Kebijakan Akuntansi (Pengantar)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu

mengetahui secara umum, memahami secara

komprehensif dan mampu melaksanakan Kebijakan

Akuntansi yang berlaku di PT PLN (Persero) dalam proses

pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan

data keuangan perusahaan.

1. Peraturan Direksi No. 0250.K/DIR/2014

tanggal 9 Juni 2014 Tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi di PT PLN (Persero).

2. Surat Direktur Keuangan No. 1423/550/DIR/

2014 tanggal 7 Juli 2014

Dasar Hukum

• IFRS • PSAK dan ISAK • Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero) tahun

1994. • Surat Edaran dan Keputusan Direksi • Peraturan BAPEPAM LK (OJK) VIII. G.7 • USA-GAAP • Peraturan Pemerintah • Peraturan Kementerian

Sumber Dasar Kebijakan Akuntansi

Standar Akuntansi Indonesia tersusun dari empat pilar yaitu:

SAK-ETAP

Standar Akuntansi Syari’ah

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Keuangan

Source: Dwi Martani

Standar Akuntansi Indonesia

• SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa

akuntabilitas publik

• ETAP adalah entitas yang:

Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general

purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

• Menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises.

• Lebih sederhana antara lain:

Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan

Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi

dengan metode ekuitas.

Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan

Source: Dwi Martani

SAK-ETAP

Source: Dwi Martani

• Basis transaksi

• Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi

syariah baik entitas lembaga syariah maupun non

lembaga syariah

• Pengembangan dengan model PSAK umum namun

berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI

• PSAK 100 keatas

• Kerangka konseptual, Penyajian Laporan Keuangan

Syariah, Akuntansi Murabahah, Musyarakah,

Mudharabah , Salam, Istishna

Standar Akuntansi Syariah

Source: Dwi Martani

• Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi

Pemerintahan, PP 24 tahun 2005 PP 71 tahun 2010

• Standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan

kemudian ditetapkan dengan PP

• Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun

LKPP dan LKPD:

instansi pemerintah pusat

Instansi pemerintah daerah

BUMN (sbg investasi) PSAK

• Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan

PSAK 45.

Standar Akuntansi Keuangan

Source: Dwi Martani

• Wajib diterapkan untuk entitas dengan

akuntabilitas publik seperti : Emiten, perusahaan

publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.

• Dapat diterapkan oleh entitas lainya.

• Basis transaksi, bukan basis industri.

• Tujuan: memberikan informasi yang relevan bagi

user laporan keuangan

• IFRS hanya diadopsi untuk Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK)

Standar Akuntansi Keuangan

Indonesia bagian dari IFAC (The International Federation of Accountants) ,

yang harus tunduk pada SMO (Statement Membership Obligation),

salah satunya menggunakan IFRS sebagai accounting standard.

Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah

Indonesia sebagai anggota G20 forum.

Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington

DC, 15 November 2008 :

“Strengthening Transparency and Accountability”

Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan

untuk Strengthening Financial Supervision and Regulation “to call

on the accounting standard setters to work urgently with supervisors

and regulators to improve standards on valuation and provisioning

and achieve a single set of high-quality global accounting

standards.”

Source: Dwi Martani

Mengapa Harus IFRS

• IFRS adalah Standar Akuntansi Internasional yang disusun oleh International Accounting Standard Bord (IASB)

• Sebelum Tahun 2001 IFRS dikenal sebagai IAS yang dikelola oleh International Accounting Standards Committee (IASC)

• IASB/IASC adalah lembaga independent yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong penggunaan standart akuntansi global yang berkualitas tinggi namun mudah dipahami dan diperbandingkan.

International Financial Reporting Standards

(IFRS)

1. Principle Based

IFRS menggunakan Principle Based sehingga lebih

menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar.

2. Professional Judgment

Membutuhkan Professional Judgment pada penerapan standar

akuntansi.

3. Fair Value

Menggunakan Fair Value dalam penilaian

4. Revaluation

Membutuhkan Revaluation (Penilaian) atas substansi transaksi

dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas

ekonomi.

5. Disclosure

Mengharuskan Disclosure (Pengungkapan) yang lebih banyak

Source: Dwi Martani

Karakteristik IFRS

Meningkatkan daya banding laporan keuangan.

Memberikan informasi yang berkualitas di pasar

modal internasional

Menghilangkan hambatan arus modal internasional

dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan

pelaporan keuangan.

Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi

perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis

keuangan bagi para analis.

Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju

“best practise”.

Source: Dwi Martani

Manfaat Konvergensi IFRS

• USA GAAP adalah Standar Akuntansi Keuangan

yang disusun oleh Financial Accounting Standards Board (FASB).

• Sebelum mengadop IFRS, Satandar Akuntansi

Keuangan Indonesia Mengacu kepada USA-GAAP sebagai penyusunan PSAK.

Generally Accepted Accounting Principles

(USA GAAP)

• Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar,

konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

• Kebijakan Akuntansi merupakan salah satu

rancangan pengendalian tingkat entitas (Entity Level Control/ELC) yang penting bagi tercapainya keandalan pelaporan keuangan

Kebijakan Akuntansi

Untuk keseragaman laporan keuangan.

Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada

pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari

penyusun.

Memudahkan auditor dalam pelaksanaan audit.

Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk

menginterpretasikan dan membandingkan laporan

keuangan entitas yang berbeda.

Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga

penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-

masing pengguna.

Manfaat Kebijaka Akuntansi

• Terakhir di up-date tahun 1994.

• Disusun (mostly) Berdasarkan PSAK yang terbit

tahun 1994 dan sebelumnya.

• Beberapa aturan sudah tidak sesuai dengan PSAK

dan aturan yang ada

• Beberapa sudah tidak sesuai proses bisnis yang ada

saat ini.

• Proses pemutakhirannya dilakukan melalui

penerbitan surat-surat edaran Direksi (kebijakannya

sendiri tidak direvisi).

• Chart of accounts yang belum standar dalam satu

grup, khususnya karena penerapan SAP

• Penggunaan sistem akuntansi yang belum seragam

di seluruh unit bisnis (SAP dan Magic)

Kebijakan Akuntansi di PLN Sebelum

Pemutakhiran

PLN Divisi Akuntansi

dibantu Konsultan EY

untuk pemutakhiran

kebijakan akuntansi dan

chart of accounts

Perlu Dilakukan

Pemuthakhiran

Kebijakan

Akuntansi

Pemutakhiran Kebijakan Akuntansi

Pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Terdiri dari :

• 42 Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada 1 Januari 2014

• 6 Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada 1 Januari 2015

Diantara 42 Kebijakan yang berlaku pada 1 Jan 2014 :

• Terdapat 24 kebijakan baru yang tidak ada di dalam buku kebijakan lama.

• Terdapat 18 kebijakan akuntansi yang telah ada di buku lama dan dilakukan updating dengan menggunakan standart akuntansi terbaru serta peraturan terkait lainnya yang berlaku saat ini.

Di dalam buku kebijakan akuntansi yang baru ini,

disertakan juga pedoman pencatatan dalam bentuk

contoh jurnal

Hasil Pemutakhiran Kebijakan Akuntansi

1. Laporan Keuangan Konsolidasi dan

Laporan Keuangan Tersendiri (KA 4)

2. Properti Investasi (KA 6)

3. Investasi pada Entitas Assosiasi (KA

7)

4. Bagian Partisipasi dalam Vertura

Bersama (KA 8)

5. Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

(KA 9)

6. Rekening Bank dan Deposito

Berjangka dibatasi Penggunaannya

(KA 10)

7. Penurunan Nilai Aset (KA 12)

8. Investasi Jangka Pendek (KA14)

9. Akuntansi Hibah (KA 19)

10. Penerusan Pinjaman (KA 20)

11. Sewa (KA 22)

12. Biaya Pinjaman (KA 24)

13. Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset

Kontijensi (KA 25)

14. Imbalan Kerja (KA 27)

15. Perpajakan ((KA 33)

16. Instrumen Keuangan (KA 34)

17. Kombinasi Bisnis (KA 35)

18. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

(KA 36)

19. Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

(KA 37)

20. Laba per Saham (KA 38)

21. Lindung Nilai (KA 39)

22. Segmen Operasi (KA 40)

23. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

(KA 41)

24. Kebijakan Akuntansi, Perubahan

Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (KA

42)

24 Kebijakan Baru Berlaku 1 Januari 2014

1. Kerangka Dasar Penyusunan

dan Penyajian Laporan

Keuangan (KA1)

2. Penyajian Laporan Keuangan

(KA 2)

3. Laporan Arus Kas (KA 3)

4. Aset Tetap (KA 5)

5. Biaya Ditangguhkan (KA11)

6. Kas dan Setara Kas (KA13)

7. Piutang (KA15)

8. Persediaan (KA16)

9. Biaya Yang Masih Harus

Dibayar (KA 29)

10. Uang Muka dan Biaya Dibayar

Dimuka (KA17)

11. Ekuitas(KA18)

12. Utang Kepada Pemerintah

(KA21)

13. Pinjaman Bank/Non Bank dan

Obligasi (KA 23)

14. Utang Listrik Swasta (KA26)

15. Utang Jangka Pendek (KA28)

16. Pendapatan Usaha (KA30)

17. Beban Usaha (KA31)

18. Pendapatan dan Beban Lain-

lain (KA32)

18 Kebijakan Lama Hasil Pemutakhiran Berlaku

1 Januari 2014

1. Laporan Keuangan Tersendiri (KA 43)

2. Laporan Keuangan Konsolidasi (KA 44)

3. Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura

Bersama (KA 45)

4. Pengaturan Bersaa (KA 46)

5. Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas

Lain (KA 47)

6. Pengukuran Nilai Wajar (KA 48)

6 Kebijakan Baru Yang Berlaku 1 Januari 2015

• Perubahan Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk

menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian

dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) yang berlaku/ terkini.

• Dengan menerapkan Kebijakan Akuntansi 2014 dan Kode

Akun dalam penyusunan Laporan Keuangan PLN, berarti

Laporan Keuangan PLN telah mengikuti Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan terkini yang konvergen

dengan IFRS.

Kesimpulan

Terima Kasih