Hak Jaminan

Diajukan Untuk MemenuhiTugas Kelompok Mata Kuliah Hukum Bisnis

Disusun oleh :

Irham Nur Fadil (120810101096)

Fariz Suryaputra (130810101149)

Danu Hadi Basito (130810101205)

Agung Nugroho (130810101240)

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS JEMBER

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena kita telah diberi nikmat dan kasihsayang yang berlimpah. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW.            Alhamdulillah kami telah menyelesaikan tugas makalah kami, dengan judul “HAK JAMINAN” yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis.

Kami selakupenyusunmengucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang telahmembantumemberikanbimbingandanpengarahansertadukungan, baikmorilataupunmaterildalampenyusunanlaporanini.

Dalam makalah Hak Jaminan ini di jelaskan bagaimana hak jaminan itu, seperti pengertian, penggolongan jaminan, lembaga jaminan, perjanjian jaminan, dll. Oleh karena itu, kami harap makalah yang kami selesaikan ini bisa menjadi ilmu dan manfaat.

Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan baik dalam penulisan ataupun dalam bahasa. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan di masa yang akan datang.

                                                                                                 Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...........................................................1

Daftar Isi .....................................................................2

Bab 1. Pendahuluan .....................................................3

1.1.................................................Latar Belakang

.......................................................................3

1.2..............................................Rumusan Masalah

.......................................................................3

1.3..............................................................Tujuan

.......................................................................4

Bab 2. Pembahasan......................................................5

Bab 3. Penutup...........................................................13

Daftar Pustaka...........................................................15

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangKelahiran Undang Undang No.8 tahu 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981 disambut oleh segenap masyarakat bagsa Indonesia dengan penuh sukacita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setelah membaca perumusan pasal pasal dalam KUHAP warga masyarakat terutama para pencari keadilan mengetahui bahwa secara tersurat dan tersirat KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan nama hak hak asasi manusia. Ketentuan – ketentuan hukum acara pidana bukan saja mengatur tentang tatacara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakan hukum dan keadilan,tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum upaya melindungi hak hak asasi manusia.Apabila hukum acara pidana ini dibandingkan dengan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR, maka dapat dijumpai adanya perbedaan yang fundamental yang berkaitan dengan hak hak asasi manusia seperti : Asas Praduga Tak Bersalah,Bantuan Hukum,Penangkapan dan Penahanan, Penangguhan Penahanan dan Praperadilan.

Sehubungan dengan judul makalah yang diambil yakni Hak Jaminan maka ada baiknya untuk menganalisa akan bagaimana hak jaminan tersebut seperti pengertian jaminan dalam pasal 1131 KUHPerdata dan berbagai teknisnya. Hal itulah yang akan kami sajikan dalam makalah kami.

1.2 Rumusan Masalaha. Apa yang disebut dengan jaminan, penggolongan jaminan,

dan lembaga jaminan ?b. Apa pengertian dari perjanjian jaminan ?c. Bagaimana asas-asas hukum jaminan ?d. Bagaimana jaminan dalam KUHPerdata ?e. Bagaimana pengertian jaminan kebendaan serta klasifikasi

jaminan ?

1.3Maksud dan Tujuana. Untuk mengetahui pengertian dari jaminan, apa saja

penggolongan jaminan, dan lembaga jaminan.b. Untuk memahami akan pengertian dari perjanjian jaminan.c. Untuk mengetahui bagaimana asas-asas hukum jaminan.d. Untuk memahami akan jaminan dalam KUHPerdata.e. Untuk mengetahui akan pengertian jaminan kebendaan

beserta klasifikasi jaminan.

BAB 2PEMBAHASAN

A. Pengertian

Pengertian agunan dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebut jaminan yaitu:

”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah

ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan

perorangan debitur itu”. Kredit merupakan perikatan yang bersumber pada

perjanjian kredit yang biasa disebut akad kredit. Pasal 1131 KUHPerdata

mencakup schuld dan haftung dari debitur dan merupakan jaminan yang ada

karena telah ditentukan oleh Undang-Undang meskipun tidak diperjanjikan lebih

dulu oleh kreditur dan debitur. Oleh karenanya Pasal 1131 KUHPerdata berlaku

bagi semua kreditur dan meliputi semua kreditur dan meliputi semua harta

kekayaan debitur. Jaminan tersebut dinamakan jaminan umum dalam pengertian

umum bagi semua kreditur dan umum mengenai macam jaminannya yaitu tidak

ditunjuk secara khusus. Kreditur sebagai pemegang jaminan menurut Pasal 1131

KUHPerdata sebagai kreditur konkurent yaitu semua kreditur kedudukannya sama

dalam praktek tidak memuaskan kreditur.

1. Penggolongan Jaminan

a. Jaminan Berdasar Undang-Undang Dan Jaminan Berdasar Perjanjian

Jaminan berdasarkan Undang-Undang ada dalam Pasal 1131

KUHPerdata, sedangkan jaminan berdasar perjanjian yaitu terjadinya

karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak

tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

b. Jaminan Umum Dan Jaminan Khusus

Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua kreditur (kreditur

konkurent) dan untuk seluruh harta kekayaan artinya tidak ditunjuk

secara khusus yaitu yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditur tertentu (kreditur preferent)

dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus (tertentu) yaitu gadai,

fidusia, hak tanggungan apabila orang/Badan Hukum yaitu

penanggungan atau misal garansi bank.

c. Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak

atas suatu benda yaitu hak milik.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan

langsung pada perorangan tertentu Pasal 1820 KUHPerdata.

d. Jaminan Atas Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak

Jaminan berupa benda bergerak lembaga jaminannya gadai dan fidusia.

Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu Hipotek, Credietverband

dan sekarang Hak Tanggungan.

e. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya Dan Tanpa Menguasai Bendanya

- Jaminan Dengan Menguasai Bendanya yaitu gadai dan hak retensi.

Gadai tidak pesat pertumbuhannya karena terbentur syarat inbezit

stelling yang dirasakan berat oleh debitur yang justru memerlukan

benda yang dijaminkan untuk menjalankan pekerjaan atau usahanya.

- Jaminan Tanpa Menguasai Bendanya yaitu Hipotek, Credietverband

dan sekarang fidusia dan Hak Tanggungan. Jaminan tanpa menguasai

bendanya menguntungkan debitur sebagai pemilik jaminan karena

tetap dapat menggunakan benda jaminan dalam kegiatan pekerjaannya

atau usahanya.

2. Lembaga-Lembaga Jaminan

a. Gadai

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata dan pengertian

gadai ada beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1) Gadai lahir setelah adanya penyerahan kekuasaan atas obyek gadai

yaitu benda bergerak dari debitur (pemberi jaminan) kepada kreditur

(pemegang jaminan).

2) Kreditur sebagai yang diistimewakan dari kreditur yang lain apabila

debitur wanprestasi maka dapat mengambil pelunasan dan hasil

penjualan benda jaminan yaitu parate executie .

Sifat Hak Gadai, antara lain :

1) Jaminan kebendaan dan memberikan hak kebendaan tetapi tidak dalam

pengertian hak untuk menikmati tetapi untuk menjamin dilunasinya

piutang tertentu.

2) Hak gadai bersifat accessoris , merupakan perjanjian tambahan dari

perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam uang. Karena bersifat

accessoir maka hak gadai akan hapus apabila perjanjian pokok hapus

yaitu bila hutang telah dilunasi.

3) Hak gadai tidak dapat dibagi artinya apabila hutang dibayar sebagian

tidak dapat menghapus sebagian hak gadai.

4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan daripada piutang-piutang yang

lain. Krediturnya mempunyai hak preferent.

5) Obyeknya benda bergerak.

b. Fidusia

Pengertian fidusia ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 Pasal 1 Ayat (1): Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan benda.

Pengertian Jaminan Fidusia Pengertian jaminan fidusia ada dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fucia (UUJF) Pasal 1

Ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Sebelum adanya Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia di satu sisi memberi kemudahan

bagi debitur (pemberi fidusia) karena tetap menguasai dan dapat

menggunakan benda yang dijaminkan tetapi di sisi yang lain kreditur

(pemegang fidusia) kurang terjamin kepentingannya hal ini karena fidusia

tidak didaftarkan. Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 maka

fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Subyek Jaminan Fidusia. Subyek fidusia (pemberi fidusia) yaitu

perseorangan atau korporasi ada dalam Pasal 1 Ayat (5) UUJF. Sedangkan

subyek fidusia sebagai penerima fidusia adalah orang perseorangan atau

korporasi yang mempunyai piutang diatur dalam Pasal 1 Ayat 6) UUJF.

Obyek Jaminan Fidusia. Obyek jaminan fidusia ada dalam UUJF

Pasal 1 Ayat (2) seperti telah disebutkan.

Sifat Jaminan Fidusia, antara lain :

1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir atau

perjanjian tambahan/perjanjian ikutan. Akta jaminan dibuat oleh

Notaris.

2) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite ).

3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang

berkepentingan.

4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat

dengan lembaga parate executie .

5) Dalam jaminan fidusia memuat hak mendahulu disebut juga hak

preference artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan

terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya diatur dalam UUJF

Pasal 27. - Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam UUJF Pasal 25 ditentukan tentang hapusnya fidusia sebagai

berikut:

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

B. Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya

perjanjian pokok. Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat accesoir. Sifat

Accesoir karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian

pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian

pokok.

C. Asas-Asas Hukum Jaminan1.Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan.pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat pendaftaran dan pencacat balik nama, yaitu syahbandar;2. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapt dibaginya hak tangtgungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;4. Asas inbezittstelling,  yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;5. Asas horizontal, yaitu bangunan ddan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanak hak milik. Bangunannya milik dari yang besangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasrkan hak pakai.

D. Jaminan dalam KUHPerdata

Dalam KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan dan

merupakan bagian dari hak benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata.

Dilihat dari sistematika KUHPerdata maka seolah-olah hukum jaminan hanya

merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan

terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan

perorangan (persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty) seperti

perjanjian penangungan ( borgtocht) di dalam KUHPerdata merupakan salah

satu jenis perjanjian yang diatur dalam buku III tentang perikaatan.

Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan

keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPerdata

dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yang

merupakan obyek hukum jaminan.

Menurut Subekti, hak jaminan merupakan bagian dari hak benda

dapat dilihat dari tulisannya adalah bagaimana bentuk sistem mengenai hak

benda, hak jaminan (kebendaan) harus mengikuti sistem yg digariskan oleh

hak benda itu. Memang perihal jaminan tempatnya adalah dalam hak benda .

Ia merupakan bagian dari hukum benda.

Menurut KUHPerdata Jaminan terbagi dua yaitu :

Jaminan umum dan jaminan khusus. Dasar hak Jaminan umum

adalah Pasal 1131 BW. Menetapkan bahwa segala kebendaan si berutang

(debitor) baik yang bergerak maupun yang baru akan ada dikemudian hari,

menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.Dari rumusan

tersebut dapat disimpulkan bahwa kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk

semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. Inilah yg oleh hukum Jerman

dinamakan Haftung. Dasar hukum Jaminan Khusus adalah Pasal 1133 dan Ps.

1134 BW.

Jaminan umum adalah jaminan yg lahir karena ketentuan UU.

Misalnya Si Hasan pinjam uang kepada Si Janu sebesar Rp. 100.000 untuk

membayar K AS

Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir karena diperjanjikan.

Misalnya : Pak roni seorang pengusaha di bidang garmen meminjam uang

kepada Bank BCA sebesar RP. I MILYAR dgn jaminan rumah dan tanah yg

ia miliki. (Hak Tanggungan).

E. Pengertian Jaminan Kebendaan

Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda

tertentu yang diikat secara khusus. Misalnya : Pak wisnu pinjam uang ke

BANK Mandiri dg jaminan sertifikat hak atas tanahnya yg luas 2000 m2

(Hak Tanggungan) Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya

kesanggupan pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur

apabila debitur wanprestasi.

Klasifikasi jaminan. Suatu jaminan dapat dibeda-bedakan

berdasarkan klasifikasinya yaitu sebagai berikut :

1. Jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul

dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak

bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur.

Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan

untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat

kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus

ditujukan terhadap barang-barang tertentu seperti gadai, hipotik, cessie

asuransi, cessie tagihan, hak retensi, maupun yang ditujukan terhadap

barang tertentu seperti personal garansi, corporate garansi ataupun akta

pengakuan utang murni.

2. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan

Dalam undang-undang pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pasal 8,

terdapat suatu prinsip bahwa “kepercayaan” dipandang sebagai jaminan

pokok pembayaran kembali utang-utang debitur kelak. Sementara

jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan

atas tanah, gadai, hipotik, dan fidusia merupakan jaminan tambahan, yaitu

tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang

dibiayai dengan kredit tersebut.

3. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung

dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut kemanapun benda

tersebut beralih. Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya

mempunyai hubungan langsung dengan pemberi jaminan, bukan terhadap

benda tertentu. Jaminan perorangan terdapat 3 macam yaitu jaminan

pribadi, jaminan perusahaan, dan garansi bank.

4. Jaminan regulatif dan jaminan non regulative

Jaminan regulative adalah jaminan yang kelembagaannya sendiri sudah

diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk jaminan regulative

adalah : Jaminan konvensional dan jaminan non konvensional. Jaminan

eksekutorial khusus dan jaminan non eksekutorial khusus. Jaminan serah

benda, jaminan serah kepemilikan.

Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan, antara lain :

1. Perjanjian jaminan bersifat aksesoir

2. Bentuk perjanjian jaminan secara tertulis

Tingkatan-tingkatan dari Lembaga Jaminan, sebagai berikut :

1. Macam-macam kreditur

2. Hak preferensi dari kreditur

3. Tingkatan-tingkatan lembaga jaminan

BAB 3PENUTUP

3.1Kesimpulana. - Jaminan adalahSegala barang-barang bergerak dan tak bergerak

milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi

jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

- Penggolongan Jaminan

a. Jaminan Berdasar Undang-Undang Dan Jaminan Berdasar

Perjanjian

b. Jaminan Umum Dan Jaminan Khusus

c. Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan

d. Jaminan Atas Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak

e. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya Dan Tanpa Menguasai

Bendanya

- Lembaga-lembaga jaminan, antara lain : Gadai dan fidusia.

b. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian

pokok.

c. Berikut asas-asas hukum jaminan, antara lain :1. Asas publicitet2. Asas specialitet3. Asas tak dapat dibagi-bagi4. Asas inbezittstelling5. Asas horizontal

d. Menurut KUHPerdata Jaminan terbagi dua yaitu jaminan umum dengan

dasar hak Jaminan umum adalah Pasal 1131 BW dan jaminan khusus

dengan dasar hukum Jaminan Khusus adalah Pasal 1133 dan Ps. 1134

BW.

e. - Jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara

khusus.

- Berikut kualifikasi jaminan :

a. Jaminan umum dan jaminan khususb. jaminan utama dan jaminan tambahanc. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangand. Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif

DAFTAR PUSTAKA

Jinga Saeni, Izra. 2013. Asas-asas Hukum Jaminan. http://izrajingasaeani.blogspot.com/2013/02/asas-asas-hukum-jaminan.html [17 Oktober 2014]

Gunawan, Andi. 2011. Hak Jaminan. http://andigunawan03.wordpress.com/2011/04/16/hak-jaminan/ [17 Oktober 2014]

Ariwibowo. Sugeng. 2010. Makalah Hukum Jaminan. http://sugengaribowo.blogspot.com/2010/12/makalah-hukum-jaminan.html [17 Oktober2014]