Marwah M. Diah 1

HUKUM HUKUM PERUSAHAANPERUSAHAAN

Marwah M. Diah 2

PENGERTIAN HUKUM PERUSAHAAN:PENGERTIAN HUKUM PERUSAHAAN:

SEMUA PERATURAN PERUNDANG-SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG SECARA KHUSUS UNDANGAN YG SECARA KHUSUS MENGATUR TTG. BENTUK2 MENGATUR TTG. BENTUK2 PERUSAHAAN SERTA SEMUA PERUSAHAAN SERTA SEMUA PERUNDANG-2-AN YG. SECARA PERUNDANG-2-AN YG. SECARA UMUM BERKAITAN DGN KEGIATAN UMUM BERKAITAN DGN KEGIATAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN

Marwah M. Diah 3

PERUSAHAANPERUSAHAAN

SETIAP BENTUK USAHA YG. SETIAP BENTUK USAHA YG. MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YG. BERSIFAT TETAP DAN TERUS YG. BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS DAN DIDIRIKAN, BEKERJA MENERUS DAN DIDIRIKAN, BEKERJA SERTA BERKEDUDUKAN DLM. SERTA BERKEDUDUKAN DLM. WIL.NEGARA INDONESIA, UTK WIL.NEGARA INDONESIA, UTK TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN ATAU LABA.DAN ATAU LABA.(UU NO. 3/1982 TTG WDP)(UU NO. 3/1982 TTG WDP)

Marwah M. Diah 4

CORPORATIONCORPORATION(BLACK LAW DICTIONARY):(BLACK LAW DICTIONARY):

AN ARTIFICIAL PERSON OR LEGAL ENTITY AN ARTIFICIAL PERSON OR LEGAL ENTITY CREATED BY OR UNDER THE AUTHORITY OF CREATED BY OR UNDER THE AUTHORITY OF THE LAWS OF A STATE. AN ASSOCIATION THE LAWS OF A STATE. AN ASSOCIATION OF PERSONS CREATED BY STATUE AS A OF PERSONS CREATED BY STATUE AS A LEGAL ENTITY. THE LAW TREATS THE LEGAL ENTITY. THE LAW TREATS THE CORPORATION ITSELF AS A PERSON WHICH CORPORATION ITSELF AS A PERSON WHICH CAN SUE AND BE SUED. THE CORPORATION CAN SUE AND BE SUED. THE CORPORATION IS DISTINCT FROM THE INDIVIDUALS WHO IS DISTINCT FROM THE INDIVIDUALS WHO COMPRISE IT (SHAREHOLDERS). THE COMPRISE IT (SHAREHOLDERS). THE CORPORATION SURVIVES THE DEATH OF CORPORATION SURVIVES THE DEATH OF ITS INVESTORS, AS THE SHARES CAN ITS INVESTORS, AS THE SHARES CAN USUALLY BE TRANSFERRED.USUALLY BE TRANSFERRED.

Marwah M. Diah 5

PERUSAHAAN (MOLENGRAAFF):PERUSAHAAN (MOLENGRAAFF):

KESELURUHAN PERBUATAN YG. KESELURUHAN PERBUATAN YG. DILAKUKAN SECARA TERUS DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS, BERTINDAK KELUAR, MENERUS, BERTINDAK KELUAR, UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN, UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN, DENGAN CARA MEMPERDAGANGKAN DENGAN CARA MEMPERDAGANGKAN ATAU MENYERAHKAN BARANG ATAU ATAU MENYERAHKAN BARANG ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN MENGADAKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN. PERDAGANGAN.

Marwah M. Diah 6

PERUSAHAAN:PERUSAHAAN:

MENURUT POLAK (1935):MENURUT POLAK (1935):

MEMANDANG PERUSAHAAN DARI MEMANDANG PERUSAHAAN DARI SUDUT KOMERSIAL. DIKATAKAN SUDUT KOMERSIAL. DIKATAKAN PERUSAHAAN JIKA TERDAPAT PERUSAHAAN JIKA TERDAPAT PERHITUNGAN LABA DAN RUGI YG. PERHITUNGAN LABA DAN RUGI YG. DAPAT DIPERKIRAKAN DAN DICATAT DAPAT DIPERKIRAKAN DAN DICATAT DALAM PEMBUKUAN.DALAM PEMBUKUAN.

Marwah M. Diah 7

UNSUR PERUSAHAAN MENURUT UNSUR PERUSAHAAN MENURUT MOLENGRAAFF & POLAK: MOLENGRAAFF & POLAK:

POLAK MENAMBAH PENGERTIAN POLAK MENAMBAH PENGERTIAN DARI MOLENGRAAFF DGN UNSUR:DARI MOLENGRAAFF DGN UNSUR:

1.1. DIPERHITUNGKAN MENGENAI RUGI DIPERHITUNGKAN MENGENAI RUGI DAN LABA;DAN LABA;

2.2. ADANYA SUATU PEMBUKUAN.ADANYA SUATU PEMBUKUAN.

Marwah M. Diah 8

SUMBER HUKUM PERUSAHAAN:SUMBER HUKUM PERUSAHAAN:-KUHPdt dan KUHD,-KUHPdt dan KUHD,-UU. NO. 1 /1995 TTG PERSEROAN TERBATAS,-UU. NO. 1 /1995 TTG PERSEROAN TERBATAS,-UU. NO. 8/1995 TTG PASAR MODAL,-UU. NO. 8/1995 TTG PASAR MODAL,-UU. NO.7/1992 JO UU NO. 10/1998 TTG -UU. NO.7/1992 JO UU NO. 10/1998 TTG PERBANKAN,PERBANKAN,-UU. NO. 3/1982 TTG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN,-UU. NO. 3/1982 TTG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN,-UU. NO. 8/1997 TTG DOKUMEN PERUSAHAAN,-UU. NO. 8/1997 TTG DOKUMEN PERUSAHAAN,-UU. NO. 4/1998 TTG KEPAILITAN,-UU. NO. 4/1998 TTG KEPAILITAN,-UU. NO. 19/2003 TTG BUMN,-UU. NO. 19/2003 TTG BUMN,-UU. NO. 05/1962 TTG PERUSAHAAN DAERAH,-UU. NO. 05/1962 TTG PERUSAHAAN DAERAH,-YURISPRUDENSI,-YURISPRUDENSI,-KEBIASAAN,-KEBIASAAN,-PENDAPAT PARA AHLI HUKUM -PENDAPAT PARA AHLI HUKUM (DOCTRIN(DOCTRIN).).

Marwah M. Diah 9

BENTUK PERUSAHAANBENTUK PERUSAHAAN

BUKAN BADAN HUKUM:BUKAN BADAN HUKUM: PERSEKUTUAN PERDATA PERSEKUTUAN PERDATA PERSEKUTUAN FIRMA (FA)PERSEKUTUAN FIRMA (FA) PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BADAN HUKUMBADAN HUKUM:: KOPERASI KOPERASI PERSEROAN TERBATAS (PT)PERSEROAN TERBATAS (PT)

Marwah M. Diah 10

BADAN USAHA MILIK NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (BUMN)

UU. NO. 19/2003 TTG. BUMN:UU. NO. 19/2003 TTG. BUMN:

PERSERO (PERUSAHAAN PERSERO (PERUSAHAAN PERSEROAN)PERSEROAN)

PERUM (PERUSAHAAN PERUM (PERUSAHAAN UMUM)UMUM)

Marwah M. Diah 11

PERUSAHAAN DAERAHPERUSAHAAN DAERAH

(PERUSDA/BUMD) (PERUSDA/BUMD)

UU NO. 5/1962 UU NO. 5/1962

Marwah M. Diah 12

SUBYEK HUKUM: PENYANDANG, SUBYEK HUKUM: PENYANDANG, PEMBAWA HAK DAN KEWAJIBAN:PEMBAWA HAK DAN KEWAJIBAN: MANUSIA /ORANG PERORANGAN MANUSIA /ORANG PERORANGAN

(NATUURLIJK PERSOON),(NATUURLIJK PERSOON), BADAN HUKUM BADAN HUKUM (RECHTSPERSOON):(RECHTSPERSOON):

PERDATA: PT, KOPERASI DAN YAYASAN,PERDATA: PT, KOPERASI DAN YAYASAN, PUBLIK: NEGARA, PEMDA.PUBLIK: NEGARA, PEMDA.

OBYEK HUKUM: OBYEK HUKUM: SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI

SUBYEK HUKUM DAN DAPAT MENJADI SUBYEK HUKUM DAN DAPAT MENJADI OBYEK SUATU PERHUBUNGAN HUKUM.OBYEK SUATU PERHUBUNGAN HUKUM.

Marwah M. Diah 13

PERSEKUTUAN PERDATA PERSEKUTUAN PERDATA ((MAATSCHAPMAATSCHAP))

PS. 1618-1652 KUHPdtPS. 1618-1652 KUHPdt

PENGERTIAN (PS 1618 KUHPdt): PENGERTIAN (PS 1618 KUHPdt): KERJASAMA ANTARA DUA ORG. ATAU KERJASAMA ANTARA DUA ORG. ATAU LEBIH YG SALING MENGIKATKAN DIRI LEBIH YG SALING MENGIKATKAN DIRI UTK MEMASUKKAN SESUATU (UTK MEMASUKKAN SESUATU (INBRENG) INBRENG) KE DALAM PERSEKUTUAN DGN MAKSUD KE DALAM PERSEKUTUAN DGN MAKSUD UTK MEMBAGI KEUNTUNGAN YG. UTK MEMBAGI KEUNTUNGAN YG. TERJADI KARENANYATERJADI KARENANYA..

Marwah M. Diah 14

PERSEKUTUAN PERDATAPERSEKUTUAN PERDATA

(BENTUK DASAR DARI (BENTUK DASAR DARI KERJASAMA/PARTNERSHIP):KERJASAMA/PARTNERSHIP):

PEMASUKAN PEMASUKAN (INBRENG)(INBRENG) TERDIRI DARI: TERDIRI DARI: UANG, ATAUUANG, ATAU BARANG ATAU BENA-BENDA LAIN APA SAJA YANG BARANG ATAU BENA-BENDA LAIN APA SAJA YANG

LAYAK BAGI PEMASUKAN, MIS: GEDUNG, LAYAK BAGI PEMASUKAN, MIS: GEDUNG, KENDARAAN BERMOTOR, GOODWILLKENDARAAN BERMOTOR, GOODWILL

TENAGA KERJA, BAIK FISIK MAUPUN FIKIRAN TENAGA KERJA, BAIK FISIK MAUPUN FIKIRAN PERSEKUTUAN PERDATA PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)(MAATSCHAP) & PERSERIKATAN & PERSERIKATAN

PERDATA (BURGERLIJK MAATSCHAP):PERDATA (BURGERLIJK MAATSCHAP): PERSEKUTUAN PERDATA: MENJALANKAN PERSEKUTUAN PERDATA: MENJALANKAN

PERUSAHAANPERUSAHAAN PERSERIKATAN PERDATA, TIDAK MENJALANKAN PERSERIKATAN PERDATA, TIDAK MENJALANKAN

PERUSAHAANPERUSAHAAN

Marwah M. Diah 15

persekutan perdata lanjutan….….:persekutan perdata lanjutan….….:

PERSEKUTUAN PERDATA BANYAK PERSEKUTUAN PERDATA BANYAK DIPERGUNAKAN OLEH PROFESI:DIPERGUNAKAN OLEH PROFESI:

KONSULTANKONSULTANDOKTERDOKTERARSITEKARSITEKPROFESI LAINNYA PROFESI LAINNYA

Marwah M. Diah 16

A.A. SYARAT PENDIRIANSYARAT PENDIRIAN::

1)1) BDSK. PERJANJIAN PARA PIHAKBDSK. PERJANJIAN PARA PIHAK

2)2) BDSK. KESEPAKATAN & LISANBDSK. KESEPAKATAN & LISAN

3)3) TIAP SEKUTU WAJIB MEMASUKKAN TIAP SEKUTU WAJIB MEMASUKKAN INBRENG INBRENG (SESUATU) KEDLM. PERSEKUTUAN.(SESUATU) KEDLM. PERSEKUTUAN.

B.B. BERAKHIRNYA PERSEKUTUANBERAKHIRNYA PERSEKUTUAN1)1) LAMPAU WAKTULAMPAU WAKTU

2)2) MUSNAHNYA BARANGMUSNAHNYA BARANG

3)3) KEHENDAK SEKUTUKEHENDAK SEKUTU

4)4) SEKUTU MENINGGAL DUNIA DAN DIBAWAH SEKUTU MENINGGAL DUNIA DAN DIBAWAH PENGAMPUANPENGAMPUAN

5)5) BERLAKU SYARAT BUBARBERLAKU SYARAT BUBAR

Marwah M. Diah 17

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN:PEMBAGIAN KEUNTUNGAN:

PADA DASARNYA PARA PIHAK BEBAS PADA DASARNYA PARA PIHAK BEBAS MENGATUR BAGAIMANA CARA PEMBAGIAN MENGATUR BAGAIMANA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN PERUSAHAAN. PERUSAHAAN.

BDSKN. Ps. 1635 KUHPdt:KEUNTUNGAN BDSKN. Ps. 1635 KUHPdt:KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN AKAN DIBAGI SECARA ATAU KERUGIAN AKAN DIBAGI SECARA PROPORSIONAL, ANGGOTA YG HANYA PROPORSIONAL, ANGGOTA YG HANYA MEMASUKKAN KETRAMPILAN AKAN MEMASUKKAN KETRAMPILAN AKAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SEIMBANG DGN ANGGOTA YG KERUGIAN SEIMBANG DGN ANGGOTA YG KONTRIBUSINYA PALING KECIL. KONTRIBUSINYA PALING KECIL.

Marwah M. Diah 18

TANGGUNG JAWAB KEPD. PIHAK TANGGUNG JAWAB KEPD. PIHAK KETIGAKETIGA

1.1. PARA SEKUTU TDK. TERIKAT PD. UTANG PARA SEKUTU TDK. TERIKAT PD. UTANG PERSEKUTUAN YG. DILAKUKAN OLEH PERSEKUTUAN YG. DILAKUKAN OLEH SEKUTU LAINNYA, KECUALI ADA KUASA SEKUTU LAINNYA, KECUALI ADA KUASA DARI SEKUTU YANG LAIN UTK ITU. DARI SEKUTU YANG LAIN UTK ITU.

2.2. SEKUTU LAIN DPT. IKUT BERTANGGUNG SEKUTU LAIN DPT. IKUT BERTANGGUNG JAWAB JIKA IKUT MENIKMATI MANFAAT JAWAB JIKA IKUT MENIKMATI MANFAAT YG. DIBUAT OLEH SEKUTU LAINNYA.YG. DIBUAT OLEH SEKUTU LAINNYA.

3.3. PERSEKUTUAN DAPAT MENUNTUT PERSEKUTUAN DAPAT MENUNTUT PELAKSANAAN PERJANJIAN YG DIBUAT PELAKSANAAN PERJANJIAN YG DIBUAT OLEH SALAH SEORANG SEKUTU. OLEH SALAH SEORANG SEKUTU.

Marwah M. Diah 19

PERSEKUTUAN FIRMA (FA)PERSEKUTUAN FIRMA (FA)PS. 15 S.D 35 KUHDPS. 15 S.D 35 KUHD

PERSEKUTUAN PERDATA YANG PERSEKUTUAN PERDATA YANG DIDIRIKAN UNTUK MENJALANKAN DIDIRIKAN UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA PERUSAHAAN DENGAN NAMA BERSAMA (PS 16 KUHD).BERSAMA (PS 16 KUHD).

CONTOH:CONTOH: FA. ALIBABAFA. ALIBABA FA. SELASIH (SELAMAT, SIHITE)FA. SELASIH (SELAMAT, SIHITE)

Marwah M. Diah 20

A.A. PEMBENTUKAN:PEMBENTUKAN: DIDIRIKAN SECARA LISAN ATAU DIDIRIKAN SECARA LISAN ATAU

TERTULIS (AKTA AUTENTIK/DIBAWAH TERTULIS (AKTA AUTENTIK/DIBAWAH TANGAN)TANGAN)

B.B. PENDAFTARAN:PENDAFTARAN: DIDAFTARKAN PD. PENGADILAN NEGERIDIDAFTARKAN PD. PENGADILAN NEGERI

C.C. PENGUMUMAN:PENGUMUMAN: DALAM BERITA NEGARA R.IDALAM BERITA NEGARA R.I

D.D. PEMBUBARAN:PEMBUBARAN: BERAKHIRNYA FA, SAMA DENGAN BERAKHIRNYA FA, SAMA DENGAN

BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATABERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA

Marwah M. Diah 21

PERTANGGUNGJAWABAN SEKUTU: PERTANGGUNGJAWABAN SEKUTU: BERSIFAT PRIBADI UTK KESELURUHAN, BERSIFAT PRIBADI UTK KESELURUHAN,

YI: TANGUNG JAWAB RENTENG BAGI YI: TANGUNG JAWAB RENTENG BAGI PERJANJIAN/PERIKATAN PERSEKUTUAN. PERJANJIAN/PERIKATAN PERSEKUTUAN.

SETIAP SEKUTU BERHAK UTK. SETIAP SEKUTU BERHAK UTK. MELAKUKAN KEGIATAN A.N. FIRMAMELAKUKAN KEGIATAN A.N. FIRMA

PERJANJIAN YG. DILAKUKAN SEORG PERJANJIAN YG. DILAKUKAN SEORG SEKUTU JUGA MENGIKAT SEKUTU SEKUTU JUGA MENGIKAT SEKUTU LAINNYALAINNYA

SEGALA SESUATU YG DIPEROLEH SEGALA SESUATU YG DIPEROLEH SEKUTU MENJADI HARTA FIRMA SEKUTU MENJADI HARTA FIRMA

Marwah M. Diah 22

KELEMAHAN FIRMA:KELEMAHAN FIRMA:

1.1. MEMPERTARUHKAN SELURUH MEMPERTARUHKAN SELURUH HARTA PRIBADI,HARTA PRIBADI,

2.2. KELANGSUNGAN HIDUPNYA TIDAK KELANGSUNGAN HIDUPNYA TIDAK TERJAMIN, KRN. JIKA SEKUTU TERJAMIN, KRN. JIKA SEKUTU MENINGGAL DUNIA, FIRMA BUBAR MENINGGAL DUNIA, FIRMA BUBAR DAN HAKNYA TIDAK DAPAT DAN HAKNYA TIDAK DAPAT DIALIHKAN. DIALIHKAN.

Marwah M. Diah 23

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)PS. 19 - 21 KUHDPS. 19 - 21 KUHD

PERSEKUTUAN YG DIDIRIKAN PERSEKUTUAN YG DIDIRIKAN ANTARA SESEORANG ATAU ANTARA SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG PESERO YG. BEBERAPA ORANG PESERO YG. BERTANGGUNG JAWAB SECARA BERTANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG UTK. KE- TANGGUNG RENTENG UTK. KE- SELURUHANNYA, DAN SATU ORANG SELURUHANNYA, DAN SATU ORANG ATAU LEBIH SEBAGAI PEMBERI ATAU LEBIH SEBAGAI PEMBERI PINJAMAN UANG.(Ps. 19 KUHD) PINJAMAN UANG.(Ps. 19 KUHD)

Marwah M. Diah 24

A.A. PENDIRIAN/PENDAFTARAN:PENDIRIAN/PENDAFTARAN: SAMA DGN. FIRMA (FA)SAMA DGN. FIRMA (FA)

B.B. PENDAFTARAN AKTA DI KEPANITERAAN PENDAFTARAN AKTA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH DOMISILI CV.PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH DOMISILI CV.

C.C. SEKUTU:SEKUTU: SEKUTU KOMPLEMENTER (AKTIF)SEKUTU KOMPLEMENTER (AKTIF) SEKUTU KOMANDITER (DIAM)SEKUTU KOMANDITER (DIAM)

D.D. BERAKHIRNYA:BERAKHIRNYA: SAMA DGN. PERSEKUTUAN PDT & FIRMASAMA DGN. PERSEKUTUAN PDT & FIRMA

D.D. TANGGUNG JAWAB:TANGGUNG JAWAB: SEKUTU KOMPLEMENTER: PENUHSEKUTU KOMPLEMENTER: PENUH SEKUTU KOMANDITER: TERBATAS SEKUTU KOMANDITER: TERBATAS

Marwah M. Diah 25

MACAM2 PERSEKUTUAN KOMANDITER:MACAM2 PERSEKUTUAN KOMANDITER:

PERSEKUTUAN KOMANDITER DIAM-DIAM:PERSEKUTUAN KOMANDITER DIAM-DIAM: DARI LUAR TAMPAK SEBAGAI FA, TAPI DARI LUAR TAMPAK SEBAGAI FA, TAPI

SEBENARNYA C.V. KRN TERDAPAT SEKUTU SEBENARNYA C.V. KRN TERDAPAT SEKUTU KOMANDITERKOMANDITER

PERSEKUTUAN KOMANDITER TERANG-PERSEKUTUAN KOMANDITER TERANG-TERANGAN:TERANGAN: SECARA TERANG-TERANGAN MENYATAKAN SECARA TERANG-TERANGAN MENYATAKAN

DIRINYA KEPADA FIHAK KETIGA SEBG C.VDIRINYA KEPADA FIHAK KETIGA SEBG C.V PERSEKUTUAN KOMANDITER DENGAN SAHAM:PERSEKUTUAN KOMANDITER DENGAN SAHAM:

Marwah M. Diah 26

PERBEDAAN CV DAN PT:PERBEDAAN CV DAN PT:

1.1. DIREKSIDIREKSI CV BERTANGGUNG JAWAB PENUH, PT CV BERTANGGUNG JAWAB PENUH, PT

TERBATAS,TERBATAS, MASA JABATAN DIREKSI CV UNLIMITED, MASA JABATAN DIREKSI CV UNLIMITED,

PADA PT MASANYA TERBATAS PADA PT MASANYA TERBATAS

2.2. SEKUTU MENINGGALSEKUTU MENINGGAL CV BUBAR, DLM. PT TIDAK BUBARCV BUBAR, DLM. PT TIDAK BUBAR

3.3. SAHAMSAHAM PT TERDIRI DARI SAHAM2, CV TIDAK PT TERDIRI DARI SAHAM2, CV TIDAK

MESTI MENGELUARKAN SAHAMMESTI MENGELUARKAN SAHAM

Marwah M. Diah 27

KOPERASIKOPERASI

BADAN USAHA YG BERANGGOTAKAN BADAN USAHA YG BERANGGOTAKAN ORANG-SEORANG ATAU BADAN ORANG-SEORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI YG MELANDASKAN HUKUM KOPERASI YG MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YG. BERDASAR ATAS ASAS RAKYAT YG. BERDASAR ATAS ASAS KEKELUARGAAN KEKELUARGAAN (PS. 1 UU NO.25/1992 TTG (PS. 1 UU NO.25/1992 TTG PERKOPERASIAN)PERKOPERASIAN)

Marwah M. Diah 28

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG TTG KOPERASI:TTG KOPERASI:

1.1. UU NO. 25/1992 TTG UU NO. 25/1992 TTG PERKOPERASIAN PERKOPERASIAN

2.2. UU NO. 12/1967 TTG POKOK-POKOK UU NO. 12/1967 TTG POKOK-POKOK PERKOPERASIANPERKOPERASIAN

3.3. UU NO. 14/1965 TTG UU NO. 14/1965 TTG PERKOPERASIANPERKOPERASIAN

Marwah M. Diah 29

BENTUK KOPERASIBENTUK KOPERASI KOPERASI PRIMER:KOPERASI PRIMER:

KOPERASI YANG DIDIRIKAN OLEH DAN KOPERASI YANG DIDIRIKAN OLEH DAN BERANGGOTAKAN ORANG-SEORANGBERANGGOTAKAN ORANG-SEORANG

KOPERASI SEKUNDER:KOPERASI SEKUNDER: KOPERASI YANG DIDIRIKAN OLEH DAN KOPERASI YANG DIDIRIKAN OLEH DAN

BERANGGOTAKAN LEMBAGA KOPERASIBERANGGOTAKAN LEMBAGA KOPERASI

Marwah M. Diah 30

SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI:SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI:

1.1. KOPERASI PRIMER OLEH MINIMAL KOPERASI PRIMER OLEH MINIMAL 20 ORANG,20 ORANG,

2.2. KOPERASI SEKUNDER OLEH MIN. 3 KOPERASI SEKUNDER OLEH MIN. 3 KOPERASIKOPERASI

3.3. BERDASARKAN AKTA BERDASARKAN AKTA PENDIRIAN/A.D.PENDIRIAN/A.D.

4.4. BERKEDUDUKAN DI REP. INDONESIABERKEDUDUKAN DI REP. INDONESIA5.5. MENDPT STATUS BADAN HUKUM MENDPT STATUS BADAN HUKUM

SETELAH AKTANYA DISAHKAN SETELAH AKTANYA DISAHKAN PEMERINTAHPEMERINTAH

Marwah M. Diah 31

TUJUAN KOPERASI:TUJUAN KOPERASI:

UTK. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UTK. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KHUSUSNYA DAN ANGGOTA PADA KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA SERTA IKUT MASYARAKAT PADA UMUMNYA SERTA IKUT MEMBANGUN TATANAN PEREKONOMIAN MEMBANGUN TATANAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, ADIL, DAN MASYARAKAT YANG MAJU, ADIL, DAN MAKMUR BERLANDASKAN PANCASILA DAN MAKMUR BERLANDASKAN PANCASILA DAN U.U.D 1945U.U.D 1945

Marwah M. Diah 32

FUNGSI & PERAN KOPERASI:FUNGSI & PERAN KOPERASI:a.a. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI

DAN KEMAMPUAN EKONOMI ANGGOTA DAN KEMAMPUAN EKONOMI ANGGOTA KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT UMUMNYA UTK KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT UMUMNYA UTK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIALNYASOSIALNYA

b.b. BERPERAN SERTA SECARA AKTIF DLM UPAYA BERPERAN SERTA SECARA AKTIF DLM UPAYA MEMPERTINGGI KUALITAS KEHIDUPAN MANUSIA MEMPERTINGGI KUALITAS KEHIDUPAN MANUSIA DAN MASYARAKATDAN MASYARAKAT

c.c. MEMPERKOKOH PEREKONOMIAN RAKYAT SBG MEMPERKOKOH PEREKONOMIAN RAKYAT SBG DASAR KEKUATAN DAN KETAHANAN DASAR KEKUATAN DAN KETAHANAN PEREKONOMIAN NASIONAL DGN KOPERASI SBG PEREKONOMIAN NASIONAL DGN KOPERASI SBG SOKOGURUNYASOKOGURUNYA

d.d. BERUSAHA UTK MEWUJUDKAN DAN BERUSAHA UTK MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN NASIONAL YG MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN NASIONAL YG MERUPAKAN USAHA BERSAMA BDSK ASAS MERUPAKAN USAHA BERSAMA BDSK ASAS KEKELUARGAAN DAN DEMOKRASI EKONOMI. KEKELUARGAAN DAN DEMOKRASI EKONOMI.

Marwah M. Diah 33

PRINSIP KOPERASIPRINSIP KOPERASI

1.1. KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA & TERBUKA& TERBUKA

2.2. PENGELOLAAN SECARA DEMOKRATISPENGELOLAAN SECARA DEMOKRATIS

3.3. PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DILAKUKAN SECARA ADIL (SHU) DILAKUKAN SECARA ADIL SEBANDING DGN BESARNYA JASA SEBANDING DGN BESARNYA JASA USAHA ANGGOTAUSAHA ANGGOTA

4.4. PEMBERIAN BALAS JASA YG PEMBERIAN BALAS JASA YG TERBATAS TERHADAP MODALTERBATAS TERHADAP MODAL

5.5. KEMANDIRIAN KEMANDIRIAN

Marwah M. Diah 34

PENGESAHAN KOPERASI:PENGESAHAN KOPERASI: PENDIRI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN

PENDIRIAN KOPERASI DGN AKTA PENDIRIAN & PETIKAN PENDIRIAN KOPERASI DGN AKTA PENDIRIAN & PETIKAN BERITA ACARA RPT KEPD PEJABAT YG DIANGKAT OLEH DAN BERITA ACARA RPT KEPD PEJABAT YG DIANGKAT OLEH DAN MENDPT KUASA KHUSUS DARI MENTERI KOPERASIMENDPT KUASA KHUSUS DARI MENTERI KOPERASI

JIKA PEJABAT KOPERASI SDH MENGANGGAP AKTA JIKA PEJABAT KOPERASI SDH MENGANGGAP AKTA PENDIRIAN (A.D) TDK BERTENTANGAN DGN U.U, MAKA PENDIRIAN (A.D) TDK BERTENTANGAN DGN U.U, MAKA PENGESAHAN HRS DIBERIKAN PALING LAMA 3 (TIGA) PENGESAHAN HRS DIBERIKAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SETELAH DITERIMANYA PERMINTAAN PENGESAHAN. BULAN SETELAH DITERIMANYA PERMINTAAN PENGESAHAN. AKTA YG TLH DISAHKAN TSB. DIDAFTARKAN DLM BUKU AKTA YG TLH DISAHKAN TSB. DIDAFTARKAN DLM BUKU DAFTR UMUM YG DISEDIAKAN UTK ITU. SEJAK SAAT ITU DAFTR UMUM YG DISEDIAKAN UTK ITU. SEJAK SAAT ITU MAKA KOPERASI RESMI SBG. BADAN HUKUM.MAKA KOPERASI RESMI SBG. BADAN HUKUM.

SETIAP AKTA PENDIRIAN YG SDH. DISAHKAN DIUMUMKAN SETIAP AKTA PENDIRIAN YG SDH. DISAHKAN DIUMUMKAN OLEH PEJABAT DGN MENEMPATKANNYA DALAM BERITA OLEH PEJABAT DGN MENEMPATKANNYA DALAM BERITA NEGARA. AKAN TETAPI PENGESAHAN KOPERASI MENJADI NEGARA. AKAN TETAPI PENGESAHAN KOPERASI MENJADI BADAN HUKUM SEJAK PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, BADAN HUKUM SEJAK PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, BUKAN SEJAK DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA. BUKAN SEJAK DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA.

Marwah M. Diah 35

PERANGKAT KOPERASI:PERANGKAT KOPERASI:

1.1. RAPAT ANGGOTARAPAT ANGGOTA

2.2. PENGURUSPENGURUS

3.3. PENGAWASPENGAWAS

Marwah M. Diah 36

RAPAT ANGGOTA:RAPAT ANGGOTA: MERUPAKAN PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI DALAM MERUPAKAN PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI DALAM

KOPERASI.KOPERASI. TUGAS RAPAT ANGGOTA MENETAPKAN:TUGAS RAPAT ANGGOTA MENETAPKAN:

ANGGARAN DASARANGGARAN DASAR KEBIJAKSANAAN UMUM DI BIDANG ORGANISASI, KEBIJAKSANAAN UMUM DI BIDANG ORGANISASI,

MANAJEMEN, DAN USAHA KOPERASIMANAJEMEN, DAN USAHA KOPERASI PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

PENGURUS DAN PENGAWASPENGURUS DAN PENGAWAS RENCANA KERJA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA RENCANA KERJA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KOPERASI, SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGANKOPERASI, SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DLM PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DLM

PELAKSANAAN TUGASNYAPELAKSANAAN TUGASNYA PEMBAGIAN SISA HASIL USAHAPEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMBAGIAN DAN PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMBAGIAN DAN

PEMBUBARAN KOPERASIPEMBUBARAN KOPERASI

Marwah M. Diah 37

RAPAT ANGGOTA LANJUTAN….:RAPAT ANGGOTA LANJUTAN….:

RAPAT ANGGOTA BERHAK MEMINTA KETERANGAN DAN RAPAT ANGGOTA BERHAK MEMINTA KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DAN PENGAWAS MENGENAI PENGELOLAAN KOPERASIMENGENAI PENGELOLAAN KOPERASI

RAPAT ANGGOTA DILAKUKAN PALING SEDIKIT SEKALI RAPAT ANGGOTA DILAKUKAN PALING SEDIKIT SEKALI DALAM 1 (SATU) TAHUNDALAM 1 (SATU) TAHUN

RAPAT ANGGOTA LUAR BISA:RAPAT ANGGOTA LUAR BISA: APABILA KEADAAN MENGHARUSKAN ADANYA APABILA KEADAAN MENGHARUSKAN ADANYA

KEPUTUSAN SEGERA YANG WEWENANGNYA ADA PADA KEPUTUSAN SEGERA YANG WEWENANGNYA ADA PADA RAPAT ANGGOTA, MAKA DAPAT JUGA DILAKUKAN RAPAT RAPAT ANGGOTA, MAKA DAPAT JUGA DILAKUKAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA YG WEWENANGNYA SAMA DGN ANGGOTA LUAR BIASA YG WEWENANGNYA SAMA DGN WEWEWNANG RAPAT ANGGOTA BIASAWEWEWNANG RAPAT ANGGOTA BIASA

RAPAT ANGGOTA L.B. DPT DIADAKAN ATAS PERMINTAAN RAPAT ANGGOTA L.B. DPT DIADAKAN ATAS PERMINTAAN SEJUMLAH ANGGOTA KOPERASI ATAU ATAS KEPUTUSAN SEJUMLAH ANGGOTA KOPERASI ATAU ATAS KEPUTUSAN PENGURUS YANG PELAKSANAANYA DIATUR DALAM PENGURUS YANG PELAKSANAANYA DIATUR DALAM ANGGARAN DASARANGGARAN DASAR

Marwah M. Diah 38

PENGURUS KOPERASI:PENGURUS KOPERASI:

PENGURUS DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA KOPERASI PENGURUS DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA KOPERASI DALAM RAT.DALAM RAT.

PENGURUS MERUPAKAN PEMEGANG KUASA RAPAT PENGURUS MERUPAKAN PEMEGANG KUASA RAPAT ANGGOTAANGGOTA

MASA JABATAN PENGURUS PALING LAMA 5 TAHUNMASA JABATAN PENGURUS PALING LAMA 5 TAHUN PERSYARATAN MENJADI PENGURUS DITETAPKAN DLM A.D.PERSYARATAN MENJADI PENGURUS DITETAPKAN DLM A.D. TUGAS PENGURUS:TUGAS PENGURUS:

MENGELOLA KOPERASI DAN USAHANYAMENGELOLA KOPERASI DAN USAHANYA MENGAJUKAN RKAP DAN BELANJA KOPERASIMENGAJUKAN RKAP DAN BELANJA KOPERASI MENYELENGGRAKN RAPAT ANGGOTAMENYELENGGRAKN RAPAT ANGGOTA MENGAJUKAN LAPORAN KEUANGAN DAN MENGAJUKAN LAPORAN KEUANGAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGASPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN KEUANGAN DAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN KEUANGAN DAN

INVENTARIS INVENTARIS MEMELIHARA DAFTAR BUKU ANGGOTA DAN PENGURUS MEMELIHARA DAFTAR BUKU ANGGOTA DAN PENGURUS

Marwah M. Diah 39

PENGURUS LANJUTAN…………..:PENGURUS LANJUTAN…………..: WEWENANG PENGURUS:WEWENANG PENGURUS:

MEWAKILI KOP. DI DLM & DILUAR PENGADILANMEWAKILI KOP. DI DLM & DILUAR PENGADILAN MEMUTUSKAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN ANGGOTA BARU MEMUTUSKAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN ANGGOTA BARU

SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA SESUAI KETENTUAN A.D.SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA SESUAI KETENTUAN A.D. MELAKUKAN TINDAKAN DAN UPAYA BAGI KEPENTINGAN DAN MELAKUKAN TINDAKAN DAN UPAYA BAGI KEPENTINGAN DAN

KEMANFAATAN KOPERASI SESUAI DGN TANGGUNG JAWABNYA KEMANFAATAN KOPERASI SESUAI DGN TANGGUNG JAWABNYA DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA.DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA.

PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI SEGALA PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI SEGALA KEGIATAN PENGELOILAAN KOPERASI DAN USAHANYA KEGIATAN PENGELOILAAN KOPERASI DAN USAHANYA KEPADA RAPAT ANGGOTA ATAU RAPAT ANGG. L.B. KEPADA RAPAT ANGGOTA ATAU RAPAT ANGG. L.B.

PENGURUS DAPAT MENGANGKAT PENGELOLA YG DIBERI PENGURUS DAPAT MENGANGKAT PENGELOLA YG DIBERI WEWENANG DAN KUASA UTK MENGELOLA USAHA KOPERASI.WEWENANG DAN KUASA UTK MENGELOLA USAHA KOPERASI.

PENGURUS, BAIK BERSAMA-SAMA, MAUPUN SENDIRI-PENGURUS, BAIK BERSAMA-SAMA, MAUPUN SENDIRI-SENDIRI, MENANGGUNG KERUGIAN YG DIDERITA KOPERASI, SENDIRI, MENANGGUNG KERUGIAN YG DIDERITA KOPERASI, KARENA TINDAKAN YG DILAKUKAN DGN KARENA TINDAKAN YG DILAKUKAN DGN KESENGAJAAN/KELALAIANNYA.KESENGAJAAN/KELALAIANNYA.

Marwah M. Diah 40

PENGAWAS KOPERASI:PENGAWAS KOPERASI:

PENGAWAS DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA PENGAWAS DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA KOPERASI DALAM RAPAT ANGGOTAKOPERASI DALAM RAPAT ANGGOTA

PENGAWAS BERTANGGUNG JAWAB KEPD RAPAT PENGAWAS BERTANGGUNG JAWAB KEPD RAPAT ANGG.ANGG.

TUGAS PENGAWAS:TUGAS PENGAWAS: MELAKUKAN PENGAWASAN THDP PELAKSANAAN MELAKUKAN PENGAWASAN THDP PELAKSANAAN

KEBIJAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KOPERASIKEBIJAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KOPERASI MEMBUAT LAPORAN TERTULIS TTG HSL PENGAWASANNYAMEMBUAT LAPORAN TERTULIS TTG HSL PENGAWASANNYA

WEWENANG PENGAWAS:WEWENANG PENGAWAS: MENELITI CATATAN YG ADA PD. KOPERASIMENELITI CATATAN YG ADA PD. KOPERASI MENDPTKAN SEGALA KETERANGAN YG DIPERLUKANMENDPTKAN SEGALA KETERANGAN YG DIPERLUKAN PENGAWAS HRS MERAHASIAKAN HSL PENGAWASANNYAPENGAWAS HRS MERAHASIAKAN HSL PENGAWASANNYA

KOPERASI DPT MEMINTA JASA AUDIT KEPD AKUNTAN KOPERASI DPT MEMINTA JASA AUDIT KEPD AKUNTAN PUBLIK.PUBLIK.

Marwah M. Diah 41

MODAL:MODAL:

MODAL SENDIRI:MODAL SENDIRI:

1.1. SIMPANAN POKOKSIMPANAN POKOK

2.2. SIMPANAN WAJIBSIMPANAN WAJIB

3.3. DANA CADANGANDANA CADANGAN

4.4. HIBAHHIBAH MODAL PINJAMAN (BERASAL DARI):MODAL PINJAMAN (BERASAL DARI):

1.1. ANGGOTAANGGOTA

2.2. KOPERASI LAIN/ANGGOTANYAKOPERASI LAIN/ANGGOTANYA

3.3. BANK & LEMBAGA KEUANGANBANK & LEMBAGA KEUANGAN

4.4. OBLIGASI & SURAT UTANGOBLIGASI & SURAT UTANG

5.5. SUMBER LAIN YG SAHSUMBER LAIN YG SAH

Marwah M. Diah 42

SISA HASIL USAHA (SHU):SISA HASIL USAHA (SHU): SHU ADALAH PENDAPATAN SHU ADALAH PENDAPATAN

KOPERASI DALAM 1 TH BUKU KOPERASI DALAM 1 TH BUKU DIKURANGI BIAYA, PENYUSUTAN DAN DIKURANGI BIAYA, PENYUSUTAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA (PAJAK,DLL).KEWAJIBAN LAINNYA (PAJAK,DLL).

SHU SETELAH DIKURANGI DANA SHU SETELAH DIKURANGI DANA CADANGAN DIBAGIKAN KEPADA CADANGAN DIBAGIKAN KEPADA ANGGOTA SECARA PROPORSIONAL ANGGOTA SECARA PROPORSIONAL DAN KEPERLUAN LAIN YG DAN KEPERLUAN LAIN YG DITETAPKAN OLEH KPTS RAPAT DITETAPKAN OLEH KPTS RAPAT ANGGOTA.ANGGOTA.

Marwah M. Diah 43

PEMBUBARAN KOPERASI:PEMBUBARAN KOPERASI:

1.1. BERDASARKAN KPTS RAPAT ANGGOTABERDASARKAN KPTS RAPAT ANGGOTA

2.2. KEPUTUSAN PEMERINTAHKEPUTUSAN PEMERINTAH KOPERASI TSB. TDK. MEMENUHI KETENTUAN KOPERASI TSB. TDK. MEMENUHI KETENTUAN

U.UU.U KEGIATAN KOPERASI TSB. BERTENTANGAN KEGIATAN KOPERASI TSB. BERTENTANGAN

DGN KETERTIBAN UMUM ATAU KESUSILAANDGN KETERTIBAN UMUM ATAU KESUSILAAN KELANGSUNGAN HIDUP KOP. TSB. TDK DPT KELANGSUNGAN HIDUP KOP. TSB. TDK DPT

DIHARAPKAN.DIHARAPKAN.

3.3. PEMERINTAH MENGUMUMKAN PEMBUBARAN PEMERINTAH MENGUMUMKAN PEMBUBARAN KOPERASI DLM BNRI, DAN STATUS BADAN KOPERASI DLM BNRI, DAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI HAPUS SEJAK TGL HUKUM KOPERASI HAPUS SEJAK TGL PENGUMUMAN TSB.PENGUMUMAN TSB.

Marwah M. Diah 44

PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS

UNDANG-UNDANG NO. 40 TH UNDANG-UNDANG NO. 40 TH 2007 2007

TENTANG TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN TERBATAS

Marwah M. Diah 45

PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS

BELANDA: BELANDA: NAAMLOZE NAAMLOZE VENOOTSCHAP (N.V) VENOOTSCHAP (N.V)

INGGERIS: INGGERIS: LIMITED (Ltd) COMPANY, LIMITED (Ltd) COMPANY, LIMITED LIABILITY COMPANYLIMITED LIABILITY COMPANY

JERMAN: JERMAN: GESELLSCHAFT MIT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (Gmb)BESCHRANKTER HAFTUNG (Gmb)

PERANCIS: PERANCIS: SOCIETE ANONYME (S.A)SOCIETE ANONYME (S.A)

Marwah M. Diah 46

PENGERTIAN PERSEROAN PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS (UU. PT NO. 40/2007).TERBATAS (UU. PT NO. 40/2007). **BADAN HUKUM YG. MERUPAKAN BADAN HUKUM YG. MERUPAKAN

PERSEKUTUAN MODAL, PERSEKUTUAN MODAL, DIDIRIKAN DIDIRIKAN BERDASARKAN BERDASARKAN PERJANJIAN, PERJANJIAN, MELAKUKAN KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA USAHA DGN. MODAL DASAR YG. DGN. MODAL DASAR YG. SELURUHNYA TERBAGI DALAM SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM, DAN MEMENUHI SAHAM, DAN MEMENUHI PERSYARATAN YG. DITETAPKAN PERSYARATAN YG. DITETAPKAN DALAM UNDANG UNDANG*.DALAM UNDANG UNDANG*.

Marwah M. Diah 47

CARA PENDIRIANCARA PENDIRIAN

MINIMAL OLEH 2 ORANG ATAU LEBIH MINIMAL OLEH 2 ORANG ATAU LEBIH DG. AKTA NOTARIS YG DIBUAT DLM DG. AKTA NOTARIS YG DIBUAT DLM BAHASA INDONESIABAHASA INDONESIA

PENDIRI WAJIB MENGAMBIL BAG. PENDIRI WAJIB MENGAMBIL BAG. SAHAM PD SAAT PERSEROAN SAHAM PD SAAT PERSEROAN DIDIRIKANDIDIRIKAN

BERDOMISILI DI WILAYAH R.I.BERDOMISILI DI WILAYAH R.I. DIDIRIKAN UTK. JANGKA WAKTU DIDIRIKAN UTK. JANGKA WAKTU

(TERBATAS ATAU TDK TERBATAS) YG (TERBATAS ATAU TDK TERBATAS) YG DITENTUKAN DLM A.D.DITENTUKAN DLM A.D.

Marwah M. Diah 48

STATUS BADAN HUKUM & DAFTAR STATUS BADAN HUKUM & DAFTAR PERSEROAN & PENGUMUMANPERSEROAN & PENGUMUMAN

(PS. 7 (4) DAN PS. 29 & PS. 30 UU NO. 40/2007)(PS. 7 (4) DAN PS. 29 & PS. 30 UU NO. 40/2007)

PERSEROAN MEMPEROLEH STATUS BADAN PERSEROAN MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM PD TGL DITERBITKANNYA KPTS. HUKUM PD TGL DITERBITKANNYA KPTS. MENTERI MENGENAI PENGESAHAN BADAN MENTERI MENGENAI PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROANHUKUM PERSEROAN

PENDAFTARAN PERSEROAN PENDAFTARAN PERSEROAN DISELENGGARAKAN OLEH MENTERIDISELENGGARAKAN OLEH MENTERI

MENTERI YG MENGUMUMKAN DALAM MENTERI YG MENGUMUMKAN DALAM TBNRITBNRI

Marwah M. Diah 49

PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT:PEMBUBARAN/LIKUIDASI PT: KEPUTUSAN RUPSKEPUTUSAN RUPS BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PENDIRIAN BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PENDIRIAN PENETAPAN PENGADILANPENETAPAN PENGADILAN

KEJAKSAAANKEJAKSAAAN PERMOHONAN YG BERKEPENTINGAN KRN ADA CACAT HK PERMOHONAN YG BERKEPENTINGAN KRN ADA CACAT HK

DLM AKTA PENDIRIANDLM AKTA PENDIRIAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI ATAU DEKOM DG ALASAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI ATAU DEKOM DG ALASAN

PERSEROAN TDK MUNGKIN DILANJUTKAN.PERSEROAN TDK MUNGKIN DILANJUTKAN. DGN DICABUTNYA KEPAILITAN & HARTA PAILIT TDK DGN DICABUTNYA KEPAILITAN & HARTA PAILIT TDK

CUKUP UTK MEMBAYAR BIAYA KEPAILITANCUKUP UTK MEMBAYAR BIAYA KEPAILITAN HARTA PAILIT DLM KEPAILITAN DLM KEADAAN HARTA PAILIT DLM KEPAILITAN DLM KEADAAN

INSOLVENSIINSOLVENSI DICABUTNYA IZIN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA DICABUTNYA IZIN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA

PERSEROAN HRS DI LIKUIDASI PERSEROAN HRS DI LIKUIDASI

Marwah M. Diah 50

CIRI-CIRI PTCIRI-CIRI PT BADAN HUKUM:BADAN HUKUM:

DPT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM ( SUBYEK HUKUM)DPT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM ( SUBYEK HUKUM) MEMPUNYAI KEKAYAAN SENDIRIMEMPUNYAI KEKAYAAN SENDIRI PENDIRIANNYA MEMERLUKAN PENGESAHAN PEMERINTAHPENDIRIANNYA MEMERLUKAN PENGESAHAN PEMERINTAH

PENDIRIAN ATAS DASAR PERJANJIAN:PENDIRIAN ATAS DASAR PERJANJIAN: HARUS MEMENUHI KETENTUAN PS 1320 KUHPdt HARUS MEMENUHI KETENTUAN PS 1320 KUHPdt DIDIRIKAN OLEH MINIMAL 2 ORANGDIDIRIKAN OLEH MINIMAL 2 ORANG SETIAP PENDIRI HRS MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAMSETIAP PENDIRI HRS MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM

MODAL TERBAGI ATAS SAHAM:MODAL TERBAGI ATAS SAHAM: MODAL DASAR (AUTHORIZED CAPITAL) MINIMAL RP 50 MODAL DASAR (AUTHORIZED CAPITAL) MINIMAL RP 50

JUTAJUTA MODAL DITEMPATKAN (ISSUED CAPITAL): 25 % DARI MODAL DITEMPATKAN (ISSUED CAPITAL): 25 % DARI

MODAL DASARMODAL DASAR MODAL DISETOR (PAID UP CAPITAL): 100 % DARI MODAL MODAL DISETOR (PAID UP CAPITAL): 100 % DARI MODAL

DITEMPATKANDITEMPATKAN

Marwah M. Diah 51

ciri-ciri PT lanjutan…………….:ciri-ciri PT lanjutan…………….:

MELAKUKAN KEGIATAN USAHA:MELAKUKAN KEGIATAN USAHA: MEMENUHI LEGALISASI PERIZINAN USAHA (SIUP, HO, DLL)MEMENUHI LEGALISASI PERIZINAN USAHA (SIUP, HO, DLL) MEMILIKI PEMBUKUANMEMILIKI PEMBUKUAN

MRPKN ASOSIASI MODALMRPKN ASOSIASI MODAL MEMPUNYAI KEKAYAAN YANG TERPISAHMEMPUNYAI KEKAYAAN YANG TERPISAH PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM

TERBATAS PADA SAHAM YANG DIMILIKINYATERBATAS PADA SAHAM YANG DIMILIKINYA DIKELOLA OLEH ORGAN PERUSAHAAN:DIKELOLA OLEH ORGAN PERUSAHAAN:

RUPSRUPS KOMISARISKOMISARIS DIREKSIDIREKSI

Marwah M. Diah 52

MODAL PT:MODAL PT: MODAL DASAR:MODAL DASAR:

AUTHORIZED CAPITALAUTHORIZED CAPITAL ATAU ATAU EQUITYEQUITY. MERUPAKAN . MERUPAKAN SELURUH MODAL PERUSAHAAN SEPERTI TERTULIS SELURUH MODAL PERUSAHAAN SEPERTI TERTULIS DLM A.D, BAIK YG SDH DITEMPATKAN ATAU DLM A.D, BAIK YG SDH DITEMPATKAN ATAU BELUM, BAIK YG SDH DISETOR ATAU BELUM.BELUM, BAIK YG SDH DISETOR ATAU BELUM.

MODAL YG DITEMPATKAN:MODAL YG DITEMPATKAN: ISSUED CAPITALISSUED CAPITAL. MODAL YG DIALOKASIKAN BAGI . MODAL YG DIALOKASIKAN BAGI

PEMEGANG SAHAM TERTENTU, JADI SDH PEMEGANG SAHAM TERTENTU, JADI SDH DIKELUARKAN DARI PORTEPEL.DIKELUARKAN DARI PORTEPEL.

MODAL SETOR:MODAL SETOR: PAID UP CAPITALPAID UP CAPITAL. MODAL YANG DITEMPATKAN . MODAL YANG DITEMPATKAN

DAN SDH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG DAN SDH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG SAHAM.SAHAM.

Marwah M. Diah 53

modal pt lanjutan……….:modal pt lanjutan……….:

MODAL/SAHAM DALAM PORTEPEL MODAL/SAHAM DALAM PORTEPEL (UNISSUED (UNISSUED CAPITAL/PORTFOLIO/POTENTIAL CAPITAL):CAPITAL/PORTFOLIO/POTENTIAL CAPITAL): MODAL PERSEROAN YG BELUM DITEMPATKAN. MODAL PERSEROAN YG BELUM DITEMPATKAN.

JADI JUMLAH MODAL DASAR DIKURANGI DGN JADI JUMLAH MODAL DASAR DIKURANGI DGN MODAL YG DITEMPATKANMODAL YG DITEMPATKAN

MODAL DITEMPATKAN TIDAK DISETOR ( MODAL DITEMPATKAN TIDAK DISETOR ( ISSUED ISSUED AND UNPAID CAPITAL):AND UNPAID CAPITAL): SELISIH MODAL DITEMPATKAN DENGAN MODAL SELISIH MODAL DITEMPATKAN DENGAN MODAL

SETORSETOR MODAL MODAL NON EQUITY:NON EQUITY:

MERPKN. MODAL PERUSAHAAN YG DIDAPAT MERPKN. MODAL PERUSAHAAN YG DIDAPAT DARI PINJAMAN PERUSAHAAN TSB. JADI BUKAN DARI PINJAMAN PERUSAHAAN TSB. JADI BUKAN BERASAL DARI SETORAN PEMEGANG SAHAM.BERASAL DARI SETORAN PEMEGANG SAHAM.

Marwah M. Diah 54

JENIS SAHAM:JENIS SAHAM: SAHAM ATAS NAMA SAHAM ATAS NAMA (OP NAAM)(OP NAAM) SAHAM ATAS TUNJUK SAHAM ATAS TUNJUK (AAN TOONDER, ON BEARER)(AAN TOONDER, ON BEARER) SAHAM BIASA (SAHAM BIASA (ORDINARY SHARE, COMMON SHARE)ORDINARY SHARE, COMMON SHARE)

TDK ADA KE KHUSUSAN BAGI SIPEMEGANGTDK ADA KE KHUSUSAN BAGI SIPEMEGANG SAHAM PREFERENS (SAHAM PREFERENS (PREFERRED SHARES, PREFERRENCE PREFERRED SHARES, PREFERRENCE

SHARESSHARES):): KEPD PEMEGANGNYA DIBERIKAN HAK TERLEBIH DAHULU DLM KEPD PEMEGANGNYA DIBERIKAN HAK TERLEBIH DAHULU DLM

HAL PEMBAGIAN DIVIDEN ATAU DALAM LIKUIDASIHAL PEMBAGIAN DIVIDEN ATAU DALAM LIKUIDASI SAHAM PRIORITAS:SAHAM PRIORITAS:

PEMEGANGNYA MEMP. HAK-HAK KHUSUS DLM RUPS, DAN PEMEGANGNYA MEMP. HAK-HAK KHUSUS DLM RUPS, DAN DEWAN DIREKSI. KEISTIMEWAAN INI DISEBUT KONTROL DEWAN DIREKSI. KEISTIMEWAAN INI DISEBUT KONTROL OLIGARKIS. BIASANYA SAHAM INI DIBERIKAN KEPD PENDIRI OLIGARKIS. BIASANYA SAHAM INI DIBERIKAN KEPD PENDIRI ATAU DEKOM.ATAU DEKOM.

SAHAM PENDIRI:SAHAM PENDIRI: DIBERIKAN KEPD PARA PENDIRI PERUSH.DIBERIKAN KEPD PARA PENDIRI PERUSH.

SAHAM BONUS:SAHAM BONUS: SAHAM YG DIBERIKAN KEPD PEMEGANG SAHAM YG SDH ADA SAHAM YG DIBERIKAN KEPD PEMEGANG SAHAM YG SDH ADA

TANPA HARUS MEMBAYAR APAPUN KEPD PERSEROAN.TANPA HARUS MEMBAYAR APAPUN KEPD PERSEROAN.

Marwah M. Diah 55

JENIS SAHAM LANJUTAN ……..:JENIS SAHAM LANJUTAN ……..: SAHAM KONVERSI:SAHAM KONVERSI:

SAHAM YG DIKONVERSI DARI SATU JENIS SAHAM KE JENIS SAHAM YG DIKONVERSI DARI SATU JENIS SAHAM KE JENIS SAHAM LAINNYA. MIS: SAHAM PREFERENS YG DPT DIUBAH SAHAM LAINNYA. MIS: SAHAM PREFERENS YG DPT DIUBAH MENJADI SAHAM BIASA.MENJADI SAHAM BIASA.

SAHAM YG DINILAI SAHAM YG DINILAI (ASSESSABLE SHARE):(ASSESSABLE SHARE): SAHAM YG DPT DINILAI/DIBEBANI KEPD PEMILIKNYA UTK SAHAM YG DPT DINILAI/DIBEBANI KEPD PEMILIKNYA UTK

MEMBAYAR KEWAJIBAN PERUSH DLM HAL PERUSH PAILIT.MEMBAYAR KEWAJIBAN PERUSH DLM HAL PERUSH PAILIT. SAHAM YD DIBAYAR PENUH SAHAM YD DIBAYAR PENUH (PAID UP SHARE):(PAID UP SHARE):

DISBT JUGA “SAHAM TIDAK DINILAI”(NON ASSESSABLE SHARE): DISBT JUGA “SAHAM TIDAK DINILAI”(NON ASSESSABLE SHARE): SAHAM INI TELAH DIBAYAR PENUH OLEH PEMEGANGNYA SHG SAHAM INI TELAH DIBAYAR PENUH OLEH PEMEGANGNYA SHG TDK LAGI MERPKN SAHAM YG DINILAI.TDK LAGI MERPKN SAHAM YG DINILAI.

SAHAM TREASURY:SAHAM TREASURY: SAHAM YG PERNAH DIKELUARKAN PERUSAHAAN, TETAPI SAHAM YG PERNAH DIKELUARKAN PERUSAHAAN, TETAPI

DIBELI KEMBALI OLEH PERUSH. DAN TETAP DIMILIKI OLEH DIBELI KEMBALI OLEH PERUSH. DAN TETAP DIMILIKI OLEH PERUSH.PERUSH.

SAHAM TERJAMIN:SAHAM TERJAMIN: SAHAM YG DIKELUARKAN PERUSH (A) TETAPI DGN JAMINAN SAHAM YG DIKELUARKAN PERUSH (A) TETAPI DGN JAMINAN

DARI PERUSHAAN (B) DARI PERUSHAAN (B)

Marwah M. Diah 56

ORGAN PERSEROANORGAN PERSEROAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS):(RUPS):ORGAN PERSEROAN YG MEMP. ORGAN PERSEROAN YG MEMP. WEWENANG YG TDK DIBERIKAN WEWENANG YG TDK DIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEKOM DLM KEPADA DIREKSI ATAU DEKOM DLM BATAS YG DITENTUKAN DLM U.U. BATAS YG DITENTUKAN DLM U.U. ATAU ANGGARAN DASAR ATAU ANGGARAN DASAR PERSEROAN. PERSEROAN.

Marwah M. Diah 57

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM(RUPS):RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM(RUPS):

KEWENANGAN RUPS:KEWENANGAN RUPS: MENETAPKAN KEBIJAKSANAAN UMUM P.T.MENETAPKAN KEBIJAKSANAAN UMUM P.T. MENGANGKAT & MEMBERHENTIKAN KOMISARIS & MENGANGKAT & MEMBERHENTIKAN KOMISARIS &

DIREKSIDIREKSI MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PTMENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PT

MACAM- MACAM RUPS:MACAM- MACAM RUPS: RUPS TAHUNANRUPS TAHUNAN RUPS LAINNYARUPS LAINNYA

PENGAMBILAN KPTS DALAM RUPS:PENGAMBILAN KPTS DALAM RUPS: MUSYAWARAH UNTUK MUFAKATMUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT SUARA TERBANYAK: UTK MENGUBAH AD, 2/3 DARI SUARA TERBANYAK: UTK MENGUBAH AD, 2/3 DARI

SAHAM YANG HADIR SECARA SAHSAHAM YANG HADIR SECARA SAH KHUSUS UTK M.K.A MINIMAL ¾ DARI SEMUA SAHAM DAN KHUSUS UTK M.K.A MINIMAL ¾ DARI SEMUA SAHAM DAN

KPTS OLEH ¾ DARI SAHAM YANG HADIR SECARA SAH.KPTS OLEH ¾ DARI SAHAM YANG HADIR SECARA SAH. A.D DPT MENETAPKAN KOURUM KEHADIRAN & SYARAT A.D DPT MENETAPKAN KOURUM KEHADIRAN & SYARAT

PENGAMBILAN KPTS RUPS YG LEBIH BESAR.PENGAMBILAN KPTS RUPS YG LEBIH BESAR.

Marwah M. Diah 58

organ perseroan lanjutan……:organ perseroan lanjutan……:

DEWAN KOMISARIS:DEWAN KOMISARIS:

ORGAN PERUSAHAAN YG BERTUGAS ORGAN PERUSAHAAN YG BERTUGAS MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA UMUM DAN KHUSUS SESUAI DG A.D. UMUM DAN KHUSUS SESUAI DG A.D. SERTA MEMBERIKAN NASIHAT SERTA MEMBERIKAN NASIHAT KEPADA DIREKSI. KEPADA DIREKSI.

Marwah M. Diah 59

organ perseroan lanjutan….….organ perseroan lanjutan….….

DIREKSI:DIREKSI:ORGAN PERUSAHAAN YANG BERWENANG ORGAN PERUSAHAAN YANG BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS DAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SESUAI DG KEPENTINGAN PERSEROAN SESUAI DG MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA MEWAKILI PERSEROAN, BAIK DI DLM MEWAKILI PERSEROAN, BAIK DI DLM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN SESUAI MAUPUN DI LUAR PENGADILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR. DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.

Marwah M. Diah 60

SYARAT MENJADI DIREKSISYARAT MENJADI DIREKSI (PS. 92 UU NO.40/2007):(PS. 92 UU NO.40/2007):

1.1. MAMPU MELAKSANAKAN PERBUATAN MAMPU MELAKSANAKAN PERBUATAN HUKUM,HUKUM,

2.2. TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT, ATAU,TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT, ATAU,

3.3. TDK. PERNAH MENJADI ANGG. DIREKSI YG TDK. PERNAH MENJADI ANGG. DIREKSI YG DINYATAKAN BERSALAH MENYEBABKAN DINYATAKAN BERSALAH MENYEBABKAN SUATU PERUSH. DINYATAKAN PALIT,SUATU PERUSH. DINYATAKAN PALIT,

4.4. TDK. PERNAH DIHUKUM KRN MELAKUKAN TDK. PERNAH DIHUKUM KRN MELAKUKAN TINDAK PIDANA YG. MERUGIKAN TINDAK PIDANA YG. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DLM. WKT. 5 (LIMA) KEUANGAN NEGARA DLM. WKT. 5 (LIMA) TH SEBLM. PENGANGKATAN. TH SEBLM. PENGANGKATAN.

Marwah M. Diah 61

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN(PS. 74 U.U NO. 40/2007)(PS. 74 U.U NO. 40/2007)

PERSEROAN YG MENJALANKAN KEGIATAN PERSEROAN YG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI BIDANG/BERKAITAN DGN SUMBER USAHANYA DI BIDANG/BERKAITAN DGN SUMBER DAYA ALAM WAJIB MELAKSANAKAN TANGGUNG DAYA ALAM WAJIB MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN (TJS&L)JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN (TJS&L)

TJS&L MRPKN KEWAJIBAN PERSEROAN YG TJS&L MRPKN KEWAJIBAN PERSEROAN YG DIANGGAR KAN & DIPERHITUNGKAN SBG BIAYA DIANGGAR KAN & DIPERHITUNGKAN SBG BIAYA PERSEROAN YG PELAKSANAANNYA DG PERSEROAN YG PELAKSANAANNYA DG MEMPERHATIKAN KEPATUTAN & KEWAJARANMEMPERHATIKAN KEPATUTAN & KEWAJARAN

PERSEROAN YG TDK MELAKSANAKAN TJS&L PERSEROAN YG TDK MELAKSANAKAN TJS&L DIKENAI SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN DIKENAI SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.PERUNDANG-UNDANGAN.

Marwah M. Diah 62

ACQUIT ET DE CHARGEACQUIT ET DE CHARGE(RELEASE AND DISCHARGE(RELEASE AND DISCHARGE))

PEMBERIAN PEMBEBASAN OLEH PEMBERIAN PEMBEBASAN OLEH RUPS KEPD. DIREKSI ATAS SETIAP RUPS KEPD. DIREKSI ATAS SETIAP KEGIATAN PERSEROAN DLM. TAHUN KEGIATAN PERSEROAN DLM. TAHUN BUKU YG. BARU LAMPAU, SEPANJANG BUKU YG. BARU LAMPAU, SEPANJANG KEGIATAN TSB. DILAPORKAN ATU KEGIATAN TSB. DILAPORKAN ATU TERCERMIN DLM. LAPORAN TERCERMIN DLM. LAPORAN TAHUNAN YG. DISAHKAN OLEH RUPS TAHUNAN YG. DISAHKAN OLEH RUPS TSB. TSB.

Marwah M. Diah 63

AZAS-AZAS HUKUM AZAS-AZAS HUKUM DALAM U.U. DALAM U.U.

PERSEROAN TERBATAS:PERSEROAN TERBATAS:

..

Marwah M. Diah 64

PIERCING THE COMPANY’S VEIL:PIERCING THE COMPANY’S VEIL:

PEMEGANG SAHAM, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS YG. KARENA SALAHNYA KOMISARIS YG. KARENA SALAHNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPD. MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPD. PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB PRIBADI ATAS KERUGIAN TERSEBUT.PRIBADI ATAS KERUGIAN TERSEBUT.

Lihat UU PT ps. 69 (3)Lihat UU PT ps. 69 (3)

ps. 97 (3&4)ps. 97 (3&4)

Marwah M. Diah 65

BUSINESS JUDGMENT RULEBUSINESS JUDGMENT RULE

SUATU KPTS DIREKSI MENGENAI AKTIVITAS SUATU KPTS DIREKSI MENGENAI AKTIVITAS PERSEROAN TDK DPT DIGUGAT MESKIPUN PERSEROAN TDK DPT DIGUGAT MESKIPUN KEMUDIAN TERNYATA KPTS TSB MERUGIKAN KEMUDIAN TERNYATA KPTS TSB MERUGIKAN PERSEROAN, DGN KETENTUAN:PERSEROAN, DGN KETENTUAN: DIREKSI DGN IKTIKAD BAIKDIREKSI DGN IKTIKAD BAIK KPTS HRS SESUAI DGN HUKUM YANG BERLAKUKPTS HRS SESUAI DGN HUKUM YANG BERLAKU BDSK TUJUAN PERSEROAN YG TELAH DITETAPKANBDSK TUJUAN PERSEROAN YG TELAH DITETAPKAN DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIANDILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG MEMANG BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG MEMANG

KEPUTUSAN YG TERBAIK BAGI KEPENTINGAN KEPUTUSAN YG TERBAIK BAGI KEPENTINGAN PERSEROANPERSEROAN

(PS. 69 (4) DAN PS. 97 (5) (PS. 69 (4) DAN PS. 97 (5)

Marwah M. Diah 66

ULTRA VIRES ULTRA VIRES

(TINDAKAN YG. BERADA DILUAR (TINDAKAN YG. BERADA DILUAR KEWENANGAN):KEWENANGAN):

DILUAR KEWENANGAN DIREKSI UTK. DILUAR KEWENANGAN DIREKSI UTK. MELAKUKAN, TAPI MSH. DLM. RUANG MELAKUKAN, TAPI MSH. DLM. RUANG LINGKUP MAKSUD & TUJUAN LINGKUP MAKSUD & TUJUAN PERSEROANPERSEROAN

PERBUATAN ITU BERADA DI LUAR PERBUATAN ITU BERADA DI LUAR LINGKUP MAKSUD & TUJUAN LINGKUP MAKSUD & TUJUAN PERSEROAN.PERSEROAN.

Marwah M. Diah 67

FIDUCIARY DUTY: FIDUCIARY DUTY:

DIREKTUR BERTANGGUNG JAWAB DIREKTUR BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN, DAN PENUH ATAS PENGURUSAN, DAN KOMISARIS WAJIB MENGAWASI DAN KOMISARIS WAJIB MENGAWASI DAN MEMBERIKAN NASIHAT KEPD. MEMBERIKAN NASIHAT KEPD. DIREKSI. KOMISARIS & DIREKSI DIREKSI. KOMISARIS & DIREKSI HARUS MENGHINDARI HARUS MENGHINDARI CONFLICT OF CONFLICT OF INTERESTINTEREST DGN. PERSEROAN. DGN. PERSEROAN.

Marwah M. Diah 68

DUTY OF SKILL AND CARE:DUTY OF SKILL AND CARE:

DIREKTUR DAN KOMISARIS DENGAN DIREKTUR DAN KOMISARIS DENGAN IKTIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG IKTIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB MENJALANKAN TUGAS UNTUK JAWAB MENJALANKAN TUGAS UNTUK KEPENTINGAN DAN USAHA PERSEROAN.KEPENTINGAN DAN USAHA PERSEROAN.

Marwah M. Diah 69

DERIVATIVE ACTION:DERIVATIVE ACTION:

PEMEGANG SAHAM MINORITAS, MIN. PEMEGANG SAHAM MINORITAS, MIN. 10% DAPAT MENGGUGAT 10% DAPAT MENGGUGAT PERSEROAN KARENA DIRUGIKAN.PERSEROAN KARENA DIRUGIKAN.

Marwah M. Diah 70

PUT OPTION WITH APPRAISAL RIGHT:PUT OPTION WITH APPRAISAL RIGHT:

PEMEGANG SAHAM BERHAK MEMINTA PEMEGANG SAHAM BERHAK MEMINTA KEPADA PERSEROAN AGAR SAHAMNYA KEPADA PERSEROAN AGAR SAHAMNYA DIBELI DENGAN HARGA YANG WAJAR, JIKA DIBELI DENGAN HARGA YANG WAJAR, JIKA PEMEGANG SAHAM TERSEBUT TIDAK PEMEGANG SAHAM TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI KEPUTUSAN MENYETUJUI KEPUTUSAN DIREKSI/PERSEROAN YANG DIPANDANG DIREKSI/PERSEROAN YANG DIPANDANG MERUGIKAN PERSEROAN.MERUGIKAN PERSEROAN.

Marwah M. Diah 71

PRE EMPTIVE RIGHT:PRE EMPTIVE RIGHT:

JIKA PERSEROAN AKAN JIKA PERSEROAN AKAN MENGELUARKAN SAHAM DALAM MENGELUARKAN SAHAM DALAM PORTFOLIO, MAKA HARUS PORTFOLIO, MAKA HARUS DITAWARKAN TERLEBIH DAHULU DITAWARKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PEMEGANG SAHAM, KEPADA PEMEGANG SAHAM, SELANJUTNYA KEPADA KARYAWAN SELANJUTNYA KEPADA KARYAWAN PERUSAHAAN.PERUSAHAAN.

Marwah M. Diah 72

BADAN USAHA MILIK NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (B.U.M.N)(B.U.M.N)

STATE OWNED-ENTERPRISESSTATE OWNED-ENTERPRISES

Marwah M. Diah 73

PENGERTIAN:PENGERTIAN:

BADAN USAHA YG. SELURUH ATAU BADAN USAHA YG. SELURUH ATAU SEBAGIAN BESAR MODALNYA SEBAGIAN BESAR MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL DARI KEKAYAAN YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN (UU RI NEGARA YANG DIPISAHKAN (UU RI NO. 19/2003 TTG BUMN)NO. 19/2003 TTG BUMN)

Marwah M. Diah 74

KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN:KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN:

KEKAYAAN NEGARA YG. BERASAL KEKAYAAN NEGARA YG. BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) UTK. BELANJA NEGARA (APBN) UTK. DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERSERO DAN/ATAU NEGARA PADA PERSERO DAN/ATAU PERUM SERTA PERSEROAN PERUM SERTA PERSEROAN TERBATAS LAINNYA. TERBATAS LAINNYA.

Marwah M. Diah 75

DASAR KONSTITUSIONAL:DASAR KONSTITUSIONAL:PASAL 33 UUD 1945:PASAL 33 UUD 1945:(1)(1) PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA

BERDASAR ATAS ASAS KEKELUARGAANBERDASAR ATAS ASAS KEKELUARGAAN(2)(2) CABANG-CABANG PRODUKSI YG PENTING BAGI NEGARA CABANG-CABANG PRODUKSI YG PENTING BAGI NEGARA

DAN YG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN YG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARADIKUASAI OLEH NEGARA

(3)(3) BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YG TERKANDUNG DI BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UTK. SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYATUTK. SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT

(4)(4) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DGN. PRINSIP BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DGN. PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI BERKEADILAN, KEBERSAMAAN, EFISIENSI BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTA DGN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMANDIRIAN, SERTA DGN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL.****)KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL.****)

(5)(5) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN PASAL INI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.****)PASAL INI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.****)

****)PERUBAHAN KEEMPAT DISAHKAN 10 AGUSTUS 2002 ****)PERUBAHAN KEEMPAT DISAHKAN 10 AGUSTUS 2002

Marwah M. Diah 76

BENTUK-BENTUK BUMN:BENTUK-BENTUK BUMN:I.I. SEBELUM TH. 1960 DISEBUT PERUSAHAN SEBELUM TH. 1960 DISEBUT PERUSAHAN

NEGARA:NEGARA:A.A. P.N. IBW (P.N. IBW (Indonesische BedrijvenIndonesische Bedrijven WetWet=UU =UU

PERUSAHAAN INDONESIA).PERUSAHAAN INDONESIA). JAWATAN PEGADAIN, JAWATAN KERETA APIJAWATAN PEGADAIN, JAWATAN KERETA API

B.B. PERUSAHAAN ICW PERUSAHAAN ICW (Indonesische (Indonesische ComptabiliteitsComptabiliteits WetWet=U.U. =U.U. PERBENDAHARAAN INDONESIA)PERBENDAHARAAN INDONESIA)

PLN DARI DEPT. PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA PLN DARI DEPT. PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK. PERUSAHAAN ANGKUTAN JAWATAN LISTRIK. PERUSAHAAN ANGKUTAN JAWATAN MOTOR RI (DAMRI) DARI DEPT. PERHUBUNGAN.MOTOR RI (DAMRI) DARI DEPT. PERHUBUNGAN.

C.C. PERUSAHAAN BDSK. U.U. TERTENTUPERUSAHAAN BDSK. U.U. TERTENTU1.1. PERUSAHAAN YG DIDIRIKAN OLEH BANK PERUSAHAAN YG DIDIRIKAN OLEH BANK

INDUSTRI NEGARA (BIN:). PT PABRIK KERTAS INDUSTRI NEGARA (BIN:). PT PABRIK KERTAS BLABAK, PT NATOUR LTD, PT TARUMARTANI.BLABAK, PT NATOUR LTD, PT TARUMARTANI.

Marwah M. Diah 77

bentuk-bentuk BUMN lanjutan…………:bentuk-bentuk BUMN lanjutan…………:

2.2. PERUSAHAAN ASING YG PERUSAHAAN ASING YG DINASIONALISASIKAN:DINASIONALISASIKAN:1.1. BADAN URUSAN DAGANG (BUD) UTK PERUSH. BADAN URUSAN DAGANG (BUD) UTK PERUSH.

BELANDA..DINASIONALISASI DGN. PP NO. BELANDA..DINASIONALISASI DGN. PP NO. 33/295933/2959

2.2. BADAN PENGUASAAN PERUSAHAAN PHARMASI BADAN PENGUASAAN PERUSAHAAN PHARMASI (PAPPHAR)…DINASIONALISAIKAN DGN PP (PAPPHAR)…DINASIONALISAIKAN DGN PP NO.1/1960NO.1/1960

3.3. BADAN PENGUASAAN PERUSAHAAN INDUSTRI BADAN PENGUASAAN PERUSAHAAN INDUSTRI PERTAMBANGAN (BAPPIP).. PP. NO. 50/1959PERTAMBANGAN (BAPPIP).. PP. NO. 50/1959

4.4. PUSAT PERKEBUNAN NEGARA BARU (PPN BARU) PUSAT PERKEBUNAN NEGARA BARU (PPN BARU) …DINASIONALISASIKAN DGN. PP NO. 4&19/1959 …DINASIONALISASIKAN DGN. PP NO. 4&19/1959

D.D. PERUSAHAAN NEGARA HUKUM DAGANG:PERUSAHAAN NEGARA HUKUM DAGANG:

Marwah M. Diah 78

bentuk-bentuk BUMN lanjutan……..:bentuk-bentuk BUMN lanjutan……..:

II.II. PERUSAHAAN NEGARA MEN. UU NO. 19 PRP/ PERUSAHAAN NEGARA MEN. UU NO. 19 PRP/ 1960 TTG PERUSAHAAN NEGARA.1960 TTG PERUSAHAAN NEGARA. P.N. ADALAH SEMUA PERUSH DLM BTK APAPUN YG P.N. ADALAH SEMUA PERUSH DLM BTK APAPUN YG

MODALNYA UTK SELURUHNYA MERPKN KEKAYAAN MODALNYA UTK SELURUHNYA MERPKN KEKAYAAN NEGARA REP. INDONESIA, KECUALI DITENTUKAN LAIN NEGARA REP. INDONESIA, KECUALI DITENTUKAN LAIN BDSK. U.U.BDSK. U.U.

BADAN PIMPINAN UMUM (BPU): BPU BERTUGAS BADAN PIMPINAN UMUM (BPU): BPU BERTUGAS MENGADAKAN SINKRONISASI DLM LINGKUNGAN SUATU MENGADAKAN SINKRONISASI DLM LINGKUNGAN SUATU DEPT. DEPT.

DEWAN PERUSAHAAN YG TERDIRI DARI:DEWAN PERUSAHAAN YG TERDIRI DARI: WKL PIMPINAN PERUSAHAANWKL PIMPINAN PERUSAHAAN WKL BURUH WKL BURUH WKL TANI YG ADA HUB. LANGSUNG DGN PERUSAHAANWKL TANI YG ADA HUB. LANGSUNG DGN PERUSAHAAN UNSUR DAERAH YG DIPANDANG PERLU UNSUR DAERAH YG DIPANDANG PERLU

Marwah M. Diah 79

bentuk-bentuk BUMN lanjutan………:bentuk-bentuk BUMN lanjutan………:

IV.IV. PERUSAHAAN NEGARA MEN. UU. NO. 9 TH PERUSAHAAN NEGARA MEN. UU. NO. 9 TH 1969 TTG.PENETAPAN PERPU NO. 1/1969 TTG 1969 TTG.PENETAPAN PERPU NO. 1/1969 TTG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UU:BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UU:

PERJAN (IBW)PERJAN (IBW) PERUMPERUM PERSERO (KUHD)PERSERO (KUHD)

V.V. UU. NO. 19 TH 2003 TTG BUMN:UU. NO. 19 TH 2003 TTG BUMN: PERSERO (UU NO. 1/1995 TTG PT)PERSERO (UU NO. 1/1995 TTG PT) PERSERO TERBUKA (Tbk)PERSERO TERBUKA (Tbk) PERUM PERUM

Marwah M. Diah 80

PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)/PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)/(DEPARTEMENTAL AGENCY):(DEPARTEMENTAL AGENCY):

1.1. BERTUGAS DLM. PELAYANAN KEPADA BERTUGAS DLM. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT/PUBLIC SERVICE.MASYARAKAT/PUBLIC SERVICE.

2.2. BAGIAN DARI DEPT/DITJEN/PEMDA.BAGIAN DARI DEPT/DITJEN/PEMDA.

3.3. BERADA DALAM RUANG LINGKUP HUKUM PUBLIKBERADA DALAM RUANG LINGKUP HUKUM PUBLIK

4.4. TETAP MEMILIKI PEMBUKUAN TETAP MEMILIKI PEMBUKUAN

5.5. TIDAK DIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSI, TAPI TIDAK DIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSI, TAPI OLEH SEORG KEPALA YG MERUPAKAN BAWAHAN OLEH SEORG KEPALA YG MERUPAKAN BAWAHAN DARI SUATU DEPT/DITJEN/PEMDADARI SUATU DEPT/DITJEN/PEMDA

6.6. MEMAKAI FASILITAS NEGARAMEMAKAI FASILITAS NEGARA

7.7. PEGAWAINYA ADALAH PEGAWAI NEGERIPEGAWAINYA ADALAH PEGAWAI NEGERI

8.8. PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA HIERARKI PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA HIERARKI DAN FUNGSIONAL.DAN FUNGSIONAL.

Marwah M. Diah 81

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)PERUSAHAAN UMUM (PERUM)((PUBLIC CORPORATION):PUBLIC CORPORATION):

1.1. MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DAN JUGA MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DAN JUGA MENCARI KEUNTUNGANMENCARI KEUNTUNGAN

2.2. BERSTATUS SBG. BADAN HUKUMBERSTATUS SBG. BADAN HUKUM

3.3. MEMP. NAMA & KEKAYAAN SENDIRIMEMP. NAMA & KEKAYAAN SENDIRI

4.4. MODAL SELURUHNYA DIMILIKI PEMERINTAHMODAL SELURUHNYA DIMILIKI PEMERINTAH

5.5. DIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSIDIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSI

6.6. STATUS PEGAWAI SBG PEGAWAI P.NSTATUS PEGAWAI SBG PEGAWAI P.N

7.7. LAPORAN TAHUNAN DAN R/L DISAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN DAN R/L DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH.KEPADA PEMERINTAH.

Marwah M. Diah 82

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)((PUBLIC/STATE COMPANYPUBLIC/STATE COMPANY):):

1.1. STATUS SBG. BADAN HUKUM PERDATASTATUS SBG. BADAN HUKUM PERDATA

2.2. BERTUJUAN SEBG PROFIT CENTERBERTUJUAN SEBG PROFIT CENTER

3.3. MODAL DPT SAJA DIMILIKI OLEH PIHAK MODAL DPT SAJA DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA/SWASTAKETIGA/SWASTA

4.4. TDK ADA FASILITAS NEGARATDK ADA FASILITAS NEGARA

5.5. DIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSIDIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSI

6.6. STATUS PEGAWAI SBG. PEGAWAI P.N.STATUS PEGAWAI SBG. PEGAWAI P.N.

7.7. PENGANGKATAN DIREKSI,KOMISARIS HRS PENGANGKATAN DIREKSI,KOMISARIS HRS BERDASARKAN KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN, BERDASARKAN KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN, BUKAN ATAS DASAR JABATAN DALAM BUKAN ATAS DASAR JABATAN DALAM PEMERINTAHAN. PEMERINTAHAN.

Marwah M. Diah 83

BENTUK BUMNBENTUK BUMN (UU. N0 19/2003): (UU. N0 19/2003):

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO):PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO): BUMN YG. BERBENTUK P.T. YG. MODALNYA TERBAGI DLM. BUMN YG. BERBENTUK P.T. YG. MODALNYA TERBAGI DLM.

SAHAM YG. SELURUH ATAU PALING SEDIKIT 51% DIMILIKI SAHAM YG. SELURUH ATAU PALING SEDIKIT 51% DIMILIKI NEGARA YG. TUJUAN UTAMANYA MENGEJAR KEUNTUNGAN.NEGARA YG. TUJUAN UTAMANYA MENGEJAR KEUNTUNGAN.

PERUSAHAAN PERSEROAN TERBUKA (PESERO TERBUKA):PERUSAHAAN PERSEROAN TERBUKA (PESERO TERBUKA): PERSERO YG MODAL DAN JL. PEMEGANG SAHAMNYA PERSERO YG MODAL DAN JL. PEMEGANG SAHAMNYA

MEMENUHI KRITERIA T.T. ATAU PESERO YG. MELAKUKAN MEMENUHI KRITERIA T.T. ATAU PESERO YG. MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SESUAI DGN. PER. PER UU-NGAN DI PASAR PENAWARAN UMUM SESUAI DGN. PER. PER UU-NGAN DI PASAR MODAL.MODAL.

PERUM (PERUSAHAAN UMUM): BUMN YG. SELURUH PERUM (PERUSAHAAN UMUM): BUMN YG. SELURUH MODALNYA DIMILIKI NEGARA DAN TDK. TERBAGI ATAS SAHAM, MODALNYA DIMILIKI NEGARA DAN TDK. TERBAGI ATAS SAHAM,

YG. MELAKSANAKAN PROGRAM PEMERINTAH & JUGA YG. MELAKSANAKAN PROGRAM PEMERINTAH & JUGA

MENGEJAR KEUNTUNGAN.MENGEJAR KEUNTUNGAN.

Marwah M. Diah 84

PERSERO (UU. NO. 19/2003):PERSERO (UU. NO. 19/2003):

PENDIRIAN:PENDIRIAN: DIUSULKAN OLEH MENTERI KEPD PRESIDEN DISERTAI DGN DIUSULKAN OLEH MENTERI KEPD PRESIDEN DISERTAI DGN

DASAR PERTIMBANGAN SETELAH DIKAJI BERSAMA DGN DASAR PERTIMBANGAN SETELAH DIKAJI BERSAMA DGN MENTERI TEKNIS DAN MENTERI KEUANGANMENTERI TEKNIS DAN MENTERI KEUANGAN

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO DILAKUKAN OLEH PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO DILAKUKAN OLEH MENTERI DGN MEMEPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DGN MEMEPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN PER UU NGAN.PER UU NGAN.

ORGAN PERSEROAN:ORGAN PERSEROAN: RUPSRUPS DIREKSIDIREKSI KOMISARISKOMISARIS

RUPS:RUPS: MENTERI BERTINDAK BG. RUPS JIKA 100% SAHAM MENTERI BERTINDAK BG. RUPS JIKA 100% SAHAM

DIMILIKI OLEH NEGARA.DIMILIKI OLEH NEGARA. MENETERI DPT MEMBERI KUASA DGN HAK SUBSTITUSI MENETERI DPT MEMBERI KUASA DGN HAK SUBSTITUSI

KEPD PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM UTK KEPD PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM UTK MEWAKILINYA DLM RUPS.MEWAKILINYA DLM RUPS.

Marwah M. Diah 85

persero lanjutan……..….:persero lanjutan……..….:

DIREKSI:DIREKSI: PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DIREKSI DILAKUKAN OLEH PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DIREKSI DILAKUKAN OLEH

RUPSRUPS PENGANGKATAN DIREKSI MELALUI FIT & PROPER TESTPENGANGKATAN DIREKSI MELALUI FIT & PROPER TEST CALON DIREKSI WAJIB MENANDATANGANI KONTRAK CALON DIREKSI WAJIB MENANDATANGANI KONTRAK

MANAJEMEN SBLM DITETAPKAN SBG. ANGGOTA DIREKSIMANAJEMEN SBLM DITETAPKAN SBG. ANGGOTA DIREKSI MASA JABATAN 5 TAHUN DAN DPT DIANGKAT KEMBALI UTK 1 MASA JABATAN 5 TAHUN DAN DPT DIANGKAT KEMBALI UTK 1

KALI MASA JABATANKALI MASA JABATAN DIREKSI DPT SEWAKTU2 DIBERHENTIKAN BDSK KPTS RUPSDIREKSI DPT SEWAKTU2 DIBERHENTIKAN BDSK KPTS RUPS

KOMISARIS:KOMISARIS: PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DILAKUKAN OLEH RUPSPENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DILAKUKAN OLEH RUPS MASA JABATAN 5 TH DAN DPT DIANGKAT KEMBALI UTK 1 KALI MASA JABATAN 5 TH DAN DPT DIANGKAT KEMBALI UTK 1 KALI

MASA JABATANMASA JABATAN PENGANGKATAN KOMISARIS TDK BERSAMAAN WAKTUNYA DGN PENGANGKATAN KOMISARIS TDK BERSAMAAN WAKTUNYA DGN

DIREKSI KECUALI PENGANGKATAN UTK PERTAMA KALINYADIREKSI KECUALI PENGANGKATAN UTK PERTAMA KALINYA DPT DIBERHENTIKAN SEWAKTU2 OLEH RUPSDPT DIBERHENTIKAN SEWAKTU2 OLEH RUPS

Marwah M. Diah 86

PERUM (UU. NO. 19/2003):PERUM (UU. NO. 19/2003):

PENDIRIAN:PENDIRIAN: DIUSULKAN OLEH MENTERI KEPD. PRESIDEN DISERTAI DASAR DIUSULKAN OLEH MENTERI KEPD. PRESIDEN DISERTAI DASAR

PERTIMBANGAN STLH DIKAJI OLEH MENTERI TEKNIS & MENKEUPERTIMBANGAN STLH DIKAJI OLEH MENTERI TEKNIS & MENKEU STATUS BADAN HUKUM SEJAK DIUNDANGKAN P.P STATUS BADAN HUKUM SEJAK DIUNDANGKAN P.P

PENDIRIANNYAPENDIRIANNYA ORGAN:ORGAN:

MENTERIMENTERI DIREKSIDIREKSI DEWAN PENGAWASDEWAN PENGAWAS

KEWENANGAN MENTERI:KEWENANGAN MENTERI: MEMBERIKAN PERSETUJUAN TAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN TAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

USAHA PERUM YG DIUSULKAN OLEH DIREKSI & DISETUJUI USAHA PERUM YG DIUSULKAN OLEH DIREKSI & DISETUJUI DEWAN PENGAWASDEWAN PENGAWAS

KEBIJAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DITETAPKAN KEBIJAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DITETAPKAN SESUAI DGN MAKSUD DAN TUJUAN PERUM SESUAI DGN MAKSUD DAN TUJUAN PERUM

Marwah M. Diah 87

perum lanjutan…..……:perum lanjutan…..……: DIREKSI:DIREKSI:

PENGANGKATAN&PEMBERHENTIAN DIREKSI DITETAPKAN OLEH PENGANGKATAN&PEMBERHENTIAN DIREKSI DITETAPKAN OLEH MENTERI SESUAI DGN MEKANISME DAN KETENTUAN PER-U.U-NGANMENTERI SESUAI DGN MEKANISME DAN KETENTUAN PER-U.U-NGAN

PENGANGKATAN DIREKSI MELALUI MEKANISME FIT & PROPER TESTPENGANGKATAN DIREKSI MELALUI MEKANISME FIT & PROPER TEST MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI 5 TAHUN DAN DPT DIANGKAT MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI 5 TAHUN DAN DPT DIANGKAT

KEMBALI UTK 1 KALI MASA JABATAN.KEMBALI UTK 1 KALI MASA JABATAN. DIREKSI DPT DIBERHENTIKAN SEWAKTU-2 DGN. KPTS MENTERI DGN DIREKSI DPT DIBERHENTIKAN SEWAKTU-2 DGN. KPTS MENTERI DGN

MENYEBUTKAN ALASANNYAMENYEBUTKAN ALASANNYA DALAM HAL KEPAILITAN KRN KESALAHAN ATAU KELALAIAN DIREKSI DALAM HAL KEPAILITAN KRN KESALAHAN ATAU KELALAIAN DIREKSI

DAN KEKAYAAN PERUM TDK MENCUKUPI UTK MENUTUP KERUGIAN DAN KEKAYAAN PERUM TDK MENCUKUPI UTK MENUTUP KERUGIAN AKIBAT KEPAILITAN TSB. MAKA SETIAP ANGGOTA DIREKSI SECARA AKIBAT KEPAILITAN TSB. MAKA SETIAP ANGGOTA DIREKSI SECARA TANGGUNG RENTENG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TSB. TANGGUNG RENTENG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TSB.

DEWAN PENGAWAS:DEWAN PENGAWAS: BERTUGAS MENGAWASI & MEMBERIKAN NASIHAT KEPD. DIREKSIBERTUGAS MENGAWASI & MEMBERIKAN NASIHAT KEPD. DIREKSI PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DITETAPKAN OLEH MENTERIPENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DITETAPKAN OLEH MENTERI MASA JABATAN 5 TH & DPT DIANGKAT KEMBALI UTK 1 x MASA JBTN.MASA JABATAN 5 TH & DPT DIANGKAT KEMBALI UTK 1 x MASA JBTN.

Marwah M. Diah 88

PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PENGAMBIL ALIHAN DAN PENGAMBIL ALIHAN DAN

PEMBUBARAN BUMN:PEMBUBARAN BUMN:

PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BUMN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BUMN DPT DILAKUKAN DGN BUMN LAIN YG DPT DILAKUKAN DGN BUMN LAIN YG TELAH ADATELAH ADA

SUATU BUMN DPT MENGAMBIL ALIH BUMN SUATU BUMN DPT MENGAMBIL ALIH BUMN ATAU PERSEROAN TERBATAS LAINNYAATAU PERSEROAN TERBATAS LAINNYA

PEMBUBARAN BUMN DITETAPKAN DENGAN PEMBUBARAN BUMN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH

Marwah M. Diah 89

RESTRUKTURISASI BUMN:RESTRUKTURISASI BUMN: MAKSUD:MAKSUD:

UTK. MENYEHATKAN BUMN AGAR DPT UTK. MENYEHATKAN BUMN AGAR DPT BEROPERASI SECARA EFISIEN, TRANSPARAN, BEROPERASI SECARA EFISIEN, TRANSPARAN, DAN PROFESIONAL.DAN PROFESIONAL.

TUJUAN:TUJUAN:

a.a. MENINGKATKAN KINERJA DAN NILAI MENINGKATKAN KINERJA DAN NILAI PERUSAHAANPERUSAHAAN

b.b. BERI DIVIDEN & PAJAK KEPD NEGARABERI DIVIDEN & PAJAK KEPD NEGARA

c.c. PRODUK & LAYANAN DGN. HARGA YG. PRODUK & LAYANAN DGN. HARGA YG. KOMPETITIF UTK. KONSUMENKOMPETITIF UTK. KONSUMEN

d.d. MEMUDAHKAN PELAKSANAAN PRIVATISASIMEMUDAHKAN PELAKSANAAN PRIVATISASI

Marwah M. Diah 90

PRIVATISASI BUMNPRIVATISASI BUMN

MAKSUD:MAKSUD:a.a. MEMPERLUAS KEPEMILIKAN KEPD. MEMPERLUAS KEPEMILIKAN KEPD.

MASYARAKAT ATAS PERSEROMASYARAKAT ATAS PERSEROb.b. MENINGKATKAN EFISIENSI & PRODUKTIVITAS MENINGKATKAN EFISIENSI & PRODUKTIVITAS

PERUSAHAANPERUSAHAANc.c. MENCIPTAKAN STRUKTUR KEUANGAN YG. MENCIPTAKAN STRUKTUR KEUANGAN YG.

KUATKUATd.d. MENCIPTAKAN STRUKTUR INDUSTRI YG. MENCIPTAKAN STRUKTUR INDUSTRI YG.

KOMPETITIFKOMPETITIFe.e. MENCIPTAKAN PERSERO YG. BERDAYA SAING MENCIPTAKAN PERSERO YG. BERDAYA SAING

& BERORIENTASI GLOBAL& BERORIENTASI GLOBALf.f. MENUMBUHKAN IKLIM USAHA, EKONOMI MENUMBUHKAN IKLIM USAHA, EKONOMI

MAKRO DAN KAPASITAS PASAR MAKRO DAN KAPASITAS PASAR

Marwah M. Diah 91

KRITERIA PERUSAHAAN:KRITERIA PERUSAHAAN:

1.1. KRITERIA YANG DAPAT DIPRIVATISASI:KRITERIA YANG DAPAT DIPRIVATISASI:1.1. INDUSTRI/SEKTOR USAHANYA YANG KOMPETITIFINDUSTRI/SEKTOR USAHANYA YANG KOMPETITIF

2.2. INDUSTRI/SEKTOR USAHA YG UNSUR TEKNOLOGINYA CEPAT INDUSTRI/SEKTOR USAHA YG UNSUR TEKNOLOGINYA CEPAT BERUBAH BERUBAH

2.2. KRITERIA YANG TIDAK DAPAT DIPRIVATISASI:KRITERIA YANG TIDAK DAPAT DIPRIVATISASI:1.1. BIDANG USAHANYA BDSK. PER-U.U-NGAN HANYA BOLEH BIDANG USAHANYA BDSK. PER-U.U-NGAN HANYA BOLEH

DIKELOLA OLEH BUMNDIKELOLA OLEH BUMN

2.2. SEKTOR USAHANYA YG BERKAITAN DGN PERTAHANAN & SEKTOR USAHANYA YG BERKAITAN DGN PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARAKEAMANAN NEGARA

3.3. USAHA PD SEKTOR TERTENTU YG OLEH PEMERINTAH USAHA PD SEKTOR TERTENTU YG OLEH PEMERINTAH DIBERIKAN TUGAS KHUSUS UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN DIBERIKAN TUGAS KHUSUS UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN TERTENTU YG BERKAITAN DGN KEPENTINGAN MASYARAKATTERTENTU YG BERKAITAN DGN KEPENTINGAN MASYARAKAT

4.4. BIDANG USAHANYA MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM YG BIDANG USAHANYA MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM YG SECARA TEGAS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN SECARA TEGAS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PER-U.U-NGAN DILARANG UTK DIPRIVATISASIPER-U.U-NGAN DILARANG UTK DIPRIVATISASI

Marwah M. Diah 92

TUJUAN PRIVATISASI BUMN:TUJUAN PRIVATISASI BUMN:

MENINGKATKAN KINERJA DAN MENINGKATKAN KINERJA DAN NILAI TAMBAH PERUSAHAAN NILAI TAMBAH PERUSAHAAN

MENINGKATKAN PERAN SERTA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MASYARAKAT DALAM PEMILIKAN SAHAM PERSEROANPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Marwah M. Diah 93

CARA PRIVATISASI BUMN:CARA PRIVATISASI BUMN:

PENJUALAN SAHAM BDSK. PENJUALAN SAHAM BDSK. KETENTUAN PASAR MODALKETENTUAN PASAR MODAL

PENJUALAN SAHAM LANGSUNG PENJUALAN SAHAM LANGSUNG KEPADA INVESTORKEPADA INVESTOR

PENJUALAN SAHAM KEPADA PENJUALAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN YANG BERSANGKUTANYANG BERSANGKUTAN

Marwah M. Diah 94

KOMITE PRIVATISASIKOMITE PRIVATISASI

KOMITE PRIVATISASI DIPIMPIN OLEH KOMITE PRIVATISASI DIPIMPIN OLEH MENKO PEREKONOMIAN, ANGGOTA: MENKO PEREKONOMIAN, ANGGOTA: MENTERI BUMN, MENKEU DAN MENTERI BUMN, MENKEU DAN MENTERI TEKNIS.MENTERI TEKNIS.

TUGASNYA: SEBAGAI KOORDINATOR TUGASNYA: SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MEMUTUSKAN KEBIJAKAN DALAM MEMUTUSKAN KEBIJAKAN PRIVATISASI PRIVATISASI

Marwah M. Diah 95

PERUSAHAAN DAERAHPERUSAHAAN DAERAH(PERUSDA)(PERUSDA)

BADAN USAHA MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAHDAERAH(BUMD)(BUMD)

Marwah M. Diah 96

PERUSAHAAN DAERAH PERUSAHAAN DAERAH (UU NO. 5/1962 TTG PERUSAHAAN DAERAH):(UU NO. 5/1962 TTG PERUSAHAAN DAERAH):

SEMUA PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN SEMUA PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UU NO. 5/1962, YANG BERDASARKAN UU NO. 5/1962, YANG MODALNYA UNTUK SELURUHNYA ATAU MODALNYA UNTUK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MERUPAKAN KEKAYAAN SEBAGIAN MERUPAKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, KECUALI DAERAH YANG DIPISAHKAN, KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DENGAN ATAU JIKA DITENTUKAN LAIN DENGAN ATAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.

Marwah M. Diah 97

SIFAT PERUSAHAAN DAERAH: SIFAT PERUSAHAAN DAERAH:

PEMBERIAN JASAPEMBERIAN JASA PENYELENGGARAAN KEMANFAATAN PENYELENGGARAAN KEMANFAATAN

UMUM/PELAYANAN MASYARAKAT UMUM/PELAYANAN MASYARAKAT (PUBLIC SERVICE)(PUBLIC SERVICE)

MEMUPUK PENDAPATAN/MENCARI MEMUPUK PENDAPATAN/MENCARI KEUNTUNGAN KEUNTUNGAN

Marwah M. Diah 98

TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH:TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH:

TURUT SERTA MELAKSANAKAN TURUT SERTA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUSNYA DAN PEMBANGUNAN KHUSUSNYA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL UMUMNYA EKONOMI NASIONAL UMUMNYA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN RAKYAT DENGAN MENGUTAMAKAN RAKYAT DENGAN MENGUTAMAKAN INDUSTRIALISASI, KETENTRAMAN INDUSTRIALISASI, KETENTRAMAN DAN KESENANGAN KERJA DALAM DAN KESENANGAN KERJA DALAM PERUSAHAAN. PERUSAHAAN.

Marwah M. Diah 99

KEGIATAN USAHA:KEGIATAN USAHA:

PERUSDA BERGERAK DLM. BIDANG USAHA PERUSDA BERGERAK DLM. BIDANG USAHA YG SESUAI DGN URUSAN RUMAH YG SESUAI DGN URUSAN RUMAH TANGGANYA MENURUT PERATURAN YG TANGGANYA MENURUT PERATURAN YG MENGATUR TTG POKOK-POKOK MENGATUR TTG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH. CABANG-2 PEMERINTAHAN DI DAERAH. CABANG-2 PRODUKSI YG PENTING BAGI DAERAH DAN PRODUKSI YG PENTING BAGI DAERAH DAN YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DI DAERAH YG BERSANGKUTAN BANYAK DI DAERAH YG BERSANGKUTAN DIUSAHAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH DIUSAHAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH YG MODALNYA UTK SELURUHNYA MERPKN YG MODALNYA UTK SELURUHNYA MERPKN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN.

Marwah M. Diah 100

PERUSAHAAN DAERAH:PERUSAHAAN DAERAH:

PENDIRIAN DENGAN PERATURAN DAERAHPENDIRIAN DENGAN PERATURAN DAERAH SEJAK SAAT PENDIRIAN MENDAPAT PENGESAHAN DARI SEJAK SAAT PENDIRIAN MENDAPAT PENGESAHAN DARI

INSTANSI ATASAN, MAKA SEJAK ITU P.D BERKEDUDUKAN INSTANSI ATASAN, MAKA SEJAK ITU P.D BERKEDUDUKAN SBG BADAN HUKUM.SBG BADAN HUKUM.

INSTANSI YG. MENGESAHKAN PERDA PENDIRIAN P.D:INSTANSI YG. MENGESAHKAN PERDA PENDIRIAN P.D: UTK DKI JAYA ADALAH PRESIDENUTK DKI JAYA ADALAH PRESIDEN DAERAH TK I (PROPINSI) ADALAH MENDAGRIDAERAH TK I (PROPINSI) ADALAH MENDAGRI DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN) ADALAH KEPALA DATI I DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN) ADALAH KEPALA DATI I

(GUBERNUR)(GUBERNUR) HARUS MEMILIKI PEMBUKUAN (NERACA DAN R/L)HARUS MEMILIKI PEMBUKUAN (NERACA DAN R/L) JIKA MODAL P.D. TERDIRI DARI KEKAYAAN DAERAH YG. JIKA MODAL P.D. TERDIRI DARI KEKAYAAN DAERAH YG.

DIPIAHKAN, MAKA TIDAK ADA PEMBAGIAN MODAL DALAM DIPIAHKAN, MAKA TIDAK ADA PEMBAGIAN MODAL DALAM SAHAM-SAHAM.SAHAM-SAHAM.

PENERBITAN SAHAM DIMUNGKINKAN JIKA:PENERBITAN SAHAM DIMUNGKINKAN JIKA: MODAL P.D. TERDIRI DARI KEKAYAAN BEBERAPA DARAHMODAL P.D. TERDIRI DARI KEKAYAAN BEBERAPA DARAH ADA PENYERTAAN MODAL DARI SWASTA ADA PENYERTAAN MODAL DARI SWASTA

Marwah M. Diah 101

perusahaan daerah lanjutan………..:perusahaan daerah lanjutan………..:

DIREKSI:DIREKSI: P.D. DIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSI YG JUMLAH DAN SUSUNANNYA P.D. DIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSI YG JUMLAH DAN SUSUNANNYA

DITETAPKAN DLM AKTE PENDIRIAN.DITETAPKAN DLM AKTE PENDIRIAN. PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DIREKSI DILAKUKAN OLEH KEPALA PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DIREKSI DILAKUKAN OLEH KEPALA

DAERAH SETELAH MENDENGARKAN PERTIMBANGAN DARI DPRD (BILA DAERAH SETELAH MENDENGARKAN PERTIMBANGAN DARI DPRD (BILA MODAL SELURUHNYA BERASAL DARI PEMDA).MODAL SELURUHNYA BERASAL DARI PEMDA).

KALAU TDPT PENYERTAAN MODAL SWASTA MAKA PEMEGANG SAHAM KALAU TDPT PENYERTAAN MODAL SWASTA MAKA PEMEGANG SAHAM MENGUSULKAN UTK MENDPT PERTIMBANGAN DARI DPRDMENGUSULKAN UTK MENDPT PERTIMBANGAN DARI DPRD

MASA JABATAN 4 TAHUN DAN DAPAT DIANGKAT KEMBALI MASA JABATAN 4 TAHUN DAN DAPAT DIANGKAT KEMBALI DIREKSI DPT DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DAERAH YG DIREKSI DPT DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DAERAH YG

MENGANGKATNYA JIKA TINDAKANNYA MERUGIKAN P.D. MENGANGKATNYA JIKA TINDAKANNYA MERUGIKAN P.D. TUGAS UTAMA DIREKSI:TUGAS UTAMA DIREKSI:

MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN DALAM MANAJEMENMENENTUKAN KEBIJAKSANAAN DALAM MANAJEMEN BERKEWAJIBAN MENGURUS DAN MENGUASAI KEKAYAAN P.DBERKEWAJIBAN MENGURUS DAN MENGUASAI KEKAYAAN P.D MENETAPKAN TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN PEKERJAANNYAMENETAPKAN TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN PEKERJAANNYA MEMBUAT ANGGARAN PERUSAHAANMEMBUAT ANGGARAN PERUSAHAAN MEMBUAT LAPORAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAANMEMBUAT LAPORAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN MEMBUAT LAPORAN TAHUNAN (NERACA DAN R/L) MEMBUAT LAPORAN TAHUNAN (NERACA DAN R/L)

Marwah M. Diah 102

perusahaan daerah lanjutan….….:perusahaan daerah lanjutan….….:

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH:PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH: MELALUI PERDA DARI DAERAH YG MENDIRIKANNYA DAN MULAI MELALUI PERDA DARI DAERAH YG MENDIRIKANNYA DAN MULAI

BERLAKU SEJAK DIPEROLEH PENGESAHAN DARI INSTANSI BERLAKU SEJAK DIPEROLEH PENGESAHAN DARI INSTANSI ATASAN.ATASAN.

DALAM PEMBUBARAN, DITUNJUK LIKUIDATORNYADALAM PEMBUBARAN, DITUNJUK LIKUIDATORNYA PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH:PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH:

SAMPAI SAAT INI (2005) DENGAN SEMANGAT OTONOMI SAMPAI SAAT INI (2005) DENGAN SEMANGAT OTONOMI DAERAH, PENDIRIAN P.D SANGAT BERKEMBANG DAN P.D. DAERAH, PENDIRIAN P.D SANGAT BERKEMBANG DAN P.D. TERDAPAT PADA SEMUA 33 PROPINSI DI SELURUH INDONESIA.TERDAPAT PADA SEMUA 33 PROPINSI DI SELURUH INDONESIA.

P. D YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN JUGA P. D YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN JUGA YANG BEKERJASAMA DENGAN SWASTA, BERGERAK DALAM YANG BEKERJASAMA DENGAN SWASTA, BERGERAK DALAM SEKTOR USAHA:SEKTOR USAHA:

PENYEDIAAN AIR MINUMPENYEDIAAN AIR MINUM PERBANKAN DAERAHPERBANKAN DAERAH PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMIPERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RUMAH SAKIT DAERAHRUMAH SAKIT DAERAH INDUSTRI PARAWISATAINDUSTRI PARAWISATA PENERBANGANPENERBANGAN