ALFINA ANDANI

2300110120084

S O A L

1. Pengertian dari kebijakan distributif, regulatoris, dan konstituen ?

2. Hubungan ketiga kkebijakan tersebut dengan kebijakan, sebagai berikut:

a. Causal

b. Deterministik

c. Index

d. Memoryless

e. Oppurtunistic

f. Stationary

3. Bagaimana kebijakan pembangunan perikanan yang dijalankan pemerintah

sekarang ? Apa jargonnya ?

4. Uraikan beberapa kebijakan yang ada sekarang!

Kategorinya growth dan development ?

Uraikan alasannya!

J A W A B A N

Kebijakan yang  berorientasi  distributif adalah  kebijakan yang  dibentuk

untuk mengalokasikan anggaran pemerintah, untuk mensubsidi  keperluan publik,

seperti  untuk proyek-proyek pekerjaan umum, pengadaan dan pemeliharaan

infrastruktur perhubungan dan lain sebagainya.

Kebijakan distributif merupakan kebijakan dan program-program yang

dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta

atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah

dalam bentuk subsidi atau sejenisnya di dalam kegiatan tersebut tidak akan

berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut. Kebijakan distributif

merupakan penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk memberi

manfaat secara langsung pada individu atau kelompok atau komunitas tertentu.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa mengambil beberapa bentuk,

diantaranya cash atau in-kind, contohnya hadiah, pinjaman dengan bunga lunak,

dan penurunan pajak. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dimaksudkan

untuk mendatangkan efek, yaitu positif (masyarakat mau melakukan aktivitas

ALFINA ANDANI

2300110120084

yang dikendaki pemerintah) dan negatif (masyarakat tidak melakukan aktivitas

yang tidak disukai pemerintah). Persoalan yang muncul dalam pembuatan

kebijakan distributif, sebagai berikut:

Asumsi yang dipakai selama ini seolah antara kebijakan distributif yang

satu dengan yang lain tidak berhubungan.

Faktanya, anggaran pemerintah sangat terbatas, sehingga kebijakan

distributif yang dibuat oleh pemerintah dapat bersifat zero sum game,

artinya pembuatan kebijakan yang satu akan berimplikasi pada hilangnya

kebijakan yang lain.

Bentuk-bentuk kebijakan distributif, contohnya subsidi Bahan Bakar

Minyak (BBM), subsidi alat-alat penangkapan ikan untuk nelayan tradisional,

subsidi pengelolaan daerah konservasi, dan kartu sehat bagi pesisir masyarakat.

a. Causal dalam Kebijakan Distributif

Hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan yang ada memungkinkan

suatu aturan yang berlaku bagi kalangan masyarakat, bahkan individu seseorang

untuk turut serta mengikuti sebuah aturan yang rasional, tentunya kebijakan

tersebut dibangun untuk kepentingan dan manfaat bersama. Hubungan yang baik

suatu teori kausal mensyaratkan bahwa hubungan-hubungan timbal balik antara

campur tangan pemerintah disatu pihak, dan tercapainya tujuan-tujuan program

dapat dipahami dengan jelas. Sebagai contoh pemanfaatan sumber daya perairan

yang tidak rasional sehingga diadakan suatu perauran untuk mensubsidi biaya

pengelolaan daerah konservasi, masyarakat ikut turut serta dalam pengelolaan.

Pembiayaan subsidi kapal bagi nelayan kalangan bawah agar proses distribusi dan

produksi meningkat namun masih diperhatikan kaidah jumlah penangkapan yang

diperbolehkan.

b. Deterministik dalam Kebijakan Distributif

Pandangan bahwa semua kejadian saat ini dan masa depan secara kausal

diharuskan oleh peristiwa masa lalu yang dikombinasikan dengan hukum alam.

Artinya dalam kebijakan distributif adalah suatu faktor atau kejadian tertentu yang

mempengaruhi tindak peraturan selanjutnya yang ada. Contoj peraturan distribusi

daerah pengelolaan konservasi terhadap faktor yang berkesinambungan dan

ALFINA ANDANI

2300110120084

sinergis antara ekosistem mangrove terhadap habitat burung perairan yang

berimigrasi.

c. Indeks dalam Kebijakan Distributif

Alat ukur dijadikan suatu pengukuran bisa berupa nilai yang terdiri dari

beberapa kriteria sesuai dengan hasil pengukuran yang ada dan real, contohya

indeks keanekaragaman ikan demersal, indeks kesejahteraan nelayan, dan indeks

perikanan mangrove.

d. Memoryless dalam Kebijakan Distributif

Kebijakan dari segi distributif, yang mendistribusikan manfaat kepada

masyarakat warga negara, tidak lepas dari peranan pemerintah, akan tetapi

kebijakan tersebut hanya dibuat atas dasar sensasi. Contoh jaminan penggantian

kapal bila terjadi kerusakan dan subsidi BBM dan biaya produksi, serta insentif

penjualan harga ikan di Tempat Pelelangan Iklan (TPI) yang kenyataannya saat ini

hanya menjadi batas omongan belaka, dan peranan dari permainan politik (KKN)

yang cukup andil di dalamnya.

e. Opportunistic dalam Kebijakan Distributif

Kebijakan publik (kebijakan distributif) dapat diartikan sebagai kebijakan

yang memiliki sifat spekulatif dan untung-untungan, tingkah laku opportunistik

(opportunistic behaviour), Tingkah laku opportunistik dapat dijabarkan dalam

beberapa tindakan dan perilaku manusia atau organisasi yang bertentangan dengan

tujuan baik yang diinginkan manusia. Contoh pembagian hasil perikanan

berdasarkan hukum adat laut.

f. Stationary dalam Kebijakan Distributif

Titik pengamatan dan pertimbangan dalam memproses pemecahan suatu

masalah. Contoh Kesejahteraan nelayan yang minimum sehingga perlu adanya

lembaga atau organisasi yang menangani peminjaman modal kepada nelayan

untuk dapat meningkatkan produksinya, tentunya dengan syarat dan parameter

tertentu yang diujikan.

ALFINA ANDANI

2300110120084

Kebijakan regulatif atau mandate merupakan kebijakan yang membatasi

sekelompok individu dan lembaga atau sebaliknya, memaksa jenis perilaku

tertentu. Kebijakan regulatif biasanya paling berhasil dijalankan jika perilaku baik

atau mendukung dapat dengan mudah dipantau dan perilaku buruk atau

menentang dapat dengan mudah diatur dan dihukum dengan denda atau sanksi.

Tujuan adalah mencegah individu tidak melakukan tindakan yang tidak

diperbolehkan atau yang dapat mengganggu kepentingan atau ketertiban umum.

Contohnya kebijakan terhadap jumlah kapal yang merapat di pelabuhan,

kebijakan pembatasan jarak menemukan daerah fishing ground ikan terhadap

kemampuan kapal (per GT), dan kebijakan pembatasan jumlah alat tangkap yang

diperbolehkan serta pembatasan mesh size atau mata jaring untuk penangkapan

sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku.

Kebijakan regulatif dibagi dua yaitu kebijakan kompetitif regulatif,

kebijakan protektif regulatif, yang menurut pengertiannya sebagai berikut:

1. Kebijakan Kompetitif Regulatif 

a) Kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa

yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh

masyarakat. 

b) Asumsi yang dipakai, yaitu:

Barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan barang langka

sehingga tidak mungkin mengijinkan semua masuk di dalamnya

contoh frekuensi radar kapal.

Ada keperluan untuk menstandardisasi jenis barangatau jasa demi

keselamatan konsumen

2. Kebijakan Protektif Regulatif 

Kebijakan regulatif  diorientasikan  untuk mengatur berjalannya roda

perekonomian, contohnya  pemberlakuan upah minimum, pengaturan anti-

monopoli, dan standar polusi udara dan limbah pabrik. Kebijakan atau program-

progran yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk

melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan oleh sektor swasta.

ALFINA ANDANI

2300110120084

a. Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau membahayakan

masyakarat tidak akan diijinkan untuk dijual di pasar oleh sektor

swasta.

b. Kondisi yang dipertimbangan sangat diperlukan untuk melindungi

kepentingan masyarakat harus diatur oleh pemerintah. Contoh-contoh

kebijakan protektif, diantaranya:

Ijin pengemudi kapal

Pelabelan halal pada makanan hasil perikanan

Peraturan tentang pengolahan limbah industri sekitar perairan

Ijin kelayakan kapal nelayan.

Ijin penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan (Penggunaan alat

tangkap yang tidak ramah lingkungan, contoh trawl atau pukat

harimau).

a) Causal dalam Kebijakan Regulasi

Pemenuhan kebutuhan akan produksi meningkat dan masyarakat

cenderung mengeksploitasi besar-besaran tetapi tidak dengan kaidah penangkapan

yang tepat, maka untuk mendapatkan suatu SDA yang lestari perlu diadakan

kebijakan penggunaan alat tangkap, jenis kapal serta komponen seperti cool

storage, ruang palkah yang diperbolehkan (GT) sesuai dengan daerah tangkapan

Zona pesisir atau ZEE.

b) Deterministik dalam Kebijakan Regulasi

Kebijakan pengelolaan terhadap perusahaan sekitar pesisir laut yang

memiliki peranan distribusi pencemaran air harus melakukan pengelolaan daerah

konservasi dan turut serta dalam kajian pengelolaan tersebut.

c) Indeks dalam kebijakan regulasi mencangkup banyak aspek yaitu

perhitungan indeks  pajak, dan indeks perkapalan.

d) Memoryless dalam Kebijakan Regulatif

Kebijakan yang memuat suatu aturan hanya disebabkan dasar sensasi.

Peraturan yang dibuat pemerintah dengan tujuan memikat aspirasi masyarakat itu

sendiri.

ALFINA ANDANI

2300110120084

e) Opportunistic dalam Kebijakan Regulasi

Peraturan-peraturan hokum laot terhadap pengelolaan perairan seperti

upacara adat dalam pengaturan tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang),

menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan

adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan.

f) Stationary dalam Kebijakan Regulasi

Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian

pencemaran dan/atau perusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi

turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut akibat kegiatan manusia,

sehingga aspek ekonomi social turut serta dalam peningkatan sumber daya lestari

sehingga diberlakukan pajak, izin penangkapan, dan izin alat tangkap.

Kebijakan konstituen adalah kebijakan yang secara aktif mengambil

bagian dalam proses menjalankan organisasi dan yang memberikan otoritas paling

besar. Kebijakan konstituen menghasilkan kelompok yang memiliki kekuatan

eksekutif karena hukum dan kebijakan yang mengatur tata relasi antara negara dan

masyarakat, antara eksekutif dan legislatif, dan lain sebagainya. Contoh kebijakan

tersebut luas dan mencangkup semua kebijakan yang ditetapkan, yaitu kebijakan

pengelolaan sumber daya alam (perairan) berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004,

Keputusan UUD 1945 tentang penggunaan alat tangkap yang berwawasan ramah

lingkungan. Keputusan pendiri suatu lembaga pengurusan khusus yang mengelola

konstribusi perikanan darat maupun laut (Departemen Perikanan dan Kelautan).

Keputusan International dengan pengambilan keputusan akan aturan Zona

Ekonomi Eksklusif, peranan aturan lembaga Permasyarakatan International PBB

berdasarkan aturan FAO dengan kebijakan Code of Conduct Of Responsible

Fisheries. 

Kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan

fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui

lingkungan. Kebijakan konstituen terdiri dari dua lingkup bidang garapan, sebagai

berikut:

ALFINA ANDANI

2300110120084

1.      Urusan keamanan nasional dan luar negeri, yaitu:

Pertahanan keamanan

Badan intelijen

Ketertiban umum

Dipomasi

Penerangan luar negeri

2.      Berbagai dinas pelayanan administrasi, yaitu:

o Lembaga administrasi negara

o Badan administrasi kepegawaian negara

o Percetakan negara

o Biro statistik

o Pengkajian dan penerapan teknologi.

(Sumber: www.google.com/kebijakan-distributif-regulatoris-dan-konstituen/ 24-09-2015/ 10.45 WIB)

Tabel 1a. Kebijakan Pembangunan Perikanan

ALFINA ANDANI

2300110120084

Tabel 1b. Kebijakan Pembangunan Perikanan

(Sumber: Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015 – 2019. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jakarta, 28 Januari 2013)

Pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya

alam, dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa

yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara

terus menerus. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi

kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

generasi yang akan datang.

Sumber:

Jaya, A. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Bogor. Tugas Individu Semester Ganjil, Program S3 Institut Pertanian Bogor.

Pembangunan merupakan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu

tingkat pertambahan GDP atau GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi

tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan merupakan perkembangan GDP

atau GNP yang terjadi disuatu Negara bersamaan dengan perombakan dan sruktur

ekonominya.

ALFINA ANDANI

2300110120084

Industrialisasi perikanan merupakan jargon Kementerian Kelautan dan

Perikanan, dengan pengertian sebuah bentuk kebijakan strategis yang diharapkan

akan mampu mendorong jalannya siklus usaha perikanan budidaya secara

berkelanjutan dan menjadi penggerak bagi pilar pertumbuhan ekonomi nasional,

yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Terdapat tiga faktor

kunci dalam konsep industrialisasi perikanan, yaitu peningkatan nilai tambah atau

value added, efisiensi dan daya saing (bargaining position). Pada ke-tiga faktor

tersebut akan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang positif sebagai

upaya dalam meningkatkan pendapatan optimum dan kesejahteraan masyarakat

secara merata.