TINJAUAN KRITIS TERHADAP PMA RI NO 3 TAHUN 2012

TETANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Dr. H. M. Tata Taufik M. Ag

Sosialisai PMA Kanwil Kemenag Jabar

Bandung, 17 Mei 2012

KESETARAAN DIKNAS Berawal dari pengakuan terhadap Gontor

oleh depag (1998) lalu mendiknas (th 2000), pada era reformasi awal,

Diknas mengadakan penyetaraan dengan menawarkan surat penawaran, diteruskan dengan verifikasi TIM (nov 8 th 2002) penyetaraan setelah sebelumnya kita rapat di Gontor membuat kisi-kisi penyetaraan.

Kemudian workshop kemualiminan bersama direktorat SMA.

Lahirlah SK penyetaraan buat pesantren-pesantren KMI/TMI ala Gontor.

SEJARAH LAHIRNYA PP MU’ADALAHSK Mendiknas

EDARAN DIKNAS & DEPAG

UNESCO INTERNATIONAL CONFERENCE ON

EDUCATION7th session, Geneva, 8-11 September 2004

Dilaporkan bahwa KMI/TMI sebagai salah satu alternatif pendidikan di Indonesia yang hasilnya tidak kalah dengan SMA

AWAL KERANCUANKelahiran sisdiknas (hasil perjuangan supaya pesantren masuk sisdiknas)

Kelahiran PP 55 2007 sebagai tafsir sisdiknas

PMA 2012

Tidak melibatkan pesantren dalam perumusannya

Melalui tahapan yg tidak nyamanDan akhirnya masih blm mengakomodir

UU SISDIKNAS 2003 PASAL 30(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh

Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.(Depag memasukkan pesantren muadalah di pasal ini).

PP55 TH 2007 Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 14(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk

pendidikan diniyah dan pesantren.(2) Pendidikan diniyah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PARAGRAF 3PESANTREN

Pasal 26(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

MASALAH YG MUNCUL PADA PP55 Pp55 lebih menuju pada pendirian

diniyah formal Pembahasan pesantren lebih terkesan

sebagai wadah dari pada satuan pendidikan, hal ini dilanjutkan pada PMA.

Pendidikan pesantren yg ada tidak tercakup di pp55 termasuk muadalah.

Terkesan dapat menghilangkan kekhasan pesantren dengan adanya UN di diniyah formal.

PERJAUANGAN YG DILAKUKAN Rapat Forum Muadalah menyikapi RPMA

sejak th 2008, 2009, 2010, 2011. 2012 Menghadap mentri mengajukan

perubahan dan usulan. Menahan supaya PMA jangan diterbitkan

dulu sebelum ada perubahan. (dengan lobi-lobi)

Mendesak mentri supaya menerbitkan PMA tentang pesantren.(17 Maret2011 menghadap lagi ke kemenag dengan usulan yg sama).

DRAF PMA TH 2008-2009 Hanya berisi syarat pendirian diniyah

dan pesantren Yang pertama dikritisi adalah PP55 2007

supaya dirubah, dan diadakan uji materi Kemenag berjanji akan memperbaiki isi

PP55 dengan PMA. (rapat tim dengan Sekjen Depag).

POINT-POINT YANG DIKRITISI DALAM DRAFT PMA Klasifikasi Pesantren: salaf dan khalaf

tidak ada Meleburnya Pesantren muadalah sebagai

diniyah formal, (Peralihan, Pasal 43) Pesantren sebagai wadah dan satuan

pendidikan. Paragraf 1 pasal 35 dan paragraf 2 pasal 41

Masalah UN bagi salafiyah dan khalafiyah serta pengakuannya (hasil reformasi; pesantren dengan keterangan dari kyai bisa melanjutkan ke PT).

KAJIAN TERHADAP PMA 2012 PMA 2012 mengingkari realitas pendidikan pesantren

yg berjalan sementara ini. (konsep klasipikasi pesantren)

PMA 2012 mengembangkan konsep pesantren sebagai wadah, sehingga tumpang tindih dengan konsep yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. (realitas yg nampak bahwa pesantren sebagai wadah, sebetulnya bukan wadah karena wadahnya tetap yayasan, dan pesantren sebagai model pendidikan yg ditawarkan kepada ummat secara sistemik dan integral)

PMA lebih memperhatikan pada pembentukan diniyah sebagai lembaga pendidikan formal maupun informal dan non formal tersendiri dari pada mengakui sistem pesantren dan diniyah yg sedang berlaku serta membuat regulasi yg memihak kepada realitas.

PESANTREN SEBAGAI WADAH DAN SATUAN PENDIDIKAN (PMA 3 2012)

Statement ini menafikan keberadaan PP Ashriyah sebagai satuan pendidikan

PMA

KERUGIAN BAGI PP SALAFIYAH D KHALAFIYAH Alumni pesantren salafiyah tidak ada

legalitas. Pesantren salafiyah hanya sebatas pelaku

program kesetaraan (paket ABC). Pesantren ashriyah dan muadalah melebur

menjadi MD formal UN Bagi pesantren akan menghilangkan ke

khasan pesantren. Pesantren ashriyah tidak menjadi satuan

pendidikan. Walaupun pesantren salafiyah menjadi

satuan pendidikan, tapi aturan mainnnya tidak jelas.

POLEMIK DENGAN PESANTREN

Diniyah, pesantren,

Diniyah Formal & Non Formal

Diniyah Non Formal

Diniyah Formal/muadalah

Pesantren?

Pesantren?

Salafiyah

Ashriyah

UU Sisdikna

s

PP 55 2007

PMA 2012

Tata laksana dan lulusannya tidak jelas

SKEMA YG DIHARAPKANPesantren

Pesantren salafiyah

Dengan segala variannya

Pesantren Modern

Model mualimin

Diakui kesetaraannya dg lulusan pendidikan formal oleh peraturan menteri yang mengacu pada pp 19 pasal 93 dan pasal 95

Sebagai satuan

Pendidikan

PMA 2012 DALAM MEDIA Republika pasca terbit PMA 2012 Wamen.

ITILAH SALAFIYAH DAN KHALAFIYAH TANGGAPAN TERHADAP WAMEN

Wamen menyatakan dalam peraturan pemerintah tidak ada pesantren modern atauy pesantren salafiyah, yang ada hanya pesantren saja.

Padahal istilah itu biasa dipakai dalam pendataan depag dan beberapa peraturan Pondok Pesantren Khalafiyah atau ‘Ashriyah’

terdapat dalam berbagai peraturan depagAda juga di data depag tipologi

pesantren Dalam PMA 2012 jelas disebutkan

pesantren salafiyah (lihat Paragraf 1 pasal 35)

PERJUANGAN PMA DALAM SMS From: +628123142132 Received: May 9, 2012 6:44 PM Subject: Td malam pma terus dibahas

di... Td malam pma terus dibahas di pondok

masalik huda kajen sampai skrg ini belum selesai, bahkan kiyai nyuruh nolak kalau depag sosialisasi PMA di kajen, insyallah klo pembahasan PMA selesai saya beri info, SyUKRON.Subhan salim.

SMS From: +628123142132 Received: May 8, 2012 7:49 AM Subject: Tadi sy matur bpk kyai sahal... Tadi sy matur bpk kyai sahal mahfud ,

beliau siap membekap kesepakatan kita yg telah tanda tangani bersama di gontor, syukron. Subhan pati. Subanallah.

SOLUSI YG DITAWARKAN Perubahan PMA sesuai karakteristik

pesantren, dinaungi pp 19. lihat pp 19 pasal 93 dan 95

Atau PMA khusus tetang pendidikan keagamaan pesantren.

Atau Peraturan dirjen yg mengatur dan mengakui muadalah tetap diterbitkan.

SO WHAT? Pelajaran bagi kita semua untuk belajar

aktif mengikuti perkembangan regulasi. Regulasi berbasis data dan berbasis

kebutuhan harus dikembangkan Pengawalan terhadap UU setelah

diundangkan sebelum menerbitkan PP dan PM.

Pemihakan kepada kepentingan rakyat dan realitas untuk menuju yg terbaik.

Wallahu a’lam.