peraturan tentang lingkup urusan pemerintah …jdih.kkp.go.id/bahanrapat/rpermen-kp ttg lingkup...

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG

LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2019 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN

KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA

TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)

dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan

Perikanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan kepada

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka

Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5107);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun

2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/ 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2016 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 858);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG

KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019 YANG

DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN

DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS

PEMBANTUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab

urusan pemerintahan umum.

2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan

dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil

pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam

rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang

dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

provinsi.

4. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian.

10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

11. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari

Kementerian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan

penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari

Kementerian kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah

Daerah kabupaten/kota dimaksudkan untuk meningkatkan

pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas:

a. eksternalitas;

b. akuntabilitas;

c. efisiensi; dan

d. efektivitas.

(2) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari

Kementerian kepada gubernur dan penugasan sebagian urusan

bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Pemerintah

Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertujuan

untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan

perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja

Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

Pasal 3

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan

perikanan Tahun 2019 kepada gubernur merupakan kegiatan yang

bersifat non-fisik bidang kelautan dan perikanan.

(2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan

perikanan Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah provinsi atau

Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan kegiatan yang bersifat

fisik atau fisik lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

(3) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2019 yang

dilimpahkan kepada gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas program yang meliputi:

a. pengelolaan ruang laut;

b. pengelolaan perikanan tangkap;

c. pengelolaan perikanan budidaya;

d. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

e. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

f. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Kementerian.

(4) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2019 yang

ditugaskankan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah

Daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas program pengelolaan ruang laut.

Pasal 4

Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf a meliputi kegiatan:

a. perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan

keanekaragaman hayati laut;

b. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;

c. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 5

Program pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

a. pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

b. pengelolaan pelabuhan perikanan;

c. pengelolaan perizinan dan kenelayanan;

d. pengelolaan sumber daya ikan; dan

e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 6

Program pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan:

a. pengelolaan perbenihan ikan;

b. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan;

c. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan; dan

d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 7

Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:

a. logistik hasil kelautan dan perikanan;

b. pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

c. pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan;

d. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; dan

e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi kegiatan:

a. pemantauan dan operasi armada;

b. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan

c. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi

kegiatan:

a. pengelolaan keuangan Kementerian;

b. pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan KKP;

dan

c. pengelolaan data statistik dan informasi KP.

Pasal 10

Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(4) meliputi kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Pasal 11

Rincian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2019

yang dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Setelah menerima Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-K/L) dari Kementerian, gubernur menetapkan perangkat pengelola

keuangan untuk satker Dekonsentrasi yang meliputi Kuasa Pengguna

Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji

Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara

Pengeluaran.

(2) Setelah menerima RKA-K/L dari Kementerian, gubernur atau

bupati/wali kota mengusulkan perangkat pengelola keuangan untuk

satker Tugas Pembantuan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan

Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran untuk

ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pengangkatan perangkat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(4) Keputusan pengangkatan perangkat pengelola keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dan Menteri

Keuangan.

Pasal 13

(1) Pelaksaanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan

dan perikanan dilakukan oleh SKPD.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksana kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan

pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan

akuntabilitas.

(3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. perkembangan realisasi penyerapan dana;

b. pencapaian target keluaran;

c. kendala yang dihadapi; dan

d. saran tindak lanjut.

(4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, catatan

atas laporan keuangan; dan

b. laporan barang.

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna

anggaran/barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan

manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) setiap

triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur dan

Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal, yang

membidangi program dan kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya setelah triwulan berakhir dan setelah berakhirnya tahun

anggaran.

(2) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, melakukan rekapitulasi

laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat

tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 15

(1) Kepala SKPD provinsi atau Kepala SKPD kabupaten/kota selaku kuasa

penguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan

bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan

akuntabilitas.

(2) Tata cara penyusunan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 16

(1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan

laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)

kepada Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal yang membidangi

program dan kegiatan melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW) yang telah ditetapkan, paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, melakukan rekapitulasi

laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat

tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan

evaluasi.

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan intern pelaksanaan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif

dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan teknis dilakukan

oleh Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. sinkronisasi dan koordinasi;

b. pemberian pedoman;

c. fasilitasi;

d. pelatihan;

e. bimbingan teknis;

f. pemantauan;

g. evaluasi; dan

h. pelaporan.

(4) Pengawasan intern atas pelaksanaan urusan bidang kelautan dan

perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan dan reviu atas laporan

pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 19

(1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota yang tidak

menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas

Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat

(4) dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas

Pembantuan untuk bulan berikutnya; dan

b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas

Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

membebaskan Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota dari

kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan.

Pasal 20

(1) Menteri dapat menarik kembali sebagian urusan pemerintahan bidang

kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan.

(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kelautan dan

perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

Pedoman pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan bagi

Gubernur dan Bupati/Wali Kota ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal/Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .... November 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKA TJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR .....

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2017

TENTANG

LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG

KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018 YANG

DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI

DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS

PEMBANTUAN

PERSYARATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT

PEMBUAT KOMITMEN, PENANDATANGAN SPM, DAN

BENDAHARA PENGELUARAN

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Dana Dekonsentrasi: Kepala Dinas Provinsi, yang membidangi

kelautan dan perikanan

Tugas Pembantuan: Kepala Dinas Kabupaten/Kota, yang

membidangi perikanan.

c. Sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak

pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; dan

d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Bendahara.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):


b. Serendah-rendahnya menduduki jabatan Administrator (Setara

Eselon III);

c. Memiliki integritas;

d. Memiliki disiplin tinggi;

e. Memiliki tanggung jawab atas kualifikasi teknis serta manajerial

untuk melaksanakan tugas;

f. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat

KKN;

g. Wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

pemerintah;

h. Menguasai peraturan perundang-undangan bidang Keuangan

Negara dan Perbendaharaan Negara;

i. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara;

j. Tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Bendahara;

dan

k. Tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).

3. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar

(SPM):


b. Serendah-rendahnya menduduki jabatan pengawas (setara

Eselon IV) pada bagian yang membidangi keuangan, diutamakan

Jabatan Administrator (setara Eselon III) yang membidangi

keuangan;

c. Tidak menduduki jabatan sebagai KPA/PPK;

d. Menguasai peraturan perundang-undangan bidang Keuangan

Negara dan Perbendaharaan Negara;

e. Mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang

keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala

keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;

f. Sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak

pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; dan

g. Tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).

4. Bendahara Pengeluaran:


b. Berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I – II/d;

c. Pendidikan paling kurang SLTA atau sederajat;

d. Diutamakan mempunyai sertifikat bendahara;

e. Sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak

pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara;

f. Mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang

keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala

keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; dan

g. Tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).


REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lokasi/Kewenangan/Satker/Program/Kegiatan Anggaran

(Rp000,-)

01 DKI JAKARTA 1.487.681

3 Dekonsentrasi 1.487.681

032.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KKP

609.472

010076 DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI DKI JAKARTA

609.472

2324 Pengelolaan Keuangan KKP 137.760

2325 Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja Sama

Antarlembaga

318.052

2329 Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP 153.660

032.03.06 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 264.796



264.796

2337 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 20.000

2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 45.000

2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan 71.178

2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 48.618

2342 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

80.000

032.04.07 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 350.000



350.000


Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

350.000

032.06.08 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 263.413



263.413

2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 22.547

2358 Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan 125.000

2360 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan 61.176


DJPDSPKP

54.690

02 JAWA BARAT 17.294.370


LampiranPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNomor Per...../PER-MKP/2018TentangLINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN


(Rp000,-)


Lainnya KKP

1.082.216

026221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT 1.082.216



Antarlembaga

499.072



029088 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT 635.199







103.700

032.04.07 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.621.387

029089 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT 1.621.387

2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan 60.000

2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan 483.173

2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan 328.214



750.000

032.05.10 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

390.111


2350 Pemantauan dan Operasi Armada 322.559


Direktorat Jenderal PSDKP

67.552







DJPDSPKP

110.040

032.07.09 Program Pengelolaan Ruang Laut 667.500


2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan

Keanekaragaman Hayati Laut

60.000


(Rp000,-)

2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 450.000

2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 50.000


Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

107.500

4 Tugas Pembantuan 12.501.000

032.07.09 Program Pengelolaan Ruang Laut 12.501.000

020944 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG 2.222.000

2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 2.222.000

029062 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon 2.367.000


029071 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU 7.912.000



(Rp000,-)

03 JAWA TENGAH 39.045.019



Lainnya KKP

1.191.260

030012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 1.191.260



Antarlembaga

559.204



039015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 765.732







106.400


039016 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 1.258.444






750.000


Perikanan

271.966





67.552







DJPDSPKP

54.700





60.000




(Rp000,-)



107.500


(Rp000,-)



039062 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG 6.435.000


039448 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK 8.502.000


039485 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES 4.240.000


039495 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI 10.019.000


039507 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEPARA 5.328.000


04 DI YOGYAKARTA 2.262.267



Lainnya KKP

713.460

040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 713.460



Antarlembaga

438.060










109.200








400.000


Perikanan

271.966





67.552


(Rp000,-)







DJPDSPKP

66.200

05 JAWA TIMUR 15.327.361



Lainnya KKP

1.247.458

050064 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR 1.247.458



Antarlembaga

556.218



059030 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR 828.188







103.000


059031 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR 2.269.817


2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan 1.064.460




750.000


Perikanan

455.401



2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 25.000



73.152



(Rp000,-)






DJPDSPKP

55.700







107.500


(Rp000,-)



059099 DINAS PERIKANAN KAB. LAMONGAN 1.369.000


059481 DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG 1.928.000


059490 DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN 5.030.000


059653 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TUBAN 1.270.000


06 ACEH 16.283.354



Lainnya KKP

1.159.370

060032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE

ACEH DARUSSALAM

1.159.370



Antarlembaga

664.490




ACEH DARUSSALAM

591.550







109.700



ACEH DARUSSALAM

782.651





500.000


Perikanan

359.366


ACEH DARUSSALAM

359.366





81.952



ACEH DARUSSALAM

278.417


(Rp000,-)





DJPDSPKP

64.200



ACEH DARUSSALAM

625.000



67.500




107.500



060311 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH UTARA 4.455.000


061823 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PIDIE JAYA 8.032.000


07 SUMATERA UTARA 3.214.933



Lainnya KKP

1.037.130

070044 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA

UTARA

1.037.130



Antarlembaga

430.970




UTARA

662.687






110.500



UTARA

672.647






300.000


(Rp000,-)


Perikanan

377.328


UTARA

377.328





80.352



UTARA

290.141




DJPDSPKP

55.500



UTARA

175.000



67.500



107.500

08 SUMATERA BARAT 2.909.508



Lainnya KKP

1.007.650


BARAT

1.007.650



Antarlembaga

581.650




BARAT

473.573







111.400



BARAT

567.564




(Rp000,-)




500.000


Perikanan

495.180


BARAT

495.180





75.552



BARAT

190.541




DJPDSPKP

60.000



BARAT

175.000



67.500



107.500

09 RIAU 2.660.651



Lainnya KKP

804.454

090099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU 804.454



Antarlembaga

462.014










108.800






(Rp000,-)



450.000


Perikanan

304.838





73.952






DJPDSPKP

54.500





60.000




107.500

10 JAMBI 1.992.246



Lainnya KKP

710.244

100094 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI 710.244



Antarlembaga

381.872










110.000






380.000


Perikanan

298.220



(Rp000,-)




73.952






DJPDSPKP

54.500


(Rp000,-)

11 SUMATERA SELATAN 2.759.700



Lainnya KKP

856.942


SELATAN

856.942



Antarlembaga

429.610




SELATAN

453.721







113.200



SELATAN

590.519





370.000


Perikanan

430.501


SELATAN

430.501




73.952



SELATAN

270.517





DJPDSPKP

59.700



SELATAN

157.500



(Rp000,-)



107.500


(Rp000,-)

12 LAMPUNG 3.240.390



Lainnya KKP

792.212

120099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG 792.212



Antarlembaga

411.340










112.000


129033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG 1.105.954






500.000


Perikanan

338.056






67.552







DJPDSPKP

58.000



(Rp000,-)




60.000



107.500


(Rp000,-)

13 KALIMANTAN BARAT 2.663.839



Lainnya KKP

894.906

130095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN

BARAT

894.906



Antarlembaga

473.634




BARAT

534.222







112.300


139075 DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 680.328






450.000


Perikanan

279.166

139026 DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 279.166




74.752



BARAT

275.217





DJPDSPKP

59.700

14 KALIMANTAN TENGAH 2.512.598



Lainnya KKP

822.224


(Rp000,-)


TENGAH

822.224



Antarlembaga

463.624




TENGAH

490.577






111.000



TENGAH

498.000




390.000


Perikanan

352.256


TENGAH

352.256





74.752



TENGAH

182.041




DJPDSPKP

59.800



TENGAH

167.500



60.000



107.500

15 KALIMANTAN SELATAN 2.596.718



Lainnya KKP

749.701


(Rp000,-)


SELATAN

749.701



Antarlembaga

396.501




SELATAN

523.393






111.000



SELATAN

534.051





410.000


Perikanan

346.056


SELATAN

346.056





75.552



SELATAN

276.017





DJPDSPKP

70.600



SELATAN

167.500



60.000



107.500

16 KALIMANTAN TIMUR 2.734.233


(Rp000,-)



Lainnya KKP

796.281

160094 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

796.281



Antarlembaga

482.413



(Rp000,-)



TIMUR

446.953







111.900



TIMUR

709.342





400.000


Perikanan

394.056


TIMUR

394.056





83.552



TIMUR

215.101




DJPDSPKP

68.360



TIMUR

172.500



65.000



107.500

17 SULAWESI UTARA 3.143.263



Lainnya KKP

1.143.268

175355 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI

UTARA

1.143.268



(Rp000,-)


Antarlembaga

705.998



(Rp000,-)



UTARA

577.637







113.300



UTARA

438.785




430.000


Perikanan

353.456


UTARA

353.456





85.952



UTARA

380.117





DJPDSPKP

66.700



UTARA

250.000



70.000




130.000

18 SULAWESI TENGAH 2.973.374



Lainnya KKP

957.050

180091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI

TENGAH

957.050


(Rp000,-)



Antarlembaga

593.470




TENGAH

529.222






116.200



TENGAH

613.405





400.000


Perikanan

397.256


TENGAH

397.256





86.752



TENGAH

226.441




DJPDSPKP

66.700



TENGAH

250.000



70.000




130.000

19 SULAWESI SELATAN 15.934.608



Lainnya KKP

1.138.258


(Rp000,-)

190091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI

SELATAN

1.138.258



Antarlembaga

600.328



(Rp000,-)



SELATAN

639.977







110.600



SELATAN

1.470.800






715.000


Perikanan

430.756


SELATAN

430.756





82.752



SELATAN

393.617





DJPDSPKP

66.700



SELATAN

747.200



67.200





130.000



199056 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO 3.670.000


(Rp000,-)


199060 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE

KEPULAUAN

5.011.000


199512 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR 2.433.000


20 SULAWESI TENGGARA 3.500.473



Lainnya KKP

1.084.590


TENGGARA

1.084.590



Antarlembaga

674.250




TENGGARA

618.648







111.500



TENGGARA

912.880






500.000


Perikanan

360.738


TENGGARA

360.738





84.352



TENGGARA

288.617




(Rp000,-)



DJPDSPKP

66.700



TENGGARA

235.000




135.000

21 MALUKU 3.311.111



Lainnya KKP

1.188.710

210055 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU 1.188.710



Antarlembaga

773.786



219028 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU 607.083







143.450






500.000


Perikanan

335.106





99.552





(Rp000,-)



DJPDSPKP

116.700





70.000



140.000

22 BALI 2.681.932



Lainnya KKP

887.332

225127 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 887.332



Antarlembaga

491.762









108.300








450.000


Perikanan

313.056





75.552






DJPDSPKP

62.800


(Rp000,-)





60.000



130.000

23 NUSA TENGGARA BARAT 22.941.767



Lainnya KKP

830.786

235221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA

BARAT

830.786



Antarlembaga

480.606




BARAT

568.688







120.200



BARAT

1.278.844





400.000


Perikanan

500.308


BARAT

500.308





77.152



BARAT

366.641




(Rp000,-)


DJPDSPKP

216.900



BARAT

737.500



162.500




125.000



239045 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR 2.018.000


239050 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA 10.730.000


239055 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA 4.496.000


239242 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT 1.415.000



(Rp000,-)

24 NUSA TENGGARA TIMUR 7.784.456



Lainnya KKP

1.024.221

249001 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA

TIMUR

1.024.221



Antarlembaga

556.573




TIMUR

444.320







128.700



TIMUR

564.285




550.000


Perikanan

570.180


TIMUR

570.180





103.552



TIMUR

230.950




DJPDSPKP

60.209



TIMUR

742.500



162.500



(Rp000,-)



130.000


(Rp000,-)



242117 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEBUPATEN SABU RAIJUA 2.644.000


249306 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUPANG 1.564.000


25 PAPUA 3.821.220



Lainnya KKP

1.358.080

250069 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA 1.358.080



Antarlembaga

789.812



259036 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA 636.337






173.600





570.000


Perikanan

362.956





123.552







DJPDSPKP

397.930





70.000


(Rp000,-)



160.000


(Rp000,-)

26 BENGKULU 2.633.023



Lainnya KKP

806.459

260059 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU 806.459



Antarlembaga

487.063










113.800







470.000


Perikanan

350.656






73.152






DJPDSPKP

60.000





60.000


(Rp000,-)



107.500

28 MALUKU UTARA 2.805.512



Lainnya KKP

907.086

280049 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA 907.086



Antarlembaga

573.246









142.700





380.000


Perikanan

376.056






97.152







DJPDSPKP

66.700






150.000

29 BANTEN 2.522.153



(Rp000,-)


Lainnya KKP

771.790

290095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN 771.790



Antarlembaga

405.204










107.500







400.000


Perikanan

335.056






67.552







DJPDSPKP

64.879

30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.380.437



Lainnya KKP

832.951


(Rp000,-)

300078 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

832.951



Antarlembaga

536.271




BANGKA BELITUNG

514.489







113.200



BANGKA BELITUNG

325.000




300.000


(Rp000,-)


Perikanan

307.456


BANGKA BELITUNG

307.456




69.952



BANGKA BELITUNG

233.041




DJPDSPKP

70.200



BANGKA BELITUNG

167.500



60.000



107.500

31 GORONTALO 2.248.466



Lainnya KKP

751.295

310046 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO 751.295



Antarlembaga

461.535










115.100






350.000


(Rp000,-)


Perikanan

324.256

319033 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO 324.256




86.752






DJPDSPKP

66.700





60.000



130.000

32 KEPULAUAN RIAU 2.813.043



Lainnya KKP

994.288

320014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN

RIAU

994.288



Antarlembaga

666.968




RIAU

444.287







113.200



RIAU

400.000



400.000


(Rp000,-)


Perikanan

573.227


RIAU

573.227





74.752



RIAU

218.741




DJPDSPKP

63.900



RIAU

182.500



67.500



115.000

33 PAPUA BARAT 3.352.997



Lainnya KKP

1.025.231

330036 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT 1.025.231



Antarlembaga

641.083



339017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT 648.149







169.300





570.000


Perikanan

448.956


(Rp000,-)






123.552






DJPDSPKP

66.700





165.000



160.000

34 SULAWESI BARAT 2.277.453



Lainnya KKP

780.734

340048 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT 780.734



Antarlembaga

493.682









111.100







450.000


Perikanan

353.256





(Rp000,-)



82.752






DJPDSPKP

66.700

35 KALIMANTAN UTARA 3.043.752



Lainnya KKP

843.931

417747 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN

UTARA

843.931



Antarlembaga

566.063




UTARA

581.801







127.100



UTARA

734.002





400.000


Perikanan

441.901


UTARA

441.901




82.752



UTARA

274.617


(Rp000,-)





DJPDSPKP

66.700



UTARA

167.500



60.000



107.500

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .... November 2018


REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

1. Sekretaris Jenderal

2. Dirjen PRL

3. Dirjen Perikanan Tangkap

4. Dirjen Perikanan Budidaya

5. Plt. Dirjen PSDKP

6. Dirjen PDSPKP

7. Karo Perencanaan

8. Karo Hukum dan Organisasi

Lembar Pengesahan

peraturan tentang lingkup urusan pemerintah …jdih.kkp.go.id/bahanrapat/rpermen-kp ttg lingkup...

Documents