BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Undang-Undang Pokok Kepegawaian 2.2 a. Materi Pokok yang Diatur dalam Undang-Undang Pokok KepegawaianDalam usaha meningkatkan pembinaan kepegawaian di negera Indonesia oleh pemerintah telah ditetepkan Undang-undang No. 8 Tahun 1974. Undang-undang ini untuk meningkatkan UU No.18 Tahun 1961 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.Undang-undang No.8 Tahun 1974 dikeluarkan oleh pemerintah dengan suatu harapan agar dapat dijadikan landasan yang kuat bagi penyempurnaan Pegawai Negri Sipil, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk, antara lain:1. Menyempurnakan dan menyederhanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.2. Melaksanakan pembinaan pegawai negri sipil atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.3. Memungkinkan peraturan kebijaksanaan yang sama bagi segenap pegawai negri sipil.4. Memungkinkan usaha-usaha untuk pemupukan jika karsa yang bulat dan pembinaan ketentuan serta kekompakan segenap pegawai negri sipil.Adapun susunan dan materi pokok yang diatur dalan UU No.8 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:1. Undang-undang ini terdiri dalam 6 bab yang terdiri dari 41 pasal. Ditetapkan pada tanggal 6 November 1974.2. Susunannya adalah:Bab I, membuat kepentingan-kepentingan,Bab II, membuat ketentuan umum yang meliputi: Keudukan, Kewajiban, Hak, Pejabat Negara,Bab III, membuat ketentuan tentang pembinaan pegawai negri sipil yang meilputi:a. Tujuan pembinaan,b. Kebijaksanaan pembinaan,c. Formasi dan pengadaan,d. Kepanggkatan, jabatan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian,e. Sumpah, kode etik, dan peraturan disiplin,f. Pendidikan dan latihan,g. Kesejahteraan,h. Penghargaan,i. Penyelenggaraan pembinaan,j. Peradilan kepegawaian,k. Lain-lain.Bab IV, membuat ketentuan tentang pembinaan anggota ABRI.Bab V, membuat ketentuan penutup.b. Pengertian Pegawai NegriMenurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Pasal 1 dan 2 antara lain menyatakan:Pegawai Negri ialah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pegawai Negri terdiri dari:1. Pegawai Negri Sipil.2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia .Pegawai Negri Sipil terdiri dari:1. Pegawai Negri Sipil Pusat2. Pegawai Negri Sipil Daerah3. Pegawai Negri Sipil yang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pegawai Negri Sipil Pusat adalah Pegawai Negri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan atau lembaga tertinggi/ tinggi negara, instansi vertikal di daerah, dan kepaniteraan pengadilan.Pegawai Negri Sipil daerah adalah pegawai negri sipil pada daerah otonomi di lingkungan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pegawai Negri Sipil Pusat yang ada dapat dibedakan dalam beberapa jenis ialah:1. Pegawai Negri Sipil Pusat yang bekerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah (dalam hal ini di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Wilayah, Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademik. Kopertis, Sekolah-sekolah maupun di UPT-UPT yang lain).2. Pegawai Negri Sipil pusat yang diperbantukan/ dipekerjakan pada daerah otonom. Misal: guru/ penjaga sekolah dasar.3. Pegawai Negri Sipil pusat yang diperbantukan/ dipekerjakan pada yayasan Persekolahan/ Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Misal: guru/ pegawai pada sekolah swasta dosen PTS.4. Pegawai Negri Sipil pusat yang diperbantukan/ dipekerjakan kepada instansi lain baik di dalam negri maupun di luar negri. Misal: pegawai Departemen P dan K yang bekerja di Departemen Keuangan, Bappeda, atau yang bekerja di Malaysia, Unesco, Asean dan lain-lain.5. Pegawai Negri Sipil pusat yang menjabat sebagai pejabat negara. Misal: anggota DPR/ DPRD, bupati, gubernur, mentri dan sebagainya.c. Kedudukan Pegawai NegriBerdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, kedudukan Pegawai Negri adalah undur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.Rumusan kedudukan Pegawai Negri sebagai tersebut di atas bertolak dari pokok pikiran, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan perkataan lain, pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintah, tetapi juga harus mempu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.Agar Pegawai Negri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, sehingga dengan demikian dpat memusatkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.Kesetiaan dan ketaatan pernuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai Negri Sipil sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.d. Kewajiban dan Hak Pegawai Negri Sipila. Kewajiban Pegawai Negri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut:

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mengadakan pemeriksaan.2. Pemeriksaan dilakukan secara lisan dan tertulis.3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.4. Pejabat yang berwenag dapat:a) Mendengar atau meminta keterangan dari orang lain.b) Memerintahkan pejabat bawahan untuk memerikasa.b. Penjatuhan Hukuman.1. Secara lisan2. Secara tertulis.

g. Keberatan dan Hukuman1. Hukuman disiplin ringan tidak dapat diajukan keberatan.2. Hukuman sedang dan berat dapat diajukan (dalam jangka waktu 14 hari).3. Keberatan diajukan secara tertulis melalui saluran hierarkhi.h. Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin1. Pada hari/ sejak tanggal disampaikan.2. Pada hari kelima apabila tidak ada keberatan.3. Terhitung mulai tanggal keputusan atas keberatan.4. Sejak tanggal keberatan.5. Hari ketigapuluh, apabila Pegawai Negri Sipil tidak hadir pada waktu penyempaian.2.3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (PP No. 10 Tahun 1979)a. Pengertian dan Tujuan Daftar Penilaian Pekerja (DP3)1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP3) adalah suatu daftar yang membuat hasil penilaian pelaksanaan pekerja seseorang pegawai negri sipil dalam jangka waktu 1 tahun yang dibuat ol,eh Pejebat Penilai.2. Tujuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan Pegawai Negri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai dengan tujuan, harus dibuat seobjektif dan seteliti mungkin berdasrkan data yang tersedia. Untuk ini maka setiap pejabat penilai wajib membuat dan memelihara catatan menegenai Pegawai Negri Sipil yang berada dalam lingkungannya.b. Unsur-Unsur yang Dinilai1. Unsur yang dinilai: Kesetiaan Prestasi kerja Tanggung jawab Ketaatan Kejujuran Kerjasama Prakarssa Kepemimpinan2. KesetiaanAdalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesusatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.3. Prestasi kerja.Adalah hasil kerja yang dicapai oleh oleh seorang Pegawai Negri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja dipengeruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesanggupan Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan.4. Tanggung jawab.Adalah kesanggupan pegawai negri sipil menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.5. Ketaatan.Adalah kesanggupan seorang Pegawai Negri Sipil untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.6. Kejujuran.Adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kempunan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.7. Kerjasama.Adalah kemampuan seorang Pegawai Negri Sipil untuk beekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan.8. Prakarsa.Adalah kemampuan seorang Pegawai Negri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menggangu perintah atasan.9. Kepemimpinan.Adalah kemampuan seorang Pegawai Negri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya.c. Pejabat Penilai1. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negri Sipil yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala urusan, kecuali ditentukan lain oleh mentri.2. Pejabat penilai wajib menilai lagsung Pegawai Negri Sipil yang berada dibawahnya.3. Pejabat penilai barulah dapat memberikan penilaian setelah membawahi Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan.4. Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember.5. Setiap pejabat penilai wajib mengisi dan memelihara buku catatan penilaian, dan yang dicatat adalah tingkah laku/ perbuatan yang menonjol baik ataupun yang negatif.6. Hasil penilaian pejabat dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.Daftar ini harus diisi sendiri oleh pejabat penilai.d. Tata Cara Penilaian1. NilaiNilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dalam rangka sebagai berikut:a. Amat Baik= 91- 100b. Baik= 76 90c. Cukup= 61 75d. Sedang= 51 60e. Kurang= 50 ke bawah2. Pedoman Penilaiana. Dalam pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelakssanaan Pekerjaan harus berpedoman kepada lampiran PP No. 10 Tahun 1979.b. Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu nilainya dalam angka, kemudian nilai dalam sebutan.3. Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaana. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat diserahkan langsung kepada Pegawai Negri Sipil yang dinilai.b. Pegawai Negri Sipil yang dinilai wajib mencantumkan tanggal penerimaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekjerjaan yang diberikan.c. Apabila menyetujui, ia menadatangani Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dan mengembalikan kepada atasan.d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan segera dikirim kepada atasan pejabat nilai untuk mendapat pengesahan.4. Pengajuan Keberatan.a. Pegawai Negri Sipil yang berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan kepada atasan pejabat penilai melalui hierarki (ditulis dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ruang yang deisediakan).b. Keberatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.c. Meskipun ia keberatan dalam nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ia tetap harus membubuhi tanda tangan.d. Setelah menerima keberatan, pejabat penilai membuat tanggapan secara tertulis. Ditulis dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ruang yang disediakan.5. Atasan pejabat penilaia. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang diberikan kepadanya.b. Bila ada keberatan dari Pegawai Negri Sipil yang dinilai, maka atasan pejabat penilai wajib memeriksa dan memperhatikan dengan seksama keberatan yang diajukan dan tanggapan yang diberikan.c. Apabila ada alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat mengubah nilai yang diberikan pejabat penilai.d. Perubahan nilai dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dengan mencoret nilai yang lana dan mencantumkan nilai yang baru.e. Sifat dan Penggunaan1. SifatRahasia hanya dapat diketahui oleh Pegawai Negri Sipil yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai atau pejabat lain yang karena tugasnya ia mengetahui Adftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.2. Penggunaan a. Sebagai bahan dasar dalam pelaksanaan pembinaa Pegawai Negri Sipil.b. Bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu mutasi kepegawaian dalam tahun berikutnya.f. Penyimpanan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disiapkan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang diserahi urusan-urusan kepegawaian.2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama 5 tahun. Umpamanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akhir tahun. 1981 disimpan sampai dengan akhir tahun 1986; 1982 disimpan sampai dengan akhir tahun 1987; Dan seterusnya.3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 tahun tidak dipergunakan lagi.4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negri Sipil.a. Yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam dua rangkap, yaitu: Satu rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan. Satu rangkap dikirim kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.b. Yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dibuat satu rangkap.2.4 Kode Etik Tenaga KeguruanKode etik tenaga keguruan pada umumnya ialah:1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam preambule, maka diperlukan syarat-syarat pokok dari setiap guru, yaitu keperibadian, berilmu serta terampil di dalam melaksanakan tugasnya.2. Guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal.3. Untuk melaksanakan tugasnya, maka prinsip-prinsip tentang tingkah laku yang diinginkan dan diharapkan oleh setiap guru dalam jabatannya terhadap orang lain dalam semua situasi pendidikan adalah berjiwa Pancasila, berilmu pengetahuan serta terampil dalam menyampaikannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara didaktis dan metodis sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai.4. Berdasarkan prinsip-prinsip umum diatas, maka petunjuk-petunjuk yang merupakan tata cara akhlak itu wajib diamalkan oleh setiap guru dalam antar hubungan dengan manusia lain dalam lingkungan jabatannya.a. Hubungan Guru dengan Murid-MuridBerikut ini merupakan norma-norma yang tampak paling sering mendapat perhatian kode-kode etik yang ada. Menurut norma ini guru hendaknya:1. Mengakui bahwa kesejahteraan anak didik ialah kewajiban guru.2. Memoerlakukan anak didik secara benar dan adil tanpa memandang sifat-sifat fisik, mental, politik, ekonomi, sosial rasial atau agama.3. Bersikap ramah dan sopan terhadap anak didiknya.4. Mengakui perbedaan antara murid-murid dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kenutuhan individual.5. Memegang baik keterangan-keterangan yang bersifat rahasia tentang murid-muridnya dan mempergunakannya secara profesional.6. Menghindarkan untuk mendasarkan keyakinan-keyakinan agama atau politik partainya kepada muridnya.7. Guru selaku pendidik hendaknya selalu menjaddi dirinya suri menjadi teladan bagi anak didiknya.8. Di dalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai dengan kasih sayang, adil serta menumbuhkannya dengan tanggung jawab.9. Guru wajib menjunjung tinggi harta diri setiap murid.10. Guru seyogianya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran.Di dalam praktek terbukti banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma tersebut. Di antara pelanggaran-pelanggaran yang paling sering terjadi, termasuk sikap dasar dan kurang sopan terhadap murid.seperti menggunakan bahasa yang mengejek, membenci murid, perlakuan yang tak benar dan tak adil, kesukaan mempunyai anak kesayangan, tiada kesediaan guru untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan di antara murid-murid dan kegagalan untuk memegang dan menggunakan keterangan yang bersifat rahasia tentang murid secara profesional.b. Hubungan Guru dan Teman SekerjaDalam kategori ini asas yang paling sering dicantumkan kode etik yang ada, menghendaki supaya guru menjalankan kewajiban-kewajiban beriku:1. Membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah.2. Membantu teman-temannya dengan nasihat-nasihat yang kontruktif dan pikiran pikiran yang membantu.3. Menghargai dengan ikhlas bantuan yang diterima dan kemajuan-kemajuan yang dicapai.4. Membantu teman-teman untuk memperoleh promosi yang patut dicapai.5. Menjauhkan diri campur tangan perkara-perkara antara guru-guru dan murid-murid, kecuali jika kedudukan yang resmi mengharuskan.6. Menjauhkan ocehan atau kecaman yang bersifat menentang tentang guru-guru lain.7. Berbicara secara konstruktif tentang guru-guru lain, akan tetapi melaporkan secara jujur kepada pejabat-pejabat yang berwenang dalam perkara-perkara yang menyangkut kesejahteraan murid-murid, sekolah dan pejabat.8. Menggabungkan diri dengan aktif dalam organisasi-organisasi guru.9. Di dalam pergaulan sesama guru hendaknya berterus terang, jujur dan sederajat.10. Diantara sesama guru hendaknya selalu ada kesediaan untuk memberikan saran, nasihat dalam rangka menumbuhkan jabatan masing-masing.11. Di dalam menjalankian tugas dan memecahkan persoalan bersama hendaknya saling tolong menolong dan penuh toleransi.12. Guru hendaknya mencegah pembicaraan yang sifatnya sensitif yang berhubungan dengan sesama guru.Juga terhadap asas-asas ini sering terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di antara norma-norma itu menunjukan bahwa ocehan dan kecaman yang bersifat menentang terhadap teman-teman guru lainnyatermasuk pelanggaran-pelanggaran yang paling sering dilaporkan. Rupa-rupanya tidak semua guru memahami manfaat dan menjunjung asas ini dalam praktek. Mungkin mereka tidak sadar akan kerugian yang dibuat mereka terhadap status guru dengan mengijinkan ocehan dan kritik tentang teman-teman sekerja itu menjalar ke dalam masyarakat.Mengingat ini tidak mengherankan bahwa banyak organisasi guru di berbagai negara sangat memperhatikan asas ini. Sebaiknya terlalu banyak tekanan pada masalah ini terkadang-kadang mungkin menyediakan perlindungan yang tak layak bagi pejabat pimpinan yang otokratis dan efektif. Guru hendaknya mempunyai hak profesional dan bahkan kewajiban dengan disertai fakta-fakta mengancam merekan dalam kedudukan pimpinan yang menjalankan praktek-praktek yang menyesalkan atau merugikan. Asal dijaga supaya kecaman tidak keluar dari kelompok profesional.Ini dapat dicapai dengan sukses dan etis, jika alat-alat atau saluran-saluran administrasi disediakan secara legal di dalam organisasi sekolah itu untuk melayani pengaduan dan kritik yang benar. Seringkali pelanggar-pelanggar terhadap asas ini disebabkan oleh ketidaksediaan dari pimpinan untuk secara jujur dan berani menghadapi kenyataan tentang kebijaksanaan yang berpandangan sempit dan praktek otoriter.c. Hubungan Guru dengan JabatanDalam kategori ini beberapa tanggung jawab yang diharapkan akan dijalankan oleh anggota-anggota organisassi profesi guru ialah:1. Memperhatikan kebanggaan yang sejati dalam jabatan guru.2. Mendukung dan membantu usaha-usaha untuk meninggikan syarat-syarat memasuki jabatan.3. Membuat jabatan guru demikian menarik dalam cita-cita dan praktek-praktek sehingga anak-anak muda yang cakap dan bersungguh-sungguh akan ingin memasukinya.4. Berusaha memperoleh pertumbuhan profesional secara kontinu dengan kegiatan-kegiatan yang memperluas pandangan pendidikan dan meninggikan kecakapan-kecakapan untuk mengajar.5. Bekerja kearah tercapai kondisi-kondisi materiil yang diperlukan bagi pengabdian profesional yang bermutu.6. Melaporkan kepada yang berwajib praktek-praktek yang korup dan tak hormat yang diketahui.Di dalam kode etik yang ada pada umumnya asas-asas mengenai kewajiban guru untuk tumbuh dalam jabatan diberi tekanan yang sangat. Pengalaman-pengalaman telah membuktikan dengan tegas bahwa pekerjaan mengajar tak dapat mencapai status profesional yang betul-betul, kecuali jika guru-guru bersedia untuk memupuk perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perkembangan-perkembangan pendidikan dan untuk tetap mengikuti gerakan-gerakan baru dalam bidang pendidikan dengan jalan belajar, dengan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan in-rer-vice training berparetisipasi dalam konferensi-konferensi, membaca buku-buku dan masalah pendidikan, dan dengan menggabungkan diri dalam organisasi-organisai guru.d. Hubungan Guru dengan Rumah dan MasyrakatTentang norma- norma dalam hubungan ini yang berikut termasuk yang sering disebut dalam kode-kode etik yang ada. Dalam hal ini guru hendaknya:1. Menghormati tanggung jawab dasar dari orang tua terhadap anak-anaknya.2. Menciptakan dan memelihara hubungan-hubungan yang ramah dan kooperatif dengan rumah.3. Membantu memperkuat kepercayaan murid terhadap rumahnya sendiri dan menghindarkan ucapan yang mungkin merusak kepercayaan itu.4. Menghormati masyarakat di mana ia bekerja dan setia kepala sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.5. Ikut beserta secara aktif dalam kehidupan masyarakat.e. Hubungan Guru dengan Badan-Badan KomersialHubungan-hubungan tertentu antara guru dengan badan komersial mendapat perhatian yang cukupdi dalam kode etik yang telah ada. Di dalamnya sering dicantumkan bahwa guru hendaknya:1. Menjauhkan diri dari penerimaan uang komisi atau barang berharga apa pun dari badan-badan penerbit dan badan komersial lainnya.2. Menghindarkan untuk menerima kewajiban-kewajiban yang tak pantas atau uang juru yang tak patut dan badan penerbit.3. Menjauhkan diri dari praktek-praktek memesan atau menyetujui buku-buku atau alat-alat pengajaran dengan maksud memperkaya diri.Bahwasannya asas-asas ini sering dilanggar, orang-orang telah lama bekerja di kalangan pendidikan sekolah kiranya dapat memberikan kesaksian mereka.f. Hubungan Guru dengan Atasnnya1. Guru wajib melaksanakan perintah dan kebijaksanaan atasnnya.2. Guru wajib menghormati hierarki jabatan.3. Guru wajib menyimpan rahasia jabatan.4. Setiap saran dan kritik kepada atasan harus diberikan melalui prosedur dan forum yang semestinya.5. Jalinan hubungan antara guru dan atasan hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama.g. Hubungan Guru dengan Pegawai Tata Usaha1. Hubungan antara guru dengan pegaai tata usaha terjamin oleh kedudukan kepala sekolah di dalam sistem kelembagaan sekolah.2. Setiap guru berkewajiaban untuk selalu memelihara semangat korp dan meningkatkan rasa kekeluargaan dengan pegawai tata usaha dalam hal yang dapat mengganggu martabat masing-masing.3. Guru hendaknya bersikap terbuka dan demokratis dalam hubungannya dengan pegawai tata usaha dan sanggup menempatkan diri sesuai dengan hierarki jabatan.4. Setiap guru hendaknya bersikap toleran dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul atas dasar musyawarah dan mufakat demi kepentingan bersama.5. Hubungan guru dengan pegawai tata usaha hendaknya merupakan ikatan moral dan bersikap kooperatif edukatif.PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dalam kongresnya menyatakan bahwa: Guru berjiwa Pancasila Guru harus melaksanakan UUD 1945 Guru harus penuh pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air.Karena tanggung jawab yang sangat berat tapi itulah, maka seorang guru wajib berpedoman hal-hal berikut:1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.a. Guru menghormati hak individu, Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari anak didiknya masing-masing.b. Guru menghormati dan membimbing kepribadian anak didiknya.c. Guru menyadari bahwa Inteligensi, Moral dan Jasmani adalah tujuan utam pendidikan.d. Guru melatih anak didik memecahkan masalah-masalah dan membina daya kreasinya agar dapat menjunjung masyarakat yang sedang membangun.e. Guru membantu sekolah di dalam usaha menanamkan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik.2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.a. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing.b. Guru hendaknya fleksibel di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.c. Guru memberikan pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku tanpa membeda-bedakan jenis dan posisi orang tua muridnya.3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi, tentang anak didik tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.a. Komunikasi Guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang.b. Untuk berhasilnya pendidikan, guru harus mengetahui kepribadian anak dari latar belakang keluarganya.c. Komunikasi hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik.4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah memelihara hubungan-hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.a. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah.b. Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik.c. Guru senantiasa menerima dengan dada lapang tiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid/ masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.a. Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan.b. Guru menyebarkan dan turut merumuskan program-program pendidikan kepada dan dengan masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tempat itu.c. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai pembaru bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.d. Guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas.e. Guru mengusahakan terciptanya kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempatan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat.6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.a. Guru melanjutkan studinya dengan:1. Membaca buku-buku.2. Mengikuti workshop/ seminar, konferensi dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya.3. Mengikuti penataran.4. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian.b. Guru selalu bicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya.7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.a. Guru senantiasa saling bertukar informassi/ pendapat, saling menasihati dan bantu membantu satu sama lain baik dalam hubungan kepentingan pribadimaupun dalam penunaian tugas profesi.b. Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara pribadi maupun secara keseluruhan.8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan organisasi guru profesional (PGRI) sebagai sarana pengabdian.a. Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya.b. Guru senantiasa berusaha menciptakan persatuan di antara sesama pengabdi pendidikan.c. Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi.9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.a. Guru senantiasa setia terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya.b. Guru berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan kepemimpinan pendidikan di lingkungan atau di daerahnya sebaik-baiknya.