Skripsi PAI : Persepsi Ulama dan Umara tentang Urgensinya Bank Islam Didirikan di Kabupaten Gowa

Berikut ini contoh skripsi PAI atau pendidikan agama islam dengan judul Persepsi Ulama dan Umara tentang Urgensinya Bank Islam Didirikan di Kabupaten Gowa

A.   Latar Belakang Masalah

Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat pada zaman Nabi saw, baik yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, lebih lagi masalah ritual keagamaan ketika itu, namun dengan segera Nabi saw memberikan penjelasan tentangnya, sehingga dengan sendirinya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka ditemukan solusinya dengan cepat. Dapatlah dipahami bahwa dalam perspektif fiqy siyāsih, Nabi saw berperan ganda. Satu sisi beliau sebagai ulama, dan di sisi lain beliau sebagai umara. Peran ganda ini, telah membentuk integritasnya dalam ri’āsah al-dīn wa al-dawlah, yakni seorang pemimpin agama sekaligus pemimpin negara.

Sepeninggal Nabi saw, maka kepemimpinan berada di tangan khalafā’ al-rāsyidūn yang secara berturut-turut dipegang oleh Abū Bakar, ‘Umar, Uśmān dan Ali. Semula, khalifah dimaksudkan sebagai pengganti Nabi saw dalam bidang politik dan tidak dalam bidang agama. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, khalifah juga dipandang sebagai pemimpin agama. Mereka dimintai keputusannya tidak saja dalam urusan duniawi, tetapi juga dalam masalah-masalah keagamaan.

Setelah masa khulafā’ al-rāsyidīn berakhir dan kepemimpinan berpindah ke Mu’awiyah, lahir fenomena baru, karena bila Mu’awiyah dibanding sahabat lainnya, bukanlah tipe seorang pemimpin agama, tetapi dia merupakan pemimpin politik yang piawai. Akhirnya mulai masa ini, terjadi pemisahan kepemimpin di bidang agama (ulama) dan kepemimpinan di bidang politik (umara).

Ketika kepemimpinan tidak lagi berada di satu tangan, maka ulama dan umara menempati dua posisi yang berbeda. Namun, secara tegas Alquran memerintahkan agar umat Islam mengikuti petunjuk ulama dan umara. Ulama yang dimaksudkan dalam Alquran sebagaimana penjelasan hadis, adalah pewaris Nabi. Sedangkan umara adalah ūlil amri, yakni pemerintah.

Perbedaan ulama dan umara, tampak semakin jelas ketika istilah umara diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan umara dengan “pemimpin pemerintahan”, lalu contoh aplikasinya adalah kerjasama ulama-umara mutlak diperlu-kan dalam pembangunan bangsa. Jadi di situ ada ulama dan umara. Demikian pula dalam ucapan sehari-hari, istilah ulama dan umara dewasa ini, menimbulkan kesan tentang adanya dua institusi yang berbeda. Ulama di satu sisi, dan umara di sisi lain, atau dengan kata lain bahwa ulama bukanlah umara, dan umara bukanlah ulama.

Dengan adanya perbedaan ulama dan umara, baik dari segi makna, kedudukan, dan fungsi keduanya, praktis bahwa kaum ulama dan umara memiliki pula persepsi yang berbeda tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Namun demikian, tetap ada kemungkinan bagi mereka memiliki persepsi yang sama dalam masalah tertentu.

Dalam masalah bank Islam misalnya, para ulama dan umara boleh jadi memiliki persepsi yang berbeda tentang urgensi didirikannya. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan adanya persamaan persepsi di kalangan mereka tentang urgensi bank Islam tersebut. Bank Islam yang dimaksud-kan di sini adalah bank syariah, atau bank yang didasarkan atas hukum Islam, yakni badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Dari sekian usaha perbankan yang ada di Indonesia, tercatat be-berapa di antaranya yang menerapkan sistem syariah. Bank Syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalah, kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Di tahun-tahun mendatang, diperkirakan bank-bank syariah mengalami perkembangan, terutama pendirian cabang-cabangnya di berbagai daerah.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset Bank Syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2.850% selama delapam tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya. Dari hasil riset ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan aset bank-bank syariah sangat mengesankan, dan tentu saja pertumbuhan nya itu dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta ber-kembangnya pemikiran masyarakat, terutama kaum ulama dan umara tentang kebedaraan Bank Syariah.

Kini, cabang-cabang syariah sudah banyak dibuka di daerah-daerah mayoritas muslim, termasuk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan satu-satunya Bank Islam atau Bank Syariah di Kabupaten Gowa adalah Bank Muamalah.

Urgensi pendirian Bank Islam atau Bank Muamalah di Kabupaten Gowa, tentunya didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantatitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah belum sepenuhnya memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Kondisi seperti ini, cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama perhatian para ulama dan umara tentang Bank Islam khususnya di Kabupaten Gowa.

Terkait dengan uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa wacana tentang perbankan Islam di Kabupaten Gowa, kelihatan-nya sangat menarik untuk dikaji, karena boleh jadi masyarakat telah mengenalnya, tetapi mereka belum mengetahui urgensi didirikannya, dan di sisi lain ada kemungkinan bahwa mereka masih buta akan sistem syariah itu sendiri. Dengan demikian, perlu ada kajian dalam bentuk penelitian lapangan tentang wacana perbankan Islam dengan merujuk pada pandangan yang dikemukan oleh kaum ulama dan para umara setempat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang yang telah dirumus-kan, maka masalah pokok yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi ulama dan umara tentang urgensinya bank Islam didirikan di Kabupaten Gowa ?

Dari masalah pokok di atas, kemudian menimbulkan dua sub batasan masalah yang penting untuk dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana persepsi ulama dan umara tentang sistem pengelolaan Bank Islam di Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaimana persepsi ulama dan umara tentang keberadaan bank Islam di Kabupaten Gowa ?

 C. Pengertian Judul

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap obyek penelitian dalam skripsi ini, serta menghindari kesalahpahaman (mis undertanding) terhadap ruang lingkup operasional permasalahan yang telah ditetapkan, maka perlu dikemukakan beberapa pengertian variabel yang tercakup dalam judul penelitian ini, yakni :

1.  Persepsi Ulama dan Umara

Istilah persepsi, memiliki dua pengertian, yakni; (1) tanggapan, dan (2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Kedua pengertian ini dapat digunakan dalam operandi penelitian ini, yakni tanggapan ulama dan umara, atau pengetahuan ulama dan umara melalui panca indranya tentang urgensinya Bank Islam didirikan di Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, yang dimaksud ulama dalam penelitian ini adalah sebagai orang yang ahli dalam bidang pengetahuan agama Islam. Sedangkan umara, adalah pemimpin pemerintahan.

Terkait dengan batasan pengertian ulama dan umara di atas, maka dirumuskan bahwa ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ilmuan Islam yang sangat mendalam pengetahuan tentang Bank Islam, baik yang tergabung dalam organisasi MUI, NU, Muhammadiyah dan selainnya yang ada di Kabupaten Gowa. Sedang-kan umara adalah pejabat pemerintah di Kabupaten Gowa, misalnya Bupati, Sekda, Kepala-kepala Dinas, dan selainnya yang dianggap kapabel pengetahuannya tentang Bank Islam.

2. Bank Islam di Kabupaten Gowa

Bank Islam adalah Islamic Bank, yakni bank yang didasarkan atas hukum Islam. Definisi Bank Islam yang lengkap, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peng-operasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis, untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Terkait dengan pengertian Bank Islam di atas, maka dirumuskan bahwa yang dimaksud Bank Islam dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara ber-muamalah secara Islam, dan terhindar dari praktek riba. Satu-satunya bank dalam

kategori di Kabupaten Gowa adalah Bank Mualamah Indonesia (BMI) cabang Sungguminasa, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Sungguminasa Kab. Gowa. 

Berdasarkan pengertian judul yang telah dirumuskan maka judul skripsi ini, yakni Persepsi Ulama dan Umara tentang Urgensinya Bank Islam Didirikan di Kabupaten Gowa, akan difokuskan penelitiannya terhadap tanggapan ulama dan umara tentang operasionalisasi serta kedudukan Bank Mualamah Indonesia (BMI) cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, ruang lingkup operasional skripsi ini akan bermuara pada perumusan tentang pentingnya Bank Islam di Kabupeten Gowa.

D. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai karya ilmiah berupa literatur yang membahas tentang perbankan Islam pada umumnya dan tanggapan ulama maupun umara terhadapnya, belum ditemukan satupun literatur yang berjudul Persepsi Ulama dan Umara tentang Urgensinya Bank Islam Didirikan di Kabupaten Gowa. Atau dengan kata lain bahwa kajian yang memiliki obyek penelitian serupa dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini, belum pernah dilakukan oleh para pengkaji dan peneliti lainnya. Namun demikian, dari berbagai buku dan atau literatur kepustakaan yang ditelusuri tersebut, sebagian di antaranya yang dapat dijadikan rujukan dalam memperkaya penelitian yang penulis akan lakukan.

Literatur-literatur yang dimaksud, adalah berupa library research atau kajian pustaka murni. Di antaranya adalah karya Adiwarman dengan judul Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan. Di dalam buku ini, ditemukan sub bab tentang “sistem dan perhitungan bagi hasil pen-danaan”. Sub bab tersebut dapat dijadikan rujukan dalam meneliti sistem pengelolan Bank Islam di Kabupaten Gowa.

Ditemukan juga karya Syed Haider Naqvi dengan judul Islam; Economic and Society yang di dalam buku ini ditemukan penjelasan tentang “kaidah prilaku ekonomi dalam ekonomi Islam”. Penjelasan buku tersebut dapat pula dikaitkan dengan masalah pengelolaan Bank Islam, sehingga dapat membantu dalam meneliti sistem pengelolan Bank Islam di Kabupaten Gowa.

Selain itu, karya Gunarto yang berjudul Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, di mana di dalamya terdapat bab tentang “persyaratan pendirian bank sehat”.[13] Bab tersebut dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kedudukan semua bank, baik Bank Konvensional, maupun Bank Islam, termasuk di dalamya adalah kedudukan Bank Islam di Kabupaten Gowa.

Di samping buku-buku rujukan yang telah disebutkan di atas, tentu masih ada karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Karya-karya tersebut, hanyalah merupakan rujukan skunder dalam penelitian ini, karena yang dijadikan rujukan primer adalah persepsi ulama dan umara.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasar pada permasalahan dalam skripsi ini, maka tujuan pe-nelitiannya adalah untuk :

Mengungkap tanggapan para ulama dan umara tentang sistem pengelolaan Bank Islam di Kabupaten Gowa

Merumuskan tanggapan para ulama dan umara tentang keberadaan Bank Islam di Kabupaten Gowa selama ini.

 2. Kegunaan

Penelitian ini, diharapkan berguna untuk kepentingan ilmiah dan praktis dengan rumusan sebagai berikut :

Kepentingan ilmiah, diharapkan berguna sebagai bahan telaahan untuk dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi perkembangan Bank Islam di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Gowa.

Kegunaan praktis, diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelolah Bank Islam di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Gowa.

 F. Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri atas lima bab pembahasan, dan masing-masing bab memiliki sub bab pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi pembahasannya, penulis akan mengemukakan pokok-pokok pikiran dan intisasi pembahasan dalam masing bab, sebagai berikut :

1. Bab I, merupakan pendahuluan yang secara umum pembahasannya bersifat metodologis. Bab ini memberikan gambaran singkat dan orientasi dari obyek penelitian yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Karena itu, bab I ini terdiri atas enam sub bab, dan telah diuraikan muatannya masing-masing sebagaimana terdahulu. 

2. Bab II, adalah tinjauan umum tentang perbankan Islam. Dalam bab ini, diformulasi beberapa sub bab dengan mengendepankan batasan pengertian dan ciri-ciri Bank Islam; sejarah berdiri dan berkembang-nya Bank Islam; serta konsep dasar operasional Bank Islam.

3. Bab III, adalah metode penelitian, yang pembahasannya bersifat metodologis. Dengan demikian, dalam bab ini akan dikemukakan sistematika penelitian yang meliputi : populasi dan sampel; teknik pengumpulan data; teknik penulisan; jenis dan sumber data; serta teknik analisis data yang digunakan.

4. Bab IV, adalah hasil penelitian yang melaporkan berbagai data dan informasi mengenai tanggapan ulama dan umara terhadap Bank Islam di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, pembahasannya dimulai dengan penyajian tentang gambaran umum lokasi penelitian; kemudian dikemukakan persepsi ulama dan umara tentang sistem pengelolaan Bank Islam di Kabupaten Gowa; yang terakhir adalah persepsi ulama dan umara tentang keberadaan Islam di Kabupaten Gowa dewasa ini.

5. Bab V, merupakan bab penutup atau pembahasan terakhir dari penelitian yang terdiri atas dua sub bab bahasan, yakni kesimpulan dan implikasi. Bab ini, berfungsi menjawab

pokok permasalan dan sub masalahnya, serta merumuskan beberapa saran dan rekomendasi sebagai implikasi akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan.

[1]Lihat interpretasi QS. al-Nisā (4): 57

[2]Lihat teks hadis dalam Al-Imām Abū ‘Abdillāh bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāriy, Shahih al-Bukhāriy, Juz I (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), h. 29

[3]Uraian lebih lanjut, lihat H. Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran (Cet. I;  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 229

[4]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1242

[5]Adiwarman, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi II (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25

[6]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 863

[7]Ibid., 1239.

[8]Ibid., 1242.

[9]Ibid., h. 104

[10]Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 5

[11]Lihat Adiwarman, op. cit., h. 285

[12]Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, Islam; Economic and Society diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin dengan judul Menggagas Ekonomi Islam (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1994), h. 75

[13]Lihat Gunarto Sugardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum (Cet. V; Yogyakarta:  Kanisius, 1997), h. 29

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN ISLAM

A. Pengertian dan Ciri-ciri Bank Islam

Istilah bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni bancoyang berati meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank secara administratif dilaksanakan di atas meja.[1] Dari kata banco inilah yang dibahasa Indonesiakan menjadi “bank”, yakni badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang,[2] kemudian definisinya secara yuridis :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[3]

Selain Bank Muamalah tadi, istilah Bank Syari’ah juga dikonotasi-kan sebagai Bank Islam, yakni suatu bank yang beroperasi di atas ajaran dasar Islam (syarī’at). Secara akademik, istilah Islam dan Syari’ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syari’ah, tetap mempunyai pengertian yang sama. Berdasarkan rumusan tersebut, maka didefinisikan bahwa :Pengertian di atas menunjukkan bahwa bank itu tidak hanya berfungsi untuk mengelola uang, tetapi juga lebih jauh untuk meningkat-kan tingkat ekonomi masyarakat. Dengan batasan seperti ini, akan me-mudahkan untuk merumuskan pengertian Bank Islam itu sendiri yang secara sederhana dapat dibahasakan bahwa Bank Islam adalah bank yang yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu’malat sesuai ajaran agama Islam. Adapun istilah muamalat menurut Abd. Wahab Khallaf adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.[4]Muamalat ini meliputi misalnya; kegiatan jual beli (ba’y); piutang (qara’ah); gadai (rahn); memindahkan utang (hawālah), bagi untung dalam perdagangan (qirā’ah); jaminan (dhaman) persekutuan (syirkah), dan selainnya. Berkenaan dengan itu, maka Bank Muamalah sebagaimana yang didirikan di berbagai daerah, dapat pula disebut bank Islam.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi-kan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.[5]

Jadi, dapat ditegaskan di sini bahwa Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, atau yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis.

Antara lain ayat Alquran yang menjadi acuan pendirian bank Islam, dan sebagai dasar operasionalnya adalah QS. al-Baqarah (2): 275, sebagai berikut :

ما �ن إ قالوا هم �أن ب �ك ذل المس م�ن يطان الش طه يتخب ذ�ي ال يقوم كما �ال إ يقومون ال با الر يأكلون ذ�ين ال�لى إ وأمره سلف ما فله فانتهى ه� رب م�ن موع�ظة جاءه فمن با الر م وحر البيع ه الل وأحل با الر م�ثل البيع

�دون خال ف�يها هم ار� الن أصحاب �ك فأولئ عاد ومن الله�

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[6]

Hamka menyatakan bahwa ayat tersebut memperlihatkan peribadi orang yang hidupnya selalu makan riba, dan selalu susah walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasai kenikmatan di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ia menghisap darah orang lain. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu gelisah dan resah sebab ditampar oleh syetan ….[7]Secara teknis, riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu pemimjaman dan jumlah pinjamannya. Atas pemahaman dari ayat ini, maka Bank Islam dalam operasionalnya memberikan layanan bebas riba kepada nasabahnya.

Pembayaran dan penarikan riba dalam bentuk bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Hal inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem pembankan konvensional. Kalau Bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, maka Bank Konvensional berdasarkan prinsip bunga. Dalam konteks lain, kedudukan Bank Islam dalam hubungannya dengan nasabah, adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada Bank Konvensional sebagai kreditur dan debitur.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Bank Islam dengan Bank Konvesional memiliki perbedaan, terutama dalam penggunaan prinsip operasional, maka dari sini selanjutnya akan diketahui bahwa Bank Islam memiliki beberapa ciri atau karakteristik tersendiri yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Berdimensi keadilan dan pemerataan

Ciri ini dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni mudhārabah atau musyārakah. Dengan bagi hasil, tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya. Dengan demikian, kekayaaan tidak akan beredar pada golongan tertentu, seperti yang digariskan oleh QS. al-Hasyr (59): 7

م�نكم ... �ياء� األغن بين دولة يكون ال كي

Terjemahnya :

…. supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.[8]

Kandungan ayat di atas, memberi motivasi kuat dalam upaya memajukan perekonomian umat secara merata, dan dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan secara merata pula. Hal ini

berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya menumpukkan modal pada pemilik modal, sedangkan kelompok dhu’afā’ tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

2. Adanya pemberlakuan jaminan

Pemberlakuan jaminan seiring dengan Undang-undang Perbankan yang menyatakan : “Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.[9] Kemudian dalam sistem ekonomi Islam (fiqh al-mu’āmalah) dikenal istilah jaminan (rahn). Dalam hal ini, Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA mengartikannya dengan “menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan syara’ sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang”.[10]

Mengenai pemberian jaminan (rahn) dalam operasionalisasi bank, terdapat prinsip yang berbeda antara Bank Islam dan Bank Konvensional. Pada Bank Islam, yang dijadikan sebagai jaminan adalah proyek yang tengah dikerjakan bersama antara bank sebagai pemilik modal (rab al-māl) dengan nasabah sebagai pengelolah usaha (‘āmil). Sedangkan dalam Bank Konvensional yang dijadikan sebagai jaminan adalah kekayaan peminjam. Dari sini dipahami bahwa pada Bank Islam memberi kesempatan kepada si kaya dan si miskin untuk mendapatkan modal, sementara pada Bank Konvensional yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan modal hanyalah orang kaya yang sanggup menyerahkan hartanya sebagai jaminan.

3. Menciptakan rasa kebersamaan

Dalam operasionalnya Bank Islam berusaha menciptakan keber-samaan antara dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinisp mu’āmalah, yakni memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta meng-hindari unsur-unusr penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Secara umum ciri Bank Islam dalam kategori ini, merujuk pada QS. al-Māidah (5): 2, yakni :

الع�قاب� شد�يد ه الل �ن إ ه الل قوا وات والعدوان� � �ثم اإل على تعاونوا وال قوى والت �ر الب على وتعاونوا

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[11]

Rasa kebersamaan dalam meningkatkan tarap hidup dengan pe-manfaatan Bank Islam, adalah termasuk tolong menolong dalam hal kebajikan, bahkan lebih jauhnya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta jauh dari kekufuran.

Kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi akan sangat tampak dalam prinisp operasional Bank Islam. Hal ini disebabkan resiko kerugian dan perolehan keuntungan dibagi rata di antara kedua belah pihak.

4. Bersifat mandiri

Karena prinsip operasional Bank Islam tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter. Kondisi ini berbeda dengan Bank Konvensional yang dalam operasionalnya selalu memakai prinsip bunga, dan dengan prinsip seperti ini harus selalu memperhatikan tingkat inflasi dalam negeri, tingkat bunga ril di luar negeri dan persaingan lainnya. Jadi, Bank Konvesional tergantung dan terpengaruh oleh gejolak moneter, sementara Bank Islam bersifat mandiri, karena ia tidak tergantung pada gejolak tersebut, bahkan Bank Islam dalam hal ini dapat mendorong investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan pemerataan kesempatan usaha.

5. Persaingan secara sehat

Bentuk persaingan yang terjadi antara Bank Islam dan lainnya adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan forsi bagi hasil kepada nasabah. Persaingan antar Bank Islam tidak saling mematikan, justru saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Dari persaingan secara sehat ini memungkinkan Bank Islam, mampu membina peminjam dengan baik, dan akan berhasil dalam operasionalnya.[12] Jadi, tampaknya kesempatan besar bagi semua Bank Islam untuk tetap eksis. Lain halnya dengan Bank Konvensional yang di antara mereka ada yang saling mematikan, dilikuidasi, bahkan tidak ber-operasi lagi karena adanya persaingan yang kurang sehat.

6. Adanya Dewan Pengurus Syari’ah

Ciri lain dari Bank Islam, dan sekaligus sebagai pembeda Bank Konvensional adalah karena pada Bank Islam sesuai kenyataannya, terbentuk Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang bersifat independen. Keberadaan DPS di Bank Islam yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari’ah berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syari’ah, dan pemimpin kantor cabang Syari’ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari’ah.[13]

Berdasar pada pengertian Bank Islam serta ciri-ciri khasnya sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa Bank Islam merupakan lembaga perbankan yang strategis dalam upaya mensejahterakan umat. Karena itu, pendirian dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat masih sangat dibutuhkan.

B. Sejarah Bank Islam dan Alasan Berdirinya

Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk per-dagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya al-musyārakat, al-bay’u, al-ijārah, al-takāful, dan selainnya.[14] Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah Arab, karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, dan Madinah.

Pada waktu Nabi saw diutus membawa risalah Islam, beliau juga telah memberi petunjuk tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang cocok dan yang dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran

Islam. Salah satu larangan itu adalah usaha yang mengandung riba. Berdasar dari sinilah, maka secara historis pendirian Bank Islam telah menjadi salah satu risalah kenabian.

Untuk pertama kalinya Bank Islam didirikan di Mesir pada tahun 1963 dengan nama Bank Syari’ah yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Pendirian bank ini, dipelopori oleh Ikhawanul Muslimin, tetapi tidak berlangsung lama karena segera dibubarkan oleh Gamal Abdul Nasr.[15]Namun demikian, eksprimen pendirian Bank Islam atau Bank Syari’ah di Mesir ketika itu, telah mampu merangsang pemikiran tentang kemungkinan didirikannya Bank Islam di negara-negara lain, termasuk di Indonesia.

Kemudian secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Islam di tingkat internasional, muncul dalam konfrensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 Apri 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konfrensi tersebut memutuskan  beberapa hal yaitu :

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika ia termasuk riba dan riba itu atau banyak hukumnya haram. 

2. Disulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.

3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.[16]

Adanya keputusan konfrensi tersebut, tetap menimbulkan pro kontra dalam masyarakat Islam, dan ada keraguan disebebakan beberapa hal. Pertama, ada anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Dari kedua alasan ini, lalu muncul gagasan bahwa di lain pihak, Bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam yang mutlak diadakan.

Dari berbagai literatur yang penulis telusuri, ternyata Bank Islam di Indonesia baru mulai diperkenalkan pada awal tahun 1991 yang disebut dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI).[17] Kemudian BMI ini secara resmi berdiri tanggal 2 November 1991 di Jakarta, dengan modal dasarnya Rp. 500 Milyar. Adapun susunan pengurusnya ketika itu yakni; komisaris utama adalah Drs. H. Rahmat Saleh; komisaris, Drs. H. Omar Abdallah, Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono, Drs. H. Amir Rajab Batubara, dan Dr. H.M. Amin Aziz; Direktur utama, Drs. Zainulbahan Norr dan Direktur maman W. Nataprmadi, M.MBA. BMI juga dilengkapi Dewan pengawas Syari’ah dengan ketuanya KH. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan anggota-anggotanya, Dr. H.M. Quraish Shihab, K. H. Alie Yafie, Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, dan KH. Azhar Basyir, MA.[18] Dengan diresmi-kannya BMI tersebut, maka mulai sejak itu dan tahun-tahun berikutnya sampai kini ditemukan bank-bank Islam di seluruh pelosok nusantara.

Ada beberapa alasan dan pemikiran tentang latar belakang ber-dirinya Bank Islam di Indonesia, menurut hasil analisa penulis, yakni bersumber dari adanya larangan riba dalam QS. al-Baqarah (2): 275 sebagaimana yang telah dikutip,[19] juga ayat-ayat lain yang terkait misalnya QS. al-Nisā (4): 161, yakni :

�يما أل عذابا م�نهم �لكاف�ر�ين ل وأعتدنا �الباط�ل� ب اس� الن أموال �ه�م وأكل عنه نهوا وقد با الر وأخذ�ه�م

Terjemahnya :

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[20]

QS. al-Rūm (30): 39, yakni :

ه� الل وجه تر�يدون زكاة م�ن ءاتيتم وما ه� الل ند ع� يربو فال اس� الن أموال� ف�ي �يربو ل ر�با م�ن ءاتيتم وماالمضع�فون هم �ك فأولئ

Terjemahnya :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[21] 

Dalam hadis misalnya :

عن بير� الز أبو أخبرنا هشيم حدثنا قالوا شيبة �ي أب بن وعثمان حرب بن وزهير اح� الصب بن محمد حدثناه� الل رسول لعن قال �ر سواء [ e جاب هم وقال وشاه�ديه� �به وكات با الر �ل ]22آك

Artinya :

Muhammad bin al-Shabāh, Zuhayr bin Harb, dan Uśmān bin Abi Syaibah menceritakan ketiganya berkata, Husyaim menceitakan kepada kami, Abū al-Zubayr memberitakan kepada kami, dari Jābir berkata: Rasulullah saw mengutuk pemakan riba, dan penulisnya, serta dua orang saksinya, mereka semuanya sama-sama dikutuk

Selain alasan ketentuan Alquran dan hadis, berdirinya Bank Islam juga didasari oleh kenyataan-kenyataan bahwa merajalelanya praktek bunga bank yang identik dengan riba memiliki dampak yang negatif. Dalam hal ini, Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa sistem bunga meng-akibatkan pemerasan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Uang/modal besar yang dikuasai orang kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi modal besar itu justeru untuk kredit berbunga yang tidak produktif. Selain itu penerapan sistem bunga akan mengakibatkan kebangkrutan usaha, dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan kehidupan rumah tangga, jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.[23] Alasan lain adalah bahwa perbankan yang sistem demikian ternyata memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elite, para bankir, dan pemilik modal. Sebagai akibatnya, alokasi kekayaan yang tidak seimbang ini, bisa saja menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mengakibat-kan kerawanan berupa benturan-benturan, bahkan konflik-konflik antar kelas sosial yang pada gilirannya keadaan ini akan mengganggu stabilitas nasional maupun perdamaian internasional.

C. Konsep Dasar Operasionalisasi Bank Islam

Operasional Bank Islam didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil dengan syari’ah Islam. prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :[24]

1. Al-Wadī’ah

Al-Wadī’ah adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank), di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi al-Wadī’ah ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.

Adapun operasional wadī’ah adalah akad simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad penitipan ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang dari kecurian, kemusnahan, dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di bank.

Terdapat dua jenis wadi’ah, yakni wadi’ah amanah dan wadi’ah dhaman. Yang pertama, pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Yang kedua, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat jasa yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

2. Al-Mudhārabah

Al-Mudhārabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.

Mekanisme operasional al-mudārabah adalah perjanjian ke-sepakatan bersama antara pemilik modal (rab al-māl) dan pengusaha (‘āmil atau mudhārib) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil jasa. Dalam ini, kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko jika mengalami kerugian dan sama-sama memperoleh bagian keuntungan bila memperoleh keuntungan.

3. Al-Musyārakah

Al-Musyārakah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan pangsa modal masing-masing.

Mekanisme opersaional al-musyārakah adalah perjanjian ke-sepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Adapun persyaratan al-musyarakah pada bank Islam ada tiga.

Pertama, pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

Kedua, semua pihak, termasuk Bank Islam, berhak ikut secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian keuntungan ini, tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.

Ketiga, bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut me-nanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modalnya.

4. Al-Murābahah

Al-Murābahah, yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Mekanisme operasional murābahah adalah menjual suatu barang dengan harga dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Mekanisme murābahah ini bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang, tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.

5. Al-Ijārah

Al-Ijārah, yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Berkenaan dengan kepemilikan barang pada akhir masa sewa, maka dalam prinsip operasional Bank Islam dikenal pula prinsip ijārah wa iqtinā’. Prinsip ini artinya akad sewa menyewa barang antara bank sebagai mu’ājir dengan nasabah sebagai musta’jir yang diikuti perjanjian bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada nasabah (musta’jir).

6. Al-Hiwālah

Al-Hiwālah yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (kiriman uang) atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan sebagai imbalan. Dalam istilah lain, al-hiwālah adalah akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal ‘alayhi) dari nasabah lain (muhal).

Mekanismenya, muhil meminta kepada muhal ‘alayhi untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo muhal akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

7. Al-Wakālah

Al-Wakālah, yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga, di mana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. dalam hal ini, bank akan memperoleh ke-untungan sebagai imbalan jasanya.

Dalam istilah lain, al-wakālah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakīl) untuk melaksanakan suatu tugas (tawkīl) atas nama pemberi tugas

8. Al-Kafālah

al-Kafālah, yaitu pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip al-wadī’ah. Hasilnya, bank akan memperoleh keuntungan.

9. Al-Sharf

Al-Sharf, yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. transaksi al-sharf bisa dilakukan di Bank Islam asal memenuhi syarat, yakni; harus bersifat tunai; serah terima harus dilakukan dalam majelis kontrak; jika dengan mata uang yang sama, jumlahnya harus sama; jika pertukaran mata uang yang berbeda bisa dilakukan dengan jumlah yang berbeda asalkan tunai.

10.  Al-Qardh

Al-Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada nasabah (mudtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam prinsip ini muqtaridh berhak meminta jaminan atas pinjaman (rahn) kepada mudtaridh. Pengembalian yang dilakukan muqtaridh dapat dilakukan secara angsuran dan dapat pula secara sekaligus tergantung kepada kesepakatan yang dibuat antara muqridh dan muqtaridh.

11.  al-Salām

Salam adalah jual beli barang pesanan (muslam fih) antara pembeli (muslam) dan penjual (muslam alayhi). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fih), maka hal ini disebut salam paralel.

Kesebelas mekanisme operasional Bank Islam yang telah disebut-kan, pada dasarnya mengacu pada prinsip bebas bunga dan sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Berkenaan dengan itulah, maka dalam menjalan usaha komersial-nya, Bank Islam mempunyai beberapa prinsip operasional, yaitu :[25]

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dengan nasabah penerima dana. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank. Bagi hasil ini dilakukan setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak. Nasabah penerima dana, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, diwajibkan untuk mengembalikan kreditnya secara mencicil atau seluruhnya saat jatuh tempo. Di samping itu, bank juga menyediakan jasa penitipan dana dalam bentuk simpanan giro yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan pemindah bukuan, dan pentransferan.

2. Prinsip jual beli dengan margin keuntungan

Makna dari prinsip ini adalah suatu prinisp yang menerapkan tata cara jual beli. Dalam prinsip ini, bank mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. Selanjutnya, bank menjual barang tersebut kepada nasabah lain dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank. 

3. Prinsip Fee (jasa keuntungan)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, jual beli valuta asing, dan jasa transfer.

Tiga prinsip operasional Bank Islam sebagaimana yang disebutkan, yakni sistem bagi hasil, sistem jual beli (margin keuntungan), dan sistem fee (jasa), mengindikasikan Bank Islam adalah sebuah bank perniagaan yang beroperasi menurut prinsip syariah. Seperti bank-bak perniagaan lainnya, perjalanan perniagaan dan operasi Bank Islam adalah berbentuk sebuah lembaga antara dua kelompok nasabah.

Kelompok nasabah pertama, adalah para penabung. Mereka terdiri dari perseorangan, perusahaan negara, BUMN, BUMS, dan lain sebagai-nya. Kelompok ini menyimpan uang mereka dalam bank. Tanpa uang simpanan mereka, bank tidak dapat menjalankan perniagaan dan beroperasi. Kelompok nasabah kedua, ialah para pemimpin atau investor yang ingin menggunakan uang simpanannya dalam bank untuk tujuan proyek perniagaan atau investasi mereka untuk memperoleh keuntungan. Kelompok ini juga terdiri dari perseorangan, badan-badan tertentu dan sebagainya.[26] Dengan itu, jelaslah bank memberi jasa perantara kepada kedua kelompok tadi. Bank mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu terhadap kedua pihak itu.

Akhirnya, dapatlah dipahami bahwa hukum dan peraturan syariah yang menjadi landasan perjalanan dan operasi bank bertujuan untuk memberi keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perniagaan bank Islam.

[1]H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Serbuah Pengenalan (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 52

[2]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 104

[3]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 huruf 2.

[4]Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilm Ushul Fiqh (Jakarta: al-Majelis al-A’la al-Indunisy li al-Dakwat al-Islamiyah, 1980), h. 46

[5]Abdul Aziz Dahlan, et all (ed), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 194

[6]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992), h. 69

[7]Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, juz III (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 68

[8]Departemen Agama RI, op. cit., h. 917

[9]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pasal 8.

[10]H. Minhajuddin, Gadai Ditinjau dari Syariat Islam “Makalah Seminar” Disampaikan di Gedung Auditorium al-Jibra UMI Makassar, tanggal 19 Juni 2004, h. 4

[11]Departemen Agama RI, op. cit., h. 156

[12]Lihat H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, op. cir., h. 60

[13]Ibid.

[14]Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 6

[15]H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, op. cit., h. 61

[16]Warkum Sumitro, op. cit., h. 8.

[17]MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial (cet. II; Jakarta: Teraju, 2003), h. 274

[18]Abdul Aziz Dahlan, et all (ed), op. cit., h. 233

[19]Lihat ayat tersebut dalam skripsi ini, h. 17

[20]Departemen Agama RI, op. cit., h. 150

[21]Ibid., h. 647

[22]Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi, Shahih Muslim dalam CD. Rom Hadīś al-Syarīf al-Kutub al Tis’ah, Kitab al-Masāqahhadis nomor 2995

[23]Sayyid Sābiq, Fiqih al-Sunnah, juz III (Libanon: Dār al-Fikr, 1981), h. 178.

[24]Uraian-uraian berikut, disadur dari Lampiran 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor: 32/34/KEP/DIR, Tanggal 12 Mei 1999.

[25]Uraian-uraian berikut, disadur dari H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, op. cit., h. 63-64

26]Lihat Muchammad Parmudi, Sejarah dan Doktrin Bank Islam (Cet.I; Yogyakarta: Kutub, 2005), h. 73-74