tugas analisis uu bpjs
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
1/28
ANALISIS UNDANG UNDANG TERKAIT BPJS
A. Jaminan Kesehatan Nasional
Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila
ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga
termaktub dalam UUD 45 asal !"H dan asal #4, dan diatur dalam UU
$o. !#%&''! (ang kemudian diganti dengan UU #)%!**' tentang
+esehatan. Dalam UU #)%!**' ditegaskan bahwa setia orang memun(ai
hak (ang sama dalam memeroleh akses atas sumber da(a di bidang
kesehatan dan memeroleh ela(anan kesehatan (ang aman, bermutu, dan
terjangkau. ebalikn(a, setia orang juga memun(ai kewajiban turut
serta dalam rogram jaminan kesehatan sosial.
Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas,
emerintah bertanggung jawab atas elaksanaan jaminan kesehatan
mas(arakat melalui aminan +esehatan $asional +$/ bagi kesehatan
erorangan.
Usaha ke arah itu sesungguhn(a telah dirintis emerintah dengan
men(elenggarakan beberaa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan,
diantaran(a adalah melalui P0 1skes Persero/ dan P0 amsostek
Persero/ (ang mela(ani antara lain egawai negeri siil, enerima
ensiun, 2eteran, dan egawai swasta. Untuk mas(arakat miskin dan tidak
mamu, emerintah memberikan jaminan melalui skema aminan
+esehatan 3as(arakat amkesmas/ dan aminan +esehatan Daerah
amkesda/. $amun demikian, skema-skema tersebut masih
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
2/28
terfragmentasi, terbagi- bagi. ia(a kesehatan dan mutu ela(anan
menjadi sulit terkendali.Untuk mengatasi hal itu, ada !**4, dikeluarkan Undang-Undang
$o.4* tentang istem aminan osial $asional $/. UU 4*%!**4 ini
mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh enduduk
termasuk aminan +esehatan $asional +$/ melalui suatu adan
Pen(elenggara aminan osial P/.
Undang-Undang $o. !4 0ahun !*&& juga menetakan, aminan
osial $asional akan diselenggarakan oleh P, (ang terdiri atas P
+esehatan dan P +etenagakerjaan. +husus untuk aminan +esehatan
$asional +$/ akan diselenggarakan oleh P +esehatan (ang
imlementasin(a dimulai & anuari !*&4. ecara oerasional, elaksanaan
+$ dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden,
antara lain Peraturan Pemerintah $o.&*& 0ahun !*&! tentang Penerima
antuan Iuran PI/6 Peraturan Presiden $o. &! 0ahun !* tentang
aminan +esehatan6 dan Peta alan +$ Roadmap aminan +esehatan
$asional/.
esungguhn(a keinginan untuk mendirikan P baru telah
dibahas dalam rosesen(usunan UU $. Perdebatann(a berlangsung
sangat alot. erbagai ertimbangan tentangcost-benefit,$asionalisme,
keadilan antar daerah dan antar golongan ekerjaan, sertaertimbangan
kondisi geografis serta ekonomis (ang berbeda-beda telah ula dibahas
mendalam.1a (ang dirumuskan dalam UU $, UU no 4*%*4,
meruakan komromi otimal.+onsekuensi logis dari sebuah negara
demokrasi adalah bahwa rumusan suatu UU (ang telah diundangkan harus
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
3/28
dilaksanakan, baik (ang tadin(a ro mauun (ang tadin(a kontra terhada
suatu isi atau engaturan. etelah disetujui DP7, wakil rak(at, maka
rumusan suatu UU mengikat semua ihak. angatlah tidak la(ak dan tidak
matang, aabila UU tersebut sudah di2onis tidak mengakomodir
keentingan kita, sebelum UU itu dilaksanakan. +ita harus
belajarkonsekuen dan berani menjalankan sebuah keutusan UU,
meskiun ada asirasi atau keinginan kita (ang berbeda dengan (ang
dirumuskan UU $. oleh saja kita tidak setuju dengan isi suatu UU
dan tidak ada satuun UU (ang isin(a &**8 disetujui dan didukung oleh
seluruh rak(at. 1tau, jika seseorang atau sekelomok orang (akin bahwa
UU $ itu merugikan keentingan lebih ban(ak rak(at, maka ia atau
mereka daat mengajukan alternatif ke DP7 untuk mere2isi atau membuat
UU baru. Inilah hakikat negara demokrasi.
B. Badan Penyeleenggara Jaminan Sosial BPJS!
adan Pen(elenggara aminan osial (ang selanjutn(a disingkat P
adalah badan hukum (ang dibentuk untuk men(elenggarakan rogram
jaminan sosial UU $o !4 0ahun !*&&/. P terdiri dari P +esehatan
dan P +etenagakerjaan. P +esehatan adalah badan hukum (ang
dibentuk untuk men(elenggarakan rogram jaminan kesehatan.
aminan +esehatan adalah jaminan berua erlindungan kesehatan
agar eserta memeroleh manfaat emeliharaan kesehatan dan erlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (ang diberikan keada setia
orang (ang telah memba(ar iuran atau iurann(a diba(ar oleh emerintah
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
4/28
". Analisis dan E#al$asi Ter%ait Pasal&Pasal dalam Jaminan Kesehatan
Nasional er%ait BPJS3engingat telah berlangsungn(a jaminan kesehatan nasional berua adan
Pen(elenggara aminan osial P/ (ang telah berlangsung selama &
tahun, erlu ada e2aluasi (ang lebih lanjut mengenai jamninan kesehatan ini.
Pen(elenggaran P dinilai masih ban(ak erbenahan. Pasal-asal
en(elenggaran(a juga di nilai juga ban(ak merugikan mas(arat. Untuk itu
erlu ada kritik aa (ang harus di benahi dari eraturan-eraturan (ang telah
di atur dalam asal-asal mengenai aminan +esehatan $asional 0erkait
P guna memberikan ela(anan kesehatan keada mas(arakat (ang daat
terenuhi dengan baik. erikut di antaran(a hal-hal (ang harus di e2aluasi
mengenai asal-asal dari P berdasarkan engamatan terhada P (ang
telah diselenggaarakan selama & tahun ini
erdasarakan 9UU $omor 4 0ahun !*&4 tentang +eesertaan dan 0ata
:ara Pendaftaran;. Dalam eraturan tersebut dijelaskan ketentuan
akti2asi kartu P mesti menunggu hingga seekan atau < hari. angat
disa(ang kan. 3engingat ban(akn(a mas(arakat (ang belum mengerti
tentang eraturan dan tata cara keengurusan P kesehatan,tidak
sedikit mas(arakat (ang mendaftarakan P ada saat mereka masuk
rumah sakit. ementara en(akit harus segera di tangani untuk menolong
jiwan(a. $amun dengan keterbatasan dan eraturan (ang di atur dalam
asal ini, menuai ban(ak kritik dan telah menelan korban. Peraturan ini
ada baikn(a untuk dilakukan e2aluasi mengingat adan ini meruakan
badan untuk jaminan kesehatan nasional (ang enting dan (ang harus di
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
5/28
dahulukan adalah kesehatan masa(arakat (ang harus segera di tangani
jika dalam kondisi kedaruratan agar tidak ban(ak menelan korban, jika
harus menunggu dana selama seekan untuk baru dilakukan tindakan
medis.
P +esehatan kemudian mengatur etunjuk teknis mengenai eraturan
tersebut dengan menerbitkan 9 Peraturan Direksi $omor !&& 0ahun !*&4
di mana P memberikan kelonggaran masa akti2asi seekan (ang
khusus diwajibkan han(a untuk eserta kelas I dan II;. ementara eserta
P +esehatan golongan Penerima antuan Iuran PI/ dari kalangan
tidak mamu dan kelas III bisa langsung mendaatkan manfaat begitu
kartu diakti2asi.
7egulasi di re2isin(a Permenkes)'%!* tentang bia(a I$1-:=s%
kaitasi dengan ceat menjadi 9Permenkes $omor 5'%!*&4; dimana
terdaat ban(ak masalah, karena ada beberaa aket bia(a (ang
dikurangi. Permenkes 5' ini juga berotensi membuat masalah di
laangan. 7endahn(a bia(a aket I$1-:=s dan kaitasi men(ebabkan
ela(anan kesehatan 7, klinik dan uskesmas ban(ak alakadarn(a dan
akhirn(a men(ebabkan rak(at menjadi susah. an(ak asien (ang harus
mengantri untuk dila(ani rawat ina, asien harus ba(ar obat dan ban(ak
admin 7 (ang meruakan damak dari bia(a aket (ang rendah. Hal ini
juga dikontribusi oleh lemahn(a enegakan hukum di laangan.
elum adan(a raktek kesiaan P kesehatan dilaangan.ban(ak
kasus di laangan lamban dalam ela(anan. an(ak keluhan P
melalui teleon dan 3 tidak di reson, bahkan la(anan 5**)** tidak
berfungsi.
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
6/28
Pasal #< 7 Perres mengenai urun bia(a belum konsisten menjabarkan
ketentuan Pasal !! a(at !/ Undang-Undang $ (ang menentukan
bahwa untuk jenis ela(anan (ang daat menimbulkan en(alahgunaan
ela(anan, eserta dikenakan urun bia(a. enis ela(anan dimaksud
adalah ela(anan (ang membuka eluang moral ha>ard sangat
diengaruhi oleh selera dan erilaku eserta/, misaln(a emakaian
sulemen, emeriksaan diagnostik, dan tindakan (ang tidak sesuai
dengan kebutuhan medis. Urun bia(a dikenakan keada setia eserta
(ang meminta jenis ela(anan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal !! Undang-Undang $. 3asih ban(akn(a fasilitas kesehatan
?askes/ (ang meminta ba(aran, baik endaftaran, obat, dll. eharusn(a
tidak boleh ada se ruiah un ungutan emba(aran dari mas(arakat dan
membuat beban baru. Dengan begitu ban(ak mas(arakat berfikir jika
P bukan sama sekali meringankan beban, namun malah menambah
beban baru jika mereka harus memba(ar lagi ketika enebusan obat dan
bia(a endaftaran di rumah sakit. +urang efisien jika ini masih teta
dilaksanakan karena daat merugikan ban(ak kalangan mas(arakat
terutama (ang menengah ke bawah. 3enurut 9 PP 4'%!*, 1kibat
+etiadaan P7 3aka rumah sakit melakukan moral Ha>>ard keada
asien, ada asien rawat jalan (ang di tagih bia(a bia(a rawat ina;
P7 harus ada mengingat ban(ak kerugian (ang dirasakan oleh
mas(arakat.
9Pasal ' 7Perres mengenai anggota keluarga eserta tidak dibatasi
jumlahn(a, bertentangan dengan Penjelasan Pasal !* a(at &/ Undang-
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
7/28
Undang $ (ang membatasi jumlah anggota keluarga seban(ak-
ban(akn(a 5 lima orang/ terdiri dari istri%suami (ang sah, anak kandung,
anak tiri dari erkawinan (ang sah dan anak angkat (ang sah;
9 Pasal &! a(at #/ 7Perres (ang mewajibkan fasilitas kesehatan
memberi tahu eserta dan atau kantor P terdekat aabila
mendaatkan erubahan status eserta, bertentangan dengan ketentuan
Pasal !# a(at &/ Undang-undang $ (ang menentukan bahwa fasilitas
kesehatan (ang menjalin kerjasama dengan P bertugas memberikan
manfaat jaminan kesehatan keada eserta. UU $ tidak mengatur
kewajiban fasilitas kesehatan untuk memberitahu erubahan status
eserta, melainkan erubahan status eserta menjadi urusan P
dan%atau emberi kerja.
Pasal !5 a(at&/ dan a(at !/ 7Perres (ang mewajibkan eserta
mengikutsertakan anggota keluargan(a (ang lain, bertentangan dengan
Pasal !" a(at &/ Undang-Undang $ (ang menentukan 9Pekerja (ang
memiliki anggota keluarga lebih dari 5 lima / orang (ang ingin
mengikutsertakan anggota keluargan(a wajib memba(ar tambahan
iuran.; +etentuan Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan Pekerja
untuk mengikutsertakan anggota keluargan(a (ang lain sebagai eserta
jaminan kesehatan. 0etai jika ia mengikutsertakann(a, maka ia wajib
memba(ar tambahan iuran. Untuk mengikutsertakan orang (ang bekerja
membantu rumah tangga dan meneta dalam rumah tangga tersebut,
daat diatur mutatis mutandis seerti ekerja enerima uah.
Pasal #4 7Perres (ang mengatur mengenai kelas erawatan untuk rawat
ina bagi eserta bertentangan dengan ketentuan Pasal !# a(at 4/
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
8/28
Undang-Undang $ (ang menentukan ;Dalam hal eserta
mebutuhkan rawat ina di rumah sakit maka kelas ela(anan di rumah
sakit diberikan berdasarkan kelas standar.; +etentuan tersebut harus
dihubungkan dengan rinsi ekuitas jaminan kesehatan (ang ditentukan
dalam Pasal &' a(at &/ Undang-Undang $. 7PerPres harus
menetakan kriteria kelas standar sebagai dasar hukum bagi P
+esehatan berkontrak dengan fasilitas kesehatan, misaln(a luas ruang
rawat erorang dan fasilitas (ang tersedia di ruang rawat untuk setia
asen. Penetaan kelas dengan menggunakan angka kelas ! atau kelas
#/ akan menimbulkan ketidakjelasan dalam raktik dan merugikan
engguna P.
Pasal !) Undang-Undang $ menentukan 9enis-jenis ela(anan (ang
tidak dijamin P akan diatur lebih lanjut dalam Perres.; Dalam
7Perres diatur ela(anan kesehatan (ang dijamin, ela(anan kesehatan
dengan urun bia(a dan ela(anan kesehatan (ang tidak dijamin Pasal
#),Pasal #< dan Pasal #'/. +etentuan Pasal-Pasal tersebut belum sesuai
dengan kaidah jaminan kesehatan sehingga erlu dikaji secara seksama,
terutama untuk menentukan kriteria jenis ela(anan (ang dijamin, (ang
dengan urun bia(a dan (ang tidak dijamin sesuai dengan rinsi
ela(anan kesehatan dalam $. Hendakn(a dalam menentukan jenis
ela(anan kesehatan (ang tidak dijamin, PerPres mentakan daftar
ela(anan berdasarkan kriteria jenis en(akit dan metode terai, seerti
haln(a menetakan daftar manfaat.
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
9/28
Pasal 5< a(at #/ mengenai en(amaian keluhan keada D$ tidak
sesuai dengan fungsi,tugas dan wewenang D$ sebagaimana diatur
dalam Pasal < Undang-Undang $.
ab @ 7 Perres tentang Penanganan +eluhan tidak sesuai dengan Pasal
4" Undang-Undang P (ang menentukan 9+etentuan mengenai unit
engendali mutu dan enanganan engaduan eserta diatur dalam
Peraturan P.;
Dalam en(elenggaraan P tidak serta merta segalan(a berdamak
merugikan mas(arakat dan engguna P kesehatan, dibalik itu kita
kembali ke tujuan awal (aitu P diadakan guna untuk memberikan jaminan
kesehatan nasional untuk meringankan dan memermudah akses kesehatan
mas(arakat. 1daun kelebihan dari di terbitkannn(a P antara lain (aitu
Program aminan +esehatan $asional +$/ (ang ditetakan emerintah
memang sedikit berbeda dengan aminan +esehatan komersial atau
asuransi swasta. 3eskiun ada beragam manfaat kelas atas (ang bisa
dinikmati dalam asuransi komersial, tai jaminan kesehatan sosial lebih
murah dan mencaku semua mas(arakat Indonesia. P kesehatan (ang emba(aran iuran +$ sifatn(a gotong ro(ong dan
seumur hidu. Aang mamu membantu (ang tidak mamu. ehingga
engguna daat dengan mudah mengangsur tana ada desakan seerti
menggunakan asuransi-asuransi lainn(a.
B1suransi ini berlaku seumur hidu dari anak baru lahir hingga lansia.
:oba ba(angkan mana ada asuransi komersial (ang menjamin kesehatan
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
10/28
seseorang (ang usian(a lebih dari 55 tahun. 0erlalu ban(ak risikon(a
kan. Dalam sistem jaminan sosial ini semua daat ditanggung dengan
alasan dan ketentuan (ang berlaku;
3as(arakat engguna jaminan kesehatan nasional P kesehatan (ang
telah mendaftarkan diri di P tidak using lagi memikirkan bia(a
rumah sakit ketika sewaktu-waktu mereka memerlukan ela(anan
kesehatan (ang mendesak. +arena bia(a (ang dikeluarkan daat
ditanggung oleh badan en(elenggara jaminan sosial.
D. Kesim'$lan
Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan erlu dirioritaskan untuk
mendukung beroerasin(a P +esehatan, mulai & anuari !*&4.
3enurut Pasal
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
11/28
ebagai eraturan elaksanaan, Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan
harus bersifat oerasional dan dirumuskan secara jernih (clear)dan efektif, agar
rogram aminan +esehatan daat terlaksana sebagaimana mestin(a.
Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan harus secara konsisten
menjabarkan ketentuan Undang-Undang $ dan Undang-Undang P (ang
memberi endelegasian, agar tujuan en(elenggaraan aminan +esehatan daat
dicaai (aitu untuk menjamin eserta memeroleh manfaat emeliharaan
kesehatan dan erlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan tidak boleh bertentangan dengan
rinsi asuransi social dan rinsi ekuitas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang $ .
Prinsi asuransi sosial meliuti
a. +egotongro(ongan6
b. +eesertaan bersifat wajib dan tidak selektif6
c. Iuran berdasarkan ersentase uah%enghasilan6
d. ersifat nirlaba.
Prinsi ekuitas, (aitiu kesamaan dalam memeroleh ela(anan sesuai dengan
kebutuhan medisn(a (ang tidak terikat dengan besaran iuran (ang telah
diba(arkann(a.
Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan seharusn(a mengatur secara teknis
oerasional dan komrehensif ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang $ dan
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
12/28
Undang-Undang P (ang memberikan delegasi dan secara tata asas
beredoman ada Pasal &' samai dengan Pasal !" Undang-Undang $ dan
Pasal-Pasal Undang-Undang P (ang erat kaitann(a dengan aminan
+esehatan.
SARAT (ASALA)
3eskiun Pemerintah telah berua(a menjabarkan ketentuan okok mengenai
aminan +esehatan (ang diatur dalam Undang-Undang $ dan Undang-
Undang P, namun 7ancangan Peraturan Presiden (ang kini sedang dibahas
dikalangan Pemerintah masih sarat masalah 2ersi uli !*&!/.
Permasalahan (ang menonjol antara lain sebagai berikut.
*. T$+$an yang ingin di,a'ai tida% Jelas
Pen(usun 7ancangan Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan masih
gamang dalam merumuskan tujuan embentukan Peraturan Presiden tentang
aminan +esehatan. Pen(ususun terkesan sekedar ingin memenuhi formalitas
membentuk Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan sesuai dengan tenggat
waktu (ang ditentukan dalam Undang-Undangn P.
Padahal menurut Ceda 7 :harrow c.s. :lear and ffecti2e Eegal Friting,
&''5")/
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
13/28
One of the first steps in planning any document is to list every purpose
you have for writing that document. Start by thining abaut your
ultimate purposes for the document.
0ujuan srategis dari embentukan Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan
belum tamak. 1kibatn(a en(usunan 7ancangan Peraturan Presiden tersebut
meminjam kata-kata Ceda 7.:harrow lie trying to plot a route, on a road map
without nowing your destination.
PerPres aminan +esehatan sesungguhn(a meruakan eluang emas untuk
memerbaiki mekanisme en(elenggaraan ela(anan kesehatan di Indonesia
secara men(eluruh dan sistematis.
-. Sistimati%a tida% Logis
istimatika 7ancangan Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan, belum
tersusun dalam alur (ang sistimatis menurut sekuen (ang logis. 3asih terdaat
lomatan-lomatan dari satu bab ke bab lainn(a atau dari satu bagian ke bagian
lainn(a, bahkan dari satu ide ke ide (ang lain.
3isaln(a, mengenai engaturan eserta bukan Penerima antuan Iuran, belum
tuntas diatur sudah dilanjutkan dengan engaturan keesertaan bersifat wajib dan
dikembangkan secara bertaha. +emudian dilanjutkan dengan agian (ang
mengatur anggota keluarga eserta.
Ikhwal entahaan eserta kembali diatur dalam ab lain (ang mengatur
mengenai Pendaftaran Peserta.
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
14/28
:ontoh lainn(a ialah ab tentang 3anfaat aminan (ang diawali dengan
engaturan mengenai 3anfaat Dasar, tana uraian (ang jelas mengenai
cakuann(a, kemudian dilanjutkan dengan agian Pen(elenggaraan.
:ontoh lainn(a lagi, ab CIII tentang ?asilitas +esehatan sistimatikan(a
melomat-lomat.
istimatika 7ancangan Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan
bertentangan dengan rinsi erancangan eraturan sebagaimana dikemukakan
oleh Dickerson, 0he ?undamental of Eegal Drafting, econd dition
;!he second ma"or formal techni#ue for ridding a legal instrument of
many of its substantive inade#uacies is to arrange it rigorously and
sistimaticaly. !he reason is simply that good architecture directs attention
to the nature and relative position of each element in the hierarchy of the
client$s ideas.;
. In%onsistensi 'engg$naan istilah
3asih ditemukan engunaan istilah secara tidak konsisten dalam 7ancangan
Peraturan Presiden tentang aminan +esehatan .
:ontoh-contoh istilah (ang tidak konsisten
&. 9keluarga 9Pasal & angka &< atau 9anggota keluarga9 Pasal ' 7Perres
dengan engertian masing-masing6
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
15/28
!. ;anggota 0$I 9Pasal & angka !! dan Pasal lainn(a dalam 7Perres,
berbeda dengan Undang-Undang $omor #4 tahun !**4 tentang 0$I (ang
menggunakan istilah 9Prajurit 0$I; ab CII/.
#. ;?asilitas ela(anan kesehatan ;Pasal & angka &" , istilah 9ro2ider;
dalam Pasal Pasal #) a(at!/dan istilah 9fasilitas kesehatan ab CIII 7Perres.
Undang-Undang $ menggunakan istilah ;fasilitas kesehatan; dalam Pasal !#
a(at &/, a(at!/ Pasal !4 a(at &/ dan a(at !/.
4. ;+artu Peserta; dalam Pasal a(at )/ dan Pasal !& 7 Perres, tidak
diatur dalam Undang-Undang $ dan Undang-Undang P. ebalikn(a,
Pasal &5 a(at&/ Undang-Undang P dan Pasal huruf a Undang-Undang
P mewajibkan P memberikan nomor identitas tunggal keada eserta.
5. ;Penarikan Iuran; dalam Pasal #* 7Perres, tidak dikenal dalam Undang-
Undang $ mauun dalam Undang-Undang P (ang menggunakan istilah
;memungut, memba(ar, memba(arkan, men(etor, memungut dan mengumulkan,
menerima bantuan Iuran, dan menagih emba(aran iuran.;
). ;umber Iuran; dalam judul bagian kesatu ab C tidak konsisten dengan
bun(i Pasal !! 7Perres. ebalikn(a, Pasal !< a(at &/ Undang-Undang P
menggunakan istilah 9ditanggung bersama oleh ekerja dan emberi kerja.;
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
16/28
". Pengelomokan eserta jaminan kesehatan dalam Pasal 5 7Perres ke
dalam 9eserta enerima bantuan iuran dan 9eserta bukan enerima bantuan
iuran;. ;Peserta bukan enerima bantuan iuran; dikelomokkan lagi menjadi
;eserta ekerja enerima uah dan keluargan(a;, ;eserta ekerja (ang tidak
menerima uah (ang mamu memba(ar iuran dan keluargan(a; dan 9eserta
bukan ekerja (ang mamu memba(ar iuran dan keluargann(a.; Hal tersebut
tidak konsisten dengan ketentuan Pasal Pasal !< Undang-Undang $ (ang
mengelomokkan eserta menjadi ;eserta enerima uah;, 9eserta (ang tidak
menerima uah; dan 9enerima bantuan iuran.; ;etia emberi kerja;dalam
Pasal a(at&/ sedangkan Pasal a(at #/ 7 Perres mengunakan istilah
9seluruh emberi kerja;dalam Pasal a(at #/ .
/. (ateri m$atan 0ertentangan1tida% ses$ai dengan UU SJSN1UU BPJS
3asih terdaat materi muatan 7Perres tentang aminan +esehatan (ang
bertentangan%tidak sesuai dengan Undang-Undang $ atau Undang-Undang
P.
3ateri muatan 7 Perres tentang aminan +esehatan (ang bertentangan%tidak
sesuai dengan Undang-Undang $, atau Undang-Undang P antara lain
*! Penerima man2aat
Pasal ' 7Perres mengenai anggota keluarga eserta tidak dibatasi jumlahn(a,
bertentangan dengan Penjelasan Pasal !* a(at &/ Undang-Undang $ (ang
membatasi jumlah anggota keluarga seban(ak-ban(akn(a 5 lima orang/ terdiri
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
17/28
dari istri%suami (ang sah, anak kandung, anak tiri dari erkawinan (ang sah dan
anak angkat (ang sah.;
-! Ke3a+i0an 4asilitas Kesehatan
Pasal &! a(at #/ 7Perres (ang mewajibkan fasilitas kesehatan memberi tahu
eserta dan atau kantor P terdekat aabila mendaatkan erubahan status
eserta, bertentangan dengan ketentuan Pasal !# a(at &/ Undang-undang $
(ang menentukan bahwa fasilitas kesehatan (ang menjalin kerjasama dengan
P bertugas memberikan manfaat jaminan kesehatan keada eserta. UU $
tidak mengatur kewajiban fasilitas kesehatan untuk memberitahu erubahan status
eserta, melainkan erubahan status eserta menjadi urusan P dan%atau
emberi kerja.
! I$ran Tam0ahan
Pasal !5 a(at&/ dan a(at !/ 7Perres (ang mewajibkan eserta
mengikutsertakan anggota keluargan(a (ang lain, bertentangan dengan Pasal !"
a(at &/ Undang-Undang $ (ang menentukan 9Pekerja (ang memiliki anggota
keluarga lebih dari 5 lima / orang (ang ingin mengikutsertakan anggota
keluargan(a wajib memba(ar tambahan iuran.; +etentuan Undang-Undang
tersebut tidak mewajibkan Pekerja untuk mengikutsertakan anggota keluargan(a
(ang lain sebagai eserta jaminan kesehatan. 0etai jika ia mengikutsertakann(a,
maka ia wajib memba(ar tambahan iuran.
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
18/28
Pasal !5 a(at #/ huruf c dan d memerluas Penjelasan Pasal !* a(at #/ Undang-
undang $ (ang men(atakan ;Aang dimaksud dengan anggota keluarga (ang
lain dalam ketentuan ini adalah anak ke 4 dan seterusn(a, a(ah, ibu, mertua.;
Untuk mengikutsertakan orang (ang bekerja membantu rumah tangga dan
meneta dalam rumah tangga tersebut, daat diatur mutatis mutandis seerti
ekerja enerima uah.
/! Kelas Pera3atan di R$mah Sa%it
Pasal #4 7Perres (ang mengatur mengenai kelas erawatan untuk rawat ina
bagi eserta bertentangan dengan ketentuan Pasal !# a(at 4/ Undang-Undang
$ (ang menentukan ;Dalam hal eserta mebutuhkan rawat ina di rumah
sakit maka kelas ela(anan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.;
+etentuan tersebut harus dihubungkan dengan rinsi ekuitas jaminan kesehatan
(ang ditentukan dalam Pasal &' a(at &/ Undang-Undang $. 7PerPres harus
menetakan kriteria kelas standar sebagai dasar hukum bagi P +esehatan
berkontrak dengan fasilitas kesehatan, misaln(a luas ruang rawat erorang dan
fasilitas (ang tersedia di ruang rawat untuk setia asen. Penetaan kelas dengan
menggunakan angka kelas ! atau kelas #/ akan menimbulkan ketidakjelasan
dalam raktik.
5! Ur$n Biaya
Pasal #< 7 Perres mengenai urun bia(a belum konsisten menjabarkan ketentuan
Pasal !! a(at !/ Undang-Undang $ (ang menentukan bahwa untuk jenis
ela(anan (ang daat menimbulkan en(alahgunaan ela(anan, eserta
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
19/28
dikenakan urun bia(a. enis ela(anan dimaksud adalah ela(anan (ang
membuka eluang moral ha>ard sangat diengaruhi oleh selera dan erilaku
eserta/, misaln(a emakaian sulemen, emeriksaan diagnostik, dan tindakan
(ang tidak sesuai dengan kebutuhan medis. Urun bia(a dikenakan keada setia
eserta (ang meminta jenis ela(anan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal !! Undang-Undang $.
6! Kontra% BPJS dengan 4asilitas Kesehatan
Pasal 4" a(at !/ 7Perres (ang mewajibkan fasilitas ela(anan kesehatan milik
emerintah dan emerintah daerah bekerjasama dengan P bertentangan
dengan Pasal !# a(at &/ Undang-Undang $ (ang tidak mewajibkan fasilitas
kesehatan milik emerintah atau swasta untuk bekerjasama dengan P. ecara
hukum kerjasama dimaksud menghendaki adan(a keseakatan diantara ara
ihak.
elain itu Pasal 4" a(at !/ 7Perres tidak harmonis dengan Pasal 4" a(at 4/
7Perres (ang menentukan kerjasama dikaksanakan dengan membuat erjanjian
tertulis antara P dengan fasilitas ela(anan kesehatan.
Pasal 5& a(at &/ 7Perres (ang memberi kewenangan keada D$ untuk
menetakan kriteria (ang terstandar bagai fasilitas ela(anan kesehatan (ang akan
mengikuti seleksi, bertentangan dengan Pasal < Undang-Undang $ (ang
menentukan tugas D$ adalah melakukan kajian dan enelitian, mengusulkan
kebijakan in2estasi, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi enerima bantuan
-
7/25/2019 Tugas Analisis UU BPJS
20/28
iuran dan tersedian(a anggaran oerasional keada emerintah, dan kewenangan
melakukan monitoring dan e2aluasi en(elenggaraan rogram jaminan sosial.
7! Penanganan Kel$han
Pasal 5< a(at #/ mengenai en(amaian keluhan keada D$ tidak sesuai
dengan fungsi,tugas dan wewenang D$ sebagaimana diatur dalam Pasal