transparansi dalam pelayanan publik di kecamatan …€¦ · transparansi dalam pelayanan publik di...
TRANSCRIPT
TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN LIMBANGAN
(Studi Terhadap Pembuatan Dokumen Kependudukan KK dan KTP)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Niswatun Nafiah
11141120000044
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441H/2019M
v
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di
Kecamatan Limbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
serta mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi di Kecamatan Limbangan serta
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan yang dihadapi oleh masyarakat
dalam hal pelayanan atau hambatan yang dihadapi pemerintah kecamatan.
Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pelayanan publik untuk
mengatahui pelaksanaan pelayanan di kecamatan dan untuk mengetahui apakah
dalam memberikan pelayanan, aparat sudah melaksanakannya sesuai dengan
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah. peneliti menggunakan teori
yang dikemukakan Moenir. Kemudian peneliti menggunakan prinsip transparansi
untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi untuk masyarakat di
Kecamatn Limbangan.
Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode deskriptif bersifat
kualitatif. Diawali dengan teknik pengumpulan data, dimana pada teknik
pengumpulan data penulis melakukan wawancara, observasi dan teknik analisa
data deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan transparansi
di Kecamatan Limbangan sudah terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya
maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi program kecamatan kepada
masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal
dokumen kependudukan.
Kata kunci: pelayanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta rahmat dan hidayahnya, penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Perspektif Good
Governance dalam Pelayanan di Kecamatan Limbangan (Studi Kasus Pelayanan
Pembuatan KTP, KK, Dan Dokumen Kependudukan Lainnya).”
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan,
hambatan dan dan tantangan. Namun berkat dorongan, semangat dan dukungan
dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu dengan segenap rasa hormat, penulis ingin menyampaikan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc, MA Selaku rektor UIN Syarif
Hidayatullah
2. Dr. Ali Munhanif, M.A. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah
3. Dr. Iding Rasyidin, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
4. Suryani, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah
5. Dr. Haniah Hanafie, MA selaku dosen pembimbing yang sabar, tulus dan
ikhlas telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing
penulis menyusun skripsi ini.
vii
6. Seluruh Dosen program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah yang telah memberikan ilmu kepada penulis
7. Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional,
dan Perpustakaan Imam Jama Lebak Bulus
8. Camat Kecamatan Limbangan Widodo, S.sos, yang telah bersedia
memberikan informasi kepada penulis
9. Kepala Desa Pakis Bapak Wibisono, kepala desa Gondang Bapak Yudhi
susanto beserta staff, lurah Tabet bapak Supriyadi , dan Lurah Sumber Rahayu
bapak Muhammad Asrori
10. Orang tua penulis ayahanda Amin Wahono dan ibu Jami yang telah merawat,
membesarkan dan memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga
penulis menjadi seperti sekarang.
11. Kakak saya Mujiati beserta kakak ipar Mas Donni Marta, yang selalu
memberikan dukungan moriil dan materiil dan semua doa-doa yang
dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terimaksih atas segala kesabaran dalam mendidik penulis.
12. Rundiyani sebagai kakak penulis yang selalu memberi dukungan kepada
penulis.
13. Sahabat saya yang sangat baik Wova Triyansyah (Elsa) yang selalu
mendengar keluh kesah penulis, dan selalu memberi saran, dukungan dan
semangat kepada penulis. Membantu penulis dalam banyak hal dan selalu
menjadi sahabat yang baik sekali selama mengenalnya. Thankyou Elsa
viii
14. Untuk sahabat baik saya Nursyaimaa AZ, teman-teman KKN yang Dewi
Roichatul Mardiyah, Cahaya, serta Leni Lestari yang telah bersedia
meluangkan waktu untuk menemani ke perpustakaan UIN Walisongo, dan
juga Rani Widiastuti yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan
lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas doa-
doa dan dukungannya kepada penulis
15. Kepada teman-teman Ilmu Politik B 2014 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah
Penulis berharap semoga semua bentuk dukungan dan doa yang telah
dipanjatkan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari
bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga segala
kritik dan saran dari berbagai pihak akan membantu penulis sebagai bahan
pertimbangan dalam memperbaiki skripsi ini.
Ciputat, 10 Oktober 2019
Niswatun Nafiah
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ......................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .............................. ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .......................... iv
ABSTRAK ..................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................. ix
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian .............................................................. 7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ............................................... 7
D. Tinjauan Pustaka ..................................................................... 8
E. Metode Penelitian .................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan .............................................................. 13
BAB II KERANGKA TEORI
A. Transparansi Sebagai Prinsip Good Governance ..................... 15
B. Pelayanan Publik ...................................................................... 24
BAB III PROFIL KECAMATAN LIMBANGAN
A. Geografis Kecamatan Limbangan ........................................... 30
B. Demografi ................................................................................ 31
1. Jumlah Penduduk ................................................................ 31
2. Tenaga kerja ........................................................................ 32
3. Pendidikan .......................................................................... 32
4. Pemerintahan Kecamatan Limbangan ................................ 33
C. Struktur Kecamatan Limbangan .............................................. 34
D. Visi dan Misi Kecamatan Limbangan ..................................... 35
E. Pelayanan Publik Kecamatan Limbangan ............................... 36
x
BAB IV TRANSPARANSI PELAYANAN DI KECAMATAN
LIMBANGAN
A. Transparansi Pelayanan Kecamatan Limbangan ..................... 37
B. Pelayanan di Kecamatan Limbangan ....................................... 45
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 56
B. Saran ........................................................................................ 56
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... xiii
xi
DAFTAR TABEL
Tabel III.1. Struktur Organisasi Kecamatan Limbangan .............................. 34
Tabel III.2. Jenis Pelayanan di Kecamatan Limbangan 2018 ....................... 36
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1. Wilayah Kecamatan Limbangan ........................................... 31
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak tahun 1999 Pemerintah Indonesia di Era Reformasi telah
mengeluarkan kebijakan desentralisasi tentang pemerintahan daerah yang
ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan salah satu wujud
konkrit desentralisasi adalah otonomi daerah yang mendorong terjadi pemekaran
daerah-daerah sehingga menjadi otonomi penuh.
Good Governance merupakan isu yang mengemuka dalam kaitannya
dengan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat menganggap pelayanan
publik saat ini berbelit-belit, dengan prosedur yang bertele-tele, biaya yang tidak
jelas, dan jangka waktu penyelesaiannya lamban, sehingga masyarakat sulit
menerima pelayanan yang baik. Oleh karena itu, konsep good governance
direkomendasikan pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara
lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat atau daerah, sektor swasta, dan
masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.1
Menurut Inu Kencana dalam Rita Siswati2, ada tiga hal yang seharusnya
diterapkan dalam sebuah layanan. Di dalamnya terkait dengan biaya, waktu dan
mutu. Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan, sebuah layanan yang
diterima oleh masyarakat harus dapat dijangkau. Begitu juga dengan waktu
1 Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance,”
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (Vol.1 No. 3. Juni 2012) , h. 20. 2 Rita Siswati, “Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pemerintahan
(Studi Padabadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang),”
Naskah Publikasi, FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji 2015
2
pelayanan, hendaknya bisa mendapatkan pelayanan yang tidak menghabiskan
waktu yang banyak, oleh karenanya pemerintah seharusnya dapat memberikan
pelayanan dengan waktu yang relatif cepat.
Penyelenggaraan kepemerintah yang baik pada dasarnya menuntut
keterlibatan segenap stakeholders atau pemangku kepentingan baik dari pihak
pemerintah (birokrasi), swasta, atau pihak masyarakat. Esensi pemerintahan yang
baik dicirikan dengan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan desentralisasi dan otonomi
daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan terhadap
masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.3
Pelayanan publik yang ada saat ini memiliki beberapa kelemahan, seperti
yang diungkapkan Mohammad dalam Sondil4, yaitu kurang responsif, kurang
informatif, atau juga kurang efisien, dan sebagainya. Selain itu, ditinjau dari sisi
kelembagaan, kelemahan yang ada dalam sistem pelayanan publik adalah pola
organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan penuh dengan
birokrasi yang berbelit-belit dan juga tidak terkoordinasi.
Pelayanan publik merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan
warga, karena itu negara harus menjamin akses warganya terhadap pelayanan
tersebut. Negara berkewajiban menjaga akses warga terhadap berbagai pelayanan
yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berbagai pelayanan administratif seperti
3 Rismawan Joko Handoyo, “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 4
(2014), 3363-3373 4 Sondil E. Nutabonis, Sugeng Rusmiwari, Dkk. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good
Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik,” Vol.3 No. 1 (2014)
3
pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan perizinan merupakan pelayanan yang
diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar masyarakat.
Agus Dwiyanto mengatakan, penyelenggara layanan publik di suatu
negara atau daerah harus dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif
dan responsif agar dapat berkompetisi dengan penyelenggara pelayanan publik di
negara lain. Sistem pelayanan publik yang tidak efisien akan cenderung
mempersulit satuan ekonomi negara tersebut saat mereka berkompetisi di pasar
global.5
Amirul Haq6 mengatakan, praktek good governance juga mensyaratkan
adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara
keseluruhan. Transparansi merupakan sebuah konsep yang penting seiring dengan
menguatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. Dengan
diberikannya kesempatan untuk masyarakat mengetahui berbagai informasi, maka
akan mempermudah masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap
kepentingan publik. Untuk menciptakan good governance yaitu ditunjukkan
dengan pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran diantara
pegawai pemerintah yaitu mengetahui pentingnya mengubah citra pelayanan
publik yang sangat diperlukan.
5 Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 27-28. 6 Muhammd Amirul Haq Muis. “Analisis Implementasi Good Governance Dalam
Pelayanan Publik Di Kecamatan Penakukkang Kota Masassar”. Government: Jurnal Ilmu
Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (Juli 2014)
4
Juanda Nawawi7 mengatakan ada dua hal yang mengharuskan adanya
transparansi yaitu wujud dari pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat
dan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi terjadinya praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut Nawawi mengatakan transparansi
berarti bahwa informasi dari pemerintah dapat diakses secara bebas dan mudah
diakses oleh publik atau masyarakat.
Rincian dan kepastian biaya pelayanan yang dibebankan kepada
masyarakat harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket
pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang
minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada.
Transpatansi yang terkait biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal
mungkin pertemuan secara personal antara pemohon ataupenerima pelayanan
dengan masyarakat yang dilayani.8
Prinsip transparansi atau keterbukaan mempunyai peran penting dalam
upaya mewujudkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui prinsip transparansi dalam pelayanan
publik, kebijakan pemerintah diharapkan akan lebih terbuka terhadap
pengawasan, akses informasi dapat diakses secara terbukanya sehingga
masyarakat mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selain itu,
keterbukaan akan menciptakan prinsip check and balances antara pemerintah dan
7 Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance,”
Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol.1 No.3 (Juni 2012), h. 25. 8 Yenny, “Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota
Samarinda,” ejurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2013), 196-209), h. 206.
5
masyarakat. Prinsip transparansi juga akan mampu menumbuhkan rasa saling
percaya antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah sebagai
penyedia barang dan jasa publik wajib memberikan informasi yang akurat kepada
masyarakat yang membutuhkan.9
Secara lebih lanjut dalam penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan
prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Limbangan. Dan melihat luasnya
pembahasan prinsip-prinsip good governance, maka penulis hanya akan meneliti
beberapa penerapan prinsip good governance yaitu transparansi dalam pelayanan
publik.
Salah satu wujud dari penerapan prinsip transparansi adalah terbukanya
akses informasi kepada masyarakat dimana masyarakat bebas memperoleh
informasi yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan. Berdasarkan
penelusuran penulis, indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan
Limbangan dikatakan cukup memuaskan. Hal ini dijadikan sebagai acuan
Kecamatan Limbangan untuk terus memperbaiki pelayanan dan dapat
memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Selain itu adanya road map reformasi birokrasi yang direncanakan di
pemerintahan Kabupaten Kendal diharapkan mampu mempengaruhi instansi-
instansi dibawahnya untuk dapat terus meningkatkan pelayanan yang terbaik.
Dalam wacananya road map reformasi birokrasi pemerintahan Kabupaten Kendal
memperhatikan bebrapa poin salah satunya mengenai permasalahan bidang
9 Gerry Katon Mahendra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
Publik (Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik Di
Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011)” Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2012)
6
pelayanan publik yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
dalam pelayanan publik yang disebabkan masih kurangnya sarana prasarana,
kapasitas aparatur belum memadai, sistem prosedur yang belum dimanfaatkan
secara optimal.
Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah otonom yang dituntut
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk pelayanan publik, tetapi
penerapan pelayanan publik belum sepenuhnya direalisasikan di Kecamatan
Limbangan.
Limbangan termasuk salah satu kecamatan yang berada di wilayah
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kecamatan Limbangan ini merupakan sebuah
instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam banyak hal, seperti
pembuatan surat akta tanah, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu
Keluarga, surat pindah dan lain. Dalam pelaksanaanya, ternyata Kecamatan
Limbangan belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Hal ini,
sebagaimana terlihat pada pembuatan KTP, kartu keluarga, dan pembuatan
dokumen lainnya.
Dalam pembuatan KTP misalnya tidak ditetapkan besaran biaya secara
jelas (transparan), persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga membuat tidak
efektif karena warga harus bolak-balik untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam tentang
“Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan (Studi
Pelayanan Pembuatan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan KTP).
7
B. Pertanyaan Penelitian
Bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Limbangan?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
implementasi dari prinsip transparansi dalam pelayanan publik di
kecamatan Limbangan.
2. Manfaat
Dari tujuan yang terdapat dalam penelitian tersebut diharapkan
akan memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat praktis, agar masyarakat lebih mendapat informasi tentang
pelayanan publik khususnya dalam pelayanan KTP, akta tanah, dan
lainnya di Kecamatan Limbangan dengan baik.
b. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu politik berkaitan dengan masalah prinsip good
governance dan pelayanan di pemerintahan.
8
D. Tinjauan Pustaka
Setelah penulis membaca dan menelaah berbagai jurnal dan penelitian
ilmiah, ada beberapa penelitian yang terkait dengan materi yang sedang diteliti
oleh penulis.
Penelitian Pertama, hasil penelitian Fajar Iswahyudi10
mengatakan bahwa
dalam pelaksanaan pelayanan publik masyarakat memiliki peran penting untuk
ikut berperan dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas termasuk di
dalamnya perbaikan pelayanan publik. Meskipun begitu adanya peran serta
masyarakat atau partisipasi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah
Kabupaten Bantul tidak semua unsur siap akan hal tersebut. Partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik di Dinas Perizinan melalui
permenpan No. 13/2009 telah efektif dalam memperbaiki kondisi pelayanan
publik sehingga dapat digolongkan dalam efektivitas tinggi. Faktor yang
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui Permenpan
No. 13/2009 adalah kesadaran dan komunikasi masyarakat. Dengan demikian
kesimpulan dari penelitian iswahyudi tersebut bahwa partisipasi masyarakat
memiliki pengaruh dalam menciptakan pelayanan yang efektif. Dalam
penelitiannya metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
Adapun alasan penulis menggunakan referensi ini adalah untuk melihat pengaruh
partisipasi masyarakat dalam pelayanan.
10
Fajar Iswahyudi, “Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Pelayanan
Publik (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13
Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pertisipasi
Masyarakat Pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul,” Jurnal Borneo Administrator, No. 3 Vol 8,
(2012)
9
Kedua, Rismawan Joko Handoyo11
jurnal dengan judul Penerapan Prinsip-
Prinsip Transparansi. Penelitian ini meneliti Bagaimana Pelayanan Publik Di
Kecamatan Sangatta. Jurnal ini meneliti tentang penerapan prinsip good
governance yang dilaksanakan di kecamatan tersebut diantaranya Sembilan
prinsip yang ada dalam good governance sebagian besar sudah diterapkan. Ada
beberapa hal yang mendukung terlaksananya prinsip-prinsip tersebut diantaranya
sumber daya manusia yang memadai, dan sarana dan prasarana yang mendukung.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan good governance diantaranya
sudah terlaksana dengan baik dan masyarakat mendapatkan kemudahan untuk
bertanya kepada petugas. Dilihat dari jurnal penelitian tersebut berbeda dengan
apa yang penulis teliti karena perbedaan wilayah penelitian penelitian. Hanya saja
penulis ingin melihat unsur yang dapat digunakan dalam menciptakan pelayanan
yang memuaskan masyarat.
Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ainul Yaqin12
pada jurnal Kualitas
Pelayanan Publik Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang
dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Kedisiplinan pegawai di Kecamatan
Kuaro masih rendah terhadap ketentuan yang berlaku di kecamatan serta adanya
tumpang tindih pekerjaan yang diberikan kepada pegawai terkait tugas dinas dan
tugas diluar dinas. Lambatnya dana dari pemerintah ikut mempengaruhi
ketersediaan fasilitas yang memadai untuk masyarakat. Faktor pendukung yang
yang menghasilkan kualitas layanan publik pegawai di kantor kecamatan adalah
11
Rismawan Joko Handoyo,”Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,” eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No 3
(2014): 3363-3373 12
Ainul Yaqin, “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten
Paser,” ejournal Administrasi Negara, Vol 4 No. 1 (2016) : 2165-2178
10
jaringan internet tidak lambat saat digunakan, sehingga pekerjaan dapat berjalan
dengan lancar.
Keempat, hasil penelitian Fadliansyah Akbar13
mengidentifikasi Esensi
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Berdasarkan
Undang-Undang No.25 Tahun 20009 Tentang Pelayannaan Publik. Pada kualitas
pelayanan pembuatahn E-KTP di Kota Banjarbaru belum maksimal dikarenakan
masih buruknya beberapa indikator pelayanan yaitu jaminan pelayanan yang
belum maksimal yaitu tidak adanya ketepatan waktu penyelesaian dan fasilitas
ruang tunggu yang masih minim tidak sebanding dengan jumlah warga yang akan
mengurus KTP. Terdapat faktor internal yaitu blanko KTP yang sering terlambat
dari pusat, kekurangan pegawai loket serta sarana dan prasarana. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode sosioyuridis dengan maksud mengetahui dan
meneliti esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Penelitian penulis
dengan tesis ini berbeda, namun penulis menggunakan penelitian ini sebagai
pedoman untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dapat membantu
meningkatkan pelayanan yang berkualitas.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:
1. Pendekatan Penelitian
John Cresswell mendefinisikan metode penelitian sebagai suatu
proses bertahap yang dimulai dengan identifikasi masalah yang
13
Fadliansyah Akbar,”Esensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pembuatan
E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” Program
Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
11
kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau pustaka.
Selanjutnya yaitu mengumpulkan data, yang kemudian menganalisa data
yang diperoleh dan yang terakhir yaitu berujung pada pelaporan hasil
penelitian.14
Pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis termasuk metode
penelitian kualitatif. Moleong mengatakan dalam bukunya Metode
Penelitian Kualitatif:15
“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain.,
secara holistik, dan dijelaskan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting
dalam penelitian, karena bertujuan untuk menemukan data dan dianalisis.
Adapun teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu dokumentasi, wawancara.
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
14
J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,
(Jakarta: Grasindo, 2013) h. 6. 15
Lexy J. Moleong Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016),
h. 6
12
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.16
Narasumber yang akan penulis wawancara dalam penelitian ini antara
lain Aparat Kantor Kecamatan Limbangan, beberapa kepala desa
Kecamatan Limbangan dan warga Kecamatan Limbangan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan tertulis beberapa kegiatan dan
dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan dan penyusunan
data yang diperoleh dari majalah, jurnal, Koran, buku dan internet.
Dokumentasi diperlukan untuk mempermudah penelitian dalam
memberikan jawaban dalam penelitiannya.
3. Teknik Analisa Data
Seluruh data yang diperoleh baik primer atau sekunder kemudian
dianalisis secara deskriptif, yaitu menjelaskan temuan yang ditemukan
dalam penerapan transparasi di Kecamatan Limbangan.
4. Sumber data
a. Data primer
Data primer adalah data langsung yang diperoleh langsung dari
objek yang diteliti salah satunya yaitu wawancara dari narasumber.
16
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186.
13
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bukan
sumbernya langsung. Dalam penelitian dipakai yaitu berasal dari
buku, majalah, jurnal, internet, atau hasil penelitian dan dokumen
yang terkait dengan masalah yang diteliti.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian skripsi ini, untuk mendapatkan gambaran secara rinci
dan memahami isi dari penelitian ini, penulis membagi dalam beberapa bagian
sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:
BAB 1, pada bab ini penulis memaparkan mengenai permasalahan yang
sering dihadapi masyarakat dalam hal pelayanan di kecamatan limbangan.
BAB II, bab ini menjelaskan teori yang penulis gunakan untuk
memperkuat analisa dan untuk menyempurnakan masalah yang penulis teliti
mengenai pelayanan publik di kecamatan Limbangan yang berkaitan dengan
pengurusan dokumen kependudukan
BAB III, pada bab ini masuk kepada gambaran umum kecamatan
Limbangan diantaranya kondisi lingkungan, dan birokrasi yang ada di wilayah
tersebut. Kecamatan Limbangan yang merupakan instansi terkait dalam proses
pembuatan dokumen kependudukan.
BAB IV, bab ini penulis memaparkan bagaimana proses pengurusan
dokumen kependudukan, bagaimanna masyarakat terlibat dalam menciptakan
pelayanan prima dan bagaimana penerapan prinsip transparansi terhadap
14
masyarakat dalam aktifitas pembuatan surat dan dokumen di kecamatan
Limbangan.
BAB V, penulis akan menjabarkan hasil temuan dalam bab IV untuk
dijadikan kesimpulan dari penelitian ini.
15
BAB II
KERANGKA TEORI
Pada bab ini dibahas mengenai teori yang digunakan oleh penulis untuk
memperkuat analisis mengenai penerapan good governence dalam hal ini prinsip
transparansi dan pelayanan publik di Kecamatan Limbangan. Teori yang
digunakan yaitu pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana kualitas
pelayanan di kecamatan Limbangan terhadap masyarakat dan mengetahui apakah
penerapan prinsip transparansi sudah terlaksana degnan baik.
A. Transparansi Sebagai Prinsip Good Governance
Good governance merupakan sebuah wacana baru dalam ilmu politik.
Muncul pada awal 1990-an. Good and clean governance memiliki pengertian
bahwa segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat
mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik dalam
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.1
Mardiasmo mengartikan governance sebagai cara mengelola urusan-
urusan publik yang pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan
yang baik. Yang dimaksud kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah
tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance.2
Menurut UNDP (United Nation Development Program) dalam dokumen
kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”
Tata pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang
1 Ahmad Ubaedillah dan Abdul Rozaq, Civic Education: Pancasila, Demokrasi, HAM,
dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE & Kencana, 2012), h. 19. 2 Delly Mustafa, Birokrasi Pemerintahan (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 185-186
16
ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan suatu negara
di semua tingkatan dan sarana yang dengannya negara-negara mempromosikan
kohesi sosial, integrasi, dan memastikan kesejahteraan populasi dalam
masyarakat.3
Good governance cecara sederhana umumnya diartikan sebagai
pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud baik yaitu mengikuti
kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar good governance. Kunci
utama dalam memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-
prinsip di dalamnya.4
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik yang berdasarkan
prinsip-prinsip good governance, dapat dilaksanakan melalui beberapa prioritas
program diantaranya:5
1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Penguatan peran
lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD, dilakukan dalam
rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya
pemerintahan.
2. Kemandirian lembaga peradilan. Untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip good governance.
3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Perubahan
paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi
3 Sedarmayanti, Good Gavernance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Effesien Melalui Restrukturisasi dan
Pemberdayaan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 2. 4 Ibid
5 Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Civic Education Antara Realitas Politik Dan
Implementasi Hukumnya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010), h. 204.
17
populis harus disertai dengan peningkatan profesionalitas dan
intergritas mora ljajaran birokrasi pemerintah. Akuntabilitas birokrasi
akan berdampak naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu
sendiri.
4. Penguatan partisipasi masyarakat madani (civil society). Peningkatan
partisipasi masyaratakat atau keikutsertaan masyarakat merupakan
unsur penting dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.
untuk merealisasikan prinsip-prinsip clean and governance, kebijakan
otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan
model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di
Indonesia.
1. Prinsip Good Governance
Lembaga Administrasi negara merumuskan Sembilan aspek
fundamental untuk dapat merealisasikan pemerintahan yang
professional dan akuntabel yang berdasarkan prinsip dalam good
governance diantaranya yaitu partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, responsif, consensus, kesetaraan, efektif dan efisien,
akuntabilitas dan visi strategis.
18
Berdasarkan prinsip-prinsip good governance seperti yang telah
disebutkan, Melani D. Selamat dalam penelitian Amirul Haq6
mempersempit Sembilan prinsip tersebut menjadi tiga prinsip, yaitu
prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut selamat
menyebutkan dalam penelitiannya bahwa good governance merupakan
konsep otonomi daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
bersih merupakan hal yang perlu diimplementasikan dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang bersih yang mengedepankan prinsip
partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Delly Mustafa mengungkapkan, dengan terlaksananya prinsip-
prinsip good governance dalam penyelenggara pemerintahan,
diharapkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menata kehidupan
sosial, ekonomi, dan politik dapat terwujud seiring dengan
perkembangan peradaban masyarakat madani. Keseluruhan hal tersebut
menyatu dan melekat dalam setiap individu dan institusi yang memiliki
komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.7
Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good
governance menurut UNDP dalam Sedarmayanti yang mengemukakan
bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yamg harus dianut dan
6 Muhammd Amirul Haq Muis. “Analisis Implementasi Good Governance Dalam
Pelayanan Publik Di Kecamatan Penakukkang Kota Masassar”. Government: Jurnal Ilmu
Pemerintahan. Vol. 7 No. 2. (Juli 2014) 7Gerry Katon Mahendra, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
Publik: Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di
Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, Program sarjana FISIP, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (2013), h. 20.
19
dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik8, adalah sebagi berikut:
a. Partisipasi (Participation): setiap orang atau setiap warga masyarakat,
baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama
dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun
melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan
aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun
dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta
kebebasan untuk berpartisiapsi secara konstruktif.
b. Aturan Hukum (Rule of Law): kerangka aturan hukum dan perundang-
undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh
(impartially), terutama aturan hukum tentang Hak-hak asasi manusia.
c. Transparansi (Transparency): Transparansi harus dibangun dalam
kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan,
dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang
membutuhkannya, dari informasinya harus dapat disediakan secara
memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai
alat monitoring dan evaluasi.
d. Daya tanggap (Responsiveness): setiap institusi dan prosesnya harus
diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan (Stakeholders);
8 Sedarmayanti, Good Gavernance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Effesien Melalui Restrukturisasi dan
Pemberdayaan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 5.
20
e. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): pemerintahan yang
baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator)
bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus
atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak,
dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai
kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah;
f. Berkeadilan (Equity): pemerintahan yang baik akan memberikan
kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan
dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas
hidupnya;
g. Efektivitas dan Efesiensi (Effectiveness and Efficiency): setiap proses
kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu
yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang
sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia;
h. Akuntabilitas (Accountabilty): para pengambil keputusan (decision
makers) dalam organisasi sector public (pemerintah), swasta, dan
masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas)
kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para
pemilik (stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda,
tergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau
bersifat eksternal;
21
i. Bervisi Strategis (Strategic Vision): para pemimpin dan masyarakat
memiliki persepktif yang luas dan jangka panjang tentang
penyelengga.
2. Prinsip Transparansi
Mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan
sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. World Bank
mendefinisikan good governance suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and
political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.9
Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan
(opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas pengelolaan seumberdaya publik kepada pihak-pihak
yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan
informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk
pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.10
Andrianto mengartikan transparansi sebagai keterbukaan secara
sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif
kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan
9 Mardiasmo, Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi Offset,
2002), h. 23. 10
Ibid., h. 30.
22
oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan
memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara
luas di dalamnya.11
Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada
masyarkat umum dan kejelasan tentang pengaturan perundang-undangan
dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:
a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
c. Kemudahan akses informasi
d. Menyusun suatu mekanisme pengaaduan jika terjadi pelanggaran
Dalam prinsipnya transparansi (keterbukaan) menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi yang
berkaitan dengan kebijakan proses pembuatan dan hasil yang dicapai
pemerintah. Informasi yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia secara
berkala dan dapatdiakses oleh publik. Artinya transparansi dibangun atas
dasar kebebasan mendapatkan informasi yang memadai.12
Keterbukaan (transparansi) menjadi ciri penting dari democratic
governance. Warga memiliki the right to know yaitu hak untuk
mengetahui apa yang terjadi di instansi pemerintah termasuk dalam
penyelengaraan layanan publik. Di Indonesia, hak warga untuk
11
Nico Andrianto, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government
(Malang: Bayumedia, 2007), h. 21. 12
Amin Rahmannurrasjid, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah: Studi Di Kabupaten
Kebumen, Program Sarjana, Ilmu Hukum, h. 85
23
mendapatkan informasi atau mengakui berbagai hal terkait
penyelenggara pemerintahan sebenarnya telah mendapat dengan jaminan
yang lebih memadai setelah disahkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi publik.13
Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik
tersebut, maka sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara
demokrasi yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri
terhadap masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarkat
secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.14
Dari beberapa konsep transparansi yang telah disebutkan dapat
dikatakan bahwa prinsip transparansi harus ada dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena transparansi di sini juga
merupakan keinginan dari masyarakat untuk menerapkan dan
mempraktikan konsep good governance dalam pelayanan publik.
Adapun tujuan transparansi menurut Sedarmayanti adalah
membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, dan
pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat
yang membutuhkan, terlebih lagi informasi yang sering dibutuhkan
masyarakat seperti informasi yang berkaitan dengan hukum, peraturan,
dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan; tersedianya
mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi
13
Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Pedulu, Inklusif, Dan Kolaboratif
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 128. 14
Arifin Tahir, Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan
Daerah (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011) h. 176.
24
yang akurat dan relevan; serta adanya peraturan yang mengatur tentang
kewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi kepada
masyarakat.15
Sedangkan tujuan menurut Mardiasmo menyebutkan ada
beberapa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
yaitu:16
a. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat.
b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
mengurangi KKN.
B. Pelayanan Publik
Pelayanan publik secara sederhana diartikan sebagai pelayanan yang
diselenggarakan pemerintah, semua barang dan jasa yang diselenggarakan
pemerintah merupakan pelayanan publik.17
Dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.62/KEP/MPAN/7/2003 diartikan sebagai
“kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
15
Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan
Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik
(Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 290. 16
Kristianten, transparansi anggaran pemerintah (Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 45. 17
Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaboratif
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017) h. 14.
25
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana
ketentuan peraturan perundang-undangan.”18
Ubaedillah dan Rozak19
mengatakan pelayanan umum atau pelayanan
publik adalah pemberian jasa yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta atas
nama pemerintah ataupun swasta kepada masyarakat, baik dilakukan dengan
pembayaran atau tidak untuk memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan
masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya instansi pemerintah yang dapat
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas, melainkan juga pihak
swasta juga dapat meberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ubaedillah dan Rozak mengungkapkan beberapa alasan pelayanan publik
menjadi titik stategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good
governance and clean governance di Indonesia. Pertama, pelayanan publik
selama ini menjadi sarana negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah
berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Keberhasilan pemerintah dalam
melaksanakan pelayanan publik akan meningkatkan partisipasi dan dukungan
masyarakat terhadap kerja birokrasi; kedua, pelayanan publik adalah wilayah dari
berbagai aspek good governance and clean governance bisa diartikulasikan secara
lebih mudah; ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur
governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar.20
18
Standar Pelayanan Publik (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2009), h. 16. 19
Ubaedillah. A & Abdul Rozak, Civic Education: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan
Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta & Kencana, 2012 ), h. 209. 20
Ahmad Ubaedillah dan Abdul Rozak, Civic Education, h. 209.
26
Moenir dalam Chandra21
mengatakan dalam memberikan layanan kepada
masyarakat terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan diantaranya adalah:
1. Kemudahan masyarakat dalam pengurusan kepentingan dengan
pelayanan yang cepat, dalam arti ketika ada hambatan yang kadang
terkesan dibuat-buat pada waktu petugas yang seharusnya ada di tempat
dan pada saat dibutuhkan ternyata tidak ada dengan alasan yang sulit
dibuktikan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara wajar tanpa
mengharapkan imbalan yang diberikan saat melayani
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan perlakuan yang
sama, artinya jika harus antre secara tertib dalam proses pengurusan
maka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan
4. Petugas harus jujur dan terus terang pada saat memberikan pelayanan
kepada masyarakat sehingga ketika ada hambatan, masyarakat dapat
mengetahui dan menerima dengan baik.
Fitzsimmons dan Fitzsimmons berpendapat terdapat lima indikator
pelayanan publik, yaitu reability yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat
dan benar; tangibles; yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya; responsiveness, yang ditandai keinginan
melayani konsumen dengan cepat; assurance, yaitu ditandai dengan tingkat
perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan dan empati,
21
Eka Robert Chandra, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Publik Di Kantor Camat Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat”, Ilmu Pemerintahan, vol
4 no 1 (2016) 570-583, h. 574.
27
yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan
konsumen.22
Berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelayanan umum penyelenggaraan
pelayanan publik, terdapat beberapa model penyelenggaraan pelayanan publik,
yaitu sebagai berikut:23
1. Fungsional, pola pelayanan publik yang diberikan penyelenggara
pelayanan harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan
2. Terpusat, pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh
penyelenggara pelayananan berdasarkan pelimpahan wewenang dari
penyelenggara pelayanan terkait
3. Terpadu, pola pelayanan publik yang meliputi:
a. Terpadu satu atap, pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu
b. Terpadu satu pintu, pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
Pelayanan terpadu satu pintu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
22
Lijan Poltak Sinambela. dkk, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan
Implementasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 7. 23
Sinambela. dkk, Reformasi Pelayanan Publik, h. 131-132.
28
pengelolaannya mulai dari permohonan hingga selesai atau terbitnya dokumen.
Tujuan dari dilaksanakannya pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai
berikut:24
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan publik
3. Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah,
mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta meningkatnya hak-hak
masyarakat terhadap pelayanan publik.
Berdasarkan MenPAN No. 25 tahun 2004 pedoman umum penyusunan
indek kepuasan masyarakat unit instansi pemerintah, indikator untuk
mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan, yaitu dengan mengukur tingkat
kepuasan masyarakat yang dilayani terdiri dari beberapa indikator yaitu sebagai
berikut25
:
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya
24
Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, h. 132. 25
Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan
Publik:Menuju Clean Government Andgood Governance ( Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 129
29
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
pemberi layanan seperti nama jabatan dan juga kewenangan dan
tanggung jawab
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
melayani masyarakat sesuai dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jaban dalam penyelenggaraan pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian atau kemampuan
petugas dalam memberikan dan menjelaskan pelayanan terhadap
masyarakat
7. Kecepatan pelayanan yaitu waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan
8. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
pelayanan saat memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus sopan
dan saling menghormati
30
BAB III
PROFIL KECAMATAN LIMBANGAN
A. Geografis Kecamatan Limbangan
Kecamatan Limbangan secara geografis terletak antara 7o
06’ 46
” LS – 7
o
11’
58” LS 110
o 13
’ 11
” BT – 110
o 20
’ 33
” BT dengan luas wilayah 71,72 Km.
kecamatan Limbangan berbatasan langsung dengan wilayah lain diantaranya
sebelah utara berbatasan dengan kecamatan boja, sebelah selatan berbatasan
dengan kecamatan Temanggung, batrat berbatasan dengan kecamatan Singorojo
dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Semarang.1
Berdasarkan data BPS Kendal tahun 2018 Kecamatan Limbangan terdiri
dari 16 kelurahan/desa, dilihat dari luas wilayah desa, desa terluas di kecamatan
Limbangan adalah desa Ngesrepbalong dengan luas wilayah sebesar 12, 57 km
atau 17 persen dari luas wilayah kecamatan Limbangan. Sedangkan wilayah
terkecil di kecamatan Limbangan adalah Desa Tabet yang memiliki luas sebesar
1,24 km atau sekitar 1,24 persen dari luas Kecamatan Limbangan.
Menurut jarak antara kantor dengan desa-desa di Kecamatan Limbangan,
Desa Kedung Boto, Desa Gondang, dan Desa Gonoharjo merupakan desa jarak
terjauh yang mencapai jarak 7 km dan jarak terdekat dengan kantor Kecamatan
Limbangan adalah Desa Limbangan yang merupakan tempat Ibukota kantor
Kecamatan Limbangan berada.
1 Kecamatan Limbangan Dalam Angka Tahun 2018(Kendal: Badan Pusat Statistik ,2018),
h. 2-3
31
Sebagian besar wilayah Kecamatan Limbangan digunakan sebagai lahan
hutan yakni sebesar 27,96 Km2. Sedangkan lahan untuk tanah tegalan sebesar
25,05 Km2, lahan untuk tanah sawah sebesar 12,22 Km
2, lahan untuk tanah
pekarangan sebesar 4,66 Km2 dan sisanya sebesar 1,83 Km
2 untuk lain-lain.
2
Gambar III.1. Wilayah Kecamatan Limbangan
B. Demografi
1. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal,
Jumlah penduduk kecamatan Limbangan tahun 2017 sebanyak 34.053
jiwa yang terdiri dari 17.271 laki-laki dan sebanyak 16.782 perempuan.
Jumlah penduduk terbesar adalah desa Limbangan sebanyak 5.156 jiwa
(15,14 persen dari total jumlah penduduk Kecamatan Limbangan,
sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah desa Sriwulan
2 Kecamatan Limbangan Dalam Angka Tahun 2018 (Kendal: BPS, 2018), h .2.
32
dengan jumlah penduduk 643 dari total jumlah penduduk Kecamatan
Limbangan. Kepadatan penduduk tahun 2017 di Kecamatan Limbangan
sebesar 475 jiwa/km2, hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap 1 km dari
luas wilayah di Kecamatan Limbangan dihuni oleh sekitar 475 jiwa.
2. Tenaga kerja
Mata pencaharian penduduk kecamatan Limbangan sebagian
besar adalah petani dengan jumlah 19.571 orang, urutan kedua terbanyak
adalah berusaha di sektor bangunan sebanyak 2.723 orang dan selebihnya
berusaha dan bekerja di bidang pertambangan, penggalian, industri
pengolahan, perdagangan, pengangkutan, bidang jasa dan lain-lain.
3. Pendidikan
Pendidikan merupakan sarana yang penting dalam menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai untuk mewujudkan program wajib belajar 9
tahun.
Jumlah sekolah pra-sekolah tahun 2018di kecamatan Limbangan
terdapat pendidikan sekolah dimulai dari pra sekolah (taman kanak-
kanak) hingga Sekolah Menengah Atas. Jumlah sekolah pra sekolah
tahun 2017 sebanyak 25 unit dengan jumlah siswa sebanyak 945 murid.
Jumlah sekolah setingkat SD di Kecamatan Limbangan mencapai 31 unit
dengan jumlah murid mencapai 3.320 orang murid. Sementara sekolah
33
setingkat SMP sebanyak 8 unit dengan jumlah murid sebesar 1.256
murid. Dan terdapat dua unit sekolah SMA dengan jumlah murid 845
orang.3
Di bidang kesehatan prasarana yang ada di kecamatan Limbangan
tersedia puskesmas 1unit, puskesmas pembantu 3 unit, I rumah bersalin,
praktik dokter umum sebanyak 1 orang, 11 pos kesehatan desa, dan di
setiap desa sudah terdapat bidan desa untuk membantu pelayanan
kesehatan bagi penduduk desa.4
4. Pemerintahan Kecamatan Limbangan
Lembaga camat merupakan unit organisasi terdepan yang dekat
dengan masyarakat yang senantiasa membutuhkan pelayanan pemerintah.
Kedudukan camat dalam undang-undang pemerintahan daerah
merupakan unit aparat pemerintah daerah. aktivitas dan kegiatan
kecamatan tergantung seberapa besar bupati/walikota memberikan
kepercayaan aktivitas kepadanya.5
Secara administrasi Kecamatan Limbangan terdiri dari :
a. 16 desa
b. Jumlah desa/dukuh 64 dusun
c. Jumlah rukun warga sebanyak 74 RW dan
d. Jumlah Rukun Tetangga sebanyak 240 RT
3 Kecamatan Limbangan Dalam Angka Tahun 2018 (Kendal: Badan Pusat Statistik
,2018), h. 47 4 Ibid, h. 47
5 Miftah Thoha, Dinamika Ilmu Administrasi Publik (Jakarta: Kencana, 2017), h. 25.
34
Jumlah aparat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Limbangan
pada tahun 2018 mencapai 160 orang yang terdiri dari 16 kepala desa,
13 sekdes, 16 kepala urusan umum, 16 kepala urusan keuangan, 16
kepala urusan pemerintahan, 11 kepala urusan perencanaan, 14 seksi
pemerintahan, 14 kepala seksi kesejahteraan, 8 kepala seeksi pelayanan,
49 kepala dusun (kamituwo) dan 3 staff.6
Dalam menjalankan kegiatan di tingkat pemerintah kecamatan,
kecamatan Limbangan memiliki pegawai yang melaksanakan tugas-
tugasnya sebagai berikut:
C. Struktur Kecamatan Limbangan
Tabel III.1. Struktur Organisasi Kecamatan Limbangan
NO NAMA JABATAN GOLONGAN
1 Widodo, S.Sos Camat Limbangan IV/A
2 Sodikin, SH. Sekretaris Kecamatan III/b
3 Naning Purwati Kepala Subbagian Perencanaan
Dan Keuangan
IV/b
4 Nurul Mei Artistewati,
S.Sos.
Kepala Subbagian Umum Dan
Kepegawaian
IV/b
5 Pratikno Joko Wijayanto,
SH.
Kepala Seksi Pemerintahan IV/a
6 Sugito Kepala Seksi Ketentraman Dan
Ketertiban
IV/a
7 Purwaningtyas, S.Sos Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat
IV/a
Sumber data: Kec. Limbangan 2018
6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan Dalam Angka Tahun
2018 (Kendal: BPS, 2018), h. 17.
35
Dari table diatas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kegiatan
pemerintahannya dipimpin oleh Widodo, S.Sos sebagai Camat, kemudian
sekretaris kecamatan Sodikin, S.H. dan juga sekretaris camat membawahi
beberapa subbagian dalam menjalankan pemerintahannya.
D. Visi dan Misi Kecamatan Limbangan
Dalam menjalankan tugas pokok pemerintahannya sesuai dengan Undang-
Undang, maka Kecamatan Limbangan menetapkan visi dan Misinya sebagai
acuan dan tujuan dalam menjalankan tugas sebagai berikut:
Visi
“Terwujudnya pelayanan prima dengan sumber daya manusia (SDM) yang
professional untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat”
Misi
1. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang memiliki kopetensi memadai.
2. Mewujudkan pelayanan serta tata kelola administrasi pemerintahan
kecamatan Limbangan dan desa yang baik dan benar.
3. Menumbuh kembangkan peran dan aktifitas lembaga kemasyarakatan
desa dan lembaga ekonomi desa.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi kemajuan
masyarakat dengan perencanaan yang memperhatikan dampak
lingkungan serta kelestarian alam.
36
E. Pelayanan Publik Kecamatan Limbangan
Tabel III.2. Jenis Pelayanan di Kecamatan Limbangan 2018
NO GRUP LAYANAN LAYANAN JUMLAH
1
KARTU KELUARGA
Kartu Keluarga Baru 970
2 Perubahan Data Kartu
Keluarga
969
3 Pisah Kartu Keluarga 18
4 Surat Pindah Antar Desa 4
5 PENCATATAN
KELAHIRAN
Akta Kelahiran Baru
(WNI)
793
6 Perubahan/Cetak Ulang
Akta Kelahiran
35
7 PENCATATAN KEMATIAN Akta Kematian 200
8
SURAT PINDAH
Surat Pindah Keluar Antar
Kota/Kab. Antar Prop
217
9 Surat Pindah Datang Antar
Kota/Kab. Antar Prop
144
10 Surat Pindah Keluar Antar
Kecamatan
61
11 Surat Pindah Datang Antar
Kecamatan
10
12 Skdln 2
13 Curek/Cetak Ulang Pindah
Keluar AKDP/AKAP
10
14 Batal Nikah 1
15 KARTU TANDA
PENDUDUK
Cetak KTP-EL 2154
Sumber data: Kecamatan Limbangan 2018
37
BAB IV
TRANSPARANSI PELAYANAN DI KECAMATAN LIMBANGAN
A. Prinsip Transparansi Pelayanan Kecamatan Limbangan
Transparansi sebagai salah satu prinsip good governance diatur dalam
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang prinsip transparansi dan keterbukaan
informasi publik. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan badan publik untuk
membuka akses bagi setiap pemohon atau masyarakat untuk mendapatkan
informasi publik kecuali informasi tertentu.
Pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana penerapan prinsip
transparansi (keterbukaan) dalam pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan
Limbangan, misal dalam hal akses informasi publik, bagaimana peran petugas
pelayanan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat diperoleh
secara cepat, tepat dan efektif. Selain itu partisipasi masyarakat atau keikutsertaan
masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah juga penting dalam
mendukung terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi
masyarakat.
Oleh karena itu pelaksanaan transparansi sebagai implementasi good
governance harus lebih baik lagi agar menciptakan rasa puas dan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.
Pembahasan berikut, difokuskan pada transparansi pelayanan di
Kecamatan Limbangan. Teori tranparansi ini merupakan gabungan dari Nico
Andrianto dan Arifin Tahir yang meliputi : 1). Akses informasi terhadap
38
pembuatan dokumen kependudukan, 2). Partisipasi masyarakat, dan 3). Pelayanan
yang tidak diskriminatif.
1. Akses Informasi
Transparansi sebagai salah satu prinsip good governance,
diartikan sebagai keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan
memberi tempat bagi partisipasi aktif masyarakat serta tidak ada unsur
dikriminatif (membeda-bedakan). Pelaksanaan prinsip transparansi di
Kecamatan Limbangan dapat dilihat pada akses informasi terhadap
pembuatan dokumen kependudukan oleh masyarakat. Ternyata
Pemerintah Kecamatan Limbangan telah memudahkan akses informasi
kepada masyarakat melalui web. Hal ini seperti dikemukakan oleh Camat
Limbangan berikut ini:
Lewat web kecamatan ada dan bisa dan mudah diakses, dimana
masyarakat dapat informasi rinci ini idealnya di desa sudah
mendapatkan sosialisasi, kemudian disana ada juga blanko-
blanko pengantar-pengantarnya itu melalui mekanisme desa.
Semuanya ada karena kita prinsip pelayanan prima, makanya
limbangan sekarang itu jarang ada pengaduan-pengaduan seperti
itu paling-paling miss informasi itu.1
Dari hasil wawancara di atas, memperlihatkan bahwa Pemerintah
Kecamatan Limbangan telah membuka akses informasi kepada
masyarakat melalui web. Informasi dalam web tersebut tentang
persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat (persyaratan-
persyaratan), ketika masyartakat akan mengurus dokumen-dokumen
kependukan.
1 Wawancara dengan Camat Limbangan, Widodo tanggal 19 November 2018
39
Namun masyarakat sendiri ternyata belum banyak yang
mengetahui adanya keberadaan web, hanya beberapa orang yang
mengetahui tentang web tersebut. Hal dikarenakan masyarakat selalu
menggunakan perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen
kependudukan. Hal ini dikarenakan jarak rumah dengan kantor
kecamatan terlalu jauh, faktor kemalasan dan dari segi efisiensi lebih
mudah melalui perantara.
Namun ternyata berdasarkan pengamatan penulis, infornmasi
dalam web tersebut belum sepenuhnya lengkap. Di dalam web tersebut,
hanya tersedia persyaratan pembuatan KTP dan KK. Sedangkan
persyaratan-persyaratan lainnya belum tersedia. Selain itu, salah seorang
staf Kecamatan Limbangan2 mengatakan bahwa “isi web tersebut,
memang belum diperbaharui”.
Dengan demikian, akses informasi terhadap dokumen-dokumen
kependudukan melalui web yang disediakan oleh Pemerintah Kecamatan
Limbangan dapat dikatakan belum lengkap. Selain itu, kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat yang menjadikan Web tersebut kurang
optimal. Dengan kata lain transparansi pelayanan di Kecamatan
Limbangan, khususnya mengenai akses informasi, belum dapat dikatakan
baik (sempurna).
2 Wawancara dengan staff kecamatan
40
Seperti yang dikatakan Pohan dalam Amin Rahmanurrasjid3
transparansi merupakan terbukanya akses informasi bagi masyarakat
yang berkepentingan dengan berbagai peraturan perundang-undangan
dan kebijakan pemerintah disertai biaya murah. Selain itu, informasi
sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dapat diakses secara
bebas oleh publik dan tersedia secara berkala. Artinya, transparansi
dibangun atas dasar kebebasan informasi, sehingga dapat diakses oleh
masyarakat (publik) dengan mudah dan murah.
Mengutip hasil wawancara dengan kepala Desa Gondang, Yudhi
Susanto, yang mengatakan bahwa saat ini masyarakat lebih mudah
mengakses informasi tentang kecamatan melalui website. Rincian
wawancaranya sebagai berikut :
Disana kan ada web kecamatan, jadi sekarang sarana Era Digital
ini kan lebih mudah, sehingga bisa diakses dan dipantau oleh
semua orang. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan kecamatan
sudah online, tapi ada juga beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, maka diminta datang ke kecamatan.4
Dari keterangan kepala Desa Gondang di atas, bahwa semua
informasi yang bersifat umum telah disampaikan kepada masyarakat
melalui website Kecamatan. Dengan demikian, maka masyarakat mudah
mengakses informasi yang ada dari pihak kecamatan yang sudah
berupaya transparan mengenai semua informasi yang diperlukan
3Amin Rahmanurrasjid, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten
Kebumen) Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro,
Semarang, 2008), h. 87. 4 Wawancara dengan Yudi Susanto, Kepala Desa Gondang 10 November 2018
41
masyarakat umum, karena Pemerintah Kecamatan Limbangan telah
berupaya memberikan informasi yang terbuka, baik melalui website,
sosialisasi maupun melalui perangkat desa.
Namun adanya web tersebut belum efektif untuk masyarakat
karena yang bisa mengaksesnya hanya warga yang mengerti penggunaan
internet. Selain itu informasi yang tertera di web pun tidak di update
secara berkala sehingga penyampaian informasi untuk masyarakat masih
lebih efektif dengan cara sosialisasi atau penyampaian oleh perangkat
desa. Menurut penulis, seyogyanya pemerintah Kecamatan Limbangan
secara berkala memperbarui informasi di web tersebut dan melengkapi
informasi-informasi yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan
dokumen kependudukan yang jelas, agar masyarakat mempersiapkan
dokumen-dokumen yang diperlukan dengan baik dan benar serta tidak
membuang waktu terlalu banyak.
Hal ini sesuai dengan tulisan Arifin Thahir5 yang menjelaskan
bahwa, penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah harus diberikan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah
mengakses dan mengetahui segala informasi tentang penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Murti, salah satu warga Desa Pakis, Kecamatan Limbangan,
justru membantah ucapan Kepala Desa Gondang, karena menurut
5 Arifin Tahir. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), h. 176-177.
42
Murtiani, dia tidak mengetahui adanya website kecamatan, berikut
kutipan wawancara seperti yang disampaikan Murti:
Saya tidak tahu kalau ada website begitu, karena kan saya kalau
urusan tentang dokumen gitu langsung nanya ke perangkat desa,
jadi nggak pernah membuka atau tau kalau ada website. Kan lebih
gampang juga kalau nanya langsung, lebih jelas gitu kan.6
Dari penjelasan diatas, masyarakat lebih memilih untuk bertanya
ke perangkat langsung, apabila akan mengurus dokumen kependudukan,
karena dianggap lebih jelas dan rinci.
Idealnya, Pemerintah Kecamatan Limbangan melakukan
sosialisasi atau menginformasikan kepada seluruh warga mengenai
keberadaan website tersebut, baik melalui spanduk, banner atau melalui
perangkat desa. Selain itu, website tersebut harus selalu diupdate,
sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi-informasi yang
diperlukan, manakalah akan berhubungan dengan Kantor Kecamatan
Limbangan.
Dalam mengukur tingkat transparansi suatu penyelenggaraan
pemerintahan Agus Dwiyanto7 mengungkapkan tiga indikator yaitu
Pertama, keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang di
dalamnya terdapat, waktu, biaya, dan prosedur yang ditempuh. Kedua,
peraturan dan prosedur dalam proses pelayanan mudah dipahami
masyarakat atau pengguna layanan publik. Ketiga, mudah memperoleh
6 Wawancara dengan Murti, warga Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, tanggal 27
November 2018 7 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik (Yogyakarta: Gadjah
Mada University, 2006), h. 80.
43
informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan informasi dapat
diakses secara bebas dan tersedia (freely and readily available).
2. Partisipasi
Partisipasi masyarakat merupakan pelibatan masyarakat dalam
pengambilan dan pelaksanaan keputusan ataupun pengawasan terhadap
kebijakan dalam penyelenggaraaan pemerintahan.
Menurut Erwan Agus Purwanto dalam Saggaf dan Akib8,
partisipasi masyarakat dalam pelayanan meliputi beberapa tingkatan.
Partisipasi dalam bentuk sederhana seperti masyarakat menyampaikan
pendapat atau keluhannya melalui kotak saran maupun disampaikan
langsung kepada petugas pelayanan. Selain itu dalam bentuk yang lebih
tinggi lagi, masyarakat dapat terlibat langsung mulai dari proses
perencanaan, pengawasan hingga evaluasi, seperti penyusunan standar
pelayanan.9
Hasil wawancara, menunjukkan bahwa masyarakat dapat
berpartisipasi di Kecamatan Limbangan, baik melalui kotak saran
maupun datang langsung dengan memberikan aspirasinya. Berikut hasil
wawancaranya :
“Kebijakan di Kecamatan, dapat diawasi melalui kotak saran,
tapi kalau kurang puas, masyarakat bisa ketemu langsung dengan
pejabat yang bersangkutan. Itu lebih bagus lagi, itu lebih cepat,
misalnya kok ada pelayanan yang kurang baik atau ada hambatan,
8 Said Saggaf & Haedar Akib, Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang,
(Makassar: SAH Media, 2018), h. 185. 9 Saggaf dan Akib, Reformasi Pelayanan Publik, h. 185.
44
langsung bisa kasih saran kepada kami, tanpa melalui kotak saran
itu bisa.”10
Artinya, penyampaian aspirasi masyarakat dapat melalui kotak
saran atau langsung datang ke Kantor Kecamatan dan menyampaikan
apsirasinya. Dengan demikian, Pemerintah Kecamatan Limbangan tidak
menutup keinginan masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan
aspirasi atau kepentingan mereka.
Pernyataan Camat Limbangan di atas, juga sesuai dengan tulisan
Sihite dalam Jurnal POLITEIA Vol. 9 No.1, Januari 2017, yang
mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam tiga
cara yaitu Pertama, voice (suara) yaitu setiap warga mempunyai hak dan
ruang menyampaikan pendapatnya dalam proses pembangunan. Kedua,
akses, warga berkesempatan mengakses atau mempengaruhi perencanaan
pembangunan desa dan akses terhadap sumber daya lokal. Ketiga,
control yaitu setiap warga mempunyai kesempatan dan hak melakukan
pengawasan (control) terhadap pelaksanaan pembangunan.11
Yudhi Susanto, Kepala Desa Gondang mengatakan bahwa bentuk
partisipasi masyarakat biasa disampaikan melalui musyawarah desa
(Musrenbangdes). Berikut ini cuplikan wawancara:
Biasanya masyarakat, kalau mau menyampaikan aspirasinya,
lewat forum desa setiap tahun itu ada Musrenbangdes.
Musrenbangdes ini kan musyawarah pembangunan desa yang
kemudian memang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.
10
Wawancarra dengan Widodo Camat Limbangan tanggal 19 November 2019 11
Widya Rosa Sihite dan Zakaria, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Pada Program Gerbang Swara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara,
Jurnal POLITEIA Vol. 9 No.1 (Januari 2017), h. 9.
45
Di sisi lain partisipasi masyarakat juga bisa langsung disampaikan
ke desa secara tertulis atau lisan.12
Apa yang disampaikan oleh Yudi Susanto, sama seperti yang
diungkapkan oleh Wibisono, Kepala Desa Pakis13
. Intinya bahwa
masyarakat Kecamatan Limbangan dapat melaksanakan partisipasi baik
secara langsung maupun tidak.
B. Pelayanan di Kecamatan Limbangan
Pemberian pelayanan publik menurut Moenir dalam Chandra14
, harus
memperhatikan beberapa prinsip seperti: kemudahan dalam proses, kewajaran
pelayanan, perlakuan sama dan petugas harus jujur.
1. Kemudahan Proses
Transparansi Pelayanan Kecamatan Limbangan didasarkan pada
konsep pelayanan yang dikemukakan Moenir yaitu kemudahan dalam
proses pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat.
Pelayanan di Kecamatan Limbangan, seperti pengurusan KTP dan
KK tidaklah sulit, karena sudah ditentukan persyaratannya oleh pihak
Kecamatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Pakis,
Kecamatan Limbangan berikut ini:
Sebenarnya dalam mengurus dokumen kependudukan seperti
KTP, KK ataupun surat-surat yang lain itu tidak susah akan tetapi
kadang-kadang masyarakat itu yang malas untuk mengurusnya.
12
Wawancara dengan kepala desa Gondang, Yudi Susanto tanggal 10 November 2018 13
Wawancara dengan kepala desa pakis, Wibisono tanggal 6 November 2018 14
Eka Robert Chandra,” Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat”, Ilmu
Pemerintahan, Vol 4 No 1 (2016:570-583), h. 574
46
Syarat-syaratnya kan juga gampang tinggal bawa keterangan dari
RT setempat, terus minta surat ke balai desa atau ke kelurahan di
masing masih desa tempat dia tinggal setelah itu semua dipenuhi
lalu langsung saja ke kecamatan dan nanti diproses sama
kecamatan.15
Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya
prosesdur pelayanan di Kecamatan Limbangan sesuai dengan peraturan-
peraturan yang berlaku di beberapa kecamatan lainnya. Apabila
masyarakat menganggap bahwa prosesnya tidak mudah, hal ini
dikarenakan, mereka atau masyarakat belum tahu aturannya secara jelas
atau mereka hanya mengandalkan orang lain untuk mengurusnya .
Artinya masyarakat malas mengurus sendiri. Mereka lebih memilihi
membayar kepada orang lain daripada mengurus sendiri.
Berdasarkan observasi, keengganan masyarakat untuk mengurus
dokumen-dokumen kependudukan, KK dan KTP sendiri, dikarenakan
jarak antara rumah dengan kantor kecamatan terlalu jauh. Selain itu,
dianggap lebih efisien daripada mengurus sendiri.
Faktor kemalasan masyarakat juga dikemukakan Kepala Desa
Gondang berikut ini :
Masyarakat tuh malas buat mengurus dokumen. Bahkan
dokumen masyarakat itu banyak yang tidak sinkron atau salah,
tapi tidak dibetulkan bahkan yang habis masa berlakunya tidak
sering diperpanjang. Kita masih temui banyak permasalahan di
masalah kesadaran masyarakat terhadap dokumen dokumen
keluarga atau pribadi. Nah nanti kalau mau dapat bantuan itu
baru diurus, bahkan KK itu ada yang 2012 mati tidak
diperpanjang, 2014 mati tidak diperpanjang. Kesadarannya
masyarakat di sini tu memang rendah.16
15
Wawancara dengan Kepala Desa Pakis Wibisono tanggal 6 November 2018 16
Wawancara Dengan Kepela Desa Gondang Yudhi Susanto Tanggal 10 November 2018
47
Dari penjelasan Kepala Desa Gondang tersebut diatas, diketahui
bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
rendah. Selain itu, banyak dokumen yang tidak sesuai, karena masyarakat
minta bantuan orang lain dan hanya terima jadi.
Intinya, masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya
dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP dan KK. Sedangkan
dokumen-dokumen tersebut sangat diperlukan saat ada bantuan dari
pemerintah desa (kecamatan) untuk masyarakat
Meminta bantuan orang lain untuk pengurusan dokumen-
dokumen kependudukan juga dialami Supriyati17
, salah satu warga Desa
Jawisari yang ditemui penulis, mengatakan, bahwa “saya menyerahkan
kepada orang yang sudah biasa mengurusnya karena lebih mudah, karena
kadang blanko di kecamatan tidak tersedia seringnya blanko tidak ada
dan mereka harus datang ke Kabupaten untuk segera jadi atau, klo mau
cepet pengurusannya (misalnya pengurusan akte kelahiran), mereka
harus langsung ke kabupaten yang jaraknya jauh.
Berikut ini, dijelaskan oleh Camat Limbangan Widodo18
bahwa
salah satu faktor penyebab proses pembuatan KTP lama, karena tidak
tersedianya blanko di Kecamatan. Lebih lanjut lagi Camat Limbangan
menjelaskan bahwa hal itu bukan kesalahan kecamatan atau kabupaten,
tapi itu merupakan masalah nasional atau pusat. Di tambahkan Camat
dengan mengatakan bahwa “kalau ada dan tersedia blanko, kita
17
Wawancara Dengan Warga Desa Jawisari Supriyati Tanggal 23 November 2018 18
Wawancara Dengan Camat Limbangan Widodo Tanggal 19 November 2018
48
sebenarnya bisa dan ingin membuat atau memprosesnya di kecamatan,
datang ke sini langsung jadi, dan sekarang ini perlu diketahui untuk
mengurus dokumen apapun itu dilakukan secara gratis”. Dari penjelasan
Camat di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya proses pengurusan
dokumen kependudukan di Kecamatan Limbangan mudah.
Hal ini didukung pernyataan Adi, salah seorang warga Desa
Limbangan yang penulis temui mengungkapkan bahwa untuk mengurus
dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan dokumen lain,
sebenarnya mudah, karena selama persyaratan dipenuhi dan lengkap,
maka prosesnya semakin cepat. Berikut kutipan wawancaranya :
Kalau untuk membuat KTP itu sebenarnya mudah, karena tinggal
ke kecamatan bawa surat-surat yang diperlukan terus nanti tinggal
diserahkan ke pegawainya, tapi kalau syaratnya tidak lengkap ya
nanti kita disuruh pulang ambil lagi persyaratan yang belum ada
baru kemudian ke kecamatan untuk melengkapi.19
Dari keseluruhan penjelasan di atas, dan didukung oleh teori yang
mengatakan bahwa pelayanan berkualitas atau pelayanan prima adalah
pelayanan yang berorientasi pada pelanggan dan sangat tergantung pada
kepuasan pelanggan. Lukman dalam Semil20
mengatakan bahwa untuk
menentukan keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas
atau prima dapat dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.
19
Wawancara dengan Bapak Adi warga masyarakat Limbangan tanggal 15 November
2018 20
Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah (Kajian Kritis Pada Sistem
Pelayanan Publik Diindonesia (Jakarta: Prenadamedia Grup: 2018), h. 52.
49
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Zaenal dan
Muhibudin21
bahwa tujuan diselenggarakan pelayanan satu pintu terpadu
diantaranya:
a. Dapat meningkatkan kualitas layanan publik
b. Memberikan akses kepada masyarakat secara lebih luas dalam
memperoleh pelayanan publik
c. Terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat,
mudah dan murah merupakan tujuan yang akan dicapai dalam
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Kewajaran Pelayanan
Kewajaran pelayanan dapat diartikan memberikan pelayanan
secara wajar tanpa mengharapkan imbalan. Meskipun ada biaya, tetapi
biaya tersebut ditetapan secara wajar, sesuai kemampuan masyarakat
dan sesuai dengan peraturan yang ada serta diumumkan secara transparan
(terbuka).
Biaya-biaya pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan
Limbangan, tampaknya gratis, hal ini menunjukkan bahwa dari segi
biaya, Kecamatan Limbangan dapat dikatakan wajar dalam pelayanan.
Kewajaran pelayanan di Kecamatan Limbangan dikemukakan oleh
Camat Limbangan berikut ini:
21
Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya, Membangun Kinerja Pelayanan Publik:
Menuju Clean Government And Good Governance (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 132
50
Kalau seandainya panjenengan kok dengar tetangga saya habis 10
ribu, kalau seandainya ada itu atau apapun namanya, itu yang
membantu proses itu. Contohnya sudah foto terus kemudian tidak
mau ke sini, terus minta orang minta diambilkan, terus kan pasti
memberi uang, tapi kan nggak ada petugas yang memungut biaya,
kecamatan yang bayar, itu nggak ada. Ini semuanya gratis, kita
berupaya untuk semuanya gratis.22
Dari wawancara di atas dikemukakan oleh Widodo23
bahwa untuk
pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Limbangan sudah
tidak ada lagi pungutan biaya, semua digratiskan oleh Kecamatan
Limbangan. Apabila terdapat biaya yang dikeluarkan, hal itu merupakan
biaya yang dikenakan di luar pelayanan yang dilaksanakan oleh
kecamatan.
Selain itu Kepala Desa Tabet juga menyampaikan bahwa untuk
warga Desa Tabet, biasanya mengurus sendiri, karena jarak antara Kantor
Kecamatan dengan Desa tabet sangat dekat, jadi tidak perlu
menggunakan perantara. Berikut rincian wawancaranya :
Untuk warga desa Tabet sendiri kita suruh datang langsung ke
kecamatan karena jaraknya sangat dekat masa iya mau minta
tolong orang untuk membuatkan. Warga sini sudah semuanya
mengurus ke kecamatan sendiri kan juga gampang terus sudh
tidak bayar atau tidak ada pungutan” 24
Dari penjelasan Kepala Desa Tabet di atas, dapat diartikan bahwa
tidak semua warga Kecamatan Limbangan menggunakan jasa perantara
dalam pengurusan dokumen kependudukan.
22
Wawancara dengan Camat Limbangan Widodo tanggal 19 November 2018 23
Wawancara dengan Camat Limbangan Widodo tanggal 19 November 2018 24
Wawancara dengan Kepala Desa Tabet Supriyadi Tanggal 16 November 2018
51
3. Kejujuran Petugas
Kejujuran dapat diartikan antara kata dan perbuatan sama atau
tidak memanipulasi dengan cara berbohong untuk keuntungan dirinya
atau perilaku untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dipercaya
baik dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.25
Kejujuran pegawai Kecamatan Limbangan dapat dikatakan sudah
baik, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan para pegawai untuk tidak
memungut biaya dari masyarakat yang dilayani. Seperti yang
disampaikan oleh Tyas Purwatiningsih bahwa petugas kecamatan saat ini
tidak lagi memungut biaya dari masyarakat untuk pembuatan dokumen
kependudukan. Berikut kutipan wawancaranya:
Kalau sekarang sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan biaya
atau kalau dulu kan ada kotak buat masukkan uang administrasi,
dan para petugas-petugas kecamatan sejauh ini sudah
melaksanakan dengan baik yaitu tidak menyuruh masyarakat
membayar dan telah menyampaikan berbagai hal atau informasi
yang dibutuhkan masyarakat.26
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa saat ini, Pemerintah
Kecamatan Limbangan telah membuat peraturan yang tegas tentang
larangan pemungutan biaya, sehingga aturan-aturan tersebut telah
dipatuhi oleh para pegawai Kecamatan.
Selain itu, para aparat Kecamatan telah berusaha menyampaikan
informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat lebih
mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika
25
Diakses dari www.studinews.co.id diakses tanggal 4 September 2019 pukul 14:00 26
Wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Limbangan
tanggal 91 November 2018
52
mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah
kependudukan. Misalnya memberitahukan waktu penyelesaian
pembuatan KTP melalui telepon genggam, sehingga masyarakat tidak
perlu khawatir. Kejujuran dan kejelasan informasi pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan, agar
masyarakat mengetahui secara jelas informasi-informasi yang berkaitan
dengan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.
Selain itu, apabila merujuk pada UU No. 25 tahun 2009 dalam
pasal 34 tentang Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan juga
mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku pegawai
pelayanan diantaranya yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, tidak
mempersulit, menjunjung nilai-nilai akuntabilitas dan integritas dan
sebagainya27
.
Dengan demikian, maka transparansi pelayanan terhadap
masyarakat di Kecamatan Limbangan dapat dilaksanakan dengan baik,
sehingga prinsip good governance direalisasikan.
4. Tidak Diskriminatif
Tidak diskriminatif dalam hal ini dimaksudkan tidak membeda-
bedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya saat
memberikan pelayanan yang diperlukan. Artinya tidak membedakan
antara orang kaya dan miskin, antara pejabat dengan bukan pejabat dan
27
Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi, h. 105
53
antara warga desa satu dengan desa lainnya. Dengan demikian, pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Limbangan harus adil bagi
semua masyarakat desa di lingkungan Kecamatan Limbangan.
Pelayanan di Kecamatan Limbangan ternyata tidak diskriminatif,
karena warga masyarakat semua dianggap memiliki hak yang sama,
sehingga dalam pemberian pelayanan tidak dibeda-bedakan. Berikut
salah satu hasil wawancara dengan Tyas Purwatiningsih. Purwatiningsih
menyatakan bahwa dalam masyarakat diberikan hak yang sama dalam
pelayanan, tidak ada yang diprioritaskan. Berikut wawancara yang
disampaikan:
Dalam melayani masyarakat tidak ada yang diistimewakan atau
didulukan contoh masih ada kaitan dengan pegawai disini maka
mereka mendapat layanan dengan cepat. Antar warga tetap sama
mereka antre menunggu giliran dan sesuai dengan prosedur yang
ada.28
Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pegawai
Kecamatan Limbangan tidak pernah membeda-bedakan warganya dalam
pelayanan. Meskipun saudara, tapi tetap harus menunggu gilirannya,
tidak ada prioritas yang diberikan kepada seseorang.
Pernyataan Purwatiningsih di atas, seperti dengan Nurmah
Semil29
dalam bukunya tentang Pelayanan Prima Instansi Pemerintah,
menyatakan bahwa pemberi pelayanan (pegawai) harus memberikan
perlakuan yang sama (adil) pada semua unsur atau golongan masyarakat
yang dilayani, tanpa membedakan status, baik secara sosial, ekonomi
28
Wawancara Dengan Tyas Purwatiningsih Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
tanggal 19 November 2019. 29
Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi, h. 148.
54
maupun politik. Jadi unsur keadilan sangat ditekankan dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu salah Darsih, seorang warga Desa Jawisari yang penulis
temui, mengatakan bahwa selama mengurus dokumen kependudukan
seperti KTP atau memperbarui KK di Kecamatan Limbangan, merasa
tidak pernah dibeda-bedakan. Berikut hasil keterangan Darsih :
Kalau saya kan mengurus KTP atau KK sendiri ke kecamatan ya
biasa-biasa saja. Tidak ada perbedaan contoh kalau antrian
banyak terus yang masih saudara apa teman gitu diduluin itu ndak
ada. Ya kita sesuai urutan aja. Yang duluan datang cepat
prosesnya kalau yang belakangan ya belakangan 30
Dari hasil pernyataan Darsih di atas, diketahui bahwa dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai di Kecamatan
Limbangan telah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur, yaitu tidak
membeda-bedakan antar warga masyarakat. Semua warga dianggap
memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.
Hal ini selaras dalam artikel Arif Cahyadi31
yang menuliskan
bahwa dalam prinsip good governance, terdapat prinsip persamaan
(equality), yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat
tanpa membedakan gender dan status penerima pelayanan publik.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberian pelayanan
dokumen kependudukan di Kecamatan Limbangan tidak membeda-
bedakan antar warga, baik itu kerabat atau warga biasa.
30
Wawancara dengan Darsih warga Desa Jawisari tanggal 26 November 2018 31
Arif Cahyadi Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang
Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan
Sukolilo Surabaya) Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol.2 No.2 (2016) h. 479-494
55
Keadilan dalam pelayanan dapat diartikan bahwa Pemberi
Pelayanan harus memberikan perlakuan yang sama pada semua unsur
atau golongan masyarakat yang dilayani, tanpa membedakan status, baik
secara sosial, ekonomi maupun politik32
.
Dari hasil observasi pelayanan di Kecamatan Limbangan, saat ini
pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Kecamatan Limbangan
tidak membedakan antara status sosial. Hal ini terlihat dari saat proses
dokumen, semua warga antri, tidak mengenal saudara atau bukan, semua
sama harus antri, tanpa mengambil nomor, masyarakat antri dengan
tertib.
Selain itu, proses penerimaan dokumen difokuskan pada satu
meja yang sama, tanpa membedakan bedakan. Pembiayaan semuanya
gratis, tidak dibedakan antara orang kaya dengan miskin, semuanya
gratis.
Khoiron dalam jurnal Pelayanan Publik Dan Keadilan Sosial,
Universitas Islam Malang, menyatakan bahwa masyarakat sebagai objek
pelayanan harus ditempatkan secara proporsional, artinya bahwa
penyedia layanan harus memaksimalkan potensi dan sumber daya yang
dimilikinya untuk fokus pada bagaimana memberikan layanan yang
berkualitas.33
32
Semil, Pelayanan Prima Instansi), h. 148. 33
Khoiron, Pelayanan Publik Dan Keadilan Sosial, Universitas Islam Malang, Jurnal
Ilmu Administrasi Publik vol 2, nomor 1 (2017), h. 10.
56
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Transparansi dalam Pelayanan di
Kecamatan Limbangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelayanan dalam dokumen kependudukan di Kecamatan Limbangan
sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan proses,
kewajaran pelayanan, kejujuran petugas, dan tidak diskriminatif.
2. Transparansi di Kecamatan Limbangan dapat dikatakan terlaksana
dengan baik dan merepresentasikan ukuran yang ada dalam transparansi
yaitu akses informasi, partisipasi dan pengawasan terhadap kebijakan,
meskipun masih terdapat kekurangan, seperti kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan serta sosialisasi
tentang program kecamatan yang kurang aktif kepada masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang
penulis rekomendasikan setelah melakukan penelitian ini antara lain:
1. Saran Akademis
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan prinsip
good governance dalam pelayanan publik, karena tidak menutup
57
kemungkinan adanya pembaharuan dalam sistem pelayanan yang akan
dilakukan Kecamatan Limbangan
2. Saran Praktis
a. Pelayanan di Kecamatan Limbangan perlu ditingkatkan yaitu: Perlu
sosialisasi tentang pentingnya masalah dokumen-dokumen
kependudukan, kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli dan
memperhatikan masalah dokumen kependudukannya.
b. Dari segi transparansi, akses informasi perlu ditingkatkan dengan
diperbaharui (update) website Kecamatan secara berkala, agar
memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang terbaru.
xiii
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Andrianto,Nico. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government.
Malang: Bayumedia. 2007.
Dwiyanto, Agus. Manajemen Pelayanan Publik: Pedulu, Inklusif, Dan
Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015.
. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada
University. 2006.
Hamidi,Jazim dan Mustafa Lutfi. Civic Education Antara Realitas Politik Dan
Implementasi Hukumnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
Mardiasmo. Otonomi Dan Managemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Offset. 2002.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2016.
Mukarom, Zaenal dan Muhibun Wijaya Laksana. Membangun Kinerja Pelayanan
Publik: Menuju Clean And Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
2016.
Mustafa, Delly. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. 2014.
Saggaf, Said dan Haedar Akib. Reformasi Pelayanan Publik Di Negara
Berkembang. Makassar: SAH Media. 2018.
Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan
Kepemimpinan Masa Depan:Mewujudkan Pelayanan Prima. Bandung:
Refika Aditama. 2017.
Semil, Nurmah. Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis Pada Sistem
Pelayanan Publik Di Indonesia. Depok: Kencana. 2018.
Sinambela, Lijan Poltak dkk. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan
Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
Tahir, Arifin. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan
Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press. 2011.
xiv
Triana, Rochyati Wahyuni. Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer:
Melembagakan Good Governance Dan Pelayanan Publik. Yogyakarta:
Graha Ilmu. 2009.
Ubaedillah, Ahmad dan Abdul Rozaq. Civic Education: Pancasila, Demokrasi,
HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE & Kencana. 2012.
JURNAL
Chandra, Eka Robert. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Publik Di Kantor Camat Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat.
Ilmu Pemerintahan. No 1 Vol 4 (2016): 570-583.
Handoyo, Rismawan Joko.. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan
Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Jurnal
Ilmu Pemerintahan. No 4 Vol 2 (2014): 3363-3373.
Iswahyudi, Fajar. Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Pelayanan
Publik (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pertisipasi Masyarakat Pada Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul. Jurnal Borneo Administrator. No 3 Vol 8
(2012).
Khoiron. Pelayanan Publik Dan Keadilan Sosial. Universitas Islam Malang.
Jurnal Ilmu Administrasi Publik. No 1 Vol 2 (2017).
Muis, Muhammad Amirul Haq. Analisis Implementasi Good Governance Dalam
Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar. No 2 Vol 7
(2014): 73-82.
Nawawi, Juanda. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good
Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. No 3 Vol 1 (Juni 2012).
Nutabonis, Sondil E. Sugeng Rusmiwari, dkk. Implementasi Prinsip-Prinsip Good
Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. No
1 Vol 3 (2014).
Siswati, Rita. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
Pemerintahan (Studi Padabadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal Kota Tanjungpinang). Naskah Publikasi. FISIP.
Universitas Maritim Raja Ali Haji (2015).
xv
Yaqin,Ainul. Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten
Paser,” ejournal Administrasi Negara, No 1 Vol 4 (2016): 2165-2178.
Yenny. Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-
Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor
Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. Ejurnal Administrasi Negara. No
2 Vol 1 (2013): 196-209.
PENELITIAN
Mahendra, Gerry Katon. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi dan
Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011. Skripsi FISIP. Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta. 2013.
TESIS
Akbar, Fadliansyah. Esensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik,” Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas
Hasanuddin.
Rahmanurrasjid, Amin. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan
Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen) Tesis. Program
Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
2008.
INTERNET
Reformasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance Diunduh Dari
Https://Www.Bps.Go.Id/News/2014/06/10/93/Reformasi-Pelayanan-Publik-
Menuju-Good-Governance.Html Diakses Pada Tanggal 4 February 2019,
7:15 WIB.
www.studinews.co.id diakses pada tanggal 4 September 2019, 14.00 WIB