KELOMPOKM. ABDI RAHMAN C1C110015M. RAMADHANI WANAHDIE C1C110209RIZKI ALDI SETIANDA

C1C110215ROSWINDA REZEKI

C1C110006OLYVIA ANGGRAINI NATA

C1C110091

Pengertian Utang Perdata,Utang pajak, dan Timbulnya Utang Pajak

UTANG PERDATAPenyebab timbulnya utang perdata (utang biasa) umumnya karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan, pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain, misalnya terjadi perjanjian jual beli maka kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli berkewajiban membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

UTANG PAJAK Pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, Pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak.Negara dan Rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu Hak dan kewajiban antara negara dan rakyat tidak sama.

TIMBULNYA UTANG PAJAKUtang pajak timbul karena undang-undang. Menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (Tatbestand) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu, seperti:– Perbuatan-perbuatan, misalnya: pengusaha

melakukan impor barang.– Keadaan-keadaan, misalnya: memiliki harta

bergerak dan harta tak bergerak.– Peristiwa, misalnya: mendapat hadiah.

Berakhirnya Utang PajakUtang pajak dapat berakhir karena hal-hal

berikut:Pelunasan ,dilakukan dengan menggunakan surat

setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Kompensasi , dapat dilakukan antara jenis pajak yang

berbeda dalam tahun pajak yang sama.Penghapusan utang , dilakukan karena kondisi dari

Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.Diatur dalam Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.

Daluwarsa , Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah:a. ) untuk pajak pusat adalah 10 tahunb. )untuk pajak daerah adalah 5 tahunc. )untuk retribusi daerah adalah 3 tahund. )sedangkan untuk wajib pajak yang terlibat tindak

pidana pajak tidak diberikan batas waktu.

Pembebasan ,biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM Adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak.

SELF ASSESSMENT SYSTEMSelf assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Sistem Pemungutan Pajak

Untuk mensukseskan sistem self assessment ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain:

Kesadaran Wajib Pajak (Tax consciousness)Kejujuran Wajib PajakKemauan membayar Pajak dari Wajib Pajak (Tax mindedness)Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax discipline).

Witholding System Adalah system pemungutan pajak yang

mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, bendaharawan pemerintah.

Cara Pengenaan Utang Pajak:

Pengenaan di Depan (Stelsel Fiksi)Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan (fiksi) dan anggapan tersebyj tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang.

Pengenaan di Belakang (Stelsel Riil)Pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pad jm keadaan yang sesungguhnya (riil) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajaki Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun paja» Dengan demikian, utang pajak baru akan dikenakan di belakang yaitu sesudah; berakhir tahun pajak yang bersangkutan.

• Pengenaan Cara CampuranPengenaan cara campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkah! pada kedua cara pengenaan pajak di atas (fiksi dan riil). Pada awal tahun pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang- undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajafl berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (riil). UU PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.

TERIMA KASIH