6

2. BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Irigasi

Air irigasi adalah sumberdaya pertanian yang strategis. Berbeda dengan input

lainnya seperti pupuk dan pestisida yang dimensi peranannya relatif terbatas pada

proses produksi yang telah dipilih, peranan air irigasi mempunyai dimensi yang lebih

luas. Sumberdaya ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas tetapi juga

mempengaruhi spektrum pengusahaan komoditas pertanian. Oleh karena itu kinerja

irigasi bukan hanya berpengaruh pada pertumbuhan produksi pertanian tetapi juga

berimplikasi pada strategi pengusahaan komoditas pertanian dalam arti luas

(Sumaryanto, 2006).

Jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup

penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi (Permen

PUPR No 30/PRT/M/2015). Tujuan pembangunan jaringan irigasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan tambahan air ke daerah pertanian terutama selama

periode kering (curah hujan tidak cukup). Tujuannya adalah untuk mendukung sektor

pertanian untuk mencapai produksi pangan yang optimal (Suardi Natasaputra dkk,

2011).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2015 tentang

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, sistem irigasi meliputi prasarana irigasi,

air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya

manusia. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian,

penggunaan dan pembangunan sisa air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari irigasi primer,

sekunder, tersier sampai dengan kuarter tergantung jaringan masing-masing daerah

irigasi. Jaringan tersier merupakan wewenang petani, sedang jaringan sekunder dan atau

primer menjadi kewenangan pemerintah. Jaringan irigasi tersier berada setelah jaringan

sekunder dan primer. Air irigasi tidak akan sampai ke petak sawah tanpa melalui

7

Jaringan irigasi jika jaringan tersebut mengalami kerusakan. Kerusakan jaringan irigasi

kurang terpantau dengan baik, karena kurangnya kuantitas maupun kualitas petugas dari

instansi terkait dan partisipasi petani. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta

keterlibatan petani dalam memantau kondisi jaringan irigasi mulai dari jaringan

sekunder dan primer serta adanya pemberian kesempatan dari pemerintah kepada petani

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi perlu dilakukan.

Kelangsungan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan memerlukan

program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang efektif. Meskipun

pendanaannya telah disediakan oleh pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah

provinsi, namun OP irigasi yang efisien dan berkesinambungan belum dapat dicapai

karena masih banyak dimanfaatkan untuk tunjangan staf dan keatan administrasi.

Sistem iuran pelayanan irigasi yang diberlakukan telah gagal karena kurangnya

pertanggungjawabannya dan pemanfaatannya tidak terkait langsung dengan kegiatan

OP. Penelitian lapangan terbukti bahwa penyediaan dana OP hanya 4 – 50% dari total

yang diperlukan yaitu antara Rp 120.000/ha hingga Rp 150.000/ha (Dharma, 2011).

Program operasi dan pemeliharaan dapat dilaksanakan secara partisipatif oleh

petani yang tergabung dalam kelembagaan petani pemakai air yaitu P3A/GP3A/IP3A.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi menyebutkan bahwa partisipasi

merupakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk

mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara

partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan berbasis pada peran serta petani.

Pembaharuan pengelolaan irigasi partisipatif terdiri dari lima prinsip yaitu (Andi, 2011):

a. Redefinisi tugas dan tanggung jawab institusi yang membidangi pengelolaan irigasi

untuk menjamin peran komunitas petani yang lebih besar dalam pengambilan

keputusan.

b. Peningkatan kemampuan petani melalui otonomi, P3A yang percaya diri, mengakar

pada masyarakat

c. Partisipasi P3A pada pengelolaan irigasi, dengan prinsip satu sistem, satu

manajemen dan pengaturan yang sedekat mungkin dengan para pengguna (user)

8

d. Pembiayaan operasi dan pemiliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi secara transparan

dan efektif berdasarkan kebutuhan biaya nyata operasi dan pemeliharaan serta

prinsi kebutuhan (demand driven), dan

e. Keberlanjutan sistem irigasi melalui kebijakan umum konservasi sumberdaya air

dan konversi lahan beririgasi yang terkontrol.

Harapan dan pengalaman untuk mencapai manfaat ekonomi dari sistem irigasi

merupakan syarat untuk berpartisipasi dalam sebuah perkumpulan petani air (P3A). Hal

ini adalah faktor pendorong utama bagi petani (Schluter, 2006).

Pengelolaan sistem irigasi yang baik dapat dilaksanakan asal petani yang

tergabung dalam kelembagaan petani mau membuka diri dan menerima serta

menerapkan hal-hal yang baru dan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah

irigasi. Pengelolaan sistem irigasi yang konservatif akan berakibat pengelolaan yang

tidak efektif. Ganguan fungsi ini berkaitan dengan karakteristik petani sendiri yang

konservatif. Konservatif artinya cenderung berperilaku untuk melestarikan cara mereka

dalam mengelola sistem irigasi secara tradisional (Endry Martius, 1996).

2. Daerah Irigasi Lanang Kabupaten Grobogan

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia, Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Irigasi dijelaskan pengertian Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air

dari satu jaringan irigasi. Satu jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan

bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk

penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Sesuai dengan fungsinya, jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi:

a. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan

utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan

bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

b. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran

sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan

sadap, dan bangunan pelengkapnya.

9

c. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana

pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran

kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan

pelengkapnya.

Menurut Permen PUPR No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan

Pemeliharaan Jaringan Irigas, pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan

pembangunan dan/ atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Kegiatan

pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan

sumber daya air. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota

bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan

sekunder, sedangkan perkumpulan petanipemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan

petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan

irigasi tersier. Pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan

pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program

pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat (PP No

20/2006).

Kabupaten Grobogan adalah salah kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah

setelah Cilacap. Letak astronomis wilayah antara 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS -

7°30’ LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan dari barat ke timur ±

83 km. Luas wilayah daratan kabupaten ini adalah 197.586,420 Ha. Wilayah Kabupaten

Grobogan terbagi dalam 19 (sembilan belas) kecamatan, 273 (dua ratus tujuh puluh

tiga) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. (RTRW Kab. Grobogan 2011 – 2031)

Kabupaten Grobogan berbatasan langsung dengan 8 kabupaten lainnya yaitu: (1)

di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora, (2) di

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Semarang, (3) di sebealah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Sragen, Ngawi (Provinsi Jawa Timur),

(4) di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora.

Wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua

pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan

Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua

sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Lembah yang membujur

10

dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah

didukung jaringan irigasi. (id.wikipedia.org, 2014)

Luas lahan sawah yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan adalah 64.790 Ha.

Lahan sawah tersebut dapat digolongkan sebagai berikut (Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan, 2010):

a. Irigasi Teknis : 18.395 Ha

b. Irigasi Setengah Teknis : 1.658 Ha

c. Irigasi Sederhana : 10.609 Ha

d. Irigasi Tadah Hujan : 34.128 Ha

Dalam RTRW Kabuapten Grobogan tahun 2011 – 2031 telah ditetapkan

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri dari kawasan pertanian lahan basah dan b.

kawasan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah terdapat di 18

kecamatan yaitu: Kecamatan Tegowanu, Tanggungharjo, Gubug, Godong,

Karangrayung, Klambu, Penawangan, Brati, Grobogan, Purwodadi, Toroh, Geyer,

Tawangharjo, Wirosari, Pulokulon, Kradenan, Gabus dan Ngaringan. Kawasan

pertanian lahan kering sebagaimana tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Grobogan merupakan sektor

primer yang amat strategis karena member kontribusi 43,6 persen dari total PDRB

setiap tahunnya. Hingga tahun 2012 lalu, kabupaten ini telah menduduki peringkat

kedua untuk hasil panen komoditas pangan berupa padi di Jawa Tengah dengan angka

pencapaian 628.569 ton.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu lumbung padi Jawa Tengah. Hasil

panen pada tahun 2012 lalu, produksi padi Grobogan mencapai 628.569 ton dari luas

panen 109.867 hektare. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura (Dipertan TPH) Kabupaten Grobogan tahun 2012, produktivitas padi

cukup membanggakan. Produksi gabah kering giling yang dihasilkan mencapai hingga

5,76 ton per hektar untuk jenis lahan sawah dalam satu kali tanam. Sedangkan untuk

lahan kering menghasilkan gabah kering giling hingga 4,69 ton/ha tiap musim tanam.

Peningkatan hasil produksi padi tidak lepas dari pembangunan dan

pengembangan infrastruktur sistem irigasi sebagai penyedia air di sawah beririgasi.

Penyediaan air irigasi. Daerah irigasi di Kabupaten Grobogan dibagi 3 golongan

11

berdasar pengelolanya yaitu kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten. Daerah irigasi

kewenangan pusat yang ada di Kabupaten Grobogan termasuk dalam sistem irigasi

Kedungombo. Sumber air dari sistem Kedung Ombo adalah Waduk Kedung Ombo

yang terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Grobogan. Daerah irigasi yang termasuk

dalam sistem Kedungombo di wilayah Kabupaten Grobogan dan merupakan

kewenangan pusat adalahh DI Sidorejo, Daerah Irigasi Lanang (Sidorejo Kiri), DI

Sedadi dan DI Klambu (lintas kabupaten).

Tabel 1. Pembagian Daerah Irigasi pada Sistem Kedung Ombo

No Daerah Irigasi (DI) Daerah Layanan (kabupaten)

Luas (Ha)

1. DI Sidorejo Grobogan 5.717

2. DI Sidorejo Kiri (Daerah Irigasi Lanang) Grobogan 1.900

3. DI Sedadi Grobogan 17.361 4. DI Klambu Kiri Demak 20.696 5. DI Klambu Kanan Pati 10.354 6. DI Klambu Wilalung Kudus 6.586

Total Luas DI 62.604 Sumber: BBWS Pemali Juana, 2013

Air dari waduk Kedung Ombo dimanfaatkan untuk 6 daerah irigasi teknis

dengan total luas daerah luas layananan adalah 62.604 ha. Daerah irigasi tersebut

mengairi wilayah kabupaten Grobogan, Kudus, Demak dan Pati. Daerah layanan waduk

Kedung Ombo meliputi: DI Sidorejo, Daerah Irigasi Lanang/ Siderojo Kiri, DI Klambu

Kanan, DI Wilalung dan DI Klambu Kiri. DI irigasi Klambu mengambil air irigasi

sebesar 1500 lt/det sedangkan DI Siderejo mengambil air sebesari 150 lt/dt. Berikut ini

adalah bagan pembagian air irigasi di sistem Kedung Ombo (BBWS Pemali Juana,

2013):

12

Gambar 1. Skema Daerah Pelayanan Sistem Kedungombo

Daerah Irigasi Lanang merupakan bagian dari Sistem Kedungombo, dibangun

dengan membendung Kali (sungai) Lanang. Bendung Lanang dibangun pada tahun

1889/1990 dan dilanjutkan pengembangannya dengan membangun jaringan sekunder

dan tersier pada tahun anggaran 2011/2012. Pengembangan Daerah Irigasi Lanang

direncanakan seluas 1900 Ha merupakan pengembangan dari DI Sidorejo (6038 Ha),

maka Daerah Irigasi Lanang disebut juga DI Sidorejo Kiri.

Pengembangan Daerah Irigasi Lanang meliputi pembangunan bendung,

rehabilitasi jaringan primer dan sekunder serta jaringan tersier atau jaringan tingkat

usaha tani. Pembangunan bendung dan rehabilitasi jaringan primer serta sekunder

13

dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pemali Juana.

Sedangkan pembangunan jaringan tersier dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Grobogan melalui dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian. Berikut ini

adalah data layanan masing-masing jarigan pada Daerah Irigasi Lanang (Dinas

Pertanian TPH Kab. Grobogan, 2013):

a. Saluran Induk Lanang, luas oncoran 439 Ha

b. Saluran sekunder Pandean, luas oncoran 239 Ha

c. Saluran sekunder Karangpanas, luas oncoran 185 Ha

d. Saluran sekunder Duari, luas oncoran 351 Ha

e. Saluran sekunder Karangwader, luas oncoran 35,00 Ha

f. Saluran sekunder Pucang, luas oncoran 216 Ha

g. Saluran sekunder Jipang, luas oncoran 178 Ha

h. Saluran sekunder Jajar, luas oncoran 84 Ha

i. Saluran sekunder Krasak, luas oncoran 163 ha

j. Saluran tersier, luas oncoran 1813 ha

Daerah irigasi (DI) Lanang meliputi 9 desa di Kecamatan Penawangan dan 3

desa di Kecamatan Karangrayung. Hasil pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier

dapat dicetak lahan sawah beririgasi seluas 1.813 ha (Dinas Pertanian TPH Kabupaten

Grobogan, 2013). Dalam wilayah Daerah Irigasi Lanang, telah dibentuk kelembagaan

petani pemakai air yang terdiri dari 12 P3A, dan 3 kelompok GP3A.

Pada awal dioperasikannya Daerah Irigasi Lanang yaitu bulan September 2012

(awal musim tanam I 2012/2013), luas tanam pada sawah yang dapat dialiri sistem

irigasi ini adalah 925 ha (Dinas Pengairan Kab. Grobogan, 2013). Realisasi di

Kecamatan Penawangan seluas 807, ha, sedangkan di Kecamatan Karangrayung seluas

18 ha. (Dinas Pertanian TPH Kab. Grobogan, 2013)

3. Dampak Pembangunan Daerah Irigasi

Kegiatan pembangunan daerah irigasi menimbulkan dampak pada lingkungan

baik kondisi fisik wilayah maupun aspek sosial dan ekonomi dari daerah irigasi

tersebut. Dampak yang terjadi dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif

tentunya tercapainya tujuan pembangunan dan pengembangan daerah irigasi itu sendiri

yaitu peningkatan produksi pertanian sehingga meningkatkan pendapatan petani,

14

peningkatan luas areal sawah beririgasi dan pengelolaan sumberdaya air. Dampak

negatif yang timbul dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah irigasi

tersebut, misalnya berupa berkurangnya debit pada aliran sungai yang diambil sehingga

mengganggu keseimbangan ekosistem alam sungai, konsekuensi relokasi bagi

penduduk di sekitar prasarana irigasi dan dampak penurunan kualitas air.

Proyek irigasi dapat menguntungkan secara finansial bagi perekonomian

individu, wilayah, dan negara. Sekitar 16% dari seluruh kawasan pertanian yang ada di

dunia telah teririgasikan. Hasil pertanian dari lahan yang teririgasikan itu mencakup

40% dari total hasil pertanian dunia. Meski demikian, dampak negatif dari irigasi

seringkali diabaikan meski signifikan. Bendungan Kainji di Nigeria yang selesai

dibangun pada tahun 1968 telah menyebabkan relokasi warga di sekitar sungai karena

tinggi permukaan air sungai meningkat. Bendungan ini pada tahun 1999 menimbulkan

masalah karena debit air yang berlebih memaksa pembukaan pintu limpasan. Lebih dari

60 desa dan sekitar 60% lahan pertanian terendam.

a) Dampak Lingkungan

Pembangunan jaringan irigasi sangat penting terutama karena Indonesia terletak

di wilayah muson tropis. Posisi ini membuat keberadaan air sangat khas, hujan banyak

jatuh pada bulan-bulan basah yang berlangsung dalam beberapa bulan. Tingginya curah

hujan ini tentu saja mengakibatkan air cenderung berlimpah. Dengan adanya jaringan

irigasi, air yang berlimpah ini dapat ditampung, sehingga bisa mencegah terjadinya

banjir. Selain untuk mencegah terjadinya banjir, adanya jaringan irigasi juga dapat

membantu petani terutama di saat kekeringan. Air yang ditampung saat curah hujan

tinggi tersebut dapat disalurkan pada saat musim kemarau, sehingga ketersediaan air

bagi tanaman dapat terjamin.

Dampak lingkungan dari irigasi adalah perubahan kuantitas dan kualitas tanah

dan air akibat irigasi. Dampak juga terlihat di alam dan lingkungan sosial di hulu dan

hilir sungai yang dijadikan sumber irigasi. Dampak lingkungan berakar dari perubahan

kondisi hidrologi sejak instalasi dan pengoperasian irigasi. (wikipedia.org.id)

Irigasi sebagian besar mengambil air dari sungai dan mendistribusikannya ke

area yang diirigasikan. Dampak langsung dari hal tersebut adalah:

1) berkurangnya debit hilir sungai dan peningkatan evaporasi;

15

2) penggenangan air permanen (waterlogging) juga dapat terjadi karena tinggi muka

air tanah meningkat hingga menenggelamkan akar tanaman. Genangan air yang

cukup lama dapat pula menyebabkan salinitas pada tanah dan sarang dari nyamuk

dan sumber penyakit;

3) pada irigasi yang mengambil air dari air tanah, maka tinggi muka air tanah akan

menurun.

Penggunaan pupuk dan pestisida kimia pada lahan sawah beririgasi juga akan

berdampak negatif pada pengembangan daerah irigasi. Dengan bertambahnya lahan

sawah beririgasi maka bertambah pula aktivitas pemberian pupuk dan pestisida kimia

pada lahan pertanian tersebut. Hal ini menimbulkan pencemaran air akibat pemakaian

pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkontrol.

Pembangunan daerah irigasi berdampak negatif terhadap berkurangnya

keanekaragaman hayati (biodiversity) alami yang ada di sungai atau pun lahan yang

semula merupakan lahan tadah hujan yang berubah menjadi lahan sawah irigasi.

b) Dampak Sosial

Dampak sosial atas pembangunan suatu daerah irigasi yang krusial adalah

adanya relokasi masyarakat yang tempat tinggalnya akan dirubah menjadi lahan

pertanian maupun daerah genangan waduk. Contoh kejadian di Indonesia adalah

permasalahan sosial yang terjadi pada Pembangunan Waduk Kedung Ombo. Terlepas

dari manfaat teknis yang ada sekarang, pembangunan Waduk Kedung Ombo yang mulai

diairi pada 14 Januari 1989 menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten,

yaitu Grobogan, Sragen, dan Boyolali. Menurut sejarah pula, sebanyak 5.268 keluarga

dilaporkan kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini. Penduduk yang terkena

dampak pembangunan ini direlokasi degan program transmigrasi ke Pulau Sumatera.

Hal ini masih menyisakan permasalahan sampai sekarang, karena beberapa keluarga

mulai kembali ke tanah pekarangannya. Saat ini, beberapa penduduk mulai menempati

kembali tanah-tanah di sekitar waduk yang semula merupakan area genangan, dan

sekarang menjadi kering untuk diusahakan sebagai ladang pertanian. Mereka menuntut

ganti rugi yang belum tuntas pada waktu itu.

Pembangunan maupun pengembangan daerah irigasi tidak lepas dari dampak

sosial masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Aspek sosial terbukti mempunyai

16

peranan yang kuat namun seringkali diremehkan. Pembuatan sistem irigasi mungkin

saja bertujuan sangat baik, namun apabila tidak menekankan atau menyelaraskan aspek

sosial akan menjadi mubazir. Kebiasan bercocok tanam masyarakat setempat perlu

dipertimbangkan, karena untuk merubah kebiasaan manusia sangat sulit.

Selanjutnya dengan berubahnya sistem tanam dan waktu tanam, mempengaruhi

sosial masyarakat. Sistem tanam yng serentak menyebabkan dibutuhkan jumlah tenaga

kerja dalam jumlah yang besar dalam waktu bersamaan. Hal ini menyebabkan adanya

tenaga-tenaga pekerja yang mesti dibayar. Padahal dulunya mereka menanam dengan

cara bergotong-royong dari kebun yang satu ke kebun yang lain. Hal ini juga merupakan

dampak dari adanya petugas khusus yang diangkat dan dibayar dalam mengelola irigasi.

Sehingga adanya rasa bahwa mereka telah membayar dan mereka berhak mendapat

pelayanan dalam pengairan. Maka lunturlah beberapa kegiatan sosial yang biasa

dilakukan dengan gotong-royong.

c) Dampak Ekonomi

Selain aspek sosial masyarakat setempat, aspek yang tidak bisa lepas dari sistem

irigasi adalah aspek ekonomi. Seperti aspek sosial, aspek ini lebih ditekankan pada

ekonomi seperti mata pencaharian masyarakat setempat, pendapatan masyarakat serta

kebiasaan masyarakat setempat dalam menilai suatu materi, nilai lahan. Pembangunan

suatu daerah irigasi merupakan investasi yang cukup besar. Hal ini diharapkan dapat

mengahsilkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat secara signifikan melalui

peningkatan produksi pertanian.

Pemenuhan kebutuhan irigasi ternyata belum mampu menuntaskan

kemiskinandan meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak dilakukan pembangunan

hingga saat ini telah terbukti kegagalan-kegagalan dari irigasi untuk meningkatkan

kesejahteraan petani (Supadmo, 2003). Kalangan petani masih dianggap kalangan

bawah dan saat ini kurang diminati oleh generasi muda. Meskipun pada orde baru telah

dibangun jaringan irigasi mulai dari waduk hingga saluran-saluran ke lahan pertanian

masih banyak persoalan yang selalu menghampiri petani. Perubahan strategi sistem

irigasi perlu dilakukan guna meningkatkan pendatan petani yang merupakan dasar dari

aspek ekonomi.

17

Seperti contoh di atas mengenai mata pencaharian masyarakat yang sebagian

memanfaatkan batu sungai sehingga mempengaruhi bentuk sistem irigasi. Contoh lain

yaitu masyarakat setempat yang pada musim tertentu tidak menggunakan air irigasi

karena mereka menanam tanaman yang tidak memerlukan air banyak, seperti palawija

misalnya. Meskipun sistem jaringan yang telah terbangun merupakan sistem teknis

namun pemanfaatannya hanya pada dua musim tanam untuk padi. Sisanya

dimanfaatkan untuk tanaman palawija yang tidak menggunakan air banyak, termasuk

pemberian air dengan penyiraman yang tidak dilakukan. Hal ini disebabkan petani

setempat yang menilai lebih efektif dengan hasil yang lebih optimal. Mereka menilai

jika dipaksakan tiga kali musim tanam mempunyai nilai resiko yang lebih besar.

Jadi akibat pembangunan irigasi sangat mempengaruhi pola tanam, yang

dulunya waktu tanam bebas, namun sekarang mesti disepakati dengan sistem pengairan.

Dengan adanya perubahan waktu tanam yang boleh dikatakan serentak, sehingga

diperlukan tenaga kerja yang besar. Makanya timbul pekerja-pekerja sambilan yang

dibayar dengan uang. Hal ini tentu saja menjadi pengeluaran yang mesti diperhitungkan,

mungkin dulunya tidak ada pengeluaran untuk tenaga kerja. Faktor ekonomi lainnya

yang berperan dalam irigasi adalah memunculkan peran-peran baru secara ekonomis

bagi masyarakat disekitar irigasi tersebut, yang meliputi pengembangan nilai ekonomis

irigasi melalui usaha tambak, batu dan pasir sungai.

4. Daya Dukung Lingkungan

a) Pengertian

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Kementerian

Lingkungan Hidup, 2009). Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan pada

hakekatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas

tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu

di daerah itu. Menurut Khanna, et.all (1999), daya dukung lingkungan hidup terbagi

menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan

kapasitas tampung limbah (assimilative capacity).

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui

kapasitas lingkungan alam dan sumberdaya untuk mendukung kegiatan

18

manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya

kapasitas tersebut disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber

daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan

sumberdaya menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman

Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah dijelaskan

penentuan daya dukung lingkungan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu:

a) kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang

b) perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan

c) perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam

penyusunan rencana tata ruang wilayah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009).

b) Daya Dukung Lingkungan metode Perbandingan Ketersediaan dan

Kebutuhan Air

Permen Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya

Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah menjelaskan bahwa metode

ini menunjukkan cara perhitungan daya dukung air di suatu wilayah dengan

mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk

yang hidup di wilayah itu. Hasil perhitungan dapat mengetahui apakah sumber daya air

di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan dengan metode

ini dapat menjadi bahan masukan atau pertimbahan dalam menyusun rencana tata ruang

dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang

berkelanjutan.

Dalam penelitian ini ketersediaan air merupakan perhitungan koefisien limpasan

berdasakan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan, sedangkan

kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadp kebutuhan hidup layak.

1) Ketersediaan Air (SA)

Perhitungan ketersediaan air menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang

dimodifikasi dengan metode rasional (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009)

19

Rumus:

iii AAcC (Persamaan 1)

mRR i (Persamaan 2)

ARCS A 10 (Persamaan 3)

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m3/tahun) C = koefisien limpasan tertimbang Ci = koefisien limpasan penggunaan lahan I (Tabel 2) Ai = luas penggunaan lahan I (ha) R = rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) Ri = curah hujan tahunan pada stasiun I (mm/tahun) m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan A = luas wilayah (ha) 10 = faktor onversi dari mm.ha menjadi m3

Tabel 2. Koefisien Limpasan

No. Deskripsi permukaan Ci

1. Kota, jalan, aspal, atap genteng 0,7 – 0,9 2. Kawasan industri 0,5 – 0,9 3. Permukiman multi unit, pertokoan 0,6 – 0,7 4. Kompleks perumahan 0,4 – 0,6 5. Villa 0,3 – 0,5 6. Tanaman, pemakaman 0,1 – 0,3 7. Pekarangan tanah berat: a. > 7% 0,25 – 0,35 b. 2 – 7 % 0,18 – 0,22 c. < 2 % 0,13 – 0,17 8. Pekarangan tanah ringan: a. > 7% 0,15 – 0,2 b. 2 – 7 % 0,10 – 0,15 c. < 2 % 0,05 – 0,10 9. Lahan berat 0,40 10. Padang rumput 0,35 11. Lahan budidaya pertanian 0,30 12. Hutan Produksi 0,18 Sumber: Permen Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009

2) Kebutuhan Air (DA)

Rumus perhitungan kebutuhan air adalah sebagai berikut (Kementerian Lingkungan

Hidup, 2009):

AA KHLND (Persamaan 4)

20

Keterangan:

DA = total kebutuhan air (m3/tahun) N = jumlah penduduk (orang) KHLA = kebutuhan air untuk hidup layak = 1600 m3 air/kapita/tahun = 2 x 800 m3 air/kapita/tahun, dimana:

800 m3 air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan. (lihat Tabel 3 total kebutuhan air dan Tabel 4 tentang “air virtual” kebutuhan air untuk menghasilkan suatu produk). 2,0 merupaka faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak tang mencakuup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya. Kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000 – 2000 m3/tahun

Tabel 3. Total Kebutuhan Air

Konsumsi Jumlah Kebutuhan Setara Air Beras 120 kg/tahun 324,00 m3/th Air minum dan rumah tangga

120 lt/hari 43,20 m3/th

Telor 1 kg berisi 16 telor; 1 butir/hari

105,75 m3/th

Buah 1 kg jeruk = 5 buah; 1/5 kg tiap 3 hari

3,84 m3/th

Daging 1/10 kg/ 5 hari 20,16 m3/th Salad 5,40 m3/th Kedelai 276,00 m3/th Total 778,35 m3/th Sumber: Permen Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009

Tabel 4. Air Virtual (Kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk)

Produk Kebutuhan Air 1 kg padi 2700 – 4000 liter 1 kg daging sapi 2900 – 160000 liter 1 kg daging unggas (ayam) 2800 liter 1 kg telor 4700 liter 1 kg kentang 160 liter 1 kg kedelai 2300 liter 1 kg gandum 1200 liter 1 bongkah roti 170 liter 1 kaleng soda 90 liter Air minum dan RT 120 liter/hari/kapita

Sumber: Permen Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009

3) Status Daya Dukung Air

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketarsediaan air (SA) dan

kebutuhan air (DA). Bila SA > DA, daya dukung air dinyatakan surplus,

Bila SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui

21

5. Pengelolaan Daerah Irigasi

Kata “pengelolaan” sama dengan manajemen. Manajemen merupakan

terjemahan dari kata management dalam Bahasa Inggris dan didefinisikan sebagai suatu

aktifitas, seni, cara, gaya, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dalam

mengelola, mengendalikan kegiatan (New Webster Dictionary, 1997; Echols dan

Shadily, 1988; Webster’s New World Dictionary, 1983; Collins Cobuild, 1988).

Aktifitas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasi dan

pemeliharaan, organisasi, kepemimpinan, pengendalian, sampai pada evaluasi dan

monitoring.

Oleh karena itu manajemen dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain: dapat

berupa ilmu pengetahuan, berupa profesi atau keahlian, berupa sistem, pengaturan,

proses, metode, seni, sekelompok orang atau beberapa grup dengan tujuan tertentu.

Phase utama dan fungsi manajemen secara umum meliputi: Perencanaan

(planning); Pengorganisasian (organising); Kepemimpinan (directing); engkoordinasian

(coordinating); Pengendalian (controlling); Pengawasan (supervising); Penganggaran

(budgeting) dan keuangan (financing)

Pengelolaan irigasi erat hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya air.

Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan penanganan integral yang

mengarahkan kita dari pengelolaan air sub-sektor ke sektor silang. Secara lebih spesifik

pengelolaan sumber daya air terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang

mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya

terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan

sosial dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-

ekosistem penting (GWP, 2001).

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif

diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi.

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:

a. adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan

dapat dimanfaatkan tanpabiaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan

berfungsi sosial;

b. terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional;

22

c. meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh

sektor-sektor lain;

d. makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi

untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan

pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi

keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2006 dijelaskan bahwa pengelolaan daerah

irigasi merupakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang

bertujuanmewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dalam satu kesatuan daerah irigasi yang

diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan,

akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip pengelolaan daerah irigasi bahwa satu sistem irigasi

satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan

pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara

selaras.

Prinsip-prinsip pengelolaan irigasi meliputi:

a. Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

b. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk

mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

c. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat

petani dan dengan menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai

pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi

tanggung jawabnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan P3A secara

berkesinambungan dan berkelanjutan.

d. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani,

23

pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air

permukaan dan air tanah secara terpadu.

e. Pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan

pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah,

dan hilir secara seimbang serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar

dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

f. Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi

dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani

dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan

dukungan penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan.

g. Wujud dukungan keandalan air irigasi yaitu pembangunan waduk dan atau waduk

lapangan, pengendalian kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan

pemanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

h. Pengelolaan irigasi diselenggarakan secara berwawasan lingkungan, adalah

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan

ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi,

pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Pengelolaan irigasi

dilakukan oleh banyak pihak meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A

atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan

kewenangannya mulai dari perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan,

rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi. Petani pemakai air dapat

membentuk P3A sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk

mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan,

Bupati/Walikota membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota yang berfungsi membantu Bupati/Walikota dalam peningkatan kinerja

pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air

irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas

alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota. Dalam rangka koordinasi pengelolaan

24

di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum

koordinasi daerah irigasi.

6. Konsep Keberlanjutan Penyediaan Air Irigasi

Fungsi dari irigasi adalah untuk mendukung produktivitas usaha tani guna

meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan

sistem irigasi. Usaha yang dilakukan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi adalah

dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2006 tentang Irigasi menyebutkan bahwa

keberlanjutan sistem irigasi ditentukan oleh:

a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk

lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai,

mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan

pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi

jaringan irigasi di daerah irigasi;

c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan

melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong

keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

7. Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Selama ini perancangan sistem irigasi selalu dianggap sebagai suatu aplikasi

teknologi dan tanpa memperhatikan disiplin ilmu lain. Irigasi dianggap sebagai aplikasi

teknik saja tanpa memperhatikan unsur sosio-teknis. Akibatnya adalah adanya

kesenjangan dalam perancangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga sistem irigasi

menjadi kurang efektif digunakan. Lahirnya paradigma baru dalam pengelolaan irigasi

di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi. Kebijaksanaan tersebut memuat lima

isi pokok, sebagai berikut : a) Redefinisi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab

kelembagaan pengelolaan irigasi, b) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

25

(P3A), c) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, d) Pembayaran OP

Jaringan irigasi melalui IPAIR, dan e) Keberlanjutan Sistem Irigasi.

Kelima butir kebijakan tersebut merupakan pembaharuan ke arah pengelolaan

irigasi yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Seluruh kebijakan tersebut

merupakan pokok program yang tertuang dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistim

Irigasi Partisifatif (PPSIP) sebagai amanat Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006

tentang Irigasi. Partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang

berbasis peran serta masyarakat petani.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

30/PRT/M/2015 menjelaskan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

diselenggarakan secara partisipatif dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang

tergabung dalam kelembagaan petani pemakai air (P3A dan GP3A). Masyarakat petani

dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan

pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi,

pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut

dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan

pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna

jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Kewenangan

pengelolaan jaringan irigasi diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem

irigasi primer dan sekunder.

b. P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan

sistem irigasi tersier.

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A dalam kegiatan pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;

b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat

petani/P3A/GP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan

b. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

26

Partisipasi petani dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa

tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani dalam rangka

mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. Wujud dari

partisipasi dapat berupa sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan

dana.

8. Pemberdayaan P3A dan GP3A

Supriyanto, et all. (2014) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya

yang disengaja untuk memfasilitasi masayarakat lokal dalam merencanakan,

memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action

dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian

secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dengan pemberdayaan masyarakat sekaligus menghapus paradigma kebijakan

top down dan menggantinya kebijakan berbasis masyarakat yang menuju kepada

kemandirian masyarakat, serta merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang lebih luas adalah proses untuk

memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara

proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya

untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Ini merupakan prinsip

utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.

Pemberdayaan dapat menjadikan anggota masyarakat mampu untuk

memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal dan terlibat secara penuh

dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidupnya. Kata kunci

dalam pemberdayaan masyarakat, ialah:

a. Peningkatan kemampuan masyarakat;

b. Terciptanya kemandirian masyarakat;

c. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat;

d. Terpeliharanya kesinambungan (sustainability) kegiatan pembangunan.

Faktor internal dan eksternal merupakan hal yang tak terpisahkan dalam proses

pemberdayaan masyarakat. Kedua faktor itu saling mempengaruhi dan berkontribusi

secara sinergis dan dinamis. Namun seringkali faktor internal menjadi lebih penting,

27

utamanya dalam terwujudnya self-organizing dalam masyarakat. Tradisi masyarakat

adalah satu faktor internal, yang oleh para ahli sebagai bentuk social ralationship,

merupakan suatu networking spesifik dan termasuk modal masyarakat (social capital).

Menurut Deliveri (2004) proses pemberdayaan masyarakat perlu didampingi

oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Maka tim pendamping atau

fasilitator adalah salah satu faktor eksternal yang utama. Dimana peran tim sangat aktif

pada awalnya, tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses pemberdayaan

berjalan, sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Tahapan

dalam proses pemberdayaan pada dasarnya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

a. Identifikasi dan pengkajian permasalahan serta potensi masyarakat dengan

melibatkan sepenuhnya pada peranserta masyarakat;

b. Mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasar hasil kajian;

c. Implementasi rencana kegiatan kelompok;

d. Pemantauan dan evaluasi.

Pada kedua kegiatan pertama (a dan b) biasa dipakai metode PRA (participatory

rural appraisal) yang dikembangkan pertama kali oleh Robert Chambers. Semua itu

mengarah pada perlunya ditingkatkan kemampuan masyarakat dengan berbagai

penyuluhan dan pelatihan. Maka peranan tim fasilitator sebagai motivator adalah sangat

penting, sehingga kemampuan atau keprofesionalan tim harus dapat diandalkan.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja semua pihak

yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya air. Baik untuk petugas maupun

kelembagaan petani pemakai air yang telah diberikan beberapa pelatihan, baik terkait

dengan aspek teknis maupun aspek kelembagaan. Pelaksanaan pemberdayaan bermuara

pada dua hal yaitu: pengembangan potensi individu dan atau pengembangan potensi

organisasi/kelompok. Kedua basis ini harus diterapkan secara simultan karena

pengelolaan sumberdaya air yang efektif harus bisa tercipta dalam sebuah wadah

organisasi yang baik dan beranggotakan individu yang baik pula (Santoso, 2006)

Menurut UNDP (1998), dimensi dan tingkatan pemberdayaan terdapat tiga

tingkat atau level yang harus dicapai pada program pemberdayaan, yakni: pertama,

pemberdayaan tingkat individu berupa pengembangan potensi dan keterampilan; kedua,

28

pemberdayaan pada tangkat kelompok/organisasi, yang berhubungan dengan

peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; dan ketiga, pemberdayaan pada

tingkat sistem, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakar baik secra

ekonomis, sosiologis maupun politis. Indikator dari masing-masing dimensi seperti pada

tabel berikut.

Tabel 5. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat (UNDP 1998)

Dimensi Indikator

Tingkat Individu

Pengembangan potensi dan

Keterampilan

- kepemilikan aset/modal - kekuatan fisik - tidak terisolasi - penguasaan keterampilan - keberfungsian lembaga usaha

Tingkat Kelompok/Organisasi

Partisipasi dalam pembangunan

- perencanaan dan pengambilan keputusan - pelaksanaan dan pengawasan keputusan

bersama - pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Tingkat Sistem

Kemandirian

- pengurangan ketergantungan kepada bantuan luar

Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air diatur

dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor No.79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Dalam

peraturan menteri tersebut dijelaskan tentang pengertian, tujuan, dan tahapan

pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan P3A.

Perkumpulan Petani Pemakai Air atau disingkat P3A adalah kelembagaan yang

ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air

pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/ dam parit dan air tanah. P3A yang

dimaksud dalam peraturan ini juga termasuk kelembagaan Kelompok tani ternak,

perkebunan dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air

permukaan dan air hasil konservasi/ embung. Wilayah kerja dari kelompok P3A ini

merupakan satu layanan blok tersier atau satu batas desa sesuai dengan kesepakan

petani setempat.

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau disingkat GP3A adalah

gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air

29

irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok

sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi

dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha

pertaniannya.

Pembinaan dan pemberdayaan petani pemakai air menurut Permentan

Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 adalah upaya penguatan dan peningkatan

kemampuan serta kapasitas P3A maupun GP3A/IP3A yang meliputi aspek

kelembagaan, teknis usaha pertanian dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan

kepada petani melalui penumbuhan, pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan

menumbuhkembangkan partisipasi dalam upaya mencapai kesejahteraan petani dan

ketahanan pangan nasional.

Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air

difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumberdaya manusianya

sebagai penyelenggara irigasi partisipatif. Dukungan sumberdaya manusia yang

berkualitas diharapkan dapat membangun keterpaduan sistem antara pengelolaan

jaringan irigasi dan agribisnis pangan. Pemberdayaan diharapkan dapat menumbuh

kembangkan kerja sama yang baik antar petani maupun dengan pihak lainnya, terkait

dengan pengelolaan jaringan irigasi, pemecahan masalah usahatani anggota secara

lebih efektif, dan pengembangan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan

sumberdaya lainnya.

Pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air tidak terlepas

dari perwujudan terlaksananya fungsi dasar P3A yaitu: a) mendistribusikan air irigasi

secara adil dan efisien; b) mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil;

dan c) memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani, baik irigasi teknis maupun

irigasi desa secara baik dan berkesinambungan.

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan

kemandirian P3A sampai memiliki status hukum dan mempunyai kemampuan dalam

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis pertanian, dan

jaringan irigasi. Secara khusus tujuan pemberdayaan P3A adalah:

30

a. Menguatkan kelembagaan P3A menjadi mandiri sehingga dapat berperan aktif

dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi terutama jaringan tersier

secara partisipatif;

b. Memperkuat kelembagaan P3A sampai memiliki status hukum dan meningkatkan

kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan

irigasi dan keuangan, sehingga mampu mengelola suatu sistem irigasi secara

mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi; dan

c. Memfasilitasi organisasi untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang

teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi agar dapat mengelola

daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses dinamis dan

bertanggung jawab.

Sasaran pemberdayaan adalah tumbuhnya P3A yang mandiri baik dalam aspek

organisasi atau kelembagaan, teknis (irigasi dan pertanian), keuangan (sosial ekonomi)

dan partisipasinya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didukung

oleh peran Pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator melalui program yang sesuai

dengan kebutuhan P3A.

9. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara

sistematis dalam rangka merumuskan strategi (Rangkuti, 1998 dalam Marimin, 2004).

Menurut Rahardjo (2005) analisis SWOT adalah sebuah metode analisis dengan

mengkaji kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan

ancaman (threats).

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan

(strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Analisis SWOT adalah analisis kondisi

internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai

dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis SWOT hanya

menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah.

31

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

a. Strengths (kekuatan)

merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep

bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam

tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

b. Weakness (kelemahan)

merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep

bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam

tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

c. Opportunities (peluang)

merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang

terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu

sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.

d. Threats (ancaman)

merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu

organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

Tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan analisis SWOT agar keputusan

yang diperoleh lebih tepat adalah sebagai berikut (Marimin, 2004):

a. Tahap pengambilan data yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal

b. Tahap analisis yaitu pembuatan matriks internal eksternal dan matriks SWOT

c. Tahap pengambilan keputusan

Tahap pengambilan data digunakan untuk mengetahui faktor internal (Internal

Factor Evaluation) dan faktor eksternal (External Factor Evaluation). Faktor internal

terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan

ancaman. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner maupun

wawancara kepada seorang ahli. Setelah mengetahui berbagai faktor internal dan

eksternal, tahap selanjutnya adalah membuat matriks internal ekstenal.

Matrik SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman

eksternal dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini

32

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, seperti pada tabel

berikut :

Tabel 6. Contoh matrik SWOT

Sumber: Rangkuti, 2006

Tahap pengambilan keputusan, matrik SWOT merujuk pada matriks internal

eksternal yang menunjukkan posisi suatu lembaga saat ini. Marimin (2004)

mengelompokkan posisi institusi menjadi 4 kuadrat, yaitu kuadran I, II, III dan IV. Pada

kuadran I strategi yang sesuai adalah strategi agresif, kuadran II strategi diversifikasi,

kuadran III strategi turn around dan kuadran IV strategi difensif. Dengan mengetahui

posisi dari suatu institusi, maka dapt diketahu kombinasi strategi yang tepat.

Gambar 2. Posisi perusahaan/ institusi pada berbagai kondisi (Marimin, 2004)

PELUANG

PELUANG PELUANG

PELUANG

KUADRAN III (mendukung strategi

turn-around)

KUADRAN I (mendukung strategi

agresif)

KUADRAN II (mendukung strategi

diversifikasi) KUADRAN II

(mendukung strategi difensif)

33

10. Metode Analytical Hierarchy Process

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode

untuk mengiterpretasikan data kualitatif ke data kuantitatif dan lebih objektif. Metode

AHP dianggap sebagai metode yang tepat untuk menentukan suatu kriteria. Metode ini

digunakan untuk mendapatkan skala rasio, baik dari perbandingan pasangan yang

diskret maupun kontinyu. Metode AHP memiliki perhatian khusus tentang

penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan ketergantungan dalam dan di antara

kelompok elemen struktur (Saaty, 1991). Metode AHP memungkinkan untuk

mengurutkan bobot elemen di setiap tingkatan hirarki berkenaan dengan elemen

(kriteria atau tujuan) dari tingkat hirarki selanjutnya. (Saaty, 1994 dalam Mahdalena,

2012)

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 70-an. Metode

ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan

keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan

instuisi. Metode AHP menggabungkan penilaian-penilai dan nilai-nilai pribadi ke dalam

satu cara yang logis.

Pada dasarnya proses langkah dalam metode AHP meliputi:

2. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan

3. Membuat struktur hirarki yang diawali tujuan umum dilanjutkan dengan kriteria dan

keungkinan alternatif-alternatif dengan tingkatan kriteria yang paling bawah, seperti

ditunjukkan pada Gambar 3.

34

Gambar 3. Struktur hirarki dalam metode AHP

4. Membuat pembobotan pada maing-masing variabel

Nilai perbandingan tingkan kepentingan elemen atau bobot ditetapkan dengan skala

kuantitatif 1 sampai dengan 9 (Saaty, 1994). Nilai dan definisi dari skala

berbandingan Saaty bisa diukur dengan Tabel 1.

5. Rating

Tabel 7. Skala Penilai Tingkat Kepentingan Pasangan Faktor

Nilai Perbandingan Keterangan 1 Kriteria A sama pentingnya dengan kriteria B 3 Kriteria A sedikit lebih penting dari kriteria B 5 Kriteria A jelas lebih penting dari kriteria B 7 Kriteria A sangat jelas lebih penting dari kriteria B 9 Kriteria A mutlak lebih penting dari kriteria B

2, 4, 6, 8 Dan jika terdapat keraguan diantara 2 skala maka ambil nilai tengahnya, misalkan anda bingung memilih antara 3 dan 5 maka pilih skala 4 dan seterusnya.

Sumber: Saaty, 1994

Metode AHP merupakan suatu model pengambilan keputusan komprehensif dengan

memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam model

pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya menutupi semua kekurangan dari

model-model sebelumnya.

35

Menurut Marimin (2004), ada 3 langkah yang mendasar dari analisis dengan metode

AHP, sebagai berikut:

a. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan, dengan melakukan pengembangan

alternatif yang berguna untuk menyusun prioritas alternatif

b. Menyusun masalah dalam struktur hirarki, setiap permasalahan yang ditinjau secara

detail dan terstruktur, untuk mendukung tercapainya suatu tujuan yang telah

ditetapkan

c. Menyusun pilihan prioritas alternatif pada setiap elemen masalah pada tingkat

hirarki, untuk mendapatkan pilihan alternatif yang harus diprioritaskan berdasarkan

rangking yang paling tinggi.

Pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP bisa dilakukan

dengan dua cara, yaitu dengan pairwise comarism dan dengan direct assement.

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP ada beberapa prinsip dasar

yang harus dipahami antara lain:

a) Decomposition

Pengertian decomposition adalah memecahan atau membagi problema yang utuh

menjadi unsur-unsurnya kebentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap

unsur atau elemen saling berhubungan untuk mendapatkan hasil yang akurat,

pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin dilakukan

pemecahan lebih lanjut sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang

hendak dipecahkan. Struktur hirarki keputusan tersebut dikategorikan sebagai complete

dan incomplete. Suatu hirarki keputusan disebut complete jika semua elemen pada suatu

tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya,

sementara hirarki incomplete kebalikan dari hirarki complete.

Bentuk struktur dekomposisi yakni:

- Tingkat/ Level I : Tujuan keputusan (goals)

- Tingkat/ Level II : kriteria – kriteria

- Tingkat/ Level III : alternatif-alternatif

Hirarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan

memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem. Sebagian besar

36

masalah menjadi sulit untuk diselesaikan karena proses pemecahannya dilakukan tanpa

memandang masalah sebagai suatu sistem dengan suatu struktur tertentu.

b) Comparative Judgement

Comparative judgement dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan relatif

dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya.

Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan berpengaruh terhadap urutan

prioritas dari elemen-elemennya. Hasil penilaian ini lebih mudah disajikan dalam

bentuk matriks pairwise comparisons yaitu matrks perbandingan berpasangan memuat

tingkat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria. Skala preferensi yang diunakan

saitu skala 1 yang menunjukkan tingkat yang paling rendah (equal importance) sama

dengan skala 9 yang menunjukkkan tingkatan paling tinggi (extreme importance).

c) Synthesis of Priority

Synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigen vector methode

untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan.

d) Logical Consistency

Logical consistency merupakan karakteristk penting AHP. Hal ini dicapai

dengan mengagresikan seluruh eigen vector yang diperoleh dari berbagai tingkatan

hirarki dan selanjunya diperoleh suatu vektor composite tertimbang yang menghasilkan

urutan pengambilan keputusan.

Penyelesaian metode AHP dapat dilakukan dengan bantuan software komputer.

Expert Choice merupakan salah satu jenis software yang digunakan dalam menganalisis

hasil-hasil pembobotan AHP. Software ini dapat memudahkan komputasi dan

visualisasi AHP untuk process pembuatan keputusan

Expert Choice adalah sebuah aplikasi yang khusus digunakan sebagai alat bantu

implementasi model-model dalam Decission Support System (DSS) atau yang lebih

dikenal dengan sebutan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) dalam sebuah perusahaan

ataupun untuk keperluan akademik (PBM). Output yang dihasilkan melalui software

Expert Choice adalah data alternatif yang memiliki bobot tertinggi.

37

11. Azas Lingkungan

Di dalam Ilmu lingkungan, pengembangan sumberdaya air dan pengelolaannya

termasuk pada azas 3 dan 5. Azas ke-3 menyatakan bahwa materi, energi, ruang, waktu

dan keanekaragaman adalah kategori sumber alam. Sedangkan azas ke-5 menyatakan

bahwa peningkatan pengadaan suatu sumber alam mungkin dapat merangsang

penggunaan sumber alam tersebut. Dalam hal ini adalah penggunaan sumberdaya air

untuk kebutuhan irigasi.

Penelitian pengembangan sumberdaya air dan pengelolaannya berhubungan

dengan azas lingkungan yang ke-3, karena sumberdaya air merupakan materi dan

sumber energi yang keberadaannya terbatas pada ruang dan waktu. Sumber alam ini

harus dikelola dengan tepat agar terjaga keberlanjutan ketersediaan serta kualitasnya

untuk generasi yang akan datang.

Pada azas lingkungan yang ke-5 dapat diilustrasikan bahwa pengembangan

Daerah Irigasi Lanang yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sumberdaya

alam dalam hal ini adalah sumberdaya air untuk irigasi dapat menjadikan peningkatan

permintaan kebutuhan air irigasi sehingga penggunaan air irigasi bisa sangat berlebihan

atau boros. Maka perlu dirumuskan strategi pengelolaan sistem irigasi dalam suatu

daerah irigasi agar dapat memenuhi kebutuhan air irigasi serta menjaga keberlanjutan

penyediaannya dalam jangka waktu yang panjang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan daerah irigasi, partisipatif,

pemberdayaan dan kelembagaan petani pemakai air P3A dan GP3A antara lain:

Kajian Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Studi Kasus Daerah

Irigasi Cokrobedog Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Ahmad Sofyan, 2012.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang kinerja Operasi dan Pemeliharaan daerah irigasi

Cokrobedog pasca dilakukan penyerahan pengelolaan irigasi (PPI) kepada perkumpulan

petani pemakai air (P3A dan GP3A). Kinerja kelembagaan P3A dianalisis dengan

metode SWOT, dan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A dianalisis dengan metode

AHP. Kinerja OP jaringan irigasi di daerah irigasi Cokrobedog yang paling baik

dikelola oleh GP3A Makmur Sejahtera, diikuti P3A Rukun Sejahtera dan P3A Rukun

38

Makmur. Kinerja kelembagaan P3A dalam melaksanakan kegiatan OP jaringan irigasi

cukup aktif, memperbaiki jaringan irigasi bersifat spontanitas dan mempunyai semangat

bergotong royong yang tinggi, sehingga dapat mencegah menurunnya fungsi jaringan

irigasi. Pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A berturut-turun difokuskan pada

peningkatan OP irigasi, kualitas SDM dan keandalan jaringan irigasi, sehingga

pelayanan air irigasi yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu dapat terjamin.

Strategi Peningkatan Partisipasi dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi (Studi

Kasus Daerah Irigasi Subontoro Kabupaten Mojokerto), oleh Ratna Herrawaty, 2010.

Hasil penelitian ini berupa strategi mempertahankan kontrol masyarakat dalam

pengelolaan jaringan irigasi tersier dengan melakukan sosialisasi tata cara berorganisasi

dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif melalui HIPPA. Sedangkan dalam

pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder diperlukan strategi peningkatan

partisipasi dengan melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara

berkesinambungan serta penyusunan pedoman teknis tentang tata cara berpartisipasi

bagi semua pengelola jaringan irigasi.

Sinergi Modal Sosial, Modal Fisik, Modal Manusia dan Modal Alam dalam

Pengelolaan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A/GP3A/IP3A): Studi kasus daerah irigasi Cihea Kabupaten Cianjur, oleh

Hermawan Kusumartono, 2003. Hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu

terdapat adanya sinergi modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam

dalam pengelolaan irigasi, dan pada dasarnya dalarn pengelolaan irigasi harus terjadi

sinergi antar modal tersebut untuk rnenghasilkan kinerja jaringan yang semakin

meningkat. Sinergi yang paling kuat terjadi adalah antara modal sosial dengan modal

alam, sedangkan sinergi yang paling lemah adalah liner antara modal sosial dengan

modal manusia. Untuk itu sinergi yang paling penting adalah sinergi yang paling lemah

karena sinergi inilah yang merupakan prioritas untuk diperkuat guna mewujudkan

pengelolaan irigasi yang optimal, dengan tidak meninggalkan perkuatan sinergi antar

modal lainnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Tanah untuk Irigasi Berbasis

Konservasi di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, oleh Endang

Mintaria, 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi

39

masyarakat dalam fungsi-fungsi pengelolaan air tanah dan menumbuhkembangkan

rekomendasi strategi kebijakan dalam pengelolaan air tanah untuk irigasi pembibitan

karet di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis partisipasi berdasarkan fungsi pengelolaan meliputi perencanaan,

pembangunan instalasi, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi menurut

tangga partisipasi Arnstein. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih termasuk pada

level informasi, proses pelaksanaan dan pemanfaatan pada level pelimpahan kekuasaan

dan dalam kegiatan pengawasan evaluasi berada pada level terapi. Strategi

keberlanjutan berbasis konservasi paling tepat adalah penguatan kelembagaan tani

pengelola air tingkat desa.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tarubatang Kecamatan Selo

Kabupaten Boyolali dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Daya

Dukung Lingkungan di Taman Nasional Gunung Merbabu, oleh Dwi Anto Teguh

Widodo, 2014. Dalam penelitian ini dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat

dalam program pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan

masyarakat adalah tingkatan partispasi bertindak bersama (acting together). Strategi

utama yang dapat dilakukan guna peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya dukung

lingkungan di Taman Nasional Gunung Merbabu adalah dengan meningkatkan

keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Kajian Optimalisasi Penggunaan Air Irigasi di Daerah irigasi Wanir Kabupaten

Bandung oleh Yuliya Mahdalena Hidayat, Dhemi Harlan, Winskayati, 2012. Dalam

penelitian ini menyusun parameter optimalisasi berdasarkan sistem pembuatan

keputusan Metode Analyical Hierarchy Process (AHP) yang didasarkan pada 3 kriteria

yaitu Teknis, Ekonomi dan Lingkungan. Batasan optimalisasi dihasilkan 4 alternatif

yaitu Perubahan jadwal tanam, perubahan pola tanam, indeks pertanaman dan luas

gologan. Hasil Peritungan AHP dihasilkan parameter yang digunakan untuk batasan

optimalisasi adalah perubahan jadwal tanam.

40

C. Kerangka Berpikir

Gambar 4. Kerangka Berpikir

TUJUAN PENGEMBANGAN: 1. Peningkatan produksi padi/

tanamam pangan 2. Peningkatan luas areal tanam

(sawah beririgasi) 3. Pengelolaan sumberdaya air

DAMPAK POSITIF 1. Kondisi jaringan irigasi baik 2. Terpenuhi kebutuhan air irigasi 3. Luas sawah beririgasi teknis meningkat 4. Terhindar dari masalah banjir dan kekeringan 5. Tumbuh P3A dan GP3A dengan semangat

partisipatif 6. Pendapatan petani meningkat 7. Penggalangan dana swadaya IPAIR meningkat 8. Harga jual tanah meningkat

PRIORITAS STRATEGI PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI LANANG MELALUI

PEMBERDAYAAN P3A DAN GP3A

STRATEGI PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI MELALUI PEMBERDAYAAN P3A DAN GP3A

DAMPAK NEGATIF 1. Konflik kebutuhan air (pencurian air

pada saluran irigasi 2. Waterlogging 3. Kekurangan tenaga kerja panen dan

bertanam karena sistem tanam serentak 4. Alih fungsi lahan 5. Kebutuhan anggaran untuk tanam dan

panen karena harga tenaga kerja menjadi mahal

ASPEK ORGANISASI/

KELEMBAGAAN 1. Badan Hukum 2. AD/ART 3. Administrasi

kelembagaan

ASPEK TEKNIS 1. O & P jaringan 2. Teknis Pertanian 3. Koordinasi

pengelolaan jaringan

ASPEK KEUANGAN/

EKONOMI 1. Produktivitas pertanian 2. Pendanaan partisipatif

(IPAIR) 3. Kesejahteraan petani

DAMPAK POSITIF DITINGKATKAN

DAMPAK NEGATIF DIMINIMALISASI

EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI LANANG SECARA PARTISIPATIF (a) kelembagaan; (b) pemanfaatan air irigasi; (c) O & P; (d) rehabilitasi; (e) kondisi fisik jaringan;

(f) keuangan kelembagaan petani

ASPEK LINGKUNGAN

1. Pelestarian sumberdaya air

2. Penghematan air 3. Penyimpanan air

IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Lingkungan (Aspek Irigasi):

1. Kondisi jaringan irigasi 2. Ketersediaan, kebutuhan dan

keandalan debit irigasi 3. Luas lahan sawah beririgasi 4. Banjir dan kekeringan

Dampak Ekonomi: 1. Pendapatan 2. Penggiatan iuran irigasi

(IPAIR) 3. Harga jual tanah/ sawah

beririgasi

Dampak Sosial: 1. Pekerjaan masyarakat

dominan 2. Organisasi P3A/ GP3A 3. Pengelolaan jaringan irigasi

Partisipatif (gotong royong)

Pendekatan Analisis SWOT

Pendekatan Metode AHP

Pengembangan Daerah Irigasi Lanang