TINJAUAN PUTAKAStandarisasi merupakan salah satu instrument regulasi tehnik yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta produsen dalam negeri. Melalui reggulasi ini dapat dicegah barang barang yang tidak sesuai standard an dapat membahayakan para konsumen baik pada bidang kesehatan keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan juga dengan berlakunya standarisasi ini dapat mencegah barang barang impor yang memiliki kualiotas jelek dan tidak memenuhi standar di Indonesia.Untuk melindungi industry dalam negeri dan konsumen pengguna produk, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi berupa penerapan Standar Nasional Indonesia secara wajib yang selanjutnya bias disebut SNI.Menurut pengamatan Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tahun 2006 memberikan gambaran hanya 19,6% produk SNI yang beredar di tengah masyarakat (Eddy, Heryanto.2006). hal ini mengindikasikan bahwasannya SNI masih belum masih belum diterima oleh kalangan industry. Sering ditemukan produk bertanda SNI tetapi kulaitasnya tidak sesuai SNI. Contohnya banyak terjadi kebakaran karena pengguuna kabel dan kualitas kabel yang kurang baik. Selain itu bangunan yang runtuh karena tidak memakai besi dan beton yang berkualitas dan sesuai standar SNI, serta terjadinya kecelakaan karena kualitas ban yang mengelupas hal ini mengindikasikan ban tersebut memiliki kualitas yang kurang serta tidak SNI. Untuk pemberlakuan SNI secara wajib perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap teknis dan juga aspek aspek yang mempengaruhi efektifitas pemberlakuannya, misalnya aspek nregulasi manajemen, institusi dan dunia usaha. Kberhasilan SNI dapat diukur melalui tingkat penerapannya dilapangan. misalnya acuan dalam mutu produk, proses produksi, metode uji, atau acuan dalam pendidikan/ pelatihan. Penerapan SNI perlu terus digalakkan baik oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya sehingga mutu produk di Indonesia semakin baik dan masyarakat terlindungi dari bahan atau alat berbahaya dan tidak sesuai standar SNI.]Jumlah SNI selalu berkembang, hingga pertengahan 2009 telah mencapai lebih dari 6.500 SNI dengan sekitar 4100 standar bidang industri, dan terus meningkat mencapai 4250 SNI pada akhir tahun 2010. Penerapan SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan, keselamatan,keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) , atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Penerapan standar memerlukan prasarana teknis dan institusional meliputi standar produk dan standar pendukungnya yang meliputi cara uji, cara pengukuran, dsb, lembaga penilaian kesesuaian (sertifikasi sistem mutu, sertifikasi personil, inspeksi, laboratorium uji dan kalibrasi), dan peraturan perundang undangannya sendiri.Evaluasi secara berkala oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan penerapan SNI kemudian hasil evaluasi direkomendasikan kepada Kementerian teknis dan BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan teknis serta kebijakan nasional standardisasi dan peraturan pelaksanaan yang mendukungnya.Penerapan SNI Wajib dianggap efektif jika:1) Diterapkan secara konsisten oleh ditandai dengan penerapan sistem manajemen mutu dan kepemilikan SPPT-SNI oleh perusahaan di industri terkait.2) Diterima oleh pasar Memenuhi aspek-aspek penerapan standar3) Didukung oleh lembaga penilaian kesesuaian yang memadaiTerdapat LSPro yang memadai untuk pelaksanaan penilaian kesesuaiannya.