MANUAL MUTU

Pendidikan Vokasi

Universitas Brawijaya Malang

2018

LEMBAR IDENTIFIKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode Dokumen:

UN10/01/HK.01.02.a/06

01 April 2018

MANUAL MUTU

Revisi: ......

Halaman ..... dari .....

MANUAL MUTU

Proses

Penanggungjawab

Tanggal

Nama

Jabatan

Tandatangan

1. Perumusan

Dr. Kariyoto, SE, MM, Ak

Ketua GJM

01-04-2018

2. Pemeriksaan

Dr. Ir. Darmawan OS M.Si

Ketua Vokasi

01-04-2018

3. Persetujuan

Dr. Kariyoto, SE, MM, Ak

Ketua GJM

01-04-2018

4. Penetapan

Dr. Ir. Darmawan OS M.Si

Ketua Vokasi

01-04-2018

5. Pengendalian

01-04-2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi ........................................................................... i

1. Pendahuluan ............................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................... 1

1.2 Ruang Lingkup Manual Mutu ................................... 2

1.3 Tujuan Manual Mutu ............................................... 2

1.4 Pengendalian Dokumen Manual Mutu....................... 2

2. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu ..................... 3

3. Istilah dan Definisi ..................................................... 3

4. Sistem Manajemen Mutu .......................................... 5

4.1 Sejarah Pendidikan Vokasi ......................................... 5

4.2 Organisasi Pendidikan Vokasi ........................................ .6

4.2.1 Rincian Tugas Pimpinan Pendidikan Vokasi,

Ketua Jurusan, UPT-UPT ................................. 8

4.3 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Vokasi ....................... 18

4.4 Sistem Dokumentasi dan Audit ................................ 19

4.5 Proses Bisnis .......................................................... 20

5. Tanggung Jawab Manajemen ..................................21

5.1 Komitmen Manajemen ............................................ 21

5.2 Kepuasan Pelanggan ............................................... 21

5.3 Kebijakan Mutu....................................................... 22

5.4 Perencanaan Sistem Mutu ....................................... 23

5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi.......... 23

5.6 Tinjauan Manajemen .............................................. 24

6. Pengelolaan Sumber Daya ......................................... 25

6.1 Penyediaan Sumber Daya........................................ 25

6.2 Sumber Daya Manusia ............................................ 26

6.3 Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja .................. 26

6.4 Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik ............ 27

7. Realisasi Layanan Pendidikan ................................... 27

7.1 Perencanaan Program Layanan Pendidikan............... .27

7.2 Proses Terkait Mahasiswa........................................ 29

7.3 Desain dan Pengembangan Kurikulum ..................... 31

7.4 Pengadaan Sumber Daya ....................................... 33

7.5 Ketentuan Layanan Pendidikan ................................ 35

7.6 Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran....... 36

8. Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Mutu ........... 37

8.1 Panduan Umum ...................................................... 37

8.2 Pemantauan dan Pengukuran .................................. 37

8.3 Analisis Data .......................................................... 39

8.4 Perbaikan .............................................................. 39

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manual Mutu Pendidikan Vokasi disusun untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia, persyaratan Sistem Manajemen Mutu Universitas. Manual Mutu ini juga menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi Pendidikan Vokasi, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal di Pendidikan Vokasi. Pendidikan Vokasi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders untuk mengembangkan mutu pendidikan Vokasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan Vokasi diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) atau badan akreditasi internasional. Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI, Pendidikan Vokasi memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan. Dengan SPMI ini, Pendidikan Vokasi akan m a m p u menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Untuk itu, Pendidikan Vokasi menyusun dokumen SPMI sebagai berikut :

a. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu Visi dan Misi Pendidikan Vokasi, Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Vokasi, Rencana Strategis Pendidikan Vokasi, Program Kerja Ketua Pendidikan Vokasi dan Pedoman Pendidikan Vokasi.

b. Dokumen mutu yaitu Manual Mutu Pendidikan Vokasi, Standar Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Dokumen

Pendukung, Borang-borang.

c . Dokumen Audit yang meliputi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM), Manual Prosedur Pelaksanaan AIM II, MP Penilaian Kinerja Pendidikan Vokasi, Borang Kinerja Pendidikan Vokasi dan Instruksi Kerja.

3

1.2 Ruang Lingkup Manual Mutu

Manual mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu Pendidikan Vokasidan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan Pendidikan Vokasi. Manual Mutu ini disusun dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul Sistem Manajemen Mutu dengan pedoman implementasinya dalam layanan pendidikan, peraturan-peraturan pemerintah RI, persyaratan standar mutu penyelenggaraan pendidikan S-1, S-2 dan S-3 akreditasi BAN-PT dan standar mutu World Class University (WCU QS Asia).

1.3 Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu ini bertujuan untuk:

a. Menggariskan kegiatan utama (core business) yaitu tri dharma pendidikan tinggi, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan di Pendidikan Vokasi MIPA, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelanggan.

b. Menjelaskan hubungan berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas.

c. Menjelaskan integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI).

d. Mencerminkan komitmen Pendidikan Vokasi dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

1.4 Pengendalian Dokumen Manual Mutu

Dokumen Manual Mutu disusun dalam delapan (8) bagian sesuai persyaratan ISO 9001:2008. Konsep awal dokumen disusun oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan Pendidikan Vokasi. Selanjutnya

konsep diklarifikasi oleh tim GJM sebelum divalidasi dan disahkan oleh Ketua. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi SPMI dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Manual Mutu ini dikategorikan sebagai dokumen tidak terkendali dan mengikuti MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman.

2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Rujukan yang digunakan adalah:

a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Tinggi Nasional.

b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.

c. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan

Akreditasi Nasional, 2008.

d. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.

e. Visi dan Misi Pendidikan Vokasi, 2009.

f. Persyaratan SMM ISO 9001:2008.

g. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007. h. Standar mutu world class university (WCU QS Asia) 2009.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

a. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan.

b. Jaminan mutu (quality assurance) adalah seluruh proses

penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Pendidikan Vokasisecara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan (pemenuhan janji kepada stakeholders). Kegiatan harus terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi

persyaratan mutu.

c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak ), maupun tersirat.

d. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102

Tahun 2000).

e. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu dari organisasi.

f. Pelanggan secara umum adalah orang perorangan atau

badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan. Pelanggan Pendidikan Vokasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu mahasiswa (learners) atau peserta pelatihan sebagai pelanggan utama; orang tua mahasiswa atau lembaga yang mengirim peserta pelatihan; dan pengguna lulusan.

g. Unit kerja penyelenggara pendidikan adalah Pendidikan Vokasi dan jurusan atau lembaga selain Pendidikan Vokasi dan jurusan yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau pelatihan.

h. Lembaga pendukung adalah lembaga selain Pendidikan Vokasi dan

jurusan/PS yang mendukung terselenggaranya layanan pendidikan atau pelatihan.

i. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya

j. Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi

k. Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan.

l. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan pendidikan tinggi (tri dharma PT) dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value).

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1 SEJARAH PENDIDIKAN VOKASI

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi (dahulu: program pendidikan non gelar) telah dilaksanakan di Universitas Brawijaya 38 tahun yang lalu tepatnya tahun 1979 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 052/DJ/Kep/1982 tanggal 17 November 1982 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diploma pada Universitas/Institut Negeri dimana Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program Diploma Sekretaris dan Akuntansi yang berlaku surut sejak tahun 1979.

Selanjutnya pada tahun 1982 Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma I sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia dengan Universitas Brawijaya terkait dengan kebutuhan akan tenaga ahli pratama dibidang Penyuluhan Perkebunan, maka berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SK/1982 dan atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor: 1076/PT13.34/0.06/82 dan Nomor: K.B.860/8.299 tertanggal 19 Agustus 1982 dibentuklah suatu program pendidikan keahlian di bidang Penyuluhan Perkebunan yang kemudian menjadi Diploma I (Ahli Pratama, A.P). Sesuai dengan kompetensi keilmuannya, program ini dipercayakan untuk diselenggarakan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Mahasiswa yang dididik untuk program ini dipersyaratkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pertanian dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk angkatan pertama telah dididik sebanyak 90 orang yang berasal dari beberapa Unit Pelaksanana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pertanian. Penyelenggaraan program ini berlangsung sampai dengan angkatan ke III karena Departemen Pertanian telah menganggap program ini berhasil dan PNS yang akan ditingkatkan kemampuannya telah habis. Program pendidikan ini di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dikenal dengan Program Kependidikan Keahlian Pertanian (D-lll KKP) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Fakultas Pertanian Nomor: 060/PT13.4/SK/1987.Pada tahun-tahun berikutnya permintaan masyarakat akan tenaga lulusan program diploma ini meningkat, sehingga Universitas Brawijaya merespon keinginan masyarakat tersebut dengan dikeluarkannya SK Dirjen DlKTl Nomor: 052/DJ/KEP/1982 tanggal 17 Nopember 1982 tentang Program D-lll Akuntansi. Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5/U/1984 tanggal 31 Juli 1984 tentang Pendidikan Perkoperasian dimana Universitas Brawijaya ditunjuk untuk menyelenggarakan Program D-lll Perkoperasian, sehingga pada tahun 1984 dibuka Program Diploma lll Perkoperasian yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Tujuan dari program diploma ini adalah untuk mendidik tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dalam menggerakan masyarakat untuk memahami pentingnya berkoperasi. Secara berurutan penyelenggaraan program diploma di Universitas Brawijaya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2015.

Untuk penyempurnaan penyelenggaraan program diploma tersebut, maka pada tanggal 17 Maret 1990 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mengukuhkan program diploma tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 14/DlKTl/Kep/1990 tentang Pembentukan Program Diploma lll Produksi Tanaman yang pada hakekatnya menyatukan program Diploma lll Perkebunan dan Program Diploma lll Pertanian. Pada tanggal 27 Mei 1997 Fakultas Peternakan berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas membuka Program Diploma lll Peternakan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 126/DlKTl/KEP/1997, pada tanggal 27 Mei 1997 Fakultas Perikanan berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas membuka Program Diploma lll Agribisnis Perikanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 127/DlKTl/KEP/1997. Untuk memberikan peluang

kepada Fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya maka pada tanggal 24 November 1997 Fakultas Ekonomi membuka dan menyelenggarakan Program D-lll Perpajakan yang kemudian ditambah dengan Program D-lll Keuangan dan Perbankan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 87/DlKTl/Kep/1998 tanggal 3 Desember 1998.

Tabel 1.1. Sejarah Penyelenggaraan Program Diploma di Universitas Brawijaya

No

Nomor Surat Keputusan/

Undang-Undang

langgal

Perihal

1

052/DJ/KEP/1982

17 November 1982

Penyelenggara Diploma lll

Sekretaris

2

052/DJ/KEP/1982

17 November 1982

Penyelenggara Diploma lll

Akuntansi

3

65/SK/1982

19 Agustus 1982

Penyelenggara Diploma lll Kependidikan Keahlian Pertanian

4

5/U/1984

31 Juli 1984

Penyelenggara Diploma lll

Perkoperasian

5

14/DlKTl/Kep/1990

17 Maret 1990

Penyelenggara Diploma lll

Produksi Tanaman

6

127/DlKTl/KEP/1997

27 Mei 1997

Penyelenggara Diploma lll

Agribisnis Perikanan

7

126/DlKTl/KEP/1997

27 Mei 1997

Penyelenggara Diploma lll

Peternakan

8

443/DlKTl/KEP/1997

24 November 1997

Penyelenggara Diploma lll

Perpajakan

9

87/DlKTl/KEP/1998

03 Desember 1998

Penyelenggara Diploma lll

Keuangan dan Perbankan

10

230/Dikti/Kep/1999

18 Mei 1999

Penyelenggara Diploma lll

Agribisnis Pertanian

11

470/DlKTl/KEP/1999

07 Agustus 1999

Penyelenggara Diploma lll

Analisis Kimia

12

84/DlKTl/KEP/1999

25 Maret 1999

Penyelenggara Diploma lll

Teknologi lnformasi & Komputer

13

84/DlKTl/KEP/1999

25 Maret 1999

Penyelenggara Diploma lll

Manajemen lnformatika

14

148/DlKTl/KEP/1999

02 April 1999

Penyelenggara Diploma lll

Pariwisata & Perhotelan

15

316/DlKTl/KEP/2000

09 Juli 2000

Penyelenggara Diploma lll

No

Nomor Surat Keputusan/

undang-undang

Tanggal

Perihal

Bahasa lnggris

16

3861/DlKTl/KEP/2007

20 November 2007

Penyelenggara Diploma lll

Bahasa Perancis

17

2296/DlKTl/KEP/2007

11 Oktober 2007

Penyelenggara Diploma lll

Bahasa Jepang

18

25-26 Februari

2009

Hasil Rembuk Nasional

tentang Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Fakultas yang Bertitik Tolak pada Pendidikan Akademik dan Profesi

19

246A/SK/2009

24 Juni 2009

Koordinasi Penyelenggaraan

Program Diploma di bawah

Pendidikan Vokasi

20

148/DlKTl/KEP/1999

2 April 1999

Usaha Wisata

21

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2012 tentang

Perguruan Tinggi

10 Agustus 2012

Pasal 33 (2) : Program studi

diselenggarakan atas Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

Pasal 97 (1) : izin pendirian perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan pendidikan yang sudah diterbitkan tetap berlaku

22

086/SK/BAN-PT/Ak- Xll/Dpl-lll/ll/2013

21 Februari 2013

Akreditasi Program Studi

Keuangan Perbankan

23

086/SK/BAN-PT/Ak-

Xll/Dpl-lll/ll/2013

21 Februari 2013

Akreditasi Program Studi

Usaha Perjalanan Wisata

24

116/SK/BAN-PT/Ak-

Xll/Dpl-lll/lV/2013

12 April 2013

Akreditasi Program Studi

MlTEK

25

178/SK/BAN-PT/Ak-

Xlll/Dpl-lll/Vlll/2013

30 Agustus 2013

Akreditasi Program Studi

Kesekretariatan

26

53/KPT/l/2016

20 Januari 2016

Sarjana Terapan Manajemen

Perhotelan

27

1411/64/KL/2016

14 Juli 2016

Sarjana Terapan Desain Grafis

(Animasi)

Dalam perkembangannya, ternyata penyelenggaraan prograD-lll di Universitas Brawijaya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat yang disetujuinya usulan penyelenggaraan program D- lll Agribisnis Pertanian pada tanggal 18 Mei 1999 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 230/DlKTl/KEP/1999. Pada bulan Maret 1999.

Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk mendalami dalam Bidang Keahlian Manajemen 1nformatika dan Teknik Komputer sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 84/D1KT1/KEP/1999, pada tanggal 25 Maret 1999. Pada bulan Agustus 1999 Fakultas Matematika dan 1lmu Pengetahuan Alam berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk mendalami bidang keahlian analisis kimia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:

470/D1KT1/KEP/1999, pada tanggal 7 Agustus 1999.

Dengan gencarnya pemerintah 1ndonesia menawarkan wisata manca negara untuk berkunjung ke 1ndonesia melalui program

͞Visit Indonesia Year 2000 maka Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengantisipasi program tersebut dengan membuka Program D-111 Pariwisata dan Perhotelan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 148/D1KT1/KEP/1999, pada tanggal 2 April 1999. Terkait dengan program ͞Visit Indonesia Year 2000” yang sangat terkait dengan program tersebut adalah penguasaan bahasa asing bagi masyarakat 1ndonesia, maka pada tanggal 9 Juli 2000 Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program D-111 Bahasa 1nggris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 316/D1KT1/KEP/2000, yang kemudian diikuti penyelenggaraan Program D-111 Bahasa Jepang dan D-111 Bahasa Perancis sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2296/D1KT1/KEP/2007 tanggal 11 Oktober 2007 dan Nomor: 3861/D1KT1/KEP/2007 tanggal 20 November 2007.

Dalam perjalanannya, penyelenggaraan program-program diploma di Universitas Brawijaya mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika kebutuhan permintaan pasar akan tenaga kerja. Pada akhirnya perjalanan program diploma di Universitas Brawijaya mengalami perubahan mendasar, berdasarkan arahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada ͞rembuk nasional tahun 2009 yang menekankan agar fakultas lebih fokus kepada penyelenggaraan akademik yang terdiri atas: Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), sehingga lulusannya menjadi ilmuwan/pakar dapat dijamin berkualitas. Oleh karena itu penyelenggaraan Program Diploma l, Diploma ll, Diploma lll, Sarjana Terapan dan program lanjutannya sebaiknya tidak diselenggarakan oleh Fakultas, tetapi dikelola secara terpusat oleh unit pelaksana tersendiri dibawah koordinasi Rektor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin baku mutu penyelenggaraan program diploma yang selama ini diselenggarakan di beberapa fakultas, maka melalui Peraturan Rektor Nomor: 246A/SK/2009 tanggal 24 Juni 2009 Universitas Brawijaya mengambil kebijakan bahwa penyelenggaraan Program Diploma l, ll, lll, dan Sarjana Terapan diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Universitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pendidikan Vokasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya memberikan gelar/sebutan kepada lulusan Diploma l adalah Ahli Pratama (A.P), Diploma ll adalah Ahli Muda (A.Ma), Diploma lll adalah Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana Terapan (S.singkatan bidang keahliannya). Pada tahun 2009/2010 Program Diploma lll memiliki 11 program keahlian sebagai berikut:

1. Bahasa lnggris;

2. Penyiaran;

3. Desain Grafis dan Periklanan;

4. Kehumasan;

5. Kesekretariatan;

6. Pariwisata;

7. Manajemen lnformasi Bisnis dan Multimedia;

8. Manajemen lnformatika;

9. Perancangan Peraturan dan Kontrak Bisnis;

10. Teknologi lnformasi;

Selain program Diploma lll, pada tahun ajaran 2009/2010Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya memiliki satu program keahlian Diploma l lndustri Kreatif berbasis Teknologi lnformasi. Dengan memperhatikan permintaan dari masyarakat dan stakeholder akan tenaga – tenaga ahli yang berkompeten, maka Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya pada tahun ajaran

2011/2012 membuka 3 (tiga) bidang keahlian baru yaitu Diploma lll:

1. Perpajakan;

2. Perbankan;

3. Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk program Diploma l Keahlian lndustri Kreatif berbasis Teknologi lnformasi pada tahun ajaran 2011/2012 digabung ke program Diploma lll Keahlian lain yang sesuai, sehingga sampai dengan tahun ajaran 2011/2012 jumlah bidang keahlian yang ada di Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya sebanyak 13 (tiga belas) bidang keahlian. Pada tahun ajaran 2012/2013 Pendidikan Vokasi mengoperasikan kembali satu bidang keahlian yaitu Akuntansi Terapan dimana pembukaan bidang keahlian tersebut memperhatikan permintaan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli di bidang akuntansi. Sehingga pada tahun ajaran 2012/2013 Pendidikan Vokasi memiliki 13 Bidang Keahlian yaitu:

1. Sekretaris

2. Perpajakan

3. Perbankan

4. Teknologi lnformasi dan Komputer

5. Manajemen lnformatika

6. Usaha Wisata

7. Bahasa lnggris

8. Desain Komunikasi Visual

9. Public Relations

10. Manajemen lnformasi Bisnis dan Multimedia

11. Film dan Televisi

12. Perpustakaan dan Kearsipan

13. Akuntansi Terapan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 16 yang menyatakan bahwa ͞Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan maka Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya pada tahun 2013 menyelenggarakan program Sarjana Terapan. Sarjana Terapan tersebut adalah Manajemen Perhotelan dan Animasi. Pada tahun ajaran 2014-2015 pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya membuka satu bidang keahlian baru yaitu Desain lnterior. Berikut ini bidang keahlian yang dibuka oleh pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya :

1) Sekretaris

2) Perpajakan

3) Perbankan

4) Teknologi lnformasi dan Komputer

5) Manajemen lnformatika

6) Usaha Wisata

7) Bahasa lnggris

8) Desain Komunikasi Visual

9) Public Relations

10) Manajemen lnformasi Bisnis dan Multimedia

11) Film dan Televisi

12) Perpustakaan dan Kearsipan

13) Akuntansi Terapan

14) Perancangan Peraturan dan Kontrak Bisnis

15) Desain lnterior

1.2. PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa serta memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era global ini, maka dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, berkualitas, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjawab tantangan tersebut, Universitas Brawijaya menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dengan berbagai macam bidang keahlian yang mampu dan berkompeten dalam bidang keahliannya masing masing serta mampu memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks dan kesenjangan informasi yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat pada kajian ilmiah, melalui proses belajar dan penelitian. Sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini masih asing dengan istilah pendidikan vokasi. Hal tersebut wajar karena kata vokasi belum dikenal secara luas di masyarakat, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1988) yang saat ini digunakan sebagai referensi perbendaharaan kata dan istilah oleh sebagian besar masyarakat, kata vokasi juga tidak kita temukan. Kata vokasi dewasa ini sering dikaitkan dengan kata pendidikan, sehingga muncul istilah pendidikan vokasi. Oleh karena itu dalam uraian singkat ini akan dijelaskan apa, bagaimana dan untuk siapa pendidikan vokasi itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Jadi inti pendidikan vokasi adalah agar peserta didik dapat bekerja dengan keahlian terapan tertentu. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tertanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi semakin memperkuat tugas pokok dan fungsi Pendidikan Vokasi yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendidikan sarjana, magister dan doktor terapan.

Dalam sistem pendidikan nasional, kita harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Untuk itu pendidikan vokasi diatur secara jelas yang menetapkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dimana perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, misalnya: Dokter Umum, Dokter Spesialis, Akuntan, Notaris, Psikolog, Apoteker, dan lain-lainnya. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk kepentingan praktis dimulai dari D-1, D-11, D-111, Sarjana, Magister dan Doktor Terapan yang berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui pendidikan vokasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja.

Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (multi-entry-exit system) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup life skill). Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Bentuk penyelenggaraan pendidikan vokasi terdiri dari Program Diploma 1, Diploma 11, Diploma 111, dan Sarjana Terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut memberikan wawasan dan keyakinan pendidikan tinggi harus dikembangkan ke arah suatu sistem demi kepentingan nasional, dan hal ini mendorong Ditjen Dikti Depdiknas merumuskan serangkaian kebijakan pengembangan pendidikan tinggi. Untuk itu disusunlah Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV 2003-2010) yang selanjutnya disempurnakan menjadi HELTS (Higher Education Long Term Strategy), di mana isinya berupa suatu rencana strategis pengembangan jangka panjang yang bertujuan menempatkan sistem pendidikan tinggi nasional, dengan segala keterbatasan yang ada pada kedudukan paling baik di masa depan agar mampu menanggapi tantangan yang dihadapi secara efektif. HELTS merumuskan tiga strategi utama pengembangan pendidikan tinggi, yaitu daya saing bangsa (nation's competitiveness), otonomi dan desentralisasi (autonomy), dan kesehatan organisasi (organizational health).

Tidaklah dapat dipungkiri lagi bahwa pada milenium ketiga ini, dunia memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Pada era ini pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan suatu bangsa sangat dipengaruhi kemampuannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Untuk itu HELTS menempatkan juga globalisasi sebagai isu strategis, dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Peran pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam berbagai sektor ekonomi, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, sehingga mampu terus memperbarui struktur ekonomi dan sosial yang relevan dengan perubahan dunia.

Perguruan tinggi perlu berubah untuk membantu memecahkan persoalan serta memberdayakan bangsa agar dapat mengejar perubahan ekonomi global yang sangat cepat dan kompleks. Perubahan tersebut ditentukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan pola hubungan antara iptek dan pembangunan.

Agar dapat mengejar ketertinggalan ekonomi global, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus diperbaiki dengan mendorong pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi serta kolaborasi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan iptek. Pemerintah perlu secara sistematis menciptakan lingkungan yang kondusif mendorong partisipasi masyarakat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Hal tersebut sangat penting bagi upaya mempercepat tercapainya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas. Pendidikan tinggi harus bersifat memenuhi kebutuhan yang luas dan variatif berdasarkan mutu dan akuntabilitas.

Era globalisasi banyak dikatakan sebagai era persaingan mutu atau kualitas. Saat tantangan global sudah menjadi keniscayaan yang tak terelakkan, di situlah banyak kalangan memandang perguruan tinggi sebagai centre of excellence yang diharapkan makin menunjukkan fungsi sebagai pencetak sumberdaya manusia (SDM) berkualitas. Persoalannya, saat Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang taken for granted (niscaya) itu, secara internal negeri ini tengah bergulat dengan beragam krisis multidimensional. Rentetan krisis ekonomi yang berimbas juga kepada krisis politik, membuat tantangan yang dihadapi itu makin berat. Kesemuanya ini tak semudah membalikkan telapak tangan, untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap kultur politik yang demikian sentralistik pada masa lalu.

Pada saat ini terjadi ketidakseimbangan penyelengara pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Berdasarkan data PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) sampai dengan bulan Juli 2014 menunjukan bahwa jumlah penyelenggara program studi di seluruh Indonesia adalah 22.906 yang tersebar pendidikan Vokasi sebanyak 24,91 persen, pendidikan akademik 72,35 persen dan pendidikan profesi sebanyak 2,74 persen. Dengan demikian terdapat kesenjangan yang cukup nyata.

Program kerja pemerintahan saat ini lebih memfokuskan kepada penguatan dunia industri dan penggalian potensi unggulan daerah, sehingga dunia pendidikan tinggi semestinya merespon program pemerintah tersebut dengan cara lulusan pendidikan tinggi sesuai dengan permintaan lapangan kerja. Jangan sampai lulusan perguruan tinggi tidak dapat bekerja secara profesional karena kurangnya pendidikan terapan selama menempuh pendidikan. Pada tahun 2015 telah disepakati untuk perdagangan bebas ASEAN yang dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang pada prinsipnya setiap tenaga kerja harus mempunyai kompetensi dalam bidang keahliannya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pendidikan vokasi di perguruan tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami secara serius adalah sebagai berikut: (1) memenuhi kepentingan masyarakat luas, (2) kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kompetensi tertentu, (3) kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja baik ditingkat regional, nasional & internasional, dan (4) kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri lainnya.

4.3. PENDIDIKAN VOKASI DAN KEBUTUHAN PASAR

Pada tahun 2015 masyarakat ekonomi ASEAN telah diberlakukan sehingga tidak ada alasan bagi perguruan tinggi di lndonesia untuk tidak merespon keperluan tenaga terampil yang diperlukan dunia usaha, dunia industri di tingkat ASEAN.

Di Jakarta dan di beberapa daerah, ribuan pemburu tenaga

kerja memenuhi Pameran Bursa Kerja Career, hal ini menunjukkan tidak tersambungnya dunia pendidikan dengan kepentingan dunia kerja di daerah. Para pemburu kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan terpaksa berebut lowongan kerja yang jumlahnya terbatas. Di sisi lain, situasi ini juga menggambarkan pasar saat ini dipenuhi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi khusus sehingga lowongan apa pun diserbu.

lni merupakan fenomena lama yang muncul di permukaan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pendidikan kita. Tekanan tenaga kerja yang luar biasa hingga peluang dan harapan sekecil apa pun harus diambil mereka. Problema ini merupakan hubungan antara pendidikan dan dunia kerja. Fenomena ini juga merupakan output dunia pendidikan yang tidak bisa memenuhi kualifikasi dunia kerja. Dalam angkatan kerja yang bergelar sarjana dan mendapat pendidikan yang setengah-setengah itu akan muncul potensi eksploitasi ledakan yang luar biasa. Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, tetapi kinerjanya rendah. lni sudah cukup lama dan menjadi bukti gambaran tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara lapangan kerja tidak bertambah, hal ini merupakan gabungan dari minimnya lapangan pekerjaan, baik di kota maupun di desa. Akibat daya tampung desa yang makin kecil, demikian pula kota-kota penyangganya, mengakibatkan tumpuan mereka akhirnya bermuara di kota.

Dari pameran ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara perusahaan dan para pelamar. Untuk itu, pada setiap kabupaten/kota atau provinsi diproyeksikan harus memiliki sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Di samping itu sejalan dengan penerapan otonomi daerah, satuan-satuan pendidikan khususnya perguruan tinggi perlu bekerjasama dengan industri dan pemerintah daerah. Terjadinya kolaborasi kaki tiga (tripartit) antara Pendidikan Vokasi, Pemerintah Daerah, dan Dunia lndustri diharapkan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari kerjasama tersebut, pada akhirnya akan berdampak pada keberlanjutan (sustainability) dunia pendidikan yang dapat terjaga dengan baik.

1.4. PENDIDIKAN VOKASI, DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

Keberhasilan pendidikan vokasi sangat tergantung kepada kebutuhan masyarakat akan tenaga terampil, desain kurikulum yang disusun bersama-sama dengan dunia usaha dan dunia industri serta komitmen bersama antara Universitas Brawijaya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kerjasama antara institusi pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasional. Selain itu pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta organisasi profesi harus saling membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

Jadi keterlibatan dunia industri dalam pendidikan vokasi terutama dalam memberikan umpan balik (teed back) terhadap kompetensi dan standardisasi kemampuan seorang mahasiswa lulusan pendidikan vokasi sangatlah diharapkan. Pada kondisi yang harmonis antara penyelenggara pendidikan vokasi dan dunia industri dan masyarakat luas seyogyanya dapat melakukan suatu kolaborasi yang saling menguntungkan untuk menetapkan suatu sertifikasi profesi lulusan pendidikan vokasi yang diakui bersama.

Dengan demikian, tuntutan masyarakat agar perguruan tinggi dalam hal ini pendidikan vokasi dapat memenuhi harapan masyarakat dan dunia industri akan tenaga kerja yang "siap pakai" dapat terwujud, dan perguruan tinggi tidak lagi dipandang sebagai menara gading melainkan dipandang sebagai menara air yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Kembali kepada definisi pendidikan vokasi sebagai suatu jenis pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar pendidikan vokasi agak berbeda dengan jenis pendidikan lainnya. Salah satu hal besar yang dilakukan dalam pendidikan vokasi sebagai upaya untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan tersebut adalah kegiatan belajar-mengajar dalam pendidikan vokasi lebih didominasi kegiatan praktek, baik praktikum yang dilakukan di laboratorium, studio, bengkel maupun kebun percobaan. Secara umum perbandingan antara kegiatan praktis dan teori dalam pendidikan vokasi adalah 80 persen berbanding 20 persen, walaupun dalam beberapa kasus angka perbandingan itu dapat menjadi 70 persen berbanding 30 persen, dengan demikian mahasiswa dan dosen akan menghabiskan sebagian besar waktu efektifnya untuk belajar dan bekerja di laboratorium dan/atau tempat-tempat praktek. Dalam mewujudkan upaya tersebut Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan praktek/praktikum sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Bidang keahlian Perbankan, Pendidikan Vokasi menyediakan Laboratorium Perbankan. Bidang Keahlian Usaha Wisata memiliki 5 laboratorium yaitu Laboratorium Front Office, Laboratorium House Keeping, Laboratorium Kitchen, Laboratorium Food and Baverage Service, Laboratorium Tours and Travel. Laboratorium Komputer I (Lab.301), Laboratorium Komputer II (Lab.303), Laboratorium Open Source dan Jaringan, Laboratorium Troubleshooting dan Studio Gambar merupakan Laboratorium yang dimiliki oleh Program Studi MITEK. Program Studi Keuangan dan Perbankan juga memiliki Laboratorium Mini Bank. Selain itu Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya juga memiliki Laboratorium Bahasa, Laboratorium Perpustakaan dan Kearsipan. Foto laboratorium dapat dilihat di lampiran Buku Pedoman Pendidikan Vokasi.

4.5. PENDIDIKAN BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dunia usaha maupun dunia industri. Oleh karena itu pembukaan program-program keahlian pada pendidikan vokasi didasarkan atas kebutuhan dan permintaan dunia usaha dan dunia industri, sedangkan Universitas Brawijaya berkewajiban untuk merespon permintaan tersebut.

Pada tahun ajaran 2012/2013 Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya mendapatkan permintaan dari dunia usaha dan dunia industri antara lain:

(1). Kantor Akuntan Publik

(2). Konsultan Pajak

4.6. PROSPEK PENDIDIKAN VOKASI

Pendidikan vokasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012. Pada tahun 2016 penguatan Pendidikan Vokasi baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi akan dituangkan dalam Instruksi Presiden.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung dan memperkuat kedudukan Pendidikan Vokasi. Komitmen pemerintah sangat jelas dan tegas bahwa pendidikan vokasi tidak hanya menyelenggarakan program Diploma I (Ahli Pratama), Diploma II (Ahli Muda) dan Diploma III (Ahli Madya), melainkan didorong untuk menyelenggarakan pendidikan ke tingkat Sarjana Terapan (DIV), Magister dan Doktor yang sifatnya terapan. Bukti keseriusan pemerintah untuk penguatan pendidikan vokasi tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1061/E/T/2012 tertanggal 9 Agustus 2012 perihal Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru.

Dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 yang memuat tentang berbagai ketentuan baru tentang pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, pembukaan program studi baru serta mengamanatkan penguatan pendidikan vokasi yang dapat dimaknai bahwa khusus untuk pendidikan vokasi masih terbuka untuk pendirian maupun pembukaan program studi baru.

Keberadaan pendidikan vokasi tercantum dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 22 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5); Pasal 23 (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi yang pada awalnya hanya sampai pada pendidikan sarjana terapan, tetapi dengan semangat Undang- Undang Nomor: 12 tahun 2012 ini diamanatkan bahwa pendidikan vokasi sampai pada pendidikan Doktor yang bersifat terapan.

Pasal 16 ayat (1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu sampai program sarjana terapan; Pasal 16 ayat (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Pasal 21 ayat (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan llmu Pengetahuan dan/atau teknologi; Pasal 21 ayat (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya; Pasal 21 ayat (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program: (a) diploma satu, (b) diploma dua; (c) diploma tiga dan (d) diploma empat atau sarjana terapan.Pasal 21 ayat (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;

Pasal 21 ayat (5) Program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman. Pasal 22 ayat (1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan llmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; Pasal 22 ayat (2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan llmu Pengetahuan dan/atau Teknologi pada profesinya; Pasal 22 ayat (3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat. Pasal 22 ayat (4) Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan. Pasal 23 ayat (1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan llmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; Pasal 23 ayat (2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan llmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia. Pasal 23 ayat (3) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat. Pasal 23 ayat (4) Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.

Penguatan pendidikan vokasi dimaksudkan agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya terfokus pada jenis pendidikan akademik yang diarahkan untuk menjadi ilmuwan (scientist) yang tempat bekerjanya sangat terbatas, melainkan masyarakat diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan pendidikan vokasi yang diarahkan untuk memperoleh keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu lulusan pendidikan vokasi lebih mementingkan kemampuan praktis dari pada teoritis, kemampuan itu dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikat kompetensi oleh setiap lulusan pendidikan vokasi, sedangkan ijazah lebih condong kepada surat tanda tamat belajar dari program vokasi. Dengan demikian para mahasiswa pendidikan vokasi dapat diberikan ijazah apabila sekurang-kurangnya telah memperoleh 3 (tiga) sertifikat kompetensi.

4.7 Organisasi Pendidikan Vokasi

Struktur organisasi Pendidikan Vokasi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 yang ditetapkan dalam Statuta Fakultas serta Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Brawijaya. Sesuai dengan struktur organisasinya, unsur-unsur penyelenggara pendidikan Vokasi secara garis besar terdiri atas :

1. Pimpinan Fakultas ( Ketua dan Pembantu Ketua).

2. Senat Fakultas (Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat).

3. Pimpinan Jurusan (Ketua, Sekretaris, Ketua Program Studi ).

4. Kepala Laboratorium (Kepala dan Kelompok Bidang Keahlian).

5. Unit-Unit Pelaksana Teknis ( UPT) meliputi: Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Workshop.

6. Gugus Jaminan Mutu (GJM) (di tingkat fakultas).

7. Unit Jaminan Mutu (UJM) (di tingkat jurusan).

Alur dari struktur organisasi dari unsur-unsur penyelenggara di

Pendidikan Vokasi seperti disajikan pada bagan pada Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI

PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS BRWIJAYA

STRUKTUR ORGANISASI

PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ketua

Pembantu Dekan : I. Akademik

II. Administrasi dan Keuangan

III. Kemahasiswaan dan Alumni

Gugus Jaminan Mutu

Kepala Tata Usaha

Prodi

I. Keubank

II. Teknik Informatika

II. DKV

IV. Sekrreattaris

V. M. . Perhotelan

Ketua BPPM

UPT Workshop

Kasubag-Kasubag

Unit Jaminan Mutu

ProgramStudi

I. Diploma

II. Sarjana

Ketua laboratorium

(Kelompok Keahlian)

Gambar 1. Struktur Organisasi Pendidikan Vokasi

Untuk melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan Vokasi, maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu akademik yang terintegrasi dengan non akademik. Struktur tersebut mencakup tingkat fakultas, jurusan/program studi maupun unit kerja pendukung akademik. Pimpinan unit kerja menjamin mutu kinerja organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas pokok dan fungsi serta koordinasi organisasi Pendidikan Vokasi secara rinci dapat di lihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Fungsional Organisasi Penjaminan

Mutu Program Pendidikan Vokasi

4.2.1 Rincian Tugas Pimpinan Vokasi , Ketua Jurusan, UPT-UPT

Ketua

Ketua adalah unsur Pimpinan di Fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan pelaksanaan urusan tata usaha fakultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Ketua mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pengembangan fakultas sesuai dengan disiplin ilmunya.

b. Membina dan mengembangkan penelitian baik secara

individual maupun kelompok di bidang penelitian murni, terapan murni dan terapan.

c. Melaksanakan kebijaksanaan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada PIP

d. Membina dan mengembangkan tenaga edukatif dan administrative

e. Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis diantara sivitas akademika

f. Menyusun buku pedoman pelaksanaan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

g. Memberikan laporan bulanan, tengah tahunan dan

tahunan kepada Rektor.

Pembantu - Pembantu Ketua

Pembantu Ketua I adalah unsur Pimpinan Fakultas yang mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Apabila Ketua berhalangan, Pembantu Ketua I bertindak mewakili Ketua sebagai pelaksana harian. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Pembantu Ketua I mempunyai fungsi :

a. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan pengajaran.

b. Menilik dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar dan tenaga peneliti.

c. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan persiapan program

pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang.

d. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.

e. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Universitas Brawijaya.

f. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan data

yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang masing-masing.

g. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan kerjasama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Universitas Brawijaya dalam setiap usaha di bidang pengabdian pada masyarakat serta usaha penunjangnya.

h. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan merencanakan susunan Penasehat Akademik.

i. Menilik dan mengkoordinasi kegiatan memilih dan menyusun daftar mahasiswa peserta KKN.

j. Memberikan laporan bulanan kepada atasan langsung.

Pembantu Ketua II adalah unsur Pimpinan Fakultas yang mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pembantu Ketua II

menpunyai fungsi :

a.

Melaksanakan pengawasan

dan

pengkoordinasian

di

bidang keuangan.

b.

Melaksanakan pengawasan

dan

pengkoordinasian

di

bidang kepegawaian.

c.

Melaksanakan pengawasan

dan

pengkoordinasian

di

bidang perlengkapan.

d.

Melaksanakan pengawasan

dan

pengkoordinasian

di

bidang kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban

kampus.

e. Melaksanakan pengawasan dan pengkoordinasian di bidang ketatausahaan.

f. Melaksanakan pengawasan dan pengkoordinasian di

bidang hubungan masyarakat.

g. Melaksanakan pengawasan dan pengkoordinasian pengolahan dalam bidang administrasi dan keuangan

h. Merencanakan pembinaan da pengembangan tenaga administratif.

i. Memberikan laporan bulanan kepada atasan langsung.

Pembantu Ketua III adalah unsur Pimpinan Fakultas yang mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat kokurikuler dan pembinaan hubungan

alumni. Untuk menjalankan tugas tersebut, pembantu Ketua III

menpunyai fungsi :

a. Menilik dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya, olah raga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika.

b. Menilik dan mengkoordinasikan pelaksanaan usaha

kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.

c. Menilik dan mengkoordinasikan pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Ketua I.

d. Menilik dan mengkoordinasikan kerjasama dengan semua unsure pelaksana di lingkungan Universitas Brawijaya dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan.

e. Menilik dan mengkoordinasikan penciptaan iklim

pendidikan yang baik dalam kampus dan pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945.

f. Menilik dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di

bidang pengabdian pada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.

g. Menilik dan mengkoordinasikan pengelolaan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat kokurikuler.

h. Menilik dan mengkoordinasikan pembinaan hubungan alumni.

i. Memberikan laporan bulanan kepada atasan langsung.

Ketua dan sekretaris Jurusan

Ketua Jurusan mempunyai tugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dosen dilingkungan Jurusan.

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas.

b. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja

jurusan.

c. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan.

d. Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

e. Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder).

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat jurusan.

g. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada

Ketua.

Sekretaris jurusan

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan.

b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan.

c. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Kelompok Dosen Keahlian.

d. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat jurusan.

e. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan.

f. Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan

dan atau Kuliah Kerja Nyata mahasiswa.

g. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di

Jurusan.

h. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Jurusan.

KETUA PROGRAM STUDI

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membantu tugas ketua jurusan dalam pelaksanaan pelaksanaan peningkatan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat Program Studi.

b. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan sekretaris jurusan dalam melakukan penjaminan mutu akademik.

c. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan sekretaris jurusan dalam menyusun rencana dan program kerja program studi sebagai pedoman kerja.

d. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester.

e. Menentukan dosen pembimbing dan penguji PKL dan tugas akhir.

f. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa.

g. Mengkoordinasikan pembuatan GBPP dan RPKPS

pengajaran.

Kepala laboratorium mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam cabang ilmu tertentu sebagai penunjang pelaksanakan tugas jurusan.

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Merencanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di laboratorium.

b. Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium.

c. Memberikan pelayanan bagi civitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Menyiapkan jadwal kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium.

e. Mengkoordinasikan segala kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium Melakukan pembinaan

kepada anggota laboratorium.

f. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan pemberdayaan laboratorium.

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan dalam laboratorium/studio.

h. Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester kepada Ketua Jurusan.

i. Melakukan koordinasi dengan kelompok dosen keahlian untuk pengembangan payung penelitian.

Kepala Tata Usaha adalah unsur pelayanan teknis administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua yang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga

fakultas .

b. Memimpin pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pendidikan, kemahasiswaan dan alumni .

c. Memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan

fakultas.

d. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi.

e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketata usahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, dan keuangan.

g. Menyelenggarakan kegiatan administrasi pendidikan.

h. Menyelenggarakan kegiatan administrasi pembinaan mahasiswa dan hubungan alumni.

Kepala Bagian Tata Usaha membawahkan Kepala - Kepala Sub. Bagian; Kepegawaian dan Keuangan, Pendidikan, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.

Kepala Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan: mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga dan

perlengkapan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan, pengarahan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan warkat.

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga yang meliputi kegiatan protokuler, pemeliharaan kantor dan lingkungan.

c. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas.

d. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan kantor dan

inventaris lainnya.

e. Melakukan pengadaan peralatan kantor dan inventaris lainnya sesuai dengan kebutuhan.

f. Mengurus, menyimpan dan mempertanggung jawabkan peralatan kantor dan inventaris lainnya.

g. Melaksanakan tata usaha peralatan kantor dan inventaris lainnya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

h. Membuat laporan bulanan kepada atasan langsung.

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian dan Keuangan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan tata usaha mutasi kepegawaian

yang meliputi pengaturan penempatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun.

b. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang

meliputi kelahiran, kematian, sakit, perkawinan, cuti, rekreasi, jatah beras, pakaian dinas dan sebagainya.

c. Menyimpan dan memelihara arsip pegawai.

d. Menggunakan, mendistribusikan dan menyimpan semua peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kepegawaian.

e. Membuat perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan

dan alokasi yang ditetapkan.

f. Mengurus pencairan anggaran.

g. Melaksanakan administrasi keuangan.

h. Melaksanakan pembayaran transaksi keuangan. i. Menjamin atas keamanan penyimpanan uang.

j. Membuat daftar gaji, honorarium, insentif, uang lembur dan perjalanan dinas.

k. Memberikan pelayanan permintaan formulir pembayaran

SPP dan menyimpan bukti pembayarannya.

l. Membuat laporan bulanan kepada atasan langsung.

Kepala Sub. Bagian Pendidikan, mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub. Bagian

Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pendaftaran ulang (herregistrasi)

mahasiswa.

b. Melayani dan mengadministrasikan KRS dan KHS. c. Membantu penyusunan jadwal perkuliahan.

d. Mengatur penggunaan ruangan dan sarana akademik.

e. Menyusun, menyediakan dan mengadministrasikan daftar hadir perkuliahan.

f. Membantu pelaksanaan ujian.

g. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk evaluasi hasil studi mahasiswa.

h. Menyimpan dokumen - dokumen mahasiswa.

i. Melaksanakan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik bagi mahasiswa maupun dosen.

j. Memberikan laporan bulanan kepada atasan langsung.

Kepala Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pembinaan kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub. Bagian

Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni mempunyai fungsi :

a. Melakukan administrasi kegiatan kokurikuler yang meliputi penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa.

b. Menyebarluaskan informasi dan menyalurkan pemberian

beasiswa dan kredit mahasiswa.

c. Membantu pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa.

d. Membantu pelaksanaan seminar akademik dan penelitian institusional.

e. Menghimpun dan menyimpan data alumni.

f. Membantu pelaksanaan hubungan dan kerjasama antara almamater dengan alumni.

g. Menyebar luaskan informasi tentang kesempatan kerja

bagi alumni.

h. Memberikan laporan bulanan kepada atasan langsung.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM GUGUS JAMINAN MUTU

PENGARAH (KETUA}

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Mendelegasikan dan mengkoordinir Tim GJM dalam

Penyusunan Dokumen Mutu Akademik.

b. Bersama Tim GJM, memonitor dan mengevaluasi implementasi dokumen mutu akademik di tingkat Fakultas.

PENANGGUNG JAWAB (PK I}

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan implementasi dokumen GJM di tingkat Fakultas.

b. Mendelegasikan dan mengkoordinir Tim GJM dalam

Penyusunan Dokumen Mutu Akademik.

c. Bersama Sekretaris Jurusan, memonitor dan mengevaluasi implementasi dokumen mutu kademik di tingkat Jurusan.

KETUA GJM

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membantu PKI menyiapkan dokumen mutu akademik.

b. Mengkoordinir operasionalisasi kegiatan GJM.

c. Bersama Sekretaris GJM, mendokumentasikan dokumen GJM.

d. Membantu Ketua dan PKI dalam sosialisasi dan

implementasi dokumen GJM.

e. Melakukan tugas lain sehubungan dengan GJM.

SEKRETARIS GJM

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Bersama Ketua GJM mengkoordinir operasionalisasi kegiatan GJM.

b. Menyusun kelengkapan dokumen mutu akademik GJM.

c. Membantu Ketua dan PKI dalam sosialisasi dan implementasi dokumen GJM.

d. Melakukan tugas lain sehubungan dengan GJM.

ANGGOTA GJM

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Bersama Tim GJM membantu administrasi pembuatan dokumen mutu akademik fakultas.

b. Membantu menyusun kelengkapan dokumen mutu

GJM.

c. Menginventarisasi data dalam kaitannya dengan implementasi dokumen GJM.

d. Melakukan tugas lain sehubungan dengan GJM.

4.3 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Vokasi

Dalam penyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas

MIPA bertumpu pada visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi

Menjadi institusi terkemuka dalam menyelenggarakan pendidikan sain dan matematika berstandart internasional dan mendukung ilmu-ilmu terapan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Misi

Adapun Misi dari Pendidikan Vokasi terdiri atas:

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Vokasi yang berkualitas.

2. Berperan aktif dalam mengisi dan mengembangkan

IPTEK.

3. Meningkatkan apresiasi masyarakat pada ke-VOKASI-an

4. Mendukung perkembangan ilmu terapan.

Tujuan

Tujuan pendidikan Vokasi meliputi :

1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar (PBM) yang profesional.

2. Menyelenggarakan riset yang bermutu.

3. Menyebarluaskan hasil riset kepada masyarakat.

4. Mengambil peran dalam proses pengembangan ilmu yang berbasis ilmu-ilmu dasar tingkat nasional dan internasional.

4.4 Sistem Dokumentasi dan Audit

Sistem dokumentasi dalam Penjaminan Mutu mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disusun pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik Pendidikan Vokasi (2018-2022). Sistem yang dianut adalah hirarki kerucut terbalik yang meliput: Dokumen Induk (Visi, Misi dan Tujuan PENDIDIKAN VOKASI, Renstra PENDIDIKAN VOKASI; Program Kerja; Pedoman Pendidikan), dokumen Mutu (Manual Mutu; Standar Mutu; Manual Prosedur (Manual Prosedur Pengendalian Rekaman dan Dokumen, Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan); Instruksi Kerja; Borang dan Dokumen Pendukung). Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu PENDIDIKAN VOKASI. Audit Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu tahun sekali untuk mengukur terpenuhinya persyaratan SMM dan Standar Mutu yang diterapkan fakultas. Pedoman pelaksanaan Audit Internal tertuang dalam MP Audit Mutu Internal Pendidikan Vokasi ,

Audit ekternal dilaksanakan untuk seluruh lembaga dan unit kerja di PENDIDIKAN VOKASI dalam mengukur pemenuhan terhadap SMM yang dinyatakan dalam kepatuhan, ada tidaknya temuan dan atau perolehan sertifikat. Selain itu fakultas dan program studi yang ada di PENDIDIKAN VOKASI dinilai oleh Asesor dari BAN-PT untuk menentukan tingkat akreditasi program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.

4.5 PROSES BISNIS

Proses bisnis ini melibatkan mahasiswa sebagai pelanggan, pengguna lulusan, dan pihak jurusan sebagai penyelenggara PBM. Mahasiswa yang lolos proses seleksi selanjutnya akan melakukan daftar ulang, sehingga dari proses itu akan didapatkan data mahasiswa yang nantinya akan dipakai sebagai salah satu acuan dalam menyusun pelaksanaan program misalnya jumlah kelas, penetapan dosen Pembimbing Akademik, penyediaan fasilitas PBM, dll.

Pelaksanaan program PBM ini akan dimonitoring dan diawasi secara berkala dengan mekanisme sebagai berikut: perbaikan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan kebutuhan bagi pengguna lulusan. Setelah itu akan dilaksanakan lokakarya kurikulum untuk membahas perubahan-perubahan yg mungkin dilakukan. Setelah ditetapkan, kurikulum yang baru secara berkala juga akan diaudit baik secara internal maupun ekternal. Selain pengembangan kurikulum upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan adalah dengan dengan mengadakan latihan atau pengembangan staf. Hasil akhir dari proses ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dari pengguna.

Bisnis Proses Pendidikan Vokasi- Universitas Brawijaya

3131

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1 Komitmen Manajemen

Fakultas mengidentifikasi layanan pendidikan yang memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan. Fakultas dan unit kerja mengidentifikasi dan menunjukkan komitmennya pada perbaikan berkelanjutan terhadap layanan pendidikan dan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Strategi yang dilakukan, meliputi :

a. Mengkomunikasikan SMM di seluruh unit kerja di PENDIDIKAN VOKASI,

b. Melakukan perencanaan strategis yang memperhatikan tujuan dan sasaran mutu PENDIDIKAN VOKASI di masa depan,

c. Mendorong proses identifikasi dan penggunaan best

practices,

d. Menetapkan kebijakan mutu yang memastikan seluruh anggota organisasi mengetahui visi, misi maupun tugas pokok dan fungsi,

e. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu,

f. Mengukur kinerja organisasi guna memantau pemenuhan kebijakan dan sasaran mutu yang ditetapkan.

5.2 Kepuasan Pelanggan

Pendidikan dan unit kerja penyelenggara pendidikan harus mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan dan harapan pelanggan yang ditentukan sebagai persyaratan kurikulum yang mencakup spesifikasi lulusan dan semua indikator kinerja jurusan/PS. Sementara untuk unit pendukung akademik berfungsi mengindentifikasi persyaratan pelanggan sesuai tupoksi dan program pelayanan prima. Persyaratan pelanggan dinyatakan secara jelas di dalam Manual Mutu tiap unit kerja. Atas permintaan Ketua, penanganan keluhan pelanggan dikoordinir oleh GJM. Setiap tahun dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan internal dan eksternal untuk perbaikan mutu PENDIDIKAN VOKASI secara berkelanjutan.

5.3 Kebijakan Mutu

Pendidikan Vokasi menggunakan kebijakan mutu untuk memandu dan mengarahkan pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu berkesinambungan dalam proses layanan.

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi, Ketua menetapkan kebijakan mutu dan mempunyai komitmen :

1. Melaksanakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) PENDIDIKAN VOKASI.

2. Melaksanakan tugas pendidikan tinggi dengan pedoman Statuta, Organisasi Tata dan Kerja (OTK), Renstra, dan Program Kerja Ketua PENDIDIKAN VOKASI serta mepertanggung jawabkan kinerjanya kepada stakeholders (sivitas akademika dan masyarakat) untuk menjaga akuntabilitas publik.

3. Mengembangkan PENDIDIKAN VOKASI secara sistematis dan berkelanjutan melalui komersialisasi produk dan jasa penelitian, pendidikan, inovasi IPTEKS, pembelajaran semangat, jiwa dan kemampuan berwirausaha bagi sivitas akademika.

4. Mendorong penyelenggaraan sistem pendidikan yang

otonom, transparan dan akuntabel dengan cara mengadaptasikan dan mengembangkan seperangkat standar pendidikan dan manajemen yang optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan PENDIDIKAN VOKASI, dengan mengacu pada : Standar Nasional Pendidikan, standar mutu akreditasi dari BAN-PT, persyaratan ISO 9001 :

2008, IWA 2:2007 dan standar mutu World Class

University.

5. Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga mampu mendorong peningkatan pencapaian sasaran mutu PENDIDIKAN VOKASI melalui pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis ISO

9001:2008 dan IWA 2:2007 yang didukung oleh SDM dengan pola kebersamaan yang saling asah dan asuh serta didasarkan pada nilai-nilai dasar akhlak mulia, yaitu

: amanah, ibadah, kredibel dan akuntabel.

6. Mendorong pihak manajemen, dosen dan tenaga kependidikan PENDIDIKAN VOKASI untuk memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga mampu memberikan kontribusi untuk mendukung hubungan kerja yang sehat dengan stakeholders.

7. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana berstandar nasional, internasional serta pengembangan manajemen asset yang efektif, transparan dan akuntabel.

8. Mengupayakan pengelolaan pendanaan yang memadai, efisien dalam penggunaan dana dan transparan serta akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

9. Mengantisipasi dampak operasionalisasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mencemari dan mengganggu keselamatan manusia

dan kelestarian lingkungan kampus, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, sehat, bersih, tertib dan indah.

Kebijakan mutu PENDIDIKAN VOKASI ini dikomunikasikan, dipahami oleh semua pihak dan diacu untuk menentukan kebijakan mutu tiap unit kerja yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses layanan pendidikan di PENDIDIKAN VOKASI.

5.4 Perencanaan Sistem Mutu

Perencanaan sistem mutu dinyatakan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu unit-unit kerja harus relevan dan sejalan dengan kebijakan mutu Pendidikan Vokasi . Keefektifan perencanaan sistem manajemen mutu untuk pencapaian sasaran mutu Pendidikan Vokasi menjadi tanggung jawab Ketua.

5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi

PENDIDIKAN VOKASI menetapkan Wakil Manajemen atau MR (Management Representative) di tingkat Pendidikan Vokasi sebagai perwakilan manajemen untuk keperluan audit internal maupun ekternal. MR adalah PD I. MR mempunyai wewenang untuk memantau,

mengevaluasi dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu di tingkat Pendidikan Vokasi .

MR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan SMM yang diterapkan dan standar mutu yang telah ditentukan terpenuhi. MR tingkat Pendidikan Vokasi harus melapor kepada Ketua serta mengkomunikasikan kepada mahasiswa dan pelanggan lain terkait dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM), Standar Mutu PENDIDIKAN VOKASI dan hasil audit baik internal maupun ekternal.

MR harus mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi dan hubungan antar personel, serta mengerti tentang SMM dan standar akreditasi BAN-PT, prinsip perbaikan berkelanjutan dan juga persyaratan pelanggan. Selain itu juga harus bersedia memberi saran tentang implementasi standar mutu yang disepakati.

Komunikasi internal

Ketua sebagai pimpinan Pendidikan Vokasi harus menetapkan dan melaksanakan proses yang efektif untuk mengkomunikasikan seluruh isu terkait kinerja sistem manajemen mutu, seperti kebijakan mutu, persyaratan, sasaran dan pencapaian mutu. Penyediaan informasi tersebut harus membantu dalam peningkatan kinerja sistem manajemen mutu, yang secara langsung melibatkan anggota organisasi dalam pencapaiannya. Pimpinan harus mendorong secara aktif komunikasi umpan-balik sebagai bentuk keterlibatan anggota organisasi dan harus memastikan bahwa komunikasi ada antar tingkat organisasi, serta antar bidang dan jurusan/program studi yang berbeda berjalan dengan baik.

5.6 Tinjauan manajemen

Unit kerja harus melaksanakan tinjauan sistem manajemen mutu secara periodik, berdasarkan kebutuhan organisasi, untuk menilai keefektifan sistem manajemen mutu dalam pemenuhan persyaratan sasaran mutu dan kepuasan pelanggan. Keluaran tinjauan harus berupa data yang berguna dalam perencanaan strategis untuk mendukung peningkatan kinerja sistem manajemen mutu. Rekaman tinjauan manajemen harus

dipelihara. Unit kerja melaksanakan tinjauan setidaknya sekali dalam satu tahun.

Tinjauan sistem manajemen mutu harus mencakup tinjauan periodik terjadual dari sistem prosedur/instruksi dan pendukung, kepuasan mahasiswa, kriteria penilaian, hasil evaluasi, peningkatan terdokumentasi dan tinjauan desain dan pengembangan ketika kurikulum baru diinisiasi. Sebagai hasil tinjauan sistem manajemen mutu, pimpinan harus melaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja SMM dan prosesnya. Keluaran tinjauan SMM harus direkam dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi.

6. Pengelolaan Sumber Daya

6.1 Penyediaan Sumber Daya

Pendidikan Vokasi harus mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk penyediaan layanan. Pendidikan Vokasi juga memastikan ketersediaan sumber daya untuk fungsionalisasi SMM yang efektif, serta penyediaan sumber daya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan persyaratan pelanggan. Pendidikan Vokasi harus :

a. Menetapkan masukan untuk mendeteksi kebutuhan sumber daya;

b. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya untuk jangka

pendek, menengah dan panjang;

c. Melakukan tindak lanjut verifikasi dan penilaian tugas;

dan

d. Menyediakan sumber daya untuk berkomunikasi secara efektif dengan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, untuk memelihara dan meningkatkan keefektifan SMM dan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi.

6.2 Sumber Daya Manusia

6.2.1 Umum

Pendidikan Vokasi harus mengidentifikasi seluruh jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk ketentuan layanan dan memastikan

ketersediaannya untuk kinerja sistem manajemen mutu yang efektif.

6.2.2 Kompetensi, kesadaran akan tanggungjawab dan pelatihan Pendidikan Vokasi harus menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, memiliki kesadaran dan terlatih sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Pendidikan Vokasi harus melaksanakan tindakan yang sistematik untuk mengevaluasi kebutuhan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dengan tuntutan/kebutuhan kurikulum PS, program unit kerja dan persyaratan yang ditetapkan. Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja tiap dosen, dosen tersertifikasi dan tenaga kependidikan harus terekam dan dimonev secara rutin.

6.3 Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja

Pendidikan Vokasi harus mengidentifikasi sarana prasarana, lingkungan dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan Vokasi harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk kegiatan pelaksanaan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, perlindungan, instalasi, penggunaan dan pemeliharaan. Pendidikan Vokasi harus menentukan program perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan analisis resiko terkait dengan keamanan, keselamatan dan kebersihan. Sarana prasarana mencakup antara lain gedung, ruang kerja, ruang kelas, laboratorium, bengkel, perpustakaan, taman, perangkat online dan jasa terkait, seperti misalnya fasilitas kesehatan, keamanan fisik, transportasi, toko buku, dan kafetaria, dan lain-lain. Peralatan harus dipelihara secara rutin sehingga selalu siap jika akan digunakan. Peralatan ukur harus dikalibrasi secara rutin agar akurasi dan validitas hasil pengukuran terjamin. Sarana, prasana dan barang milik negara yang telah rusak dan tidak dapat digunakan harus dikelola sesuai aturan yang berlaku.

6.4 Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik

Pendidikan Vokasi menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Penyediaan layanan pendidikan termasuk menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif untuk lingkungan belajar dan penelitian yang memenuhi persyaratan pelanggan. Pendidikan Vokasi harus menyediakan bukti bahwa lingkungan kerja dan suasana kampus dievaluasi secara periodik, serta bukti dari tindakan yang diambil terkait dengan hal ini. Hasil evaluasi ini harus dijadikan materi dalam tinjauan manajemen dan menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu secara berkesinambungan.

7. Realisasi Layanan Tri Dharma PT

7.1 Perencanaan Program Layanan Tri Dharma PT

Pendidikan Vokasi harus merencanakan program layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma PT), termasuk rancangan dan pengembangan layanan serta layanan pendidikan meliputi S1, S2, S3, pelatihan, konsultasi dan studi banding. Perencanaan pendidikan yang dimaksud termasuk desain, pengembangan metode pembelajaran, pembukaan dan penutupan program studi. Perenacanaan program layanan PENDIDIKAN VOKASI secara rinci disampaikan dalam Program Kerja Ketua yang mengacu pada Rencana Strategis PENDIDIKAN VOKASI.

7.1.1 Pendidikan/Pengajaran

Pendidikan Vokasi harus merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran rencana studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut pengajaran, kegiatan layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan mutu untuk mencapai yang diinginkan. Pendidikan Vokasi harus mengintegrasikan kurikulum Program Studi S-1, S-2 dan S-3 sehingga mencapai kompetensi lulusan dan learning outcomes sesuai profil yang ditetapkan. Pendidikan Vokasi harus merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh kebutuhan pelayanan Program Studi S-

1, S-2 dan S-3.

Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada aktivitas pendidikan. Proses Belajar Mengajar (PBM) yang harus terkontrol meliputi asesmen kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur dan instruksi; dan pengukuran outcomes. Proses-proses utama belajar mengajar harus dikendalikan. Metode pengendalian harus merupakan bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur dan instruksi, metode pengendalian konsisten dengan praktek mutu yang diterima. Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus dipelihara. Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di evaluasi pada setiap akhir semester. Hasil evaluasi menjadi dasar penetapan kebijakan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

7.1.2 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendidikan Vokasi mendorong secara konsisten penelitian dan pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Pendidikan Vokasi harus merencanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk diseminasi dan sitasi hasil penelitian, pengajuan HAKI dan komersialiasi inovasi penelitian. Selain itu juga merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran payung, roadmap dan track record penelitian, penilaian dan tindak lanjut kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pendidikan Vokasi harus merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh proses. Evaluasi kepuasan partner atau pelanggan terhadap kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh unit kerja/pihak terkait.

Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk penerapan inovasi iptek, layanan atau studi banding praktek baik (good practices) dan konsultasi, harus meningkatkan

kompetensi civitas akademika dan menghasilkan output berupa publikasi ilmiah, buku aja