zakat profesi langkah cerdas mengatasi kesenjangan …

ZAKAT PROFESI LANGKAH CERDASMENGATASI KESENJANGAN DAN PEMICU

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Mohammad H. Holle

Dosen Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Abstract

The government continues to try to boost the rate of economicgrowth. By the Jokowi government, the growth target mustreach 7 percent in 2018. But what hand power does not arrive.Our growth rate is only around 5 percent. Of course this is achallenge for the government. Until the last 3 years, the rateof economic growth has not been significantly increased.Likewise the poverty rate. Although there was a decreaseaccording to the 2017 BPS report, it was not significant.Various efforts made by the government include utilizing thepotential of professional zakat in Indonesia. The potential ofzakat in Indonesia is so great. The potential zakat statisticshave experienced tremendous increases. Even by BAZNAS, itis said that in 2017, the potential of zakat in Indonesia reaches217 trillion rupiah. Likewise some research results indicatethis potential. This also makes the international world,especially Middle Eastern countries, positively appreciate thehandling of zakat in Indonesia. But the huge potential of zakathas not been directly proportional to the realization of zakat

Zakat Profesi Langkah Cerdas …

249

receipts. This is what the Indonesian government must beserious about by maximizing the zakat institutions optimally.

Keywords: Professional Zakat, Equity, Economic Growth

PendahuluanPengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an

dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembangmencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkatkehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidakberubah, menunjukkan bahwa ada yang salah denganpengertian pembangunan yang sempit itu. Kini, makinbanyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakanperlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnyakemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakintidak merata, dan meningkatnya pengangguran (MichaelP.Todaro, Stephen C. Smith, 2009 : 17).

Semula ada yang beranggapan bahwa hal yangmembedakan antara negara maju dengan negara sedangberkembang adalah pendapatan rakyatnya. Denganditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkanmasalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, danketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negarasedang berkembang dapat terpecahkan, misalkan melaluiapa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah”(trickle down effect) (Mudrajat Kuncoro, 2010 : 4).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagaiproses multidimensi yang melibatkan berbagai persoalan mendasardalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, sertapercepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, danpenanggulangan kemiskinan. Pada hakekatnya pembangunan haruslahmencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai denganberbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individudan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunanseharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dariyang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir danbatin (Michael P.Todaro, Stephen C. Smith, 2009 : 18-19).

Mohammad H. Holle

250

Krisis ekonomi yang menghancurkan Indonesiatahun 1997 lalu telah berlalu. Ini tercermin dari indikatorkinerja ekonomi dan sosial yang menunjukkan trendperbaikan. Inflasi mulai terkendali. PDB per kapita yangsempat terpuruk. Walaupun ketimpangan pendapatanmasih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Korupsimengalami kemajuan di Indonesia bahkan termasuksepuluh negara terkorup di dunia. Masih ada konglomerasiyang menciptakan ketimpangan ekonomi yang luar biasa.Begitupun kue nasional masih tetap dinikmati oleh 20persen penduduk berpendapatan tinggi dan 40 persenpenduduk berpendapatan menengah (Mudrajat Kuncoro,2010 : 139-142).

Sejumlah strategi ditempuh pemerintah untukmengatasi problem pemerataan yang hingga kini menjadigap diantara masyarakat Indonesia. Begitupun denganpertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berusahamenggenjot angka pertumbuhan ekonomi. Oleh pemerintahJokowi, target pertumbuhan harus mencapai 7 persen ditahun 2018. Tapi apa daya tangan tak sampai. Angkapertumbuhan kita hanya berada pada kisaran 5 persenan.Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.Baik strategi anggaran masuk desa, maupun pembangunanmasuk desa. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan 1milyaran rupiah untuk tiap desa di seluruh Indonesia.Hingga berjalan 3 tahun terakhir, angka pertumbuhanekonomi belum juga terdongkrak signifikan. Sama halnyadengan angka kemiskinan maupun pengangguran. Kendatiada penurunan angka menurut laporan BPS 2017.

Agar pemerataan dan pertumbuhan ekonomi,penanggulangan kemiskinan serta distribusi ekonomi bisaberjalan secara merata dan tidak berpusat pada kalangankaya dan menengah, maka ada beberapa prinsip darikonsep distribusi dalam Islam yang perlu mendapatperhatian seperti; Pertama, pendapatan (return) yang


251

diterima seseorang sangat bergantung pada usaha yangdilakukannya (Q.S. 4 : 32). Kedua, terpenuhinya kebutuhandasar adalah hak setiap orang. Ketiga,harta tidak bolehberputar di tangan segelintir kelompok, yaitu kelompokkaya (QS : 59 : 7). Harta harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.Keempat, pada harta seseorang,terdapat “bagian” yang menjadi milik mutlak orang lain,yaitu kelompk fakir miskin, baik yang meminta maupuntidak meminta, sebagaimana tercantum dalam QS 70 : 24).Bentuk berbagi lain yang dapat dilakukan seorang muslimadalah infak, wakaf, hibah, zakat dan waris (Irfan SyauqiBeik, Laily Dwi Asyianti, 2016 : 38-39).

Kondisi ini, menurut Beik, dalam buku EkonomiPembangunan Syariah, tidak terlepas dari kekeliruan-kekeliruan ekonomi konvesional. Inilah paradoks antarapertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi. Oleh karenaitu, dalam ekonomi syariah, paradoks ini dapatdiminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antarapertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaaninstrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnyaekonomi disatu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi lain.Konsepsi ini terefleksikan dalam kesatuan bangunan diantara tiga sektor dalam perekonomian syariah, yaitu sektorrill, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF (zakat,infak, sedekah dan wakaf) (Irfan Syauqi Beik, Laily DwiAsyianti, 2016 : 22-23).

Dari konsepsi itu, salah satu sektor yakni ZISWAF,terutama zakat menjadi potensi yang sangat menjanjikanbagi pemerintah untuk menjadikannya sebagai solusi cerdasmengatasi pemerataan ekonomi. Jika pemerataan ekonomidapat tercapai, secara tidak langsung dapat memicupertumbuhan ekonomi bangsa.

Hal ini diakui Dr. Adel Sarea Ahlia dari UniversityManama, Kingdom of Bahraindalam tulisan jurnalnya Zakatas a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative

Mohammad H. Holle

252

Approach. Dikatakan “Zakat dianggap sebagai salah satumetode yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi,yang berarti, ketika orang membayar Zakattingkatpertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dansebaliknya. Dengan kata lain, komitmen Muslim untukmembayar Zakat kepadadelapan kategori untuk mencapaipembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusikekayaan antara umat Islam jugasebagai menjembatanikesenjangan antara si kaya dan si miskin di masyarakat”(Adel Sarea Ahlia, 2012 : 242).

Jika dibedah lebih dalam, potensi zakat nasional initerdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu zakatpenghasilan rumah tangga, zakat perusahaan, dan zakattabungan dan investasi keuangan syariah.Studi BAZNASdan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB yang dilakukanFirdaus, Beik, Juandadan Irawan (2012), menunjukkanbahwa potensi zakat nasional mencapai angka Rp217 triliun,atau setara dengan 3,4 persen nilai PDB Indonesia tahun2010. Jika tren ini tetap, maka setiap perekonomian kitatumbuh, maka angka potensi zakat ini akan lebih besar dariRp217 triliun (Adel Sarea Ahlia, 2012 : 182).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalammenurunkan angka kemiskinan, kerentanan, danketimpangan. Akan tetapi, mengapa penurunan angkakemiskinan melambat walaupun terjadi pertumbuhanekonomi dan ketimpangan juga tidak menurun.banyak yangmenilai hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesiayang tidak inklusif. Diperkirakan mereka yang miskin danrentang miskn ini mencapai 40 persen dari semua pendudukIndonesia. Selanjutnya ketimpangan adalah tantangan yangperlu segera mendapat perhatian dari semua pemangkukepentingan. Dalam hal penguasaan aset oleh satu persenpenduduk terkaya, Indonesia menempati peringkat kelima.Satu persen keluarga miskin di Indonesia menguasai hampir50 persen aset. Sementara 10 persen keluarga kaya


253

menguasai 70 persen aset. Untuk itu ketimpangan diIndonesia lebih mendesak untuk ditangani (BambangWidianto, 2017 : 394). Padahal dalam Islam menjunjungtinggi nilai keadilan, sehingga kekayaan tidak terkumpulhanya pada satu kelompok saja (Ruslan Abdul Ghofur Nor,2013 ; 870, sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Hasyr (59) :7, yang artinya “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya di kalangan kamu”. Menurut QuraishShihab, ayat tersebut menegaskan harta benda hendaknyajangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompokmanusia. Akan tetapi harta benda harus beredar dimasyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggotamasyarakat dengan tetap mengikuti hak kepemilikan danmelarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkanharta itu memiliki fungsi sosial ( Quraish Shihab, 2002, 113).

Fenomena ketimpangan dan pertumbuhan ekonomiini menjadi menarik bagi penulis untuk dikaji lebihdalamtentang zakat profesi, yang sekiranya dapat menjadilangkah cerdas pemerintah untuk menjadikan zakat itusebagai sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semuawarga negara Indonesia, terutama ummat Islam.

PembahasanPemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sesungguhnya berbagai sistem ekonomi memilikikepedulian tentang problematika distribusi denganmenilainya sebagai problematika ekonomi paling riskan danmenonjol yang dialami oleh berbagai masyarakat dulu dansekarang, di timur maupun barat (Asmuni, 2017 : 212), danmenilai problematika distribusi sebagai cabang dariproblematika ekonomi, bahkan sebagai sebab terpenting,jika bukan satu-satunya sebab. Bagaimana tidak demikian,sedangkan 5 persen dari penduduk dunia menguasai 80persen dari seluruh kekayaan dunia? (Asmuni, 2017 : 212).Dimana seorang pakar ekonomi Barat berpendapat bahwasebab kerugian yang diderita dunia bahkan masih diderita

Mohammad H. Holle

254

adalah berkisarnya kekayaan dan pemusatannya denganbentuk yang mencolok di tangan beberapa orang yangsedikitnya jumlahnya (Asmuni, 2017 : 212).

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalammerealisasikan keadilan distribusi yang berdampak padapenderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalismesebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkankapitalisme mulai menderita krisis yang mendkatkankepada kehancurannya, dimana dunia mulai mendengarjeritan yang memilukan yang keluar dari ibukotakapitalisme tentang keharusan menempatkan “jalan ketiga”(Asmuni, 2017 : 213) sebagai ganti kapitalisme yang telahnampak tidak mampu menghadapi krisis besar yangdiderita.

Hal inilah yang kemudian menarik daya pikirseorang David Ricardo untuk menciptakan cara berpikirekonomi baru yang jauh dari “pertumbuhan’ harmonimodel Adam Smith dan mengarah kepada model“distribusi” antagonistik dimana pekerja, pemilik tanah dankapitalis berseteru dalam memperebutkan kue ekonomi.Marx dan sosialis mengeksplotasi sistem Ricardo inisepenuhnya. Model Smith berfokus pada bagaimana caramembuat ekonomi dibagi-bagi di antara berbagai kelompokatau kelas. Ricardo menekankan konflik kelas, bukan“harmoni kepentingan yang alamiah” ala Smith (MarkScousen, 2016 : 88-89). Kapitalisme selalu dipujisebagaiprodusen barang dan jasa yang kuat, mesin pertumbuhanekonomi yang tangguh, tetapi ia juga dikritik keras olehMarx dan Mill, karena kesenjangan kekayaan danpendapatan yang dihasilkannya (Mark Scousen, 2016 : 88-89).

Pandangan kapitalisme ini juga ditolak tokohmuslim, Baqr Ash Shadr. Menurutnya hal itu bertentangandengan Islam. Soal kekayaan, Islam menyatakan bahwaharus ada koordinasi antara pertambahan kekayaan dengan


255

distribusi sebagai satu tujuan, demi meningkatkankesejahteraan dan kenyamanan hidup para anggotamasyarakat, karena Islam memandang pertumbuhankekayaan sebagai tujuan antara, bukan sebagai tujuan akhir(Muhamad Baqir Ash Shadr, 2008 : 427).

Dampak kapitalis itu juga yang membuatperekonomian global saat ini masih terus mengalamiketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakanmoneter di Amerika Serikat (AS), risiko keamanan dangeopolitik, ketegangan di Timur Tengah, dan Korea Utara,dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomiTiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdaganganinternasional. Hingga kebijakan ‘congkak’ Presiden AS,Trump terhadap Turki dan Indonesia. Hingga membuatanjlok nilai tukar lira Turki dan juga Rupiah sampaimenembus angka Rp14 ribu-an.

Berdasarkan laporan dari kantor berita resmipemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Xinhua, bahwa matauang Lira anjlok 20 persen terhadap dolar AS selama duasesi terakhir setelah Presiden AS Donald Trumpmengesahkan penggandaan tarif pada impor produk bajadan aluminium dari Turki. Dikutip dari Antara, mata uangnegara berkembang lainnya, seperti rupee India dan pesoMeksiko terpukul sangat parah di tengah krisis Lira (KantorBerita Antara, terbitan 13 Agustus 2018).

Ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun,di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung.Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Angka ini tentu berbandingterbalik dengan janji Jokowi yang mengharapkan ekonomi Indonesiatumbuh 7 persen per tahun. Dari konteks kestabilan ekonomi, inimerupakan sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya belirakyat. Indikator lainnya adalah realisasi inflasi bulan Juni 2018 yangmampu dijaga pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkaninflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahunterakhir. Angka pengangguran terbuka juga turun menjadi tinggal 5,13persen pada Februari 2018. Selain kondisi makro ekonomi, persentasekemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82persen pada Maret tahun 2018. Angka kemiskinan dari 28,59 juta atau

Mohammad H. Holle

256

11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82persen pada Maret tahun 2018. Untuk memberikan jaminanperlindungan bagi keluarga miskin, pemerintah juga memperluasProgram Keluarga Harapan (PKH). Jumlah peneriman PKH yang padatahun 2014 masih 2,7 juta keluarga meningkat menjadi hampir 6 jutakeluarga pada tahun 2016. Secara bertahap meningkat hingga 10 jutakeluarga pada tahun 2018 (Pidato Presiden Jokowi tentang Nota Keuangandan APBN, tanggal 16 Agustus 2018)/

Menurut Asep Suryahadi, penduduk miskin bersifatheterogen dan masing-masing memiliki respons berbedaterhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan.Akan tetapi, bagi masyarakat penduduk miskin, bantuanyang paling berarti bagi mereka adalah stabilitasperekonomian dan pertumbuhan eknomi yang berkualitas.Stabilitas perekonomian sangat diperlukan agar rakyat yangrentan tidak makin jatuh miskin. Inflasi yang tinggi,misalnya, sangat merugikan bagi penduduk miskin karenamereka tidak memiliki mekanisme perlindungan yangmemadai untuk mempertahankan daya beli. Pertumbuhanekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomiyang tidak semata-mata tinggi, tetapi juga memiliki dampakyang baik terhadap kehidupan penduduk miskin sehinggadapat mengurangi angka pengangguran dan angkakemiskinan. Dengan demikian, hasil pertumbuhan ekonomitidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok penduduk,tetap dapat dinikmati secara lebih merata sehinggamengurangi kesenjangan ekonomi (Asep Suryahadi dalam TimINDEF. 2017 : 386).

Dalam mengelola perekonomian dihadapkan padasituasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yangterus meningkat, membuat pemerintah menggunakanseluruh instrumen kebijakan agar kinerja perekonomianterus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapatdiperkuat. Kebijakan fiskal melalui APBN merupakaninstrumen pengelolaan ekonomi yang sangat pentingmelalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi.Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan


257

pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerjaekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi,meningkatkan produktivitas dan daya saing, sertamemerangi kemiskinan yang bermuara pada pemerataan.

Angka-angka yang disampaikan pemerintah belummenggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi diIndonesia. Jurang pemisah antara Barat dan Timur masihterlihat nyata. Memang, Indonesia termasuk negaraberkembang yang menikmati pertumbuhan ekonomi positifsejak tiga tahun terakhir, seperti gambaran tabel dibawahini.

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial yangditunjukan pada tabel 1 pada ahun 2017 didominasi olehkelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusiterbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen. Sisanya adalahSulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua yangterendah.

Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan tersebut seakanmemberi dampak signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraanwarganya. Pendapatan per kapita per tahun Indonesia terus menanjak.Tahun 2014 pendapatan per kapita per tahun Rp41,92 juta, pada tahun

Mohammad H. Holle

258

2015 naik menjadi Rp45,14 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadiRp47,96 juta. (Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjanganpendapatan per kapita Indonesia. Terbitan 18 Maret 2018)

Bila dihitung kasar, rata-rata pendapatan orangIndonesia adalah Rp4 juta per bulan. Sepintas data inimenampilkan seolah-olah semua orang Indonesia hidupberkecukupan dengan pendapatan Rp4 juta per bulan.Namun jika ditelusuri secara lebih detil, fakta di lapanganberbanding terbalik. Masih terdapat kesenjangan yangcukup lebar.

Disisi lain, rasio gini Indonesia sebagaimanadikeluarkan BPS juga menunjukan perbandingan yangcukup lebar antara si kaya dan si miskin. Rasio gini perMaret 2016 adalah 0.397. Angka ini jauh dari angka 1,namun rasio gini tersebut cukup memberikan isyarat bahwaada kesenjangan. Ketimpangan ekonomi Indonesiamerupakan yang ke-empat di dunia, dimana 49,3 persenekonomi nasional dikuasi oleh satu persen dari total jumlahpenduduk Indonesia. Fakta lain tentang kesenjangan atauketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesiaditunjukan dengan struktur perekonomian yang takseimbang antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya diIndonesia (BPS 2018).

Pertumbuhan ekonomi dianggap berkualitas apabilaperekonomian tidak dihinggapi tiga persoalan besar;ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhanjuga dianggap tidak berkualitas apabila masih didominasisektor tradableyang seharusnya mampu menyerap tenagakerja dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan masih lebihrendah daripada sektor non-tradable yang sedikit menyeraptenaga kerja. Sektor pertanian yang sebagai salah satu sektornon-tradable ternyata hanya mencatatkan pertumbuhan 2,67persen pada tahun 2016. Lambannya penurunan angkakemiskinan dan pengangguran selama dua tahun terakhirpemerintahan Kabinet Kerja tidak dapat dilepaskan darimelebarnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan telah


259

menjadi masalah yang amat sensitif dan amat dekat denganinstabilitas sosial-ekonomi-politik apabila tidak memperolehpenanganan yang serius dan sistematis (Asep Suryahadidalam Tim INDEF. 2017 : 12-13..

Kondisi ini mengharuskan pembangunan ekonomiharus dilihat dalam konteks pemerataan kesejahteraanpenduduk. Pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraanitulah yang selama ini masih belum bisa dicapai olehpemerintahan di beberapa negara yang penduduknyamenganut mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia.Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakatdi wilayah Barat dan wilayah Timur. Sampai kemudianpemerintah Indonesia saat ini, tengah berusaha membangunwilayah Timur dari ketertinggalan pembangunan.Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukanuntuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera.Sehingga dapat mengurangi dorongan konsumsi pamer diridan investasi yang bisanya dilakukan orang-orang ayadisaat ketidakmerataan pendapatan terjadi (Umar Chapra,2000 : 63).

Menurut Kwik Kian Gie, masalah kesenjangan antarakaya dan miskin di Indonesia sebenarnya sudah ada sejaktahun 1930 dikenali oleh Prof. Boeke dalam bukunyaDualistische Economic. Bagi Kwiek, ada kesenjangan lebarantara perekonomian di kota dan di desa. Tidak ada dayatarik atau pull effectdari ekonomi kota terhadap ekonomidesa dan juga tidak ada trickle down effect. Penyebab lainnyaadalah iterapkannya sistem ekonomi liberal di Indonesia,dimana ikut campurnya pemerintah dalam bidangproduksi, distribusi dan konsumsi yang mestidiminimalkan. (Kwiek Kian Gie, 2017 ; 450-451).

Analisis Kuznets mengenai hubungan pertumbuhandengan ketidakmerataan ikut mendukung kondisi di atas.Menurut Kuznets dalam masa pertumbuhan akan terjadipergeseran tenaga kerja dari sektor primer yangproduktivitasnya rendah ke sektor industri dan jasa dengan

Mohammad H. Holle

260

produktivitasnya tinggi. Perbedaan tingkat produktivitasdari kedua sektor ini menimbulkan kesenjangan.Kesenjangan yang terjadi pada awalnya melebar, kemudianpada masa pertumbuhan akan kembali menyempit.

Dalam artikelnya yang berjudul "Inequality andGrowth Reconsidered: Lessonfrom East Asia", Birdsall et, al., (1995) menolak pandangankedua teori ketidakmerataan diatas. Justru denganpemerataan, pertumbuhan yang dicapai bisa lebih tinggi.Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil analisisyang dilakukan dengan model regresi terhadap delapannegara di Asia Timur (Hongaria, Indonesia, Jepang, Korea,Malaysia, Singapura, Taiwan/China dan Thailand).Meskipun selama tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi dinegara-negara itu tinggi, kemerataan pendapatan menjadisemakin baik atau minimal tetap.

Kondisi pertumbuhan dan pemerataan yang tidakseimbang juga mendapat perhatian para ekonom Islam,seperti Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), IbnuKhaldun (1332-1404) sampai ke Imam Ghazali (1058-1111).Demikian juga kaum merkantilis, kaum klasik sampai keAdam Smith (1737-1790), Marx (1818-1883). Sebutan atauistilah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunanekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapimempunyai maksud yang sama, terutama pembicaraanmengenai masalah ekonomi.

Islam melihat pembangunan ekonomi tidak sebatasmembangun faktor-faktor produksi, tapi dalam pengertianyang luas, menyeluruh dan substantif dengan menekankanpembangunan insan atau manusia seutuhnya (humandevelopment). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (fi ahsani taqwiim). Ada nilai menuju keadaan yangsesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia.Pembangunan dalam Islam adalah menempati peringkatjiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut


261

sebagaitazkiyat an nafs (Umar Chapra, 1997 : ^3).Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. Asy-Syams (91)ayat 9-10. “Sesungguhnya beruntunglah orang yangmensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orangyang mengotorinya”.

Orang beruntung bukan saja mensucikan jiwanya,tapi juga menjaga hartanya agar dapat dimanfaatkan untukkemaslahatan orang lain. Tidak menumpukannya dan tidakmenjadikan harta segala-galanya dalam hidup. Bagi Ash-Shadr, Islam ingin agar seorang muslim berjuangmeningkatkan kekayaan, menjadi tuan bagi kekayaannyaitu, dan beroleh manfaat darinya. Islam tidak ingin seorangmuslim menjadi budak hartanya dan melupakan tujuansesungguhnya. Islam tidak mengakui kekayaan dan cara-cara peningkatannya yang menjadi hijab (pemisah) antaraseorang muslim dan Tuhannya, melupakan misi besarnyawujudkan serta memelihara keadilan di muka bumi jugamembantunya dalam mewujudkan cita-cita keadilan,persaudaraan, dan kehormatan. (Muhamad Baqir AshShadr, 2008 : 426).

Makna ZakatMakna zakat jika ditinjau dalam segi bahasa

sebagaimanaal-Mu’jam al-Wasith mempunyai beberapa arti,sepetial-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan danperkembangan’, ath-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalatu‘keberesan’. Dari sudut istilah zakat dsebut sebagai bagiandari harta yang memiliki syarat tertentu, dimana Allah Swtmewajibkan kepada pemiliknya, dan selanjutnya diserahkankepada yang berhak menerimanya dengan syarat juga(Didin Hafidzudin, 2006 : 7).

Terkait makna zakat, Hafidhuddin menjelaskan bahwaada hubungan antara zakat dari segi bahasa dan segi istilah,bahwa dari sebagian harta yang kita keluarkan sebagai

Mohammad H. Holle

262

zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang danbertambah, suci dan baik. Hal ini ditegaskan dalam surahAt-Taubah (103) dan surat Ar-Ruum (39) (Didin Hafidzudin,2006 : 7).

Selain surah di atas, berbagai surah dalam Al-Qur’anjuga menegaskan soal zakat. Misalnya ayat 267 dalam Surahal-Baqarah, ayat 242 dalam Surah al-An'am, ayat 34,60.Surah Maryam ayat 31 dan Al-Baqarah ayat 43. DalamAl-Qur’an, kata zakat terdapat dalam 27 tempat.Terkaitperintah Al-Qur’an ini, para ilmuwan muslim jugamenyatakannya ada hukum zakat, seperti Abu Bakar Razi,al Jassas Abu Bakr binal 'Arabi, dan Abu' Abdullah alQurtubi.Selain menggariskan zakat sebagai lima pilar utamadalam agama Islam, (Monzer Kahf, XIX). Yusuf Qardhawidalam Fiqh Al Zakah,lebih lanjut menjelaskan bahwabentuk penghasilan yang paling menyolok pada zamansekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan danprofesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada duamacam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiritanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatantangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengancara ini merupakan penghasilan profesional, sepertipenghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman,penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalahpekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baikpemerintah, perusahaan, maupun perorangan denganmemperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak,ataupun kedua- duanya. Penghasilan dari pekerjaan sepertiitu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (Monzer Kahf,XIX).


263

Peringatan Allah Swt dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 34: “…dan orang-orang yang menyimpanemas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalanAllah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa merekaakan mendapat) siksa yang pedih”. Hal yang sama jugaditegaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim. RasulullahSaw bersabda: “…. dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan darikelebihan kebutuhan…”.

Oleh Yusuf Qardhawi, istilah zakat profesi atau penghasilanini disebut sebagai ‘Zakah rawatib al-muwazhaffin’ (zakat gajipegawai) atau juga ‘Zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah’ (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (YusufQardhawi, 497). Maksudnya adalah zakat yang dikeluarkansendiri atau secara bersama oleh setiap orang yang bekerja ataumemiliki keahlian tertentu, dimana dari hasil pekerjaanmenghasilkan uang dan memenuhi nishab. (Didin Hafidzudin,2006 : 102).

Memang zakat profesi ini ada perdebatan antar paraulama. Namun sebagian besar ulama menyetujui zakatprofesi ini, kendati ada perbedaan dalam penentuan waktu.Ada yang menyatakan harus sampai satu tahun (haul) adajuga yang menyatakan bisa walaupun belum mencapai satutahun, terpenting sudah memperoleh.

Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili yangtermasuk dalam kategori ulama mutaakhirin menyatakanzakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saatmemperolehnya, kendati belum satu tahun (Wahbah AzZyhaily, 865). Hal ini juga mengacu pada berbagai pendapatsahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud danMu’awiyah, Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, danMakhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, termasukbeberapa ulama fiqh lainnya . (Wahbah Az Zyhaily,866).Adapun kewajiban zakatnya adalah 2,5%, berdasarkankeumuman nash yang mewajibkan zakat uang, baik sudahmencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika sudah

Mohammad H. Holle

264

dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya, maka iatidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun(Wahbah Az Zyhaily, 866).

Zakat, Langkah Cerdas Mengatasi Kesenjangan danPemicu Pertumbuhan Ekonomi

Pusaran kemiskinanyang makin berputar akibatinstrumen regulasi pemerintah yang belum tepat sasarandan maksimal menyebabkan angka kemiskinan sulitditurunkan. Jika turunpun tak sampai melewati satudigit.Sejumlah lembaga keuangan pemerintah yangberfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mestinyaberpihak pada masyarakat tidak berfungsi secara maksimal.Apalagi masyarakat yang tidak memiliki agunan namunsangat membutuhkan bantuan modal. Ketidakseimbangantara lapangan kerja dan tingkat pengangguran memicutingginya angka pengangguran dan juga kemiskinan. Halini mengakibatkan terjadinya ketidakmerataankesejahteraan.

Dari fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya,menurut penulis, dibutuhkan sebuah langkah cerdas untukmengatasi ketidakmerataan pembangunan dan sekaligussebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Lengkah cerdas ituadalah zakat profesi. Dalam Islam, zakat profesi dapatmenjadi salah satu upaya mengatasi kemiskinan danmemunculkan pemerataan distribusi kekayaan.

Zakat adalah salah satu sektor penting dalamfilantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajibdibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat(muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan caramenyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat).Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolongperekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadiinstrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional.Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah


265

mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal inimenunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untukmengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatuNegara (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Dari sisi kedudukan, zakat memiliki kedudukan yangistimewa. Termasuk dalam salah satu rukun Islam (wajib).Selain ibadah, zakat dapat dijadikan sebagai solusipemerataan ekonomi ummat. Menjadi penghubung antarayang kaya dan miskin. Mestinya menjadi kewajiban bagitiap ummat, tanpa perlu ada ‘perdebatan’.Penegasan inidalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 103, sebagaimana dipaparkansebelumnya.

Menurut Jennifer Bremer dalamZakat and EconomicJustice: Emerging International Models and their Relevance forEgypt, kewajiban zakat sangat penting bagi konsep keadilansosial dalam masyarakat Islam. Pembayaran zakatadakorelasi antara orang kaya dan orang yangmembutuhkan (miskin). Zakat bukan hanya saranakesejahteraan sosial bagi kaum miskin, tetapi juga berfungsiuntuk pemerataan ekonomi atau ketidaksetaraan (JenniferBremer, 2013 : 51). Zakat berfungsi untuk mencegahpenimbunan harta berlebihan. Sebagian dari harta dari hasilakumulasi kekayaan harus dimanfaatkan untukmewujudkan keadilansosial dan distribusikan bagi yangberhak. Bagi Bremer, meskipun tingkat penilaian zakat, 2,5persen (seperempat puluh) dari keseluruhan aset yangdihasilkan bukan merupakan sesuatu yang terbebani ataubernilai tinggi. Zakat dapat digunakan untuk mendukungkebutuhan jangksa pendek (Jennifer Bremer, 2013 : 51).

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secarasignifikan pada saat Undang-Undang No. 38/1999 disahkanoleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut,zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentukpemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga zakatyang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat).

Mohammad H. Holle

266

Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenaizakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999ini dengan UU No. 23/2011 mengenai Pengelolaan Zakat.Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalahadanya aturan mengenai wewenang Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakatnasional. (BAZNAS, 2016 : 3).

Laporan BPS tahun 2015, menyatakan persentasependuduk muslim di Indonesia mencapai 85 persen daritotal jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 216,66juta jiwa.Mestinya dengan jumlah penduduk muslimterbesar ini, zakat menjadi potensi sangat besar jikadioptimalkan untuk mengurangi kemiskinan danpemerataan ekonomi. Berdasarkan data ZIS di Indonesia,terjadi kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun2002 hingga 2015 (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (2002 –2015)

No Rupiah(miliar)

USD (juta) Pertumbuhan(%)

PertumbuhanGDP

2002 68,39 4,98 - 3,72003 85,28 6,21 24,70 4,12004 150,09 10,92 76,00 5,12005 295,52 21,51 96,90 5,72006 373,17 27,16 26,28 5,52007 740 53,86 98,30 6,32008 920 66,96 24,32 6,22009 1200 87,34 30,43 4,92010 1500 109,17 25,00 6,12011 1729 125,84 15,30 6,52012 2200 160,12 27,24 6,23


267

2013 2700 196,51 22,73 5,782014 3300 240,17 22,22 5,022015 3700 269,29 21,21 4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Pusat KajianStrategis Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS, 2016 :1-3).

Berdasarkan Tabel 2,[ dapat dilihat bahwapenghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIShampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencananasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumiYogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapaiangka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebutmengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaranmasyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melaluiorganisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan inijuga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaanmasyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupunLAZ. Hal penting lainnya yang dapat ditunjukkan olehTabel 2 adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan ZISjika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolakukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009,terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar1,3 persen sebagai konsekuensi dari krisis finansial global.Namun, pertumbuhan zakat di tahun yang sama justrumeningkat sebesar 6,11 persen. Jika dilihat dari rata-ratanya,kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002sampai 2015 (39,28 persen) juga lebih besar dibandingkanrata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakattidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga ke

Mohammad H. Holle

268

depannya sangat berpotensi untuk berkontribusi dalampembangunan nasional (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Untuk pertumbuhan perzakatan nasional sepanjangtahun 2016-2017 juga mengalami tren positif. Akumulasirata-rata pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan danasosial keagamaan lainnya (DSKL) secara nasional padaBAZNAS pusat, provinsi, BAZNAS kabupaten/kota danLembaga Amil Zakat (LAZ) naik sebesar 20 persen padatahun 2017 atau sekitar 6 triliun rupiah dibanding tahun2016 sebesar 5,12 triliun. Angka ini dapat melewati angkapertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,7 persen ditahun 2017. Data hasil survei BAZNAS, menemukan potensizakat kekayaan dan penghasilan individu di Indonesiasebenarnya mencapai Rp138 triliun per tahun. Jikaterealisasi penghimpunannya sesuai yang ditargetkan 10persen dari potensi tersebut, maka tiga tahun ke depandiproyeksikan penerimaan zakat nasional akan mencapaitarget Rp13,8 triliun per tahun (Fuad Nasar,(https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314547-sepanjang-2017-terkumpul-dana-zakat-rp6-triliun. Diaksespada tanggal 18 Agustus 2018).

Potensi zakat yang besar, mestinya masalahkemiskinan, pengagguran, pemerataan ekonomi danpertumbuhan ekonomi dapat diatasi. Hal ini juga didukungdengan beberapa hasil penelitian dan survei yang dilakukanberberapa lembaga. Pertama, PEBS FEUI meneliti tentangPenghimpunan Dana Zakat Nasional menemukan kinerjapenghimpunan dana zakat nasional mengalami peningkatandari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012,misalnya, jumlah dana zakat yang mampu dihimpun naiksignifikan dari 930 milyar menjadi 2,2 triliun ataumengalami kenaikan lebih dari 100%. Riset yang dilakukanpada awal 2011 oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi danManajemen IPB memperkirakan potensi zakat secaranasional dari sektor rumah tangga, industri, dan tabungan


269

berturut mencapai angka Rp82,7 triliun, Rp114,89 triliun,dan Rp17 triliun.(www.researchgate.net/publication/320322246.).

Kedua, penelitian yang dilakukan ClarashintaCanggih dkk, dari Universitas Negeri Surabaya, tentangPotensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, mengambilfokus perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaanzakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatifdeskriptif dengan pengumpulan data sekunder dariberbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapotensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesiamengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namundemikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antaranilai potensi dengan besaran realisasi (Clara ShintaCanggih, 2017). Ketiga, penelitian yang dilakukan olehUniversitas Airlangga Surabaya, tentang InklusiPembayaran Zakat Di Indonesia, menyimpulkan bahwarealisasi penerimaan zakat di Indonesia selama periode2006-2015 mengalami peningkatan. Penerimaan dana zakatyang meningkat, berbanding lurus dengan jumlahpembayar zakat selama periode tersebut. Namun demikian,dari hasil realisasi penerimaan zakat tersebut dapat dilihatbahwa tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat masihrendah. Jumlah orang yang membayar zakat masih sangatrendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yangwajib berzakat. (Khusnul Fikriyah, 2017).

Konferensi Internasional Keuangan Syariah ke-2 atau2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) diYogyakarta, pada Agustus 2017 lalu, Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati mengungkapkan, zakat di Indonesiamemiliki total aset zakat hingga Rp 217 triliun. Aset tersebutmemiliki potensi yang sangat besar dalam pengentasankemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat diIndonesia. Ini artinya hasil zakat ini kurang lebih samadengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dalam

Mohammad H. Holle

270

dolar sekitar 18 dolar AS/ tahun ini lebih dari 10 persenanggaran pemerintah. Ini sangat menjanjikan untukmengentaskan kemiskinan (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Namun, hasil-hasil penelitian tentang zakat di atas,menemukan bahwa potensi zakat tersebut belumsepenuhnya didukung secara optimal oleh pengurusBAZNAS, terutama di daerah-daerah. Jadi masih terdapatkesenjangan yang cukup lebarantara potensi dana zakatyang bisa dihimpun dengan kinerja penghimpun zakat.Berikut disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Potensi Zakat dan RealisasiZakat

Tahun

Potensi DanaZakat (Rp)

Realisasi DanaZakat (Rp)

Persentase

2011 58.961.143.222.174 1.728.864.359.398 2,932012 64.086.440.764.997 2.212.398.951.344 3,452013 69.794.542.095.826 2.639.604.069.729 3,782014 78.374.957.309.348 3.300.000.000.000 4,212015 82.609.152.671.724 3.650.369.012.964 4,422016 104.000.000.000.000 3.738.216.792.496 3,59

Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil dan ZakatNasional, data diolah (2018)

Pada tabel 3 menunjukkan adanya kesenjangan yangcukup besar antara potensi penerimaan zakat dan realisasipenerimaan zakat. Padahal, jika potensi ini dapatdimaksimalkan, maka akan sangat membantu pemerataanekonomi masyarakat Indonesia dan secara langsung dapatmemicu naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bambang Sudibyo mengatakan,BAZNAS danLAZNAS bercita-cita menurunkan angka kemiskinansebesar 1 % setiap tahun. Artinya, hanya dengan zakat,angka kemiskinan 11 persen bisa diatasi dalam waktu 11tahun. Dari penelitian memang menunjukkan bahwa


271

menggunakan zakat dalam mengatasi kemiskinan lebihcepat hampir dua tahun daripada menggunakan APBN.Pada 2017, ditargetkan pengumpulan zakat nasional sebesarRp6 triliun. Ini target yang berat sekali karena tantangannyajuga berat, antara lain, kondisi ekonomi belum stabil dankesadaran masyarakat dalam berzakat sesuai aturan syariahjuga masih rendah. Kalau mau melaksanakan perintah zakatsesuai firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103, berzakatitu hanya melalui BAZNAS dan LAZ, tapi masih banyakyang berzakat langsung ke mustahik atau melalui amil yangtak resmi. (Bambang sudbyo, 2017 ; 6-7).

Penyebab kesenjangan, salah satunya adalahrendahnya ‘trust’masyarakat terhadap lembaga zakat.Survei PIRAC menemukan, tingkat kepercayaan masyarakatterhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat(BAZ) masih sangat kecil. Responden yang menyalurkanzakatnya ke BAZ dan LAZ hanya 6 dan 1,2%. (LaporanPublik, 2018 : 19-20).

Padahal disisi lain, dunia internasional memberikanapresiasi positif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.Pada forum Muktamar Zakat Internasional ke-8 di BeirutLibanon,tahun 2010, seluruh delegasi zakat dari negara-negara Timur Tengah mengakui kinerja pendayagunaanzakat Indonesia.Bahkan IDB mengharapkan Indonesiamelakukan ‘reverse linkage program’ untuk pengelolaan danazakat khususnya pembiayaan usaha mikro dan kecil kepadanegara-negara anggota IDB. (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Pengakuan dunia internasional terhadap kinerjaperzakatan Indonesia yang luar bisa belum dibarengidengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja amilzakat di dalamnya. berbagai problem dan tantangan,misalnya kurangnya penataan sistem dan kelembagaanzakat, terbatasnya sinergi, integrasi, dan kerja samapengelolaan zakat secara nasional, lemahnya kualitas dankuantitas SDM perzakatan, minimnya kajian, riset, dan

Mohammad H. Holle

272

integrasi data perzakatan nasional serta belum meratanyakinerja OPZ di seluruh daerah di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di duniasekitar 87 persen, Indonesia memiliki potensi zakat profesiyang sangat besar untuk mengatasi ketidakmerataan danketimpangan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu,pemerintah Indonesia perlu secara tegas dan optimalmendayagunakan potensi zakat profesi sebagai langkahcerdas mengatasi problem ketidakmerataan ekonomi rakyat.Zakat profesi diharapkan dapat menjadi solusi cerdas untukmengatasi problem sosial kemanusiaan yang selama initerjadi di Indonesia.

Langkah ini oleh Monzer dalam “Potential Effect ofZakat on Government Budget” bahwa kecenderungankonsumsi marginal masyarakat ekonomi lemah lebih besardari pada masyarakat ekonomi kuat, maka salah satulangkah cerdas adalah melakukan redistribusi pendapatanmelalui zakat yang akan menghasilkan peningkatankonsumsi agregat dalam masyarakat.Hal ini akan memicupembukaan lapangan kerja baru dan menaikan pendapatanper kapita masyarakat dan dapat mengatasi pemerataanekonomi dan memicu naiknya pertumbuhan ekonomi.

SimpulanSebagai bagian wajib dari rukun Islam, zakat

memiliki peranan yang sangat penting dalam memacupertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, perananinstitusi zakat untuk memberikan penyadaran akankewajiban masyarakat untuk berzakat harus maksimaldilakukan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilandan memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Lembagapenerima dan penyalur zakat diharapkan dapat membantupemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomiIndonesia. Tujuan institusi zakat dalam perekonomian diIndonesia diharapkan dapat menjadi faktor stimulus


273

kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantumengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilanekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yangmerata.Dengan potensi zakat yang cukup besar di Indonesiabukanlah hal yang mustahil masyarakat Indonesia lebihberdaya dari sisi ekonomi.

Untuk merealisasikan hal itu, maka peran pemerintahdan juga dukungan masyarakat secara proaktif sangatdibutuhkan. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapatmendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikanzakat secara wajib sebagaimana tuntunan Islam, sehinggapemerataan dan pemicu pertumbuhan Indonesia dapattercapai. Sementara masyarakat berkewajiban memberikankelebihan hartanya atau penghasilan sebagai zakat yangmesti didistribusikan kepada para mustahik yangmembutuhkan.

Daftar Pustaka

Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani. Penghimpunan DanaZakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran PentingOrganisasi Pengelola Zakat). Jurnal PERMANA – Vol. V No. 2 Februari 2014. Publication at:https://www.researchgate.net/publication/320322246.

Adel Sarea Ahlia. Zakat as a Benchmark to Evaluate EconomicGrowth: An Alternative Approach. International Journalof Business and Social Science Vol. 3 No. 18, SpecialIssue – September 2012, (University Manama,Kingdom of Bahrain)

Asep Suryahadi dalam Tim INDEF. Menuju KetangguhanEkonomi; Sumbang Saran 100 Ekonomi Indonesia.(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017)

Mohammad H. Holle

274

Badan Pusat Statistik, 2018Bambang Sudibyo. Berjuang Sepenuh Hati Mengentaskan

Kemiskinan 1% per Tahun. Dalam Majalah Zakat, EdisiPebruari 2017, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional,2017)

Bambang Widianto, dalam Tim INDEF. Menuju KetangguhanEkonomi; Sumbang Saran 100 Ekonomi Indonesia.(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017)

Clarashinta Canggih dkk, Potensi dan Realisasi Dana ZakatIndonesia. al-Uqud: Journal of Islamic EconomicsUniversitas Negeri Surabaya. Volume 1 Nomor 1,Januari 2017

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta: Gema Insani, 2006)

Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjanganpendapatan per kapita Indonesia. Terbitan 18 Maret2018.

https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314547-sepanjang-2017-terkumpul-dana-zakat-rp6-triliun.Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018

Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Asyianti. Ekonomi PembangunanSyariah. Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2016)

Jennifer Bremer. Ibid, lihat, juga Muhammad Arif, Zakat as aMode of Poverty Alleviation. International Journal ofEconomics & Management Sciences, Int J Econ ManagSci, an open access journal Volume 6, Issue 6, 2017.

Jennifer Bremer. Zakat and Economic Justice: EmergingInternational Models and their Relevance for Egypt.Takaful 2013 Third Annual Conference on ArabPhilanthropy and Civic Engagement June 4-6, (Tunis,Tunisia, 2013)

Kantor Berita Antara, terbitan 13 Agustus 2018.


275

Khusnul Fikriyah, dkk. Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1,Januari-Juni 2017.

Kwik Kian Gie. Kesenjangan Sosial Ekonomi. Dalam TimINDEF. Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran100 Ekonom Indonesia, (Jakarta: Kompas MediaNusantara, 2017), 450-451

Laporan Public Interest Research & Advocacy Public(PIRAC), 2012 dan (World Zakat Forum danIndonesia Magnificence of Zakat, 2017) dalamPrayogo P. Harto, et, al. Komparasi Kinerja KeuanganLembaga Amil Zakat. Jurnal Akuntansi dan KeuanganIslam Volume 6 (1) April 2018)

M Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan WakafKementerian Agama RI.

M. Umer Chapra, dkk. Etika Ekonomi Politik Elemen-ElemenStrategis Pembangunan Masyarakat Islam (Surabaya:Risalah Gusti, 1997)

M. Umer Chapra. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Penerj.Ikhwan Abidin B, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press,2000)

Majalah Al-Mujtama, edisi 1142, 20 Syawal 1415 H, 42.Dalam Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi. Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab.Jedah Saudi Arabiah: Penerbit Dar Al-Andalus Al-Khadra. Terjm. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari.Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab. Cetakan Kelima,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)

Mark Skousen. Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern; Sebuah Narasi Kritis MenyikapiPergumulan Intelektual dan Kepedihan Sosial di DalamMenyelesaikan Masalah-masalah Ekonomi. EdisiPertama, Diterjemahkan dari Buku aslinya TheMaking of Modern Economics: The Lives and Ideals of theGreat Thinkers. Cetakan ke-6, (Jakarta :PRENADA,2016)

Mohammad H. Holle

276

Michael P.Todaro, Stephen C. Smith, PembangunanEkonomi. Edisi Kesebelas Jilid 1. (Jakarta : PenerbitErlangga, 2009)

Mudrajat Kuncoro. Masalah, Kebijakan, dan Politik EkonomiPembangunan. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010),4

Muhammad Baqr Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi IslamIqtishaduna. Penerjemah Yudi. Cet. 1 (Jakarta: Zahra,2008)

Pidato Presiden Jokowi tentang Nota Keuangan dan APBN,tanggal 16 Agustus 2018.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat NasionalIndonesia. 2017 Outlook Zakat Indonesia. (Jakarta:Cetakan I, Desember 2016)

Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan RI dalamKonferensi Internasional Keuangan Syariah ke-2 atau2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) diYogyakarta, pada Agustus 2017.

Tim INDEF. Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran100 Ekonom Indonesia, (Jakarta: Kompas MediaNusantara, 2017) 12-13

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, II/865,Yusuf Al Qardawi. Fiqh Al Zakah; A Comparative Study Of

Zakah, Regulations And Philosophy In The Light OfQur'an And Sunnah, terjm. Monzer Khaf. (KingdomOf Saudi Arabia Ministry of Higher Education, KingAbdulaziz University, Centre for Research in IslamicEconomics. Vol 1), xix.

zakat profesi langkah cerdas mengatasi kesenjangan …

Documents