SEPUTAR INDONESIA

Ta

W KILREKTOR IP N PROFESORDOKTOR SA U W ISTfONO, MS

Akademi iBoleh MemihakPerhatiannya terhadap otonomi daerah (otda)

sudah tidak diragukan lagi. Pria ini merupakan salah seorangpenyusun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

B'agi aka demisi ini, otdamerupakan langkahawal perbaikan sistem

ketatanegaraan atas kegagalansist em sentralistik yang dite-rapkan Orde Baru. Berikut wa-wancara Zulfikar dari HarianSeputar Indonesia (SINDO) de-nganProfesor Doktor Sadu Wa-sistiono,MS, Guru Besar BidangOtonomiDaerah(Otda)InstitutPemerintahan Dalam Negeri(IPDN) Jatinangor, Sumedang,JawaBarat.

Sejak kapan menggelutikeilmuan bidang otonomidaerah?

Sejak lulus APDN 1977, laluIIP 1981, sejak saat itu saya ter-tarik mengembangkan ilmu-il-mu pemerintahan terutama ot-

. da. Cukup banyak penerapankeilmuan otda untuk pemerin-tahan daerah. Kemudian, pada2004, saya dipercaya menjadirim penyusun UUN omor 32ten-tang Pemerintahan Daerah,dan revisinya sampai sekarangmasih sedang berjalan dan di-bahas diD PR.

Apa yang diniaksud denganotda, secara sederhana?

Otda itu terkait denganurusan atau kebijakan pe-merintah pusat yang diberikankepada daerah yang otonom.Tujuannya agar rakyat mak-mur, sejahtera, dan bahagia.Untuk ukuran sekarang tentusaja kebahagiaan, indeks keba-hagiaan atau happiness indeksyang semua orang inginkan.Happiness indeks itu ukurannyapendapatan per kapita, kebe-basan berpolitik, jaringan so-sial, dan pemberantasan korup-si.

Bagaimana penerapan otdadulu dan sekarang?

Dulu, peran pemerintah pu-sat dominan. Saat ini, peran pe-merintah daerah sangat besar,tetapi pengendalian dan penga-wasan sangat kurang dari pe-merintah pusat. Ada gejala ja-lan sendiri-sendiri, lupa bahwaIndonesia merupakan negaraunitaris

Apa kelebihan otda dengansentralisasi?

Pada sentralisasi, daerah ti-dak punya kreativitas dan pe-ngelolaan daerah cende-

I{ lip i n g Hum a 5 U n pad 2 0 , 2

merupakan perubahan yangsangat besar. Kita melakukanrevolusi desentralisasi. jadi,prosesnya mesti bergerak ternsdengan cepat. Pada dimensiyangluas, tapi memangmemer-lukan waktu panjang.Meski be-gitu, keoptirnisan kit a masihpanjanguntuk keberhasilan ot-

, daini.Apakah otda bisa di-

samakan dengan sistempemerintahan negara bagian?

Kita telahsepakatnegarainiadalah negara unitaris. Tentusaja ada kriteria tertentu darinegara federal, meski otonornidaerah sudah men de kat padasist em negara federasi. Halyang membedakannya yaitu,meskipun pemerintah daerahdiberikan kewenangan, tetapimasih tidak bisa lepas dari ke-bijakan pemerintah pusat, jadikewenangan itu diberikan daripemerintah pusat kepada pe-merintah daerah, pemerintahpusat berperan dalam hal ini.Sementara dalam negara fe-deral, kewenangan berada dimasing-masing negara bagian,tidak diberikan oleh pemerin-tah pusat atau yang lain.

Negara mana yang bisa dija-dikan acuan penerapan otda•• ?mu

Kita jangan sampai salahmembandingkan, apalagimembandingkan dengan ne-gara federal seperti Amerika,tentu saja ini berbeda. Kita ha-rus melihat negara unitaris se-

rung seragam. Padahal, setiapdaerah memiliki kekhasan ma-sing-masing,dasarpembangun-an bervariasi tiap-tiap darah.

Apa kendala dalarn pene-rapanotda?

Kendala penerapan otda se-benarnya berawal dari pendi-dikan politik di Indonesia yangtidak terstruktur dengan baik,sehingga kader yang maju me-rnimpin adalah kader dadakan.Selain itu, kendala lain yaitubirokrasi dari dalam pemerin-tahan sendiri, masih banyak pe-nyimpangan-penyimpangan.Dari 491 bupatilwali kota, 213-nya terkait dengan hukum danmenjadi tersangka dan terdak-wa.Dari B gubernur, 17dianta-ranya terjerat kasus. Kita harusberani mengatakan tidak un-tuk birokrasi yang semacam ini.

Lalu, bagaimana mengatasikendala-kendala tersebut?

Partai politik harus secaraintensif mengadakan kaderi-sasi calon-calonnya yang akandisiapkan menjadi kepala dae-rah. jangan menggunakan ka-der dengan jalan pintas, mere-krut yang punya dana, populer,dan hal instan lainnya. Kalaubegini terus, yang rugi partaipolitik, kendaraan utama yangdianggap sebagai pembawa ga-gasan semakinlama semakin ti-dak dirninati.

Siapa sebenarnya yang pa-ling berperandalarn penerapanotda. Pemerintah pusat, dae-rah, ataumasyarakat?

Bersama-sama. Baik pe-merintah pusat, daerah, mau-pun masyarakat secara umum.Baik itu masyaraka t awam, aka-demisi, atau pun masyarakatpengusaha. Masyarakat harusmengawasi. Pemerintah harusdidorong menjadi pemerintahterbuka. Open government (pe-merintahanyang terbuka) yangberbasis publik, dan tentu sajamembantu publik. Tentang ke-terbukaan pemerintahinisebe-narnya sudah diatur dalam UUNomor 14Tahun 1948.

Butuh berapa lamalagi penerapan otdaberhasil di Indone-sia?

Otonomidaerah ini

Sadu WasistionoPekalongan, 19 Januari 1954Katolik

. Jalan Terusan Mars Utara III No 3C Kompleks MargahayuBandung 40286

Alamat Kantor Ruanq Wakil Rektor Lt2 Gedung Rektorat IPDN Jatinangor,5umedangD-3 APDN Bandung tahun 1977S-1I1P Jakarta tahun 1981S-2 Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988S-2 Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1999

Riwayat pekerjaan: Kabid litbang STPDN sd tahun 1999Kabid Pengajaran STPDN sd 1999Lektor Kepala STPDNPembantu Ketua 1 STPDNAnggota APSV Ketua Komisi OTDA OPPSIStaf Ahli Gubernur Jawa BaratDirektur Pusat Kajian PemerintahanDirektur Program 5-2 MAPD STPDNKepala LPPMIPDNPembantu Rektor Bidang Akademik IPDNWakil Rektor IPDN

BIODATANamaTILAgamaAlamat rumah

Pendidikan

serba terbuka.Bagaimana peranan akade-

misi untuk pemerintah, teruta-ma terkait dengan otda?

Nah, tugasakadernisi adalahmenjaga kebenaran, dan diaha-rus objektif dalam mengung-kapkan kebenaran-kebenaranitu. Kalau dia seorang dari par-tai politik biasanya ada keber-pihakan, akadernisi tidak bolehada keberpihakan, hanya pen-jaga kebenaran tok. Sebenar-nya, sudah menj adi perdebatanklasik antara akademisi danpraktisi.

ContohnyasajadalamkasusLapindo, beberapa ilmuwanmengatakan bahwa Lapindoadalah bencanaalam,yanglain-nya mengatakan hal berbeda.Akadernisi harus tidak me-rnihakkemanapun.Sepertihal-nya tokoh agama yang menjagamoralitas bangsa, sedangkanpolitik (politikus) sifatnyamemihak.

ApaharapanAndauntukpe-merintahan sekarang danmasadepan?

Otda itu harus sukses, tidakboleh ada kata gagal. Kitasudah gagal menjalankansistem sentralisasi, jika kit a

gagal kita mau pilih yangmana lagi? Bubarnegara ini jika kita ga-gal. Kita harus beranimengatakan itu, dankonstitusi pun me-ngatakan itu .•

perti Prancis, China, dan je-pang yangjuga negara unitaris.Perbandingan Indonesia de-ngan negara-negara federal itukerancuan seperti yang terjadisekarangini.janganmelihatkeAmerika yang negara federal,inilah yang sekarang banyakdilakukan orang.

Mungkin bisa cerita sedikittentang cyber democracy?

ltu sebetulnya bukan gagas-an saya, itu ada di mata kuliahyang saya ajarkan. Saya me-ngembangkan cyber democracyini untuk demokrasi yang egali-tarian. Berdemokrasi di duniacyber, dengan itu saya meman-dang ada keegaliteran, orangbisa menggerakkan dan bisabergerak berawal dari duniacyber.

Kita contohkan bagaimanacyber democracy bergerak di

Mesir, Libya, Oman, dannegara-negara lainnya.

Saya mendidik pa-mong-pamong yangmerupakan calon-calon pemimpindaerah, dan . sayaingin semua me-ngenal kemajuandemokrasi. Di masa

depan, semua

FIGUR

Bangkitkan RasaPercaya Diri DaerahSELAIN bergelut di dunia akadernis, bapak dari dua putri initurun ke dunia praktis pemerintahan dalam penera pan danrancangan manajemen pemerintahan terutama untuk daerah-daerah.

Dengan pandangan bahwa kegagalan penerapan sentralisasipada masa Orde Baru, Sadu memilih fokus pada jalurdesentralisasi pemerintahan. "Sejarah sudah berkali-kalisebetulnya membicarakan tentang desentralisasi ini, tahun 1945ada UU Nomor l., DU Nomor 22 Tahun 1946, DU Nomor 1Tahun1957, UUNomor 5Tahun 1974, UU Nomor 22Tahun 1999,Nomor32, dan 24," kata Sadu yang sekarang menjabat sebagai WakilRektor IPDN ini.

Sadu menekankan, agar pengembangan akademik untukdunia praktis dalam pemerintahan harus mengarah padadesentralisasi berkesinarnbungan, kerja sama yangberkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah.

Dia melanj u tkan, harus pula ada dekonstruksi efisiensi dalampenerapan bahasa-bahasa akademis pada praktis duniapemerintahan, -~---

Sadu mencurahkan keilmuannya untuk penerapanpemerintahan di daerah-daerah.Dia termasuk tim ahli dalamkemitraan pemerintah tingkat nasional.

Dia juga pada saat ini menjadi konsulat pendidikanperencanaan pembangunan nasional, termasuk penataanorganisasi maupun pendampinganDPRD Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau, dan DPRD Bualemo Gorontalo, organisasiPemda Bekasi, Tasikmalaya, danKabupaten Cirebon.

Selain itu, Sadumemberikan pengalamannya tentangperencanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Asmat,Provinsi Papua dan Kabupaten Supiori. Dia menjelaskan,pengalaman pendampingan terhadap perencanaan daerah diPapua sangat meninggalkan kesan baginya. "Intinya ternan-teman di daerah ingin maju dan haus untuk berkembang. Parapakar harusnya tidak membuatkan kebijakan secara langsung,tapi mendampingi.Asmat contohnya, kami tidak membuatkansesuatu kebijakan atau perencanaan daerah, tapi kami hanyamendampingi, karena merekalah yanglebih tahu ten tang daerahmereka sendiri," kata Sadu.

Sadu melanjutkan, banyak kegiatan-kegiatannya adalahpendampingan kepada pemerintah daerah dalam sebuahperencanaan. Menurut dia.ketika melakukan pendampingan,akan sama-sama belajar, dan pesannya, jangan sampaimenggurui.

"Saya selalu katakan, semua ingin maju. Semua harusdikerjakan oleh pemerintah daerah, atau ada keterlibatanpemerintah daerah di situ.kita hanya mendampingi sebagaiaka demisi," ujar Sadu.

Sadu mengenang, bagaimana sa at dia melakukanpendampingan pemerintah daerah KabupatenAsmat. Menurutdia, diAsmatlah dia sangat mendapatkan kesan.

Sadu mengatakan.kebiasaan mereka (Pemerintah DaerahAsmat) dalammenyusun RP]MD dengan menggunakan jasakonsultan yang berdasarkan pola pikir bisnis, sanga t tidakmendidik kemandirian pemerin tah daerah.

"Karena yang menyusun konsultan dari Jakarta atau kotabesar, tidak banyak yang konsultan tahu ten tang daerahAsmatitu sendiri. Dengan bayar,langsung jadi.Nah, pada saat sayadatang, dari awal saya mengatakan saya tidak seperti itu, kamihanya mendampingi," kata Sadu.

Sadu melanjutkan, pada awalnya pemerintah daerahAsmatmenolak, ta pi akhirnya semakin lama semakin mengerti danmenerima. Sadu sangat menolak pembuatan rancanganpengaturan daerah oleh pihak-pihak secara langsung tanpamemberikan arahan pendidikan untuk jangka panjang.

"Itu yang saya tolak. Saya katakan mari membuat bersama,lalu kita susun dalam baliasa akademik. Gagasannya bukan darikami, " kata Sadu menjelaskan tentang programlima tahunankepala daerah ini.

Sadu selalu mengatakan dalam pendampingannya ke setiapdaerah, agar selalu ditekankan dalam pembangkitan rasapercaya diri bahwa setiap daerah bisa untuk menyusunrancangan perencanaan daerah ini. Menurut dia, setiap daerahpasti bisa.pastimampu.

eCR·3