Durasi: 75 menit1. Sebutkan dan jelaskan apa saja hak dari pemegang saham menurut KNKG!Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat;

c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;

d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham;

e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka: (i) setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki; dan (ii) setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

2. Apa peran dari investor institusi dalam kerangka corporate governance di sebuah perusahaan?Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Keberadaan investor institusi dapat menunjukkan mekanisme GCG yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan.3. Mengapa transaksi dengan pihak berelasi atau mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam laporan corporate governance?Karena sesuai dengan OECD Principle of CG part III yaitu The Equitable Treatment of Shareholders (Perlakuan adil terhadap Pemegang Saham). Kerangka corporate governance harus menjamin perlakuan yang sama dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Perlakuan yang adil harus dialami oleh semua pemegang saham dimana, semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.4. Jelaskan peran akuntan profesional dalam memfasilitasi perlakukan setara terhadap pemegang saham!Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi perlakuan setara terhadap pemegang saham adalah dengan cara menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) sehingga seluruh pemegang saham, tidak terkecuali pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, semuanya mendapatkan informasi yang sama dan jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan operational perusahaan dan laporan tahunan perusahaan.5. Gambarlah struktur corporate governance yang diterapkan di Indonesia! Apa perbedaan one-tier dengan two-tier board system?

Indonesia menganut struktur Two tiers seperti gambar di atas.

Jika One tiers maka setelah RUPS langsung ke Dewan Direksi tanpa ada Dewan Komisaris.

Sedangkan Two Tiers mengenal Dewan Komisaris setelah kekuasaan RUPS. Komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang dipilih dalam RUPS dan berfungsi untuk mengawasi kinerja Dewan Direksi. Komisaris bertanggung jawab dalam RUPS, Sedangkan Dewan Direksi dipilih oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dan bertanggung jawab ke pada Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam pelaksanaannya Komisaris dibantu oleh Komite2 khusus.

6. Mengapa diwajibkan adanya Komisaris Independen dalam sebuah perusahaan publik? Apa fungsinya?Keberadaan Komisaris Independen muncul setelah adanya Surat EdaranBapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tgl 21 Juli 2001 dan UUPT No 40 tahun 2007. Menurut ketentuan tersebut Perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memiliki beberapa anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota Komisaris.Fungsinya:

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi,anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal.

7. Berikan contoh dan penjelasan tanggung jawab dari komite-komite yang ada di bawah dewan komisaris!Komite Penunjang Dewan Komisaris

1. Komite Audit

a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;

b. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;

c. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya;

b. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya:. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

c. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan;

d. Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.

3. Komite Kebijakan Risiko

a. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan;

b. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

4. Komite Kebijakan Corporate Governance

a. Komite Kebijakan Corporate Governance bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility);

b. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan;

c. Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.8. Apa isi secara umum ASEAN Corporate Governance Scorecard Part D?ASEAN CGC Part D secara umum berisi tentang Pengungkapan dan Transparansi, baik menyangkut pengungkapan struktur kepemilikan, kualitas laporan Tahunan (Annual Report), pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi, transaksi saham perusahaan, audit eksternal dan laporan audit eksternal, media komunikasi, ketepatan waktu merilis laporan keuangan tahunan, website perusahaan, dan hubungan dengan investor.9. Jelaskan tugas dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal dalam penegakan corporate governance!Auditor Eksternal

Auditor Eksternal bertanggungjawab memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan.Laporan Auditor Independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independent bertanggungjawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka.Auditor Internal

Dalam rangka pelaksanaan GCG, Auditor Internal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan mempunyai akses dengan Komite Audit.

b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.

c. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan operasional.

d. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor risiko secara baik.e. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan GCG.10. Bagaimana korporat bisa berperan dalam penegakan etika dan pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap stakeholders? RUPS

Dewan Komisaris

Dewan Direksi