1

TINJAUAN PERKEMBANGAN SPKLU DI INDONESIA DAN

ANALISIS KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN

EKOSISTEM KBL

Oleh: Tata Sutardi, Ferdi Armansyah, Rivaldi Mardani, Danang Yogisworo.

Balai Besar Teknologi Konversi Energi, B2TKE-BPPT

Disampaikan pada kegiatan Seminar Nasional Teknologi Bahan Dan Barang Teknik “TeknologiPenyimpan Energi Untuk Mendukung Pembangunan Industri Kendaraan Listrik Nasional”

Agustus 2020

2

PENDAHULUAN

• Upaya menerapkan KBLBB di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2012, dengan dibuatnya kendaraan listrik

milik anak bangsa, meskipun masih dalam skala prototipe.

• Produk komersial KBLBB telah masuk ke Indonesia, Desember tahun 2019 KBLBB roda 4 sekitar 100 unit,

dan di bulan Juli 2020 diperkirakan sekitar lebih dari 600 unit

• Untuk KBL roda 2, pabrikan lokal seperti Gesits, Viar, Kymco dan Selis telah melakukan penetrasi pasar,

dengan jumlah penjualan pada 2019 mencapai ratusan unit, dan diprediksikan pada 2020 jumlah motor listrik

mencapai puluhan ribu unit.

• Indikator pertumbuhan KBLBB di Indonesia ini ditandai dengan berdirinya komunitas pengguna, seperti

Tesla Club Indonesia (TCI), Komunitas sepeda/motor listrik Indonesia (KOSMIK), dan EV Jakarta (tahun

2019).

3

MOMENTUM PERCEPATAN KBLBB

• Di Dunia: Kesadaran untuk memanfaatan green energy dan fossil fuel akan habis. Peningkatan

jumlah EV dunia, tidak dapat terpisah dengan peningkatan jumlah fasilitas pengisian listrik. Sampai

akhir tahun 2018, diestimasikan terdapat 5.2 juta charging station/CS (SPKLU) dari 630 ribu

charging point, meningkat 44% dari tahun 2017, dan peningkatan terbesar terjadi pada charging

station yang dimiliki pihak swasta. Menurut European Union Alternative Fuels Infrastructure

Directive (EC, 2014), rasio ideal antara SPKLU dan KBL adalah 1 banding 10, sedangkan di US

rasio SPKLU dan KBL dapat mencapai sekitar 1 berbanding 32

• Di Indonesia: Puncaknya, Perpres No. 55 tahun 2019, pada tanggal 8 Agustus 2019 mendorong

percepatan implementasi ekosistem KBLBB di Indonesia. Geliat implementasi ekosistem KBL mulai

ditunjukkan dan diinisiasi oleh Pemerintah, melalui Kementerian terkait, Lembaga Negara, BUMN,

dan bahkan pihak swasta. Namun, Perpres tersebut tidaklah cukup untuk mengatur secara baik

pertumbuhan ekosistem KBLBB di Indonesia, sehingga diperlukan aturan-aturan turunan yang lebih

teknis.

4

METODE

Makalah ini disusun dengan menggunakan metode

kualitatif. Meliputi: Data collection via desk-study,

survey/pengumpulan data sekunder, interview dan

forum diskusi, dan pengamatan

5

PERKEMBANGAN SPKLU DI INDONESIA

• Stasiun pengisi daya di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh PT. PLN (Persero) dengan istilah SPLU

(stasiun pengisian listrik umum). Daya yang terpasang sebesar 5.5 kVA – 22 kVA

• SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). SPKLU memiliki kapasitas daya ≥ 22 kW dan memiliki

beberapa tipe charging plug sesuai dengan standar. Daya yang besar akan mempersingkat waktu yang

diperlukan untuk pengisian daya (fast/ultra-fast charging).

• Pada akhir tahun 2018, BPPT telah menginisiasi pengembangan fasilitas SPKLU dengan membangun fast

SPKLU pertama di Indonesia (kapasitas 50 kW dan 22 kW) dipasang di kantor BPPT Thamrin dan Serpong.

CS ini memiliki 3 tipe plug (CCS 2 dan CHAdeMO untuk DC (50 kW) dan Tipe 2 untuk AC (43 kW)). Pada

akhir tahun 2019, BPPT telah menambah 1 unit CS di PT LEN Bandung dengan spesifikasi dan tipe plug yang

sama.

• Pada bulan November 2019, PLN menyediakan SPKLU dengan teknologi ultra-fast charging (150 kW) yang

dipasang di Induk distribusi UID Jakarta, Gambir, Jakarta pusat. Dengan daya tersebut, diperlukan waktu

sekitar 20 menit untuk mengisi daya dari kondisi baterai kosong hingga mencapai 80%. SPKLU ini merupakan

yang pertama menggunakan teknologi ultra-fast charging di Indonesia.

• Pembangunan SPKLU ini dilanjutkan oleh stake holder yang lain, baik BUMN maupun swasta.

6

DATA HASIL STUDI

No Pemilik Jumlah Lokasi Status

1 PLN 16

Aeon mall, PLN Kantor Pusat,

PLN UID Jaya, Senayan city,

PLN UID Jawa Barat, PLN UID

Bali, Tangcity Mall, PLN UID

Jawa Tengah & DIY, PLN ULP

Embong Wungu

SPKLU

2 Pertamina 2 SPBU Pertamina Kuningan SPKLU

3 BPPT* 3

Kantor BPPT Thamrin, Kantor

BPPT serpong, dan PT LEN -

Bandung

SPKLU

4 Bluebird 15 Pool Bluebird Privat

5 Mitsubishi 17di 16 dealer, Jabodetabek &

BaliPrivat

6Angkasa

Pura II1

Terminal 3, Bandara SoettaSPKLU

7 Mercedez 1 Dealer Jakarta Privat

8 BMW 2 Dealer Jakarta Privat

(sumber: Presentasi Dirjen

Ketenagalistrikan, Kementrian ESDM,

di Jakarta pada 20 Juli 2020)

Gambar 1. Roadmap kebutuhan SPKLU

Nasional versi PLN (Sumber: PLN)

Tabel 1. Lokasi CS di Indonesia

7

PEMBUATAN REGULASI TURUNAN PERPRES 55/2019

Regulasi Turunan

Lembaga

Penanggung

Jawab

Penyusunan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 untuk

KBL BB (sebagai Kendaraan Dinas Pemerintahan)DJA

Penyusunan kebijakan pengalihan subsidi kepada pembeli KBL BB Kemenkeu, DEN

Kebijakan insentif kredit kepemilikan KBL BB (peraturan Bank

Indonesia, OJK, adaptasi skema KUR)BI & OJK

Kebijakan konversi mesin konvensional menjadi KBL BB Kemenhub

Kebijakan roadmap transformasi kendaraan ICE menjadi KBL BB

hingga tahun 2024 (roda 2/3 dan roda 4/lebih)Kemenperin

Kebijakan standardisasi baterai untuk mendukung battery swap

(ukuran dan voltase baterai)BSN, Kemenperin

Kebijakan roadmap SPKLU hingga tahun 2024 (target Pemerintah

dan target investasi swasta)

KESDM, BPPT,

PLN dan LEN

Kebijakan tata kelola baterai bekas (trade in, Kerjasama distributor

dengan industri recycle)

KLHK,

Kemenperin dan

Kemendag

Kebijakan insentif oleh pemerintah daerah Kemendagri

Kebijakan tanda nomor khusus untuk KBL BB Kepolisian

Pengusulan pencantuman KBL BB dalam e-catalog LKPP

Tabel 2. Regulasi turunan Perpres 55/2019

Sumber: Kemenkomarves, disampaikan KemenESDM dalam rapat persiapan harmonisasi Regulasi Turunan Perpres 55 tahun 2019

8

PEMBUATAN REGULASI TURUNAN PERPRES 55/2019Tabel 3. Regulasi turunan yang sedang diusulkan dan/atau telah menjadi

Permen sebagai turunan Perpres 55 tahun 2019

Sumber: Kemenkomarves, disampaikan KemenESDM dalam rapat persiapan harmonisasi Regulasi Turunan Perpres 55 tahun 2019

No Regulasi TurunanLembaga Penanggung

Jawab

1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor tahun 2020

Kemendagri

2

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang

Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak

Menggunakan Motor Listrik

Kemenhub

3

Peraturan Menteri Perindustrian terkait impor CBU sesuai jangka waktu

dan jumlah tertentu, impor IKD (Incompletely Knock Down) maupun

CKD (Completely Knock Down) untuk industri KBL BB, tata cara

perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk KBLBB

dan spesifikasi khusus KBLBB

Kemenperin

4

Peraturan Menteri ESDM terkait Infrastruktur pengisian listrik, wajib

memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, Tarif Tenaga Listrik,

dan Pola Kerjasama dengan PT PLN (Persero)

Kemen ESDM

5Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Penanganan

Limbah dan Apresiasi terhadap kontribusi lingkungan hidup KLHK

6Peraturan Menteri Keuangan terkait insentif fiskal dan non fiskal KBL BB

termasuk KBL BB bermerk nasionalKemenkeu

9

ANALISA DAN PEMBAHASAN• Data sebaran SPKLU menunjukkan bahwa belum semua dapat dikategorikan sebagai SPKLU, dikarenakan

untuk mendirikan SPKLU diperlukan persyaratan yang diatur dalam Draft Permen ESDM terkait

Infrastruktur pengisian listrik yang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, tarif

tenaga listrik, dan memiliki pola kerjasama dengan PT PLN (Persero).

• Dalam hal pembangunan CS yang dilakukan oleh BPPT (Lembaga Litbangjirap), Pemanfaatanya dapat

dilakukan dengan tujuan optimalisasi dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui mekanisme sewa,

atau kerja sama pemanfaatan dengan pihak operator, dan atau dengan penyertaan Modal Pemerintah.

(sesuai Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).

Diperlukan aturan yang mampu mendukung proses transformasi dari hasil Litbangjirap menuju tahap komersial

yang lebih mudah. Terlebih lagi, dalam hal pengembangan CS ini, masih banyak aspek yang masih perlu

ditingkatkan melalui kegiatan Litbangjirap.

• Turunan Perpres 55 tahun 2019 yang terkait dengan sektor industri hendaknya harus mendukung pertumbuhan

industri dalam negeri, yang tentunya dimulai dari kegiatan riset dan pengembangan. Kegiatan

riset/pengembangan harus juga dipertimbangkan dalam penilaian TKDN, sehingga perbaikan yang didapat

melalui kegiatan ini dapat diadopsi oleh industri dengan juga mendapat nilai tambah.

• Data lain yang juga menarik untuk dibandingkan adalah dengan mengkorelasikan antara Gambar 1 dan Tabel 1.

Informasi ini menunjukkan masih sangat terdapat gap yang jauh untuk pengembangan SPKLU di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan suatu dorongan dapat berupa insentif atau kemudahan bagi para pelaku usaha agar mau

berinvestasi dalam pembangunan SPKLU.

10

KESIMPULAN

• Jumlah SPKLU di Indonesia pada saat ini (2020) yang berjumlah 57 unit masih berada di bawah target dariyang direncanakan (sebanyak 180 unit). Regulasi turunan Perpres 55 tahun 2019 sangat diperlukan untukmendorong percepatan pembangunan SPKLU dan pertumbuhan KBLBB, sehingga mengurangi gap yang ada.

• Regulasi yang menjembatani antara kegiatan riset dan pengembangan terkait SPKLU dan KBLBB dariLembaga Litbangjirap dengan kegiatan komersial yang dilakukan oleh badan usaha, pada saat ini masihkurang mendukung untuk implementasi pengembangan SPKLU. Hal tersebut menyebabkan lambatnyaperkembangan inovasi untuk pengembangan industri dalam negeri. Untuk itu, diperlukan regulasi yang dapatmenjembatani kegiatan riset dan pengembangan dengan pelaku industri agar tercipta industri nasional yang inovatif.

• Pengembangan untuk peningkatan TKDN dalam industri KBLBB hanya dapat ditempuh melalui kerja samayang dapat saling menguntungkan antara pelaku industry nasional dan lembaga litbangjirap yang didukungoleh regulasi dari pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi turunan Perpres 55 tahun 2019 dapatdijadikan sebagai momentum yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan KBLBB di Indonesia yang juga mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

11

SARAN

• Untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem KBLBB di Indonesia, maka diperlukan penerapan peraturanturunan dari Perpres 55 tahun 2019. Dalam penyusunan peraturan turunan ini, diharapkan dapat melibatkanstake holder KBLBB yang ada di Indonesia. Rencana pemerintah untuk memulai penggunaan KBLBB melalui penggunaan di instansi pemerintah dapat dipertimbangkan sebagai langkas awal dalam implementasiekosistem KBLBB.

• Lebih lanjut, untuk mencapai tahap industrialisasi KBLBB, maka perlu diperkuat peran penelitian dan pengembangan teknologi. Dan hal ini sebaiknya tercantum secara jelas dalam turunan regulasi dari Perpres 55 tahun 2019. Peran industry baik BUMN ataupun swasta harus didukung dengan memanfaatkan sebisamungkin kemampuan dalam negeri.

TERIMAKASIH