TIM KAJIAN RASKIN LPPM IPB

Senin, 15 Desember 2014

Konsumsi Beras per kapita penduduk Indonesia menurun

tiap tahunnya. Tahun 2004-2013, 107 menjadi 97,4

kg/kapita/tahun. (SUSENAS,BPS 2014).

Beras merupakan komoditas strategis dan komoditas pangan

utama.

Program RASKIN adalah implementasi komitmen

pemerintah untuk menaati kesepakatan internasional terkait

pangan.

Program RASKIN terhadap perlindungan sosial dan pembangunan di sektor pangan menjadi isu penting

Akar masalah: Level Pusat Level Daerah Level Desa

RASKIN

Kontribusi RASKIN: Ketahanan Pangan Stabilitas Harga Populasi orang miskin

Tidak tepat sasaran,

jumlah, dan waktu

E-Money

Potensi permasalahan: 1. Penentuan harga beras = Rp subsidi 2. Fluktuasi harga beras

Ketahanan Pangan

Kedaulatan Pangan

Perlindungan Petani

• Data primer wawancara mendalam dengan RTS

FGD

• Data sekunder desk study dan literature review

• Lokasi penelitian Jawa Barat

Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur

• Analisis Regresi Berganda

Model 3 Analisis Pengaruh RASKIN terhadap Indeks yang diterima petani dan dibayarkan oleh petani

Keterangan : IB = Indeks Harga yang Dibayarkan Petani Inflasi = Inflasi (%) HB = Harga Beras (Rp) RASKIN = Jumlah RASKIN yang Disalurkan (Ton) IBM = Indeks Harga yang Dibayarkan Petani

Model 4 Analisis Pengaruh Harga Beras terhadap Inflasi

Keterangan : M = Perubahan Broad Money (%) R = Tingkat Suku Bunga (%) Inflasi = Inflasi (%) HB = Harga Beras (Rp) RASKIN = Jumlah RASKIN yang Disalurkan (Ton) IBM = Indeks Harga yang Dibayarkan Petani

Karakteristik Rumah Tangga Miskin Karakteristik RTM Miskin Tidak Miskin

2006 2009 2006 2009

1. Jumlah ARTM 4,74 4,88 3,80 3,87

Perkotaan 4,70 4,85 3,91 3,92

Pedesaan 4,75 4,89 3,69 3,84

2. Perempuan sbg Ka RTM 12,30 14,60 13,30 8,95

Perkotaan 15,35 11,46 13,57 10,18

Pedesaan 10,55 18,15 13,03 7,8

3. Usia Ka RTM (tahun) 47,81 47,29 47,14 46,62

Perkotaan 48,28 47,46 46,14 46,55

Pedesaan 47,55 47,44 48,09 46,68

• Sebesar 80% RTM memiliki anak usia di bawah 18 tahun dimana sebanyak 4,3 juta jiwa merupakan balita. Sementara 20% lainnya memiliki satu anggota RT lansia.

• Proporsi pengeluaran RTM sebesar 65% untuk makanan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerawanan pangan sehingga terancam tidak dapat memanfaatkan “window of opportunity” pada tahun 2020-2030 dari bonus demografi yang terjadi mulai tahun 1990an

• Setiap program penanggulangan kemiskinan memerlukan sistem data yang mampu memisahkan peneriman manfaat dari yang bukan penerima manfaat BDT dijalankan oleh TNP2K dan merupakan hasil cacah dari data PPLS BPS.

Katagori RT

PSE 05 PPLS 08 PPLS 2011

RT (%) RT (%) ART RT (%) ART

Sangat miskin

3.894.314 20,4 2.989.865 17,1 15.944.536 3.013.796 16,3 16.003.996

Miskin 8.236.990 43,1 6.828.824 39,1 25.190.010 3.198.982 17,3 14.300.683

Hampir miskin

6.969.601 36,5 7.665.288 43,8 19.261.505 6.164.987 33,2 24.004.988

Rentan miskin

- - - - 6.164.754 33,2 21.177.500

Total 19.100.905 100 17.483.983 100 60.396.051 18.542.521 100 75.478.167

Tabel. Perbandingan PSE 05, PPLS 2008 dan PPLS 2011

Keterangan: 1) RT: rumah tangga, 2) ART: anggota rumah tangga

Sumber: SMERU 2012

• BDT memiliki peluang kesalahan karena:

1.PPLS dilakukan setiap 3 tahun sekali.

2.Kepastian alokasi anggaran pemutakhiran BDT misal untuk tahun anggaran 2014.

3.Papua dan Papua Barat menggunakan desk study.

Lokasi survey Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, Kota Sukabumi rata-rata jumlah beras yang didistribusikan dan harga tebus tidak sesuai dengan yang ditetapkan yaitu 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.

Kota/Kab Jumlah (Kg/RTS) Harga (Rp/RTS)

Kab Sukabumi 7,12 2.000

Kota Sukabumi 15,00 1.600

Kab Cianjur 4,45 2.000

Kota Bogor 4,45 2.000

Kab Bogor 4,45 2.000

• Kegagalan sinkronisasi Undang Undang tentang APBN dan Otonomi Daerah telah menyebabkan harga tebus raskin Rp 1.600 sulit diperoleh oleh RTS karena muncul biaya tambahan pada saat beras berpindah dari titik distribusi ke titik bagi.

Sumber : BULOG (2014)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Harga tebus RASKIN (Rp) Harga beras medium (Rp)

• Berdasarkan Inpres Perberasan pemerintah memerintahkan BULOG mengelola cadangan beras nasional (cadangan beras pemerintah dan buffer stock) sekitar 2 juta ton dan sekitar 230 ribu ton/bulan untuk program RASKIN yang diperoleh dari pengadaan dalam negeri melalui instrument HPP.

Gambar. Beberapa Masalah Lain: Stok Beras Berada di Gudang Terlalu Lama Sumber: Bappenas, 2014

• Pengelolaan beras dengan sistem FIFO menyebabkan beras berada di gudang berkisar 8 bulan sehingga kualitas raskin sering dikeluhkan oleh RTS.

• Pembiayaan buffer stock menjadi beban BULOG yang selanjutnya akan dibebankan terhadap harga jual beras BULOG.

• Hasil survey lapang di wilayah Jawa Barat kualitas RASKIN yang diterima RTS masih sangat buruk kualitasnya. Berdasarkan survey tersebut, mayoritas RTS berpendapat bahwa kualitas RASKIN sangat buruk (46%), buruk (28%), cukup (23%), dan baik (3%).

• Posisi raskin dalam ketersedian pangan dapat dilihat dari sisi besarnya raskin terhadap cadangan beras nasional. Berdasarkan data Bulog, dalam 10 tahun terakhir, besarnya prosorsi raskin terhadap ketersediaan beras nasional berkisar antara 43-80%. Hal tersebut membuat tingginya kontribusi raskin terhadap ketersedian beras Indonesia.

Tahun Pengadaan beras

(Ton)

Stok awal tahun

(Ton)

Total ketersediaan

beras (Ton)

Realisasi

RASKIN (Ton)

Kontribusi

RASKIN (%)

2005 1.598.518 1.770.532 3.369.050 1.991.131 59,10

2006 1.725.999 1.092.588 2.818.587 1.624.099 57,62

2007 3.059.967 957.658 4.017.625 1.731.805 43,11

2008 3.211.257 1.572.933 4.784.190 3.236.644 67,65

2009 3.625.227 1.079.841 4.705.068 3.254.121 69,16

2010 2.424.024 1.620.816 4.044.839 3.074.003 76,00

2011 3.931.717 759.514 4.691.230 3.364.635 71,72

2012 5.061.280 877.364 5.938.644 3.372.819 56,79

2013 3.489.682 2.260.009 5.749.691 3.431.615 59,68

2014* 2.786.373 2.108.306 4.894.679 2.752.304 56,23

Daerah RTS/bulan

(kg)

Kebutuhan Beras

per bulan (kg)

Kontribusi RASKIN terhadap

kebutuhan (%)

Kab. cianjur 4,45 33,38 13,33

Kab. Sukabumi 7,12 46,73 15,24

Kota Sukabumi 15 40,05 40,56

Kab Bogor 4,45 40,05 11,11

Kota Bogor 4,45 46,73 9,52

• Dengan adanya raskin, maka RTS dimanapun berada memiliki akses terhadap beras.

• Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%.

Tabel. Hasil Estimasi Regresi Berganda

Variabel Koefisien Probabilitas

Log(Upah) 1.169947 0.0142

Log(Nilai Tukar Petani) 2.261973 0.0027

Log(Produksi Padi) 0.026091 0.0192

Log(RASKIN) -0.026655 0.1379

Konstanta -7.311803 0.0000

• Program raskin memiliki fungsi pemenuhan sebagian gizi RTS. Beras memiliki tingkat protein sebesar 7,13% raskin menjadi sangat penting untuk pemenuhan gizi RTS.

Tabel. Persentase kebutuhan RASKIN terhadap pemenuhan konsumsi beras RTS

Tahun 1Konsumsi

kg/kapita/tahun

Rata-rata jumlah

anggota RTS

Konsumsi kg/RTS/Tahun

Subsidi beras/tahun/RTS

(KG)

% RASKIN thd

Konsumsi RTS

2004 107,00 4,7 502,90 240 47,72

2005 105,28 4,7 494,80 240 48,50

2006 104,00 4,7 488,79 240 49,10

2007 100,05 4,7 470,24 120 25,52

2008 104,89 4,7 492,99 120 24,34

2009 102,21 4,7 480,41 120 24,98

2010 100,75 4,7 473,50 120 25,34

2011 102,87 4,7 483,47 120 24,82

2012 97,65 4,7 458,93 180 39,22

2013 97,40 4,7 457,80 180 39,32

Sumber : Data BPS dalam TNP2K (2013)

• Raskin adalah salah satu komponen untuk mendukung keberlangsungan HPP secara psikologis petani akan merasa terlindungi usahataninya.

• Posisi raskin terhadap perlindungan petani juga dapat dilihat dari sisi kepastian harga beras yang tercipta dari raskin karena fungsi raskin sebagai instrument stabilitas harga beras.

• Stabilnya harga beras akan menjadi insentif tersendiri bagi petani untuk menanam padi dibandingkan dengan tanaman lainnya.

Gambar. Perkembangan HPP dan Harga Beras Nasional Sumber: BULOG (2014)

• Kesejahteraan petani berhubungan dengan NTP semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti petani secara relatif lebih sejahtera

Gambar. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks Harga Dibayarkan, Indeks Harga yang diterima petani Tanaman Pangan Bulan Desember 2013

– Oktober 2014

Hasil estimasi regresi berganda

Raskin berpengaruh positif terhadap indeks harga yang diterima petani akibat dari kestabilan harga beras yang dibentuk oleh raskin. Dimana kenaikan jumlah raskin sebesar 1% akan meningkatkan 0,025% indeks harga yang diterima petani.

Raskin berpengaruh negatif terhadap indeks harga yang dibayarkan oleh petani akibat inflasi yang stabil dan penurunan beberapa harga. Kenaikan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Kedua hal tersebut akan meningkatkan Nilai tukar petani.

Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga yang Diterima Petani

Variabel Koefisien Probabilitas INFLASI 0.010096 0.0000

LOG(Harga Beras) 0.179104 0.0000 LOG(RASKIN) 0.025932 0.0441

C 2.766326 0.0000

Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga yang Dibayarkan Petani

Variabel Koefisien Probabilitas

INFLASI 2.28E-05 0.9518

LOG(IU) 1.161938 0.0000

LOG(RASKIN) -0.002967 0.1283

LOG(HB) 0.031999 0.0030

C -0.997925 0.0000

• Kestabilan harga beras akan menekan inflasi.

• Hasil estimasi regresi berganda penurunan harga beras akan menyebabkan penurunan dari inflasi tahun sebelumnya.

• Penurunan inflasi dapat bertindak sebagai pengendali kemiskinan.

• Berdasarkan hasil FGD dinamika kemiskinan di Indonesia sangat tinggi sehingga sedikit inflasi dapat mengubah kondisi masyarakat yang hampir miskin menjadi miskin.

• Pengendalian inflasi dari raskin akan membuat pengendalian kemiskinan.

• E-money akan meringankan beban pengeluaran RTS karena adanya subsidi dari pemerintah.

• Melalui e-money, RTS dapat membeli beras sesuai dengan selera/kualitas beras yang ingin dikonsumsi.

• Berdasarkan hasil survey cepat, sebanyak 61% responden lebih memilih uang (e-money) sebagai bentuk bantuan yang diharapkan dan akan menggunakan e-money untuk tetap membeli beras serta kebutuhan lain seperti lauk pauk, modal usaha, dan lainnya.

• E-money juga diharapkan menjadi instrumen agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

• E-money tidak dapat menggantikan fungsi raskin sebagai:

stabilisasi harga beras untuk melindungi petani

pengendali inflasi

penghambat pertumbuhan kemiskinan

cadangan pangan nasional

• E-money tidak menyelesaikan masalah efektifitas program kemiskinan jika sistem BDT belum diperbaiki.

• Terdapat pula berbagai potensi permasalahan atas adanya e-money seperti sulitnya penentuan besar subsidi yang diberikan jika besar subsidi yang diberikan dengan menyesuaikan harga beras di suatu daerah yang berfluktuasi.

Hasil Penelitian IPB Tahun 2008 Wilayah Sampel Tepat Jumlah (Kg) Tepat Harga (Rp) Kualitas (%) Baik

Kab. Cirebon 7,06 2.145 65

Kab. Sukabumi 8,27 2.062 65

Kab. Majalengka 12,00 1.899 62

Kota Banjar 6,12 1.621 45

Kota Cimahi 9,90 1.970 70

Hasil Penelitian IPB Tahun 2014 Wilayah Sampel Tepat Jumlah (Kg) Tepat Harga (Rp) Kualitas (%) Baik

Kab Sukabumi 7,12 2.000 0

Kota Sukabumi 15,00 1.600 5

Kab Cianjur 4,45 2.000 80

Kota Bogor 4,45 2.000 30

Kab Bogor 4,45 2.000 5

Program raskin sebaiknya tetap dilanjutkan mengingat fungsi raskin sebagai stabilisasi harga beras untuk melindungi petani, pengendali inflasi, penghambat pertumbuhan kemiskinan, dan menjaga keberlangsungan buffer stock. Dengan beberapa perbaikan pada efektivitas yaitu:

1. Perbaikan sistem BDT melalui penguatan kelembagaan di tingkat desa selain muskel/musdes yang telah diatur.

2. Melakukan sinkronisasi dengan program pembangunan lainnya agar pendataan BDT dapat lebih akurat misal dengan e-KTP.

3. Untuk mengatasi tidak terpenuhinya masalah ketepatan harga, maka dapat dilakukan beberapa hal, sebagai berikut:

- Memperhatikan agar tidak adanya kenaikan harga tebus raskin, maka kinerja raskin diukur hanya pada titik distribusi

- Meningkatkan harga tebus raskin untuk subsidi biaya distribusi ke titik bagi dengan memperhatikan infrastruktur masing-masing daerah

4. Harus dilakukan penguatan tim pelaksana raskin dengan memasukkan LPND yang memiliki kompetensi dalam pengawasan mutu pangan.

5. Menyimpan beras sesuai dengan peruntukkannya, misalnya buffer stock disimpan dalam bentuk GKG dan raskin disimpan dalam bentuk beras