LEMAARAN DAERAH KOTANomor 4 TAHUN 2004

BANDA ACEHSeri C Nomor 2

QANUN KOTA BANDA ACEHNOMOR 3 TAHUN 2OO4

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIANKENDARAAN BER$IOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAII RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

Menimbang : a.

WALTKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk lebih meningkatkan keselamatan danpelayanan terhadap kendaraan bermotor di KoiaBanda Ac€h. maka setiap kendaraan bermotorharus dirryatakan laik jaian dengan cara lulus ujikendaEan bermotor;bahwa dengan beiakunya Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 200'1 tentang Retribusi Daerah,pengujian kendaraan bermotor merupakan salahsatu sumber retribusi untuk meningkatkanPendapatan Asli Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan b di atas,Penyelenggaraan dan Retribusi PengujianKendaman Bermotor dalam Kota Banda Aceh perludiatur denqan Qanun:

b.

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor I Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-KolaBesar dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumateraUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1103);Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum AcaE Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 198'1 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Nomor 3209);Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentangLalu Lintas dan Anglotan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (L€mbaran Negard RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Nomor 384t|);Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah lstimewaAceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor4134),Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1 983 tentanoPerubahan Batas Wilayah Kotamadya DaeraiTingkat ll Banda Aceh (Lembardn Negara RepublikIndonesia Tahun 1983 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomot 3247);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990tentang Perryerahan Sebahagian UrusanPemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas DanAngkutan Jalan Kepada Daerah TK I dan DaerahTK. ll (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2.

3.

5.

7.

1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun '1993tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan(Lembaran N€a|a Republik Indonesia Tahun '1993Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor3530):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993tentang Kendaraan dan Pengemudi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

11. PeratuEn Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kev/enangan Pemerintah dan Kg enanganPropinsi Sebagai Daerah Otonom (LembaEnNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor201,Tambahan Lembaran N€ara Nomor 4021);

12. PeEturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 44Tahun 1999 tentang Teknik Perryusunan PeraturanPerundang-undangan dan B€ntuk RancanganUndang-undan9, Rancangan Peratu|an Pemerintahdan Rancangan Keputusan Presiden (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 NomorT0);

14 PeEturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor ITahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001Nomor 10).

Dengan pers€tujuan bensama antara :

OEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AANDA ACEHDAN

WALIKOTA BANOA AC€H

49

MEMTJTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANGPENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIANKENDARMN BERMOTOR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal I

Daiam qanun ini yang dimaksud dengan :1 Kota adalah Kota Banda Aceh.2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh

beserta perangkat Daerah otonom yang lainsebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan

Kota Banda Ac€h.5. Pejabat adalah Pegawai N€eri Sipil yang diberi

tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

6. Badan adalah sualu bentuk usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atauDaerah dengan nama dan bentuk apapun,Persekutuan Perkumpulan, Firma. Kongsr,Koperasr, Yayasan atau OrganFasi yang sejenis.Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap atauBentuk Usaha lainnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unitorganisasi p€laksana teknis Dinas Perhubungandalam brdang Pengujian Kendaraan Bermotor KotaBanda Aceh.

I Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang telahmengikuti pendidikan dan latihan di bidangpengujian kendaraan bermotor vang dinyatakan

memenuhi kualfikasi teknis tertentu dan diberikansertmkat serta tanda Kualifikasi Teknis sesuaidengan jenjang kualifi kasinya.

L Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotoradalah Kegiatan Teknis yang dilakukan olehPemerintah DaeEh atau Unit yang ditunjuk untukmenjamin agar kendaraan bermotor selalu dalamkeadaan lalk jalan.

'lO. Kendaraan Eliermotor adalah Kendaraan yangdigerakkan oleh peralatan ieknis berupa mobilpenumpang umum, mobil bus, mobilbaranglkendaraan khusus, kereta gandengan,kereta tempelan dan kenderaan roda tiga yangdioperasikan di ialan kecuali kenderaan pertahananKeamanan.

11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraanbermotor lrang dilengkapi paling banyak 8 (delapan)tempat duduk tidak termasuk tempai dudukpengemudi, baik dengan maupun ianpaperlengkapan pengangkutan bagasi.

12. Mobil Bu6 adahh setiap kendaraan bermotor !€ngdilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidaktermasuk tempat duduk pengemudi, baik denganmaupun tanpa perlengkapan penganglrutan bagasi.

'13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotorselain sepeda motor, mobil penumpang, mobil busdan kendaraan Krusus.

'14. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnyadisingkat JBB adalah berat maksimum kendaraanbermotor berikut muatannya yang diperbolehkanmenurut rancangannya.

15. Uji BerlGla adalah Fengujian Kendaraan Bermotorsecara Berkala terhadap setiap Kendaraan Wajibuji.

'16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasayang disediakan atau diberikan oleh PemerintahKota untuk iujuan kepentingan dan kemaniaatanumum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atauoaoan.

'17. Relribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yangselanjutn)€ disebut retribusi adalah pembaiara;atas petayanan Pengujian Kendaraan Bermotorsesuai dengan Peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang diseleng{arakan FemerintahKota.

18. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan)ang memiliki dan atau menguasai kendaraanbermotor menunrt perundang-undangan diwajibkanunruK meraxut€n pembayaran retribust.

19. Masa Retribusi adalah jangka waldu terterdu lrangmerupakan batas waktu bagi subyek retribusi untukmemanfaatkan jasa pengujian KendaraanBermotor.

20- Su|at Pendafraran Objek Retribusi Daerah yangselanjutnya disingkat SPdORO, adalah Surat yangdigunakan oleh subyek retribusi untuk melaporkandata objek dan subyek retribusi sebagai dasarperhitungan dan pembayaran lrang terhutangmenurut peE*uran perundang-undangan retribusidaerah.

21. S_urat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapatdisingkat SKRD, adalah surat kepr.rtusan yangmenentukan jumlah retribusi yang terhutang.

22. Surat Ketetapan Retdbusi DaeAh Kuran! BayarTambahan }€ng setanjutnya disingkat SKRDKBT,adalah surat keputusan yang menentukantambahan atas jumlah retribusi yang telahditetapkan.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayaryangselanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Sure.itKeputusan yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kedit retrjbusilebih besar daripada retribusi yang tednutang atautidak seharusnya terhutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyadrsingkat STRD, adalah surat Lintuk melaxukintagthan retribusi dan atau sanksi administrasibFrrlnt hrrnd. rt2r | .l6h.l'

25. Surat Keputusan Keberatan adalah SuratKeputusan atas keberatan terhadap SKRD ataudokumen lainnya disamakan, SKRDKBT danSKRDLB yang dia.iukan oleh wajib retribusi.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dankenderaan bermotor mengenai pemenuhanpersyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhankelengkapan persyaratan admrnistrasi.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerahadalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehpenyidik pegawai negeri sipil yang selanjut dapatdisebut penyidiK untuk mencari Eertamengumpulkan bukti yang dengan bukti inimembuat terang iindak pidana dibidang retribusidaerah yang terjadi serta menemukanrer*tng Kanya_

BAB IIKETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 2

(1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Kotawajib lulus pengujian kendaraan bermotor.

(2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DinasPerhubungan Kota dan/atau Unit Pelaksana TeknisDinas rUPTD) secaE berkala.

(3) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotors€bagaimana dimaksud dalam ayat (2)dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratanadministrasi dan melengkapi buKi pembayaranretribusi pengujian kendaraan bermotor.

(4) Tata cara pengujian dan persyaratan administrasidiatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(5) Terhadap kendaraan bermotor yang telahdinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uii berupabuku uji dan tanda ulr yan-q berlaku dr seturuhwilayah Indonesia.

pasal 3

(1) Jangka waktu berlakunya pengujian sebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (5) selama 6 (enam)DUtan.

(2) Pendaftaran pengujian ulang harus djlakukansebelum habis masa berlaku uji.

(3) Pengu.jian uhng juga harus dilakukan apabitaterjadi perubahan bentuk karena disengaja dan/ataulGrena kec€lakaan sefta melakukan aktivitasangkutan yang melanggar tonase yang diizinkanuntuk kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, petugaspenguji wajib memberitahukan kepada pemilikdan/atau pemegang kendaraan secara tertulis yangmemuat .a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh

pemiltk dar/atau pemegang kendaraan;b. WaKu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

(2) Kendaraan yang dinyatakan tidak lutus uli. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) walib

melakukan pengujian ulang dalam jangka waKu 7(tuluh) hari kerja tanpa dikenakan biaya pendaftaranulang.

(3) Apabila pengujian ulang sebagaimana dilakukandiluar batas waKu sebagaimana dimaksud dalamayat (2), maka kepada pemilik kendaraan bermotorakan diberlakukan sebagai permohonan baru dandrkenakan biaya permohonan uii.

54

Paral 5

(1) Pemilik dan/atau pemegang kendaraan yang tidakmenyetujui Keputusan Penguii sebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukankeberatan secara tertulis kepada pejabat atasanpengulr.

(2) Apabila keberdtan pemilik dan/atau pem€angkendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diterima, maka dapat dilakukan pengujian ulangtanpa dikenakan lagi biaya.

Pasal 6

Kendaraan yang telah mendapat bukti uji, sebagaimanadimaKud pada Pasal 2 ayat (4) harus melaporkankembali secara tertulis kepada Dinas Perhubunganapabila ;a. Terjadi kehilangan atau kerusakan;b. Kendaraandimutasikan,c. Kendaraan numpang uji ke daerah lain,d. Perubahan spesmkasi teknis kendaraan yang tidak

sesuai dengan data kendaEan dalam buku uji;e. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermolor

sehingga tidak sesuai lagi dengan data yangtercanlum dalam buku uii:

f. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir,tidak dapat melakukan uii berkala denganmenyebutkan alasan-alasannya,

g. fremindahkan operasi kendaraannya secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wlayah lain dlluar wrlayah penguJran yang bersangkLnan.

PasalT

(1) Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagaibarang dagangan dan/atau dalam keadaan rusaktidak walib drlakukan pengujian

(2) Kendaraan rusak sebagaimana dimaksudkan dalamayat (1) harus dibuKikan dengan surat keterangandan bengkel resmi.

BAB IIINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotordipungut retribusi atas pelaj€nan pengujian Kendaraanoermolor.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraanbermotor )€ng diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal'10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmemiliki dan atau menguasai kendaraan bermotoimenurut perundang-undangan diviajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi.

BAB IVGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal tt

Rekibusi pengujian kendaraan bermotor digolongkansebagai retribusi jasa umum.

BAB VPRINSIP DAN SASAMN PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran peneiapan struKur danbesamya tarif retribusi didasarkan pada tujuanuntuk menutup sebagian atau sama dengan biayapengu.iian kenderaan bermotor.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)meliputi :a. biaya pengujian;b. biaya administrasi;c. biaya investasi;d. biaya emisigas buang;e. biaya pengetukan nomor uji;t biaya sliker/cat tanda samping;g. biaya operasional dan pemeljharaan,h. biaya plat uji, baut dan segel;i. buku uji.

BABVISTRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI

Pasal t 3

(1) StruKur tarif digolongkan berdasarkan jumlah beratyang diperbolehkan atau JBB Jenis KendaraanBermotor.

(2) Besarnya tarif retnbusi sebagaimana dimalcuddalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantumdalam dafiar lampiran Qanun ini.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal l4

Retnbusi yang terhutang di pungut di wilayalvdaerahtempat pengujian kendaraan bermotor dilal(sanal(an.

BAB VIIIRETRIBUSI TERHUTANG

Pasal l5

Saat retribusi terhutang adalah pada saatditerbitl€nnya SKRD atau Dokumen lain yangdipersamal€n

BAB IXSURAT PENDAFTAMN

Pasal l6

(1) Pemilik dan/atau Pemegang atau Kuasanyamengajukan permohonan pengujian berkalakendaraan bermotor dan wajib mengisi SPDORD.

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus diisi dengan jelas, benar atau lengkap sertaditandatangani oleh vrajib retribusi aiau kuasan!"a.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian danpenyampaian SPDORD sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XPENETAPAN RETRIBUSI

pasal 17

(l) Berdasarkan SPDORD s€bagaimana dimaksud padaPasal 15 ayat (1) ditetapl€n rebibusi tarhutangdengan menerbiti€n SKRD atau Dokumen lain )€ngdiDersamalcn.

(2) Apabila berdasarlGn hasil pemeriksaan ditemukandata beru darvatau data yang semula belum terungl€pmenyebablGn penambahan jumlah r€tribusi yangterhutang, maka dikeluarl€n SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitEn SKRD atauDokumen lain lang dip€rsamalen sebagaimanadimaksud dalam aFt (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam at/"at (2) dihtapl€n olehWalikota.

BAB XITATA CARA PEIiUIICUTAN

Pcd l8

Pungutan Rebibusi tidak dapat diborongkan.Retibusi dipungut dengan menggunalGn SKRD ahuDokurnen lain yang dipersamakan, ahu SKRDKBT.Pemunguhn retribusi dilaksanakan oleh UPTDPengujian Kendaraan Bermotor Dinas PerhubunganKota.

BAB XII1ATA CARA PEMBAYARAN

Pasal '19

(1) Pembayaran retibusi yang terhuhng harus dilunasisekaligus.

(1)(2'

(3)

59

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya'i5 (lima belas) hari sejak ditorbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT danSTRD.Tata car.r pembayaran, penyetoran, tempatpembayaran rctribusi diatur dengan KeputusanWalikota.

(3)

BAB XIIITATA CARA PENAGIHAI{

Pasal m

(1) Pengeluaran Surat TeguranlPeringatan/Surat Lain]/'ang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaanpenagihan retribusi dikeluarl€n s€telah 7 (tujuh) hadsejak jatuh tompo pengujian.

(2) Dalam jangka waKu 7 (tujuh) hari setelah tanggalSurat Teguran / Peringatan/Surat Lain yang sejenis,Wajib Retribusi harus melunasi retribusin)€ fangterhutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikeluarl€n oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIVKEBERATAN

Pasal 21

(1) Subyek retibusi dapat mengajukan keberatan kepadaWalikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atauDokumen Lain yang dip€rsamalGn, SKRDKBT danSKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secaE tertulis dengan disertaialasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Subyek Retribusi mengajukan keberatanatas ketetapan retribusi, Subyek Retribusi harus dapatmembuktil@n ketidak benaran ketetapan reAibusitersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam.iangka liaKu palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD atauDokumen Lain yang Dip€rsamakan, SKRDKBT.SKRDLB diterbiU<an.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persya.atansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidakdianggap s€bagai Surat Keberahn, s€hingga tidakdipertimbangl€n

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kemjibanmemba)'ar retribusi dan pelaksanaan penagihanretribusi.

PaF€.lt2

(i) Walikota atau peiabat yang ditunjuk dalam jangkawaKu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggatSurat Keberatan ditedma harus memberi keputusanabs keb€ratan yang diajukan.

(2) Walikota atau pejabat )€ng ditunjuk ahs keberatandapat menetapkan menerima seluruhnfa atausebagian, atau menolak keberabn )rang diajukan.

(3) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud padaayat (1) telah le\,vat dan Walikota atau pejabat yangdifunjuk belum memberilGn suatu keDutJsan.keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVPENGEMBALI,AN KELEBIHAI{ PEMBAYARAN

Pa3al Zl

(1) Atas kelebihan psmbayaran retribusi, subyek Retribusidapat mengajul€n Permohonan pengembaliankepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk

(2) Walikota ahu pejabat yang ditlnjuk, dalam jangkawaKu paling lama 30 (tiga putuh) hari sejakditeriman)€ Permohonan Kelebihan pembayaranRetribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),harus memberikan keoutusan-

(3) Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), telah dilampaui dan Walikota ataupejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatukeputusan, Permohonan Pengembalian KelebihanRetribusi dianggap dil€bulkan dan SKRDLB harusditerbitlcn dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari.

(4) Apabila Suryek Retribusi mempun'rai hutangretribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusisebagaimana di maksud pada a}rat (1) langsungdipeftitungkan untuk melunasi terlebih dahuluhutang retribusi terebut.

(5)Pengembalian Kelebihan PembayaEn retribusisebagaiman dimaksud dalam ayat ('1) dilakukandalam jangka w"ldu paling lama 30 (tiga puluh) hansejak diterbitkann!€ SKRDLB.

(6) Apabila Pengembalian Kelebihan PembayaEnRetribusi dilakukan setelah lewat jangka waKu 30(tiga puluh) hari, Walikota atau pejabat !€ngditunjuk memberikan imbalan denda sebesar 2016sebulan atas keterlambahn Pemba\€ran KelebihanRetribusi.

Pasal 24

(1) Permohonan Pengembalian Kelebihan PembayaranRetribusi dlajukan secara tertulis kepada Walikotaatau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :a. Nama dan alamat Subyek Retribusi;b. l\4asa Retribusi:c. Besarnya kelebihan pembayaran,d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan Pengembalian Kelebihan PembayaranRetribusi disampaikan secara langsung.

Pasal 25

(1)Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukandengan menerbitlGn Surat Perintah MembayarKelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusidiperhitung-l€n dengan hutang retribusi lainnya,sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1),pemba),aran dilakukan dengan oara pemindah-bukuan dan buKi pemindahbukuan juga berlakusebagai buKi pemba!€ran.

BAB XVISAI{KSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Subyek Retribusi tidak membayar tepat padawaKunya atau kurang membayar, dikenakan biayatambahan sebesar 100 % (seratus peEen) setiapsemester kecuali buku uji, plat uji, baut, tanda stekersamping dan segelyang ditagih dengan menggunakanSurat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

(1)

BAB XVIIKEIENTUAN PIDANA

?as€.l27

Barang siapa yang dengan sengaja atau karenakelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diancam pidanamaksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan atau dendaseban!€k-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah).Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasalini adalah pelanggaran.

(2)

BAB XVIIIPENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegav/ai Negeri Sipiltertentu di lingkunganDinas Perhubungan diberi \,r,€wenang khusussebagai perryidik untuk melakul€n penyidikantindak pidana di bidang Pengujian KendaraanBermotor dan serta Re4dbusi Daerah.

(2) Welvenang penyidik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpull€n dan

meneliti keteftngan atau laporan berkenaandengan tindak pidana dl bidang RetribusiDaerah agar keterangan atau laporan teFebutmenjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpull€nketerangan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana RetribusiDaerah;

c. Meminta keterangan dan bahan buKi dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah:

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen{okumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan buKi pembukuan, pencatatan dandokumen{okumen lain, serta melakukanperryitaan terhadap bahan buKi teFebut;

I Memirta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelalGanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g Menyuruh berhenti dan atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orano dan atau

64

dokumen yang dibawa sebagaimana yang yangdimaksud dalam hurufc;

h. Memotret seseorang l,ang brl€itan dengantindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikanperryidikan;k Melakukan tindakan lain )€ng perlu untuk

kelanoaran penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi DaeEh menuM hukum yang dapatdipedanggungjawabkan.

(3) Perryidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampail€n hasil perryidilcn kepada penuntutumum, sesuai dengan ketentuan !€ng dialur dalamundang- undang Nomor I Tahun 1981 tenhngHukum Acara Pidana.

BAB XIXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan yang telah ada sebelum berlakunyaqanun ini dirryatakan tidak bedaku lagi.

BAB XXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-halyang belum diaturdalam Oanun ini, sepanjangmengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Wdikota.

Pasal 3l

Qanun ini mulai beriaku pada tanggal diundanglcn.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, me-merintahkan pengundangan Qanun ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota BandaAc€h.

Dltetapkan dl Banda Acehpadatanggat 08 Met 2004

18 Rabiul Awal 1it25

WALIKOTA BANDA ACEH.

CaprDto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Acehpsdatanggal 'lO Mel 2004

m Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Oto

T. ANWAR AZI'I/ARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANOA ACEH TAHUN MO4 NOMOR 4SERI C NOMOR 2.

66

, iz

: t

ta i=.

5?55

"ad:6

nf,F F RF-an^n ^n

-Ai

<xaa5:

_ir i r : : : i : 5

si2

?A FEi i REEEi i

:Qf, Eflf l iB F

qFA E FqSBg 9

FE: cEEEF:>; ;A

EF; JE;E;

eta ,<= 512\ i

{ Z e?:; eE E- ; i ;<

! 93 9! ! ! ' 66-A

:E

ai

:dEa

6i a

IEa

PENJELASAN

ATAS

OANUN KOTA BANDA ACEHNOMOR 3 TAHUN 2OO4

TENTANG

PENYELENGGARMN DAN RETRIgUSI PENGT'JIANKENDARAAN BERMOTOR

UMUM

Bah\,ya mengingat penting dan strategisnya perananlalulintas dan angkutan jalan guna mempelancar rodaperekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan yangmernfrgaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, makapembir'aannra dilakukan oleh Pemerintah. Upaya Pembinaan,pengendalian dan pengawasan dilaksanalcn melalui sistempelayanan Pengujian KendaEan Bermotor serta untuk mendukung

'vambangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung Jawabderuan titik berat pada Daerah KotalKabupaten perlu diupayakanp€ningkatan penerimaan Daerah Kota/Kabupaten yang sesuaidengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah.

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotoryang dilakukanoleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan, pengendalianda,, pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan danpenentuan kebijakan umum maupun teknis oPerasional, aspekpengendalian mencakup pemberian penga€han bimbingan dalampembangunan dan pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotorsedangkan aspek penga\rasan dilakukan terhadap penyelenggaraanperuujian kendaraan bermotor.Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan untukmewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan dilalan raya dalam pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor,meniamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong

profesionalisme pemjlik angkutan, mengakomodasi leknologiangkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saingdengan tetap mengutamakan pela!€nan kepentingan umum.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintahNomor 25 Tahun 2000 teniang Kavenangan Pemerintah danKei €nangan Propinsi sebagaj DaeEh Otonom, perlu dilakukanpenataan dan pengaturan kembali mengenai Pengujian KendaraanBermotor yang telah ditetapkan.Terl€it dengan pemberian pelayanan kepada pengguna jasaPengujian Kendaraan Bermotor tersebut perlu adanya suatu retribusiuntuk memeliha|a semua fasilitas jalan raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukupjelas

Pasal 2Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2\

CukuD JelasA)'at (3)

Cukup JelasPasal 3

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayar (2)Cukup Jelas

Ayat (3)CukuD Jelas

Pasal 4Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukuo Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 5Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Atasan Langsung petugasPenguji yaihi Kepala Unit pelaksana Teknis DiaasPengujian Kendaraan bermotor

Ayat (2)Cukupjelas

Pasal 6Cukup Jelas

Pasal 7Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

Bengkel resmi adalah bengkel yang memperolehperizinan dari pejabat yang bery!€nang.

Pasal 8Cukupjelas

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 'llYang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalahRetribusi yang dipungut kepada pengguna jasa yangmenggunakan jasa pengujian kendaraan.

Pasal 12Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasPasal 13

A!€t (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukupjetas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Yang dimaksud dengan Retribusi Terhutang adalah retribusiyang belum dibayar oleh pengguna jasa PengujianKendaraan, yang selanjutnya al€n dibayar sekaligus olehpengguna jasa Pengujian Kenda|aan.

Pasal 16Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

cukup ielasAyat (3)

Cukup jelasPasal 17

Ayat 0 )Cukup.ielas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 19

Ayat (1)Cukup jela€

Ayat (2)Yang dimaksud dengan dokumen lain yangdipersamakan adalah dokumen yang digunakan olehunit Pengujian Kendaraan dalam melaksanakansegala kegiatan pengujian.

Ayat (3)CukuP jelas

70

t:

Pasal 20Ayat (1)

Cukup FlasA)rat (2)

^ - Cukup JelasAyat t3)

Cukup Flas-' Pasal2l

Ayat (1)Cukup jelas

AFt (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup jelas

A!€t (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Art (6)Cukup jelas

Paeat22Ayat (1)

Cukup jelasA)€t (2)

Cukup jehsPasal 23

Ayat {1)- Cukup jelas

Ar€t (2)Cukup Jelas

' A)€t (3)Cukup.ielas

Ardt (4)cukup jelas

Alrat (O)Cukup Jelas

Ayat (6)Cukup jelas

7l

Pasal 24

1!,

Pasal 24A!'at (1)

Cukup jelasA)€t (2)

CukuP jelasF asal 25

Ayat 0)AJ|(lp tslas

Ayd (2)Oi(lp j6hs

Pasal 26Ayat (1)

qlkup tslasAlat (2)

Cukup FhsPasal 27

Ayd (1)Cukup Flas

Ayd (2)C]l|(lp Jelc

Pa6al 28Ayat (1)

Cul(lp tta6Ayd (2)

Cukup J€16Ayat (3)

CukupjelasPasal 29

Cuhip jelasPa8al 30

Cukup ielasPasal 31

Cul(jp jelas

72

BERITA DAERAHTAHUN

KOTA BANDA ACEHzfft5Nomor 5

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEHNOMOR 35 TAHUN 2OO5

TENTANG

FEI-AKSAIIAAN QANUN KOTA BANDA ACEH I'IOMOR 3 TAHUNz(xx TENTANG PENYELENGGARqA{ OAN RETRIBUSI

PENGT'JIAN KENDERAAT{ BERMOTOR

WALIKOTA BAIiIDA ACEH,

Menimbang : a. bahv/a @nun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun2004 tentang Penyetenggaraan dan pengujianKenderaan Bermotor yang telah mendapatpersetujuan Dewan Perwakilan Ral!/at Daerah KotaBanda Aceh sesuaidengan Keputusannya Nomor4Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentangPersetujuan Dev/an Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanda Aceh Terhadap 13 (tiga betas) BuahRancangan Qanun untuk ditetapkan MenjadiOanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 dan tetahdiundangkan dalam Lembaran Daerah Kota BandaAceh Tahun 2004 Nomor 4, Serj C, Nomor2, perlusegera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkandalam suatu Peraturan Waftkota,

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Olonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah propinsi

4.

5.

2.

8.

7.

Sumatera Utrara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 1092);Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaEn Negara Nomor 3209);Undang-Undang Nomor '14 Tahun 1992 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah lstime$EAceh sebagai Pro/insi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor4134);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomol125, TambahanLembaran NegaE Nomor 4437\;Undang-Urdang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1 983 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingi€t ll Banda Ac€h (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1983 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 3247);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990tentang Penyerahan Sebahagian UrusanPemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas DanAnglGtan Jalan Kepada Daerah TK.l dan DaerahTK. ll (LembaEn Negara Republik Indonesia Tahun1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran NegaraNomor 34'10);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun .1993tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor3530);

10. Peraturan Pemerirtah Nomor 44 Tahun ,1993tentang Kendaraan dan Pengemudi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,Tambahan Lembaran NegaE Nomor 3530)j

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan Pemerintah dan KewenanganPropinsi Sebagai Daerah Otonom (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2002 Nomor201,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

'12. PeEturan Pemerifltah Nomor 20 Tahun 2001tentang Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 4l,Tambahan Lembaran Negara Nomor4090):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOltentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomar 44Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundang-undangan dan Bentuk RancanganUndang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahdan Rancangan Keputusan Presiden (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)i

15. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8Tahun 2001 tentang Susunan Organisasa cjan TataKerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 200'lNomor 10):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANGPELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEHNOMOR 3 TAHUN 2OO4 TENTANG PENYE.LENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIANKEND€RAAN BERMOTOR.

Pasal I

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentangPenyelenggaraan dan Retribusi Pengujian KenderaanBermotor, yang telah diundangkan dalam LembaranDaerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 4. Seri CNomor 2, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaKud dalampasal 1 peraturan ini diserahkan kepada DinasPerhubungan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang mea/angkut teknik pelaKanaannyasebagai penjabaran dari Qanun sebagaimanadimaksud dalam oasal 1 Deraturan ini akan diatur lebihlanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Peratu€n Walikota ini mulai berlaku seiak tanooaldiietapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota BandaAceh.

76

Ditetapl€n di Banda Acehpada tanggat 16 Aprit 2OOs

07 RauulArat 1426

PJ, YIIALIKOTA BA'IDA ACEH,

CaCDto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Acehpada tanggal 16 April 2005

07 RabiulAwd1426

SEKRETARIS DAERAH KOTAMNDA ACEII,

CadDto

lt. I(AIT L YITNUS

BEPJTA I}AERAE KOTA BAI{DA ACtrE TAIITIN 2fiI5 NOMOR 5.

77