03-bab-iii-oke2 (1)

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK

Bab III-1 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang

memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan

Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari

Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kajian terhadap Peraturan Perundang-

undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian

ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat

menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang

ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih

pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan

landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Daerah yang akan

dibentuk.

3.1. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Secara yuridis, kelembagaan Pemerintah Daerah didasari oleh penerapan

Otonomi Daerah yang saat ini berada dibawah naungan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Sejak awal terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan

dari sentralisasi menjadi desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian

diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, telah membawa konsekuensi perubahan yang

cukup mendasar pada sistem pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 120 mengamanatkan

bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sementara Perangkat Daerah Kab/Kota terdiri atas

Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan. Sementara Pasal 128 ayat (1) mengamanatkan bahwa:

Susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan

memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Berbagai perubahan tersebut tentu saja membawa konsekuensi yang mendasar

pula termasuk dalam hal perlunya penataan kewenangan dan penataan kelembagaan

daerah. Dalam aspek kewenangan daerah, peraturan perundang-undangan tentang

Kewenangan Daerah seperti PP No. 25 tahun 2000 dan Kepmendagri No. 130-67/2002

jelas perlu disesuaikan. Demikian juga halnya dalam aspek kelembagaan, PP No. 8 Tahun

2003 tentang Pedoman Kelembagaan Perangkat Daerah juga memerlukan penyesuaian.

Keluarnya PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007 baru-baru ini

merupakan jawaban atas kedua hal tersebut. Selanjutnya berimplikasi pada perlunya

penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah sesuai PP No. 41 Tahun 2007.

Sementara itu, adanya perubahan dalam kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur

dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

pada gilirannya juga akan mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah. Hal ini

karena dalam hal penataan kelembagaan daerah, besarnya kelembagaan salah satunya

ditentukan oleh beban kerja yang mana hal ini didasarkan atas besar kecilnya

kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di atas semuanya,

keluarnya kedua PP ini dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi

perangkat daerah yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi

yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


Daerah Kab/Kota: Pasal 12 menegaskan bahwa Urusan pemerintahan wajib dan pilihan

menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Ketentuan ini telah mengatur secara jelas bahwa kewenangan mutlak yang dimiliki oleh

pemerintah adalah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan

fiskal nasional, serta agama. Kewenangan mutlak diartikan bahwa mulai dari tataran

kebijakan hingga pelaksanaan dari kewenangan ini memang sepenuhnya diselenggarakan

oleh pemerintah. Kemudian peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa 31 (tiga puluh

satu) jenis bidang urusan yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan

pemerintahan daerah, adalah terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis bidang urusan yang

wajib diselenggarakan oleh setiap tingkatan pemerintahan sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan yang bersifat mendasar bagi masyarakat. Sementara, pemerintahan daerah

diberikan keleluasaan untuk mengkreasikan nilai (create value) berupa pelaksanaan 8

(delapan) jenis bidang urusan pilihan yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan

adanya potensi serta kekhasan dari masing-masing daerah dalam upaya mensejahterakan

masyarakat di daerahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah: pada Pasal 2 menyatakan secara tegas bahwa pembentukan organisasi

perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sementara pada Pasal 22

disebutkan bahwa Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan

adanya urusan yang perlu ditangani namun tidak harus dibentuk dalam organisasi

tersendiri. Hal ini dapat kita terjemahkan bahwa pemerintahan daerah dapat membentuk

kelembagaan perangkat daerah sesuai bidang urusan, meliputi Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan serta

Kelembagaan Lain yang pengaturan susunan organisasi dan tata kerjanya diatur tersendiri

diluar PP 41 tahun 2007 ini. Pembagian bidang urusan pemerintahan yang telah dirinci

hingga pada sub–sub bidang urusan yang dapat dijadikan pola/gambaran operasionalisasi

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


inilah yang dijadikan dasar dalam perencanaan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Dengan kata lain, penyusunan organisasi perangkat daerah adalah berdasarkan

pertimbangan adanya urusan yang perlu ditangani oleh pemerintahan daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PP. No. 41 Tahun 2007, Rumah Sakit Daerah adalah sarana

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang

dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Rumah

Sakit Umum Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan bagian dari

organisasi perangkat daerah. Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, RSUD

tidak dapat dilepaskan dari regulasi penataan organisasi perangkat daerah.

Dalam Bab IV PP No. 41 Tahun 2007, yang mengatur Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Lembaga Teknis Daerah pada pasal 15

disebutkan bahwa Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala

daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

(1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

(2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya;

(3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin

oleh direktur. Kepala dan direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya pada pasal 16 diatur bahwa Rumah sakit dapat berbentuk rumah

sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Rumah sakit umum daerah terdiri

dari 4 (empat) kelas:

(1) rumah sakit umum daerah kelas A;

(2) rumah sakit umum daerah kelas B;

(3) rumah sakit umum daerah kelas C; dan

(4) rumah sakit umum daerah kelas D.

Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus

daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri

Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara. Menindaklanjuti ketentuan pasal 16 PP No.41 tahun

2007 tersebut, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil analisis, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang

pada awalnya pembentukannya merupakan RSUD tipe/kelas C. Hal tersebut mengingat

dalam pendirian rumah sakit, selain dibutuhkan prasarana dan sarana yang memadai

sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan, juga dibutuhkan sumber daya

manusia yang memadai pula. Faktor ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai,

bukanlah sesuatu hal yang sulit dipenuhi, terutama oleh Pemerintah Daerah yang memiliki

kapasitas keuangan tinggi. Namun, untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia

masih menghadapi tantangan serius.

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


Kebutuhan sumber daya manusia pada RSUD Tipe C berdasarkan PERMENKES

RI NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dinyatakan bahwa

ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan:

Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 (sembilan) orang dokter

umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.

Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 2

(dua) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter

spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.

Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal

1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang

dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.

Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan

kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.

Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

Dengan status RSUD sebagai perangkat daerah, maka status sumber daya

manusia aparatur RSUD sebagai Pegawai Negeri Sipil menghadapi tantangan

ketersediaan formasi yang sampai saat ini tetap ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Jika

pun formasi disediakan oleh Pemerintah Pusat, belum tentu jumlah pelamar sesuai

dengan yang diharapkan karena masih “langka”nya tenaga medis, terutama dokter

spesialis. “Kelangkaan” dokter spesialis, selain karena jumlah absolut yang memang

masih terbatas, juga disebabkan karena adanya kecenderungan pilihan dokter spesialis

untuk menjadi dokter di rumah sakit swasta yang besar sehingga memperoleh pendapatan

yang besar pula. Jika formasi PNS belum tersedia, memang dapat diatasi melalui

mekanisme pembiayaan lainnya meskipun memerlukan dana yang sangat besar. Artinya,

pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya tersendiri yang tidak termasuk dalam

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


alokasi gaji pegawai yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat (DAU). Kondisi

tersebut akan lebih leluasa jika profit rumah sakit telah memadai dan jika rumah sakit

telah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU). Namun demikian, proses menjadi BLU

membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, pada tahap awal

pembentukkannya, RSUD Kota Tangerang sebaiknya memenuhi klasifikasi sebagai RSUD

tipe C untuk selanjutnya dapat menjadi tipe B dan tipe A seiring dengan kesiapan sesuai

dengan standar yang berlaku.

Mengacu pada PP. No. 41 Tahun 2007 RSUD kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian

dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan

masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling

banyak 2 (dua) seksi.

3.2. Pengelolaan Urusan Kesehatan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa

Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional

tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi

serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya

pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan

yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,

partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia

Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan

nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat

Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan

negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam

arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan

tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut dan dengan mengingat Pasal 20, Pasal

28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

Dalam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa “Pembangunan kesehatan

diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat,

pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan

nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas

kesehatan. Lebih lanjut dalam pasal 5 dinyatakan bahwa: Setiap orang mempunyai hak

yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang

mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan

sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dalam bab IV mengatur pula tentang

tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang

merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah dikhususkan pada

pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan,

fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan

sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab

atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan

untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat

dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan

segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Upaya kesehatan diatur dalam bab VI. Untuk mewujudkan derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu

dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan

masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,

menyeluruh, dan berkesinambungan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan upaya

kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya,

moral, dan etika profesi.

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan

dan mengembangkan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sekurang-kurangnya

memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Peningkatan dan pengembangan

upaya kesehatan dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian. Upaya kesehatan

diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi

individu atau masyarakat yang didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009

tentang Rumas Sakit. Adapun yang menjadi pertimbangan diterbitkannya UU ini antara

lain: bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan

dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; bahwa

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik

tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan

teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu

meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar

terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; bahwa dalam rangka peningkatan

mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit

dengan Undang-Undang; dan bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup

memadai untuk dijadikan landasan hokum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai

institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. UU No. 44 tahun 2009 juga mengacu pada

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam bab II, pas 2 UU No. 44 Tahun 2009 disebtukan bahwa Rumah Sakit

diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan,

perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit;

b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Selanjutnya dalam bab IV pasal 6 secara tegas diatur mengenai tanggungjawab

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab untuk:

a) menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;

b) menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin,

atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;

d) memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan

pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;

e) memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah

Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


f) menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai

dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;

g) menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

h) menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat

bencana dan kejadian luar biasa;

i) menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan

j) mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan

bernilai tinggi.

Tanggung jawab tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengenai persyaratan rumah sakit, diatur dalam Bab V. Rumah Sakit harus

memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian,

dan peralatan. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau

swasta. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus

berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi

tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau

Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai persyaratan sumber daya manusia dinyatakan bahwa Rumah Sakit

harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis,

tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan

tenaga nonkesehatan. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis

dan klasifikasi Rumah Sakit. Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang

melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Rumah Sakit

dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


Dalam Bab VI, diatur mengenai Jenis dan Klasifikasi rumah sakit. Rumah Sakit

dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan atas jenis

pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan

Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada

semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama

pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan

umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit

publik dan Rumah Sakit privat. Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit publik yang

dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan

Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan

Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan

fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan

fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri

atas:

a. Rumah Sakit umum kelas A;

b. Rumah Sakit umum kelas B

c. Rumah Sakit umum kelas C;

d. Rumah Sakit umum kelas D.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi diatur dengan Peraturan Menteri.Untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang

Rumah Sakit, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan PERMENKES RI NOMOR

340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Dalam pasal 3 dinyatakan:

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


“Rumah Sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah”

RSUD Kota Tangerang direncanakan memiliki kualifikasi tipe C, sehingga RSUD

ini Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan

medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) Pelayanan

Spesialis Penunjang Medik:

Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C Fasilitas dan

kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C meliputi Pelayanan Medik Umum,

Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan

Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan

Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan

Penunjang Non Klinik.

Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik

Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.

Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat

24 (dua puluh) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan

melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan

resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.

Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam,

Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.

Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut minimal 1 (satu) pelayanan.

Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi,

Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Patologi Klinik.

NA

SK

AH

AK

AD

EM

IK


Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan

keperawatan dan asuhan kebidanan.

Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan Darah,

Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik.

Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, Jasa

Boga/Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah,

Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran,

Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.

Dalam pasal 17 ditentukan bahwa Administrasi dan manajemen rumah sakit

terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur paling sedikit terdiri atas Kepala

Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan,

unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi

umum dan keuangan.

03-bab-iii-oke2 (1)

Documents