tugas akhir sistem pengawasan gaji dan upah pegawai …

TUGAS AKHIR

SISTEM PENGAWASAN GAJI DAN UPAH PEGAWAI PADA PD

PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

Oleh :

Risky Ramadhani Gurusinga

132102115

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

Universitas Sumatera Utara

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MEDAN

NAMA : RISKY RAMADHANI GURUSINGA

PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK

NIM : 132102115 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM PENGAWASAN GAJI DAN UPAH

PEGAWAI PADA PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

Tanggal ________________ Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dra. Naleni Indra, M.M., Ak., CA NIP. 19551017 198903 2 001

Tanggal ________________ Ketua Program Diploma III Akuntansi

Mutia Ismail, SE., MM., Ak., CA NIP. 19680501 199502 2 001

Tanggal _______________ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Ramli, SE., M.Si NIP. 19580602 198803 1 001


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MEDAN

PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR

NAMA : RISKY RAMADHANI GURUSINGA

NIM : 132102115

PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI

JUDUL TUGAS AKHIR :SISTEM PENGAWASAN GAJI DAN UPAH

PEGAWAI PADA PD PEMBANGUNAN KOTA

MEDAN

Medan, 2017

RISKY RAMADHANI GURUSINGA NIM. 132102115


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT. karena atas

limpahan rahmat, rejeki dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengawasan Gaji dan Upah Pegawai pada

PD Pembangunan Kota Medan” sebagaimana tujuan dari pembuatan tugas

akhir ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kelulusan

pendidikan program Diploma pada Fakultas Ekonomi USU.

Selama dalam tahap pertama hingga penyelesaian tugas akhir ini, peneliti

telah banyak menerima bantuan baik secara moril dan spiritual dengan segala

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran bagi peneliti

sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik;

2. Ayahanda tercinta Syahbuddin Gurusinga dan Ibunda tercinta Asnawati

Purba yang telah memberikan kasih sayang, pengertian serta dorongan yang

sangat berarti bagi peneliti, mulai dari persiapan hingga selesainya Tugas

Akhir ini;

3. Bapak Prof. Dr. Ramli, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Sumatera Utara;

4. Ibu Mutia Ismail, SE., MM., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara;


5. Bapak Abdillah Arif Nst., SE., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi

Diploma III Ekonomi Sumatera Utara;

6. Ibu Dra. Naleni Indra, MM., Ak. selaku pembimbing yang telah membantu

peneliti dengan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam Penelitian

Tugas Akhir ini;

7. Kakak dan Abang saya, yang bernama : Nur Ainun Br Gurusinga, Hendri

Syahputra Gurusinga dan Eko Ardiansyah Gurusinga yang telah memberikan

semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

8. Perumahan Kita Squad yang beranggotakan : Temon, Adit, Rili, Pane, Dila,

Farhan, Rian, Apang, Io boneng yang selalu mendukung dan menemani

peneliti baik suka maupun duka dalam menyusun Tugas Akhir. Terima kasih

buat ejekan nya teman-teman, kalian luar biasa! =D

9. Ayu Atu Antik juga. Kalau gak ada Ayu gak siap ini Tugas Akhir nya :D

10. Teman magang : Hasim, Faiz, Arbi, dan Binje yang selalu berjuang bersama

peneliti, terima kasih teman-teman; dan

11. Seluruh pegawai dan karyawan PD Pembangunan Kota Medan yang telah

membantu memberikan informasi.

Medan, 2017

Peneliti

NIM. 132102115

Risky Ramadhani G.


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... v

BAB I : PENDAHULUAN ............................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................... 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................... 4

1. Tujuan Penelitian .................................................... 4

2. Manfaat Penelitian ................................................... 4

D. Rencana Penulisan .......................................................... 5

1. Jadwal Survey/Observasi ......................................... 5

2. Rencana Isi ............................................................... 6

BAB II : PROFIL PERUSAHAAN ................................................... 8

A. Sejarah Singkat .............................................................. 8

B. Struktur Organisasi ......................................................... 12

C. Job Description ............................................................... 12

D. Jaringan Kegiatan ............................................................ . 14

E. Jaringa Kegiatan Terkini.................................................... .16

F. Kinerja Kegiatan Terkini ................................................ . 16

G. Rencana Kegiatan ........................................................... . 17


BAB III : SISTEM PENGAWASAN GAJI DAN UPAH PEGAWAI

PADA PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN...................18

A. Pengertian Gaji dan Upah .................................................. 19

B. Unsur-unsur Gaji dan Upah ............................................... 21

C. Sistem Pengawasan Gaji dan Upah ................................... 25

D. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Gaji dan

Upah................................................................................. 26

E. Analisa Dan Evaluasi...........................................................42

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN .................................................. 48

A. Simpulan ............................................................................ 48

B. Saran .................................................................................. 49

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 50

LAMPIRAN .................................................................................................... 51


DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1.1 Jadwal Survey/Observasi dan Penyusunan Tugas Akhir ................... 6

2.1 Sistem Akuntansi Penggajian........................................................... . 28

2.2 Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan)......................................... 29

2.3 Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan).......................................... 30

2.4 Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan).......................................... 31

3.2 Gambar Bagan Alir Prosedur Penggajian .......................................... 34

3.3 Gambar Bagan Alir Prosedur penggajian (Lanjutan) ........................ 35

3.4 Bagan Alir Prosedur Penggajian (Lanjutan) ...................................... 36


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting

dalam dunia usaha. Di Indonesia, kondisi tenaga kerja masih dalam kondisi yang

cukup memprihatinkan, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah

pengangguran dan pekerja lepas dengan pendapatan yang relatif rendah. Selain

kurangnya lapangan pekerjaan, buruknya Sumber Daya Manusia (SDM) juga

menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Tenaga kerja merupakan penggerak utama yang menjalankan kebijakan

perusahaan termasuk didalamnya mengambil keputusan, pelayanan jasa yang baik

kepada pelanggan dan masyarakat. Sehingga menjadikan Tenaga kerja sebagai

titik penting bagi suatu perusahaan. Hal ini berarti tenaga kerja merupakan faktor

masalah yang kompleks, maka diperlukan suatu usaha untuk memelihara dan

mengembangkannya agar dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan yang

diharapkan perusahaan.

Suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila memiliki tenaga kerja yang

kompeten serta profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Di era

globalisasi saat ini, perkembangan dunia usaha semangkin pesat. Para pengusaha

semakin dituntut untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya agar

mampu bersaing dengan perusahaan lain dan tetap berdiri dibidangnya.

Tenaga kerja memberi sumbangan berupa tenaga, pikiran, pengalaman, dan

keahlian. Berbicara mengenai tenaga kerja ini, maka kita tidak dapat berpaling


dari upah gaji. Gaji merupakan bagian dari kompensasi yang paling besar yang

diberikan perusahaan sebagai balas jasa pada karyawan. Pada hakikatnya, tenaga

kerja akan lebih produktif dan akan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih

terhadap perusahaan apabila tenaga kerja menerima gaji yang seimbang dengan

kontribusinya terhadap perusahaan, dan sebaliknya.

Perusahaan akan memberikan gaji dan upah kepada setiap karyawannya

sesuai dengan jabatan dan/atau kinerja yang mereka miliki. Gaji dan upah yang

diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas jasa mereka

merupakan salah satu kebijakan yang kerap menimbulkan masalah dalam sebuah

perusahaan.

Apabila tenaga kerja menerima gaji yang tidak seimbang, maka ada

kemungkinan tenaga kerja akan berupaya melakukan tindakan-tindakan seperti :

melakukan demo untuk kenaikan gaji, mogok kerja dan melakukan kegiatan lain

yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan sehingga dapat merugikan

perusahaan. Adanya penetapan tentang peraturan yang berhubungan dengan

penggajian dari pemertintah akan membuat perusahaan agar lebih memperhatikan

penentuan tarif gaji sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya

penyelewengan.

Khususnya perusahaan yang mempunyai tenaga kerja dalam jumlah besar,

maka pembayaran gaji didalamnya harus diawasi. Walaupun demikian masih saja

sering terjadi kecurangan- kecurangan dalam penetapan sampai pendistribusian

gaji. Untuk mengatasi hal ini setiap perusahaan harus melakukan pengawasan

internal gaji agar tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan


tenaga kerja.

Tujuan diadakannya pengawasan internal gaji dan upah ini adalah untuk

menetapkan jumlah gaji wajar yang dibayarkan kepada setiap tenaga kerja, dan

untuk menghindari adanya penyelewengan gaji dan upah tenaga kerja. Melihat

begitu pentingnya suatu pengawasan internal gaji dan upah pada sebuah

perusahaan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tugas akhir dengan judul

“Sistem Pengawasan Gaji dan Upah Pegawai Pada PD Pembangunan Kota

Medan”.

B. Rumusan Masalah

Sangatlah penting melakukan pengawasan gaji dan upah untuk menghindari

kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap penetapan sampai

pendistribusian gaji yang dapat merugikan tenaga kerja atau perusahaan itu

sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba untuk membahas

permasalahan “Apakah Sistem Pengawasan pada Gaji dan Upah Pegawai

yang diterapkan PD Pembangunan Kota Medan telah berjalan dengan

efektif?”

Peneliti menyimpulkan bahwa, sistem pengawasan gaji dan upah pegawai

yang diterapkan PD Pembangunan Kota Medan sudah efektif, karena sitem yang

diterapkan di PD Pembangunan Kota Medan sudah sesuai dengan landasan teori,

transparan, dan sudah memenuhi unsur-unsur sistem akuntansi yaitu, gaji pokok,

Upah, insentif(premi), Overtime(lembur), tunjangan-tunjangan. Serta pemberian

gaji yang sesusai dengan jabatan dan golongan masing-masing.


Pelaksanaan sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan

telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dapat dilihat dari struktur

organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas, dan telah

dilakukan otorisasi dan pencatatan terhadap berbagai dokumen yang digunakan

dalam sistem penggajian. Efisien dapat dilihat dari keseluruhan dokumen yang

menjadi dasar penghitungan gaji telah diproses dengan benar dan tidak

memerlukan waktu yang lama untuk penghitungan gaji pegawai, serta telah

diteliti ulang sehingga meminimalkan kesalahan penghitungan gaji.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah sistem pengawasan gaji dan upah pada PD

Pembangunan Kota Medan sudah sesuai dengan landasan teori.

b. Untuk mengetahui dan menilai pengawasan gaji dan upah pada PD

Pembangunan Kota Medan berdasarkan tujuan dan komponen

pengawasan internal telah efektif dan efisien.

c. Untuk mengetahui fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan,

catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur, sistem

pengendalian intern dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen

dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai

berikut:

a. Bagi Peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan


peneliti khususnya dalam pemahaman mengenai pengawasan gaji

dan upah serta dapat membandingkan teori yang diperoleh peneliti

selama perkuliahan dengan penerapan di perusahaan.

b. Bagi Instansi, sebagai informasi dan evaluasi yang dapat

digunakan perusahaan dalam mempertimbangkan mengenai

sistem pengawasan internal gaji dan upah.

c. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai bahan perbandingan bagi peneliti

dalam melakukan penelitian di waktu mendatang.

D. Rencana Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti mempunyai rencana penulisan

yang terdiri dari jadwal penelitian dan laporan penelitian yang akan dijelaskan

lebih lanjut, yaitu:

1. Jadwal Survey/Observasi

Penilitian ini dilakukan pada PD Pembangunan Kota Medan. Untuk lebih

jelasnya, jadwal kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di berikut ini.


Tabel 1.1

Jadwal Survey/Observasi dan Penyusunan Tugas Akhir

No Kegiatan April 2017 Mei 2017 Juli 2017

I II III IV I II III IV I II III IV

1 Pengesahan Tugas Akhir

2 Pengajuan Judul

3 Permohonan Izin Riset

4 Pengumpulan Proposal

5 Penunjukan Dosen

Pembimbing

6 Pengumpulan Data

7 Penyusunan Tugas Akhir

8 Bimbingan Tugas Akhir

9 Penyelesaian Tugas Akhir

2. Rencana Isi

Penulis akan memberikan gambaran rencana isi tugas akhir yang akan

mempermudah penulisan tugas akhir, dibagi menjadi empat (4) bab, yakni :

BAB I - Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan rencana

penulisan yang terdiri dari jadwal survey/observasi dan rencana isi.


BAB II – PD. Pembangunan Kota Medan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan sejarah singkat, struktur

organisasi, job description, jaringan kegiatan, kinerja kegiatan terkini, serta

rencana kegiatan.

BAB III – Sistem Pengawasan Gaji dan Upah pada Pd. Pembangunan

Kota Medan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan pembahasan mengenai teori gaji

dan upah, unsur-unsur gaji dan upah, sistem pengawasan gaji dan upah,

sistem akuntansi gaji dan upah, dan jaringan prosedur.

BAB IV – Simpulan dan Saran

Sebagaimana akhir dari tugas ini, maka penulis akan mengambil

kesimpulan dan Saran dari penelitian yang dilakukan pada PD.

Pembangunan Kota Medan.


BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan adalah salah satu Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar

kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No.

188/784/SK/ 1993. Pada awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan

Daerah No. 15 Tahun 1992 Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kota

Medan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 tahun

2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kota Medan. Selanjutnya untuk

melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Nomor

28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Medan.

Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada Peraturan Daerah

Nomor 5 tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian

Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor

188.342/SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 tahun 1997, Surat

Keputusan Walikota Medan Nomor 14 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Medan. Sedangkan landasan operasional

didasari kepada Peraturan Daerah No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat

Berjualan dan Surat Walikota Medan Nomor 188.342/834/SK/1994 tentang

Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan Surat keputusan Direksi Perusahaan

Daerah Pembangunan Kota Medan No. 974/1332/PDPKM/20043 tanggal


05 Maret 2003 tentang Klasifikasi dan Besarnya tarif kontribusi pada

pembangunan di wilayah tingkat II Medan yang disahkan oleh Badan Pengawas

PD Pembangunan Kota Medan dengan Surat keputusan Badan Pengawas PD.

Pembangunan Kota Medan No. 36/04/BP/PD/20003 tanggal 13 Maret 2003.

Badan Usaha Milik Negara (BUMD) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1

Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Daerah (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUBUMD) adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang

dipisahkan. BUMD merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam

perekonomian daerah di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan

pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian daerah, BUMD ikut

berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMD dirasakan

semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang

belum diminati usaha swasta. BUMD juga mempunyai peran strategis sebagai

pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan

turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMD juga merupakan

salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis

pajak, dividen dan hasl privatisasi. Maksud dan tujuan pendirian BUMD

ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUBUMD, yaitu :


1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Dengan tujuan ini

BUMD diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat

sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah dan membantu penerimaan keuangan negara.

2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang

banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari Badan

Usaha Milik 9 Daerah, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan

oleh sektor wisata dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu

kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan

oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh

swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh

karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan

Usaha Milik Daerah. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang

mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu Badan Usaha Milik

Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk

melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi

lemah.

4. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan

ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang


Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua

perusahaan yang didirikan berdasarkan UndangUndang ini yang modalnya

untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan

UndangUndang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan

Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (

PERDA ) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan

badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan

berlakunya PERDA yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah

merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan

kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. 10 Tujuan perusahaan

daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah

khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka

ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan

mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja

dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

A. Visi dan Misi PD Pembangunan Kota Medan

1. Visi

Adapun Visi PD Pembangunan Kota Medan adalah : Menyediakan

tempat rekreasi keluarga yang moder, bersih, nyaman, aman dan

berwawasan lingkungan.


2. Misi

Adapun Misi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan

Adalah : Menjadikan Medan sebagai tempat rekrasi yang nyaman dan

modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian

daerah provinsi Sumatera Utara.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab

dan fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan agar perusahaan dapat

berjalan kearah tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan

wadah dari pelaksanaan kegiatan dan mencerminkan atas pendeklarasian

wewenang dan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian dalam

perusahaan yang disusun dengan pertimbangan yang sempurna dengan

menempatkan dan menetapkan orang-orang pada setiap unit perusahaan

yang harus sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan atau keahlian yang

dimiliki sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan

efisien.

Struktur organisasi ini berguna untuk mencegah adanya kesenjangan

maupun tumpang tindihnya wewenang dan tanggung jawab serta

memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengawasi aktifitas yang

dilakukan sehari-hari.


C. Job Description

Adapun susunan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

adalah :

1. Walikota

Walikota merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi Direktur

Utama. Tugas dan wewenang Walikota adalah sebagai berikut :

a. Mengangkat dan Memberhentikan Direktur Utama.

b. Mengawasi Direktur Utama dalam melaksanakan Tugas yang telah

dibebankan kepadanya.

c. Sebagai pengesahan atau meresmikan kegiatan-kegiatan utama.

d. Mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan operasi.

e. Mengkoordinasikan hubungan kerja secara terpadu dengan pihak

luar.

2. Direktur Utama

Tugas dan Wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan- kegiatan yang

ada di PD. Pembangunan Kota Medan.

b. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sember pendapatan.

c. Bertindak sebagai perwakilan PD. Pembangunan Kota Medan

dalam hubungan ke organisasi luar.

d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan mengenai kegiatan

perusahaan.


3. Direktur Administrasi/Keuangan

Tugas dan Wewenang adalah :

a. Mengkoordinir, menganalisa serta mengelola seluruh data laporan

keuangan PD. Pasar Kota Medan.

b. Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan PD. Pasar Kota Medan.

c. Mengatur kebijaksanaan dan mengendalikan keuangan dan biaya

pengeluaran PD. Pasar Kota Medan.

4. Direktur Operasi Tugas dan Wewenang adalah :


a. Mengatur sistem kerja di PD. Pasar Kota Medan

b. Menyiapkan standard operasional PD. Pasar Kota Medan.

5. Kepala Cabang I, II, dan III


a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan terhadap 4

pembangunan yang dikelola.

b. Sebagai penghubung terhadap kantor pusat.

c. Penanggung jawab atas kegiatan-kegiatan 4 pembangunan yang di

bawahinya.

D. Jaringan Kegiatan

Perusahaan Daerah Pemabangunan Kota Medan merupakan Badan

Usaha Milik Daerah yang melaksanakan pembangunan dan perawatan

tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Pemko Medan. Dalam


melaksanakan tugas pokok tersebut PD Pembangunan Kota Medan

mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan bangunan.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai badan usaha milik

daerah yang memegang kendali atas kegiatan-kegiatan yang ada di kota

Medan berperan untuk merencanakan bagaimana agar pembangunan

tetap berjalan dengan lancar serta menuju ke arah yang lebih baik.

Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan juga memiliki hak dan

kewajiban melakukan pembangunan terhadap tempat wisata. Selain itu,

pemeliharaan dan perawatan area pembangunan juga menjadi tanggung

jawab Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan yang telah

menerima pendapatan oleh uang kontribusi bulanan. Uang kontribusi

bulanan yang telah diterima Perusahaan Daerah Pembangunan Kota

Medan salah satunya harus direalisasikan untuk pemeliharaan dan

perawatan area wisata agar menjadi nyaman.

2. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area

wisata. Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan dituntut untuk

selalu menyediakan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana bagi

masyarakat serta kelengkapan yang diperlukan dan juga harus

melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas

tersebut.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area wisata. Setelah

menyediakan fasilitas-fasilitas dan kelengkapan bagi pengelola,


Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan juga memiliki tugas

untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan

bangunan yang telah disediakan pemerintah.

4. Pengelolaan dan pengembangan bangunan. Perusahaan Daerah

Pembangunan Kota Medan juga memiliki wewenang dalam hal

pengelolaan dan pengembangan bangunan.

E. Jaringan Kegiatan Terkini

Kinerja kegiatan terkini adalah kemampuan - kemampuan kerja dan

prestasi yang dicapai dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Kinerja kegiatan terkini

dapat dijadikan suatu alat ukur untuk melihat kesuksesan dan pertumbuhan

suatu perusahaan, dimana kesuksesan dan pertumbuhan tersebut dapat

dilihat dari kegiatan operasinal apa saja yang telah dicapai dan rencana

kegiatan apa yang ingin dicapai oleh 20 perusahaan tersebut serta

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba sesuai yang diinginkan

perusahaan.

F. Kinerja Kegiatan Terkini

Adapun beberapa kinerja kegiatan terkini yang dilakukan oleh

Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan seperti yang dipimpin oleh

Walikota Medan adalah baru saja meresmikan taman margasatwa Medan

merupakan salah satu Lembaga Konservasi di Indonesia dan kepada pihak

sekolah dapat memanfaatkan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini untuk


mengenal lebih dekat dengan satwa yang dilindungi dan sebagai sarana

edukasi kepada anak sekolah.

G. Rencana Kegiatan

Selain itu, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan sedang

merencanakan membuat sistem pembayaran kontribusi bulanan yang diberi

nama sistem elektronik. Sistem ini dapat membuat pekerjaan Perusahaan

Daerah Pembangunan Kota Medan menjadi lebih sederhana. Pembayaran

sistem elektronik ini dilakukan sendiri oleh para pedagang dengan

mendatangi bank yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Pedagang menunjukkan nomor elektronik mereka yang berisi tentang data

para pedagang, kemudian membayar tarif kontribusi bulanan mereka yang

telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.


BAB III

SISTEM PENGAWASAN GAJI DAN UPAH PEGAWAI PADA

PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

Perusahaan memperkerjakan orang yang disebut pegawai atau buruh, secara

umum disebut karyawan untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini berbagai

upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan. Salah

satu diantaranya adalah memberikan balas jasa atau imbalan dalam bentuk uang

ataupun barang – barang yang disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan.

Balas jasa atau imbalan yang diterima karyawan tersebut disebut dengan

istilah gaji dan upah. Pada dasarnya upah dibedakan dengan gaji. Pengertian gaji

diperhitungkan sebagai pengganti jasa bagi tenaga kerja dengan tugas-tugas yang

sifatnya lebih konstan, meliputi masa kerja yang lebih panjang, misalnya bulan,

triwulan, atau tahunan. Sedangkan pengertian upah adalah jumlah yang ditentukan

sebagai pengganti jasa yang telah dikeluakan oleh tenaga kerja meliputi masa

seminggu dinamakan upah mingguan, dan jika diperhitungkan masa sehari

dinamakan upah harian.

Gaji mempunyai sifat konstan (tetap) dan tidak berfluktuasi dari periode

ke periode berikutnya. Sedangkan upah merupakan balas jasa yang diterima oleh

tenaga kerja dimana besarnya pembayaran tergantung dari hasil kerja masing-

masing. Analisis dan evaluasi yang akan dibahas di bab ini meliputi, pengertian

gaji dan upah, definisi sistem pengawasan internal, tujuan dan manfaat

pengawasan internal serta unsur-unsur pokok sistem pengawasan internal.


A. Pengertian Gaji dan Upah

Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa istilah gaji dan upah

mempunyai pengertian yang sama. Berikut ini adalah beberapa pendapat para

ahli tentang pengertian gaji dan upah.

Menurut Mulyadi (2001:373) adalah : “ Gaji pada umumnya merupakan

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang

mempunyai jenjang jabatan manajer, dan dibayarkan secara tetap perbulan,

sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh

karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari atau jumlah

kerja suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan”

Menurut Reeve (2006:11-8) adalah : “Istilah gaji biasanya digunakan untuk

pembayaran atas jasa manajerial, administrasi atau jasa lain yang serupa. Istilah

upah biasanya digunakan untuk pembayaran kepada pekerja lapangan (pekerja

kasar) baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih”.

Menurut Heidjrahman Ranupandjoyo dan Saud Husnan, mengemukakan

pengertian upah; "Dewan penelitian pengupahan nasional memberikan definisi

upah sebagai berikut: Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari

pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah

dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan yang layak bagi kehidupan

manusia, dan produksi menyatakan menurut suatu persetujuan, undang-undang

dan peraturan kerja."(Heidjrahman Ranupandjoyo dan Saud Husnan, 2008 : 137-

138)


Pengertian gaji menurut perusahaan adalah dana yang dibayarkan kepada

karyawan yang telah melaksanakan tugasnya dan diperhitungkan sebagai

pengganti jasa bagi tenaga kerja dengan tugas-tugas yang sifatnya lebih konstan,

meliputi masa kerja yang lebih panjang, misalnya bulan, triwulan, atau tahunan,

sedangkan upah biasanya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan

lapangan baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Biasanya dibayar secara

mingguan atau perjam.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka, terlihat perbedaan antara gaji

dan upah, yaitu:

1. Bahwa istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa

manajemen, administrasi, atau jasa-jasa yang serupa. Sedangkan upah

diberikan kepada buruh.

2. Upah adalah balasan jasa yang sifat pekerjaannya tidak tetap, sedangkan

gaji diberikan kepada pekerjaan yang bersifat tetap.

3. Upah diberikan dengan tarif atau standar tertentu yang didasarkan pada

jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang dihasilkan, dimana tarif upah

minimal telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan gaji tidak didasari

pada jam kerja atau unit yang dihasilkan. Jadi balas jasa yang diberikan

dalam bentuk gaji selalu tetap, sedangkan upah dapat berubah- ubah sesuai

dengan kemampuan kerja.

B. Unsur-Unsur Gaji dan Upah

Dalam suatu instansi pemerintah dapat berbagai macam unsur gaji dan

upah yang keseluruhannya disebut biaya tenaga kerja. Pada unsur gaji dan upah


ketentuan ini adalah bagian pendapatan dan penghasilan yang dimasukkan

kedalam daftar gaji dan setiap bulannya akan dibayarkan. Adapun unsur-unsur

gaji dan upah pada PD Pembangunan Kota Medan tertera sebagai berikut :

1. Gaji Pokok.

Gaji Pokok adalah gaji pokok yang dibayarkan pada pegawainya sesuai

dengan kontrol kerja yang wajib diberikan pada karyawannya pada

periode yang tetap dan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan table

gaji pokok standard.

Tabel Gaji pokok standar pada PD Pembangunan Kota Medan disusun

berdasarkan golongan dan jabatan.

2. INSENTIF (Premi)

Insentif adalah upah tambahan yang di berikan pada Pegawai karena

menunjukkan prestasi yang baik, misalnya apabila instansi

Meningkatkan kualitas hidup layak, kesejahteraan dan keadilan serta

mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka dari hasil tersebut dapat

dievaluasi tingkat pelayanan yang telah diberikan. Apabila kinerja

pelayanan instansi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat

maka pemberian insentif merupakan salah satu sistem guna

mempertahankan kinerja Pegawai.

Adapun jenis-jenis insentif yang diberikan instansi ini antara lain :


a. Kepala dinas

kepala dinas memperoleh insentif berupa :

• Komisi yang diberikan setiap bulannya.

• Bonus yang diberikan secara tahunan

berdasarkan tingkat pelayanan instansi tersebut terhadap

masyarakat.

• Tunjangan yang diberikan menjelang hari

keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama

islam, hari natal bagi yang beragama kristen dan hari kebesaran

agama lainnya.

b. Sekretariat

Sekretariat memperoleh insentif berupa :

• Bonus yang diberikan secara tahunan

berdasarkan tingkat pelayanan instansi tersebut terhadap

masyarakat

• Tunjangan yang diberikan menjelang hari

keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama

islam, hari natal bagi yang beragama kristen dan hari kebesaran

agama lainnya.

3. OVERTIME (LEMBUR)

Lembur disini adalah upah yang dibayarkan kepada pegawai honor

yang bekerja melebihi jam kerja biasa (jam kerja normal) yang telah

ditetapkan sebelumnya). Untuk jam kerja yang Overtime ini di berikan


apabila pegawai honor melewati 12 jam. Perhitungan bekerja melewati

12 jam kerja lembur pada PD Pembangunan Kota Medan adalah

sebagai berikut :

A. Perhitungan Upah lembur Perjam.

Upah Sejam = 1/173 x Gaji Sebulan

B. Perhitungan Upah pada hari kerja biasa

1.jam pertama = 1 1/2 x upah sejam

2.jam selebihnya = 2 x upah sejam

C. Perhitungan Upah lembur pada hari minggu/libur

Jam pertama = 3 x Upah sejam

4. TUNJANGAN-TUNJANGAN

Tunjangan merupakan unsur gaji yang besarnya telah ditetapkan oleh

instansi pemerintah sesuai dengan tingkat jabatan dan golongan, PD

Pembangunan Kota Medan memberikan tunjangan sebagai berikut :

a. Tunjangan Keluarga

Bagi yang sudah berkeluarga memperoleh tunjangan keluarga

terdiri dari :

i. Istri atau suami : 10 % dari gaji pokok

ii. Anak : 2 % dari gaji pokok


b. Tunjangan Jabatan

i. Kepala dinas : 2.025.000

ii. Sekretariat : 1.260.000

c. Tunjangan Fungsional Umum

i. Golongan 4 : 190.000

ii. Golongan 3 : 185.000

iii. Golongan 2 : 180.000

iv. Golongan 1 : 175.000

d. Tunjangan Beras

Tunjangan beras sebesar 42.300/kg x 10

e. Tunjangan PPH atau khusus yaitu 5 % dari gaji pokok.


C. Sistem Pengawasan Gaji dan Upah

Menurut Schermerhorn (2002: 12). “Pengawasan adalah proses dalam

menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan

tersebut.”

Menurut Winardi (1998: 78). “pengawasan adalah suatu upaya yang

sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang

sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan

standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu

penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau

pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai

tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengertian sistem secara umum adalah suatu kumpulan objek atau unsur-

unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki

hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta

memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu

tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Sedangkan secara khusus para

ahli menyatakan pengertian sistem adalah sebagai berikut.

- Jogianto (2005:2), “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini


menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti

tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi”.

- Lani Sidharta (1995:9), Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang

saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang

sama.

- Indrajit (2001:2), Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-

komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Unsur-unsur Sistem

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka

mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut.

1. Adanya kumpulan objek

2. Andanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.

3. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu satu

kesatuan.

4. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.

5. Terdapat tujuan bersama (output) sebagai hasil akhirnya

D. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Gaji dan Upah

1. Jaringan Prosedur Menurut Para Ahli

Baridwan (2016:212) ; “Jaringan prosedur merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menjamin terdapatnya transaksi yang aman dari kesalahan pencatatan, prosedur dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji upah, prosedur distribursi biaya gaji dan upah, dan prosedur pembayaran gaji dan upah. ”


"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departement atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang"

Yang termasuk dalam jaringan prosedur menurut Mulyadi yaitu:

1. Prosedur pencatatan waktu hadir .

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir dapat 10 menggunakan daftar hadir biasa yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan.Pencatatn kartu jam hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji karyawan.

2. Prosedur pencatatan waktu kerja.

Dalam perusahaan biasanya karyawan bekerja 8 jam dalam suatu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap hari. Dengan demikian waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja.

3. Prosedur pembuatan daftar gaji karyawan.

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat dan lain-lain.

4. Prosedur Distribusi biaya gaji dan upah . Dalam prosedur biaya daftar gaji , baya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan gaji karyawan. 5. Prosedur pembayaran gaji . Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna membayar gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji.”Mulyadi(2013:5).


Gambar 2.1

Sistem Akuntansi Penggajian Sumber : Mulyadi (2013 : 392)

Bagian Pencatat Waktu Bagian Gaji Dan Upah

1 8 Mulai

KJH 2

Kartu

Penghasilan 1

Mencatat

jam hadir

Daftar hadir DG 2

3 Bukti Kas Keluar

T

Kartu Jam Hadir Membua

t daftar

Membua

t daftar

Membua

t rekap T A

KJH 2 SPG

1 Daftar hadir

2

RDG 1

2

Daftar gaji

KJH = Kartu Jam Hadir

RDG = Rekap Daftar Gaji SPG = Surat Pernyataan Gaji

1

Kartu

Penghasila

2


Gambar 2.2

Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) Sumber : Mulyadi (2013: 393)

Bagian Utang

2 7

KPK

SPG RDG 2

2

RDG 1 DG 1

2 Bukti Kas Keluar 1

Daftar Gaji 1

Membua

t Bukti Kas

KPK 9

SPG

2

RDG 1

2 DG 1

3

2

Bukti Kas Keluar 1

4

3 KPK = Kartu Penghasilan

Register

Bukti Kas


Gambar 2.3

Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) Sumber : Mulyadi (2013 :394)

Bagian Kassa

4 KPK 6

SPG KPK

RDG 2 SPG

2 RDG 2

DG 1 2

3 DG 1

Bukti Kas Keluar 1 3

Bukti Kas Keluar 1

Dimasukan ke dalam

amplop gaji bersama dengan pemasukan

Mengisi cek &

memintakan tanda tangan

7

Menguangkan

cek ke bank & memasukan

uang ke

8

Membayar gaji

karyawan &meminta

tanda tangan

Membub

uhkan cap lunas

pada

6


Gambar 2.4

Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) Sumber : Mulyadi (2013:395)

3 9 5

BKK 2 RDG 2 BKK 2

RDG 1 Daftar Gaji 1 RDG 1

Bukti Kas Keluar 1

Bukti Memorial

Membuat

N Register Cek

Kartu Biaya BKK 2 N

RDG 1

Selesai

Bukti Memorial

BKK = Bukti Kas Keluar

Jurnal Umum

5


2. Jaringan Prosedur Menurut Perusahaan

1. Prosedur pencatatan waktu hadir.

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir

ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada

pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir menggunakan daftar

hadir biasa, yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang, dari

perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir (berupa clock card) yang diisi secara

otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu (time recorder machine). Pencatatan

waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan

yang digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan

dapat memperoleh gaji penuh, atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar

hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan perusahaan dalam jam biasa

atau jam lembur (overtime), sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan

akan menerima gaji saja atau menerima tunjangan lembur.

2. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah.

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah bertanggungjawab membuat

daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah

surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,

pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.

Jika gaji karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh

Pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data yang tercantum

dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh Pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji

dan upah.


3. Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah.

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan

kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya

tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk.

4. Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah.

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan

umtuk menulis cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika

jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji dan upah dapat dilakukan oleh

juru bayar (pay master). Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek

gaji dan upah kepada karyawan.

Adapun bagan alir yang dipakai oleh PD Pembangunan Kota Medan adalah sebagai

berikut:


a) Bagan alir sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan :

PD Pembangunan Kota Medan

Bagian Kepegawaian Pembuat Daftar Gaji

Gambar 3. 2

Bagan Alir Prosedur Penggajian


Bendahara umum Pemegang kas daerah

Gambar 3. 3

Bagan Alir Prosedur Penggajian (Lanjutan)


Bendahara Pengeluaran

PD Pembangunan Kota Medan.

Gambar 3. 4

Bagan Alir Prosedur Penggajian (Lanjutan)


Keterangan Gambar

M1 : Mutasi gaji

SPP : Surat Permintaan Pembayaran

SPJ : Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

BPKA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Keterangan Bagan Alir Prosedur Sistem Penggajian

1) Bagian Kepegawaian PD Pembangunan Kota Medan

• Merekap dan mengecek daftar hadir pegawai

• Berdasarkan daftar hadir pegawai tersebut, Bagian Kepegawaian, membuat

buku absensi rangkap dua.

• Merekapitulasi penghasilan pegawai per golongan sesuai SK (Surat

Keputusan).

• Mengirimkan buku absensi lembar pertama dan hasil rekapitulasi

penghasilan pegawai ke Bagian Pembuat Daftar Gaji.

• Mengarsipkan buku absensi lembar kedua secara permanen berdasarkan

tanggal.

2) Pembuat Daftar Gaji Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

• Menerima buku absensi lembar pertama dan hasil rekapitulasi penghasilan

pegawai dari Bagian Kepegawaian.


Berdasarkan buku absensi, pembuat daftar gaji kemudian menghitung gaji

bersih pegawai, lalu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji

rangkap tiga, M1 (Mutasi gaji) jika ada perubahan, dan SPJ (Surat

Pertanggung jawaban) SPJ tersebut biasanya dibuat tanggal 10 bulan

sebelumnya.

• Mengirimkan buku absensi lembar pertama, SPP (Surat Permintaan

Pembayaran) gaji lembar kedua, M1 (Mutasi gaji), dan SPJ (Surat

Pertanggung Jawaban) yang sudah diotorisasi oleh pejabat yang

bersangkutan ke Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

• Mengirimkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji lembar pertama dan

amplop gaji ke Bendahara PD Pembangunan Kota Medan

Mengarsipkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji lembar ketiga dan

hasil rekapitulasi secara permanen berdasaran Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

3) Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah

• Menerima buku absensi lembar pertama, SPP (Surat Permintaan

Pembayaran) gaji lembar kedua, M1 (Mutasi gaji), dan SPJ (Surat

Pertanggung Jawaban) dari Bagian Pembuat Daftar Gaji.

• Meneliti dan mengecek ulang dokumen-dokumen yang diterima dari Bagian

Pembuat Daftar Gaji.

• Berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bagian Pembuat Daftar

Gaji, kemudian Bagian Umum Pemegang Kas Daerah membuat SP2D


(Surat Perintah Pencairan Dana) rangkap dua. Dokumen ini diotorisasi oleh

pejabat BPKA.

• Mengirimkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) lembar pertama ke

Bendahara Pengeluaran PD Pembangunan Kota Medan.

b) Sebelum tanggal 30 setiap bulan berjalan, fungsi pembuat daftar gaji menerima hasil

rekapitulasi potongan dan komponen-komponen penghasilan setiap pegawai per

golongan sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari fungsi kepegawaian kemudian

menghitung gaji bersih setiap pegawai, lalu membuat SPP (Surat Permintaan

Pembayaran) gaji dan membuat M1, jika ada perubahan gaji pegawai. SPP (Surat

Permintaan Pembayaran) gaji dan M1 kemudian harus dikirimkan ke Bendahara

Umum Pemegang Kas Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

sebelum tanggal 30 setiap bulannya bersamaan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)

bulan sebelumnya sebagai pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SPP

(Surat Permintaan Pembayaran) ter sebut sudah diotorisasi oleh Kepala Dinas PD

Pembangunan Kota Medan.

c) Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Medan bagian Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji

kemudian mengecek kebenaran data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji

tersebut yang berisi tentang gaji pokok, tunjangan dan potongan-potongan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan memeriksa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) bulan

sebelumnya, kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Dokumen ini diotorisasi oleh pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset. Setelah melalui proses otorisasi oleh pejabat yang berwenang, SP2D dikirim

Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah ke PD Pembangunan Kota Medan.


d) Setiap tanggal 1 Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Pemegang

Kas Daerah yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan, untuk

kemudian dicairkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Setelah mencairkan dana, Bendahara Pengeluaran memasukkan uang gaji pegawai ke

dalam amplop gaji pegawai kemudian membagikannya sesuai dengan gaji pegawai

masing-masing

3. Sistem Pengawasan Di Perusahaan

Pada dasarnya suatu sistem pengawasan intern yang baik tidak hanya terbatas pada

masalah yang berhubungan langsung dengan bagian akuntansi dan keuangan. Sistem

pengawasan intern meliputi pengawasan anggaran, analisis statistik, suatu staf

pemeriksaan intern, penyelidikan waktu. Sistem pengawasan intern dibagi menjadi

dua kelompok, yaitu :

1. pengawasan Manajerial

Meliputi struktur organisasi dan semua metode, ukuran dan prosedur terutama yang

menyangkut efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen perusahaan

dan biasanya tidak berhubungan langsung dengan masalah keuangan melainkan

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mengarah dikeluarkannya

otorisasi pimpinan terhadap transaksi-transaksi.

2. Pengawasan Akuntansi

Meliputi struktur organisasi dan semua prosedur dan catatan yang berhubungan

langsung dengan pengamanan harta dan dapat dipercayainya catatan keuangan, dan

karenanya hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan yang

memadai.


a. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi pimpinan baik otorisasi

yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, sehingga memberikan jaminan

yang memadai.

b. Transaksi dicatat seperlunya, sehingga memungkinkan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Sistem pengawasan intern gaji dan upah yang dilakukan pada Biro Umum Setda

Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan teori yang peneliti sajikan dan sistem

pengawasan intern aktiva tetap yang dilakukan perusahaan sudah efektif.

Pengawasan intern gaji dan upah tidak memberikan atau menyebabkan kerugian

bagi perusahaan. Bahkan sebaliknya dengan adanya pengawasan intern ini akan lebih

terkoordinir lagi seluruh kegiatan yang terjadi di kantor.

Adapun bagian-bagian yang berhubungan dengan pengawasan gaji dan upah

menurut Sjamsu Alam Makka adalah :

1. Bagian Kepegawaian

Bagian kepegawaian memegang peranan yang penting dalam kegiatan penggajian

dan pengupahan. Bagian ini bertugas untuk mencari, menyeleksi, dan

memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan

upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan

pemberhentian karyawan.

2. Bagian Pencatat Waktu

Bagian ini berfungsi untuk menyelenggarakan pencatatan waktu hadir bagi semua

pegawai/karyawan perusahaan.

3. Bagian Gaji dan Upah

Bagian ini berfungsi untuk menghitung penghasilan tiap karyawan selama jangka

waktu pembayaran gaji dan upah. Hasil perhitungan ini dituangkan dalam daftar


gaji dan upah untuk kemudian diserahkan kebagian utang guna pembuatan bukti

kas keluar yang dipakai sebagian dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada

karyawan.

4. Bagian Utang

Bagian ini berfungsi untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang

telah tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini membuat bukti kas keluar

yang memberi otorisasi kepada bagian kassa untuk membayarkan gaji dan upah

kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut.

5. Bagian Kassa

Bagian kassa berfungsi untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan

menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke

dalam amplop gaji dan upah karyawan, kemudian dibagikan kepada karyawan.

6. Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya

Mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya

berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dari kartu jam kerja.

7. Bagian Jurnal, Buku Besar, dan Laporan

Berfungsi untuk mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum.

E. ANALISA DAN EVALUASI

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa sistem terdiri dari berbagai unsur yang

berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu sistem. Sistem ini dibuat untuk

menangani kejadian-kejadian yang sering terjadi atau berulang kali terjadi.

Sistem pengawasan memiliki unsur-unsur yakni formulir-formulir, catatan-catatan dan

prosedur-prosedur. Dimana unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengolah data mengenai


suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik berupa laporan-

laporan yang dibutuhkan pihak lain seperti lembaga swasta dan lembaga pemerintah lainnya.

Pembayaran gaji merupakan aktivitas rutin dari instansi. Untuk itu dibutuhkan suatu

sistem pengawasan gaji dan upah. Sistem pengawasan gaji dan upah dirancang untuk

menangani seluruh transaksi yang berkaitan dengan gaji dan upah.

Sistem pengawasan gaji dan upah adalah kerja sama dari prosedur-prosedur dan catatan-

catatan yang dapat menentukan secara tepat berapa jumlah pegawai, berapa potongan yang

dikenakan, dan berapa pendapatan bersih yang diterima pegawai.

Agar sistem pengawasan gaji dan upah dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan

maka unsur-unsur sistem pengawasan gaji dan upah harus ada dalam instansi tersebut.

Unsur-unsur sistem pengawasan gaji dan upah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dokumen/formulir

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir

1.Catatan waktu hadir

2.Catatan Waktu kerja

3.Kombinasi keduanya

b. Prosedur Penggajian dan Pengupahan

1. Daftar gaji dan cek register

2. Cek gaji atau amplop gaji

3.Paystub ( Formulir yang berisi gaji gaji kotor dan potongan serta gaji bersih/slip

gaji)


4. Employee's record (Kumpulan gaji Pegawai selama periode tertentu)

Dokumen-dokumen ini sangat penting peranannya dalam menjalankan

instansi/organisasi, karena hampir seluruh transaksi dicatat dalam dokumen-dokumen

tersebut. Adapun guna dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

• Menetapkan tanggung jawab atas segala bentuk pelayanan yang

diberikan instansi tersebut

• untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan

semua kejadian dalam bentuk tulisan

• untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain

dalam organisasi yang sama atau organisasi yang lain

Dokumen atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi dalam instansi

tersebut.Dokumen-dokumen ini bermanfaat untuk menetapkan siapa yang bertanggung

jawab atas suatu transaksi dan juga untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan.Formulir

ini memungkinkan adanya catatan akuntansi yang memadai.contohnya : bukti kas keluar,

catatan waktu hadir pegawai dan lain-lain.

Dokumen-dokumen yang digunakan pada PD Pembangunan Kota Medan telah

mendorong pengawasan yang baik terhadap gaji dan upah. Dokumen-dokumen tersebut

antara lain : daftar gaji, daftar lembur, surat pengangkatan pegawai, serta amplop gaji untuk

pegawai.

2. Catatan Akuntansi

Selain dokumen-dokumen, perusahaan juga menggunakan catatan akuntansi untuk

mencatat setiap transaksi/perkiraan sehubungan dengan penggajian dan pengupahan. Catatan

yang digunakan adalah sebagai berikut :


a. Jurnal umum untuk mencatat distribusi biaya kerja kedalam

setiap departemen.

b. Kartu penghasilan pegawai untuk mencatat penghasilan dan

berbagai potongan yang diterima setiap pegawai.

Catatan akuntansi digunakan untuk menyediakan informasi keuangan

yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan instansi. Catatan

akuntansi juga memudahkan untuk pengklarifikasian terhadap transaksi secara tepat. Contoh

catatan akuntansi adalah jurnal, buku besar, buku pembantu, dan lain-lain.

Catatan akuntansi yang digunakan oleh PD Pembangunan Kota Medan sudah cukup

baik yaitu menggunakan sistem komputerisasi karena akan menghasilkan pencatatan dengan

benar dan pengklasifikasian yang benar. Catatan akuntansi ini dapat mendukung

pengawasan gaji dan upah yang baik. Adapun evaluasi yang peneliti dapat simpulkan sesuai

dengan keterangan sebelumnya yaitu:

A. Evaluasi terhadap fungsi yang terkait

1) Dalam sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan sudah terdapat

pemisahan fungsi yang cukup tegas sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pembuat daftar

gaji dengan fungsi kepegawaian, fungsi akuntansi dengan fungsi pembuat daftar

gaji.

2) Pengendalian intern yang baik mengharuskan fungsi pencatatan waktu hadir harus

terpisah dari fungsi pembuat daftar gaji. Pada PD Pembangunan Kota Medan

pemisahan tersebut sudah dilaksanakan yaitu fungsi pencatatan waktu hadir

terpisah dari fungsi pembuat daftargaji. Fungsi pencatatan waktu hadir ini


dilaksanakan oleh sub bag. Kepegawaian sedangkan fungsi pembuat daftar gaji

dilaksanakan oleh sub bagian keuangan.

3) Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan

adalah fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi pembuat daftar

gaji, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.

B. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan

1) Penyelenggaraan pencatatan terhadap transaksi yang berkaitan dengan sistem

penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan sudah cukup baik. Hal tersebut

dapat terlihat dengan hampir seluruh transaksi atau kegiatan yang terdapat dalam

sistem penggajian di PD Pembangunan Kota Medan terekam dalam berbagai

dokumen.

2) Setiap dokumen yang digunakan oleh PD Pembangunan Kota Medan dalam

sistem penggajian juga telah mendapat otorisasi dari pejabat atau bagian yang

berwenang. Seperti bukti Surat Perintah Pencairan Dana yang diotorisasi oleh

Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

3) Dokumen yang digunakan pada PD Pembangunan Kota Medan dalam sistem

penggajian yaitu dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penggajian,

dokumen yang digunakan sebagai pendukung perubahan gaji, Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) Gaji, Mutasi Gaji (M1), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),

SP2D dan buku daftar hadir pegawai.

C. Evaluasi terhadap catatan akuntansi yang digunakan

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian adalah jurnal umum

yang digunakan untuk mencatat distribusi pembayaran gaji pegawai. Tugas ini

dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran PD Pembangunan Kota Medan.


D. Evaluasi terhadap jaringan prosedur

1) Pada PD Pembangunan Kota Medan prosedur penggajian yang digunakan dalam

sistem penggajian sudah lengkap, yaitu dimulai dengan prosedur pencatatan

waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji dan yang terakhir adalah prosedur

pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2) Prosedur pencatatan waktu hadir pada PD Pembangunan Kota Medan dilakukan

oleh Sub Bagian Kepegawaian. Bagian Kepegawaian dalam prosedur ini juga

mengecek kelengkapan daftar hadir pegawai.

3) Prosedur selanjutnya dalam sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan

adalah prosedur pembuatan daftar gaji yang dilaksanakan oleh bendahara pembuat

daftar gaji pada sub bagian keuangan. Prosedur ini dimulai dengan dibuat Mutasi

Gaji jika ada perubahan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai

dengan diterbitkannya SPP Gaji yang memuat jumlah gaji, tunjangan-tunjangan,

dan potongan-potongan yang menjadi beban pegawai.

4) Prosedur terakhir adalah prosedur pembayaran gaji. Prosedur ini dimulai dari

diterbitkannya cek yang kemudian dicairkan guna membayar gaji Pegawai


BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan dengan

landasan teori yang berhubungan, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pengawasan gaji dan upah pada PD Pembangunan Kota Medan telah efektif

dan sesuai dengan prosedur.

2. Sistem Pembayaran didasarkan pada bukti pembayaran gaji pegawai dilakukan secara

tunai dan slip pembayaran gaji harus ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.

3. Catatan-catatan dan dokumen penting tentang pegawaian disimpan dalam lemari

dalam satu tahun anggaran termasuk daftar hadir pegawai.

4. Unsur-unsur gaji dan Upah yang terdapat dalam PD Pembangunan Kota Medan

adalah gaji pokok, Upah, insentif(premi), Overtime(lembur), tunjangan-tunjangan.

5. Pemberian gaji pada instansi ini sesuai dengan jabatan dan golongan masing-masing.

Pelaksanaan sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan telah

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dapat dilihat dari struktur organisasi

yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas, dan telah dilakukan otorisasi

dan pencatatan terhadap berbagai dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian.

Efisien dapat dilihat dari keseluruhan dokumen yang menjadi dasar penghitungan gaji

telah diproses dengan benar dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk

penghitungan gaji pegawai, serta telah diteliti ulang sehingga meminimalkan

kesalahan penghitungan gaji.


B. Saran

Dengan pengetahuan yang sangat minim, dibawah ini penulis mencoba memberikan

saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kepentingan instansi dimasa yang akan datang.

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Pegawai PD Pembangunan Kota Medan yang menggunakan absensi

secara finger scan harus benar-benar diawasi sehingga dapat melaksanakan jam kerja

secara efektif. Hal ini dikarenakan daftar hadir karyawan diawasi oleh penjaga

absensi, yang dapat mengadakan simbiosis mutualisme antara pegawai dengan

penjaga absensi sehingga dapat merugikan instansi dan tujuan instansi tidak tercapai.

2. Pengawasan dan pengendalian gaji dan upah telah efektif, sebaiknya dipertahankan

dan bila perlu ditingkatkan sehingga penyelewengan dapat dihindari.

3. Hendaknya diadakan pembagian fungsi untuk bagian keuangan dan akuntansi agar

segera membentuk bagian khusus untuk gaji dan upah agar pelaksanaan pembayaran

gaji dan upah dapat terlaksana dengan efektif dan efesien.

4. Hendaknya diadakan perhatian khusus pada pegawai yang memiliki tingkat

pendidikan yang belum sesuai dengan posisi jabatannya didalam instansi pemerintah.


DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 2008. Auditing dan Jasa Assurance, Edisi Dua Belas, Jilid Satu, Penerjemah Herman Wibowo, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba

Empat, Jakarta. _______, 2002, Auditing, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta

Roechaty, Tresnati, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Revisi, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2004. Sistem Informasi Akuntansi,

Edisi Sembilan, Buku Satu, Penerjemah Dewi Fitriasari, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sistem Pengendalian Menurut COSO,

http://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/ (Diakses pada tanggal 25 Juli 2017)

Sistem http://jagatsisteminformasi.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-definisi-sistem.html (Diakses pada tanggal 21 Juli 2017

Sistem https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem (Diakses pada tanggal 21 Juli 2017

Pengawasan, http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pengawasan-controlling.html (Diakses pada tanggal 21 Juli 2017)

Prosedur http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-siskamariy-34974-8-12.uniko-2.pdf (Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017)

Soemarso, 2004. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyarso G. dan Winarni F. 2006. Administrasi gaji & Upah, Yogyakarta : Pustaka

Widyatama. Sukirno, Sudono, 2006. Pengantar Bisnis, Cetakan Pertama Penerbit Kencana, Jakarta.

Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Feess, 2008. Pengantar Akuntansi, Edisi

Dua Puluh Satu, Jilid Satu, Penerjemah Aria Farahmita, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.


http://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/�

http://jagatsisteminformasi.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-definisi-sistem.html�

http://jagatsisteminformasi.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-definisi-sistem.html�

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem�

http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pengawasan-controlling.html�

http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pengawasan-controlling.html�

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-siskamariy-34974-8-12.uniko-2.pdf�

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-siskamariy-34974-8-12.uniko-2.pdf�

tugas akhir sistem pengawasan gaji dan upah pegawai …

Documents