Tugas Akhir

GAMBARAN PELAKSANAAN MANAJEMEN LOGISTIK ALAT KESEHATAN DI

PUSKESMAS MERDEKA PALEMBANG TAHUN 2012

Oleh :

Dwi Akbarini S. Ked

(702008039)

Pembimbing klinik:

dr. Asmarani Makmun, M. Kes

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PESKESMAS

MERDEKA PALEMBANG PERIODE APRIL 2013

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH PALEMBANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai

perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945.1 Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, disebutkan pembangunan

kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.2 Menurut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025,

pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik

upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan

terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada

upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap warga

negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan

kesehatan (rehabilitatif).3

Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan strata pertama dalam

melaksanakan upaya kesehatan tersebut, terutama upaya preventif dan promotif, namun

juga tidak meninggalkan upaya kuratif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas

berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang

optimal.2

Salah satu aspek yang mendukung terselenggaranya upaya penyembuhan penyakit

(kuratif) di puskesmas adalah peralatan kesehatan. Tidak tersedianya peralatan atau peralatan

yang ada tidak digunakan dengan baik oleh Puskesmas akan mempengaruhi mutu pelayanan

kesehatan yang diberikan.4 Oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat

kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi

terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian,

pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan.5

Manajemen pengadaaan obat dan alat kesehatan adalah salah satu unit yang paling

penting dalam sebuah institusi pelayanan kesehatan. Jika tidak terdapat manajemen yang

baik mengenai obat dan alat kesehatan maka seringnya dokter akan memberikan obat-obatan

yang terlalu banyak, menggunakan obat yang lebih mahal di mana seharusnya bisa digunakan

obat yang lebih murah, mengobati pasiennya sebelum diagnosa ditegakkan, dan bisa saja

melebihi dosis yang dianjurkan serta mungkin dapat menggunakan alat kesehatan yang tidak

layak pakai.

Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 98 dan 104

menyebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat serta pengamanan sediaan

farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang

disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.6 Kepmenkes No. 004

tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan juga menyebutkan

bahwa salah satu tujuan strategis adalah upaya penataan manajemen kesehatan di era

desentralisasi. Salah satu langkah kunci dalam tujuan tersebut adalah mengembangkan sub

sistem pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan alat kesehatan. Dalam langkah

kunci 28 Kepmenkes tersebut di atas dinyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat tercapai bila tersedia biaya

operasional dan pemeliharaan sarana dan alat kesehatan yang memadai dan untuk itu haruslah

disusun petunjuk teknis dan standart operational procedure (SOP) tentang pemeliharaan dan

optimalisasi pemanfaatan sarana alat kesehatan.7

Melihat pentingnya pelaksanaan manajemen logistik yang baik untuk menunjang

pelayanan kesehatan pada masyarakat, mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi tentang

hal ini, khususnya mengenai logistik obat dan alat kesehatan. Yuliningsih (2001) dalam

penelitiannya mengenai sistem pengelolaan perbekalan obat / alat kesehatan persediaan

ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita menyebutkan bahwa

ketidaktersediaan obat/alkes persediaan ruangan tergantung pada sistem pengelolaan yang

sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur manajemen yaitu kebijakan pelayanan, organisasi, SDM,

sarana/prasarana, metode dan sistem informasi, serta aspek logistik yang meliputi proses

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan

pengawasan/pengendalian.8

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kalterina (2002) yang menyebutkan bahwa

perencanaan obat dan alat kesehatan kebutuhan dasar ruangan pada instalasi rumah sakit

tidak akurat yang disebabkan adanya hambatan yang terjadi pada SDM, organisasi,

kebijakan, prosedur, laporan pemakaian obat dan alat kesehatan, penentuan perencanaan

jumlah obat dan alat kesehatan dasar ruangan. Penelitian-penelitian di atas menunjukkan

bahwa permasalahan manajemenlogistik khususnya obat dan alat kesehatan merupakan

masalah yang komplek dansaling terkait antar fungsi-fungsinya. Perencanaan dan

pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan

yang baik dan bermutu pada masyarakat.Berdasarkan data diatas penulis tertarik mengangkat

Manajemen penyediaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Merdeka menjadi tema pada

tugas akhir di kepaniteraan klinik IKM di Puskesmas Merdeka.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

bagaimana pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Merdeka

Palembang

1.3. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi pelaksanaan

manajemen logistik alat kesehatan Di Puskesmas Merdeka Palembang.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran masukan (input) manajemen logistik alat kesehatan di

Puskesmas Merdeka Palembang yang meliputi aspek tenaga, dana, sarana dan

prasarana, dan metode.

2. Mengetahui gambaran proses (process) manajemen logistik alat kesehatan di

Puskesmas Merdeka Palembang yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran,

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pencatatan, pemeliharaan, dan

penghapusan.

3. Mengetahui gambaran keluaran (out put) penggunaan alat kesehatan yang efektif

dan efisien dalam proses pelayanan. 

1.4. Manfaat

a. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam

mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan, khususnya mata kuliah manajemen

logistik yang diperoleh pada perkuliahan ke dalam suatu penelitian. Diharapkan dapat

menambah kekayaan ilmu dan menjadi bahan rujukan bagi dunia pendidikan dalam

menetapkan kurikulam pendidikan khususnya manajemen logistik.

b. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas Merdeka dalam rangka upaya peningkatan

pengelolaan manajemen logistik alat kesehatan. Dapat menjadi bahan rujukan dalam

topik yang sama dengan permasalahn yang berbeda tentang evaluasi manajemen logistik

alat kesehatan di puskesmas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Manajemen Logistik

Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan

oleh orang lain, sedangkan logistik adalah bahan untuk kegiatan operasional yang sifatnya

habis pakai. Manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses

mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan

pemeliharaan serta penghapusan material/alat. (Subagya: 1994), sehingga manajemen logistik

mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan

logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Dalam sistem

administrasi manajemen logistik, Subagya menyatakan sebagai berikut:

Gambar 1. Sistem Administrasi Manjemen Logisik

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno management, yang memiliki arti

seni melaksanakan dan mengatur.Manajemen belum memiliki definisi yang mapan

dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan

Unsur manajemen:

Man

Money

Material

Machine

Method

Fungsi manajemen:

Planning

Organizing

Actuating

ControllingFungsi logistik:

Fungsi Perencanaan

Fungsi Penganggaran

Fungsi Pengadaan

Fungsi Penyimpanan

Fungsi Penyaluran

Fungsi Penghapusan

Fungsi Pengendalian

manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini

berarti bahwa seorang manajer  bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk

mencapai tujuan organisasi. Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai

sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) s eca r a efektif dan

efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan,

sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,

terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai

perencanaan dn penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan

pemeliharaan serta penghapusan materi atau alat. Lebih lanjut, logistik diartikan bagian dari

instansi yang bertugas menyediakan bahan atau barang yang dibutuhkan untuk kegiatan

operasional suatu instansi dalam jumlah, kualitas dan pada waktu yang tepat (sesuai

kebutuhan) dengan harga serendah mungkin (Adiatama, 2002).

Pelaksanaan manajemen yang baik, maka unsur manajemen diproses melalui fungsi

manajemen dan fungsi tersebut merupakan pegangan umum untuk dapat terselenggaranya

fungsi logistik.

2.1.1 Tujuan Manajemen Logistik

Kegiatan logistik sangat penting dalam menunjang kegiatan pengadaan

barang atau  j a s a dan p ihak pe rusahaan a t au o rgan i s a s i t i dak mampu

mengop t ima lkan pemanfaa t an sumberdaya yang dimiliki, secara umum kegitan

logistik memiliki tujuan, yaitu:

a. Tujuan operasional: agar tersedia barang serta bahan dalam jumlah yang

tepat dan mutu yang memadai.

b. Tu juan keuangan : dapa t me l aksanakan t u juan ope ra s iona l dengan

b i aya pa l i ng r endah .

c. Tujuan pengamanan: agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan,

pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar

lainnya.

Dalam menjalankan suatu perusahaan atau organisasi tidak dapat

melepaskan peran logistik. Dua alasan utama mengapa logistik diperlukan dalam

menjalankan usaha :

Pengendalian (control)

Pengadaan

a. B a r a n g d a n j a s a s a n g a t d i b u t u h k a n o l e h u n i t o p e r a s i o n a l

u n t u k m e n d u k u n g kegiatan operasionalnya, yang dapat diwujudkan melalui

kegiatan logistik.

b. Logistik memberikan multiplier effect bagi efisiensi dan efektivitas dalam

rangka pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan logistik mempengaruhi

efesiensi kegiatan un i t t e r t en tu da l am l embaga u saha dan e f e s i ens i

pe rusahaan dan akh i rnya akan menentukan sejauh mana kemampuan

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pengembangan usaha dan

kemakmuran pemilik perusahaan.

2.2 FUNGSI MANAJEMEN LOGISTIK RUMAH SAKIT

Fungsi logistik dapat disusun dalam bentuk skema siklus kegiatan logistik sebagai

berikut (Mustiksari: 2007):

Gambar 2. Siklus Logistik

Setiap fungsi logistik tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Untuk itu

akan dibahas satu persatu fungsi logistik tersebut.

Perencanaan

Penghapusan Penganggaran

Penyimpanan

Pendistribusian

Persiapan Pelaksanaan

2.2.1 Fungsi Perencanaan

Pengertian umum adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan

langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan secara khusus perencanan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik

yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai (user) kemudian diajukan

sesuai dengan alur yang berlaku di setiap organisasi (Mustikasari:2007). Subagya

menyatakan perencanaan adalah hasil rangkuman dari kaitan tugas pokok, gagasan,

pengetahuan, pengalaman dan keadaan atau lingkungan yang merupakan cara terencana

dalam memuat keinginan dan usaha merumuskan dasar dan pedoman tindakan.

Pengelolaan logistik cenderung semakin kompleks dalam pelaksanannya

sehingga akan sangat sulit dalam pengendalian apabila tidak didasari oleh perencanaan

yang baik. Perencanaan yang baik menuntut adanya sistem monitoring, evaluasi dan

reporting yang memadai dan berfungsi sebagai umpan balik untuk tindakan

pengandalian terhadap devisi yang terjadi.

Suatu rencana harus didukung oleh semua pihak, rencana yang dipaksakan akan

sulit mendapatkan dukungan bahkan sebaliknya akan berakibat tidak lancar dalam

pelaksanaannya. Dibawah ini akan dilukiskan bagan kerjasama antara pimpinan,

perencana, pelaksana dan pengawas (Subagya: 1994).

Pengkajian Pengendalian

Pengawasan

Pimpinan/Staf

Sasaran

Gambar 3. kerjasama antara pimpinan, perencana, pelaksana dan pengawas

Dalam suatu kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan

pencapaian tujuan (sasaran) diperlukan kerjasama yang terus menerus antara pimpinan /

staf, perencana, pelaksana dan pengawas dengan masing-masing kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Seluruh kegiatan diarahkan pada

pencapaian tujuan (untuk mencapai sasaran) organisasi.

Perencanaan dapat dibagi kedalam periode sebagai berikut:

a. Rencana jangka panjang (Long range)

b. Rencana jangka menengah (Mid range)

c. Rencana jangka pendek (Short range)

Periodisasi dalam suatu perencanaan sekaligus merupakan usaha penentuan skala

perioritas secara menyeluruh dan berguna untuk usaha tindak lanjut yang terperinci.

Melalui fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan ini akan menghasilkan antara

lain:

a. Rencana Pembelian

b. Rencana Rehabilitasi

c. Rencana Dislokasi

d. Rencana Sewa

e. Rencana Pembuatan.

Dalam tahapan perencanaan logistik pada umumnya dapat menjawab dan

menyimpulkan pernyataan sebagai berikut:

a. Apakah yang di butuhkan (what) untuk menentukan jenis barang yang tepat

b. Berapa yang di butuhkan (how much, how many) untuk menentukan jumlah

yang tepat

c. Bilamana dibutuhkan (when) untuk menentukan waktu yang tepat

d. Di mana dibutuhkan (where) untuk menentukan tempat yang tepat

Pengawas

e. Siapa yang mengurus atau siapa yang menggunakan (who) untuk menentukan

orang atau unit yang tepat

f. Bagaimana diselenggarakan (how) untuk menentukan proses yang tepat

g. Mengapa dibutuhkan (why) untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil

sudah tepat.

2.2.2 Fungsi Penganggaran

Penganggaran (budgetting), adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan

perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu/skala standar yaitu skala mata

uang dan jumlah biaya.

Dalam fungsi penganggaran, semua rencana dari fungsi perencanaan dan penentu

kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya biaya dari dana yang

tersedia. Dengan mengetahui hambatan dan keterbatasan yang dikaji secara seksama

maka anggaran tersebut merupakan anggaran yang dapat dipercaya.

Apabila semua perencanaan dan penentu kebutuhan telah diperiksa berulang kali

dan diketahui untung ruginya serta telah diolah dalam rencana biaya keseluruhan, maka

penyediaan dana tersebut tidak boleh diganggu lagi, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pengaturan keuangan yang jelas, sederhan dan tidak rumit akan sangat membantu

kegiatan. Dalam menyusun anggaran terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan

antara lain adalah:

a. Peraturan terkait

b. Pertimbangan politik, sosial, ekonomi dan tehnologi

c. Beberapa hal yang berhubungan dengan anggaran

d. Pengaturan anggaran seperti: sumber biaya pendapatan sampai dengan

pegaturan logistik

Sumber anggaran di suatu rumah sakit beragam, tergantung pada institusi yang

ada apakah milik pemerintah atau swasta. Pada Rumah sakit Pemerintah, sumber

anggaran dapat berasal dari Dana Subsidi (Bappenas, Depkes, Pemda) dan dari

penerimaan rumah sakit. Sedangkan pada rumah sakit swasta sumber anggaran berasal

dari Dana Subsidi (Yayasan dan Donatur), Penerimaan rumah sakit dan Dana dari

pihak ketiga (Mustikasari).

Alokasi anggaran logistik Rumah Sakit 40 %-50 % dalam bentuk obat dan bahan

farmasi, alat tulis kantor, cetakan, alat rumah tangga, bahan makanan, alat kebersihan

dan suku cadang.

2.2.3 Fungsi Pengadaan

Pengadaan adalah semua kegiataan dan usaha untuk menambah dan memenuhi

kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan

sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk

tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas efisiensi.

Sedangkan Mustikasari berpendapat fungsi pengadaan merupakan kegiatan untuk

merealisasi atau mewujudkan kebutuhan yang telah direncanakan atau telah disetujui

sebelumnya.

Pengadaan tidak selalu harus dilaksanakan dengan pembelian tetapi didasarkan

dengan pilihan berbagai alternatif yang paling tepat dan efisien untuk kepentingan

organisasi. Cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan adalah:

a. Pembelian

b. Penyewaan

c. Peminjaman

d. Pemberian ( hibah )

e. Penukaran

f. Pembuatan

g. Perbaikan

Proses pengadan peralatan dan perlengkapan pada umumnya dilaksanakan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penentuan kebutuhan

b. Penyususnan dokumen tender

c. Pengiklanan/penyampaian uandangan lelang

d. Pemasukan dan pembukuan penawaran

e. Evaluasi penawaran

f. Pengusulan dan penentuan pemenang

g. Masa sanggah

h. Penunjukan pemenang

i. Pengaturan kontrak

j. Pelaksanaan kontrak

Mengingat fungsi pengadaan adalah fungsi teknis yang menyangkut pihak luar

maka pengendalian fungsi pengadaan perlu mendapatkan perhatian. Pengendalian

dilaksanakan dari awal kegiatan sampai dengan pemeliharaan. Kebijakan pemerintah

yang mengatur tentang pengadaan barang adalah Keppres No. 80 tahun 2003.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada fungsi pengadaan antara lain:

a. Kode etik pengadaan

Kode etik pengadaan yang dikemukakan oleh George W. Aljian, antara lain:

1) Hubungan pribadi dengan para pedagang sangat perlu, namun seorang

pembeli harus tetap tidak berpihak dalam semua tahap perdagangan

2) Tidak boleh ada keterangan orang dalam, kepada siapapun.

3) Memberi batas kepada seorang rekanan adalah melanggar etika

b. Pelelangan pengadaan barang

Setiap mengadakan pelelangan dan pengadaan barang harus dibentuk panitia

pengadaan dan pelangan milik negara yang ditentukan sebagai berikut:

1) Keanggotaan panitia minmal lima orang terdiri dari unsur: perencana,

pemikir pekerjaan yang bersangkutan, penaggung jawab keuangan,

penanggung jawab perlengkapan, penanggung jawab teknis.

2) Dilarang duduk sebagai anggota panitia adalah: kepala kantor atau satuan

pekerja atau pemimpin proyek, pegawai pada inspektorat jenderal atau unit-

unit yang berfungsi sebagai pemeriksa.

3) Panitia pelelangan dibentuk oleh kepala kantor atau satuan pekerja atau

pemimpin proyek

4) Masa kerja panitia berakhir sesuai dengan tugasnya setelah pemenang

pelelangan ditunjuk (Subagya:1994)

2.2.4 Fungsi Penyimpanan

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan

barang persediaan di tempat penyimpanan. (Mustikasari: 2007) Penyimpanan berfungsi

untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumya dengan

pemenuhan yang tepat dan biaya serendah mungkin. Fungsi ini mencakup semua

kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan dan penyimpanan barang. Fungsi yang lain

adalah: kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian

barang yang lebih mudah dan barang yang aman dari pencuri.

Faktor yang perlu mendapat perhatian dalam fungsi penyimpanan adalah:

a. Pemilihan lokasi

Aksesibilitas, utilitas, komunikasi, bebas banjir, mampu menampung barang

yang disimpan, keamanan dan sirkulasi udara yang baik.

b. Barang (Jenis, bentuk barang atau bahan yang disimpan)

Jenis dan bentuk barang dapat digolongkan ke dalam:

1) Barang biasa: Kendaraan, mobil ambulan, alat berat, brankas, kursi roda dll.

2) Barang khusus: Obat, alat medis dll.

c. Pengaturan ruang

Bentuk tempat penyimpanan, rencana penyimpanan, penggunaan ruang secara

efisien dan pengawasan ruangan.

d. Prosedur atau sistem penyimpanan

Formulir transaksi, kartu catatan, kartu pemeriksaan, cara pengambilan barang,

pengawetan dll.

e. Penggunaan alat bantu

f. Pengamanan dan keselamatan

Pencegahan terhadap api, pencurian, tindakan pencegahan terhadap kecelakan,

gangguan terhadap penyimpanan dan tindakan keamanan.

2.2.5 Fungsi Penyaluran (Distribusi)

Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola

pemindahan barang dari satu tempat ketempat lainnya (Subagya: 1994). Faktor yang

mempengaruhi penyaluran barang antara lain:

a. Proses Administrasi

b. Proses penyampaian berita (data informasi)

c. Proses pengeluaran fisik barang

d. Proses angkutan

e. Proses pembongkaran dan pemuatan

f. Pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan

Ketelitian dan disiplin yang ketat dalam menangani masalah penyaluran

merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.6 Fungsi Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan atau usaha pembebasan barang dari

pertanggungjawaban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Subagya:

1994). Alasan penghapusan barang antara lain:

a. Barang hilang, akibat kesalahan sendiri, kecelakaan, bencana alam,

administrasi yang salah, tercecer atau tidak ditemukan

b. Teknis dan ekonomis: setelah nilai barang dianggap tidak ada manfaatnya.

Keadaan tersebut disebabkan beberapa faktor: kerusakaan yang tidak dapat

diperbaiki, obsolete (meningkatkan efisiensi atau efektivitas), kadaluarsa yaitu

suatu barang tidak boleh dipergunakan lagi menurut ketentuan waktu yang

ditetapkan, aus atau deteriorasi yaitu barang mengurang karena susut,

menguap atau hadling, Busuk karena tidak memenuhi spesifikasi sehingga

barang tidak dapat dipergunakan lagi.

c. Surplus dan ekses

d. Tidak bertuan: Barang-barang yang tidak diurus

e. Rampasan yaitu barang-barang bukti dari suatu perkara

Program penghapusan dapat ditinjau dari dua aspek antara lain:

a. Aspek yuridis, administrasi dan prosedur

Dalam aspek yuridis mencakup pembentukan panitia penilai, identifikasi dan

inventarisasi peraturan yang mengikat, persyaratan atau ketentuan terhadap

barang yang dihapus, penyelesaian kewajiban sebelum barang dihapus.

b. Aspek rencana pelaksana teknis

Evaluasi, rencana pemisahan dan pembuangan serta rencana tindak lanjut.

Cara penghapusan yang lazim dilakukan antara lain:

1) Pemanfaatan langsung: usaha merehabilitasi atau merekondisi komponen

yang masih dapat digunakan kembali dan dimasukkan sebagai barang

persediaan baru.

2) Pemanfaatan kembali: usaha meningkatkan nilai ekonomis dari barang

yang dihapus menjadi barang lain

3) Pemindahan: mutasi kepada instansi yang memerlukan dalam rangka

pemanfaatan langsung

4) Hibah: pemanfaatan langsung atau peningkatan potensi kepada badan atau

pihak di luar instansi (Pemerintah)

5) Penjualan atau Pelelangan: dijual baik di bawah tangan atau dilelang

6) Pemusnahan: menyangkut keamanan dan keselamatan lingkungan

2.2.7 Fungsi Pengendalian

Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan

dan pemeriksaan terhadap tahapan manajemen logistik yang sedang atau telah

berlangsung (Mustikasari: 2007). Bentuk kegiatan pengendalian antara lain:

a. Merumuskan tatalaksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma,

instruksi dan prosedur lain

b. Melaksanakan pengamatan (Monitoring), evaluasi dan laporan, guna

mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyimpangan dan jalannya

pelaksanaan dari rencana

c. Melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara pelaksanaan dalam

rangka pencapaian tujuan

d. Melakukan supervisi

Agar pelaksanaan pengendalian dapat berjalan dengan baik diperlukan sarana

pengendalian sebagai berikut:

a. Struktur organisasi yang baik

b. Sistem informasi yang memadai

c. Klasifikasi yang selalu mengikuti perkembangan menuju standardisasi

d. Pendidikan dan pelatihan

e. Anggaran yang cukup memadai

2.3 PERAN LOGISTIK PUSKESMAS

Rumah sakit merupakan suatu usaha yang melakukan produksi jasa sehingga logistik

dalam rumah sakit bukan logistik pendistribusian barang, tetapi hanya menyangkut

manajemen persediaan bahan barang serta peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi

jasa tersebut. Logistik dalam rumah sakit bermula dari perolehan (procurement) dan berakhir

dengan dokumen penuh dari usaha pembedahan dan pengobatan. Sehingga dapat dikatakan

bahwa manajemen logistik dalam lingkungan rumah sakit adalah suatu proses pengolahan

secara strtegis terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemantauan

persediaan barang (stock, material, supplies, inventory, etc) yang diperlukan bagi produksi

jasa rumah sakit.

Menurut bidang pemanfaatannya bahan dan barang yang harus disediakan di rumah

sakit dapat dikelompokkan menjadi :

a. Logistik Obat

Meliputi aktivitas logistik yang terkait dengan obat yang digunakan dalam proses

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Obat merupakan salah satu komponen utama

pendapatan rumah sakit. Tantangan dalam melaksanakan logistik obat di rumah

sakit secara baik tergolong tinggi. Berbagai pihak terlibat dalam logistik obat di

rumah sakit.

b. Logistik Alat Kesehatan

Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan alat kesehatan yang digunakan dalam

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Masalah utama yang sering terjadi adalah

manajemen inventaris yang kurang baik, sehingga mengakibatkan alat kesehatan

yang disimpan berlebihan.

c. Logistik Food and Baverages

Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan pelayanan gizi, baik untuk pasien atau

untuk karyawan rumah sakit. Masalah yang sering muncul adalah barang hilang

atau berkurang dan mutu proses yang bervariasi.

d. Logistik Bahan Habis Pakai

Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan bahan-bahan yang dikategorikan

sebagai bahan habis pakai. Masalah yang paling sering dihadapi adalah sediaan

bahan habis pakai yang berlebihan.

e. Logistik Barang Kuasi

Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan barang kelengkapan administrasi

rumah sakit. Masalah yang sering terjadi adalah sediaan barang kuasi ynag terlalu

banyak.

f. Logistik Peralatan Medis dan Non Medis

Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan peralatan medis dan non medis yang

digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masalah yang sering dihadapi

adalah penyimpanan alat dan persediaan suku cadang.

g. Logistik Sarana dan Prasarana Gedung

Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan sarana dan prasarana gedung rumah

sakit. Nilai sarana dan prasarana gedung rumah sakit dapat mencapai sekitar 40%

dari nilai aset total rumah sakit. Masalah yang sering muncul :

1) Pembangunan sarana dan prasarana yang tidak efisien

2) Pemeliharaan saran dan prasarana yang tidak sesuai standar yang tidak

ditentukan.

h. Logistik Linen

Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan bahan kelompok linen. Masalah yang

dihadapi adalah sediaan yang berlebihan dan proses yang bervariasi.

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1. Tujuan

Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat

dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan

kosmetika.

2. Sasaran

a. Ketersediaan obat esensial-generik di sarana pelayanan kesehatan menjadi 95%.

b. Anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik setara dengan 2

USD/kapita/tahun.

3. Kebijakan Pelaksanaan:

a. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas

sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat desa.

b. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas

sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

c. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan

obat dan perbekalan kesehatan, khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah

cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin.

d. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk melaksanakan perizinan

dalam angka perlindungan terhadap penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak

memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

e. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menyelenggarakan

pelayanan farmasi yang berkualitas melalui penerapan jabatan fungsional apoteker dan

asisten apoteker serta pelaksanaan pendidikan berkelanjutan.

f. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk

menyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan promosi

penggunaan obat rasional.

g. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

pelaksanaan harmonisasi standar bidang kefarmasian dan alat kesehatan dengan standar

regional maupun internasional.

4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:

a. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan

harga obat dan perbekalan kesehatan;

(1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan peningkatan ketersediaan,

pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan;

(2) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam manajemen suplai dan

pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sektor publik di pelayanan kesehatan dasar;

(3) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia;

(4) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif yang memenuhi

persyaratan, ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional;

(5) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat tradisional/komplementer dan

alternatif;

(6) Meningkatkan pemerataan obat esensial, termasuk obat-obat untuk HIV/AIDS,

malaria, TBC, penyakit anak dan penyakit tidak menular;

(7) Meningkatkan dana publik untuk obat sejalan

dengan mekanisme sadar biaya (cost containment mechanism);

(8) Meningkatkan pemerataan obat;

(9) Menyusun kebijakan harga obat dan informasi perubahan harga obat;

(10) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kebijakan obat generik;

(11) Mendorong pengembangan produksi dalam negeri;

(12) Meningkatkan cara pengadaan obat yang baik (good procurement practices) dan

efisiensi pengadaan obat;

(13) Menjamin ketersediaan dan mencegah penyalahgunaan narkotik dan psikotropik;

(14) Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan

secara

efektif; dan

(15) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi di bidang obat dan

perbekalan kesehatan.

b. Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan

kemanfaatan;

(1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan peningkatan mutu, keamanan

dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan;

(2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan

internasional, regional, dan bilateral;

(3) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang produksi dan distribusi

obat dan perbekalan kesehatan;

(4) Meningkatkan sistem jaminan mutu di bidang obat dan perbekalan kesehatan;

(5) Melaksanakan post-marketing surveillance mengenai keamanan obat dan perbekalan;

(6) Memantau dan mencegah peredaran obat-obat substandar dan obat palsu; dan

(7) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mengembangkan

networking dalam peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat dan perbekalan

kesehatan.

c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas danfarmasi rumah sakit:

(1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan peningkatan mutu pelayanan

farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit;

(2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan

internasional, regional, dan bilateral;

(3)Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kefarmasian melalui pelaksanaan

jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker;

(4) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia;

(5) Menerapkan etik profesi dan mengimplementasikan praktik anti-korupsi dalam sektor

kefarmasian;

(6) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif yang memenuhi syarat

ke dalam pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit;

(7) Menyusun dan memperbaharui norma, standar, dan pedoman pelayanan kefarmasian di

komunitas dan rumah sakit;

(8) Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang pelayanan kefarmasian secara

efektif;

(9) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi;

(10) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mengembangkan

networking dalam pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit; dan

(11) Menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah

sakit.

d. Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;

(1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan kerasionalan penggunaan obat

dan perbekalan kesehatan;

(2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan

internasional, regional, dan bilateral;

(3) Melakukan advokasi kerasionalan penggunaan obat oleh profesi kesehatan dan

konsumen;

(4) Menyusun dan mendesiminasikan daftar obat esensial, pedoman klinis, dan

formularium;

(5) Menyebarluaskan informasi obat yang independen dan dapat dipercaya;

(6) Mendorong promosi obat yang bertanggungjawab dan etis kepada profesi kesehatan

dan konsumen;

(7) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen;

(8) Membentuk komite obat dan terapi di institusi kesehatan tingkat nasional maupun

daerah;

(9) Menyusun pedoman pencegahan resistensi antibiotika; dan

(10) Meningkatkan kerasionalan penggunaan obat melalui pendekatan strategi cost-

effective.

BAB III

PROFIL PUSKESMAS MERDEKA

1.1. Letak Geografis dan Wilayah Kerja Puskesmas Merdeka9

Puskesmas Merdeka Palembang merupakan Puskesmas Kecamatan pada tahun 1988

ditetapkan sebagai salah satu Puskesmas Induk di Kecamatan Bukit Kecil sekaligus

Puskesmas Koordinator untuk Kecamatan Bukit Kecil dengan luas wilayah kerja 619 Ha.

Puskesmas Merdeka mempunyai 3 Puskesmas Pembantu dan 16 Posyandu. Wilayah kerja

Puskesmas Merdeka meliputi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 22 Ilir,

Kelurahan 19 Ilir, dan Kelurahan Talang Semut.

Puskesmas Merdeka terletak di tepi jalan untuk mencapai Puskesmas Merdeka relatif

lebih mudah karena dilalui oleh kendaraan umum (becak, oplet, bus), kendaraan pribadi, dan

juga dengan berjalan kaki sehingga transportasi ke Puskesmas Merdeka relatif mudah karena

letaknya sangat strategis di Pusat Kota. Geografi wilayah kerja Puskesmas Merdeka terdiri

dari dataran rendah dan sebagian kecil pinggiran sungai, batas wilayah kerja meliputi:

a. Sebelah utara dengan Kelurahan 24 Ilir

b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan 28 Ilir, 29 Ilir, dan 30 Ilir

c. Sebelah barat dengan Kelurahan 16 Ilir

d. Sebela htimur dengan Kelurahan 26 Ilir Daerah I

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Merdeka adalah 30.031 jiwa dengan

jumlah penduduk wanita sebanyak 12.763 jiwa dan pria sebanyak 17.238 jiwa. Sebaran

demografi penduduk di wilayah kerja Puskesmas Merdeka adalah 789 ibu hamil, 788 ibu

bersalin, 712 bayi, 3.028 balita, usia lanjut 437 jiwa. Pada wilayah kerja ini, terdapat pula

1.303 jiwa kepala keluarga miskin dan 10.364 jiwa anggota keluarga miskin.

1.2. Visi, Misi dan Motto Puskesmas Merdeka9

Visi : tercapainya kecamatan bukit kecil sehat dengan bertumpu pada pelayanan prima dan

pemberdayaan masyarakat.

Misi :

1. Meningkatkan kemitraan pada semua pihak.

2. Meningkatkan profesionalitas, provider dan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu prima.

4. Mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Motto : kesehatan anda adalah kebahagiaan kami.

1.3. Tenaga Kerja di Puskesmas Merdeka9

Kepala Puskesmas Merdeka saat ini adalah dr. Desty Aryani M.Kes. dan Puskesmas

Merdeka memiliki 39 staf dan tenaga sebagai berikut :

Tabel 1. Staf dan tenaga Puskesmas Merdeka

No. JenisTenaga Jumlah (Orang)

1. Puskesmas Induk

2. Dokter Umum 3

3. Dokter Gigi 1

4. Dokter Spesialis Kebidanan 1

8. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1

6. Dokter Spesialis Anak 1

7. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1

8. Bidan 6

9. Perawat 8

10. Gizi 1

11. Sanitarian 1

12. Perawat Gigi 2

13. Analisis Kesehatan 1

14. SMA/LPCK 7

18. SAA 2

  SKM 3

1. II. Puskesmas Pembantu

2. Perawat Kesehatan 2

  Bidan 1

  JUMLAH 42

1.4. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Merdeka

Upaya Puskesmas menurut Kepmenkes No 128 th 2004 adalah:10

A. Upaya kesehatan wajib puskesmas

1. Upaya promosi kesehatan

2. Upaya kesehatan lingkungan

3. Upaya perbaikan gizi

4. Upaya pencegahan & pemberantasan penyakit menular

5. Upaya kesehatan ibu, anak & kb

6. Upaya pengobatan dasar

B. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas

Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang ada dan kemampuan

Puskesmas Bila ada masalah kesehatan, tetapi pusk tidak mampu menangani, maka

pelaksanaan dilakukan oleh dinkes kab/Kota Upaya Lab (medis dan kes masy) dan

Perkesmas serta Pencatatan Pelaporanmerupakan kegiatan penunjang dari tiap upaya

wajib atau pengembangan.

Untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayah

kerjanya, Puskesmas Merdeka melaksanakan fungsinya dengan menjalankan beberapa

program yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu:9

1. Program Kesehatan Dasar (Upaya Kesehatan Wajib)

1.1. Promosi Kesehatan

Meliputi kegiatan penyebar luasan informasi kesehatan kepada masyarakat dalam

wilayah binaan Puskesmas Merdeka melalui kegiatan:

a. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada rumah tangga,

institusi pendidikan (sekolah), sarana kesehatan, institusi TTU, institusi

tempak kerja

b. Penyuluhan ASI ekslusif

c. Penyuluhan untuk mendorong terbentuknya upaya kesehatan bersumber

masyarakat berupa posyandu madya dan posyandu purnama.

d. Penyuluhan NAPZA

1.2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2P)

a. Kegiatan imunisasi berupa imunisasi DPT, campak, HB1, DT, dan TT.

b. Pelacakan dan pengobatan demam berdarah dengue, TB paru, malaria, kusta,

diare, dan ISPA serta pencegahan dan penanggulangan rabies, filariasis,

schiztomiasis, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.

1.3. Pengobatan

a. Pengobatan umum

b. Pengobatan gigi

c. Rujukan spesialistik

d. Pelayanan dokter spesialis (spesialis kebidanan (USG), spesialis penyakit

dalam, spesialis anak, dan spesiali skulit kelamin)

e. Pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan Hb pada ibu hamil, darah rutin,

apusan darah tebal, tes kehamilan, sputum BTA dan kimia darah, seperti gula

darah sewaktu (BSS) dan total kolesterol

f. Pengobatan kesehatan jiwa.

1.4. Kesehatan Lingkungan

a. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, rumah makan, industri sederhana,

tempat pembuangan sampah dan limpah

b. Pengawasan dan pembinaan rumah yang memenuhi standar kesehatan

c. Pemeriksaan air

d. Pengendalian vektor

1.5. KIA-KB

a. Pemeriksaan kehamilan

b. Pelayanan akseptor KB

c. Pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan anak

d. Pelayanan kesehatan anak sehat dan sakit

e. Konseling kesehatan ibu menyusui, anak, wanita remaja, WUS

1.6. Gizi

a. Pemberian vitamin A padabalitadantablet Fepadaibuhamil

b. Pemberianmakanantambahan

c. Konselinggizi

d. Pengawasandampakkekurangangizi

2. Program Pengembangan (Upaya Kesehatan Pengembangan)

Kesehatan Reproduksi

Adapun kegiatan luar gedung yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Posyandu Balita

b. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)

c. Posyandu Lansia

d. Penyuluhan

1.5 Inventirisasi Puskesmas Merdeka Palembang

a. Tugas Pokok:

Menyelenggarakan Tata Usaha Iventarisasi barang Puskesmas.

b. Fungsi :

Sebagai bendaharawan barang Puskesmas

c. Kegiatan Pokok :

- Menyiapkan dan dibukukan barang cetakan , kartu pasien dan alat medik serta non

medik yang perlu dipakai.

- Mengeluarkan barang dari gudang sesuai perintah atasan .

- Membuat invetarisasi peralatan medik dan peralatan rumah tangga Puskesmas.

- Menyimpan arsip surat – surat kepemilikan gedung, kendaraan bermotor, dan

benda / barang lain Puskesmas

DATA KEADAAN PERALATAN KESEHATANPUSKESMAS MERDEKA TAHUN 2012

NO JENIS ALAT JUMLAHKONDISI

KETERANGANBERFUNGSI

TIDAK BERFUNGSI

KIA Set

Tensimeter

Stetoskop

Timbangan

USG set

Nierbeken

Partus set 1 set

Sterilisator

II Poliklinik Set

Tensimeter

Stetoskop

Termometer

Diagnostik set

ECG

O2

Meja instrumen

Tromol

Tiang infus

10 Timbangan

11 Nierbeken

12 Snelen mata

13 TOP

III UKS Kit

Stelisator

Buku test buta warna

Pincet

Dental chair

Amalgam stpler

Cement

Evacator

Tang

Kaca mulut

10 Bein

11 Cryer

12 Glass plate

13 Light curing

14 Gunting 10

15 Hb meter

16 Mikroskop

17 Baki

18 Sekulum hidung

19 Korentang

20 Reflek hammer

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas tanggungjawab (job description)

dalam puskesmas untuk tim manajemen obat dan alkes di organisasi pelayanan tersebut?

Apakah ada tim khusus yang menangani?

Kepala Puskesmas bertugas untuk melakukan:

- Supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan obat dan alat kesehatan

- Evaluasi dan pengesahan permintaan obat ke gudang farmasi Kabupaten

- Evaluasi dan pengesahan permintaan obat dari pustu, polindes, posyandu

- Evaluasi dan pengesahan laporan distribusi dan penggunaan obat

Tim manajemen alat kesehatan Puskesmas terdiri dari 1 orang (penanggung jawab

logistik alat kesehatan) yang bertugas:

- Menyiapkan dan dibukukan barang cetakan , kartu pasien dan alat medik serta non

medik yang perlu dipakai.

- Mengeluarkan barang dari gudang sesuai perintah atasan .

- Membuat invetarisasi peralatan medik dan peralatan rumah tangga Puskesmas.

- Menyimpan arsip surat – surat kepemilikan gedung, kendaraan bermotor, dan

benda / barang lain Puskesmas

2. Perencanaan

Apa dasar yang digunakan dalam menetapkan perencanaan atau kebutuhan alkes di

puskesmas tersebut?

3. Pengadaan

a. Bagaimana proses pemesanan alkes di puskesmas?

b. Apakah ada tim pengadaan khusus atau menggunakan staf yang ada di Puskesmas?

c. Apakah ada kendala dalam pemesanan atau pengadaan alat kesehatan ?

4. Penyimpanan

a. Apakah disimpan di rak, lemari kaca, dll?

b. Jika disimpan di rak, apakah ada persyaratan khusus untuk menyimpannya? Apakah

membutuhkan label pada rak tersebut?

Rak berupa rak kayu yang terbuka dan mudah dijangkau. Rak tersebut memiliki tiang

penyangga yang terbuat dari besi dan beralaskan tripleks, sehingga tida kontak langsung

dengan lantai. Untuk alat kesehatan (kapas, syringe, infus set, dsb) yang diletakkan di rak,

penyimpanannya disusun berdasarkan berat ringannya alat.

c. Apakah ada buku untuk keluar masuk obat, alkes, disimpan di gudang obat/alkes atau

langsung disimpan di poli umum, bagaimana mekanisme keluar masuknya?

Ada, baik di gudang, apotik, maupun ruang perawatan. Setiap obat atau alkes yang masuk

dan keluar dari gudang dicatat jenis dan jumlahnya.

5. Pemantauan dan pemeliharaan

a. Bagaimana mekanisme pemantauan, siapa yang bertanggung jawab memantau, beberapa

hari/minggu sekali dipantau?

Pemeliharaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas Merdeka dilakukan oleh semua staf

Puskesmas Merdeka.

Jika terdapat alat kesehatan yang mengalami kerusakan, maka akan dilaporkan kepada PJ

logistik alat kesehatan untuk diurus penggantian alat kesehatan yang baru ke Dinas Kesehatan

pada akhir tahun.

Pemantauan dilakukan oleh supervisi dari

b. Apakah penggunaan alat kesehatan sudah sesuai dengan kegunaan, apakah ada alat

kesehatan yang diminta oleh puskesmas namun disediakan oleh Dinas Kesehatan ?

c. Bagaimana mekanisme pemeliharaan atau perbaikan alkes? Apakah ada tim

pemeliharaan?

Mekanisme pemeliharaan alat kesehatan dilakukan langsung oleh semua staf puskesmas.

Tidak terdapat tim khusus dalam upaya pemeliharaan atau perbaikan alat kesehatan. Bila ada

kerusakan alat kesehatan, maka staf puskesmas dapat melaporkan ke penanggung jawab

logistik alat kesehatan. Jika penanggung jawab alat menemukan alat yang rusak, maka ia

harus melaporkannya kepada kepala puskesmas. Selanjutnya kepala puskesmas

menginstruksikan penanggung jawab untuk melakukan usaha perbaikan. Jika perbaikan

membutuhkan teknisi khusus, maka harus dibuat laporan kerusakan barang. Penanggung

jawab logistik alat kesehatan juga dapat membuat permintaan penggantian alat kesehatan ke

Dinas Kesehatan.

6. Form apa saja yang digunakan dalam proses perencanaan, penyimpanan, dan

pendistribusian alat kesehatan dan apa fungsi masing-masing form tersebut!

Kartu persediaan barang obat dan alat kesehatan

Gambar Kartu Persediaan Barang Obat dan Alat Kesehatan

Form perencanaan dan penyimpanan obat dan alat kesehatan digunakan untuk:

- Mengetahui penggunaan serta stock obat dan alat kesehatan

- Sebagai sarana pengadaan obat

- Mengusulkan permintaan obat ke gudang farmasi kabupaten

Form pendistribusian / kartu stelling digunakan untuk:

- Mengontrol penggunaan dan pendistribusian obat

- Memantau keseimbangan antara stock obat yang tersisa dengan obat yang keluar

Selain itu juga terdapat dokumen serah terima bila dilakukan pengiriman barang

tambahan di luar permintaan sebelumnya dari Pustu ataupun Polindes dan dokumen serah

terima pemberian obat yang terdapat di ruang perawatan.

Gambar Dokumen Serah Terima Perbekalan Farmasi

Gambar Dokumen Serah Terima Pemberian Obat Perawatan (POP)

7. Permasalahan apa saja yang sering ditemukan dalam manajemen obat dan equipment

pada aspek:

a. Perencanaaan dan pengadaan:

b. Penyimpanan:

c. Pendistribusian:

d. Perawatan:

MetodeManusia

lingkungandanasarana

BAB V

PENYELESAIAN MASALAH

I. Identifikasi Masalah

II. Rumusan Masalah

Mengapa program?

Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melakukan manajemen penyediaan logistik

alat kesehatan di Puskesmas Palembang.

III. Penentuan akar penyebab

Fish Bone

IV. Prioritas masalah

Keterangan :

U: Urgent

(mendesak)

Paling

mendesak

Sangat

mendesak

mendesak Biasa Tidak

Mendesak

5 4 3 2 1

S : Serious

(gawat)

Fatal Sangat gawat Gawat Biasa Tidak  Gawat

5 4 3 2 1

G : Growth

(perkemban

gan)

Sangat Cepat Cepat Agak Cepat Biasa Lambat

5 4 3 2 1

Tabel 6. Prioritas Masalah

No Penyebab Masalah U S G UxSxG

1 5 5 5 125

2 2 3 3 18

3 2 3 2 12

4 2 2 2 8

5 3 2 2 12

Dari hasil skoring dengan metode USG diatas, didapatkan prioritas masalahnya adalah

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Input

a. Tenaga

Tenaga untuk pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas Merdeka masih dirangkap

oleh petugas. Dari segi latar belakang pendidikan, petugas yang berlatar pendidikan sebagai

analisis kesehatan tidak sesuai untuk melaksanakan tugas mengelola logistik alat-alat

kesehatan.

b. Dana

Puskesmas Merdeka selama ini memiliki dana sendiri untuk pengadaan dan

pemeliharaan alat kesehatan. Selama ini pengadaan alat kesehatan semua bersumbar dari

Dinas Kesehatan Kotamadya Palembang dan Departemen Kesehatan RI.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Merdeka untuk mendukung

pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan sudah dapat dikatakan cukup. Hal ini terlihat

dari sudah adanya gudang penyimpanan, dan transportasi untuk pengadaan alat kesehatan ke

puskesmas yang disediakan oleh Dinas Kesehatan.

d. Metode

Dalam pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan, Puskesmas Merdeka tidak

memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri oleh pihak puskesmas. Selama ini pengelolaan

alat kesehatan mengacu pada

6.1.2. Proses

a. Perencanaan

Puskesmas Merdeka melakukan perencanaan kebutuhan alat kesehatan setiap ....

b. Penganggaran

c. Pengadaan

Alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas Merdeka semuanya bersumber dari Dinas

Kesehatan, bantuan asing dan dana operasial puskesmas itu sendiri. Pengadaan oleh dinas

kesehatan belum sesuai dengan permintaan puskesmas, selain itu terdapat alat-alat yang

diterima namun tidak bisa berfungsi dengan baik.

d. Penyimpanan dan Pendistribusian

Alat-alat kesehatan yang datang dari dinas kesehatan langsung didistribusikan pada

unit-unit yang membutuhkan. Pendistribusian alat diutamakan untuk bagian puskesmas yang

paling membutuhkan terlebih dahulu. Alat-alat kesehatan yang disimpan di gudang hanya

terdiri dari alat-alat yang telah rusak saja. Namun Puskesmas Merdeka memerlukan satu

gudang lagi untuk menampung barang yang rusak.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan alat selama ini hanya sebatas pada perawatan alat seperti sterilisasi alat

oleh petugas di ruangan. Pemeliharaan dan perbaikan alat yang rusak tidak dilaksanakan

karena petugas pemeliharaan tidak ada.

f. Penghapusan

Penghapusan alat kesehatan belum terlaksana dengan baik. Laporan mengenai daftar

alat-alat yang akan dihapus telah disampaikan oleh pihak puskesmas kepada dinas kesehatan,

namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

g. Pengendalian

Fungsi pengendalian logistik alat kesehatan telah dilaksanakan oleh Puskesmas

Merdeka. Hal ini terlihar dari telah adanya sistem inventarisasi. Petugas telah membuat kartu

Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). KIB dan KIR ini telah

diperbarui setiap tahunnya. Pemberian kode barang belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini

disebabkan banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh petugas pengelola barang yang juga

merangkap sebagai petugas laboratorium.

6.1.3. Output

DAFTAR PUSTAKA

1. Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksar; 1996.

2. Depkes RI. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009.

3. Depkes RI. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2015.

Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009

4. Depkes RI. Pengelolaan Peralatan Kesehatan Puskesmas. Jakarta; Departemen

Kesehatan RI: 1999

5. Depkes RI. Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan. Jakarta:

Departemen Kesehatan RI; 2001

6. Depkes RI. Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009; 2009.

7. Juni, Tri, Angkasawati, dkk. Kajian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Alat Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas. Web Page [Online] 2006. Dari

http://www.p3skk.litbang.depkes.go.id [17 Januari 2011]

8. Yuliningsih, Siti Mardiyati. Analisa sistem pengelolaan perbekalan obat / alat

kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita.

Web Page [Online] 2001. Dari http://eprints.ui.ac.id/27118/ [19 Januari 2011]

9. Kaltarina, Mike. Analisa sistim perencanaan obat dan Alkes kebutuhan dasar

ruangan di instalasi farmasi RSUD Ciawi Bogor. Web Page [Online] 2002. Dari

http://eprints.ui.ac.id/25601/ [19 januari 2011]

10. Prestasi Daerah Kabupaten Agam. Web Page [Online] 2008. Dari

http://agamkab.go.id [15 Januari 2011]

11. Puskesmas Biaro. Daftar Inventaris Puskesmas Biaro. Agam: 2010

12. Trihono. Arrimes Manajemen Puskesmas. Jakarta: Sagung Seto; 2005

13. Prasetyo, Adi. Peralatan Kesehatan. Bandung: Angkasa; 2000

14. Depkes RI. Pedoman Pendataan Puskesmas Tahun 2006. Jakarta : Departemen

Kesehatan RI; 2006

15. Bowersox. Manajemen Logistik. Jakarta: Bumi Aksara: 1995

16. Widjaja. Manajemen Logistik dan Supply Chan Manajement (Manajemen

Rantai Pasokan). Akarta: Harvanda; 2008

17. Setia Putra, Abdi. Manajemen Logistik.Padang: PSIKM FK Unand;2010

18. Dwitara.L, Sumatro.RH. Manajemen Logistik. Jakarta: PT. Grasindo: 2004

19. Hamdan. Evaluasi Program Kesehatan. Web page [Online] 2009. Dari

http://anakkesmas.blogspot.com [16 Januari 2011]

20. Pratama, Dinar. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Web

Page [Online] 2010. Dari http://dinarpratama.wordpress.com [16 Januari 2011]

21. Sarwono, Jonathan. Metode penelitian Kuntitatif dan kualitatif. Yogyakarta;

garaham Ilmu; 2006

22. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta;

2009.

23. Munijaya, A. Manajemen Kesehatan. Jakarta: EGC; 2004

24. Roza. Analisis Penyelenggaraan Sistem Pemeliharaan Peralatan Radiologi RSUP

DR. M. Djamil Padang Tahun 2010 [Skripsi]. Padang : skripsi PSIKM K Unand ;

2010

25. Syamrilaode. Pengertian Sarana dan Prasarana. Web Page [Online] 2011. Dari

http://id.shvoong.com [23 Juni 2011]

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Daerah ; 2004

27. Nefriyanti. Analisis Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Kinali

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 [Skripsi]. Padang : skripsi PSIKM FK

Unand ; 2010

http://www.binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf