tim koordinasi pembangunan perdamaian (tkpp) di...

DESAIN PEMBENTUKAN

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

(TKPP) DI INDONESIA

3

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA

Daftar IsiI. Latar Belakang ..................................................................... 4II. Maksud dan Tujuan ............................................................. 5III. Landasan Hukum ................................................................. 5IV. Bentuk dan Kedudukan TKPP ............................................... 6V. Struktur dan Keanggotaan dan TKPP .................................. 6

a) Struktur Organisasi TKPP ............................................. 6b) Anggota TKPP ............................................................... 7

VI. Peran, Tugas dan Fungsi TKPP ............................................. 8a) TKPP Nasional ............................................................... 8b) TKPP Provinsi ............................................................... 9c) TKPP Kabupaten/Kota .................................................. 10

VII. Rapat Koordinasi TKPP ........................................................ 11a) RapatRutinTKPP..........................................................11b) RapatInsidentilTKPP...................................................11c) Forum Pemda Damai .................................................... 11

VIII. Pendanaan TKPP ................................................................. 12

4

DESAIN PEMBENTUKAN

I. Latar Belakang

KonfliksosialsampaisaatinimasihkerapterjadidiberbagaiwilayahIndonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, intensitaskejadian konflik sosial menunjukkan peningkatan yang cukup

mengkhawatirkan.Berbagaipenyebabdanlatarbelakangkonfliksosialpunsangatberagam,danbahkanpersoalan-persoalankecildalammasyarakatdapatmemicukonfliksosialyangmengarahpadatindakkekerasan.

Dampaknyataterjadinyakonfliksosialyangmarakdalambeberapatahunterakhir,tidakhanyadalambentukhilangnyanyawa,tapijugahancurnyaberbagai hasil pembangunan baik dalam bentuk infrastruktur fisik,pranatasosialmaupunekonomimasyarakat.Dampakmultidimensiyangmuncul akibat terjadinya konflik sosial tersebut, tentu membutuhkanjuga penanganan yang multidimensi. Penanganan konflik tidak hanyabisadiselesaikansecaraparsialdansektoral,akantetapimembutuhkanpendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai elemenmasyarakatdalampelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-UndangNo.7Tahun2012tentangPenangananKonflikSosial,yangsalahsatunyaadalah memberikan penegasan perlunya dilakukan upaya-upayapenanganan konflik sosial secara lebih komprehensif danmultidimensi,darimulaisebelum,saatdanpaskaterjadinyakonfliksosial.Disisilain,UUPenangananKonflikSosialtidakmemberikanamanahperlunyadibentuk

5


kelembagaan permanen dalam rangka penanganan konflik sosial yangterjadi di Indonesia.

Mensikapi kondisi tersebut maka, penciptaan strategi penguatan fungsi koordinasi dan sinergi antar berbagai elemen masyarakat,baik itu pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi. TNI-Polri dan berbagaielemenmasyarakat lainnyamenjadihalyangmutlakdiperlukan.Hal inidimaksudkan agar upaya-upaya pencegahan dan penanganan konfliksosialdapatdijalankansecarasinergisantarberbagaielemenmasyarakatdan terkoordinasi dengan baik.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (KemenkoKesra) selaku kementerian koordinator yang bertanggungjawab ataskoordinasi pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalahkoordinasi bidang penanganan konflik sosial, memandang perlu untukmemperkuat fungsi koordinasi antar berbagai elemen masyarakat diberbagaitingkatan,sebagaikelanjutaninisiatifForumPemdaDamaiyangtelahdigagasKemenkoKesrasebelumnya,agarpenanganankonfliksosialsebagaimana diamanatkan dalam UU Penanganan Konflik Sosial dapatberjalandenganbaik,komprehensifdanberkelanjutan.

II. Maksud dan Tujuan

Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) ini dimaksudkansebagaiupayamembangunmediakomunikasidankoordinasiantar berbagai pihak di setiap level pemerintahan (pusat, provinsi dankabupaten/kota)dalamhalpencegahandanpenanganankonfliksosial.

Sedangkan tujuan pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) adalah untuk memperkuat fungsi koordinasi dankonsolidasiantarelemenmasyarakat(pemerintah,LSM,Universitasdantokohmasyarakat)diberbagaitingkatandalam rangkapencegahandanpenanganankonfliksosialdiIndonesia.

III. Landasan Hukum

Undang-UndangNomor7Tahun2012

6

DESAIN PEMBENTUKAN

IV. Bentuk dan Kedudukan TKPP

a. TKPP adalah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganankonflik sosial dan pembangunan perdamaian yang integratif antar-unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di tingkatnasionaldandaerah.

b. Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) merupakan Tim kerjayangdibentukditingkatNasional,ProvinsidanKabupaten/Kota,yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga/dinas terkait dimasing-masingtingkatan,sertaTNI-Polri,LSM,UniversitasdanTokohMasyarakat.PembentukanTKPPdisahkanmelaluiKeputusanMenteriuntuktingkatnasional,KeputusanGubernuruntuktingkatProvinsi,danKeputusanBupati/WalikotauntuktingkatKabupaten/Kota.

c. Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) dilakukandimasing-masingtingkatanyaitu:

1. Di Pusat dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian tingkatNasional(TKPP-Nasional);

2. Di Provinsi dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian tingkatProvinsi(TKPP-Provinsi);

3. Di Kabupaten/kota di bentuk Tim Koordinasi Pembangunan PerdamaiantingkatKabupaten/Kota(TKPP-Kabupaten/Kota).

V. Struktur dan Keanggotaan dan TKPP

a. Struktur Organisasi TKPP

1. Struktur organisasi TKPP minimal terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota. Kebutuhan pembentukan Bidang/Kelompok Kerja TKPP disesuaikan dengan kebutuhan masing-masingtingkatan/wilayah.

2. Untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan tugas danfungsiTKPP,makadimasing-masingtingkatandipilihKoordinatordanSekretarisTKPPdimana:

7


• DitingkatNasional,KoordinatorTKPPadalahKementerianKoordinator Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris TKPPdalamhaliniadalahKementerianDalamNegeri;

• DitingkatProvinsidanKabupaten/Kota,KoordinatorTKPPadalahSekretarisDaerah(setda)provinsiataukabupaten/kota,yangdibantuolehBappedadanatauDinasSosialdanatau Kesbangpol provinsi/kabupaten/kota selaku Sekretaris TKPP.

3. Untukpelaksanaantugas-tugastehnisharianTKPPdalamrangkapendeteksian dan respon dini pencegahan konflik sosial ditingkatKabupaten/Kota,makadibentukSekretariatDeteksiDinidanResponDiniKonflikSosialKabupaten/Kota.

b. Anggota TKPP

KeanggotaanTKPPdipilihberdasarkanklasifikasisebagaiberikut:

1. Unsur Pemerintah: Merupakan perwakilan Kementerian/Lembaga/Dinas di masing-masing tingkatan, yang memilikitupoksi dan keterkaitan langsung terhadap upaya pencegahandanpenanganankonfliksosial;

2. Unsur LSM: Merupakan perwakilan LSM yang berkedudukandi tingkatan administratif/wilayah kerja setempat dan dipilihberdasarkan bidang intervensi dan keterlibatannya dalamberbagai upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial diwilayahkerjamasing-masing;

3. Unsur Perguruan Tinggi:MerupakanperwakilanUniversitasyangadadimasing-masingtingkatan/wilayahdandipilihberdasarkanketerlibatannya dalam upaya pencegahan dan penanganankonfliksosial;

4. Tokoh Masyarakat: Merupakan perwakilan individu yangmemilikikemampuanprofessionaldanpengalamansertadiakuikeberadaanya oleh masyarakat di wilayah masing-masing.PerwakilantokohmasyarakatdalamTKPPdiharapkanmewakiliberbagai unsur dan keragaman masyarakat sesuai dengankarakteristikmasing-masing;

8

DESAIN PEMBENTUKAN

5. Sektor Swasta: Merupakan perwakilan pelaku-pelaku usahayang tergabung dalam asosiasi/perkumpulan usaha dan atausejenisnyasektorswasta(asosiasi)ditingkatan/wilayahmasing-masing;

6. Legislatif:MerupakanperwakilandarianggotaDPR/DPRDyangmembidangiurusankeamanandanataukonfliksosial.

VI. Peran, Tugas dan Fungsi TKPP

Peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh TKPP adalah mendorongterlaksananya koordinasi rutin antar kementerian/lembaga dan dinasterkaitditingkatdaerah,sertaelemenmasyarakatlainnyadalamrangkapencegahandanpenanganankonfliksosial,sertamemberikankontribusidalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihakterkait.

AdapunTugasdanFungsiTKPPadalahsebagaiberikut:

a. TKPP Nasional

1. Melakukan koordinasi berkala dalam rangka sinkronisasi dan pembahasanberbagaikebijakandankegiatanpencegahandanpenanganankonfliksosialantarkementerian/lembaga;

2. MelakukankoordinasipenyusunanroadmappenanganankonfliksosialdiIndonesia;

3. Melakukan koordinasi dan pembahasan berbagai potensi dankejadiansertapenanganankonfliksosialdiIndonesia;

4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkaitpencegahandanpenanganankonflik sosialuntukdisampaikankepihak-pihakterkait;

5. Menyusun dan mengadvokasikan masukan-masukan tentangpenanganankonfliksosialdalamdokumenperencanaannasional(RPJMdanRKPNasional);

6. Melakukan upaya pengarusutamaan mengenai konseppembangunanbernuansadamai sesuai denganperanmasing-masing;

9


7. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan forum-forummultistakeholdertingkatnasional(ForumPemdaDamai,forumkeserasiansosialdanlain-lain)dalamrangkamenjaringmasukan-masukan terkait pencegahandanpenanganan konflik sosial diIndonesia;

8. Memberi arah dan pijakan bagi para pemangku kepentingandalam pelaksanaan kooordinasi kebijakan penanggulangan konfliksosialdanpembangunanperdamaian;

9. Mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan kebijakanpenanggulangan konflik dan pembangunan perdamaian(Kerangka Kerja Pencegahan Konflik, Stretegi NasionalPenanganan Konflik Sosial, Rencana Aksi Penanganan KonflikSosialdanlain-lain);

10. Menkoordinasikan Pelaksanaan kebijakan penanganan konflikdan pembangunan perdamaian secara terkoordinasi , terpadu danmenyeluruh;

11. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan sertaevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan konflik danpembangunan perdamaian.

b. TKPP Provinsi

1. Melakukan koordinasi berkala dalam rangka sinkronisasi dan pembahasan berbagai kegiatan pencegahan dan penanganankonfliksosialdiprovinsi;

2. MelakukankoordinasipenyusunanroadmappenanganankonfliksosialdiIndonesia;

3. Melakukan koordinasi dan pembahasan berbagai potensi dankejadiansertapenanganankonfliksosialdiIndonesia;

4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkaitpencegahandanpenanganankonflik sosialuntukdisampaikankepihak-pihakterkait;

10

DESAIN PEMBENTUKAN

5. Menyusun dan mengadvokasikan masukan-masukan tentangpenanganankonfliksosialdalamdokumenperencanaanProvinsi(RPJMProvinsi,RKPDProvinsidanlain-lain);

6. Melakukan upaya pengarusutamaan mengenai konseppembangunanbernuansadamaisesuaidenganperandimasing-masingSKPDProvinsi;

7. Menyelenggarakan forum-forum multistakeholder (Forum Pemda Damai, forum keserasian sosial dan lain-lain) dalamrangka menjaring masukan-masukan terkait pencegahan danpenanganankonfliksosialdiIndonesia;

8. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pemetaan potensi konflik ditingkatdaerah;

9. Mengkoordinasikanpelaksanaandeteksidanrespondinikonflikantar-Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan terjadinyakonflikkekerasan;

10. Memberi arah dan pijakan bagi para pemangku kepentingandalampelaksanaankoordinasikebijakanpenanggulangankonfliksosialdanpembangunanperdamaianditingkatprovinsi;

11. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penyusunan kebijakan Penanganan konflik dan pembangunanperdamaian secara terpadudi lingkunganpemerintahprovinsidanantarKabupaten/Kota;

12. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan sertaevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan konflik danpembangunan perdamaian di tingkat provinsi dan antar-Kabupaten/Kota.

c. TKPP Kabupaten/Kota

1. Melakukan koordinasi berkala antar SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi dan pembahasan berbagai kegiatanpencegahandanpenanganankonfliksosial;

2. Melakukankoordinasipelaksanaanpemetaanpotensikonflik;

11


3. Melakukan koordinasi dan pembahasan berbagai potensi dankejadiansertapenanganankonflikditingkatkabupaten;

4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkaitpencegahandanpenanganankonflikditingkatkabupatenuntukdisampaikankepihak-pihakterkait;

5. Menyusun dan mengadvokasikan masukan-masukan tentangpencegahan dan penanganan konflik sosial dalam dokumenperencanaan Kabupaten/Kota (RPJMD Kab/Kota, RKPD Kab/Kota danlain-lain);

6. Menyelenggarakanforum-forumkoordinasiantarkelembagaanmasyarakatdiwilayahkerjakabupaten/kota;

7. Membentuk sekretariat “Deteksi, Peringatan dan Respon Dini KonflikSosial”ditingkatKabupaten;

8. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatanpenanganankonfliksosialditingkatkabupaten;

9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasipelaksanaankegiatanpenanggulangankonflikdanpembangunanperdamaian.

VII. Rapat Koordinasi TKPP

RapatkoordinasiTKPPdibagidalambeberapajenispertemuan,yaitu:

a. Rapat Rutin TKPP. Merupakan rapat koordinasi internal antar anggota TKPP di masing-masing tingkatan/wilayah/daerah yangdilakukansekurang-kurangnya1kalidalam3bulan.Sertapertemuan-pertemuankoordinasiantarwilayah/daerah;

b. Rapat Insidentil TKPP.Merupakan rapat-rapat koordinasi insidentilyangdilakukan sesuaidengankebutuhandanurgensi pembahasanmasalahyangberkembang;

c. Forum Pemda Damai. Disamping melaksanakan fungsi koordinasirutinantaranggotaTKPPdimasing-masingtingkatan/wilayah,TKPPjuga bertanggungjawabmelakukan fungsi koordinasi vertikal, yaitukoordinasi antar TKPP di masing-masing tingkatan/wilayah. Fungsi

12

DESAIN PEMBENTUKAN

koordinasi vertikal yang dimaksud, dilakukan melalui forum-forummultistakeholderdiantaranya:

1. Forum Pemda Damai Nasional. Merupakan pertemuan antar seluruhTKPPprovinsidankabupaten;

2. Forum Pemda Damai Provinsi. Merupakan pertemuan antar seluruhTKPPKabupaten/KotaditingkatProvinsi;

3. Forum Pemda Damai Kabupaten/Kota. Merupakan pertemuan antarseluruhelemenmasyarakatditingkatKabupaten/Kota.

VIII. Pendanaan TKPP

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan TKPP berasal dari APBN, APBD.

13


Bagan Alur Koordinasi TKPP

TKPP NASIONAL: K/L terkait, LSM

Nasional, Perguruan Tinggi, Tokoh

Masyarakat/Praktisi

TKPP Provinsi: SKPD terkait, LSM

Provinsi, Perguruan Tinggi, Tokoh

Masyarakat/Praktisi

TKPP Kabupaten/Kota: SKPD terkait, LSM

Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Tokoh

Masyarakat/Praktisi

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH KAB/KOTA

Bagan Alur Koordinasi TKPP

14

DESAIN PEMBENTUKAN

tim koordinasi pembangunan perdamaian (tkpp) di...

Documents