(untag) tugas bu inge

13
PLASTIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM Disusun Oleh: 1.Ani Suryani, S.Ked PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2015 Disusun Untuk Memenuhi Tugas Keamanan Pangan Dan Obat

Upload: ani-suryani

Post on 09-Sep-2015

264 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

MAGISTER HUKUM KESEHATAN

TRANSCRIPT

  • BERAS PLASTIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUMDisusun Oleh: Ani Suryani, S.Ked

    PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2015Disusun Untuk Memenuhi Tugas Keamanan Pangan Dan Obat

  • PENDAHULUANBeras plastik sangat meresahkan konsumen dan pedagang, karena mayoritas penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari dan secara fisik sekilas beras plastik tak jauh berbeda dengan beras-beras asli di Indonesia.Karena itu, perlu terus menggugat keseriusan pemerintah untuk melindungi hak konsumen. Hak konsumen sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

  • PERMASALAHANApa itu beras plastik?Bagaimana dampak beras plastik pada kesehatan?Bagaimana beras plastik di tinjau dari aspek yuridis?

  • Beras plastik adalah...beras yang terkandung senyawa dengan chloride. Yang digunakan untukpembuatan pipa, kabel, dan lantai.

  • Beras Plastik atau Beras Sintetis...Mengeluarkan Air BanyakBau Yang AnehJika di masak bubur membutirBentuk BeningTidak memiliki serbuk sedikitpun

  • Penyakit yang di timbulkan...KankerMalnutrisiSakit perutSusah buang air besarPendarahan usus

  • Aspek Hukum...UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 19992. UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2012UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

  • UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 140setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp4 Miliar.

  • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62menyebutkan bahwa jika pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen, terutama atas jaminan hak keamanan pangan, maka pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

  • sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan, seperti bunyi Pasal 4Hak konsumen yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ternyata masih jauh dari asa. pemerintah harus menindak tegas semua pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

  • Contoh kasusMetrotvnews.com, Depok: Produsen beras plastik yang selama ini beredar di Bekasi dan Bogor dapat dikenakan pasal 378 tentang penipuan, dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

  • SimpulanUU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 140 orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan tidak memenuhi standar keamanan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp4 Miliar. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 menyebutkan jika pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen pidana penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan, Pasal 4 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

  • Saran Seharusnya pemerintah lebih jeli mengurusi proses impor ekspor barang dan memeriksa barang yang masuk ke Indonesiamasyarakat lebih jelih dalam memilih barang yang akan dibeli dan dikonsumsi