peraturan pemerintah republik indonesia … no 19 tahun... · biaya yang berkaitan dengan badan...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenispenerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalamPeraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenisdan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiasudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomiannasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenisdan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3760);

4. Peraturan . . .

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenisdan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak YangBerlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum danHak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589),diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripenerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasiandikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada :a. orang asing dalam situasi Force Majeure;b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan

program atau proyek dari luar negeri kepadaPemerintah Republik Indonesia;

c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dariPemerintah Republik Indonesia;

d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidakmampu;

e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaandeportasi;

f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal

balik.

(2) Jenis . . .

- 3 -

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripenerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakantarif sebesar Rp0,- kepada orang asing :a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di

rumah sakit;b. dalam keadaan terpaksa;c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripenerimaan keimigrasian berupa Surat PerjalananRepublik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesarRp0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja diluar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripenerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan LaksanaPaspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp0,-kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalanihukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi olehpemerintah asing di luar negeri;

(5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripenerimaan pelayanan jasa hukum berupa biayapendaftaran administrasi dan pengumuman dalam beritanegara atas permohonan pewarganegaraan RepublikIndonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasidikenakan tarif sebesar Rp0,- dan 0 % kepada pemohonpewarganegaraan yang tidak mampu.

2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratanpengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diaturoleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelahmendapat persetujuan Menteri Keuangan.

3. Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V,VI, IX, X, XI, XIII nomor 20, 24 dan 25 dan angka XIV nomor 1butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru padalampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehinggakeseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:

I. Pelayanan . . .

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK SATUAN TARIF

I. Pelayanan Jasa Hukum1. Biaya yang berkaitan dengan

badan hukum :a. Pengesahan akta

pendirian ataupersetujuan atau laporanperubahan anggarandasar Perseroan Terbatas

per akta Rp 200.000,-

b. Pembuatan duplikat SuratKeputusan pengesahanatau persetujuan danlaporan PerseroanTerbatas yang hilang ataurusak


c. Pengesahan aktapendirian atau perubahananggaran dasarperkumpulan


d. Pembuatan duplikat SuratKeputusan pengesahanatau perubahanperkumpulan aktaanggaran dasarperkumpulan yang hilangatau rusak


e. Pengesahan aktapendirian atau perubahananggaran dasar yayasan


f. Pembuatan duplikat SuratKeputusan pengesahanatau perubahan aktaanggaran dasar yayasanyang hilang atau rusak


g. Pengesahan badan hukumPartai Politik

per permohonan Rp 200.000,-

h. Pembuatan duplikat SuratKeputusan pengesahanbadan hukum PartaiPolitik yang hilang ataurusak


2. Biaya yang berkaitan denganhukum perorangan yaituperizinan perubahan ataupenambahan nama keluarga.

per orang Rp 150.000,-

3. Biaya . . .

- 5 -


3. Biaya yang berkaitan dengannotariat:a. Pengangkatan Notaris per orang Rp 500.000,-b. Pengangkatan Notaris Pindahan


c. Penampung Protokol per orang Rp 500.000,-4. Legalisasi tanda tangan yang

tercantum dalam dokumen.per dokumen Rp 10.000,-

5. Pembuatan surat keterangansurat wasiat

per wasiat Rp 50.000,-

6. Biaya yang berkaitan dengansidik jari :a. Sidik jari dari pengiriman

instansi-instansi untukdirumus


b. Pengambilan sidik jariuntuk dirumus dengansistem AFIS


c. Permintaan sidik jariinsidentil untuk dirumus


7. Biaya yang berkaitan dengansurat keteranganpemberitahuan/pernyataanperkawinan WNA denganWNI.

per dokumen Rp 500.000,-

8. Biaya pembuatan duplikatKeputusan Menteri tentangpemberitahuan/pernyataanperkawinan WNA denganWNI.


9. Biaya pendaftaranadministrasi danpengumuman dalam BeritaNegara atas permohonanpewarganegaraan RI.


10. Uang pewarganegaraan/naturalisasi

per permohonan 25 % dari peng-hasilan rata-rataper bulan dalam

SPPT tahunterakhir

11. Pendaftaran memperolehKewarganegaraan RepublikIndonesia berdasarkan Pasal41 Undang-Undang Nomor 12Tahun 2006.


12. Biaya . . .

- 6 -


12. Biaya pembuatan duplikatKeputusan Menteri tentangmemperoleh KewarganegaraanRepublik Indonesiaberdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.


13. Pendaftaran menyatakanmemilih Kewarganegaraanbagi anak berdwikewarganegaraan setelahberusia 18 (delapan belas)tahun atau sudah kawin.


14. Biaya pembuatan duplikatKeputusan Menteri tentangmenyatakan memilihkewarganegaraan bagi anakberdwi kewarganegaraansetelah berusia 18 (delapanbelas) tahun atau sudahkawin.


15. Permohonan/pendaftaranmemperoleh kembalikewarganegaraan Indonesia.


16. Biaya pembuatan duplikatKeputusan Menteri tentangmemperoleh kembalikewarganegaraan Indonesia.


17. Biaya Pendaftaran JaminanFidusia :a. untuk nilai penjaminan

sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)


b. untuk nilai penjaminan diatas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)


18. Biaya permohonanperubahan hal-hal yangtercantum dalam SertifikatJaminan Fidusia.


19. Biaya permohonanpenggantian SertifikatJaminan Fidusia yang rusakatau hilang :a. untuk nilai penjaminan

sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)


b. untuk . . .

- 7 -


b. untuk nilai penjaminan diatas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)


20. Tanda terdaftar sebagaikurator dan pengurus


21. Penggunaan ahli hukumwarga negara asing danperpanjangan penggunaanahli hukum warga negaraasing yang dipekerjakan padakantor konsultan hukumIndonesia


II. Penerimaan Balai HartaPeninggalan

1. Biaya yang berkaitan denganpembuatan pencarian danpemberian salinan suratatau berita acara :a. Pembuatan salinan surat-

suratper lembar Rp 5.000,-

b. Pembuatan berita acarapenyumpahan wali

per berita acara Rp 15.000,-

c. Pembuatan berita acarakehamilan

per berita acara Rp 15.000,-

2. Biaya pendaftaran akta wasiat per akta Rp 25.000,-3. Biaya pembuatan surat

keterangan warisper surat Rp 75.000,-

4. Biaya yang berkaitan denganpenjualan dan penyelesaianbudel :a. Penjualan budel :

1) Barang tetap per budel 2,5 % dari hasilpenjualan

2) Barang bergerak per budel 2,5 % dari hasilpenjualan

b. Penyelesaian budelsolvent.1) Dalam hal BHP selaku

pelaksanaper budel 7 % dari jumlah

seluruh kekayaan

2) Dalam . . .

- 8 -


2) Dalam hal BHP selakuwali pengawas

per budel 3,75 % darijumlah seluruh

kekayaan dan 1,5% dari jumlah

hutang

3) Dalam hal BHPselaku pelaksana dancampur tangan BHPberakhir sebelumbatas waktupenyelesaian.

per budel 3,5 % dari jumlahseluruh kekayaan

4) Dalam hal BHP selakuwali pengawas dancampur tangan BHPberakhir sebelumwaktunya.

per budel 2 % dari jumlahseluruh kekayaan

5. Biaya yang berkaitan denganpengurusan harta kekayaanyang dalam pengelolaan BHP :

a. Dalam hal BHP selakupelaksana

per budel 1 % dari kekayaanpertahun takwim

b. Dalam hal BHP selakuwali pengawas

per budel 0,5 % darikekayaan

pertahun takwim

c. Dalam hal pengurusanoleh BHP selakupelaksana selesai sebelumberakhirnya tahuntakwim.

per budel 0,35 % darikekayaan

d. Dalam hal pengurusanoleh BHP selaku walipengawas selesai sebelumberakhirnya tahuntakwim.

per budel 0,25 % darikekayaaan

6. Biaya yang berkaitan denganpenyelesaian kepailitan :a. Dalam hal kepailitan

berakhir denganperdamaian :1) Nilai budel sampai

dengan Rp. 50 miliar.per budel 4 % dari kekayaan

2) Nilai budel di atas Rp.50 miliar

per budel 2 % dari kekayaan

b. Dalam . . .

- 9 -


b. Dalam hal kepailitanberakhir di luarperdamaian :1) Nilai budel sampai

dengan Rp. 50 miliar.per budel 8 % dari kekayaan

2) Nilai budel di atas Rp.50 miliar

per budel 4 % dari kekayaan

c. Dalam hal pernyataanpailit ditolak di tingkatkasasi atau PeninjauanKembali (PK).

per budel 1 % dari hartadebitur apabiladebitur sebagai

pemohon atau 1%dari nilai tagihanapabila kreditursebagai pemohon

III. Jasa Tenaga Kerja Narapidana per orangper hari

Berdasarkankontrak,

sekurang-kurangnya sama

dengan UMR

IV. Surat Perjalanan RepublikIndonesia :1. Paspor biasa 48 halaman

untuk WNI peroranganper buku Rp 200.000,-

2. Paspor biasa 24 halamanuntuk WNI perorangan

per buku Rp 50.000,-

3. Paspor RI untuk orang asingperorangan


4. Surat perjalanan laksanapaspor untuk WNI perorangan


5. Surat perjalanan laksanapaspor untuk WNI dua orangatau lebih


6. Surat perjalanan laksanapaspor untuk asingperorangan


7. Surat perjalanan laksanapaspor untuk orang asing duaorang atau lebih


8. Perubahan surat perjalananlaksana paspor untuk WNIdari SPLP perorangan menjadiSPLP keluarga dua orang ataulebih


9. Perubahan . . .

- 10 -


9. Perubahan surat perjalananlaksana paspor untuk orangasing dari SPLP peroranganmenjadi SPLP keluarga duaorang atau lebih


10. Paspor biasa 24 halamanpengganti yang hilang /rusak yang masih berlakudisebabkan karena kelalaian


11. Paspor biasa 48 halamanpengganti yang hilang /rusak yang masih berlakudisebabkan karena kelalaian


12. Paspor biasa 24 halamanpengganti yang hilang/rusakyang masih berlakudisebabkan karena bencanaalam dan awak kapal yangkapalnya tenggelam


13. Paspor biasa 48 halamanpengganti yang hilang/rusakyang masih berlakudisebabkan karena bencanaalam dan awak kapal yangkapalnya tenggelam


14. Pas lintas batas perorangan per buku Rp 10.000,-15. Pas lintas batas keluarga per buku Rp 15.000,-

V. Visa1. Visa Singgah per orang US $ 20,-2. Visa Kunjungan per orang US $ 45,-3. Visa Kunjungan Beberapa

Kali Perjalanan dihitung pertahun

per orang US $ 100,-

4. Visa Kunjungan SaatKedatangan :a. 7 (tujuh ) hari per orang US $ 10,-b. 30 (tiga puluh) hari. per orang US $ 25,-

5. Visa Tinggal Terbatas:a. Paling lama 6 (enam)

bulanper orang US $ 50,-

b. 1 (satu) tahun per orang US $ 100,-c. 2 (dua ) tahun per orang US $ 175,-

VI. IZIN . . .

- 11 -


VI. Izin Keimigrasian.

1. Setiap Kali Perpanjangan IzinKunjungan per orang Rp 250.000,-

2. Izin Tinggal Terbatas :a. Paling lama 6 (enam)

bulanper orang Rp 350.000,-

b. 1 (satu) tahun per orang Rp 700.000,-c. 2 (dua ) tahun per orang Rp 1.200.000,-

3. Setiap kali perpanjangan IzinTinggal Terbatas :a. Paling lama 6 (enam)


b. 1 (satu) tahun per orang Rp 700.000,-c. 2 (dua ) tahun Per orang Rp 1.200.000,-

4. Penggantian Kartu IzinTinggal Terbatas karenarusak atau hilang dan masihberlaku :a. Paling lama 6 (enam)


b. 1 (satu) tahun per orang Rp 1.400.000,-c. 2 (satu) tahun per orang Rp 2.400.000,-

5. Izin Tinggal KhususKeimigrasian, Perpanjangan,Penggantian dan Penambahanmasa berlakunya


6. Teraan pemberian Izin TinggalKhusus Keimigrasian,Penggantian dan penambahanIzin Tinggal KhususKeimigrasian pada KantorImigrasi


7. Izin Tinggal Tetap per orang Rp 3.000.000,-8. Perpanjangan Izin Tinggal

Tetapper orang Rp 2.000.000,-

9. Penggantian Izin TinggalTetap karena rusak atauhilang dan masih berlaku

per orang Rp 1.000.000,-

VII. Izin Masuk Kembali (Re-entryPermit) :1. Untuk satu kali perjalanan per orang Rp 200.000,-2. Untuk beberapa kali

perjalanan (6 bulan)per orang Rp 600.000,-

3. untuk . . .

- 12 -


3. Untuk beberapa kaliperjalanan (1 tahun)


4. Untuk beberapa kaliperjalanan (2 tahun)


VIII. Surat Keterangan Keimigrasian. per orang Rp 500.000,-

IX. Biaya beban :

1. Orang asing yang berada diwilayah Indonesia melampauiwaktu tidak lebih dari 60(enam puluh) hari dari izinkeimigrasian yang diberikan,dihitung per hari

per hari Rp 200.000,-

2. Penanggungjawab alat angkutyang tidak memenuhikewajiban melaporsebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992tentang Keimigrasian

per alat angkut Rp 30.000.000,-

X. Smart Card per orang Rp 150.000,-

XI. Kartu Perjalanan Pebisnis AsiaPasific Economic Cooperation /APEC Business Travel card(ABTC)


XII. Hak Cipta Desain Industri,Rahasia Dagang dan DesainTata Letak Sirkuit Terpadu1. Biaya permohonan

pendaftaran suatu ciptaanper permohonan Rp 200.000,-

2. Biaya permohonanpendaftaran suatu ciptaanberupa program komputer.


3. Biaya permohonanpencatatan pemindahan hakatas suatu ciptaan yangterdaftar dalam daftar umumciptaan.


4. Biaya . . .

- 13 -


4. Biaya permohonan perubahannama dan alamat suatuciptaan yang terdaftar dalamdaftar umum ciptaan.


5. Biaya permohonan petikantiap pendaftaran ciptaandalam daftar umum ciptaan.


6. Biaya pencatatan lisensi hakcipta.


7. Biaya pencatatan pengalihanHak Rahasia Dagang :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 200.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 400.000,-

8. Pencatatan Perjanjian LisensiRahasia Dagang :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 150.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 250.000,-

9. Permohonan PendaftaranDesain Industri :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 300.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 600.000,-

10. Pengajuan Keberatan atasPermohonan Desain Industri.


11. Permintaan Petikan DaftarUmum Desain Industri.


12. Permintaan DokumenPrioritas Desain Industri


13. Permintaan Salinan SertifikatDesain Industri.


14. Pencatatan Pengalihan HakDesain Industri :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 200.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 400.000,-

15. Pencatatan surat PerjanjianLisensi Desain Industri.


16. Perubahan Nama dan atauAlamat Desain Industri :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 100.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 150.000,-

17. Pembatalan . . .

- 14 -


17. Pembatalan Desain Industri :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 0,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 200.000,-

18. Permohonan PendaftaranDesain Tata Letak SirkuitTerpadu :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 400.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 700.000,-

19. Permintaan Petikan DaftarUmum Desain Tata LetakSirkuit Terpadu


20. Permintaan Salinan SertifikatDesain Tata Letak SirkuitTerpadu :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 100.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 200.000,-

21. Pencatatan Pengalihan HakDesain Tata Letak SirkuitTerpadu :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 250.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 500.000,-

22. Pencatatan Perjanjian LisensiDesain Tata Letak SirkuitTerpadu :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 150.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 250.000,-

23. Perubahan Nama dan atauAlamat Desain Tata LetakSirkuit Terpadu :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 150.000,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 250.000,-

24. Pembatalan Desain Tata LetakSirkuit Terpadu :a. Usaha Kecil per permohonan Rp 0,-b. Non Usaha Kecil per permohonan Rp 200.000,-

XIII. Paten

1. Permintaan :a. Permintaan paten per permohonan Rp 575.000,-b. Permintaan paten

sederhanaper permohonan Rp 125.000,-

2. Pemeriksaan . . .

- 15 -


2. Pemeriksaan Substantif :a. Permintaan Paten per permohonan Rp 2.000.000,-b. Permintaan paten

sederhanaper permohonan Rp 350.000,-

3. Tambahan biaya setiapklaim


4. Perubahan jenis permintaanpaten


5. Permintaan banding per permohonan Rp 3.000.000,-6. Permintaan surat

keterangan penemuterdaftar

per permohonan Rp 1.000.000,-

7. Permintaan surat bukti hakprioritas


8. Permintaan suratketerangan resmi untukmemperoleh contoh jasadrenik.


9. Permintaan pencatatanpengalihan permintaanpaten.

per permintaan Rp 100.000,-

10. Permintaan pencatatanpengalihan paten

per paten Rp 150.000,-

11. Permintaan pencatatanperubahan data pemohon


12. Permintaan pencatatanperubahan pemegang paten


13. Pendaftaran pencatatanperjanjian lisensi ataulisensi wajib

per permintaan Rp 1.000.000,-

14. Pendaftaran konsultan HKI per permintaan Rp 5.000.000,-

15. Permintaan petikan daftarumum paten


16. Permintaan salinandokumen paten

per lembar Rp 5.000,-

17. Biaya penelusuran :a. Permintaan atas

penelusuran paten yangdi umumkan di dalamnegeri

per subyek Rp 150.000,-

b. Permintaan . . .

- 16 -


b. Permintaan ataspenelusuran paten yangdi umumkan di luarnegeri

per subyek US $ 100,-

18. Biaya tahunanpemeliharaan paten (tidaktermasuk paten sederhana):a. Tahun ke-1 (tahun

pertama sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 700.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

50.000,-b. Tahun ke-2 (tahun

kedua sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 700.000,-2). Tambahan tiap

klaim per paten Rp

50.000,-c. Tahun ke-3 (tahun

ketiga sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 700.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

50.000,-d. Tahun ke-4 (tahun

keempat sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 1.000.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

100.000,-e. Tahun ke-5 (tahun

kelima sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 1.000.000,-2). Tambahan tiapklaim per paten

Rp100.000,-

f. Tahun ke-6 (tahunkeenam sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 1.500.000,-

- 17 -


2). Tambahan tiapklaim per paten

Rp150.000,-

g. Tahun . . .g. Tahun ke-7 (tahun

ketujuh sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 2.000.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 200.000,-

h. Tahun ke-8 (tahunkedelapan sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 2.000.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

200.000,-i. Tahun ke-9 (tahun

kesembilan sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 2.500.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

250.000,-j. Tahun ke-10 (tahun

kesepuluh sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 3.500.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

250.000,-k. Tahun ke-11 (tahun

kesebelas sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

250.000,-l. Tahun ke-12 (tahun

kedua belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,-

m. Tahun ke-13 (tahunketiga belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-

- 18 -


2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,-n. Tahun ke-14 (tahun

keempat belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,-

o. Tahun ke-15 (tahunkelima belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,-

p. Tahun ke-16 (tahunkeenam belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,-

q. Tahun ke-17 (tahunketujuh belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,-

r. Tahun ke-18 (tahunkedelapan belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,-

s. Tahun ke-19 (tahunkesembilan belas sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

250.000,-t. Tahun ke-20 (tahun

kedua puluh sejaktanggal penerimaanpermintaan paten) :1). Dasar per paten Rp 5.000.000,-2). Tambahan tiap

klaim per patenRp

250.000,-

o. Tahun . . . .

- 19 -


19. Denda keterlambatan ataspembayaran biaya tahunanpemeliharaan paten (tidaktermasuk paten sederhana)

per paten 2,5 % per bulandari kewajiban

yang harusdibayar

20. Biaya administrasipermintaan paten melaluiPaten Cooperation Treaty(PCT)


21. Biaya TahunanPemeliharaan PatenSederhana :

a. Tahun ke-1 (tahunpertama sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten)


b. Tahun ke-2 (tahunkedua sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten)


c. Tahun ke-3 (tahunketiga sejak tanggalpenerimaan penerimaanpermintaan paten)


d. Tahun ke-4 (tahunkeempat sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten)


e. Tahun ke-5 (tahunkelima sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten)

per paten Rp 1.100.000,-

f. Tahun ke-6 (tahunkeenam sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten)


g. Tahun ke-7 (tahunketujuh sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten)


h. Tahun ke-8 (tahunkedelapan sejak tanggalpenerimaan permintaanpaten)


i. Tahun ke-9 (tahunkesembilan sejaktanggal penerimaanpermintaan paten)


j. Tahun ke-10 (tahunkesepuluh sejak tanggalpenerimaan permintaan


a. Tahun . . .

- 20 -


paten)22. Biaya pengumuman lebih

awal sampai dengan 6bulan


23. Biaya denda terhadapketerlambatan permohonanpersyaratan


24. Biaya permohonan lisensiwajib


25. Biaya . . .

25. Biaya PermohonanPelaksanaan Paten SecaraRegional


XIV. Merek1. Biaya permintaan

pendaftaran merek danpermintaan perpanjanganperlindungan merekterdaftar :a. Permintaan pendaftaran

merek dagang atau jasa:1). 1 (satu) kelas barang

dan atau jasaper permintaan Rp 450.000,-

2). 2 (dua) kelas barangdan atau jasa


3). 3 (tiga) kelas barangdan atau jasa


b. Permintaan pendaftaranindikasi geografis


c. Permintaan pendaftaranmerek kolektif


d. Permintaanperpanjangan jangkawaktu perlindunganmerek :1). UKM per permintaan Rp 750.000,-2). Non UKM per permintaan Rp 1.500.000,-

e. Permintaanperpanjanganperlindungan merekkolektif


2. Biaya pencatatan dalamdaftar umum merek :

- 21 -


a. Pencatatan perubahannama dan atau alamatpemilik merek


b. Pencatatan pengalihanhak/penggabunganperusahaan (merger)atas merek terdaftar


c. Pencatatan perjanjianlisensi


d. Pencatatan . . .d. Pencatatan

penghapusanpendaftaran merek


e. Pencatatan perubahanperaturan penggunaanmerek kolektif


f. Pencatatan pengalihanhak atas merek kolektifterdaftar


g. Pencatatanpenghapusanpendaftaran merekkolektif


3. Biaya permintaan petikanresmi dan permintaanketerangan tertulismengenai merek :a. Permintaan petikan

resmi pendaftaranmerek


b. Permintaan keterangantertulis mengenai daftarumum merek


c. Permintaan keterangantertulis mengenaipertanyaan persamaanpada pokoknya suatumerek dengan merekyang sudah terdaftar


4. Biaya permintaan bandingmerek


5. Biaya permintaan bandingindikasi geografis


6. Biaya pengajuan keberatanatas permintaanpendaftaran merek


- 22 -


7. Biaya permintaan petikanresmi pendaftaran indikasigeografis


8. Biaya salinan bukti prioritaspermohonan merek


Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Agar . . .

- 23 -

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatmengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektualterutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenisdan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.Perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada DepartemenHukum dan HAM. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penggantiatas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999. Beberapa jenis dan tarifatas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di DepartemenHukum dan HAM, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari PeraturanPemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaanya, kenaikan harga tarif tersebut mengalamikendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional.Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian danpanambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidangpelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenisdan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta lebih mendoronglaju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705

peraturan pemerintah republik indonesia … no 19 tahun... · biaya yang berkaitan dengan badan...

Documents