasifik, diakses melalui theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=17120&type=99#.V1UGpSHxT2s pada 6 Juni 2016.
----------. Skema Trans Pacific Partnership (TPP) Amerika Serikat Tanamkan Pengaruh Ekonominya di ASEAN lewat ASEAN Charter-AFTA, diakses melalui http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=9519&type=99#.V1UFKCHxT2t pada 6 Juni 2016.
http://www.tradingeconomics.com/china/exports, diakses pada 21 Juli 2016.
http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-direct-investment, diakses pada 21 Juli 2016.
http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves, diakses pada 21 Juli 2016.
72
Indonesia di Antara TPP dan RCEP, diakses melalui http://www.dpd.go.id/artikel-783-indonesia-diantara-tpp-dan-rcep pada 8 Juni 2016.
Jenkins, Nash. China Expresses Hesitant Support for the Trans-Pacific Partnership, diakses melalui http://time.com/4062442/tpp-china-free-trade-deal/ pada 21 Juli 2016.
Julianti (dkk). Makalah Perekonomian Indonesia: Kerjasama Ekonomi Trans Pasifik. STIE Dr. Khez. Muttaqien, diakses melalui https://www.academia.edu/19202054 /Perekonomian_Indonesia_Analisis_Trans_Pacific_Partnership pada 19 Mei 2016.
KTT APEC Sepakati FTAAP, Angin Segar Tiongkok, diakses melalui http://www.beritametro.co.id/internas/ktt-apec-sepakati-ftaap-angin-segar-tiongkok pada 30 Juli 2016.
Makalah Cina ACFTA, diakses melalui https://www.academia.edu/ 7348006/Makalah_ Cina_ACFTA.
Maruli, Leonart. Paradigma Neo-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional. Diakses melalui http://www.kompasiana.com/l eonart_maruli/paradigma-neo-realisme-dalam-ilmu-hubungan-internasional_54f3f73c745513a22b6c819c pada 28 April 2016.
Masa Kebangkitan Cina, diakses melalui http://www.sejarah-negara.com/masa-kebangkitan-cina/ pada 9 Mei 2016.
Masykur, Shohib. Trans-Pacific Partnership dan Artinya bagi Indonesia, diakses melalui http://news.detik.com/kolom/3075190/trans-pacific-partnership-dan-artinya-bagi-indonesia pada 20 Mei 2016.
Mendorong Pembentukan Pakta Perdagangan Selatan-Selatan, diakses melalui http://ssc-indonesia.org/ksst/indexfe02.html?news=mendorong-pembentukan-pakta-perdagangan-selatan-selatan pada 8 Juni 2016.
73
Mochammad Yani, Yanyan, Politik Luar Negeri, diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/poli tik_luar_negeri.pdf pada 6 Maret 2016.
Munculnya Cina sebagai Pesaing Amerika Serikat dan Prediksi Hubungan Cina-Amerika Serikat di Masa Depan, melalui http://dokumen.tips/documents/munculnya-cina-sebagai-pesaing-amerika-serikat-dan-prediksi-hubungan-cina-amerika-serikat-di-masa-depan.html pada 5 Maret 2016.
Planifolia, Vanilla. Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, diakses melalui https://www.academia.edu/12073957/Rebalancing_ Strategic_Amerika_Serikat_di_Kawasan_Asia-Pasifik pada 6 Maret 2016.
Prasetya, Eka. Agresifitas Politik Luar Negeri Republik Rakyat Cina dalam Sengketa Perbatasan di Kawasan Asia Pasifik, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, diakses melalui http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/39557/3/Chapter %20II.pdf pada 9 Mei 2016.
Puspitasari dan Sulusi Prabawati. Peluang Memperkuat Daya Saing Hortikultura dalam Kerangka Asean - China Free Trade Agreement (ACFTA), diakses melalui http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat_dayasaing_produk_pe/BAB-IV-2.pdf pada 14 Juni 2016.
Rachmanto, Deo. Indonesia dan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA), diakses melalui https://www.academia.edu/7166605/Indonesia_dan_ASEAN_China_Free _Trade_Agreement_ACFTA_ pada 19 Juni 2016.
Rabed, Aaron Jed. 2015. China’s Counter-Pivot Response, diakses melalui http://intpolicydigest.org/2015/05/11/china-s-counter-pivot-response/ pada 20 Juli 2016.
Regular Press Conference of the Ministry of Commerce on February 3, 2016, diakses melalui http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201602/20160201256420.shtml pada 22 Juli 2016.
74
Rencana Strategis 2015-2019, diakses melalui http://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf pada 24 Juli 2016.
Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, diakses melalui https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership pada 22 Juli 2016.
The State Council The People’s Republic of China. China reviewing effects of TPP, diakses melalui http://english.gov.cn/state_council/ministries/2015/11/06/content_281475229236784.htm pada 21 Juli 2016.
Trade Conference 2013: Para Ahli Bicara Tentang Perdagangan Bebas dan Terbuka, diakses melalui http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/01/trade-conference-2013-para-ahli-bicara-tentang-perdagangan-bebas-dan-terbuka-id0-1359689781.pdf pada 19 Mei 2016.
Wicaksono, Eric. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Kronologi Sejarah dan Perspektif dari Masa ke Masa, diakses melalui http://ericwicaksono.com/2016/03/12/kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-kronologi-sejarah-dan-perspektif-dari-masa-ke-masa/ pada 16 Mei 2016.
Wishnu, Dinna. Apa Kabar TPP dan RCEP ?, diakses melalui http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-05-18 pada 8 Juni 2016.
75