2017 - pedoman penerapan apu-ppt berbasis risiko untuk penyelenggara ptd & kupva bb
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pedoman Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko untuk Penyelenggara PTD & KUPVA BBTRANSCRIPT
Abstract Petunjuk pelaksanaan implementasi Risk Based Approach
terkait penerapan program APU & PPT pada penyelenggara transfer
dana dan KUPVA bukan bank
3 av« IvDoves
PEDOMAN PENERAPAN APU DAN PPT BERBASIS RISIKO PADA PENYELENGGARA TRANSFER
DANA BUKAN BANK DAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK
.......................................................................................................................... 1
............................... 2
..................................................... 3
............ 3
............................................................................................ 5
........................................................................................................ 9
.................................................................................................................... 14
............................................................................................................... 14
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
DAFTAR ISi
B. Tujuan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko
BAB II. PENERAPAN PROGRAM APU & PPT BERBASIS RISIKO
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
B. Kebijakan dan Prosedur Tertulis
C. Proses Manajemen Risiko
Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
BAB I. PENDAHULUAN
keuangan menjadi lebih maju dan kompleks, serta kemajuan teknologi informasi yang
menghilangkan batas negara telah mengakibatkan kejahatan terorganisasi (organized
crime) semakin mudah dilakukan secara lintas batas (transnational crime) sehingga
meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (PU/PT) yang dihadapi
seluruh negara di dunia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan extraordinary crime yang dapat mengancam
stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menanggapi perkembangan tersebut, Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) yang berada di
bawah kewenangan Bank Indonesia, antara lain Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
(PTD BB) dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA
BB), perlu meningkatkan kualitas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berbasis risiko. Dengan mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No.19/1 0/PBl/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (PJSP) dan
Penyelenggara KUPVA BB serta mengacu pada rekomendasi dan guidelines yang diberikan
oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF),
diharapkan menjadi salah satu upaya PJSP dan KUPVA BB dalam mencegah institusinya
digunakan sebagai sarana PU/PT.
menilai, dan memahami risiko PU/PT terkait dengan nasabah, negara/area
geografis/yurisdiksi, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels).
Seiring dengan upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di
Indonesia dan memenuhi komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi No.1
FATF tersebut, pada tahun 2015 PPATK bersama stakeholders APU dan PPT lainnya telah
melaksanakan penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU dan TPPT dalam bentuk National
Risk Assessment (NRA). Menindaklanjuti hasil NRA tersebut, Bank Indonesia telah
melakukan penilaian tingkat risiko secara sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) khususnya
pada sektor PTD BB dan KUPVA BB yang diselesaikan pada bulan Mei 2017.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
NRA dan SRA tersebut merupakan dijadikan pedoman dalam penerapan APU dan PPT
berbasis risiko (Risk Based Approach!RBA) oleh Pengawas dan Penyelenggara. Pengkinian
NRA dan SRA akan dilakukan secara berkala dan disosialisasikan oleh Lembaga Pengawas
dan Pengatur (LPP) yang berwenang.
NRA SRA Penerapan Risk
B. Tujuan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko
Tujuan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko bagi penyelenggara TD
dan KUPVA adalah:
mitigasi risiko PU/PT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
2. sebagai panduan teknis dalam kegiatan bisnis penyelenggara TD dan penyelenggara
KUPVA Bukan Bank.
Sesuai dengan pasal 7 ayat 5 PBI APU & PPT No 19/10/PB8/2017 tentang Penerapan Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan
Bank, penerapan manajemen risiko sebagaimana didasarkan pada karakteristik, skala, dan
kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara, serta eksposur risiko yang relevan yang terlebih
dahulu dikonsultasikan atau ditentukan oleh pengawas Bl.
2
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
BAB II. PENERAPAN PROGRAM APU & PPT BERBASIS RISIKO
Penerapan program APU & PPT berbasis risiko oleh PJSP dan KUPVA BB secara umum mengacu
pada proses manajemen risiko dan secara khusus mengacu pada guideline FATF terkait Risk
Based Approach. Proses dimaksud dimulai dari pemantauan, penilaian dan monitoring yang
mencakup lima bagian penting dari sebuah operasional usaha yaitu adanya peran aktif dewan
direksi dan komisaris, adanya kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman internal, proses
manajemen risiko itu sendiri, manajemen SDM yang menjamin kualitas pelaksanaan dan
pengendalian intern sebagai proses kontrol.
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT, Direksi Penyelenggara bertanggung
jawab untuk:
1. Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT
berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
tertulis dari Direksi. Adapun cakupan dari kebijakan dan prosedur tertulis selanjutnya
akan dijelaskan lebih rinci di bagian B.
2. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan
dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
Direksi perlu memastikan bahwa penerapan dari kebijakan dan prosedur tertulis yang
telah ditetapkan terlaksana secara efektif. Salah satu cara untuk memastikan efektivitas
penerapan program APU dan PPT adalah dengan menerapkan mekanisme pelaporan
dari unit kerja/Direksi/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan
program APU & PPT kepada Direksi. Berdasarkan laporan yang disampaikan, Direksi
dapat menilai apakah penerapan program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan
dan prosedur tertulis.
3. Melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan
PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus
PU/PT serta ketentuan yang berlaku terkait dengan APU dan PPT.
Penyelenggara perlu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis sesuai dengan
ketentuan yang dan kondisi usaha terkini. Penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis
terutama perlu dilakukan ketika terdapat perubahan pada kegiatan usaha dan skala
usaha, sebagai contoh, pada saat Penyelenggara memasarkan produk atau jasa baru.
Penyelenggara juga perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur
3
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
tertulis setiap terdapat perubahan ketentuan oleh otoritas yang berwenang. Untuk itu,
evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis perlu dilakukan secara berkala.
Penyelenggara wajib menyampaikan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur
tertulis paling lam bat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyesuaian dilakukan kepada
Bank Indonesia.
4. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi
Keuangan Tunai (LTKT) untuk transaksi tunai di atas RpS00juta, Transaksi dari/ke luar
negeri (LTKL) kepada PPATK.
disampaikan secara tertib kepada PPATK sesuai dengan ketentuan. lnformasi mengenai
penyampaian laporan-laporan tersebut agar turut dilaporkan dalam laporan dari unit
kerja/Direksi/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program
APU & PPT kepada Direksi.
pembekuan transaksi, pemblokiran transaksi dan/atau penolakan transaksi terhadap
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan daftar pendanaan proliferasi
senjata pemusnah massal.
aset:
a. Terduga teroris dan/atau organisasi teroris yang tercantum dalam DTTOT.
sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
referensi dari United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs).
b. Pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Selanjutnya, Penyelenggara menyampaikan laporan pembekuan transaksi, pemblokiran
transaksi, dan/atau penolakan transaksi atas aset yang tercantum dalam:
a. DTTOT; kepada Kepala kepolisian RI dengan tembusan kepada Bank Indonesia,
b. Daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; kepada PPATK dengan
tembusan kepada Bank Indonesia.
pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT.
Penerapan program APU dan PPT yang efektif perlu ditunjang oleh pemahaman yang
baik mengenai urgensi dari program APU dan PPT oleh Pegawai. Untuk itu, Direksi
bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pemberian pengetahuan dan/atau
4
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
pelatihan mengenai APU dan PPT kepada Pegawai dilakukan secara berkala dan
berkesinambungan.
7. Melakukan pengkinian profil Pengguna Jasa dan profil transaksi Pengguna Jasa.
Penyelenggara harus mempunyai mekanisme dan tools untuk pencatatan profil dan
transaksi Pengguna Jasa. Penyelenggara dapat menggunakan sekurangnya aplikasi
pengolah data (spreadsheet) sebagai tools dalam memelihara dan mengkinikan profil
Pengguna Jasa beserta transaksinya. Apabila berdasarkan pemantauan ditemukan
transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai profil Pengguna Jasa, Penyelenggara
melakukan verifikasi profil Pengguna Jasa. Mekanisme pemantauan dan pengkinian
profil Pengguna Jasa beserta transaksinya hendaknya termasuk dalam cakupan
kebijakan dan prosedur tertulis.
Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program APU dan PPT,
meliputi:
1. Pemberian persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan
program APU dan PPT.
program APU dan PPT.
Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan tanggung
jawab penerapan program APU dan PPT antara lain melalui risalah rapat, apabila
laporan disampaikan di dalam rapat, atau laporan tertulis dari Direksi kepada Dewan
Komisaris.
B. Kebijakan dan Prosedur Tertulis
Agar penerapan program APU dan PPT oleh Penyelenggara dapat terlaksana dengan
efektif, dibutuhkan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh Direksi
berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sebagai acuan. Cakupan kebijakan dan
prosedur tertulis antara lain adalah sebagaimana berikut ini:
1. Customer Due Diligence (COD)
Terhadap Pengguna Jasa yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkelanjutan (walk
in customer) dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling
sedikit:
5
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Nasabah Perorangan Nasabah Korporasi Nasabah lainnya
Nama lengkap termasuk Nama korporasi Nama
alias apabila ada
kedudukan apabila ada kedudukan
Alamat tern pat tinggal Data dan informasi Data dan informasi
sesuai dokumen identitas identitas orang identitas perseorangan
dan alamat tern pat perseorangan yang diberi yang diberi kuasa
tinggal lain apabila ada kuasa bertindak untuk bertindak untuk dan atas
dan atas nama Korporasi nama perikatan lainnya
Tempat dan tanggal lahir - -
Apabila berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti
pekerjaan/profesi, kewarganegaraan, perilaku, pola transaksi dan sebagainya
Penyelenggara menyimpulkan bahwa suatu Pengguna Jasa termasuk berisiko tinggi,
maka Penyelenggara agar:
c. memperoleh informasi tambahan mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha
atau transaksi;
d. memperoleh informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan;
atau
e. melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha atau
transaksi termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
Apabila Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner termasuk dalam kategori Politically
Exposed Person (PEP), Penyelenggara wajib melaksanakan EDD untuk PEP sebagaimana
akan diuraikan lebih lanjut.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Terhadap pengguna jasa diluar kriteria sebagaimana yang digaris bawahi pada paragraf
pertama diatas, maka Penyelenggara wajib meminta informasi tambahan yaitu
Nasabah Perorangan Nasabah Korporasi Nasabah lainnya
Kewarganegaraan Bentuk badan hukum Bentuk perikatan (legal arrangement)
Nomor telpon Tern pat dan tanggal -
pendirian
- Nomor telepon -
- Nama pengurus -
Adapun identifikasi dan verifikasi data nasabah dalam kegiatan transfer dana
mengikuti tata cara yang diatur dalam ketentuan.
Apabila suatu Penyelenggara mencurigai suatu Pengguna Jasa melakukan transaksi
yang terkait PU/PT yang apabila dilakukan CDD dapat menyebabkan Pengguna Jasa
tersebut menyadari bahwa Penyelenggara telah mencurigai Pengguna Jasa tersebut,
maka Penyelenggara dapat menghentikan proses CDD, menyelesaikan transaksi
dan wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai TKM kepada PPATK.
Khusus untuk transfer dana, proses identifikasi/verifikasi wajib dilakukan oleh
penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir. Informasi yang
dikirimkan oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus atau
penyelenggara peneriam akhir paling kurang sebagai berikut:
a. identitas pengirim asal (untuk transaksi cross border < Rp10juta, maka hanya
nama pengirim);
c. nama penerima;
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
d. nomor rekening/referensi unik penerima.
2. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD wajib dilakukan pada pengguna jasa berisiko tinggi yaitu:
a. Pengguna jasa/BO berisiko tinggi (PEP atau keluarganya atau pihak yang terkait,
bidang usaha risiko tinggi, menunjuk pihak ketiga untuk melakukan transaksi,
tercantum dalam DTTOT dan/ atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal);
b. Negara berisiko tinggi (dalam daftar NRA/SRA, maupun FATF, World Bank, OECD,
dan lembaga internasional kredibel lainnya);
c. Produk/jasa berisiko tinggi (nasabah prioritas, anonymous transaction, dll);
d. Jalur distribusi (transaksi online dalam jumlah besar, jalur distribusi dalam
NRA/SRA);
e. Patut diduga merupakan pihak yang belum berizin, misalnya penyelenggara TD
ilegal, KUPVA tidak berizin, dan PJSP lainnya;
Dalam melakukan EDD, penyelenggara meminta informasi tambahan berupa sumber
dana, dan tujuan transaksi.
a. Nasabah tidak memberikan data identitas.
b. Nasabah menggunakan nama fiktif/anonim.
c. Penyelenggara meragukan kebenaran identitas nasabah.
4. Anti Tipping-off.
manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun
mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah
disampaikan kepada PPATK.
Penyelenggara wajib menyimpan dokumen yang terkait dengan data nasabah paling
singkat 5 (lima) tahun dan dokumen yang terkait dengan transaksi nasabah selama 10
(sepuluh) tahun. Dokumen yang terkait dengan data nasabah meliputi:
a. ldentitas Pengguna Jasa termasuk dokumen pendukungnya.
b. Bukti verifikasi data Pengguna Jasa;
8
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
c. Hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan;
d. Korespondensi dengan Pengguna Jasa; dan
e. Dokumen yang terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
f. Terkait Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
Penyelenggara wajib menatausahakan daftar terduga teroris dan organisasi teroris
dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan menggunakannya
daftar hasil penatausahaan tersebut dalam melakukan pengecekan kesesuaian data
nasabah.
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penerapan APU dan PPT secara tahunan
paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan, dan laporan lain yang diatur di
dalam ketentuan.
yaitu:
yang disebabkan oleh pengguna jasa, negara/wilayah, produk atau jasa, dan jaringan
transaksi. Secara detil, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Risiko pengguna jasa Penilaian terhadap Risiko Pengguna Jasa dilakukan dengan membandingkan
jumlah Pengguna Jasa yang mempunyai profesi berisiko tinggi mengacu pada SRA
dan Pengguna Jasa yang merupakan warga negara berisiko tinggi (high risk
countries) yang mengacu dari NRA dengan total Pengguna Jasa. Adapun data yang
harus disiapkan oleh penyelenggara berupa:
Parameter PTO BB KUPVA BB
Komposisi
Komposisi
kewarganegaraan
9
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
pengguna jasa Suriah, Myanmar, Afganistan, Sudan, Kuba, British
Virgin Island, Cayman Island, Nigeria, WNA lainnya.
b. Risiko negara atau wilayah geografis
Lokasi tempat Penyelenggara beroperasi berpotensi memiliki risiko tinggi untuk
kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Wilayah yang diketahui
memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan/atau berlokasi di daerah perbatasan
antar negara berpotensi memiliki risiko PU/PT yang lebih tinggi. Negara asal/tujuan
transaksi yang diketahui tingkat kepatuhan terhadap APU & PPT rendah juga
memiliki risiko PU/PT tinggi. Negara dan wilayah geografis juga merupakan salah
satu parameter dalam SRA, sehingga hasil SRA merupakan acuan utama dalam
menentukan parameter penilaian tingkat risiko geografis suatu Penyelenggara
sebagaimana berikut:
Lokasi usaha Jumlah lokasi usaha di Jumlah lokasi usaha di
Jawa Tengah, dan lainnya. Kepulauan
dan lainnya
Negara
transaksi
asal/tujuan transaksi untuk
risiko produk dan/atau jasa dilakukan dengan menggunakan parameter
mekanisme, nilai, volume, dan jenis transaksi. Adapun data yang harus disiapkan
oleh penyelenggara berupa:
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Parameter PTO BB KUPVA BB
Mekanisme transaksi Total nominal transaksi Total nominal Nominal transaksi cash-to- transaksi cash Nominal transaksi
cash-to-cash
incoming, outgoing, domestik transaksi penjualan dan
pembelian mata uang
Jaringan transaksi merupakan media pelaksanaan transaksi dari suatu produk atau
jasa. Risiko tinggi melekat pada jaringan distribusi yang memungkinkan terjadinya
transaksi tanpa melalui proses tatap muka dengan pengguna jasa, misalnya
transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Risiko ini juga mungkin timbul
dari jumlah titik layanan/ kantor cabang di dalam negeri, serta jumlah mitra yang
berada di dalam maupun luar negeri. Semakin banyak jumlah titik layanan/kantor
cabang dan jumlah mitra meningkatkan tingkat risiko karena meningkatnya risiko
ketidakpatuhan terhadap ketentuan APU dan PPT, dan meningkatnya kebutuhan
kontrol penyelenggara terhadap titik layanan dan/ atau mitra. Adapun data yang
harus disiapkan oleh penyelenggara berupa:
Parameter PTO BB KUPVA BB
Jumlah titik layanan Jumlah titik layanan Jumlah titik layanan
Mitra kerja sama Jumlah mitra Jumlah mitra
Setelah mengumpulkan data, penyelenggara harus menghitung nilai risiko inheren yang
dimilikinya dengan cara memasukkan data pada tool RBA yang telah disiapkan oleh Bl
(Lampiran 1 Form Penilaian Risiko). Nilai risiko dibedakan menjadi 3, yaitu rendah,
menengah, dan tinggi.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Rend ah Menengah Tinggi
Penyelenggara terpapar risiko Penyelenggara terpapar Penyelenggara terpapar
TPPU & TPPT namun risiko TPPU & TPPT skala risiko TPPU & TPPT skala
tergolong rendah.
Penyelenggara menjalankan Penyelenggara
pemantauan yang memadai. pemantauan dan upaya untuk menerapkan mitigasi
untuk mencegah risiko yang lebih ketat
peningkatan risiko. dalam rangka menekan
Contoh:
pegawal
mengenan
Selanjutnya penyelenggara melakukan self-assesment terhadap penerapan program
APU & PPT untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dengan cara
menjawab kuesioner pada form Self Assesment yang diberikan oleh Bl (Lampiran 2
Form Self Assesment)
Penilaian adalah berdasarkan kepatuhan penyelenggara pada aspek: (a) Pengawasan
aktif Direksi dan Dewan Komisaris; (b) kebijakan dan prosedur tertulis; (c) Manajemen
Risiko; (d) Pengendalian Intern (e) Sumber Daya Manusia.
Adapun kriteria peniliaiannya adalah sebagai berikut:
NILAI AKHIR PREDIKAT
1-1,99 Sangat Baik
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
3. Pengendalian
Tahap pengendalian merupakan tahap untuk melakukan perbaikan terhadap hasil self
assesment. Penyelenggara harus menutup kekurangan pada kelima aspek kepatuhan di
atas. Misalnya apabila penyelenggara belum memberikan pelatihan APU & PPT kepada
pegawai, maka penyelenggara harus segera memberikan pelatihan kepada pegawai.
Apabila Direksi belum memberikan persetujuan pada SOP penerapan APU & PPT, maka
direksi harus segera menetapkan SOP terkini serta membubuhkan tanda tangan
bersama dengan komisaris.
4. Mitigasi Risiko
Pada tahap identifikasi risiko, penyelenggara dapat menilai risiko-risiko yang melekat
pada usahanya. Oleh karena itu, penyelenggara harus menentukan dan
melaksanakan langkah-langkah untuk menghadapi risiko dimaksud, misalnya:
penyelenggara melayani hanya transaksi cash-to-cash. Oleh karena itu
penyelenggara harus menerapkan pembatasan maksimum transaksi sebesar
Rp25juta.
Penyelenggara memiliki 20 titik layanan yang tersebar di beberapa provinsi di
Indonesia. Untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan dapat
menerapkan SOP secara benar, maka penyelenggara menyelenggarakan
refreshment pengetahuan pegawai 3 bulan sekali. Unit kerja APU & PPT di
kantor pusat melaksanakan pemantauan terhadap kebenaran input data
pengguna jasa yang dilakukan pegawai di seluruh titik layanan secara teratur.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan pendekatan berbasis risiko.
Penyelenggara harus memantau penerapan pendekatan berbasis risiko dalam
pelaksanaan program APU dan PPT penyelenggara. Pemantauan penerapan
manajemen risiko dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam
penerapan program APU & PPT. Selanjutnya hasil pemantauan dimaksud harus
dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris sehingga dapat melaksanakan tugasnya
untuk mengawasi penerapan program APU & PPT. Penyelenggara harus melakukan
evaluasi kembali terhadap identifikasi risiko, mitigasi, kebijakan prosedur, dan
Pengendalian internal apabila terdapat perubahan struktur dan skala kegiatan
usaha maupun adanya pengembangan produk baru.
13
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
D. Manalemen sDM
1. Penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai (pre-employee screening);
Penyelenggara wajib melakukan screening calon pegawai antara lain memastikan
bahwa calon pegawai tidak pernah terlibat dalam kegiatan PU/PT dan dengan
membandingkan identitas yang dimiliki dengan DTTOT.
2. Pemantauan profil pegawai:
profiling data identitas serta kompetensi pegawai.
3. Program pelatihan dan peningkatan pemahaman (awareness) pegawai secara
berkesinambungan.
Terdapat beberapa metode untuk meningkatkan pengetahuan APU dan PPT kepada
Pegawai, misalnya melalui diskusi, workshop, pelatihan, self-learning, e-learning dan
sebagainya. Sebagai contoh, Pegawai dapat memperoleh pengetahuan mengenai PAU
dan PPT melalui website PPATK dan Bank Indonesia. Program pelatihan dan
peningkatan pemahaman wajib dilaksanakan secara teratur yang dibuktikan dengan
berita acara/program kerja dan daftar hadir yang ditandatangani oleh pegawai yang
telah mengikuti pelatihan/sharing knowledge.
1. Penyelenggara wajib mempunyai fungsi yang bertanggung jawab untuk penerapan
APU & PPT. Fungsi yang ditunjuk hendaknya disesuaikan dengan skala usaha
Penyelenggara, yang dapat berbentuk unit kerja atau dengan menunjuk direksi/pejabat
eksekutif untuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan program APU & PPT.
Pembentukan/penunjukkan penanggung jawab APU & PPT diikuti dengan dokumen
tertulis, antara lain SK Direksi yang menunjuk nama dan uraian tugas petugas APU PPT;
pencantuman nama petugas APU PPT pada SOP APU PPT; pencantuman nama
penanggungjawab, penghubung, dan pelapor pada registrasi GRIPS-PPATK.
2. Apabila terdapat fungsi audit di penyelenggara, harus terdapat pemisahan tugas dan
wewenang yang jelas antara unit yang berfungsi sebagai audit internal dengan unit
unit bisnis Penyelenggara.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
3. Penyelenggara secara berkala wajib untuk diaudit dengan pihak yang independen
(pihak eksternal atau pihak independen di dalam perusahaan) disesuaikan dengan skala
usaha penyelenggara.
4. Pelaporan
Penyelenggara wajib memenuhi pelaporan rutin yang ada dalam ketentuan agar dapat
dilaporkan sesuai schedule yang sudah ditentukan baik laporan rutin maupun insidentil
yang diminta regulator.
1) Laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU & PPT
maksimum 10 hari sejak perubahan)
2) Laporan tahunan penerapan APU & PPT (maksimum Januari tahun berikutnya)
Bl menyediakan format laporan pada Lampiran 3 (Laporan Tahunan Penerapan
Program APU & PPT).
massal (maksimum 10 hari sejak tindakan dimaksud).
4) Laporan lainnya.
Mengingat cukup kompleknya proses RBA, penyelenggara membutuhkan aplikasi
khusus untuk dapat melakukan pemantauan terutama bagi penyelenggara yang
memiliki skala usaha yang kompleks (a.I ditunjukkan dari jumlah titik layanan, jenis
transaksi, pengguna jasa, jumlah produk, jenis mata uang, wilayah geografis yang
luas). Untuk memudahkan pengolahan data penyelenggara yang saat ini belum
mempunyai aplikasi khusus, Bl menyediakan format spreadsheet. Namun hal ini
membutuhkan kedisiplinan Penyelenggara untuk dapat mengimplementasikannya
secara efektif.
December 7th, 2020
Dear Bu Michelle,
To answer the letter you proposed earlier, below is our new proposal:
QUOTA 10,000 30,000 50,000 100,000
Basic 1,800 1,500 1,000
Professional 7,000 5,500 3,000
Mother's Maiden Name 1,800 1,500 1,000 500
Phone Number 1,800 1,500 1,000 500
Phone Number + Activation Date 3,500 2,750 2,000 1,000
Phone Number + How many phone numbers 3,500 2,750 2,000 1,000
Note:
2. The price above is the price/call at respective volume.
3. Payment is pre-paid. The total volume being bought has no expiration date.
4. Prices above exclude VAT 10%.
I look forward to speaking with you soon.
Regards,
P : + 62 811-7799-888
1 dia VERIFICATION
4 Professional Dukcapil + Face
6 Add-On Terrorist Record 10,000 5,000 3,000 1,000
7
8
9 Individual NPWP & Income Range Name, Address,
Birthdate, No
11 Company's NPWP & Income Range 18,000 15,000 12,000 8,000
12
13 Mother's Maiden Name
2,500 2,000 1,500 1,000
15
attached to 1 NIK;
17 Phone Number + Activation Date Duration (Months
/ Years)
Numbers
Domicile Address
to NIK
INTELLIGENT EKYC
SERVICE PROPOSAL
pr Asll Rancangan Indonesia Sonayan Business Center Jt. Senay an N.39 Jakarta Selatan 12180 el +62 212277 5752
www.asiri.id 0@:r 0@.
PRODUCTS & SERVICES
Fraud Detection Artificial Intelligence SystemAL.a-
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:stria @G:stint www.asliri.id
ID CARD VERIFICATION Verify identity through his/her ID Card. There are two packages available to choose from: BASIC or PROFESSIONAL (with Selfie Verification).
Verification Result
BASIC VERIFICATION
86.2%
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Price Basic Verification
*Terms and Conditions Apply
Price Professional (Selfie) Verification
I PT Asli Rancngn lnclonni Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
≤ 10.000 calls 30.000 calls 100.000 calls 300.000 calls
Rp. 1.800,-/call Rp. 1.500,-/call Rp. 1.000,-/call Rp. 500,-/call
≤ 10.000 calls 30.000 calls 100.000 calls 300.000 calls
Rp. 7.000,-/call Rp. 5.500,-/call Rp. 3.000,-/call Rp. 1.500,-/call
*Terms and Conditions Apply
PERSONAL INCOME VERIFICATION Verify Monthly Income, NPWP Validity and its details.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
vERIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 13.000,-/call Rp. 11.000,-/call Rp. 7.500,-/call
COMPANY ANNUAL INCOME VERIFICATION Verify company's annual income and NPWP Validity.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
AMIDST
I PT Asli Aancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 13.000,-/call Rp. 11.000,-/call Rp. 7.500,-/call
COMPANY SHAREHOLDER VERIFICATION Verify shareholder of the company.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
3578062112450004 NIK Pemegang Saharn
VERIFICATION RESULT
VERIFIED
VERIFIED
VERIFIED
VERIFIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 13.000,-/call Rp. 11.000,-/call Rp. 7.500,-/call
WORKPLACE VERIFICATION Verify Person's last (current) Workplace.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
BZZC'MM'RC'
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 7.500,-/call Rp. 5.000,-/call Rp. 2.000,-/call
MOTHER’S MAIDEN NAME VERIFICATION Verify person mother’s name.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFICATION RESULT
DHWDYN
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 1.800,-/call Rp. 1.500,-/call Rp. 1.000,-/call
A. PHONE NUMBER VERIFICATION Verify the phone number’s owner (based on registered NIK).
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 1.800,-/call Rp. 1.500,-/call Rp. 1.000,-/call
B. PHONE NUMBER VERIFICATION EXTRA Verify the phone number’s owner (based on registered NIK) and total phone number owned.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
3
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 3.500,-/call Rp. 2.750,-/call Rp. 2.000,-/call
C. PHONE NUMBER ACTIVATION CHECK Verify the phone number’s owner (base on the NIK registered) and duration of ownership.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
Notes:
Age = null, means wrong phone number / not activated. Age = 1, means phone number registered below 3 months Age = 2, means phone number registered between 3 – 6 months. Age = 3, means phone number registered between 6 – 12 months. Age = 4, means phone number registered more than 1 year.
Age indicates the durations of number activation
DATA APPLICANT
•
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 3.500,-/call Rp. 2.750,-/call Rp. 2.000,-/call
PROPERTY VERIFICATION Verify property details based on its NOP (Nilai Objek Pajak).
Verification Result
*Terms and Conditions Appl
KD'NTRHNGG' G'MPNG
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 32.000,-/call Rp. 20.000,-/call Rp. 10.000,-/call
DIGITAL ONBOARDING Onboard clients digitally using an integrated white-label services application containing OCR, Liveness Detection and Biometric e-KYC Verification solution.
Price
•
Oun no0ucr
DIGITAL ONBOARDING • • • •
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 20.000,-/call Rp. 15.000,-/call Rp. 10.000,-/call
LIVENESS DETECTION Pinpointing facial landmarks and head movement, optical flow and texture analysis to determine it is a live individual behind the camera by using randomize gestures (single or in a group of 2, 3 or 4) to follow.
Download Liveness Detection Demo Apps on https://bit.ly/liveness-test
*Terms and Conditions Apply
%
- lieel
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Price
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) & AUTO FACE CROP
Convert ID Card image to text and automatically crop face photo area. Using our AI and Machine Learning technology, our OCR can differentiate real or fake ID based on the scanned image immediately.
Price OCR
*Terms and Conditions Apply
Price Auto Face Crop
*Terms and Conditions Apply
Price KTP Authenticity Check
*Terms and Conditions Apply
OCR
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 350,-/call Rp. 200,-/call Rp. 100,-/call
Rp. 350,-/call Rp. 200,-/call Rp. 100,-/call
Rp. 350,-/call Rp. 200,-/call Rp. 100,-/call
HOME/WORK LOCATION VERIFICATION Verify person home/work location based on Phone Number.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
VERIFIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 17.000,-/call Rp. 10.000,-/call Rp. 5.000,-/call
NEGATIVE RECORD VERIFICATION Screening users for any negative record.
Negative Record Verification Result
VERIFICATION RESULT
Negative Record
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752
HAVE RECORD
< 10.000 calls 30.0000 calls 50.000 calls
Rp. 500,-/call Rp. 300,-/call Rp. 100,-/call
Customer Automated Acquisition System (CAAS) is a web-based solution that generates predictive grade recommendation which is a statistical number that evaluates consumer's creditworthiness based on related credit history from SLIK, income, Debt to Income Ratio, assets, collaterals and others.
The end result of CAAS is a predictive model based on Machine Learning prediction on Default Rate %. Financial institutions can use CAAS as one of the many modules/models on top of whatever they already have, to help them evaluating the probability of the ability for an individual to pay the potential incurred debts.
Price
• • • •
0et to4 .N
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id
Rp. 19.000,-/call Rp. 15.000,-/call Rp. 10.000,-/call
This price includes: Professional Verification, Income Tax Verification, SLIK Automation system (Using Client’s SLIK ID) and Predictive Grade Module.
CAAS Result
.. ••
•
I Tsli Rancangan Indonesia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752
., • /4 -. r •.. -. -- .... ,.
@: www.asliri.id
Slik result in JSON can be downloaded and transferred into client database.
Applicant Details
The end result of CAAS is a comprehensive one-page dashboard that contains all the necessary information regarding the user, including the calculated predictive grade recommendation.
The greater the grade obtained, the lower the probability of default rate.
..41.. , 4 .. .. ..
SCORE RANGE DEFAULT RATE
100.250 ... 251 .300 ... 301 -350 0,69 351.400 0,45 401-450 0,33 451-500 0.23 501.550 0.09 554-600 0,05 601-650 0,04 651.700 0,03 701.800 0,01
801-1000 0,01
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id
General Terms and Conditions Applies to All Product and Services 1. All services are API based. 2. A Web-based verification platform is available upon request for a
monthly fee and a fixed setup fee. 3. For CAAS, is a web-based services. 4. For Digital onboarding, it is an apps and API based services. 5. All payment is pre-paid. 6. Purchased API calls have no expiration date. 7. Prices above exclude VAT 10%. 8. Prices may be changed at any time without further notice. 9. 24/7 Technical and Customer Support is available at
[email protected] 10. These terms and conditions are governed by and construed in
accordance with the laws of Indonesia.
I PT Asli Rancngn lnclonni Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
ABOUT PT ASLI RANCANGAN INDONESIA
I PT A.111:t.nungen llldo.,..ia enary6us.lines Center JM Seney No.399 Jakarta Selat 12180 Tel.+62 212277 576.2 @.a @ @:st www.asliri.id
Biometric Verification as a Service. A group of Polri’s consultants since 2008. The former head of Inafis (Kapus Inafis) Bareskrim Polri, a retired
One Star General. A former member of the Special Economic Investigation Unit of
Bareskrim Polri and Deputy of BNPT for Enforcement and Capacity Building, a retired Two Stars General.
An-over-30-years experienced professional in the banking Industry (Credit Card and Risk).
Technical teams with years of experiences and significant milestones at Microsoft, Motorola, EMC, Analogic, Kaskus, Indomog, and Amazon.
Technical teams with years of experience in constructing, developing, and implementing big-data-driven systems for government such as NASA, National Space Biomedical Research Institute (NSBRI), Texas Department of Transport (TxDOT), Shell, BP (British Petroleum), and others.
100 INDONESIA/
I PT Asli Rancngn lnclonni Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:stria @G:stint www.asliri.id
LEGAL DOCS FOR SOURCE OF GOVERNMENT DATA
I PT Atll R•nung•n llldo.,..ia enary6us.lines Center JM Seney No.399 Jakarta Selat 12180 Tel.+62 212277 576.2 @:astir @ @:sir www.asliri.id
Directorate General of Population and Civil Registration (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 April 2020, tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan Data Kependudukan Dalam Layanan Verifikasi Customer Due Diligence (CDD) PT Asli Rancangan Indonesia.
Nomor: 119/4402/2020.
Indonesian National Police (POLRI) Nomor: SUC/39/III/LIT./2019/PUSLITBANG
“Lulus dan Layak Pakai” which means that ASLI RI’s Biometric Verification System is compatible to the Polri’s biometric database for eKYC verification system after a long, complex and thorough audit by Polri.
Indonesian State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) Perjanjian Kerjasama antara Badan Intelijen Negara Republik Indonesia dengan PT Asli Rancangan Indonesia tentang Pemanfaatan Data Verifikasi Biometrik.
Nomor: PK07/V/2019.
Nomor: NK/14/II/KA/HK/2019/BNN.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
CERTIFICATIONS
Registered as Penyelenggara Sistem Elektronik in KominfoCertification from Puslitbang Polri
As a Speaker in the implementation of Biometric Verification in Indonesia –
Hosted by Indonesia Financial Service Authority (OJK)
Listed on Indonesia’s Financial Services Authority as Digital Financial Services Innovation Provider Nomor
S-130/MS.72/2020
db a840i
I prAl Rare ga lndore.la Sryan Ctr Senaryan No.3 Jlrta Selet 12180 l:+62 21 2277 6762 www.asllr\.ld
ISO 27001:2013 Certification from BPPT on Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 34 tahun 2014 untuk Spesifikasi Teknis
Perangkat Pembaca eKTP
--
ASL+ANCANGAN NOON SA 00$6/0
4 CERTIFICATE OF MEMBERSHIP 00/A./4 ..l..e4 ...44
..±
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id
IN THE NEWS
I PTWRanceno,,nlndo,1111• Serr Bu.ls Center JM [email protected] No.39 Jal.rt.a Selat 12180 Tel:+62 21 2277 5752 0@:swa @:st www.asliri.id
ASLI RI’s Commisioner Presenting the Technology Capability in OJK Event (FINTECH FEST MANADO 2019)
In the Picture: Riswinandi as Chief Executive of IKNB OJK Supervisor, Heru Kristiyana as Chief Executive of OJK Banking Supervisor, Hendrikus Passagi as Director of Regulation, Licensing and Supervision of the Fintech Financial Services Authority, Slamet Edy Purnomo as Deputy Commissioner for Banking Supervision IV, Robert Rompas as Commissioner of PT Asli Rancangan Indonesia, and Irjen Pol (Purn) Arief Dharmawan as CEO of PT Asli Rancangan Indonesia
System Verifikasi eKYC Biometrik Catatan BNN Dukung Program P4GN (HARI ANTI NARKOBA NASIONAL)
ASLI RI Biometric Technology in identification and verification has been implemented in Indonesian National Police, Indonesian National Counter Terrorism Agency and Indonesian National Narcotics Agency. Furthermore, ASLI RI Biometric Technology has also been implemented overseas such as in Mexican Federal Police, Spanish National Police, Dutch Police, Guardia Civil, West Midlands Police, Baltimore Police, and many more.
2 August 2019
26 June 2019
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI) mengumumkan bahwa perusahaan tersebut telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyedia teknologi Inovasi Digital Keuangan (IKD) per 18 Maret 2020, dengan nomor Surat No S-130/MS.72/2020.
Berdasarkan Surat Keputusan OJK tertanggal 18 Maret 2020, ASLI RI dinilai telah memenuhi semua ketentuan dalam Peraturan OJK No 13/2018 dan hukum yang berlaku.
https://money.kompas.com/read/2020/03/20/234602326/resmi-tercatat-di-ojk-perusahaan-fintech-ini-siap-jalin-kerja-sama-bisnis.
PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI), perusahaan yang bergerak di bidang industri Biometric Security, menjalin kerja sama dengan LoginID, sebuah perusahaan yang memiliki platform bersertifikasi FIDO2 Server asal Silicon Valley, Amerika Serikat (AS) dalam meluncurkan AsliLoginID.
AsliLoginID merupakan sebuah solusi Biometric-Authentication-as-a-Service yang menggantikan penggunaan kata sandi atau password dengan data biometrik diri untuk meningkatkan keamanan akun online konsumen.
https://www.beritasatu.com/digital/603317-asli-ri-gandeng-login-id-kenalkan-solusi-keamanan-biometrik
dan Diawasi oleh OJK
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
7. Pedoman RBA Penyelenggara PTD & KUPVA BB - OCRed.pdf (p.1-17)
Proposal - ASLI RI.pdf (p.18-52)
3 av« IvDoves
PEDOMAN PENERAPAN APU DAN PPT BERBASIS RISIKO PADA PENYELENGGARA TRANSFER
DANA BUKAN BANK DAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK
.......................................................................................................................... 1
............................... 2
..................................................... 3
............ 3
............................................................................................ 5
........................................................................................................ 9
.................................................................................................................... 14
............................................................................................................... 14
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
DAFTAR ISi
B. Tujuan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko
BAB II. PENERAPAN PROGRAM APU & PPT BERBASIS RISIKO
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
B. Kebijakan dan Prosedur Tertulis
C. Proses Manajemen Risiko
Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
BAB I. PENDAHULUAN
keuangan menjadi lebih maju dan kompleks, serta kemajuan teknologi informasi yang
menghilangkan batas negara telah mengakibatkan kejahatan terorganisasi (organized
crime) semakin mudah dilakukan secara lintas batas (transnational crime) sehingga
meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (PU/PT) yang dihadapi
seluruh negara di dunia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan extraordinary crime yang dapat mengancam
stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menanggapi perkembangan tersebut, Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) yang berada di
bawah kewenangan Bank Indonesia, antara lain Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
(PTD BB) dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA
BB), perlu meningkatkan kualitas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berbasis risiko. Dengan mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No.19/1 0/PBl/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (PJSP) dan
Penyelenggara KUPVA BB serta mengacu pada rekomendasi dan guidelines yang diberikan
oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF),
diharapkan menjadi salah satu upaya PJSP dan KUPVA BB dalam mencegah institusinya
digunakan sebagai sarana PU/PT.
menilai, dan memahami risiko PU/PT terkait dengan nasabah, negara/area
geografis/yurisdiksi, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels).
Seiring dengan upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di
Indonesia dan memenuhi komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi No.1
FATF tersebut, pada tahun 2015 PPATK bersama stakeholders APU dan PPT lainnya telah
melaksanakan penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU dan TPPT dalam bentuk National
Risk Assessment (NRA). Menindaklanjuti hasil NRA tersebut, Bank Indonesia telah
melakukan penilaian tingkat risiko secara sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) khususnya
pada sektor PTD BB dan KUPVA BB yang diselesaikan pada bulan Mei 2017.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
NRA dan SRA tersebut merupakan dijadikan pedoman dalam penerapan APU dan PPT
berbasis risiko (Risk Based Approach!RBA) oleh Pengawas dan Penyelenggara. Pengkinian
NRA dan SRA akan dilakukan secara berkala dan disosialisasikan oleh Lembaga Pengawas
dan Pengatur (LPP) yang berwenang.
NRA SRA Penerapan Risk
B. Tujuan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko
Tujuan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko bagi penyelenggara TD
dan KUPVA adalah:
mitigasi risiko PU/PT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
2. sebagai panduan teknis dalam kegiatan bisnis penyelenggara TD dan penyelenggara
KUPVA Bukan Bank.
Sesuai dengan pasal 7 ayat 5 PBI APU & PPT No 19/10/PB8/2017 tentang Penerapan Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan
Bank, penerapan manajemen risiko sebagaimana didasarkan pada karakteristik, skala, dan
kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara, serta eksposur risiko yang relevan yang terlebih
dahulu dikonsultasikan atau ditentukan oleh pengawas Bl.
2
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
BAB II. PENERAPAN PROGRAM APU & PPT BERBASIS RISIKO
Penerapan program APU & PPT berbasis risiko oleh PJSP dan KUPVA BB secara umum mengacu
pada proses manajemen risiko dan secara khusus mengacu pada guideline FATF terkait Risk
Based Approach. Proses dimaksud dimulai dari pemantauan, penilaian dan monitoring yang
mencakup lima bagian penting dari sebuah operasional usaha yaitu adanya peran aktif dewan
direksi dan komisaris, adanya kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman internal, proses
manajemen risiko itu sendiri, manajemen SDM yang menjamin kualitas pelaksanaan dan
pengendalian intern sebagai proses kontrol.
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT, Direksi Penyelenggara bertanggung
jawab untuk:
1. Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT
berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
tertulis dari Direksi. Adapun cakupan dari kebijakan dan prosedur tertulis selanjutnya
akan dijelaskan lebih rinci di bagian B.
2. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan
dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
Direksi perlu memastikan bahwa penerapan dari kebijakan dan prosedur tertulis yang
telah ditetapkan terlaksana secara efektif. Salah satu cara untuk memastikan efektivitas
penerapan program APU dan PPT adalah dengan menerapkan mekanisme pelaporan
dari unit kerja/Direksi/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan
program APU & PPT kepada Direksi. Berdasarkan laporan yang disampaikan, Direksi
dapat menilai apakah penerapan program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan
dan prosedur tertulis.
3. Melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan
PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus
PU/PT serta ketentuan yang berlaku terkait dengan APU dan PPT.
Penyelenggara perlu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis sesuai dengan
ketentuan yang dan kondisi usaha terkini. Penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis
terutama perlu dilakukan ketika terdapat perubahan pada kegiatan usaha dan skala
usaha, sebagai contoh, pada saat Penyelenggara memasarkan produk atau jasa baru.
Penyelenggara juga perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur
3
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
tertulis setiap terdapat perubahan ketentuan oleh otoritas yang berwenang. Untuk itu,
evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis perlu dilakukan secara berkala.
Penyelenggara wajib menyampaikan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur
tertulis paling lam bat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyesuaian dilakukan kepada
Bank Indonesia.
4. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi
Keuangan Tunai (LTKT) untuk transaksi tunai di atas RpS00juta, Transaksi dari/ke luar
negeri (LTKL) kepada PPATK.
disampaikan secara tertib kepada PPATK sesuai dengan ketentuan. lnformasi mengenai
penyampaian laporan-laporan tersebut agar turut dilaporkan dalam laporan dari unit
kerja/Direksi/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program
APU & PPT kepada Direksi.
pembekuan transaksi, pemblokiran transaksi dan/atau penolakan transaksi terhadap
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan daftar pendanaan proliferasi
senjata pemusnah massal.
aset:
a. Terduga teroris dan/atau organisasi teroris yang tercantum dalam DTTOT.
sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
referensi dari United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs).
b. Pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Selanjutnya, Penyelenggara menyampaikan laporan pembekuan transaksi, pemblokiran
transaksi, dan/atau penolakan transaksi atas aset yang tercantum dalam:
a. DTTOT; kepada Kepala kepolisian RI dengan tembusan kepada Bank Indonesia,
b. Daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; kepada PPATK dengan
tembusan kepada Bank Indonesia.
pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT.
Penerapan program APU dan PPT yang efektif perlu ditunjang oleh pemahaman yang
baik mengenai urgensi dari program APU dan PPT oleh Pegawai. Untuk itu, Direksi
bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pemberian pengetahuan dan/atau
4
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
pelatihan mengenai APU dan PPT kepada Pegawai dilakukan secara berkala dan
berkesinambungan.
7. Melakukan pengkinian profil Pengguna Jasa dan profil transaksi Pengguna Jasa.
Penyelenggara harus mempunyai mekanisme dan tools untuk pencatatan profil dan
transaksi Pengguna Jasa. Penyelenggara dapat menggunakan sekurangnya aplikasi
pengolah data (spreadsheet) sebagai tools dalam memelihara dan mengkinikan profil
Pengguna Jasa beserta transaksinya. Apabila berdasarkan pemantauan ditemukan
transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai profil Pengguna Jasa, Penyelenggara
melakukan verifikasi profil Pengguna Jasa. Mekanisme pemantauan dan pengkinian
profil Pengguna Jasa beserta transaksinya hendaknya termasuk dalam cakupan
kebijakan dan prosedur tertulis.
Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program APU dan PPT,
meliputi:
1. Pemberian persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan
program APU dan PPT.
program APU dan PPT.
Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan tanggung
jawab penerapan program APU dan PPT antara lain melalui risalah rapat, apabila
laporan disampaikan di dalam rapat, atau laporan tertulis dari Direksi kepada Dewan
Komisaris.
B. Kebijakan dan Prosedur Tertulis
Agar penerapan program APU dan PPT oleh Penyelenggara dapat terlaksana dengan
efektif, dibutuhkan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh Direksi
berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sebagai acuan. Cakupan kebijakan dan
prosedur tertulis antara lain adalah sebagaimana berikut ini:
1. Customer Due Diligence (COD)
Terhadap Pengguna Jasa yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkelanjutan (walk
in customer) dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling
sedikit:
5
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Nasabah Perorangan Nasabah Korporasi Nasabah lainnya
Nama lengkap termasuk Nama korporasi Nama
alias apabila ada
kedudukan apabila ada kedudukan
Alamat tern pat tinggal Data dan informasi Data dan informasi
sesuai dokumen identitas identitas orang identitas perseorangan
dan alamat tern pat perseorangan yang diberi yang diberi kuasa
tinggal lain apabila ada kuasa bertindak untuk bertindak untuk dan atas
dan atas nama Korporasi nama perikatan lainnya
Tempat dan tanggal lahir - -
Apabila berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti
pekerjaan/profesi, kewarganegaraan, perilaku, pola transaksi dan sebagainya
Penyelenggara menyimpulkan bahwa suatu Pengguna Jasa termasuk berisiko tinggi,
maka Penyelenggara agar:
c. memperoleh informasi tambahan mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha
atau transaksi;
d. memperoleh informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan;
atau
e. melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha atau
transaksi termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
Apabila Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner termasuk dalam kategori Politically
Exposed Person (PEP), Penyelenggara wajib melaksanakan EDD untuk PEP sebagaimana
akan diuraikan lebih lanjut.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Terhadap pengguna jasa diluar kriteria sebagaimana yang digaris bawahi pada paragraf
pertama diatas, maka Penyelenggara wajib meminta informasi tambahan yaitu
Nasabah Perorangan Nasabah Korporasi Nasabah lainnya
Kewarganegaraan Bentuk badan hukum Bentuk perikatan (legal arrangement)
Nomor telpon Tern pat dan tanggal -
pendirian
- Nomor telepon -
- Nama pengurus -
Adapun identifikasi dan verifikasi data nasabah dalam kegiatan transfer dana
mengikuti tata cara yang diatur dalam ketentuan.
Apabila suatu Penyelenggara mencurigai suatu Pengguna Jasa melakukan transaksi
yang terkait PU/PT yang apabila dilakukan CDD dapat menyebabkan Pengguna Jasa
tersebut menyadari bahwa Penyelenggara telah mencurigai Pengguna Jasa tersebut,
maka Penyelenggara dapat menghentikan proses CDD, menyelesaikan transaksi
dan wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai TKM kepada PPATK.
Khusus untuk transfer dana, proses identifikasi/verifikasi wajib dilakukan oleh
penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir. Informasi yang
dikirimkan oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus atau
penyelenggara peneriam akhir paling kurang sebagai berikut:
a. identitas pengirim asal (untuk transaksi cross border < Rp10juta, maka hanya
nama pengirim);
c. nama penerima;
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
d. nomor rekening/referensi unik penerima.
2. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD wajib dilakukan pada pengguna jasa berisiko tinggi yaitu:
a. Pengguna jasa/BO berisiko tinggi (PEP atau keluarganya atau pihak yang terkait,
bidang usaha risiko tinggi, menunjuk pihak ketiga untuk melakukan transaksi,
tercantum dalam DTTOT dan/ atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal);
b. Negara berisiko tinggi (dalam daftar NRA/SRA, maupun FATF, World Bank, OECD,
dan lembaga internasional kredibel lainnya);
c. Produk/jasa berisiko tinggi (nasabah prioritas, anonymous transaction, dll);
d. Jalur distribusi (transaksi online dalam jumlah besar, jalur distribusi dalam
NRA/SRA);
e. Patut diduga merupakan pihak yang belum berizin, misalnya penyelenggara TD
ilegal, KUPVA tidak berizin, dan PJSP lainnya;
Dalam melakukan EDD, penyelenggara meminta informasi tambahan berupa sumber
dana, dan tujuan transaksi.
a. Nasabah tidak memberikan data identitas.
b. Nasabah menggunakan nama fiktif/anonim.
c. Penyelenggara meragukan kebenaran identitas nasabah.
4. Anti Tipping-off.
manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun
mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah
disampaikan kepada PPATK.
Penyelenggara wajib menyimpan dokumen yang terkait dengan data nasabah paling
singkat 5 (lima) tahun dan dokumen yang terkait dengan transaksi nasabah selama 10
(sepuluh) tahun. Dokumen yang terkait dengan data nasabah meliputi:
a. ldentitas Pengguna Jasa termasuk dokumen pendukungnya.
b. Bukti verifikasi data Pengguna Jasa;
8
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
c. Hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan;
d. Korespondensi dengan Pengguna Jasa; dan
e. Dokumen yang terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
f. Terkait Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
Penyelenggara wajib menatausahakan daftar terduga teroris dan organisasi teroris
dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan menggunakannya
daftar hasil penatausahaan tersebut dalam melakukan pengecekan kesesuaian data
nasabah.
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penerapan APU dan PPT secara tahunan
paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan, dan laporan lain yang diatur di
dalam ketentuan.
yaitu:
yang disebabkan oleh pengguna jasa, negara/wilayah, produk atau jasa, dan jaringan
transaksi. Secara detil, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Risiko pengguna jasa Penilaian terhadap Risiko Pengguna Jasa dilakukan dengan membandingkan
jumlah Pengguna Jasa yang mempunyai profesi berisiko tinggi mengacu pada SRA
dan Pengguna Jasa yang merupakan warga negara berisiko tinggi (high risk
countries) yang mengacu dari NRA dengan total Pengguna Jasa. Adapun data yang
harus disiapkan oleh penyelenggara berupa:
Parameter PTO BB KUPVA BB
Komposisi
Komposisi
kewarganegaraan
9
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
pengguna jasa Suriah, Myanmar, Afganistan, Sudan, Kuba, British
Virgin Island, Cayman Island, Nigeria, WNA lainnya.
b. Risiko negara atau wilayah geografis
Lokasi tempat Penyelenggara beroperasi berpotensi memiliki risiko tinggi untuk
kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Wilayah yang diketahui
memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan/atau berlokasi di daerah perbatasan
antar negara berpotensi memiliki risiko PU/PT yang lebih tinggi. Negara asal/tujuan
transaksi yang diketahui tingkat kepatuhan terhadap APU & PPT rendah juga
memiliki risiko PU/PT tinggi. Negara dan wilayah geografis juga merupakan salah
satu parameter dalam SRA, sehingga hasil SRA merupakan acuan utama dalam
menentukan parameter penilaian tingkat risiko geografis suatu Penyelenggara
sebagaimana berikut:
Lokasi usaha Jumlah lokasi usaha di Jumlah lokasi usaha di
Jawa Tengah, dan lainnya. Kepulauan
dan lainnya
Negara
transaksi
asal/tujuan transaksi untuk
risiko produk dan/atau jasa dilakukan dengan menggunakan parameter
mekanisme, nilai, volume, dan jenis transaksi. Adapun data yang harus disiapkan
oleh penyelenggara berupa:
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Parameter PTO BB KUPVA BB
Mekanisme transaksi Total nominal transaksi Total nominal Nominal transaksi cash-to- transaksi cash Nominal transaksi
cash-to-cash
incoming, outgoing, domestik transaksi penjualan dan
pembelian mata uang
Jaringan transaksi merupakan media pelaksanaan transaksi dari suatu produk atau
jasa. Risiko tinggi melekat pada jaringan distribusi yang memungkinkan terjadinya
transaksi tanpa melalui proses tatap muka dengan pengguna jasa, misalnya
transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Risiko ini juga mungkin timbul
dari jumlah titik layanan/ kantor cabang di dalam negeri, serta jumlah mitra yang
berada di dalam maupun luar negeri. Semakin banyak jumlah titik layanan/kantor
cabang dan jumlah mitra meningkatkan tingkat risiko karena meningkatnya risiko
ketidakpatuhan terhadap ketentuan APU dan PPT, dan meningkatnya kebutuhan
kontrol penyelenggara terhadap titik layanan dan/ atau mitra. Adapun data yang
harus disiapkan oleh penyelenggara berupa:
Parameter PTO BB KUPVA BB
Jumlah titik layanan Jumlah titik layanan Jumlah titik layanan
Mitra kerja sama Jumlah mitra Jumlah mitra
Setelah mengumpulkan data, penyelenggara harus menghitung nilai risiko inheren yang
dimilikinya dengan cara memasukkan data pada tool RBA yang telah disiapkan oleh Bl
(Lampiran 1 Form Penilaian Risiko). Nilai risiko dibedakan menjadi 3, yaitu rendah,
menengah, dan tinggi.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Rend ah Menengah Tinggi
Penyelenggara terpapar risiko Penyelenggara terpapar Penyelenggara terpapar
TPPU & TPPT namun risiko TPPU & TPPT skala risiko TPPU & TPPT skala
tergolong rendah.
Penyelenggara menjalankan Penyelenggara
pemantauan yang memadai. pemantauan dan upaya untuk menerapkan mitigasi
untuk mencegah risiko yang lebih ketat
peningkatan risiko. dalam rangka menekan
Contoh:
pegawal
mengenan
Selanjutnya penyelenggara melakukan self-assesment terhadap penerapan program
APU & PPT untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dengan cara
menjawab kuesioner pada form Self Assesment yang diberikan oleh Bl (Lampiran 2
Form Self Assesment)
Penilaian adalah berdasarkan kepatuhan penyelenggara pada aspek: (a) Pengawasan
aktif Direksi dan Dewan Komisaris; (b) kebijakan dan prosedur tertulis; (c) Manajemen
Risiko; (d) Pengendalian Intern (e) Sumber Daya Manusia.
Adapun kriteria peniliaiannya adalah sebagai berikut:
NILAI AKHIR PREDIKAT
1-1,99 Sangat Baik
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
3. Pengendalian
Tahap pengendalian merupakan tahap untuk melakukan perbaikan terhadap hasil self
assesment. Penyelenggara harus menutup kekurangan pada kelima aspek kepatuhan di
atas. Misalnya apabila penyelenggara belum memberikan pelatihan APU & PPT kepada
pegawai, maka penyelenggara harus segera memberikan pelatihan kepada pegawai.
Apabila Direksi belum memberikan persetujuan pada SOP penerapan APU & PPT, maka
direksi harus segera menetapkan SOP terkini serta membubuhkan tanda tangan
bersama dengan komisaris.
4. Mitigasi Risiko
Pada tahap identifikasi risiko, penyelenggara dapat menilai risiko-risiko yang melekat
pada usahanya. Oleh karena itu, penyelenggara harus menentukan dan
melaksanakan langkah-langkah untuk menghadapi risiko dimaksud, misalnya:
penyelenggara melayani hanya transaksi cash-to-cash. Oleh karena itu
penyelenggara harus menerapkan pembatasan maksimum transaksi sebesar
Rp25juta.
Penyelenggara memiliki 20 titik layanan yang tersebar di beberapa provinsi di
Indonesia. Untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan dapat
menerapkan SOP secara benar, maka penyelenggara menyelenggarakan
refreshment pengetahuan pegawai 3 bulan sekali. Unit kerja APU & PPT di
kantor pusat melaksanakan pemantauan terhadap kebenaran input data
pengguna jasa yang dilakukan pegawai di seluruh titik layanan secara teratur.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan pendekatan berbasis risiko.
Penyelenggara harus memantau penerapan pendekatan berbasis risiko dalam
pelaksanaan program APU dan PPT penyelenggara. Pemantauan penerapan
manajemen risiko dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam
penerapan program APU & PPT. Selanjutnya hasil pemantauan dimaksud harus
dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris sehingga dapat melaksanakan tugasnya
untuk mengawasi penerapan program APU & PPT. Penyelenggara harus melakukan
evaluasi kembali terhadap identifikasi risiko, mitigasi, kebijakan prosedur, dan
Pengendalian internal apabila terdapat perubahan struktur dan skala kegiatan
usaha maupun adanya pengembangan produk baru.
13
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
D. Manalemen sDM
1. Penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai (pre-employee screening);
Penyelenggara wajib melakukan screening calon pegawai antara lain memastikan
bahwa calon pegawai tidak pernah terlibat dalam kegiatan PU/PT dan dengan
membandingkan identitas yang dimiliki dengan DTTOT.
2. Pemantauan profil pegawai:
profiling data identitas serta kompetensi pegawai.
3. Program pelatihan dan peningkatan pemahaman (awareness) pegawai secara
berkesinambungan.
Terdapat beberapa metode untuk meningkatkan pengetahuan APU dan PPT kepada
Pegawai, misalnya melalui diskusi, workshop, pelatihan, self-learning, e-learning dan
sebagainya. Sebagai contoh, Pegawai dapat memperoleh pengetahuan mengenai PAU
dan PPT melalui website PPATK dan Bank Indonesia. Program pelatihan dan
peningkatan pemahaman wajib dilaksanakan secara teratur yang dibuktikan dengan
berita acara/program kerja dan daftar hadir yang ditandatangani oleh pegawai yang
telah mengikuti pelatihan/sharing knowledge.
1. Penyelenggara wajib mempunyai fungsi yang bertanggung jawab untuk penerapan
APU & PPT. Fungsi yang ditunjuk hendaknya disesuaikan dengan skala usaha
Penyelenggara, yang dapat berbentuk unit kerja atau dengan menunjuk direksi/pejabat
eksekutif untuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan program APU & PPT.
Pembentukan/penunjukkan penanggung jawab APU & PPT diikuti dengan dokumen
tertulis, antara lain SK Direksi yang menunjuk nama dan uraian tugas petugas APU PPT;
pencantuman nama petugas APU PPT pada SOP APU PPT; pencantuman nama
penanggungjawab, penghubung, dan pelapor pada registrasi GRIPS-PPATK.
2. Apabila terdapat fungsi audit di penyelenggara, harus terdapat pemisahan tugas dan
wewenang yang jelas antara unit yang berfungsi sebagai audit internal dengan unit
unit bisnis Penyelenggara.
@@) v«nooses Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
3. Penyelenggara secara berkala wajib untuk diaudit dengan pihak yang independen
(pihak eksternal atau pihak independen di dalam perusahaan) disesuaikan dengan skala
usaha penyelenggara.
4. Pelaporan
Penyelenggara wajib memenuhi pelaporan rutin yang ada dalam ketentuan agar dapat
dilaporkan sesuai schedule yang sudah ditentukan baik laporan rutin maupun insidentil
yang diminta regulator.
1) Laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU & PPT
maksimum 10 hari sejak perubahan)
2) Laporan tahunan penerapan APU & PPT (maksimum Januari tahun berikutnya)
Bl menyediakan format laporan pada Lampiran 3 (Laporan Tahunan Penerapan
Program APU & PPT).
massal (maksimum 10 hari sejak tindakan dimaksud).
4) Laporan lainnya.
Mengingat cukup kompleknya proses RBA, penyelenggara membutuhkan aplikasi
khusus untuk dapat melakukan pemantauan terutama bagi penyelenggara yang
memiliki skala usaha yang kompleks (a.I ditunjukkan dari jumlah titik layanan, jenis
transaksi, pengguna jasa, jumlah produk, jenis mata uang, wilayah geografis yang
luas). Untuk memudahkan pengolahan data penyelenggara yang saat ini belum
mempunyai aplikasi khusus, Bl menyediakan format spreadsheet. Namun hal ini
membutuhkan kedisiplinan Penyelenggara untuk dapat mengimplementasikannya
secara efektif.
December 7th, 2020
Dear Bu Michelle,
To answer the letter you proposed earlier, below is our new proposal:
QUOTA 10,000 30,000 50,000 100,000
Basic 1,800 1,500 1,000
Professional 7,000 5,500 3,000
Mother's Maiden Name 1,800 1,500 1,000 500
Phone Number 1,800 1,500 1,000 500
Phone Number + Activation Date 3,500 2,750 2,000 1,000
Phone Number + How many phone numbers 3,500 2,750 2,000 1,000
Note:
2. The price above is the price/call at respective volume.
3. Payment is pre-paid. The total volume being bought has no expiration date.
4. Prices above exclude VAT 10%.
I look forward to speaking with you soon.
Regards,
P : + 62 811-7799-888
1 dia VERIFICATION
4 Professional Dukcapil + Face
6 Add-On Terrorist Record 10,000 5,000 3,000 1,000
7
8
9 Individual NPWP & Income Range Name, Address,
Birthdate, No
11 Company's NPWP & Income Range 18,000 15,000 12,000 8,000
12
13 Mother's Maiden Name
2,500 2,000 1,500 1,000
15
attached to 1 NIK;
17 Phone Number + Activation Date Duration (Months
/ Years)
Numbers
Domicile Address
to NIK
INTELLIGENT EKYC
SERVICE PROPOSAL
pr Asll Rancangan Indonesia Sonayan Business Center Jt. Senay an N.39 Jakarta Selatan 12180 el +62 212277 5752
www.asiri.id 0@:r 0@.
PRODUCTS & SERVICES
Fraud Detection Artificial Intelligence SystemAL.a-
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:stria @G:stint www.asliri.id
ID CARD VERIFICATION Verify identity through his/her ID Card. There are two packages available to choose from: BASIC or PROFESSIONAL (with Selfie Verification).
Verification Result
BASIC VERIFICATION
86.2%
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Price Basic Verification
*Terms and Conditions Apply
Price Professional (Selfie) Verification
I PT Asli Rancngn lnclonni Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
≤ 10.000 calls 30.000 calls 100.000 calls 300.000 calls
Rp. 1.800,-/call Rp. 1.500,-/call Rp. 1.000,-/call Rp. 500,-/call
≤ 10.000 calls 30.000 calls 100.000 calls 300.000 calls
Rp. 7.000,-/call Rp. 5.500,-/call Rp. 3.000,-/call Rp. 1.500,-/call
*Terms and Conditions Apply
PERSONAL INCOME VERIFICATION Verify Monthly Income, NPWP Validity and its details.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
vERIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 13.000,-/call Rp. 11.000,-/call Rp. 7.500,-/call
COMPANY ANNUAL INCOME VERIFICATION Verify company's annual income and NPWP Validity.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
AMIDST
I PT Asli Aancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 13.000,-/call Rp. 11.000,-/call Rp. 7.500,-/call
COMPANY SHAREHOLDER VERIFICATION Verify shareholder of the company.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
3578062112450004 NIK Pemegang Saharn
VERIFICATION RESULT
VERIFIED
VERIFIED
VERIFIED
VERIFIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 13.000,-/call Rp. 11.000,-/call Rp. 7.500,-/call
WORKPLACE VERIFICATION Verify Person's last (current) Workplace.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
BZZC'MM'RC'
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 7.500,-/call Rp. 5.000,-/call Rp. 2.000,-/call
MOTHER’S MAIDEN NAME VERIFICATION Verify person mother’s name.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFICATION RESULT
DHWDYN
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 1.800,-/call Rp. 1.500,-/call Rp. 1.000,-/call
A. PHONE NUMBER VERIFICATION Verify the phone number’s owner (based on registered NIK).
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 1.800,-/call Rp. 1.500,-/call Rp. 1.000,-/call
B. PHONE NUMBER VERIFICATION EXTRA Verify the phone number’s owner (based on registered NIK) and total phone number owned.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
3
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 3.500,-/call Rp. 2.750,-/call Rp. 2.000,-/call
C. PHONE NUMBER ACTIVATION CHECK Verify the phone number’s owner (base on the NIK registered) and duration of ownership.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
Notes:
Age = null, means wrong phone number / not activated. Age = 1, means phone number registered below 3 months Age = 2, means phone number registered between 3 – 6 months. Age = 3, means phone number registered between 6 – 12 months. Age = 4, means phone number registered more than 1 year.
Age indicates the durations of number activation
DATA APPLICANT
•
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 3.500,-/call Rp. 2.750,-/call Rp. 2.000,-/call
PROPERTY VERIFICATION Verify property details based on its NOP (Nilai Objek Pajak).
Verification Result
*Terms and Conditions Appl
KD'NTRHNGG' G'MPNG
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 32.000,-/call Rp. 20.000,-/call Rp. 10.000,-/call
DIGITAL ONBOARDING Onboard clients digitally using an integrated white-label services application containing OCR, Liveness Detection and Biometric e-KYC Verification solution.
Price
•
Oun no0ucr
DIGITAL ONBOARDING • • • •
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 20.000,-/call Rp. 15.000,-/call Rp. 10.000,-/call
LIVENESS DETECTION Pinpointing facial landmarks and head movement, optical flow and texture analysis to determine it is a live individual behind the camera by using randomize gestures (single or in a group of 2, 3 or 4) to follow.
Download Liveness Detection Demo Apps on https://bit.ly/liveness-test
*Terms and Conditions Apply
%
- lieel
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Price
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) & AUTO FACE CROP
Convert ID Card image to text and automatically crop face photo area. Using our AI and Machine Learning technology, our OCR can differentiate real or fake ID based on the scanned image immediately.
Price OCR
*Terms and Conditions Apply
Price Auto Face Crop
*Terms and Conditions Apply
Price KTP Authenticity Check
*Terms and Conditions Apply
OCR
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 350,-/call Rp. 200,-/call Rp. 100,-/call
Rp. 350,-/call Rp. 200,-/call Rp. 100,-/call
Rp. 350,-/call Rp. 200,-/call Rp. 100,-/call
HOME/WORK LOCATION VERIFICATION Verify person home/work location based on Phone Number.
Verification Result
*Terms and Conditions Apply
VERIFIED
VERIFIED
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
Rp. 17.000,-/call Rp. 10.000,-/call Rp. 5.000,-/call
NEGATIVE RECORD VERIFICATION Screening users for any negative record.
Negative Record Verification Result
VERIFICATION RESULT
Negative Record
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752
HAVE RECORD
< 10.000 calls 30.0000 calls 50.000 calls
Rp. 500,-/call Rp. 300,-/call Rp. 100,-/call
Customer Automated Acquisition System (CAAS) is a web-based solution that generates predictive grade recommendation which is a statistical number that evaluates consumer's creditworthiness based on related credit history from SLIK, income, Debt to Income Ratio, assets, collaterals and others.
The end result of CAAS is a predictive model based on Machine Learning prediction on Default Rate %. Financial institutions can use CAAS as one of the many modules/models on top of whatever they already have, to help them evaluating the probability of the ability for an individual to pay the potential incurred debts.
Price
• • • •
0et to4 .N
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id
Rp. 19.000,-/call Rp. 15.000,-/call Rp. 10.000,-/call
This price includes: Professional Verification, Income Tax Verification, SLIK Automation system (Using Client’s SLIK ID) and Predictive Grade Module.
CAAS Result
.. ••
•
I Tsli Rancangan Indonesia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752
., • /4 -. r •.. -. -- .... ,.
@: www.asliri.id
Slik result in JSON can be downloaded and transferred into client database.
Applicant Details
The end result of CAAS is a comprehensive one-page dashboard that contains all the necessary information regarding the user, including the calculated predictive grade recommendation.
The greater the grade obtained, the lower the probability of default rate.
..41.. , 4 .. .. ..
SCORE RANGE DEFAULT RATE
100.250 ... 251 .300 ... 301 -350 0,69 351.400 0,45 401-450 0,33 451-500 0.23 501.550 0.09 554-600 0,05 601-650 0,04 651.700 0,03 701.800 0,01
801-1000 0,01
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id
General Terms and Conditions Applies to All Product and Services 1. All services are API based. 2. A Web-based verification platform is available upon request for a
monthly fee and a fixed setup fee. 3. For CAAS, is a web-based services. 4. For Digital onboarding, it is an apps and API based services. 5. All payment is pre-paid. 6. Purchased API calls have no expiration date. 7. Prices above exclude VAT 10%. 8. Prices may be changed at any time without further notice. 9. 24/7 Technical and Customer Support is available at
[email protected] 10. These terms and conditions are governed by and construed in
accordance with the laws of Indonesia.
I PT Asli Rancngn lnclonni Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
ABOUT PT ASLI RANCANGAN INDONESIA
I PT A.111:t.nungen llldo.,..ia enary6us.lines Center JM Seney No.399 Jakarta Selat 12180 Tel.+62 212277 576.2 @.a @ @:st www.asliri.id
Biometric Verification as a Service. A group of Polri’s consultants since 2008. The former head of Inafis (Kapus Inafis) Bareskrim Polri, a retired
One Star General. A former member of the Special Economic Investigation Unit of
Bareskrim Polri and Deputy of BNPT for Enforcement and Capacity Building, a retired Two Stars General.
An-over-30-years experienced professional in the banking Industry (Credit Card and Risk).
Technical teams with years of experiences and significant milestones at Microsoft, Motorola, EMC, Analogic, Kaskus, Indomog, and Amazon.
Technical teams with years of experience in constructing, developing, and implementing big-data-driven systems for government such as NASA, National Space Biomedical Research Institute (NSBRI), Texas Department of Transport (TxDOT), Shell, BP (British Petroleum), and others.
100 INDONESIA/
I PT Asli Rancngn lnclonni Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:stria @G:stint www.asliri.id
LEGAL DOCS FOR SOURCE OF GOVERNMENT DATA
I PT Atll R•nung•n llldo.,..ia enary6us.lines Center JM Seney No.399 Jakarta Selat 12180 Tel.+62 212277 576.2 @:astir @ @:sir www.asliri.id
Directorate General of Population and Civil Registration (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 April 2020, tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan Data Kependudukan Dalam Layanan Verifikasi Customer Due Diligence (CDD) PT Asli Rancangan Indonesia.
Nomor: 119/4402/2020.
Indonesian National Police (POLRI) Nomor: SUC/39/III/LIT./2019/PUSLITBANG
“Lulus dan Layak Pakai” which means that ASLI RI’s Biometric Verification System is compatible to the Polri’s biometric database for eKYC verification system after a long, complex and thorough audit by Polri.
Indonesian State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) Perjanjian Kerjasama antara Badan Intelijen Negara Republik Indonesia dengan PT Asli Rancangan Indonesia tentang Pemanfaatan Data Verifikasi Biometrik.
Nomor: PK07/V/2019.
Nomor: NK/14/II/KA/HK/2019/BNN.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
CERTIFICATIONS
Registered as Penyelenggara Sistem Elektronik in KominfoCertification from Puslitbang Polri
As a Speaker in the implementation of Biometric Verification in Indonesia –
Hosted by Indonesia Financial Service Authority (OJK)
Listed on Indonesia’s Financial Services Authority as Digital Financial Services Innovation Provider Nomor
S-130/MS.72/2020
db a840i
I prAl Rare ga lndore.la Sryan Ctr Senaryan No.3 Jlrta Selet 12180 l:+62 21 2277 6762 www.asllr\.ld
ISO 27001:2013 Certification from BPPT on Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 34 tahun 2014 untuk Spesifikasi Teknis
Perangkat Pembaca eKTP
--
ASL+ANCANGAN NOON SA 00$6/0
4 CERTIFICATE OF MEMBERSHIP 00/A./4 ..l..e4 ...44
..±
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id
IN THE NEWS
I PTWRanceno,,nlndo,1111• Serr Bu.ls Center JM [email protected] No.39 Jal.rt.a Selat 12180 Tel:+62 21 2277 5752 0@:swa @:st www.asliri.id
ASLI RI’s Commisioner Presenting the Technology Capability in OJK Event (FINTECH FEST MANADO 2019)
In the Picture: Riswinandi as Chief Executive of IKNB OJK Supervisor, Heru Kristiyana as Chief Executive of OJK Banking Supervisor, Hendrikus Passagi as Director of Regulation, Licensing and Supervision of the Fintech Financial Services Authority, Slamet Edy Purnomo as Deputy Commissioner for Banking Supervision IV, Robert Rompas as Commissioner of PT Asli Rancangan Indonesia, and Irjen Pol (Purn) Arief Dharmawan as CEO of PT Asli Rancangan Indonesia
System Verifikasi eKYC Biometrik Catatan BNN Dukung Program P4GN (HARI ANTI NARKOBA NASIONAL)
ASLI RI Biometric Technology in identification and verification has been implemented in Indonesian National Police, Indonesian National Counter Terrorism Agency and Indonesian National Narcotics Agency. Furthermore, ASLI RI Biometric Technology has also been implemented overseas such as in Mexican Federal Police, Spanish National Police, Dutch Police, Guardia Civil, West Midlands Police, Baltimore Police, and many more.
2 August 2019
26 June 2019
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI) mengumumkan bahwa perusahaan tersebut telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyedia teknologi Inovasi Digital Keuangan (IKD) per 18 Maret 2020, dengan nomor Surat No S-130/MS.72/2020.
Berdasarkan Surat Keputusan OJK tertanggal 18 Maret 2020, ASLI RI dinilai telah memenuhi semua ketentuan dalam Peraturan OJK No 13/2018 dan hukum yang berlaku.
https://money.kompas.com/read/2020/03/20/234602326/resmi-tercatat-di-ojk-perusahaan-fintech-ini-siap-jalin-kerja-sama-bisnis.
PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI), perusahaan yang bergerak di bidang industri Biometric Security, menjalin kerja sama dengan LoginID, sebuah perusahaan yang memiliki platform bersertifikasi FIDO2 Server asal Silicon Valley, Amerika Serikat (AS) dalam meluncurkan AsliLoginID.
AsliLoginID merupakan sebuah solusi Biometric-Authentication-as-a-Service yang menggantikan penggunaan kata sandi atau password dengan data biometrik diri untuk meningkatkan keamanan akun online konsumen.
https://www.beritasatu.com/digital/603317-asli-ri-gandeng-login-id-kenalkan-solusi-keamanan-biometrik
dan Diawasi oleh OJK
I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id
7. Pedoman RBA Penyelenggara PTD & KUPVA BB - OCRed.pdf (p.1-17)
Proposal - ASLI RI.pdf (p.18-52)