tinjauan hukum islam terhadap biaya ...repository.iainpurwokerto.ac.id/6581/1/cover_bab i_bab iv...v...
TRANSCRIPT
-
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PERAWATAN BARANG GADAI
(Studi Kasus Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:SOFYAN PRIYONO
NIM. 1323202069
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAHJURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PURWOKERTO
2019
-
ii
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sofyan Priyono
NIM : 1323202069
Jenjang : S1
Fakultas : Syari‟ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari‟ah
Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Biaya Perawatan Barang Gadai (Studi Kasus Desa Tunjungmuli
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam
skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang
saya peroleh.
-
iii
-
iv
NOTA DINAS PEMBIMBING
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap
penulisan skripsi dari Sofyan Priyono, NIM: 1323202069 yang berjudul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PERAWATAN BARANG GADAI
(Studi Kasus Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)
Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
-
v
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PERAWATAN BARANG GADAI
(Studi Kasus: Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)
Sofyan Priyono
NIM : 1323202069
ABSTRAK
Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Di desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, praktik gadai yang umum dilakukan adalah dengan memberikan jaminan sepeda motor. Gadai sepeda motor merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Tunjungmuli kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Masyarakat Desa Tunjungmuli biasa menggadaikan sepeda motornya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah praktik gadai dan biaya perawatan barang gadai yang dilakukan masyarakat Desa Tunjungmuli telah memenuhi syarat secara syari’at.
. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( ) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada dan di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa praktik gadai sepeda motor di Desa Tunjungmuli terjadi jika seseorang ingin meminjam sejumlah uang kemudian mereka menyerahkan sepeda motor miliknya kepada pemberi hutang untuk jadikan agunan/jaminan. Gadai yang dilakukan di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol sah secara rukun dan syarat. Namun dalam penetapan biaya perawatan barang gadai ( ) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah dimana pembiayaan tersebut dibebankan kepada penggadai ( ) setelah penerima gadai ( ) memanfaatkan barang gadai ( ),
.
Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Biaya Perawatan,
-
vi
MOTTO
¢ (#qçR ur$ yè s? ur ’n? tã ÎhŽ É9ø9$# 3“ uqø) G9 $# ur
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa”
(Q.S. al-Maidah: 2)
-
vii
PERSEMBAHAN
Sujud syukurku kepada Allah atas segala nikmat-Nya.
Terimakasihku untukmu..kedua orang tuaku
yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang memancarkan cinta kasih
yang tak pernah usai (Bapak Supriyadi dan Ibu Chamdiyah)
yang selalu memanjatkan do‟a untuk putramu ini dalam setiap shalatmu.
Terimakasih atas pengorbananmu yang tak bisa kuhitung.
-
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب ba῾ b be
ت ta῾ t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ khaʹ Kh ka dan ha
د Dal d de
ذ ẑal Ż zet (dengan titik di atas)
ز ra῾ r er
ش Zai z zet
ض Sin s es
� Syin sy es dan ye
� Sad ṣ es (dengan titik di bawah)
� ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa῾ ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa῾ ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع „ain …. „…. koma terbalik keatas
غ Gain g ge
-
ix
ف fa῾ f ef
ق Qaf q qi
ك Kaf k ka
ل Lam l el
م Mim m em
ى Nun n en
� Waw w we
� ha῾ h ha
ء Hamzah ' apostrof
ي ya῾ y ye
B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek,
vocal rangkap dan vokal panjang.
1. Vokal Pendek
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat
yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
�� Fatḥah fatḥah a
�� Kasrah kasrah i
� Ḍammah ḍammah u
2. Vokal Rangkap.
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
-
x
Nama Huruf Latin
Nama Contoh Ditulis
Fatḥah dan ya’ ai a dan i ����ن Bainakum
Fatḥah dan Wawu au a dan u ��ل Qaul
3. Vokal Panjang.
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya sebagai berikut:
Fathah + alif ditulis ā Contoh ������ ditulis jāhiliyyah
Fathah+ ya‟ ditulis ā Contoh ���� ditulis tansā
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī Contoh س�ن� ditulis karῑm
Dammah + wawu mati ditulis ū Contoh س��� ditulis furūḍ
C. Ta’ Marbūṯah
1. Bila dimatikan, ditulis h:
��و� Ditulis ḥikmah
�ص�� Ditulis jizyah
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:
��و� � Ditulis ni‘matullāh3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h).
Contoh:
ز��� ا�ط��ل Rauḍah al-aṭfāl
-
xi
ا�و���� ا�و�ّ�زة Al-Madīnah al-Munawwarah
D. Syaddah (Tasydīd)
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:
ه��ّ�دة Ditulis muta� addidah
�ّ�ة Ditulis‘iddah
E. Kata SandangAlif + Lām
1. Bila diikuti huruf Qamariyah
ا���ن Ditulis al-ḥukm
ا���ن Ditulis al-qalam
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah
ا��و�ء Ditulis as-Samā΄
ا���زق Ditulis aṭ-ṭāriq
F. Hamzah
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:
��ئ Ditulis syai΄un
���ر Ditulis ta’khużu
أهست Ditulis umirtu
-
xii
G. Singkatan
SWT :
SAW : Sallala>hu ‘alaihiwasallama
Q.S : Qur‟an Surat
Hlm : Halaman
S.Sy : Sarjana Syari‟ah
No : Nomor
KHI : Kompilasi Hukum Islam
Terj : Terjemahan
Dkk : Dan kawan-kawan
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
-
xiii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah–Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas
kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur
atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam
semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para
sahabatnya, tabi‟in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua
ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa‟atnya di hari akhir nanti.
Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis
dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Biaya Perawatan Barang Gadai (Studi Kasus Desa Tunjungmuli Kecamatan
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)
Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak
dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan,
motivasi dan pengarahannya kepada:
1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
-
xiv
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi
ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan
arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari‟ah
IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya
dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka
semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
8. Segenap Staff Administrasi dan Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tuaku bapak Supriyadi dan ibu Chamdiyah terimakasih atas
limpahan kasih sayang serta doa, dan perjuangan yang tak terhingga sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk kedua adiku Andriyan Fathul Anhar dan Rona Nisrina Elsafira tetap
semangat dalam menempuh pendidikan kalian.
11. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari‟ah angkatan 2013,
Coordinat Project, Teggeg Badbudiyah, semoga silaturahmi dan persaudaraan
kita tetap terjaga.
-
xv
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu
persatu.
Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari
pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat
bagi penulis dan pembaca. Amiin.
-
xvi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................ ii
PENGESAHAN .............................................................................................. iii
NOTA DINAS PEMBIMBING..................................................................... iv
MOTTO …………………………………………………………. ................ v
PERSEMBAHAN........................................................................................... vi
ABSTRAK ..................................................................................................... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... xiii
DAFTAR ISI................................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah......................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................. 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................... 7
D. TelaahPustaka ........................................................................ 8
E. Sistematika Pembahasan ........................................................ 9
BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI HUKUM GADAI (RAHN)
DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Gadai (Rahn) ....................................................... 11
B. Dasar Hukum Gadai (Rahn) .................................................. 16
C. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) ............................................ 20
-
xvii
D. Macam-Macam Gadai (Rahn) ........................................................ 25
E. Pendapat Ulama Tentang Biaya Perawatan Barang Gadai ............. 28
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian....................................................................... 37
B. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................... 38
C. Subjek dan Objek ................................................................... 38
D. Sumber Data........................................................................... 39
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 40
F. Teknik Analisis Data ...................................................................... 41
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA
PERAWATAN BARANG GADAI
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................... 45
B. Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Tunjungmuli
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga .............. 49
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Biaya Perawatan
Barang Gadai.......................................................................... 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................ 60
B. Saran-saran............................................................................. 61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk social, yaitu mahluk yang selalu hidup
dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari
manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya
dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama
lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam
hidupnya.1 Bagi umat manusia, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip
yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat atau
Negara.2 Cita-cita mewujudkan keadilan merupakan cita-cita seluruh bangsa
yang rumusannya nampak pada sila ke lima Pancasila.3
Banyak cara dan bentuk manusia untuk tolong menolong antar
sesamanya, diantaranya dengan jual beli dan utang-piutang. Dalam masalah
utang-piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti
menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara
keduanya mendapat kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya.
Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur
meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas hutangnya, hal ini
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, ed. Revisi (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm 11.
2 Nurhadi, “Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 2, No.1, Juni, 2019. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1778
3 Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”,
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No.1, Juni, 2019. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731
-
2
dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur. Sehingga apabila debitur ini
tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh
kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam disebut dengan istilah rahn atau
gadai.
Diantara kerjamsama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai
dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits, kemudian dikembangkan oleh ulama adalah
masalah pegadaian (gadai) atau dalam bahasa Arab rahn. Gadai adalah
perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan
utang.4 Secara terminologi, rahn didefinisikan oleh ulama fikih sebagai
menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dijadikan sebagai
pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan
hutangnya. Menurut Sabiq (1983), rahn didefinisikan sebagai tindakan yang
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’
sebagai jaminan utang hingga orang yang boleh mengambil utang.5
Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, diantaranya
ulama Madzhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh
pemiliknya sijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat. Ulama madzhab
Hanafi mendefinisikan rahn dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai
jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar
hak (piutang tersebut), baik seluruhnya maupun sebagiannya”. sedangkan
ulama madzhab Syafi’i dan Hambali mendefinisikan rahn dalam arti akad,
yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat
4 Masjfuk Zuhdi. Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagun, 1997), hlm. 122.5Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), hlm.198.
-
3
dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutanng tidak membayar
hutangnya itu”.6
Dalam teorinya, rahn menjadikan suatu benda bernilai menurut
pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang
menjadi tanggungan itu maka seluruh atau sebagian tanggungan hutang dapat
diterima.7
Hukum asal gadai adalah mubah/boleh. Alloh berfirman dalam surat
al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :
bÎ) ur óOçFZä. 4’n?tã 9 xÿy™ öN s9 ur (#r߉ Éf s? $ Y6 Ï?%x. Ö`» yd Ì sù ×p |Êq ç7 ø)̈B ( ÷bÎ* sù z̀ ÏB r& N ä3 àÒ ÷èt/
$ VÒ ÷èt/ ÏjŠ xs ã‹ ù=sù “ Ï% ©! $# z̀ ÏJè? øt $# ¼çm tF uZ» tB r& È,G u‹ ø9ur ©! $# ¼çm / u‘ 3 Ÿwur (#q ßJ çG õ3 s? noy‰» yg¤±9$# 4
`tB ur $yg ôJçG ò6 tƒ ÿ¼ çm ¯R Î* sù ÖN ÏO#uä ¼çm ç6 ù=s% 3 ª! $# ur $yJ Î/ tbqè= yJ÷è s? ÒOŠ Î=tæ ÇËÑÌÈ
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dari penggalan ayat al-Qur’an di atas dapat dipahami bahwa gadai
hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun
orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan
non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam
6Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 76. 7 Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai, (Bandung: Al
Ma’arif, 1983), hlm. 50.
-
4
dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran
bagi yang memberi pinjaman.
Dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun serta syarat sah, hal ini
pun berlaku dalam akad gadai. Adapun rukun dan syarat gadai adalah:
1. Akad ijab dan kabul
2. Akid, yaitu yang menggadaikan ( ) dan yang menerima gadai
( )
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada barang yang dijadikan
jaminan ialah barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar
4. Ada hutang disyaratkan keadaan hutang telah tetap.8
Berkenaan dengan barang gadai ( ), bahwa dalam hal ini semua
barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai tanggungan hutang. Dan
barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan,
sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu. Sementara berkenaan
dengan setatus tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai ( ),
sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian
atas barang gadai tersebut akan menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai
( ). Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i
dan Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.:
�ا�اهُ,لاهُ � ِحبِِه �لِّذْي را �اْ��ُُق �لّزْ�ُن �لّزْ�نا ِمْن صا �اْ�ِه ُغْزُمهُ �ا عا ُغْ�ُ�هُ وا
“Gadaian itu tidak menuntup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya”. (H.R. as-Syafi’i ad-Daruquthni).9
8 Hendri Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 108.
-
5
Rosulullah pernah mencontohkan praktik gadai dengan menggadaikan
baju besinya ketika membeli makanan kepada orang Yahudi. Seiring dengan
perkembangan zaman dan aneka kebutuhan manusia, maka saat ini bukan
hanya pakaian tetapi segala macam harta benda yang dapat digadaikan sebagai
mana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunjungmuli Kecamatan
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Diantara mereka ada yang
menggadaikan tanah, kendaraan bermotor, ruko, bahkan alat elektronik seperti
handphone, dan televisi.
Di desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga, praktik gadai yang umum dilakukan adalah dengan memberikan
jaminan sepeda motor. Masyarakat desa Tunjungmuli menggadaikan sepeda
motor yang mereka miliki ke orang lain yang mereka kenal seperti saudara,
dan tetangga. Proses gadai tersebut digambarkan dimana mengendalikan
barang gadainya dengan teknis menyerahkan kepada kemudian
akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad
tersebut, besarnya uang yang diterima berdasarkan dengan tahun pembuatan
sepeda motor yang digadaikan. Selain itu ditentukan pula beberapa lama
waktu akad gadai akan berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, akad gadai seringkali yang mensyaratkan
dalam pemberiam hak pakai terhadap barang yang dimiliki . Ada pula
dalam akad gadai meskipun tidak menyertakan perizinan memanfaatkan
9Chuzaimah T, Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, Problematika Hukum Islam
Kontemporer III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 94.
-
6
barang tetapi pihak tetap memanfaatkan barang gadaian tersebut
untuk kepentingan pribadi.10
Pengambilan manfaat dari tentu menyebebkan beberapa suku
cadang dari motor yang perlu mendapat perawatan atau bahkan diganti yang
mana merupakan kewajiban untuk menanggung biayanya. Pada
praktek gadai yang terjadi di desa Tunjungmuli, akan membebankan
biaya perawatan tersebut pada dengan menambahkan pada hutang saat
jatuh tempo pelunasan.11 Mereka berpikiran bahwa biaya perawatan bukanlah
tanggung jawab dari melainkan tanggung jawab dari pemilik sepeda
motor. Tentu hal ini akan merugikan karena harus mengeluarkan biaya
tambahan guna perawatan sepeda motor yang dipakai oleh .
Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat
hal tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam literatur-literatur yang
membahas tentang akad gadai. Dari permasalah diatas penulis tertarik untuk
membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul ”Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Biaya Perawatan Barang Gadai (Studi Kasus
Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka
pokok masalah dalam penelitian ini adalah :
10Wawancara dengan Heri Setiawan , pada hari sabtu tanggal 08 Desember
2018, pukul: 16:00 WIB. 11Wawancara dengan Yazid (penerima gadai), pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018,
pukul: 09.00 WIB.
-
7
1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di desa Tunjungmuli Kecamatan
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap biaya perawatan barang gadai
di desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan praktek gadai yang terjadi di Desa
Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap gadai sepeda motor
yang terjadi di Desa Tunjungmuli Kecamatan Susukan Kabupaten
Purbalingga
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang penulis harapkan dari peneitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis
1) Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam
arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Studi
Hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah pada Umumnya dan
mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.
b. Manfaat praktis
1) Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya
untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
-
8
2) Dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama yang
berkaitan dengan masalah rahn.
D. Telaah Pustaka
Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan
terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi
terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya
yang telah ada ataupun yang masih dalam tahap penelitian. Penelitian yang
berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali,
sebelumnya sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut.
Diantaranya seagai berikut :
Dalam karya ilmiah, skripsi Bagus Hermawan dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Krapyak Kulon
Panggungharjo, Sewon, Bantul”. Dalam skripsi ini yang menjadi
permasalahan adalah menggadaikan kembali barang jaminan
( kepada pihak ketiga. Dalam praktek gadai yang terjadi di Ikhsan
Rent tentu akan memberikan keutungan lebih bagi namun
sebaliknya, akan merugikan bagi pemilik
Skripsi M. Abadi Agung yang berjudul “Praktik Gadai Motor Kredit
Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan
Krandanlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini
menjelaskan tentang alasan-alasan masyarakat mengenai menggadaikan
12 Bagus Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di
Ikhsan Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015,
-
9
barang yang masih dalam status kredit kepada orang yang mau menerima
gadai.13
Skripsi Iis Nur Widiyaningsih yang berjudul “Tinjuauan Hukum Islam
Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad
Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)”. Skripsi ini membahas tentang
penetapan biaya administrasi yang dibebankan oleh KSPPS BMT Lumbung
Artho kepada nasabahnya, dimana untuk peminjaman per Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupuah) dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah).
Adapun dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh Sofa Maulidia yang
berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Biaya
Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun (Studi Kasus Perum Pegadaian
Syariah Cabang Purwokerto)”, penelitian ini membahas tentang bagaimana
metode penetapan harga perawatan yang diberikan oleh pegadaian
syariah terhadap nasabahnya.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab
satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan saling melengkapi. Untuk
mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab tersebut dapat
dijelaskan diantaranya:
13 M. Abadi Agung, “Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum
Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandanlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang),”Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2010.
-
10
bab pertama ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, telaah
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.
Bab kedua ini berisi tentang ketentuan umum mengenai hukum gadai
(rahn) dalam hukum Islam. Antara lain meliputi pengertian gadai, dasar
hukum gadai, rukun dan syarat gadai, macam-macam gadai, pendapat ulama
tentang biaya perawatan barang gadai.
Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Antara lain, jenis
penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab keempat berisi tentang praktek gadai sepeda motor di Desa
Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan
pandangan hukum Islam mengenai biaya perawatan barang gadai.
Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.
-
60
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik gadai
sepeda motor yang ada di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Alasan masyarakat Desa Tunjungmuli melaukan praktik gadai sepeda
motor adalah karena kebutuhan yang mendesak. Praktik gadai di Desa
Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dengan
teknis menyerahkan sepeda motor yang akan di jadikan jaminan
kepada kemudian akan memperoleh sejumlah uang yang
telah disepakati dalam akad tersebut, besarnya uang yang diterima
berdasarkan jenis sepeda motor yang digadaikan. Pelaksan gadai memiliki
beberapa unsur yaitu (penggadai) (penerima gadai)
(barang yang digadaikan), (hutang atau tanggungan)
serta akad. Berdasarkan unsur gadai, pelaksanaan gadai tidak terlepas dari
rukun dan syaratnya. Rukun gadai adalah adanya orang yang berakad
yaitu dan (hutang) serta
(barang yang digadaikan). Sedangkan untuk syarat gadai ulama fiqh
menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Penulis
menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai di Desa tunjungmuli sudah
-
61
memnuhi rukun dan syarat-syarat gadai. Akad yang diigunakan dalam
transaksi gadai di Desa Tunjungmuli adalah secara lisan.
2. Biaya pemeliharaan barang gadai yang terjadi di Desa
Tunjungmuli tidak sesuai dengan hukum Islam, karena biaya
pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada penggadai setelah
penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai
yang dalam hal ini adalah sepeda motor. Adapun biaya yang
dibebankan kepada penggadai adalah untuk penggantian onderdil sepeda
motor yang harus diganti akibat digunakan oleh penerima gadai.
Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan untuk objek
penelitian dalam hal ini masyarakat desa Tunjungmuli :
1. Sebaiknya masyarakat Desa Tunjungmuli menggunakan akad tertulis
dalam melakukan transakasi gadai.
2. Masyarakat juga seharusnya memperhatikan aspek hukum Islam dalam
melaksanakan akad gadai supaya terhindar dari perbuatan yang
merugikan oranglain, berbuat dzalim, serta riba yang telah dilarang dalam
Hukum Islam.
-
DAFTAR PUSTAKA
Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma>’il, >, juz II. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1994.
Afandi, M Yazid. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
Agung, M. Abadi. Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandanlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2010.
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2014.
Ash-Shidieqy, Hasbi. Pengantar Fikih Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
Azwar, Saefudin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Basir, Ahmad Azhar. Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai,Bandung: Al Ma’arif, 1983.
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat, (ed.)Yogyakarta: UII press, 2000.
Chuzaimah T, dkk. Problematika Hukum Islam Kontempoter. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
Chuzaimah T, dkk. Problematika Hukum Islam Kontemporer III. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
Departemen Agama RI, al-Qur’an Terjemah Per-kata. Bandung: Sya>milInternasional, 2007.
Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
-
Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No.1, Juni, 2019. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731
Haruen, Nasrun. Fikih Muamalah. Jakarta: Media Pratema, 2007.
Hermawan, Bagus. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.
al-Asqala>ni>, Ibnu H{ajar. , jilid 14 terj. Aminuddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
al-Kirma>ni>, Ima>m Syamsuddin. juz IV. Liba>non:
at-Tirmiz|i, Imam. Sunan at- , juz III. Kaira: Da>r al-Hadis|, 2005.
Idri, Hadis Ekonomi “Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi”. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
J. Moleong, Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
Katsi >r, Ibnu , juz III. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1975.
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.
Muhammad Yusuf, Ahmad. Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur’an & Hadis, Jilid 7 terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
Mujahidin, Ahmad . Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Mulyazid, Ade Sofyan. Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Nurhadi, “Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 2, No.1, Juni, 2019.
Remy Sjahdeini, Sutan. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
-
Rivai, Veithzal, dkk. Principle of Islamic Finance (Dasar-dasar Keuangan Islam). Yogyakarta: BPFE, 2012.
Rozalinda, Fikih Ekonomi syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
S, Burhanuddin. Hukum Kontrak Syari’ah. Yogyakarta: BPFE, 2009.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, jilid 4, terj. Mujahidin Muhayyan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
Shihab, M Quraish.Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati. vol. 14, 2006.
Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung, Refika Aditama, 2012.
Soehadha, Moh. Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
Subketi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2004.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA, 2009.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
______________Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Suryabrata, Sumardi. Metode penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
______________Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
______________Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998.
Syafe’i, Rachmat Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
______________Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, Cet 10. 2003.
Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: CV Haji Masagun, 1997.