utang pemerintah: bagaimana mengelola agar bermanfaat bagi bangsa
TRANSCRIPT
UTANG PEMERINTAH:
BAGAIMANA MENGELOLA
AGAR BERMANFAAT BAGI BANGSA
Desember 2017
disampaikan oleh
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan R.I
OUTLINE
I. Tantangan Pembangunan
Indonesia
Tujuan Pembangunan
Kualitas SDM Indonesia Relatif
Rendah
Terdapat Gap Infrastruktur
Perlu Sinergi Kebijakan
II. Kebijakan Fiskal, APBN dan
tantangannya
Arah dan strategi kebijakan
fiscal
Tantangan Pengelolaan APBN
III. Mengapa kita berutang
IV. Pemanfaatan Utang
Utang untuk belanja produktif
V. Pengelolaan Utang Pemerintah
Capaian pengelolaan utang
Pemerintah
Perkembangan outstanding utang
dan kepemilikan SBN
VI. Strategi Pengelolaan Utang
Siklus Pengelolaan Utang
Strategi Pengelolaan Utang
Predikat Layak Investasi
VII. Kesimpulan
2
33
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan PreservasiJalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribuunit
• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)
• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan2015-2019
Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA
4
TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA
SAING
MENGURANGI KETIMPANGAN
MENGENTASKANKEMISKINAN
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR
(Ekonomi & Pembangunan Inklusif)
4
Fundamental Ekonomi Harus Terjaga Kebijakan Harus Mendukung
5
0.360
0.350
0.370 0.380
0.410
0.410
0.413
0.406
0.408
0.394
0.393
2007 2009 2011 2013 2015 2017
GINI Ratio Poverty Rate (%)Unemployment Rate
(%)
9.8
8.5 8.17.4 7.0
6.45.9 5.7 5.8 5.6
5.5
2007 2009 2011 2013 2015 2017
16.6
15.4
14.213.3
12.512
11.4 11.3 11.210.7
10.64
2007 2009 2011 2013 2015 2017
Tantangan
- Perubahan ekonomi strukturlapangan kerja
- Skill mismatch
- 4th Industrial Revolution(automasi, artifical intelligence)
Tantangan
- Akses pangan, kesehatan, danpendidikan bagi orang miskin
- Perubahan iklim hargapangan
Tantangan
- Disparitas akses permodalan
- Kondisi geografis
Target Gini ratio 2018
0,38
Target Kemiskinan 2018
9,5% - 10%
Target pengangguran 2018
5,0%-5,3%
IPM : 71,5
5
MESKIPUN FUNDAMENTAL EKONOMI BAIK,
TANTANGAN PEMBANGUNAN MASIH TINGGI
0.77 0.76
0.74 0.74
0.69
Turkey Meksiko Thailand China Indonesia
Indeks Pembangunan Manusia
75.50 77.00
74.60 76.00
69.10
Turkey Meksiko Thailand China Indonesia
Angka Harapan Hidup
14.60
13.30 13.60 13.50
12.90
Turkey Meksiko Thailand China Indonesia
Angka Harapan Lama Sekolah
PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (2015)…bonus demografi belum dimanfaatkan optimal
Kondisi
terkini
Indonesia
VS negara
peers
6
34%
66%
Penduduk
Indonesia
Tahun 2016
berdasarkan
kelompok
usia
16 - 63
Tahun
<15 & >64
Tahun
66% atau 170 juta jiwa penduduk Indonesia masuk
dalam kategori usia produktif
7
556
538
532
525
523
518
516
509
496
493
425
421
416
403
401
360.00420.00480.00540.00600.00
Singapore
Japan
Chinese Taipei
Vietnam
Hong Kong…
B-S-J-G (China)
Korea
United Kingdom
United States
OECD average
Turkey
Thailand
Mexico
Indonesia
Brazil
7
Programme for International Student Assessment Scoresumber : OECD
“the performance
of Indonesian
students (girls and
boys) in science,
mathematics and
reading is one of
the lowest among
PISA-participating
countries with an
average ranking of
62 out of 69
countries”
Science Reading Mathematics
PISA SCORE INDONESIA 2015
564
532
542
495
548
531
524
492
470
490
420
415
408
386
377
360.00420.00480.00540.00600.00
Singapore
Japan
Chinese…
Vietnam
Hong Kong…
B-S-J-G…
Korea
United…
United States
OECD…
Turkey
Thailand
Mexico
Indonesia
Brazil
535
516
497
487
527
494
517
498
497
493
428
409
423
397
407
360.00420.00480.00540.00600.00
TANTANGAN PEMBANGUNAN: Kualitas SDM
8
TANTANGAN PEMBANGUNAN: Kualitas SDM... jumlah lulusan S3 di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan Negara
lain…
TANTANGAN INFRASTRUKTUR GAP... diperlukan usaha pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan
infrastruktur
Brazil
Rusia
India
China
Indonesia
Philippines
Malaysia
Thailand
Vietnam
2
2.5
3
3.5
4
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Infr
astr
uctu
re I
nd
ex
GDP per capita
•gap penyediaan
infrastruktur
Indeks rata-rata
….penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara, sehingga
perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi….
9
AKIBAT INFRASTRUKTUR GAP…ongkos kirim container ke Hamburg (berjarak hampir 12.000 km) lebih murah
daripada ongkos pengiriman ke Padang (berjarak hanya 1.000 km)…
10
(Source : Domestic Logistic Company) : jarak dari Jakarta
: biaya/ongkos
11
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR 2015-2019
BUMN
(22.23%)
KPBU
(36.52%)
Skema
pembiayaan
alternatif
APBN/APBD-
termasuk
pinjaman
(41.25%)
Source : Bappenas, 2015
• Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
merupakan salah satu skema pendanaan alternatif yang
diharapkan dapat menyediakan layanan infrastruktur
dengan lebih efisien dan terukur
• Sesuai dengan nawacita dan arah pembangunan nasional,
sektor perhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta
perumahan rakyat merupakan sektor-sektor prioritas.
Infrastruktur
Dasar
Pem.
Pusat &
Daerah
BUMN SwastaTotal IDR
Triliun
Konektivitas 1003 379,2 445 1827,2
Kelistrikan 124,3 596,5 786,5 1507,3
Komunikasi,
Air dan
Perumahan
851,3 90,5 519,9 1461,7
Total1978,6 1066,2 1751,4 4796,2
Investasi
Infrastruktur
Prioritas
IDR 4.796,2
Triliun
…diperlukan terobosan baru dalam menciptakan alternative sumber pembiayaan..
12
Jika prasyarat tidak terpenuhi, demographic dividend dapat berubah menjadi demographic burden
Pote
nsi
Pra
syara
t
POTENSI INDONESIA di 2045
• Penduduk 309 juta jiwa
• Usia produktif 52%• 75% tinggal di kota
• 80% kelas menengah
• Ekonomi ke-5 terbesar di dunia
• Pendapatan per kapita US$29.300• Struktur ekonomi bergeser pada sektor
bernilai tambah tinggi
• 73% kue ekonomi di sektor jasa
DEMOGRAFI EKONOMI
Kesiapan teknologi
Kualitas SDM Sumber Daya Ekonomi & Keuangan (APBN)
Kesiapan infrastruktur
Tata ruang wilayah
Kelembagaan Pemerintah
INVESTASI SEDARI DINI!
kunci
12
SEGALA TANTANGAN HARUS SEGERA DIATASI AGAR INDONESIA
DAPAT MENCAPAI POTENSI PEMBANGUNAN SECARA OPTIMAL
1313
PEMBANGUNAN EKONOMI
INKLUSIF
FISKAL/APBN
MONETER
SEKTORRIIL
APBN yang produktifPendapatan NegaraBelanja NegaraPembiayaan/Utang
Stabilitas Harga(Inflasi)Stabilitas Nilai TukarUang beredarSuku bunga
Iklim InvestasiDaya Beli
KetenagakerjaanPerdagangan
Industri
Hukum danKeamanan
Politik
Global/Eksternal
PERLU ADA SINERGI KEBIJAKAN DI SEMUA
SEKTOR UNTUK MENGATASI TANTANGAN
PEMBANGUNAN
1414
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan PreservasiJalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribuunit
• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)
• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan2015-2019
Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
KEBIJAKAN FISKAL, APBN DAN TANTANGANNYA
1515
Kesejahteraan Masyarakatadil dan makmur
SASARAN
APBN
INSTRUMEN
PENDAPATAN• Pajak (sumber penerimaan, redistribusi dan insentif)
• Bea Cukai (penerimaan, pengendalian konsumsi, investasi perdagangan)
• PNBP (peneriman, pengendalian lingkungan dan SDA, kinerja BUMN)
• Hibah
BELANJA• Pemerintah Pusat (produktivitas, investasi, konsumsi)
KL Non KL
• Transfer ke Daerah (pemerataan, pemberdayaan daerah)
• Dana Desa (pemberdayaan desa)
DEFISIT/SURPLUSPEMBIAYAAN• Utang (SBN, pinjaman LN)• Investasi (a.l infrastruktur)
APBN ADALAH INSTRUMEN UNTUK MENCIPTAKAN
PERTUMBUHAN, KESEJAHTERAAN &
PEMERATAAN
16
• OptimalisasiPendapatan
• Quality of spending• Sustainable Financing
• Fungsi Alokasi• Fungsi
Stabilisasi• Fungsi
Distribusi
• Aspek Ekonomi• Aspek Sosial• Aspek
Lingkungan• Inklusif
APBN sehat & berkelanjutan1
Penguatan 3 FungsiPokok Kebijakan Fiskal2
Sustainable Development3 Welfare4
• Pertumbuhanekonomi
• Pengurangano Penganggurano Kemiskinano Kesenjangan
16
Teknokrat Politis Administratif
• Efisiensi vs partisipasi,• Akurasi informasi dan
teknikTantangan
• Akomodasi prosespolitik
• Governance• Capaian sasaran
• Kecepatan vsgovernance
• Transparansi & akuntabilitas Tantangan
Sinergi Proses Penyusunan APBN
ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKALMenstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan
17
Penerimaan
Proyeksi & Estimasi
Membuat estimasi penerimaanyang akurat dan kredibel
Peningkatan kapasitasmengumpulkan penerimaannegara
Rasio penerimaan perpajakan masih rendah
Belanja
Komitmen
Membuat keputusan belanja yang strategis
Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan
Memerangi inefisensi dan korupsi
PembiayaanSustainability
Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan
Memprioritaskan belanja produktifdan mendukung pembangunan
Mendukung keuangan inklusif
Diimbangi dengan stabilitas sistem keuangan
REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUKALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE
17
Menjaga disiplin fiskal (tingkat defisit & utang)
TANTANGAN PENGELOLAAN APBNDalam menciptakan APBN yang kredibel
1818
ALASAN MENGAPA BERUTANG
MENGAPA PERLU BERUTANG?Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat
(tanpa penundaan)
Menjaga momentum & menghindari
Opportunity Loss
Memberikan legacy (warisan) yang baik untuk
generasi selanjutnya
Menjaga danmempercepat
pertumbuhan ekonomi
Mengembangkanpasar keuangan
• Beberapa kebutuhanbelanja tidak bisaditunda,
misalnya penyediaanfasilitas kesehatandan ketahananpangan
• Penundaan hanya akanmengakibatkanbiaya/kerugian yang lebih besar di masa datang
• Beberapa belanja saat inidiperlukan/dinikmati olehgenerasi mendatang
misalnya belanja pendidikandan infrastruktur
• Golden rule: Utang untuk investasi dapat memenuhi keadilan antar generasi karena akan mewariskan aset bagi generasi mendatang
• Legacy yang baik munculapabila utang digunakan untukmembiayai hal-hal yang produktif
• Tanpa utang ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh pada level saat ini
• Study BKF: jika rasio utang terhadap PDB ditahan pada level 23% maka rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2016 akan berada di bawah 5%.Mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada level 23% berarti menghilangkan kesempatan penciptaan lapangan kerja 150-200 ribu orang dalam kurun waktu 2013-2016
•Menyediakanbenchmark bagiindustri keuangan
•Menyediakan alternatifinvestasi bagimasyarakat
•Membantu BI dalamkegiatan operasimoneter
PENGADAAN UTANG DILAKUKAN SECARA
PRUDENT, TERUKUR DAN SUSTAIN
Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 mengatur bahwa
• Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto
• Jumlah utang dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto
PERKEMBANGAN DEFICIT DAN JUMLAH
UTANG
22
Defisit APBN Rasio Utang
-46.8
-153.3
-211.6-226.6 -298.4
-308.3
-362.8
-325.9
-0.68
-1.07
-1.78
-2.21 -2.14
-2.58
-2.35
-2.66
-2.19
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
defisit APBN %thd PDB
1681 1808 1977.7 2375.5 2608.8 3165.1 3515 3852
30
26
2324.9 24.7
27.4
28.328.1
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utang % thd PDB
Realisasi deficit dan utang masih di bawah amanat Undang Undang..
259.7
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
OUTSTANDING UTANG INDONESIA 2016
23
Outstanding utang Indonesia masih lebih rendah dari Negara-Negara lain
Jumlah outstanding utang paling tinggi adalah Amerika Serikat yang mencapai
USD19,934.1 miliar dan Jepang sebesar USD11,813.8miliar
(equivalent USD MILIAR)
Sumber: World Economic Outlook – IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah
INDONESIA: DEFISIT KECIL, PERTUMBUHAN TINGGI..tambahan utang lebih sedikit, namun manfaat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding
Negara G-20..
Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir
24
Pertumbuhan PDB
Defisit fiskal
1.2
9.0
5.64.8
2.22.7
2.1
-0.6
7.4
2.2 2.1
1.10.5
1.3
-0.7-1.1
-1.6-2.1
-2.7 -2.8 -3.1 -3.1 -3.5 -3.3
-4.3
-6.2 -6.4 -6.7-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Ge
rma
ny
Ch
ina
Ind
on
esia
Tu
rkey
Arg
en
tin
a
Au
str
alia
So
uth
Afr
ica
Ita
ly
Ind
ia
Me
xic
o
Bra
zil
Un
ite
d K
ing
do
m
Jap
an
Un
ite
d S
tate
s
2525
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan PreservasiJalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribuunit
• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)
• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan2015-2019
Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
PEMANFAATAN UTANG
PEMANFAATAN UTANG untuk Sektor Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan
Dana Desa
1. Realisasi belanja infrastruktur
tumbuh signifikan terutama mulai
tahun 2015.
2. Pemerintah juga memanfaatkan
utang untuk pemenuhan belanja
pendidikan dan kesehatan yang
masing-masing tetap dijaga 20
persen dan 5 persen terhadap
APBN.
3. Peningkatan utang
memungkinkan Pemerintah
untuk menambah alokasi belanja
DAK Fisik dan Dana Desa serta
Perlindungan Sosial.
Perkembangan Pembiayaan Utang (neto), Anggaran Infrastruktur,
Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan Dana Desa
26
Sumber: Kementerian Keuangan
255.7
380.9 403.0 384.7
154.7
256.1 269.1
387.7
353.4
390.1 370.4
416.1
59.7 65.9 92.3
104.1
13.1 20.1
121.8
157.7
31.9
75.7
121.9 118.3
-
150.0
300.0
450.0
2014 2015 2016 2017
triliun Rp
Pembiayaan Utang (Neto) Infrastruktur
Pendidikan Kesehatan
Perlindungan Sosial DAK Fisik dan Dana Desa
Dalam periode 2014-2017 pembiayaan utang (neto) meningkat sejalan dengan kebijakan ekspansif
Pemerintah dalam pembangunan program prioritas terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan terutama mulai tahun 2015.
UTANG UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 2012-
2017...dalam periode 2015-2017, belanja Pemerintah untuk lebih agresif terutama untuk infrastruktur,
perlindungan sosial, dan DAK Fisik dan Dana Desa
27
Kumulatif dalam Periode
∑ Tambahan Utang
∑ Infrastruktur
∑ Pendidikan
∑ Kesehatan
∑ Perlindungan Sosial
∑ DAK Fisik & Dana Desa 315.9
299.6
262.3
1,176.6
912.9
1,166.0
- 500.0 1,000.0 1,500.0
2015-2017 [2]
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan
(triliun rupiah)
Tambahan utang dan pertumbuhan PDB(triliun rupiah)
1,251
968
784 930
1,020 975 866
1,310
(0)16
34
82
34
125
25
(18) (40)
(20)
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
∆ PDB Tambahan Utang [RHS]
Rasio [2] : [1]
88.6
35.3
145.9
983.2
456.1
609.5
- 500.0 1,000.0 1,500.0
2012-2014 [1]
191%
200%
120%
180%
849%
357%
BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS
SEKTOR INFRASTRUKTUR (2015 – 2016)
Rekonstruksi, Pelebaran,
Pembangunan, (tidak
termasuk jalan tol)
Jalan (km)
2015 : 4.4552016 : 2.528
Bandara
Pembangunan baru,
beberapa dalam
proses
Bendungan
Pembangunan baru,
beberapa dalam proses
2015 : 29
2016 : 37
Jalur Kereta Api (km’sp)
Pembangunan baru (target
hingga 2019 = 3.258 km’sp,
tidak termasuk LRT Sumsel
dan Jabodebek)
2015 : 852016 :
114,6
2015 : 99,22016 : 111,3
Pembangunan Rusun,
Rumah Khusus, dan
Rumah Swadaya serta
peningkatan kualitas
Rumah Swadaya
Perumahan (ribu
unit)
28
2015 : 22016 : 2
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan
BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS
SEKTOR PENDIDIKAN (2015 – 2016)
Kartu Indonesia Pintar (juta siswa) Beasiswa Bidikmisi (ribu siswa)
BOS (juta siswa)Ruang kelas (ribu
kelas)
(Kemenag)(Pembangunan baru dan rehab
(Kemenag dan Kemendikbud)
(Kemenag dan Kemendikbud) (Kemenag dan Kemenristekdikti)
29
2015 : 274,5
2016 : 324
2015 : 7,9
2016 : 8,0
2015 : 20,5
2016 : 20,7
2015 : 21,6
2016 : 28,4
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan
BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS
SEKTOR KESEHATAN (2015 – 2016)
Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa
Prevalensi stunting (pendek/ sangat
pendek) pada anak bawah dua tahun
2015 : 86,4 juta
2016 : 91,1 juta
2015 : 29,0 %
2016 : 26,1 %
Persentase ketersediaan obat dan
vaksin di Puskesmas
Imunisasi Dasar Lengkap Anak
Usia 0-11 bulan (juta bayi)
2015 : 3,4
2016 : 4
2015 : 77 %
2016 : 81,5 %
30Sumber: DJA, Kementerian Keuangan
Irigasi & Pertanian
• Baru: 5.000 Ha
• Rehab: 755.200 Ha• 10.000 unit embung
• Rehab kelas: 27.140 unit
• Ruang Kelas Baru: 3.590 unit
Pendidikan Jalan
Kondisi Mantap:Provinsi: 71,75%Kab/Kota: 60,76%
• Rumah Sakit: 453 unit
• Puskesmas : 5.059 unit
Kesehatan
Air Minum
49.000 rumahUtk masyarakat miskin
Perumaha
n
• 448 Sambungan Air Minumbagi 716.352 rumah tangga.
• Akses air minum layak bagi688.436 rumah tangga
• 169.500 Sambungan RT
• 1.026 unit IPAL Usaha SkalaKecil
• 348.000 unit tangki septik individu
• TPS 3R sebanyak 700 unit.
Sanitasi
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA …untuk mendukung pembangunan infrastruktur Daerah antara lain melalui DAK Fisik..
31Sumber: DJA, Kementerian Keuangan
Sumber: BPS
LAPANGAN KERJA DALAM KURUN 2013-2016
112.76
114.63 114.82
118.415.56
5.024.78
5.02
0.35 0.370.04
0.72
0
1
2
3
4
5
6
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan Ekonomi Mampu Menciptakan Lapangan Kerja
Bekerja (Juta org)Pert. Ekonomi (%)Lap. Kerja per 1% Growth (Juta)
7.41 7.24 7.56 7.03
6.17
5.94
6.18
5.61
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
2013 2014 2015 2016
Jumlah dan Tingkat Pengangguran
Penganggur (Juta org) TPT (%)
• Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta orang menjadi 118,41 juta orang selama kurun 2013-2016
• Lapangan kerja juga mengalami tren peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi padatahun 2016
32
Sumber: Kementerian Keuangan
Mass Rapid Transit Jakarta
Pembangunan MRT Jakarta dibiayai melalui pinjaman luar negeri JICA
(Phase I) sebesar JPY125.2miliar
33
Kapasitas angkut 412 ribu penumpang/hari,
148 juta/tahun
48 ribu lapangan kerja baru pada masa konstruksi
Waktu tempuh Lebak Bulus - Bundaran HI turun menjadi 30
menit
Sumber: jakartamrt
Kapasitas air 1,7 miliar m3 volume per tahun
90.000 hektar jaringan irigasi dan air baku 3.000 liter per
detik
Listrik 110 MW
Pengamanan banjir 14.000 hektar
Pembangunan Waduk Jatigede dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari China
sebesar USD332,6juta
Waduk Jatigede
PEMANFAATAN PINJAMAN PROYEK…pinjaman diarahkan untuk membiayai proyek yang secara langsung dinikmati masyarakat..
PEMANFAATAN SBSN PROJECT
FINANCING…pemanfaatan SBSN diarahkan untuk membiayai proyek sesuai prinsip syariah...
Pembangunan Jalur KA (Double Track) Cirebon –
Kroya
34
Meningkatkan kapasitas lintas
kereta api per hari
Upaya mewujudkan roadmap to
zero accident
Memperlancar persilangan kereta
api dari dan ke Jakarta
Meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat melalui
penyediaan infrastruktur
transportasi
!
Sumber: Kemenhub
dibiayai melalui SBSN pembiayaan proyek
sebesar Rp.800miliar.
PEMANFAATAN UTANG
35
3636
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan PreservasiJalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribuunit
• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)
• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan2015-2019
Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Sumber: World Economic Outlook – IMF, April 2017, diolah
37
Rasio Utang per Kapita dan PDB per Kapita, 2016
Japan US UKGerman
yBrazil
Argentina
Mexico China Turkey S AfricaThailan
dRussia India
Indonesia
Philippines
Utang per Kapita (US$) 93,095 61,658 35,745 28,346 6,841 6,409 4,963 3,751 3,122 2,658 2,460 1,523 1,200 1,004 984
PDB per Kapita (US$) 38,917 57,436 40,096 41,902 8,727 12,503 8,555 8,113 10,743 5,261 5,899 8,929 1,723 3,604 2,924
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
UTANG PUBLIK INDONESIA SALAH SATU YANG PALING
RENDAH… menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiscal..
INSTRUMEN
PINJAMAN DALAM
RUPIAH (2017)
237 451 437 581 611 568 582 645 653 609 652 853 754 779 816 880
1.112 1.131 1.410 1.496
-
100 502
652 661 655 649 653 659 693 737 784 836 903 993
1.098
1.264 1.478
1.755 2.019
(500)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Trili
un
KOMPOSISI UTANG
Valas Rupiah
PEMILIK SBN
RUPIAH TRADABLE
(2017)
38Sumber: Kementerian Keuangan (Okt 2017)
KOMPOSISI PINJAMAN
38%
62%
Non Resident
89.7%
10.1%0.2%
SBN Tradable
SBN non Tradable
Pinjaman DalamNegeri
PERKEMBANGAN OUTSTANDING DAN KEPEMILIKAN
UTANG... 62 % Utang Pemerintah Kepada Investor Dalam Negeri….
BERAPA UTANG YANG HARUS DITANGGUNG OLEH
SETIAP WARGA NEGARA?
39
Sumber: howmuch.net
Indonesia
$1K
Apakah setiap warga
negara secara langsung
menanggung utang
tersebut?
Jawabannya TIDAK
Produktifitas suatu
negaralah yang akan
menjadi JAMINAN
UTANG PEMERINTAH TERBESAR DI DUNIA DISUMBANG OLEH
NEGARA-NEGARA MAJU…dibandingkan negara lain porsi utang Indonesia sangat kecil..
40
Indonesia memiliki
share sebesar
0.4%
Utang baru hanya diberikan oleh
Pemberi Pinjaman jika MEREKA
percaya bahwa Penerima Utang
mampu Membayar,
Mengapa Pemberi Pinjaman
PERCAYA kepada INDONESIA? Ada
yang Bisa memberi Jawaban?
4141
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan PreservasiJalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribuunit
• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)
• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan2015-2019
Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
STRATEGI PENGELOLAAN UTANG
SIKLUS PENGELOLAAN UTANG…Pengelolaan utang yang prudent mendukung kesinambungan fiskal
42
Sumber: Kementerian Keuangan
Strategi
Utang
Jangka
Menenga
h
Monitorin
g Kinerja
Risiko &
Portofolio
Utang
APBN (Pembiayaan Utang)
Strategi
Tahunan
• Kebijakan umum pengelolaanutang
• Target portofolio jangkamenengah
• Jangka waktu 5 tahun, dapatditinjau kembali setiap tahun
• Target pembiayaan tahunan(defisit, refinancing, dll)
• Pedoman untuk eksekusipengelolaan utang untuktahun ybs.
Target portofolio tahunan(komposisi, strukturinstrumen, target indikator)
• Dilakukan secara triwulanan berdasarkan target dalam Strategi Tahunan
• Input untuk Strategi berikutnya (jangka menengah dan tahunan)
Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjaukembali di tengah tahun berdasarkanpenyesuaian target APBN danperkembangan kondisi pasar
Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisi selama siklus APBN
Medium Term Budget Framework
(Kerangka AnggaranJangka Menengah)
Medium Term Fiscal Framework
(Kerangka Fiskal JangkaMenengah)
STRATEGI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
APBN..upaya untuk menciptakan pengelolaan utang yang transparan, akuntabel dan kredibel…
43
2. Mendukungpengemba-ngan pasarkeuangan
3. Meningkatkantransparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
kebijakanpembiayaan
1. Memenuhipembiayaanpada tingkat
biaya danrisiko yang
optimal
Tujuan Umum
• Memperhatikan timing
dan menyesuaikan
kebutuhan kas
• Tergantung hasil
lelang
• Kondisi pasar
• Pengadaan
pinjaman
kegiatan;
• Penerbitan
sukuk berbasis
proyek
Langsung:
• Penerusan
Pinjaman
Tidak Langsung:
• Penjaminan
Pemerintah
• Cadangan risiko
fiskal
• Investasi
Pemerintah
dan/atau PMN• Shortening
duration
• Optimalisasi
pinjaman
tunai
• Refinancing;
• Reprofiling (melalui
penerbitan, switching
and buyback)
Strategi Pengelolaan
Utang
Menjaga
rasio
Utang/PDB
dibawah
threshold
Mengelola
portofolio
utang
pemerintah
Mendorong
pemanfaata
n utang
untuk
kegiatan
produktif
Mengelola
arus kas
negara
Mendorong
upaya
pendalaman
pasar
domestik
dan
perluasan
basis
investor
Membiayai
pengeluara
n
pembiayaa
n
Sumber: Kementerian Keuangan
EXERCISE TARGET INDIKATOR RISIKO DALAM 4 TAHUN KE
DEPAN (2018-2021)
Porsi Utang Valas (%) Porsi Tingkat Bunga Tetap (%)
Porsi Utang Jatuh Tempo 1
Tahun (%)
Average Time to Maturity
(ATM) (years)
Rasio Utang thd PDB (%)
Rasio Pembayaran Bunga
Utang thd PDB (%)
44
Sumber: Kementerian Keuangan
...pengelolaan pembiayaan APBN makin kuat dan aman karena indikator risiko dan biaya
utang semakin membaik…
PERINGKAT KREDIT INDONESIA
Fitch Investment grade sejak 15
Desember 2011
Moody’s Investment grade sejak
18 Januari 2012
S&P’s Investment grade sejak
19 Mei 2017
45
PREDIKAT LAYAK INVESTASI UNTUK INDONESIA DARI
S&P, MOODY’S, DAN FITCH RATINGS
Predikat layak investasi merupakan salah satu bentuk apresiasi kinerja pengelolaan utang
pemerintah
4646
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan PreservasiJalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribuunit
• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)
• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan2015-2019
Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
KESIMPULAN
KESIMPULAN
47
“…Jangan pernah berhenti belajar, dedikasi terbaik tidak akan diberikan jika
berhenti belajar. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah lelah untuk
mencintai Indonesia. Mulai hari ini, berjalanlah menjadi seorang pemimpin,
menjadi pandu bagi Ibu Pertiwi…”
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI
TerimaKasih
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N
5050
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan PreservasiJalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribuunit
• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)
• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan2015-2019
Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
RESERVE SLIDES
KERANGKA BERPIKIR KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEMBANGUNAN
NASIONAL…Pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi..
51
INC
OM
E, C
ON
SU
MP
TIO
N
TIME
Dissaving by raising debt
Saving and paying debt during peak earning years
Spending saved income
Consumption
Kebijakan fiskal berperan untuk menjadi stabilisator bagi
perekonomian, atau bersifat countercyclical…
• saat ekonomi sedang bertumbuh dan berkembang (booming),
Pemerintah dapat menjalankan kebijakan consolidative
(surplus anggaran).
• pada saat krisis, Pemerintah dapat melakukan kebijakan
expansive (deficit anggaran) melalui stimulus fiskalexpansive consolidative expansiveconsolidative
gro
wth
Richard A. Musgrave menyusun pendekatan berdasarkan ‘benefit
principle of equity in debt burden distribution’ …• biaya investasi untuk kepentingan masyarakat seharusnya
dibebankan kepada pengguna dan penerima manfaat sesuai dengan
proporsi tertentu sesuai dengan fasilitas yang dinikmati
Teori life cycle of savings menyatakan bahwa negara dapat
melakukan consumption smoothing:
• dapat melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pada
waktu penerimaan lebih rendah (dissaving)
• dalam kondisi penerimaan lebih tinggi (saving) maka negara
dapat melakukan pembayaran pinjaman tersebut
Perio
d
Cost/Benefit to
generations
Generation:
cost/benefit share
I 1. 2. 3. 1….………..1/9
II 2. 3. 4. 2….………..2/9
III 3. 4. 5. 3…..………..3/9
4….….……..2/9
5……………1/9
1. The theory of consumption smoothing
2. Pendekatan pertumbuhan ekonomi
3. Thesis of intergeneration equity