Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MMKASUBDIT. FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESADIREKTORAT FASILITASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESADIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESAKEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

PP 47/2015 tentangPerubahan atas PP 43/2014

PP 43/2014 tentang PeraturanPelaksanaan UU 6/2014

PP 60/2014tentang Dana Desa

Bersumber dari APBN

PP 22/2015 tentangPerubahan I atas PP

60/2014

PP 8/2016 tentangPerubahan II atas PP

60/2014

UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan

Daerah

PP 12/2017tentang Pembinaan &

PengawasanPenyelenggaraan Pemda

PP 17/2018tentang Kecamatan

DASAR HUKUM

PP 11/2019 tentang PerubahanKedua atas PP 43/2014

PERMENDAGRI:1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa2. Permendagri No 112/2014 Jo Permendagri 65/2017 tentang Pemilihan Kades3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;4. Permendagri No. 82/2015 Jo Permendagri No 66/2017 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kades

5. Permendagri No. 83/2015 Jo Permendagri No 67/2017 TentangPengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

6. Permendagri No. 84/2015 Tentang SOTK Pemerintahan Desa;7. Permendagri No.1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;8. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa

9. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa10. Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;11. Permendagri 110/2016 tentang BPD;12. Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa;13. Permendagri 2/2017 tentang SPM Desa;

14. Permendagri 96/2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang PemerintahanDesa;

15. Permendagri 18/2018 tentang LKD dan LAD

PMK1. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa2. PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa3. PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK

Nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa

4. PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota

5. PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Lain-Lain:1. Perka LKPP mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa2. Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

Permendes, PDTT:1. Permendesa , PDTT 4 Tahun 2014 tentang BUMDesa2. Permendesa , PDTT 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa 20193. Permendesa, PDTT Nomor 19 Tahun 2019 tentang Prioritas

Pembangunan Desa 2020

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

► Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

► Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

► Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

► Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota.

► Oleh sebab itu, Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pembangunan Sarana danPrasaranaDesa

Pengembangan Potensi EkonomiLokal

Pengelolaan SDA dan LingkunganHidup Berkelanjutan

12

3

4

Meningkatkankualitas hidup MANUSIA

Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa

Mengurangi KEMISKINAN

Melalui

Kewenangan Desa: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemda Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Tahapan:• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan

MengedepankanKebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna

mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian

& Keadilan Sosial

5

TUJUAN PEMBANGUNAN DESABERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN

Hak Asal Usul, merupakanwarisan yg masih hidup danprakarsa Desa atau prakarsa

masyarakat

Lokal Berskala Desa, munculkarena perkembangan Desa dan

prakarsa masyarakat Desa

Ditugaskan Oleh Pemerintah dan Pemda

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemda sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangangan

KEWENANGAN DESA

KEWENANGAN DESA

6

Jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengansaat ini sebanyak 25,95 jutaSumber: BPS Maret 2018

Jumlah Desa pada Tahun 2018 sejumlah 74.954 Desa

Jumlah Penduduk miskin di Desa sampai dengan saatini sebanyak 15,81 jutaSumber: BPS Maret 2018

Jumlah Desa Tertinggal tahun 2016 sejumlah 20.432 Desa

Terdapat kurang lebih 18 K/L yang mengurustentang Desa dengan berbaga i program dan kegiatan serta anggaran di Desa

DESA SAAT INIPengalokasian Dana Desa meningkat setiap tahunnya, sampai Tahun 2019 teralokasikan sebesar Rp.257,6 Triliun

7

Dengan asumsi dibagi rata, maka rata2 Dana Desa @ Desa :2015 = ± 300 juta2016 = ± 600 juta2017 = ± 810 juta2018 = ± 800 juta2019 = ± 930 juta

Penambahan Jumlah Desa 2015 s.d. 2018 adalah ± 865 Desa (1,15%)

Lain-lain Pendapatan yang sah

Hibah dan sumbangan pihak ketiga

PENDAPATAN DESA

1

5

6

7

Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota

3

2

4

Dana Desa yg bersumber dari APBN:• 2015 : 20,77 T• 2016 : 46,9 T • 2017 : 60 T• 2018 : 60 T• 2019 : 70 T

10% dari Bagian dari Pajak dan Retribusi kabupaten/kota

Alokasi Dana Desa (ADD)• Paling sedikit 10% dari dari dana

perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK

• Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD

PADes

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESAPasal 72 UU No.6 /2014

2016 = ± 30 T2017 = ± 38 T2018 = ± 33 T

8

9

Sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2019 terdapat 6.745 masalah implementasi pembangunan Desadalam 4 kategori, yaitu:

§ Kategori 1 : Masalah Regulasi Berjumlah 1.913 masalah (28,36%)

§ Kategori 2 : Masalah Penyimpangan asas dan prosedur Berjumlah 2.806 Masalah (41,60%)

§ Kategori 3 : Masalah force majeur berjumlah 276 masalah (4,09%)

§ Kategori 4 : Masalah Penyalahgunaan dana berjumlah 1.750 masalah (25,95%)

1. Masalah Penyalahgunaan dana berjumlah 1.750 masalah (2015 sd. Agustus 2019)

2. Adapun Total Dana yang Disalahgunakan Sebesar Rp.422.751.849.000 (0.16%) dari 257, 65 Trilyun Total Dana Desa sejak tahun 2015.

3. Dari Jumlah Rp. 422.751.849.000 (0.16%) Dana Desa yang disalahgunakan, telah dikembalikan sebesarRp. 19.348.078.000,- dan sisanya Rp.403.403.771.000 pelakunya telah dijatuhi sangsi pidana (186 orang ) dan sebagian dalam Proses hukum penyidikan (130 orang).

4. Pelaku penyalahgunaan Dana Desa mayoritas kepala Desa. (peran PKPKD dan PPKD? Ada kesempatan?)

PENYEBAB TERJADINYA PERMASALAHANDALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA . 1

1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN:

a. Terbatasnya kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasanoleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota.

b.Belum adanya kesamaan persepsi dalam pemaknaan antar regulasi.

c. Keterlambatan Pemerintah Kab/Kota Dalam penetapan Regulasi, terutamayang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, PBJ di Desa, ADD dan SILTAP, Pengelolaan Dana Desa.

d.Tidak sepenuhnya dipenuhinya besaran nilai ADD sesuai ketentuan UU Desa (10% dari DAU setelah dikurangi DAK).

e. Peran Pendampingan, oleh siapa?

10

2. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA (PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN):

a. Perencanaan pembangunan Desa tidak menghasilkan dokumen RKP Desayang berkualitas, disebabkan:

1) Kegiatan dan anggaran yang tidak berbasis kewenangan Desa;

2) Tidak melibatkan semua unsur di Desa (disusun hanya sebatasmemenuhi kebutuhan formalitas/adanya dokumen); dan

3) masih didasarkan pada keinginan, belum kebutuhan.

4) Penetapan RKP Desa dan APB Desa tidak sesuai dengan batasan waktuyang ditentukan. Keterlambatan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

b. Informasi Pagu Indikatif yang terlambat dari Pemerintah Kab/Kota.c. Keterbatasan kapasitas tenaga asistensi RKPDesa dan evaluasi APBDesa di

Pemerintah Kab/Kota.

PENYEBAB TERJADINYA MASALAHDALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA . 2

11

d. Pola asistensi RKP Desa dan evaluasi APBDesa dua tingkat, oleh kecamatan dan Kab/Kota; APBDesa yang telah dinyatakan layak oleh kecamatan setelahdihantarkan ke Pemerintah Kab/Kota dinyatakan belum layak (belum dapatditetapkan);

e. Kurang harmonisnya hubungan BPD dengan Kepala desa; dan

f. BPD tidak menyepakati rancangan APB Desa.

g. Great expectations dan Euforia BUMDesa, Analisis kelayakan usaha??? Keberlanjutan Bumdes ???? Orientasi pada kuantitas atau kualitas, posisi Kadesdalam Bumdes? Pengelolaan Bumdes?

h. Dalam penanganan kasus tipikor dan dalam pemeriksaan APH.

i. Implementasi penyaluran DD dari RKUD ke RKDesa seringkali terlambat

j. Dll

PENYEBAB TERJADINYA MASALAHDALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA. 3

12

3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA (apakah terlaksana dengan baik?)

Keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraanPemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desaa. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan

Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umumb. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Pendudukc. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan.d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi

pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku AdministrasiPembangunan.

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalahkegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD

KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA. 1

14

KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA. 2

4. Laporan.a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Ø LPPD AKHIR TAHUN ANGGARANØ LPPD AKHIR MASA JABATAN

b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Ø LAPORAN KETERANGAN PERTGJWBN Ø LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARANØ LKPJ AKHIR MASA JABATAN

c. Penginformasian LPPD kepada Masyarakat.

15

d. Yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota, semua kegiatan yang adaberdasarkan kewenangan Desa, serta penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/Pemerintah Kabupaten/Kota.

e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD:a. PELAKSANAAN PERDESb. PELAKSANAAN PERATURAN KADESc. PELAKSANAAN APBDesa

KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA. 3

§Peningkatan kapasitas bukan sekedar kesanggupan dankelancaran dalam menjalankan tupoksi atau mengikuti proseduradministrasi yang sudah baku.

§Kapasitas dalam hal ini adalah penguasan pengetahuan daninformasi maupun keterampilan didalam menerapkan instumenkebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinyasecara efektif dan efisien.

§Kapasitas adalah merupakan prakarsa untuk melakukan inovasiatau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan,pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebihdinamis dan maju mencapai visi dan misi yang digariskan(leba:2015)

17

PERMENDAGRI No. 82 TAHUN 2015TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas Kepala DesaPasal 61. Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti

pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota.

2. Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankanpada APBD Kabupaten/Kota, Provinsi danAPBN.

Pasal 71. Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankanpada APBDesa, APBD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan APBN.

PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bab VII Peningkatan Kapasitas Aparatur DesaPasal 91. Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat

dengan keputusan kades wajib mengikuti pelatihan awal masa tugasdan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2. Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankanpada APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan APBDesa dan sumberlain yang sah;

1. Tugas dari pemerintah, prov, kab/kota untukmelaksanakan binwas (UU.23/2014 dan UU 6/2014)

2. Kecamatan sebagai perangkat daerah dan tugas camat dalam melaksanakan binwaspemdes (UU 23/2014 dan PP19/2008)

3. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasipendampingan masyarakat desa di wilayahnya(PP.47/2014)

4. Pendelegasian wewenang kepada perangkatdaerah (UU 6/2014)

5. Kepala Desa yang tidak melaksanakankewajibannya dikenai sanksi administratifberupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukantindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. (UU 6/2014)

Aparatur desa harus mampu dan jeli dalam menghadapi danmemanfaatkan berbagai tantangan dan peluang

Facilitator & Service Provider

Dinamisator & Entrepreneur

Competitive Villages

(desa yang berdaya saing)

18

KAPASITAS RESPONSIFkemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat

sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan desa

KAPASITAS EKSTRAKTIFkemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset desa untuk

menopang kepentingan pemerintah dan masyarakat desa serta kemampuanmengkonsolidasikan berbagai aktor di desa

KAPASITAS REGULATIFkemampuan untuk mengatur kehidupan desa beserta isinya dengan peraturan desa

berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

KAPASITAS DISTRIBUTIFkemampuan dalam membagi Sumber daya secara seimbang dan merata

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa

KAPASITAS KOLABORATIFkemampuan pemerintah dan warga desa dalam membangun

jejaring kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kapasitas ekstraktif

Rp

Rp

Rp

DESA

POIN-POIN PENGATURAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018

1. Penegasan Pengelolaan Keuangan berbasis Kas, denganpenerimaan dan pengeluaran melalui 1 (satu) rekening.

2. Peran Pengelola Keuangan Desa3. Mekanisme PKD, perubahan subtansi dalam tiap tahapannya

(5P)4. Pelaksanaan kegiatan mengedepankan prinsip swakelola5. pengelolaan keuangan Desa dapat menggunakan sistem

yang berbasis aplikasi6. .Penggunaan alat kerja7. Pelaporan nomor rekening Kas Desa, yang dimaksudkan

sebagai alat pengendalian dana transfer.

8. PERDES dan PERKADESA à Buiding Block kegiatan dalamsub bidang dan bidang

9. Standarisasi nama kegiatan dan kode Rekening Format A1 dan A2

10.Slot Anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial dan kemanusiaan, serta krisis di Desa yang tidak diprediksisebelumnya terjadi, melalui penyediaan blok dana di JenisBelanja Tak Terduga, untuk kegiatan di Sub BidangPenanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak

11. Standar Harga Di Desa12. Simplifikasi pelaporan

20

21

21 CONTOH

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 BERDASARKAN PERMENDES PDTT 11 TAHUN 2019.1

1 : ASET

22

21 CONTOH

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 BERDASARKAN PERMENDES PDTT 11 TAHUN 2019.2

1 : ASET

Pasal 25 huruf b. tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaanDana Desa berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur tentangpengelolaan keuangan Desa.

Catatan: Matrik sinergitas 2 regulasi23

Terima Kasih

24