1

KEBERADAAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN

KREDIT TERHADAP PEMENANG LELANG DAN AKIBAT HUKUM

( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Sda. )

Oleh : Bambang Endro Sutjahjo

Pendahuluan

Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat ditegaskan

dalam Pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pokok-

Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Kekuatan berlakunya sertifikat hak memberikan kepastian hukum

pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat sehingga penerbitan

sertifikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat melindungi dari tindakan

sewenang-wenang oleh siapapun, mencegah dari sengketa, dan mempunyai nilai ekonomi

dimana tanah yang bersertifikat mempunyai nilai yang tinggi apabila dijadikan utang

dengan hak tanggungan ( HT ).

Meskipun telah mendapat pengakuan, sertifikat belum menjamin kepastian

hukumnya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang bagi pihak lain yang

merasa memiliki tanah yang telah bersertifikat atas nama pemohon hak sepanjang ada

pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut dapat menggugat Kepala Kantor

Pertanahan baik ditingkat Kantor Wilyah, Kabuptaen dan Kota melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara ( PTUN ) yang menyangkut masalah teknis administrasi penerbitannya.

2

Kepemilikan sertifikat hak atas tanah dapat diperoleh berdasarkan pelelangan

umum ( parate eksekusi ) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau

KPKNL, menurut pendapat ahli hukum mengatakan bahwa keberadaan dan kedudukan

hukum bagi peserta lelang sebagai pemenang lelang atas obyek tanah eksekusi lelang

dianggap tidak sah atau cacat hukum dan ada pula yang megatakan sah, dikarenakan

dalam proses pelelangannya dilakukan oleh lembaga negara berjalan sesuai prosedur

yang berlaku. Pendapat tidak sahnya sertifikat berdampak pada pemegang hak bagi

pemenang lelang ( parate eksekusi ), dalam kaitannya dengan hubungan hukum.

Pembahasan dalam judul tesis yakni pembelian via lelang umum dianggap tidak sah oleh

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena perolehan SHM, kasus posisinya pada

awalnya debitur dinyatakan wanprestasi, telah disomasi terhadap debitur sesuai prosedur

dan tindaklanjut dari somasi debitur tidak melaksanakan prestasinya pada akhirnya

dilakukan eksekusi lelang melalui mas media dan telah diumumkan lelang eksekusi hak

tanggungan secara berturut-turut, dengan tidak adanya itikad baik dari debitur, terjadi

transaksi eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Sidoarjo / KPKNL selaku pelaksana lelang ( Tergugat II ) atas permohonan PT. Bank

Danamon Indonesia.Tbk. ( Tergugat I ) selaku pemohon lelang. Dengan pengumuman

melalui mas media ada beberapa peserta lelang termasuk yang hadir pemenang lelang

( HM. YUSUF ISMAIL / Turut Tergugat ) dinyatakan sebagai pemenang eksekusi lelang,

KPKNL mengeluarkan Risalah Lelang dan diterbitkannya SHM, No.1180, yang telah

beralih kepemilikannya atas nama Pemeneng Lelang selaku pemegang eksekusi lelang.

3

Putusan hakim sengketa perdata adalah klimaks dari suatu proses pencari

kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip yang dikuasai dan

diyakini. Hakim diwajibkan untuk mencinotakab ( rechtsschepping ) dan menemukan

( rechtsvaiding ) hukum dengan pengambilan putusan yang didasarkan atas ratio

decidendi yang matang dan mantap secara yuridis, sehingga para pihak yang berperkara

menerima putusan tersebut. Putusan hakim bersifat memenangkan dan mengalahkan

dalam suatu sengketa dan oleh karenanya pihak-pihak awalnya sebagai pihak penggugat

dan sebagai pihak Tergugat / Tergugat I, II, Turut Tergugat yang pada akhirnya putusan

hakim a quo akan ada pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan.

Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu: -1).Kekuatan mengikat

adalah kekuatan mengikatnya sebuah putusan hakim terhadap kedua pihak untuk

mentaatinya ; -2). Kekuatan pembuktian adalah kekuatan yang bisa dijadikan sebagai alat

bukti bagi para pihak yang mungkin digunakan untuk mengajukan banding atau kasasi ;

-3). Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang melekat pada putusan hakim yang bisa

digunakan sebagai dasar realisasi atau pelaksanaan putusan hakim secara paksa.

Kajian dalam sengketa perdata a quo, ratio decidendi yudex factie ( hakim

tingkat pertama dan tingkat banding ) tentang perbuatan melanggar hukum dan

wanprestasi serta sertifikat hak tanggungan ( SHT ) tanpa adanya irah-irah dengan

kata-kata : “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ,

sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, bertanggal 16 Oktober 2012,

Nomor : 50 / Pdt.G / 2012 / PN.Sda., yan amarnya sebagai berikut :

4

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan pelelangan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan

Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1180 a/n Anung Tjajono, luas 114 M2., Desa Kureksari,

Kecamatam Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam kutipan Risalah

Lelang Nomor 832 / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 adalah tidak sah.

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 561.000.- ( lima ratus enam puluh satu ribu rupah ).

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam ratio decidendi yudex factie ( Majelis Hakim ) a quo hanya mengenai

pokok persoalan yudex factie dalam pertimbangannya yang kurang cermat dan tidak tepat

yang menghasilan suatu putusan yang menyesatkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pelaksanaan lelang

terhadap perkara timbul suatu pertanyaan apakah lelang yang dilaksanakan dalam perkara

ini telah terpenuhi syarat yang diharuskan untuk dapat dilaksanakan eksekusi terhadap

SHT sebagaimana suatu putusan pengadilan yang inkracht, banwa pasal 224 HIR

menyatakan surat grosse akte hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris di

Indonesia, dimana pada kepalamya memakai kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuahan Yang Maha Esa“ mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim ;

5

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 14 Undang Undang

Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa“ hal ini sesuai dengan jawaban

Tergugat II halaman 4 poin 15. Menimbang, bahwa pengaturan eksekusi grosse akte

dalam pasal 224 HIR ( Het Herzine Indonesich Reglement ) dan dijelaskan dalam pasal

14 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar

kegiatan dibidang ekonomi yaitu agar pelaku usaha cepat menyelesaikan sengketa hutang

piutang dan kredit macet secara cepat dan tepat. Menimbang, bahwa dari Bukti T.II-7.a

/.I-8 dan T.II-7.b/T.I-7 Majelias Hakim setelah mencermati tidak menemukan irah-irah

yang harus dipenuhi di dalam suatu grosse akte hipotek dimana kepalanya memakai

kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa“ sebagaimana

jawaban Tergugat II hal. 4 poin 15 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan dalam

perkara ini BPN Sidoarjo. Meimbang, bahwa untuk dapatnya HT langsung dapat

diesksekusi oleh kantor lelang atas permintaan pemberi kredit dalam hal ini, PT.

Danamon Indonesia Tbk. ( Tergugat I ) harusah adanya SHT yang diterbitkan oleh BPN

dengan memuat irah-irah kaliman “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. “. Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Sertifikat HT ( Bukti,TI-8/TII-7.a

/ P.5 ) yang diterbitkan oleh BPN yang menjadi acuan dasar Tergugat II melaksanakan

lelang atas permintaan Tergugat I terhadap SHM, No.1180 an Anung Tjahjono berupa

sebidang tanah berikut bagunan diatasnya, luas 114 M2., di Deltasari Blok S-217 yang

menjadi janinan Penggugat atas hutangnya kepada Tergugat I adalah tidak sah ;

6

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sertifikat Hak Tanggungan ( Bukti, TI-8

/ TII-7.a / P.5 ) dengan irah-irah : “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa “, seharusnya Tergugat I mengajukan gugatan di Pengadilan terhadap jaminan

Penguggat atas hutangnya. Menimbang, bahwa oleh Karena pelaksanaan lelang tidak sah

maka obyek lelang SHM No.1180 a/n Anung Tjahjono yang telah dimenangkan oleh

pemenang lelang yaitu Turut Tergugat sebagaimana bukti TT-1 dan telah berubah

kepemilikan dari Anung Tjajono kepada H.M Yusuf Ismail maka haruslah dikembalikan

dalam keadaan semula dengan demikian petitum no.3 dan no.4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek lelang kembali dalam keadaan semula, maka

Turut Tergugat sebagai pemenang lelang dengan itikad baik, pihak yang mendapatkan

hak haruslah dilindungi secara hukum. Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat

dengan etikad baiknya mendapatkan hak sebagai pemenang lelang sebagai pihak yang

telah dirugikan, maka tanggungjawab kerugian menjadi tanggungjawab pihak Tergugat I

dan II. Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 5 agar Tergugat I, Tergugat II

membayar ganti rugi materiil dan inmateriil sebesar Rp. 1 juta oleh karena perincian

kerugian tidak dapat dibuktikan oleh Penguggat maka petitum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap peititum 6, oleh karena Pengadilan Negeri Sidoarjo yang

menangani perkara ini tidak melakukan sita jaminan, maka petitum juga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dikabulkan sebagian, maka menyangkut

kewajiban Turut Tergugat untuk mengembalikan obyek lelang, maka petitum no.7 agar

Turut Tergugat tundak dan patuh terhadap putusan ini juga haruslah dikabulkan.

7

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 8 yang menyatakan agar putusan ini

dapat dijalankan dahulu walaupu ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum

lainnya, oleh karena tidak ada alasan yang dijadikan dasar untuk terkabulnya petitum

ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR maka petitum no.8 juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dinyatakan pihak yang kalah

maka adalah adil mengenai biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat I dan II

secara tanggung renteng, dengan demikian petitum no. 9 juga dikabulkan. Menimbang,

bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan

Tergugat I dinyatakan tidak sah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum no. 2 juga dapat

dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Menimbang, bahwa

oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan

Tergugat I dinyatakan tidak sah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum nob. 2 juga dapat

dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkabn uraian dan pertimbangan sebagaimaa

terseut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Menimbang, bahwa

oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan

Tergugat I dinyatakan tidak sah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum no. 2 juga dapat

dikabulkan ;

8

Dari racio decadendi atau pertimbangan yudex factie diuraikan di atas, terdapat

beberapa persoalan hukum yang patut dijadikan analisia antara alain : -1).Pelaksanaan

lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tidak sah ; -2). Tergugat I dan II melakukan

perbuatan melawan hukum ; -3).Turut Tergugat sebagai pemenang lelang beritikad baik,

maka beban kerugian menjadi tanggungajwab Tergugat I dan II ; -4).Turut Tergugat

mendapat perlindungan hukum ; -5).Lelang tidak sah obyek lelang an. debitur telah

berganti nama pemenang lelang / Turut Tergugat harus dikembalikan dalam keadaan

semula ; -6). SHT diterbitkan oleh BPN menjadi acuan Tergugat II dan dianggap tidak

pernah ada, sehingga sertifikat hak milk atas nama debitur yang dijadikan jaminan atas

hutangnya Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak sah ; -7).Untuk dapat melaksanakan

eksekusi lelang oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I harus ada SHT yang dibuat

oleh BPN dengan memuat irah-irah kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuahanan

Yang Maha Esa ; -8).Eksekusi grosse akte dalam Pasal 224 HIR dan dijelaskan dalam

pasal 14 UUHT dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan dibidang ekonomi ( agar

pelaku usaha cepat menyelesaiakan hutang piutang, kredit macet secara cepat dan tepat ) ;

-9).Dlam Pasal 14 UUHT dijelaskan SHT mencantumkan irah-irah Demi Keadilan

Berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa; -10). Pasal 224 HIR dinyatakan suart grosse akte

hipotik dan surat utang piutang yang dibuat dihadapan Notaris kepalanya memakai

kalimat Demi Keadilan Berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa; -11).Lelang yang

dilaksanakan dalam perkara aquo telah terpenuhi syarat yang harus dilaksanakan untuk

dapat dilaksanan eksekusi terhadap SHT sebagai suatu putusan pengadilan yang inkracht.

9

Dari uraian di atas, yang dapat dijadikan analisa hukum perkara a quo yakni pada

poin 1 sampai dengan poin 11 apakah dalam racio decidendi sudah dilaksanakan oleh

yudex factie sesuai dengan hukum acara ( hukum formil ), asas-asas hukum maupun

doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Menurut pendapat penulis pertimbangan yudex

factie ( hakim tingkat pertama dan tingkat banding ) tidak cukup alasan dan tidak

mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta

persidangan, senyatanya Penggugat yang wanprestasi terhadap Tergugat I dan layaklah

apabila Tergugat I melakukan parate eksekusi atas obyek jaminan a quo artinya

dipandang dari aspek proses pemberian kredit sampai dengan dilaksanakannya eksekusi

hak tanggungan ( parate eksekusi ) melalui lembaga lelang / KPKNL / Tergugat II

telah melalui suatu proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan yudex factie yang tidak tepat dan telah melakukan kesalahan yakni

adanya kekhilafan hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang hampir pada

seluruh pertimbangannya, yaitu pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan

II tidak sah adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan, karena yudex

factie khilaf dalam mencermati atau memeriksa bukti-bukti surat baik dari Tergugat I dan

II yang diajukan pada saat persidangan, dan prose lelang dilakukan oleh Tergugat I

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku adanya

unsur syarat Akta persetujuan kredit . utang, SHM tanah atau lain, Akta Kuasa

Memegang SHT, Akta pemasangan HT pada PPAT, Pendafataran Akta Hipotik/HT pada

pendaftaran tanah, SHT irah-irah Demi Keadilan Berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

10

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 848.K/Pdt/1997, tanggal

9 Februari 1998, dinyatakan suatu penyelesaian kredit macet oleh UPLN sepanjang

prosedurnya, mulai dari penyerahan kredit macet bank, somasi, pemanggilan debitur,

pernyataan bersama, penyitaan barang, penjualan lelangnya telah memenuhi ketentuan di

dalam Undang Undang Nomor : 49/ PRP / 1960 serta peraturan pelaksanaannya. Menurut

Yurisprudensi tindakan hukum KPKNL tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan

melawan hukum, tindakan hukum dalam menentukan harga limit dalam penjualan lelang

tidak berpedoman harga NJOP melainkan didasarkan,berpedoman pada harga taksiran

oleh tim taksir dengan memperhatikan unsur kondisi tanah obyek sengketa, penentuan

harga limit penjualan lelang sah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, apakah benar-benar telah sesuai dengan keadaan atau fisiknya

ada irah-irahdengan alimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.“, ternyata pertimbangan-pertimbangan atau racio decadindi yudex factie keliru tidak

bisa dipertahankan harus dibatalkan menurut hukum. Yudex factie seharusnya menelaah

ketentuan perundangan yang berlaku dan sengaja membuat putusan yang sesat, landasan

untuk melaksanakan parate eksekusi diatur dalam ketentuan Pasal 1178 ayat ( 2 )

Burgerlijk Wetboek, kemudian diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun

1996 ternyata lembaga itu bangkit kembali, dihidupkan berdasarkan Surat Edaran

BUPLN, Nomor : .SE-21 / PN / 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang

Undang Hak Tanggungan dan Surat Edaran BUPLN, Nomor : SE-23 / PN / 2000.

11

Selain diuraikan di atas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 848.K / Pdt / 1997, tanggal 9 Februari 1998, dinyatakan : Suatu penyelesaian

kredit macet oleh UPLN ( sekarang KPKNL ) sepanjang prosedurnya, mulai dari

penyerahan kredit macet bank, somasi, pemanggilan debitur, pernyataan bersama,

penyitaan barang, penjualan lelangnya telah memenuhi ketentuan di dalam Undang

Undang Nomor : 49 / PRP / 1960 serta peraturan pelaksanaannya, maka tindakan hukum

KPKNL tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan hukum

KPKNL dalam menentukan harga limit dalam penjualan lelang tidak berpedoman harga

NJOP melainkan berpedoman pada harga taksiran oleh tim taksir dengan memperhatikan

unsur kondisi tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai jaminan Kredit

Jaminan merupakan terjemahan bahasa Belanda, zekerheid (cautie) mencakup

secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping

pertanggunganjawab umum debitur atas barang-barangnya, pengertian jaminan adalah

menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat diniai dengan uang yang timbul dari suatu

perikatan hukum. Hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda bahkan merupakan

bagian dari hukum benda. Jaminan menurut Hartono, Hadisoeprapto adalah sesuatu yang

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, sedangkan

menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yag diterima kreditur dan diserahkan

debitur untuk menjamin suatu hutang piutang dalam masyarakat.

12

Demi menjaga kelancaran pengembalian dana diikat dengan hak jaminan,

jaminan adalah sesuatu hak dari kreditur / pihak ketiga yang diterimakan kepada kreditur

guna menimbulkan keyakinan akan pelunasan utang debitur akibat adanya perikatan.

Hukum jaminan di Indonesia pertama kali diatur dalam BW diatur dalam Pasal 1131 BW,

menyatakan segala benda pihak debitur baik yang bergerak / tidak bergerak, baik yang

sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala

perikatan perseorangan, maka ketantuan itu merupakan jaminan secara umum ( jaminan

lahir dari undang-undang ), undang-undang memberikan perlindungan bagi semua

kreditur dalam kedudukan yang sama, setiap krediur menikmati hak jaminan umum.

Asas-asas hubungan ektern kreditur sebagai berikut :

a). Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan

debitur ;

b).Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur ; c).Hak

tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda dibitur saja tidak dengan person

debitur. Sebagai bukti adanya HT atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kab./Kota

setempat menerbitkan SHT didalamnya memuat irah-irah “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Selain itu Sertifikat Hak tanggungan ( SHT ) mempunyai kekuatan eksekustorial sama

putusan pengadilan ( inkracht ) dan berlaku sebagai pengganti proses akte hipothik

sepanjang mengani hak atas tanah. Irah-irah dicantumkan dalam SHT dimaksudkan untuk

menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat hak Tanggungan ( SHT ),

13

sehingga apabila debitur wanprestasi obyek HT siap dieksekusi seperti halnya suatu

putusan pengadilan yang inkracht melalui tatacara tertentu, dengan menggunakan

lembaga parate executie sesuai dengan peraruran hukum acara perdata.

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk

diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang

debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Penyerahan

jaminan oleh debitur kepada kreditur sebagai pemberian hak tanggungan dilakukan

dengan pembuatan akta pemberian hak tangungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam praktek perbankan pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan

jaminan pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan

sulit untuk memperoleh kredit. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank tetap meminta

agunan dari pemohon kredit selain analisis etikad baik, kemampuan pemohon kredit

mengartikan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit/ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

jaminan tambahan ini berupa jaminan materiil/berwujud yang berupa barang-barang

bergerak atau benda tetap atau jaminan immaterial atau tidak berwujud. Sertifikat Hak

Tanggungan ( SHT ) sebagai bukti keberadaan ( eksistensi ) hak tanggungan dapat

diketemukan pengaturannya dalam Pasal 14 Undang Undang No. 4 Tahun 1996, Hak

Tangungan baru lahir pada saat dibuatnya buku tanah hak tanggungan yang diikuti

dengan terbitnya sertifikat hak tanggungan atas tanah. Sertifikat Hak Tanggungan atas

tanah tersebut kemudian diberikan kepada kreditur sebagai bukti adanya hak tanggungan.

14

Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan

Pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan pengertian eksekusi

dapat dikategorikan eksekusi dalam arti sempit adalah pelaksanaan putusan pengadilan

( fiat eksekusi ) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ekesekusi dalam arti luas adalah

pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht, berdasarkan

akta bertitel eksekustorial irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa dengan/tanpa fiat pengadilan secara parate eksekusi atau penjualan dibawah tangan.

Bertitik tolak dari Pasal 1178 ayat 2 BW secara formal sah sebagai dasar bagi

kreditur I untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri dipekenankanlah kepada

siberpiutang hipotik I untuk, pada waktu diberikannya hipotik dg tegas minta

diperjanjikan, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya/bunga yg terutang tidak dibayar,

secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yg diperikatkan dimuka umum mengambil

pelunasan uang pokok,bunga,biaya pendapatan penjualan, janji tsb harus dilakukan

menurut Pasal 1211 BW berbunyi dalam halnya penjualan secara sukarela/fiat eksekusi,

penuntutan untuk pembebasan dari beban hipotik seperti tsb diatas ( Psl 1209, 1210 )

tidak dapat dilakukan, kecuali apabila penjualan itu telah terjadi dimuka umum/eksekusi

lelang, menurut kebiasaan setempat dihadapan KPKNL. Selanjutnya perlu orang-orang

berpiutang yang telah dibukukan diberitahukan tentang hal itu (pengumuman koran)

paling sedikit 30 hari sebelum benda ybs ditinjuk kepada sipembeli dengan suatu surat

jurusita harus diberitahukan pada kota-kota kediaman yang telah dipilih oleh orang-orang

yang berpiutang pada waktu dilakukan pembukuan ( akta pengakuan hutang/hipotik ).;

15

Undang-undang memberikan landasan hukum untuk langsung melakukan

eksekusi jaminan ( parate eksekusi ) : -1).Pasal 224 HIR/258 R.Bg. surat asli hipotik surat

hutang Notaris, memakai perkataan Atas Nama Keadilan kekuatannya sama keputusan

hakim. Surat asli hipotik,hutang (grosse akta); -2). UU No.4/1996 pengganti hipotik

khususnya yang berkaitan dengan tanah, mengadopsi Pasal 224 HIR/258 R.Bg. dalam

Pasal 14 menegaskan SHT memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

YME mempunyai kekuatan eksekusitorial ; -3).Pasal 6 UUHT menegaskan, pemegang

HT I mempunyai hak menjual obyek HT atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan jaminan. Hak PHT

mengeksekusi jaminan atas kekuasaan sendiri/pelelangan sendiri berdasarkan SHT

memiliki irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME, SHT memuat janji-janji

HT khususnya janji menjual dgn kekuasaan sendiri/parate eksekusi; -4).Selain eksekusi

dilakukan secara formal dengan kantor lelang dan Pengadilan Negeri, Pasal 20 UU

No.4/1996 juga mengatur tentang kemugkinan eksekusi dibawah tangan.

Putusan Pengadilan

Pengadilan sebagai tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan,

ternyata masih belum berhasil mengemban inti, misi dan fungsinya, pengadilan masih

belum dapat menyelesaikan sengketa dan memulihkan hubungan sosial antara pihak-

pihak yang berperkara, karena itu dibutuhkan solusi baru agar pengadilan dapat

melaksanakan tugas, fungsinya dalam menyelesaiakan perkara ( yuridis, psikologis,

religious ) dengan memberikan suatu putusan secara praktis bersifat final dan tuntas.

16

Hakim dalam menghadapi setiap sengketa yang ada harus menyelesaikan secara

integral integratif, yakni dengan melihat fakta riil, teori penyelesaiannya dan nilai-nilai

yang ada dalam fakta. Hakim harus menjaga dan mempertimbangkan nilai-nilai yang

baik dan benar. Dengan cara ini maka keputusan yang diambil dapat secara maksimal

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pemikiran ini harus dimiliki oleh para

penegak hukum lainnya karena sesungguhnya sengketa itu bukan hanya masalah hukum

semata akan tetapi sekaligus juga merupakan masalah sosial. Oleh sebab itu sengketa

harus diselesaikan baik secara yuridis, sosiologis, sehingga perkaranya benar-benar dapat

diselesaikan dengan tuntas final, untuk itu diperlukan teori-teori dar berbagai disiplin

ilmu yang mendukungnya. Karena para pihak yang bersengketa adalah manusia, maka

nilai-nilai kemanusiaannya harus diperhatikan oleh hakim dalam menghadapi suatu

sengketa perdata, hal ini sangat penting guna melengkapi fakta dan teori dalam

menghadapi dan meyelesaikan sengketa. Dengan demikian hakim tidak terjebak pada

empirisme dan masuk dalam teroritikal yang tanpa nilai dan makna, selain dari pada itu

hakim juga dapat terhindar dari kehilangan sikap idealisme yang pada akhirnya nilai-nilai

kemanusian yang luhur, dicari dan didambakan akan dapat terwujud.

Tepatlah kiranya untuk direnungkan yang dikemukakan oleh Sutjipto Raharja

yaitu meskipun hakim telah memutus perkara tetapi belum tentu memberikan keadilan,

keadilan itulah yang diinginkan. Era roformasi banyak putusan dan tindakan hakim yang

mendapatkan kritik, reaksi negatif dari masyarakat, hal ini dapat menurunkan kredibilitas

dari masyarakat terhadap lembaga peradilan.

17

Setelah dilakukan pencermatan mendalam, Mahkamah Agung berkesimpulan

bahwa terjadinya kritik dari reaksi tersebut disebabkan karena lemahnya kontrol ketua

Pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan terhadap

pelaksanaan tugas hakim sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahamah Agung RI,

No.10/2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadian terhadap Hakim /

Majelis Hakim dalam Menangani Perkara. Kurangnya pengawasan tersebut adalah

sebagai akibat adanya kerancuan dalam memahami prinsip kebebasan hakim yang identik

dengan kebebasan lembaga peradilan. Berdasarkan uraian tsb. dihubungkan dengan Surat

Edaran MARI Nomor : 5 Tahun 1966 tentang pedoman fungsi hirarkhis badan-badan

peradilan / Hakim.

Ketentuan-ketentuan yang diatur pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 dan

kebebasan hakim : -a).Hakim bebas bertanggugjawab dlm menjalankan tugasnya ; -b).

Menjalankan peradilan dengan seksama dan wajar ; -c). Arahan atau bimbingan selama

pemeriksaan berjalan ; -d). Arahan atau bimbingan lisan atau tertulis ; -e). Arahan atau

bimbingan tentang penilaian kebenaran, pembuktian dan keadilan ; -f). Peringatan atau

teguran hakim atau majelis hakim. Putusan hakim secara filosofis adalah bersifat

individual, namun secara administratif adalah bersifat kelembagaan, karena setelah

putusan itu diucapkan, maka putusan tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang

berarti telah terjadi apa yang disebut deindividualisasi angka 3, huruf d, Surat Edaran

Mahkamah Agung Repubublik Indonesia Nomor 10 Tuhan 2005.

18

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mewujudkan nilai-nilai keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum. Konsep nilai-nilai tersebut berasal dari hukum Barat.

Kalau dikaji dalam sengketa perdata terjadinya lelang dan atas putusan a quo ( putusan

Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 50 / Pdt.G / 2012 / PN.Sda. jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Surabaya, Nomor : 165 / PDT / 2013 / PT.SBY. ) penekaanannya sangat krusial

dalam racio decidendi yudex factie adalah tentang perbuatan melanggar atau melawan

hukum ( onrechmatige daad / onrechtmarige over headsdaad ) yang dilakukan oleh badan

hukum perdata ( swasta ) / Tergugat I, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (

KPKNL ) / Tergugat II dan Turut Tergugat.

Implikasi Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik

Hak secara umum dapat diartikan kekuasaan kewenangan sebagai kekuasaan

untuk bertindak,.dalam ilmu hukum hak merupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh

hukum kepada orang perseorangan terhadap suatu benda maupun orang, sehingga

menimbulkan hubungan hukum. Oleh karena itu seseorang yang memperoleh hak milik

atas tanah di dalamnya telah melekat kekuasaan atas tanah tersebut diserta dengan

kewajiban-kewajiban dan pembatasan hak-hak atas tanah miliknya yang diperintahkan

oleh peraturan yang berlaku. Perbuatan dimaksudkan untuk memutuskan, menghentikan

atau menghapuskan sesuatu hubungan hukum, menurut doktrin hukum terdapat asas-asas

hukum mengenai kebatalan yang dibedakan menjadi kebatalan mutlak dan nisbi .

19

Kebatalan mutlak dari suatu perbuatan ( kebatalan demi hukum ) yaitu suatu

perbuatan harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh satu pihak, tidak perlu

dituntut secara tegas, adapun kebatalan nisbi yakni suatu kebatalan perbuatan yang terjadi

apabila diminta oleh orang tertentu. Disini terdapat syarat bagi orang tersebut untuk

memohon atau menuntut secara tegas ( relatief nietigheid ), biasanya tuntutan yang

diajukan salah satu pihak dikarenakan cacat hukum ( paksaan, kekeliruan, penipuan ).

Putusan hakim sengketa perdata adalah klimaks dari suatu proses pencari

kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip yang dikuasai dan

diyakini. Selain itu hakim diwajibkan untuk menggali dan menemukan hukum dengan

pengambilan putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang matang dan

mantap secara yuridis, sehingga para pihak yang berperkara menerima putusan tersebut.

Putusan hakim mempunyai 3 ( tiga ) macam kekuatan, yaitu -1). Kekuatan mengikat

adalah kekuatan mengikatnya sebuah putusan hakim terhadap kedua pihak untuk

mentaatinya ; -2). Kekuatan pembuktian adalah kekuatan yang bisa dijadikan sebagai alat

bukti bagi para pihak yang mungkin digunakan untuk mengajukan banding atau kasasi ;

-3). Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang melekat pada putusan hakim yang bisa

digunakan sebagai dasar realisasi atau pelaksanaan putusan hakim secara paksa. Kalau

dikaji dalam sengketa perdata a quo, ratio decadenci yudex factie tentang perbuatan

melanggar hukum dan wanprestasi serta sertifikat hak tanggungan tanpa adanya irah-irah

dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

20

PENUTUP

Macam-macam jaminan kredit perbankan sesuai dengan ketentuan hukum di

Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, jaminan lahir dari undang-undang

dan perjanjian, menurut sifatnya dibedakan menjadi jaminan kebendaan, hak perorangan,

obyeknya dapat jaminan bergerak, tidak bergerak. Bentuk ikatan jaminan kredit

perbankan tergantung obyek yang dijaminkan, bisa pengikatan atas jaminan kredit

perbankan ( tanggunan,fidusia, gadai, penanggungan ). Jual melalui pelelangan

dibuktikan berita acara lelang, memenuhi Pasal 34 ayat 5 PP No.40/1996 tidak sah lelang

ada kecurangan, cacat tersembunyi ( penyalahgunaan keadaan baik perjanjian / fisiknya ).

Putusan hakim dalam sengketa perdata merujuk teori ratio decadenci ( akar

permasalahannya ) yang dijadikan landasan untuk memutuskan sengketa berkeadilan

baik, dan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, karena kreditur telah memberikan

kelonggaran kepada debitur agar menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya

sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian kredit dengan jaminan SHM, kreditur

dilindung oleh peraturan perundangan mempunyai hak penuh melakukan lelang eksekusi

atas obyek jaminan atas dasar parate eksekusi tanpa fiat pengadilan. Persoalan putusan

yang berdasarkan pada racio decidendi haruslah berdasarkan fakta-fakta persidangan,

salah dalam memberikan pertimbangan akan membawa akibat hukum dan merugikan

pihak yang kalah, ketidakcermatan dalam menalaah bukti-bukti surat dari Penggugat dan

Tergugat maupun Turut Tergugat artinya dengan putusan yang tidak cermat merupakan

suatu kekhilafan yudex factie dalam memutuskan suatu sengketa a quo.

21

Hakim sebagai penentu nasib seseorang dalam memutuskan perkara khususnya

dalam sengketa perbankan dengan jaminan SHM diharapkan dapat memberikan

kontribusinya, solusi dalam hukum dan tidak tertutup kemungkinan pihak kreditur dapat

melakukan penjualan lelang melalui parate eksekusi tanpa fiat pengadilan, samahalnya

KPKNL memiliki otoritas untuk melaksanakan pelelangan umum harus tegas untuk

mengambil tindakan hukum, menurut asas lex spesialis derogate lex generalis ketentuan

yang bersifat khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum, penjualan melalui irah-

irah parate eksekusi atas pelelangan umum menurut hukum adalah sah

Catatan Belakang

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum ( Legal Teori ) dan Teori Peradilan( Judicialprudence ), Cet. ke-3. Kencana-Prenada Group, Jakarta, 2009.

Boedi Harsono, Perkembangan Hukum Tata Adat Melalui Yurisprudensi, SimposiumUUPA dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini, Banjarmasin, 1977.

Bagir Manan, Hakim dan Pemidanaan, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No. 249,Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta.

Sutojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok HukumJaminan dan Jaminan Perseorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetboek )

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbank

22

AMAR PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG

HARUS RELEVAN DENGAN PERTIMBANGAN DAN RATIO DECIDENDI

( Putusan No.1653 K/Pdt/2009.tgl 24-8-2010 Jo. No.1665.K/PID/2008.tgl 27-5-2009 )

Oleh : Susanto

Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman yang bebas sebagai salah satu syarat “ rechtsstat “ atau

“ rule of law “ , sebagai lembaga peradilan bertugas mengadili dan memutuskan suatu

perkara baik perdata maupun perkara pidana, dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman

hakim dapat menangani setiap perkara secara obyektif dan sejauh mungkin berusaha

menentukan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Dalam pejelasan Undang

Undang dasar 1945 yang telah dihilangkan dalam Amandemen Undang Undang Dasar

1945 sebagai acuan sejarah, telah dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas

hukum ( rechtsstaat ) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machtsstaat ), serta

pemerintah di dasarkan pada sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut.

Pidato Ketua Mahkamah Agung pada hari ulang tahun Mahkamah Agung

Republik Indonesia Ke-68 mengingatkan, semua korp hakim Indonesia untuk memelihara

dan terus mengembangkan jati diri hakim yang merdeka bebas dari segala bentuk

intervensi dari dalam maupun dari luar, sehingga peradian yang agung, modern dan

akuntabel benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh bangsa Indonesia.

23

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berasangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali sebagaimana terdapat dalam

ketentuan pasal 50 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Putusan dan pertimbangan hukum ( ratuo decidendi ) pengadilan tingkat

pertama ( Pengadilan Negeri Gresik ) dan ditingkat banding ( Pengadilan Tinggi Jawa

Timur di Surabaya ) dalam perkara a quo dinilai tidak cukup dalam hal-hal yang dipakai

dasar untuk membebankan ganti rugi kepada tergugat dalam perkara perdata maupun

dalam perbuatan melanggar hukum ( wederrechtelijkheid )sebagaimana dakwakan Jaksa

/ Penuntut Umum dengan tuduhan / dugaan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat ( 1 ) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum

Pidana telah dianulir oleh yudex factie dan / atau yudex yuris, karena pertimbangan

hukumnya tidak relevan dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara perdata Nomor : 42 / Pdt. G /

2007 / PN. Gs., tanggal 16 Januari 2008, amar berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi

24

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat dalam Konvensi telah terbukti bersalah melakukan perbuatan

melawan hukum ;

Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya ganti rugi kepada

Penggugat dalam Konvensi yang berupa uang sewa kendaraan truk No. Pol. L-7704-

GJ sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah);

Menghukum Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.177.100,-

Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah berbuat ingkar janji / wanprestasi

kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang pokok

pembayaran pembelian plat besi sebesar Rp. 33.075.000,-

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang

diperhitungkan nihil.

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi selain dan selebihnya

25

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur, Nomor 336 / PDT / 2008 /

PT.SBY. tanggal 25 September 2008, amarnya berbunyi :

MENGADILI

Menerima permohonan Banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi –

Pembanding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 42/Pdt.G/2007/PN.Gs, tanggal

21 Januari 2008, sekedar mengenai ganti rugi dalam gugatan Konvensi, sehingga

amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi sebagian ;

- Menyatakan Tergugat dalam Konvensi telah terbukti bersalah melakukan perbuatan

melawan hukum ;

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya ganti rugi kepada

Penggugat dalam Konvensi yang berupa uang sewa kendaraan truk No.Pol.

L.7704.GJ sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah ).

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 177.100.-

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya

26

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian.

- Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah berbuat ingkar janji/Wanprestasi

kepada Penggugat dalam rekonvensi.

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang pokok

pembayaran pembelian plat besi sebesar Rp.33.075.000.-

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang

diperhitungkan nihil.

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar

Rp. 175.000.-

Putusan Makamah Agung, Nomor : 1653 K/Pdt/2009., tanggal 24 Agustus

2010, amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANAS FAUZI tersebut.

- Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ).

27

Selain putusan perdata sebagaimana diuraikan di atas, ada korelasinya dengan

Putusan Pengadilan Negeri Gresik perkara pidana Nomor : 338 / Pid.B / 2007 /

PN.Gs.,tanggal 19 Nopember 2007, amar putusanya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANAS FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindakan pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2

( dua ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari.

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari

ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana

sebelum masa percobaan 4 ( empat ) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah

melakukan suatu tindak pidana.

4. Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Isuzu warna kuning Nopol L-7704-GJ.

- 6 (enam) lembar plat besi ukuran 10 X 6 X 20 dikembalikan kepada saksi Andi

Widodo Sasmito.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat surat jalan PT. SBC tanggal 15 Pebruari 2007 tetap

terlampir dalam bekas perkara.

2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.

28

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur bertanggal 11 Maret 2008, Nomor : 36 /

PID / 2008 / PT.SBY. yang amarnya :

M E N G A D I L I

1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 19 November 2007 Nomor :

338/ Pid.B/ 2007/ PN.Gs yang diminta banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi

perbuatan itu bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran.

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) truk Isuzu warna kuning Nopol L-7704-GJ dikembalikan kepada saksi Andi

Widodo Sasminto.

b. 6 (enam) lembar plat besi ukuran 9,5 x 6 x 20 ; dikembalikan kepada terdakwa.

c. 1(satu) lembar foto copy surat jalan PT.LBC tanggal 10 februari 2007, terlampir

dalam berkas perkara;

5. Membebankan semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1665.K / PID / 2008,

tanggal 27 Mei 2009, amarnya berbunyi :

29

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresi tersebut.

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara.

Dari putusan-putusan tingkat pertama sampai dengan kasasi a quo, maka yudex

factie dan yudex yuris memberikan pertimbangan ada yang dikuatkan dan atau ada pula

yang diperbaiki dan yudex yuris mengadili sendiri. Secara umum setiap pertimbangan

hukum hakim terhadap sesuatu hal yang kurang atau tidak cukup pertimbangan

hukumnya ( onvoldoende gemotiveerd ) mengakibatkan hal-hal yang dipertimbangkan

tersebut dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian melalui mekanisme upaya hukum

artinya amar putusan harus relevan dengan ratio decidendi jika tidak relevan dianggap

tidak cukup pertimbangan hukumnya ( onvoldoende gemotiveerd ). Demikian halnya

dalam perkara a quo, pertimbangan hukum yang tidak relevan bagi alasan untuk

mengabulkan permohoan kasasi / tergugat untuk mengabulkan ganti kerugian,

demikianpun terhadap pemohon kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Pembicaraan wanprestasi dalam doktrin/yurisprudensi biasanya dikaitkan

dengan pernyataan lalai, karena itu perlu untuk meninjau hubungan antara wanprestasi

dan pernyataan lalai. Wanprestasi merupakan lembaga hukum memegang peranan

penting dalam hukum perdata, karena mempunyai akibat hukum sangat penting biasanya

dikaitkan masalah pembatalan perjanjian/ganti rugi eks, pasal 1243, 1266, 1267 KUHPdt.

30

Telah diuraikan di atas, untuk menetapkan adanya wanprestasi harus ditentukan

dulu ada atau tidaknya kewajiban berprestasi, termasuk kewajiban itu sudah waktunya

untuk dipenuhi. Berangkat dari pemkiran seperti itu sudah bisa dibayangkan bahwa salah

satu pokok perjuangan para pihak ( penggugat maupun tergugat ) dalam perkara

wanprestasi adalah yang satu membuktikan bahwa tidak ada kewajiban perikatan atau

kalaupun ada belum waktunya untuk dipenuhi. Karena macam kewajiban prestasi bisa

sangat variatif, perkaranyapun tentunya sangat bervariatif, karenanya tidak bisa diberikan

rumusan umum, maksudnya yang berlaku untuk semua perkara, bagaimana perkara-

perkara seperti itu diselesaikan ? Namun, bagaimanapun memerlukan sedikit gambaran

macam-macam perkara yang muncul dan bagaimana perkara-perkara itu diselesaikan.

Beberapa keputusan-keputusan a quo penulis mencari beberapa patokan yang

bisa dipakai untuk menetapkan ada tidaknya kewajiban perjanjian berdasarkan tujuan

dibuatnya perjanjian, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan a quo awal terjadinya

wanpresatsi dikarenakan pesanan baran berupa palt besi kapal yang dipesan dan dikirim

kealamat pembeli yang seharusnya ketebalan palt besi 10 mm. namun barang yang

dikirim tidak sesuai dengan pesanan ( ketebalan plat besi 9,5 mm ) artinya penjual telah

melakukan wanprestasi terhadap pembeli, permasalahan yang muncul adalah apakah

dalam peristiwa tersebut penjual telah wanprestasi ? tentunya dan terkesan penjual telah

wanprestasi disatu sisi, disisi lain penjual tidak melakukan wanprestasi dikarenakan

menurut penjual telah menerangkan kalau plat besi kapal tebalnnya kurang dari 10 mm.

31

Sehubungan dengan perumusan luas, dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi,

maka perbuatan melawan hukum meliputi : perbuatan orang yang melanggar hak

subyektif orang lain, melanggar kewajibannya sendiri ( kedua-duanya sebagaimana

dirumuskan dalam undang-undang ), melanggar etika pergaulan hidup ( geode zeden )

dan melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup, secara

patut untuk memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain (maatschappelike

betamelijheid). Sehingga tidak dipenuhinya kewajiban prestasi sebagaimana mestinya,

wujudnya bisa : prestasinya sama seklai tidak dipenuhi, keliru dipenuhi atau terlambat

dipenuhi. Tindakan/sikap tidak memenuhi kewajiban perjanjian tentuna merupakan

tindakan atau sikap yang bersifat melawan hukum ( onrechtmatig ) karena dengan sikap

seperti itu debitur telah membawa dirinya dalam keadaan wanprestasi, debitur telah

melanggar hak kreditur, melanggar kewajiban hukumnya sendiri artinya antara

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebenarnya tidak ada perbedaan prisipil.

Secara umum melawan hukum dengan melawan perjanjian memiliki beberapa perbedaan:

1. Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan/perbuatan

yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan

melawan perikatan adalah suatu keadan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum

yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya.

2. Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum oleh karenanya perbuatan

dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan

karenanya kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda dan bunga.

32

3. Sifat melawan hukum ( wederrechtelijkheid ) melekat pada perbuatan yang telah

melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, sedangkan sifat melawan

perikatan melekat ada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para

pihak dalam suatu perjanjian.

Dapat ditegaskan dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,

menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, jika disimak dari makna kalimat sebagai undang-

undang itu adalah bagi mereka yang membuatnya, maka sesungguhnya pembentuk

undang-undang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang sama antara perjanjian

yang dibuat secara sah dengan undang-undang yang dibuat oleh penguasa, kedudukan

tersebut hanya ditujukan bagi pihak yang membuat perjanjian, kesepkatan atau adanya

hubungan hukum saja. Maka makna perjanjian tersebut semata-mata terletak pada hak

untuk menuntut pemenuhan pestasi dan ganti kerugian dihadapan Pengadilan Negeri dan

atau Pengadilan Umum seperti halnya jika orang telah melanggar undang-undang

( peraturan perundang-undangan yang berlaku ).

Berdasarkan beberapa penelaahan dalam kasus perdata dan pidana dalam bab

ini, semakin jelas dan tegas bahwa sifat melawan hukum ( wederrechtelijkheid ) dalam

suatu tindak pidana memiliki karakteristik berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam

suatu perjanjian artinya diantara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak

menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian terhadap kedua karakteristik

pelanggaran hukum.

33

Wanprestasi dan Perjanjian

Wanprestasi pada umumya atau secara garis besar para sarjana merumuskan,

wanprestasi adalah suatu perstiwa/keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi

kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya.

maksud “unsur salah“ adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhi

kewajiban sebagaimana mestinya, perlu diingat pembicaraan tentang wanprestasi

berangkat dari prinsip bahwa “kewajiban“ harus/wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik.

Istilah wanprestasi tidak sama dengan ingkar janji atau cidera janji ( breach of

contract ) meskipun pada umumnya wanprestasi merupakan pengingkaran suatu

kewajiban kontraktual dan ada kalanya bisa ada kewajiban pokok perikatan yang tidak

didasarkan atas perjanjian yang kalau sudah disomasi ( diperingatkan ) tidak dipenuhi

oleh pembeli atau debitur merupakan wanprestasi. Memang harus diakui kalau

mendengar kata ingkar janji atau cidera janjisudah dengan sendirinya terbayang adanya

sikap yang tidak baik ( tidak baik ) pada orang yang tidak memenuhi janjinya itu.

Karenanya dalam cidera jani atau ingkar janji sudah tersimpul adanya unsur salah yang

merupakan unsure penting dalam peristiwa wanprestasi, sehingga antara wanprestasi

dengan ingkar janji atau cidera janji memang ada juga persamaannya.

Karena perjanjian merupakan janji dari dua belah pihak ada kemungkinan

bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi karena pihak pembeli telah memenuhi kewajibannya

membayar sesuai dengan harga barangnya yang dipesan dan disisi lain penjual telah

menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli.

34

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar adanya kata sepakat dan

kecakapan untuk membuat perjanjian ( syarat subyektif ), dikatakan syarat subyektif

karena menyangkut subyek perjanjian, sedangkan syarat kedua yaitu suatu hal tertentu

dan suatu sebab yang halal ( diperbolehkan ) adalah syarat obyektif, dikatakan sebagai

syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian, dengan tidak dipenuhinya

syarat subyektif maka suatu perjanjian itu diancam dengan batal, akan tetapi jika tidak

dipenuhi syarat obyektif maka perjanjiannya itu diancam batal demi hukum.

Terdapat perbedaaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan

perjanjian yang dapat dibatalkan, hal yang disebut terakhir ini terjadi apabila perjanjian

tersebut tidak memenuhi unsur subyektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur

dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu kesepakatan

para pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat

hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan ( voidable atau vernietigbaar ).

Secara teoretik terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan

perjanjian yang dapat dibatalkan, hal yang disebut terakhir ini terjadi apabila perjanjian

tidak memenuhi unsur subyektif untuk sahnya perjanjian ( pasal 1320 KUHPdt. ). Dapat

dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya cacat pada kehendak pihak yang

membuatnya dengan kata lain dalam KUHPerdata menyebutkan beberapa jenis keadaan

atau kondisi tertentu yang menjadikan perjanjian menjadi cacat sehingga terancam

kebatalannya, pasal-pasal tersebut diatur di dalam ketentuan pasal 1321, pasal 1322,

pasal 1323, pasal 1324, pasal 1325, pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

35

Dapat dibatalkan karena dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan

tindakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 KUH-Pdt. berbunyi : setiap orang

adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan terkecuali ia oleh undang-undang

dinyatakan tidk cakap. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dilarang

melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian (pasal 1330 KUHPdt.).

Terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan karena dibuat tanpa memenuhi unsur

subyektif pertama dan kedua untuk sahnya perjanjian dapat dilakukan penuntutan

pembatalan atau penguatan atau penetapan sehingga membuat perjanjian tetap berlaku

dan memiliki kekuatan mengikat.

Apabila perjanjian batal demi hukum ( null and void ; nietig ) artinya dari

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dengan demikian tidak pernah ada suatu

perikatan, tujuan para pihak yang membuat perjanjian semacam itu yakni melahirkan

perikatan hukum, telah gagal.

Jadi tidak ada 3 ( tiga ) dasar untuk saling menuntut di muka hakim :

1. Syarat perjanjian formil tidak terpenuhi.

2. Dibuat orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

3. Ada syarat batal yang terpenuhi.

Karakter wanprestasi dalam hukum perdata

Terjadinya waprestasi diawali adanya hubungan perjanjian, perjanjian dibuat

sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-

kepentingan yang bersifat privat khususnya dalam pembuatan perjanjian.

36

Keabsahan perjanjian merupakan hal yang essensial dalam hukum perjanjian

karena pelaksanaan isi perjanjian yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh

pihak yang satu kepada pihak yang lain demikian sebaliknya, oleh karena itu yang dibuat

itu sah menurut hukum. Wanprestasi terjadi disebaban karena adanya kesalahan yitu

kelalaian dan kesengajaan, penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang, tidak ada

kewajiban untuk memelihara barang itu sebagaimana disyaratkan undang-undang,

bertanggungjawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan,

adapun yang dimaksud dengan kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagi berikut :

1. Perbuatan dilakukan harus dapat dihindarkan, dan

2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat yaitu bahwa ia dapat

menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak dan untuk mengukur atau mengetahui

dugaan akibat itu dilihat dari unsure obyektif dan subyektif yaitu akibat yang diduga

menurut penilaian seorang ahli.

Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu kesalahan dalam arti luas yang

meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

sedangkan kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan

dikehendaki, oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud

untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap

melakukan perbuatan tersebut.adapun kelalaian adalah sebuah perbuatan dimana seorang

pelaku mengetahui akan kemugkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

37

Berkenaan dengan kepentingan publik dan atau kepentingan privat tidak

terlepas dengan fenomena hubungan hukum yang lahir dari hubungan perjanjian, terkait

dengan perjanjian yang dibuat atau ditutup ternyata tidak dilaksanakan oleh salah satu /

para pihak akan menimbulkan konflik hukum dapat berupa wanprestasi.

Ratio decidendi yang mendasari putusan Mahkamah Agung

Pertimbangan atau ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Gresik dan Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Timur dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam perkara

perdata a quo, menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Anas Fauzi sangat

beralasan hukum yaitu bahwa putusan yudex factie ( Pengadian Tinggi Jawa Timur )

dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, berbeda

dengan ratio decidendi pada hakim Pengadilan Negeri Gresik dan Hakim Pengadilan

Tinggi dianulir atau yang dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam perkara pidana

a quo, yudex yuris menganulir yaitu Jaksa / Penuntut Umum mengajukan memori kasasi

telah melewati tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari, sejak pemberitahuan putusan

diberitahukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat ( 4 ) Undang Undang Nomor

8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dengan

demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke

verklaard ), dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada pemohon jasasi pada tanggal 9 Juni 2008 dan pemohon kasasi

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2008 akan tetapi risalah ( memori

kasasi ) yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut

38

dalam tingkat kasasi baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada

tanggal 7 Juli 2008, jadi melawati waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga hakim yudex yuris dalam amar putusannya menyatakan

tidak dapat diterima permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gresik.

Mencermati ratio decidendi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dalam

praktek penegakkan hukum dengan demikin nampak mengedepankan rasa keadilan dan

kemanfaatan dari pada normatifnya.

Dalam praktek penegakan hukum menurut para ahli hukum bersifat “ holistik “

artinya hukum mengandung 3 ( tiga ) unsur penting, yaitu :

1. Filosofis ( adanya keadilan, etika dan moral ).

2. Sosiologis ( adanya kemanfaatan ), dan

3. Yuridis atau normtf ( adanya kepastan ).

Dalam praktek penegakkan hukum yang dicita-citakan atau diharapkan dalam

kehidupan masyarakat, dan ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya,

ketiganya saling mempengaruhi dan saling mendukung. pertanyaannya adalah apakah

keadilan yang lebih dominan ataukah kemanfaatan yang dominan ataukah kepastian yang

lebih dominan ? Hal ini tergantung dari kontekstual yang terjadi dan berkembang

dimasyarakat.

39

Dengan harapan dimasa datang konsep penyelesaian melalui jalur nonpenal ini

dapat dilembagakan dan dimasukkan ke dalam suatu rangcangan undang undang hukum

pidana, sehingga tercapai asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum

khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan

sebagaimana ditentukan dalam pasal 335 ayat ( 1 ) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum

Pidana ( khususnya pasal 335 KUHP ).

Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara

Perdata Nomor : 1653 K/Pdt/2009., tanggal 24 Agustus 2010, amarnya berbunyi :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANAS FAUZI tersebut.

- Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ).

Bahwa atas alasan-alasan atau keberatan-keberatan dari tergugat / Anas Fauzi

tidak dapat dibenarkan, oleh karena menurut pertimbangan atau rato decidenci yudex

yuris bahwasannya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah tepat dalam

pertimbangan dan putusannya, dan lagi pula alasan-alasan maupun keberatan-keberatan

tergugat / Anas Fauzi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan. Maka alasan-alasan atau keberatan-keberatan tergugat semacam

itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan

hukum sebagaimana mestinya dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenanangnya.

40

Ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara

Pidana, Nomor : 1665.K / PID / 2008, tanggal 27 Mei 2009, amarnya berbunyi :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresi tersebut.

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yudix yuris ternyata Jaksa / Penuntut Umum

mengajukan memori kasasi telah melewati tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari, sejak

pemberitahuan putusan diberitahukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat ( 4 )

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 ( Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ).

Pertanyaan bisa timbul jika suatu perbuatan melawan hukum juga merupakan

tindak pidana, bagaimanakah penyelesaian hukum dalam hal ini ? Penyelesaian hukum

anatara kedua macam hukum tersebut berbeda-beda dengan berbagai konsekuaensi

sebagai berikut :

1. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus juga

merupakan tindak pidana.

2. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan juga

merupakan tindak pidana.

3. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan

tidak pidana.

4. Tundakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan

merupakan tindak pidana.

41

PENUTUP

Putusan harus relevan dengan ratio decidendi jika tidak relevan dianggap tidak

cukup pertimbangan hukumnya ( onvoldoende gemotiveerd ), jika seseorang diduga

memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga ( meskipun tidak

selamanya ) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur-unsur perbuatan melawan

hukum. Apabila terhadap satu tindakan tersebut memenuhi usur-unsur perbuatan

melawan hukum ( wederrechtelijkheid ) maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua

macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan artinya pihak korban dapat menerima

ganti rugi perdata ( dengan dasar gugatan perdata ), tetapi juga pada waktu yang

bersamaan ( dengan proses pidana ) sebagamainana dalam penulisan ini, pelaku dapat

dijatuhkan sanksi pidana sekaligus. Karena itu tidak mengherankan jika ternyata bahwa

beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum.

Yang membedakan antara perbuatan pidana ( perbuatan melawan hukum /

wederrechtelijkheid ) dengan perbuatan perdata ( melanggar hukum perdata /

onrechtmatige daad ) adalah sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan

perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar ( disamping mungkin juga

kepentingan individu, eks pasal 335 ayat 1 ke.1 KUHP ) , sedangkan dengan perbuatan

melanggar hukum perdata “onrechtmatige daad“ ( sebagaimana ditentukan dalam pasal

1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ) maka yang dilanggar hanya kepentingan

pribadi/personal. Kesalahan yang disyaratakan oleh hukum dalam perbuatan melawan

hukum baik kesalahan dalam arti kesalahan hukum maupun kesalahan sosial ( yang sudah

42

ditingkat statusnya menjadi suatu kesalahan hukum ). Dalam hal ini hukum menafsirkan

kesalaan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal.

Catatan Belakang

1. Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan

Kontemporer,Aditya Bakti, Bandung.

2. Elly Erawati, Herlien Budiono, 2010, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan

Perjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

3. Yahman, 2011, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang

Lahir dari Hubungan Kontraktual, Prestasi Pustaka, Jakarta.

4. Undang Undang dasar 1945 Amandemen.

5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana.

6. Undang Undang Hukum Pidana.

7. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

8. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.