2. hukum perusahaan seri 1
DESCRIPTION
Hukum Perusahaan, Corporate Law, Hukum, Perusahaan, BisnisTRANSCRIPT
Hukum Perusahaan Seri 1
PROGRAM STUDI • Management • Akuntansi
www.kampuspencetakpengusaha.com
FF. Sisca Diwati SH, MM. @BundaSisca +62 812294 1820 [email protected]
Pengertian Perusahaan - Pekerjaan UU no:3 Th 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf (b): Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yg menjalankan setiap jenis usaha yg tetap dan terus menerus dan yg didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara RI, untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan . UU no: 8 Th 1997 Ttg Dokumen Perusahaan Pasal 1 Butir 2: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yg melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yg diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yg berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum ,yg didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Pem. Belanda : ( Perencana KUHD) Pekerjaan adalah perbuatan - perbuatan yg dilakukan tidak terputus putus, secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu.
�2
Beda Perusahaan - Pekerjaan Terletak pada : Tujuannya
• Perusahaan: unsur laba merupakan hal yang mutlak
• Pekerjaan: Unsur laba bukan merupakan unsur yang mutlak .( bisa krn faktor ilmiah, kemanusiaan, keagamaan, dll)
�3
Unsur - Unsur Perusahaan• Adanya kegiatan terus-menerus dan tetap.
Tujuannya : unt melindungi pihak ketiga. • Terang - terangan. Tujuan : promosi, publikasi,
perijinan , dan menghilangkan image yg tdk baik. • Diadakan pembukuan. Tujuan: Transparansi dan
pajak. • Mencari keuntungan • Bentuk usaha yg jelas .( perorangan / badan
usaha, badan hukum / tidak )
�4
Bentuk Bentuk
Perusahaan
• Perusahaan Perseorangan • Persekutuan Perdata • Persekutuan Firma • Persekutuan Komanditer • Yayasan • Perseroan Terbatas • Koperasi • Perusahaan Negara • Perusahaan Daerah
�5
Perusahaan • Dari asal modal: • 1. PMDN : BUMN dan Swasta Nasional • 2. PMA • 3. Asing Campuran : Joint venture, Joint
enterprise , Contractor Production Sharing, Built Operating and Transfer.
�6
Perusahaan dari sudut badan hukum• 1. Perusahaan Berbadan hukum • a. BUMD • b. Badan Usaha Milik Swasta: PT (UU no 40
th 2007), Koperasi (UU no 25 th 1992), Yayasan ( UU no 28 th 2004).
• c. BUMN ( UU no 19 th 2003) : perusahaan Perseroan, perusahaan umum
• 2. Perusahaan tidak Berbadan hukum : • Persekutuan Perdata, persekutuan Firma,
persekutuan Komanditer .
�7
Pengusaha • Seseorang yg melakukan atau menyuruh
lakukan perusahaan ( Ridwan Khairandy) • Pasal 1 c UU no.3 Th.1982: pengusaha
adalah setiap orang Perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yg menjalankan sesuatu jenis perusahaan .
�8
Pengusaha dalam menjalankan perusahaannya
• Menjalankan sendirian • Melakukan dengan beberapa pegawai /
pembantu. • Menyuruhlakukan orang lain
�9
Pembantu Perusahaan• Pembantu di dalam Perusahaan : pelayan
toko, sopir, manager, dll. • Pembantu diluar Perusahaan : notaris,
makelar, Agen perusahaan , dll.
�10
Struktur Perusahaan • Sangat tergantung pada luas lingkup dan
bidang garapnya serta kebutuhan manajemen perusahaan yang bersangkutan .
• Hubungan antara Pimpinan perusahaan dan pengusaha :
• 1. Hubungan Perburuhan • 2. Hubungan pemberian kuasa
�11
Diskusi
Struktur Perusahaan
�12
Pembukuan atau Dokumen Perusahaan • UU RI no: 8 Th 1997: UUDP • Pasal 1 butir 2 : dokumen perusahaan
adalah data, catatan dan atau keterangan yg dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dlm rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun Terekam dalam bentuk corak apapun yg dapat dilihat, dibaca, dan didengar .
�13
Macam Dokumen Perusahaan• A. Dokumen keuangan • 1. Neraca tahunan • 2. Laporan laba Rugi tahunan • 3. Rekening • 4. Jurnal transaksi harian • Bukti transaksi keuangan. • Bukti cek/ BG
�14
• B. Dokumen Lainnya. • 1. Risalah RUPS • 2. Akta pendirian • 3. NPWP • 4. Dokumen lainnya yang mengandung
kepentingan hukum tertentu
• Fungsi Dokumen Perusahaan: untuk kepentingan pembuktian.
�15
Sanksi • Tujuan diwajibkan nya perusahaan
melakukan pencatatan adalah agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, modal, utang, hak dan Kewajiban perusahaan. Kewajiban tersebut bersifat keperdataan , shg Resiko yg timbul karena tidak dilaksanakan nya Kewajiban tsb menjadi tanggung jawab perusahaan .
�16
• Pembuatan : sesuai dg sifat perusahaan . • Pengalihan bentuk : dlm CD- ROM /
WORM , Microfilm. Yg dapat menunjukkan keaslian dokumen.
• Kekuatan Pembuktian: merupakan alat bukti yang sah.
• Permusnahan dokumen: jangka waktu wajib Simpan 10 tahun.
�17
Daftar Perusahaan • UU RI no: 3 Th.1982 ttg wajib Daftar
Perusahaan • SK Menperindag No: 12/MPP/ Kep/1/1998
ttg Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
�18
Arti Penting Daftar Perusahaan• A. Pemerintah : • 1. Informasi dunia usaha yg sebenarnya
unt digunakan dlm rangka memberikan bimbingan, Pembinaan dan pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yg sehat dan tertib
• 2. Untuk mengamankan pendapatan negara, krn dapat tercipta iklim usaha yg tertib dan sehat .
�19
• B. Dunia Usaha: • 1. Menghindari praktek2 usaha yg tidak
sehat. • 2. Sumber informasi untuk kepentingan
usaha ( pihak ketiga)
• C. Masyarakat: • Alat pembuktian yang sempurna
�20
Yang wajib didaftarkan :• Setiap perusahaan di wilayah NKRI , baik
Nasional ( domestik) maupun asing . • Termasuk kantor pusat, kantor cabang , kantor
pembantu, Agen perwakilan perusahaan. • WAJIB dilakukan oleh pemilik atau pengurus
perusahaan, atau diwakilkan dengan surat kuasa.
• Yang wajib : perusahaan Berbadan hukum ( termasuk Koperasi) , persekutuan, Perseorangan.
�21
Yang dikecualikan :• Usaha non profit : pendidikan formal dan
non formal, notaris, pengacara, jasa kesehatan, rumah sakit yg dikelola oleh bukan badan usaha .
• Setiap Perusahaan negara yang berbentuk PERJAN.
• Setiap perusahaan kecil perorangan yg dijalankan oleh pribadi dan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri , dan bukan badan hukum atau persekutuan.
�22
• Waktu pendaftaran : paling lambat 3 bulan setelah ijin usaha terbit
• Perubahan, Pembaharuan dan pembatalan harus dilaporkan dg melampirkan dokumen terkait.
• Perselisihan dan penyelesaian nya dilakukan ditingkat Mentri perdagangan.
• Sanksi : pelanggaran UUWDP dikenakan sanksi pidana.
�23
Hapusnya Daftar Perusahaan • Perusahaan menghentikan segala
kegiatan usahanya. • Berhenti saat akta pendirian kadaluwarsa • Perusahaan dihentikan segala kegiatan
usahanya berdasarkan putusan PN yg telah memperoleh keputusan hukum tetap.
�24
BADAN HUKUM
Recht Person ( KUHPerdata)
�25
Pengertian Badan Usaha• Suatu badan yg dapat mempunyai harta
kekayaan, hak serta Kewajiban seperti orang-orang pribadi ( Rochmat Soemitro).
• Kumpulan orang-orang yg mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan Kewajiban , serta organisasi.( Salim HS)
�26
Dasar Hukum Badan Hukum• KUHPerdata • KUHD • NBW ( Nieuw Burgerlijk Wetboek) • UU ttg PT • UU ttg Perkoperasian • UU ttg Yayasan , dll.
�27
• Domisili : Kedudukan Badan usaha dimana suatu perbuatan hukum dilakukan.
• Penting dalam hal: • 1. Melakukan perbuatan hukum • 2. Menentukan hak dan Kewajiban • 3. Menyangkut kompetensi relatif.
• Menurut sifatnya : ada 2 macam : yaitu Korporasi dan Yayasan .
�28
Unsur - Unsur Badan Hukum• 1. Harta kekayaan yg terpisah , dipisah
kan dari harta kekayaan anggotanya. • 2. Tujuan tertentu • 3. Punya hak dan Kewajiban sendiri, bisa
menuntut dan dituntut . • Punya organisasi yang teratur. Ada AD
ART.
�29
Perbedaan mendasar antara perusahaan yg berbadan hukum dan yang tidak
• 1. Kewenangan menuntut dan dituntut.( bertindak sbg subyek hukum :pribadi dan perusahaan).
• 2. Harta Kekayaan.( terpisah dan tidak).
�30
Diskusi • Siapa yang mewakili badan hukum? • Apa syarat yg mewakili? • Bagaimana Batas kewenangannya? • Bagaimana jika terjadi perselisihan?
�31
Perusahaan Perseorangan
adalah Perusahaan yang dilakukan oleh satu
orang pengusaha dengan tujuan mencari keuntungan atau laba .
�32
Ciri - Ciri:• Jumlah pengusaha 1 orang • Modal usaha dimiliki 1 orang • Pembantu pengusaha bekerja berdasarkan
perjanjian kerja atau hibah. • Hanya perlu ijin permohonan usaha dr dinas
perdagangan setempat . • Tidak perlu akta pendirian. • Pengusaha memiliki seluruh harta kekayaan,
asset dan tanggung jawab sampai kekayaan pribadi.
• Bentuk perusahaan: PD atau UD
�33
Kelebihannya • Ease of organization • Freedom of action • Retention of all profits • Low taxes • Secrecy ( safe from secrets ) • Low organization cost • UU dan regulasinya sedikit • Personal motivation untuk maju • Mudah beralih bidang usaha yg lain.
�34
Kelemahannya• Unlimited Liability ( sampai ke harta
pribadi) • Limitation in size ( besaran perusahaan
terbatas) • Lock of continuity ( kelangsungan tdk
terjamin)
�35
Persekutuan Perdata
adalah Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ( inbreng) kedalam persekutuan dengan
maksud membagi keuntungan yang diperolehnya.
�36
Unsur - Unsur Pasal 1618 KUHPerdata
• Dasar pembentukannya: perjanjian timbal balik
• Adanya inbreng, artinya masing masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang- barang dan lainnya kedalam Perseroan. Bisa berupa: Uang, Barang, Tenaga.
• Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yg terlibat .
�37
• Hubungan intern bersifat kepribadian , sdh saling mengenal baik, beda dg PT.
• Syarat mendirikan Persekutuan Perdata: • 1. Perjanjian unt mendirikan harus memenuhi pasal
1320 KUHPerdata .(PR ya... :-)) • 2. Tidak dilarang oleh hukum. • 3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum. • 4. Harus merupakan kepentingan bersama dlm
mengejar keuntungan.
�38
Bentuk- Bentuk Persekutuan Perdata • Persekutuan Antara pribadi - pribadi yg
melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) , misal: akuntan, dokter, pengacara, dll.
• Persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang2an, terus menerus dan berorientasi laba. Misalnya A dan B membentuk persekutuan Perdata di bidang bengkel, dg nama bengkel TOP.
• Perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat, misal: membeli barang patungan dan dijual lagi unt mendapat laba. �39
Pengurusan persekutuan Perdata • 1. Pengurus dari sekutu : • a. Statuter: • Sekutu yg mengurus persekutuan Perdata yg diatur
sekaligus dalam akta pendirian. Sekutu Statuter tidak bisa diberhentikan kecuali dg dasar alasan hukum.
• b. Mandater: • sekutu yg mengurus persekutuan Perdata yg diatur
dengan kuasa tersendiri ( khusus) sesudah persekutuan Perdata berdiri. Kedudukannya sama dg pemegang kuasa dan dpt dicabut kuasa nya sewaktu waktu.
�40
• B. Pengurus Bukan Sekutu • Sebagai kuasa adalah orang luar yg
dianggap cakap dan diangkat sbg pengurus dg perjanjian pemberian kuasa atau ditetapkan dalam Akte pendirian.
�41
Pembagian keuntungan dan kerugian • Prinsip: keuntungan harus dibagi, namun kerugian tidak
harus dibagi. • Cara pembagian diatur dalam perjanjian pendirian
persekutuan. • Bila tidak diperjanjikan; pembagian keuntungan berdasarkan
perimbangan pemasukan secara Adil dan seimbang. • Bagian sekutu yg memasukkan tenaga, disamakan dg sekutu
yg memasukkan uang paling sedikit. • Tidak boleh memberikan keuntungan pada salah satu
persekutuan saja. • Boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung
oleh salah satu sekutu saja. • Penetapan pembagian oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.
�42
Berakhirnya Persekutuan Perdata Pasal 1646 - 1652 KUHPerdata
• Perjanjian berakhir krn lampaunya waktu yg diperjanjikan.
• Pengakhiran oleh salah satu sekutu. • Musnahnya benda yg menjadi obyek
persekutuan . • Kematian salah satu sekutu. • Kepailitan salah satu sekutu . • Pengakhiran oleh putusan hakim yg sah. • Selesainya perbuatan
�43
Tugas Kelompok• Buatlah sebuah PT , pilih bidang usaha,
tentukan modal dan pemegang sahamnya , pengurus PT, prosedur pendirian PT dan perijinan yang diperlukan.
• Buatlah dalam format power point, dan siap dipresentasikan.
• Print tugas dan dijilid , dikumpulkan minggu depan.
�44
www.stiebbank.ac.id www.kampuspencetakpengusaha.com
office :
Jl. Magelang km 8, Yogyakarta 55285 Telp/Fax: 0274 866800
Twitter : @STIEBBANK
Email : [email protected]
�45Copy right © 2013 by STIEBBANK Yogyakarta