uu desa no 6 th 2014 dr. ir. wayan koster, mm
DESCRIPTION
www.balidesaadat.com Uu desa no 6 th 2014 final 021014 update Oleh : Dr. Ir. Wayan Koster, MM. Anggota Tim Perumus /Pansus RUU Desa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya kita memilih Desa Adat. Kalau mau mewujudkan Ajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.TRANSCRIPT
1
O L E H :
DR. IR. WAYAN KOSTER, MM.A N G G O TA T I M P E R U M U S / PA N S U S R U U D E S A
F R A K S I P D I P E R J U A N G A N D P R R I
UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
2
www.wayankoster.org
GERAKAN MEMBANGUN DESA
• Membangun keseimbangan pembangunan kota dan desa
• Orientasi pembangunan yang selama ini fokus di kota harus diubah menjadi fokus di desa
• Sebagian besar rakyat berada di Desa dan mengembangkan kehidupannya di Desa
• Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa
3
www.wayankoster.org
DESA MENJADI SUBYEK PEMBANGUNAN
• Selama ini Desa hanya menjadi obyek pembangunan• Skema kebijakan dan program pembangunan dirancang dan datang dari
atas• Pendekatan ini harus diubah, Desa tidak saja menjadi obyek
pembangunan tetapi Desa juga diposisikan sebagai subyek pembangunan
Paradigma Lama• Pemerintah / Pemda berperan sebagai: Regulator, Fasilitator, dan Operator
Paradigma Baru• Pemerintah/Pemda berperan sebagai: Regulator dan Fasilitator• Sedangkan kewenangan dalam hal sebagai operator sebagian dilaksanakan
oleh Desa. • Pemerintah/Pemda tidak lagi berperan secara penuh sebagai operator,
tetapi sebagian kewenangannya dilaksanakan oleh Desa (semi otonom)• Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melibatkan
partisipasi masyarakat (lembaga, kelompok, dan perorangan)
4
www.wayankoster.org
DESA TIDAK LAGI SEBAGAI ENTITAS PEMERINTAHAN TETAPI JUGA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT
• Membangun keseimbangan antara kepentingan masyarakat di Desa dengan kepentingan Pemerintah
• Desa ditempatkan sebagai entitas masyarakat yang memiliki pemerintahan
• Tidak menjadikan Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagai PNS
5
www.wayankoster.org
MEMPERKUAT PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN YANG BERASASKAN PADA
PASAL 3 • Keberagaman• Kebersamaan• Kegotongroyongan• Kekeluargaaan• Musyawarah• Demokrasi• Kemandirian• Partisipasi• Kesetaraan• Pemberdayaan• Keberlanjutan
6
www.wayankoster.org
MEMBERI PENGAKUAN DAN PENGUATAN SISTEM SOSIAL YANG ADA DI DESA
• Hak Asal-Usul• Adat istiadat• Prakarsa Masyarakat
7
www.wayankoster.org
MEMBERI PILIHAN KEPADA DAERAH UNTUK MENGGUNAKAN SATU JENIS DESA: DESA DINAS ATAU DESA ADAT
PASAL 6• Bagi daerah yang masih memiliki hukum adat
yang kuat diberi pilihan menggunakan jenis Desa Adat
• Bagi daerah yang hukum adatnya sudah tidak ada lagi diberi pilihan menggunakan Jenis Desa Dinas.Desa Dinas juga didorong membentuk lembaga adat untuk merevitalisasi adat-istiadat yang ada di Desanya.
• Masing-masing daerah harus memilih salah satu jenis Desa: Desa Dinas atau Desa Adat.
8
www.wayankoster.org
MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PASAL 24Asas• Kepastian hukum• Tertib penyelenggaraan pemerintahan• Tertib kepentingan umum• Keterbukaan• Proporsionalitas• Profesionalitas• Akuntabilitas• Efektivitas dan efisiensi• Kearifan lokal• Keberagaman• Partisipasi
9
www.wayankoster.org
KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
PASAL 66 • Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota
• Menerima tunjangan yang bersumber dari APBD Desa
• Memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah
10
www.wayankoster.org
SUMBER PENDAPATAN DESA DAN DESA ADAT
PENDAPATAN DESA
Pendapatan Asli Desa
APBN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ALOKASI DANA DESA
BANTUAN KEUANGANPEMPROV DAN PEMKAB
HIBAH
PENDAPATAN LAINNYA
Hasil Usaha, hasil aset, swadaya, gotong royong
10% dari dana transfer daerah dalam APBN (on top )
Dana langsung ke Desa melalui Kab/Kota Berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk,
tingkat kemiskinan dan kesulitan wilayah
10% dari pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota
10% dari dana perimbangan Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAK
Bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
Hibah dan sumbangan dari Pihak ketiga
PASAL 72
11
www.wayankoster.org
PEMBANGUNAN DESA
PASAL 78• Pembangunan Desa meliputi : perencanaan,
pelaksanaanm dan pengawasan• Pembangunan Desa mengedepankan: kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotong royongan• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) • Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)• Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dengan melibatkan masyarakat• RPJM dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa
12
www.wayankoster.org
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PASAL 83 • Merupakan perpaduan pembangunan antar
Desa dalam 1 Kabupaten/Kota: peningkatan kualitas pelayanan pembangunan: infrastruktur, peningkatan
ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna
pemberdayaan masyarakat• Dengan pendekatan pembangunan
partisipatif
13
www.wayankoster.org
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
PASAL 86• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan Sistem Informasi Desa• Sistem Informasi Desa meliputi:
perangkat kerasperangkat lunakSDM
• Sistem Informasi Desa meliputi:Data DesaData Pembangunan DesaInformasi lain
14
www.wayankoster.org
BADAN USAHA MILIK DESA
PASAL 87 -90• Desa dapat mengembangkan BUM Desa• BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan / atau pelayanan umum• BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa• BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa• Hasil usaha BUM Desa dapat dimanfaatkan
untukpengembangan usahapembangunan Desapemberdayaan masyarakatpemberian bantuan sosial
15
www.wayankoster.org
KERJASAMA DESA
PASAL 91 Desa dapat mengadakan kerjasama dengan:Desa lainPihak ketiga
16
www.wayankoster.org
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
PASAL 94 • Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa
• Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakatikut merencanakan dan melaksanakan
pembangunanmeningkatkan pelayanan masyarakat Desa
• Pelaksanaan program dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa
17
www.wayankoster.org
LEMBAGA ADAT
PASAL 95 • Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa
• Lembaga Adat Desa menyelenggarakan fungsi adat-istiadat yang menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat
• Lembaga Adat bertugas membantu Pemerintah Desa dalammemberdayakan adat-istiadatmelestarikan adat-istiadatmengembangkan adat-istiadat
18
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
PASAL 98 Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
PASAL 103 Desa Adat diberi kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang meliputi a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan
susunan aslib. Pengaturan dan pengurusan ulayat /wilayah adatc. Pelestarian nilai sosial budayad. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang
berlaku di Desa Adate. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adatf. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai
hukum adatg. Pengembangan kehidupan hukum adat
19
www.wayankoster.org
PASAL 104 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.
PASAL 105 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.
PASAL 106 (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi:• Penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat• Pelaksanaan pembangunan Desa Adat• Pembinaan kemasyarakatan Desa Adat• Pemberdayaan masyarakat Desa Adat
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
20
www.wayankoster.org
PASAL 107 Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat
PASAL 108Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai prakarsa masyarakat Desa Adat
PASAL 109Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi
PASAL 110Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan Hukum Adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat
PASAL 111
•Ketentuan khusus Desa Adat hanya berlaku untuk Desa Adat•Ketentuan tentang Desa juga berlaku untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam Ketentuan Khusus tentang Desa Adat
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
21
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan Peraturan Menteri.
PASAL 28
Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat (Bab II , Paragraf 5)
22
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
(2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
(3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
PASAL 29
Penetapan Desa dan Desa Adat (Bab II Bagian Keempat)
23
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme: a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat
ditetapkan menjadi desa adat. (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.
PASAL 30
Penetapan Desa dan Desa Adat (Bab II Bagian Keempat)
24
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(1) Bupati/walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.
(4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.
PASAL 31
Penetapan Desa dan Desa Adat (Bab II Bagian Keempat)
25
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan
masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas desa adat; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat
desa adat; dan h. masa jabatan kepala desa adat.
PASAL 35
Kewenangan Desa Adat (Bab III)
26
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
(2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.
PASAL 36
Kewenangan Desa Adat (Bab III)
27
www.wayankoster.org
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa.
(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
PASAL 37
Kewenangan Desa Adat (Bab III)
28
BANJAR BANJAR BANJAR DUSUN DUSUN DUSUN BANJAR BANJAR BANJAR
PERUBAHAN FORMAT DESA ADAT DAN DESA DINAS
DESA ADAT
FUNGSI/URUSAN:• ADAT• LAIN-LAIN
SIFAT OTONOM
DESA DINAS
FUNGSI/URUSAN : • PEMERINTAHAN• PEMBANGUNAN• KEMASYARAKATAN
DESA ADATFUNGSI / URUSAN:•ADAT•LAIN-LAIN•SIFAT OTONOM
FUNGSI / URUSAN : • PEMERINTAHAN• PEMBANGUNAN• KEMASYARAKATAN
DALAM SATU WILAYAH ADA DESA ADAT DAN DESA DINAS
DALAM SATU WILAYAH HANYA ADA DESA ADAT
Dalam 1 Wilayah (ada satu rumah dengan 2 kamar)
• Hanya ada Desa Adat• Hanya ada Banjar (tidak ada Dusun)
• Desa Adat melaksanakan dua fungsi (urusan Adat dan urusan Pemerintahan)
• Menjamin tidak ada fungsi yang hilang• Semua perangkat Desa yang ada tetap bisa dipertahankan
Dalam 1 Wilayah (ada dua rumah) :• ada Desa Adat dan Desa Dinas• ada Banjar dan Dusun
STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT (SIMULASI)
SABHA DESA
FUNGSI PEMERINTAHAN
FUNGSI ADAT ( SUSUNAN ASLI )
KERTHA DESA
PARUMAN DESA
PACALANG/JAGA BHAYA
YOWANA/DAA TARUNA
BANJAR/TEMPEK/DADYA
LEMBAGA LAINNYA
BAGA
STRUKTUR FUNGSI
PERANGKAT DESA ADAT
STRUKTUR WILAYAH
KAUR/BAGA
LEMBAGA DI DESA ADAT
BAGA
LPD BUM DESA
BAGA KAUR/BAGA
KAUR/BAGA
BANJAR/TEMPEK/DADYA
BANJAR/TEMPEK/DADYA
BANJAR/TEMPEK/DADYA
DESA ADAT
MAJELIS ADAT PROVINSI PEMPROV
MAJELIS ADAT KAB/KOTA
PEMKAB/PEMKOT
MAJELIS ADAT KECAMATAN
FUNGSI ADAT
SABHA DESAKERTHA DESA
Antara Lain: Adat Budaya Warga Adat (Basis: KK) Aset+Milik Adat
Administrasi (Keuangan, Kependudukan, Perizinan, dll) Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Penduduk (Warga Negara, Basis: Perseorangan) Penugasan dari Pemerintah/Pemda Dana dari APBN dan APBD LPJ
FUNGSI PEMERINTAHAN
BANDESA ADAT
PERBEKEL
DESA ADAT
31
www.wayankoster.org
1. Desa Adat mendapat status hukum dan menjadi subyek hukum (Pasal 98)2. Desa Adat mengatur dan mengurus penyelenggaraan adat dan pembangunan adat
secara otonom (Pasal 103 dan Pasal 104)3. Desa Adat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat (Pasal 106)4. Pembangunan yang bersifat penugasan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjadi wilayah yang bisa dikontrol oleh Desa Adat 5. Pembangunan Desa Adat dilaksanakan melalui RPJM, RKP, dan APB Desa Adat
berbasis Adat dan Agama (Pasal 78 s.d. Pasal 82)6. Pembangunan Desa Adat mendapat anggaran yang bersumber dari: Pajak Daerah
dan Retribusi, APBN, dan APBD (Pasal 72 s.d Pasal 74)7. Pembangunan adat, agama, seni budaya, dan pembangunan umum bisa langsung
didanai dari APBN dan APBD dalam RPJM, RKP, dan APB Desa Adat8. Penyelenggaraan pembangunan adat, pemerintahan, pembangunan umum,
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih sistemik, terpadu, efektif dan efisien
MANFAAT POSITIF/KELEBIHAN MEMAKAI DESA ADATBerdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 (Peraturan Pelaksanaan)
32
www.wayankoster.org
9. Desa Adat dapat membentuk Lembaga Kertha Desa yang berfungsi melaksanakan sidang perdamaian peradilan Desa Adat untuk menyelesaikan sengketa adat sesuai dengan Hukum Adat (Pasal 103 huruf d dan huruf e )
10. Desa Adat dapat membentuk Lembaga yang berfungsi mewadahi Pecalang untuk memperkuat ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Hukum Adat (Pasal 103 huruf f)
11. Desa Adat dapat mengembangkan kehidupan Hukum Adat (Pasal 103 huruf g)12. Desa Adat dapat membentuk peraturan Desa Adat (awig-awig) sesuai dengan
Hukum Adat dan norma adat istiadat (Pasal 110)13. Bendesa dan Perangkat Desa Adat mendapat penghasilan tetap (Pasal 66)14. Desa Adat dapat mengelola aset / kepemilikan dengan hukum adat 15. Desa Adat dapat memanfaatkan aset negara yanag ada di wilayah Desa Adat16. Segala bentuk perijinan yang terkait dengan wilayah Desa Adat menjadi
kewenangan penuh Desa Adat 17. Desa Adat dapat mengatur dan mengendalikan penduduk dengan hukum adat
MANFAAT POSITIF/KELEBIHAN MEMAKAI DESA ADATBerdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 (Peraturan Pelaksanaan)
33
www.wayankoster.org
18. Desa Adat yang sudah ada sekarang ini, secara prinsip langsung bisa ditetapkan menjadi Desa Adat yang diregistrasi (Pasal 98)
19. Bagi Desa Adat yang memiliki jumlah krama sangat sedikit perlu dibuat format baru sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efisien
20. Desa Adat yang ada di Kelurahan secara umum langsung bisa ditetapkan menjadi Desa Adat yang diregistrasi sehingga Kelurahan tersebut bisa dihapus (Pasal 98)
21. Desa yang memiliki karakteristik khusus bisa dirubah menjadi Kelurahan sehingga pimpinannya langsung bisa ditentukan oleh Bupati/Walikota, tidak perlu melalui pemilihan.
22. Desa Adat akan semakin kuat dalam menampilkan tradisi, adat, agama, seni budaya, identitas lokal, dan kearifan lokal lainnya.
23. Tidak ada lagi rivalitas antara Desa Adat dengan Desa Dinas24. Kedepan Desa Adat akan semakin maju, modern, dan kuat dalam menghadapi
perubahan global yang bersifat dinamis.
MANFAAT POSITIF/KELEBIHAN MEMAKAI DESA ADATBerdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 (Peraturan Pelaksanaan)
34
NO ISU PENJELASAN1 Tidak ada ketentuan
yang jelas terkait pengaturan harus memilih jenis Desa Dinas atau Desa Adat
Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat(2) beserta penjelasannya mengatur bahwa masing-masing daerah harus memilih salah satu jenis Desa: Desa Dinas atau Desa Adat• Bagi daerah yang memiliki hukum adat kuat diberi pilihan menggunakan jenis
Desa Adat• Bagi daerah yang hukum adatnya sudah tidak ada, tidak hidup lagi di
masyarakat, diberi pilihan menggunakan jenis Desa Dinas.2 Jika Desa Adat
didaftarkan, maka Desa Adat juga melaksanakan pemerintahan sehingga tidak bisa dihindari Desa Adat akan masuk dalam wilayah dinamika kekuasaan (Desa Adat akan mudah diintervensi oleh Pemerintah/ Pemda)
• Sesuai dengan Pasal 103, Bab XIII (Ketentuan Khusus Desa Adat dalam UU Desa), maka Desa Adat Sepanjang berkaitan dengan urusan adat, Desa Adat tetap bersifat otonom
(tidak bisa diintervensi) Negara dengan tegas justru melindungi kewenangan dan kelembagaan Desa
Adat sesuai susunan asli dan hak asal-usul• Pemerintah/Pemda hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan
dinas/administrasi yang bersifat semi otonom (tidak sepenuhnya bisa diintervensi)
• Oleh karena itu Pasal 36, PP 43/2014, dengan tegas mengatur: Desa Adat membentuk kelembagaan untuk menangani urusan adat dan
menangani urusan dinas/administrasi Bendesa Adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada
Perangkat Desa Adat(Perbekel) untuk menangani urusan dinas/administrasi• Bendesa Adat hanya terlibat dalam memutuskan kebijakan• Sedangkan dalam urusan pelaksanaan kebijakan, Bendesa Adat mendelegasikan
kewenangan pelaksananya kepada Perangkat Desa Adat (Perbekel) sehingga Bendesa Adat tidak terlibat dalam urusan teknis, administrasi, dan pengelolaan keuangan.
ISU-ISU BILA DIPILIH DESA ADAT DALAM UNDANG-UNDANG DESA
35
NO ISU PENJELASAN
3 Desa Adat akan semakin terjebak oleh politik kontemporer
• Sesuai ketentuan dalam UU Desa, Bendesa Adat dan perangkat Desa Adat dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.
• Perlu diatur lebih lanjut dalam PERDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA agar ketentuan tersebut lebih tegas dan jelas sanksinya.
4 Anggaran dari APBN dan APBD apa boleh digunakan untuk adat, budaya, dan agama, termasuk untuk pura?
• Anggaran dari APBN/APBD serta sumber lainnya menjadi sumber pendapatan Desa Adat yang tercantum dalam APB Desa Adat menjadi satu sistem.
• Penggunaan anggaran untuk mendanai program-program di Desa Adat bisa mencakup adat, budaya, agama, pura, dan pembangunan secara umum.
• Bila APBN diprioritaskan pada program pembangunan umum, sarana prasarana Desa Adat; maka APBD Provinsi/Kabupaten/Kota bisa dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan adat, budaya, agama, dan pura.
• Perlu ada sinkronisasi dan keterpaduan dalam mengalokasikan anggaran program di Desa Adat baik dari APBN maupun APBD serta sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di Desa Adat
36
NO ISU PENJELASAN
5 Dengan mendapat anggaran dari APBN dan APBD maka Desa Adat harus mengikuti aturan dari Pemerintah/Pemda
• Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dari APBN/APBD pasti harus mengikuti aturan Pemerintah/Pemda, seperti yang sudah berjalan selama ini.
• Yang membuat pertanggungjawaban bukan Bendesa Adat tetapi perangkat Desa Adat yang diberi kewenangan melaksanakan tugas dan urusan Dinas
6 Bagaimana dengan KTP dan surat-surat, sertifikat, dan lain-lain dengan perubahan dari Desa Dinas ke Desa Adat?
• Urusan administrasi (seperti : KTP, surat-surat, sertifikat, dll) yang dilaksanakan oleh Desa Dinas pindah menjadi urusan yang ditangani oleh perangkat Desa Adat, sehingga tidak ada urusan yang hilang. (Pasal 36 PP 43/2014)
7 Bagaimana dengan tenaga Ka-Urusan di Desa Dinas
• Sesuai Pasal 105 dan Pasal 106 (UU Desa) dan Pasal 36 (PP 43/2014), Desa Adat melaksanakan urusan Dinas: pemerintahan, pembangunan, kemasyara-katan, dan pemberdayaan masyarakat.
• Perangkat Desa Dinas (Sekdes, Ka-Urusan) tetap bisa dimanfaatkan menjadi perangkat Desa Adat (Baga Dinas di Desa Adat)
37
NO ISU PENJELASAN
8 Desa Adat belum memiliki SDM yang memadai
• Bendesa Adat dapat memanfaatkan SDM yang ada di Desa Dinas menjadi Baga Dinas di Desa Adat
• Pemerintah/Pemda harus melakukan program pelatihan SDM dan pendampingan
• Ke depan perlu ada program peningkatan kapasitas SDM Desa Adat: perubahan cara rekruitmen, pendidikan dan pelatihan perangkat (Baga) Desa Adat sesuai kebutuhan agar secara bertahap diperoleh SDM yang kualitasnya semakin baik.
9 Diperlukan anggaran yang besar untuk membangun kantor dan prasarananya?
• Bagi Desa Adat yang ada Desa Dinas nya, maka kantor Desa Dinas langsung bisa dimanfaatkan untuk Kantor Desa Adat
• Bagi Desa Adat yang tidak ada Desa Dinas nya, untuk masa transisi (sementara) bisa dengan memanfaatkan Kantor Desa Dinas yang terdekat.
• Ke depan pembangunan Kantor Desa Adat anggarannya bisa dialokasikan dalam APB Desa Adat.
38
NO ISU PENJELASAN10
11
Kalau yang didaftarkan Desa Adat, apakah ada jaminan bahwa 1.488 Desa Adat yang ada di Bali akan diterima semuanya (bisa diregistrasi)
Dengan bervariasinya tipologi Desa Adat, maka yang akan dirugikan adalah Desa Adat yang memiliki banyak kelurahan (seperti di Denpasar)
• Sesuai Pasal 98 Ayat (1) UU Desa, semua Desa Adat bisa didaftarkan untuk diregistrasi
• Tetapi khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Dinas (administrasi, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dikaji dengan membuat format (nomenklatur baru) agar menjadi lebih efektif dan efisien
• Dengan tetap mempertahankan urusan adat sesuai susunan asli dan hak asal usulnya, untuk Desa Adat yang jumlah penduduknya sangat sedikit, maka dari sisi penyelenggaraan urusan dinas perlu diformat agar efektif dan efisien
• Kajian untuk menyusun format (nomenklatur) tersebut berdasarkan tipologi Desa Adat yang ada di Bali
• Kajian tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama Majelis Desa Pakraman (sesuai Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 43 / 2014)
• Format/Nomenklatur Desa Adat ini yang harus segera dilaksanakan, paralel dengan penyusunan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menetapkan berapa Desa Adat dan Desa Adat mana saja yang akan didaftarkan
• Perlu dipahami bahwa dalam pendaftaran tidak harus sama jenisnya (Desa Adat semua) baik antar Kabupaten/Kota yang ada di Bali maupun dalam satu kabupaten/Kota
• Bisakah ini selesai pada bulan Desember 2014? Mengingat batas waktu pendaftaran tanggal 15 Januari 2015. Kalau belum selesai semua, Bali bisa minta penundaan pendaftaran Desa Adat, tetapi dengan resiko tidak mendapat angaran dari APBN, jalan dengan sistem yang ada saja dulu!!
39
NO ISU PENJELASAN
12 Bila Desa Adat didaftarkan, maka aset Desa Adat akan menjadi milik Pemerintah/Pemda
• Aset Desa Adat tetap menjadi milik Desa Adat, tidak akan menjadi milik Pemerintah/Pemda sesuai dengan ketentuan Pasal 103 huruf b
• Justru negara melindungi aset Desa Adat dan hak-hak yang menjadi milik Desa Adat sesuai hak asal-usul
13 Bila Desa Adat didaftarkan, maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan menjadi milik Pemerintah/Pemda
• LPD adalah Lembaga yang dibentuk oleh Desa Adat dan milik Desa Adat
• LPD tetap milik Desa Adat, sesuai hukum adat, tidak bisa menjadi milik Pemerintah/Pemda
NEGARA(PEMERINTAH DAN DPR)
PEMERINTAH
PEMERINTAHAN PROVINSI (GUBERNUR DAN DPRD)
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
(BUPATI/WALIKOTA DAN DPRD)
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PP 43 TAHUN 2014MENGATUR KETENTUAN
DI LUAR BAB XIII UU DESA
PP 43 TAHUN 2014PASAL 28, PASAL 29, PASAL 30,
PASAL 31, PASAL 35, DAN PASAL 36
KETENTUAN UNTUK
DESA DINASKETENTUAN KHUSUS UNTUK
DESA ADAT
PERDA PEMERINTAHAN PROVINSI• Mengatur lebih lanjut Ketentuan Khusus Desa Adat (Bab
XIII UU Desa)• Mengatur lebih lanjut Ketentuan PP 43 tahun 2014• Mengatur kewenangan dan tugas Desa Adat, Urusan
Adat, dan Urusan Dinas• Mengatur Kelembagaan Desa Adat• Mengatur Hak dan Kewajiban Krama Desa Adat• Mengatur yang berkaitan dengan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
PERDA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA•Menetapkan Desa Adat•Mengatur Ketentuan tertentu yang berkaitan
dengan urusan Dinas dan tata kelola
DESA ADAT
SKEMA PROSES PENETAPAN DESA ADAT
41
www.wayankoster.org
Terima kasih