PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP PEMBERIAN INSENTIF BAGI INVESTOR ASING

(Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Bisnis

OLEH :

MONICA NUNIK GAYATRI NIM : S 320908011

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial1.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut, telah dijabarkan dalam Pasal 33

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

merupakan prinsip yang mendasari pembentukan seluruh peraturan

perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan

agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi

yang mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan demikian,

pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal2.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian

dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan

kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan

ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu

sistem perekonomian yang berdaya saing3.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang semakin

ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk

menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi

perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia

juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian

1 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Penjelasan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 3 Ibid.

perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau

antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan

keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait

dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral

(World Trade Organization/ WTO) dan menimbulkan berbagai konsekuensi

yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal

yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin

mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan

penanaman modal di Indonesia. Perubahan tersebut diperlukan karena tidak

sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat

perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan

hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak

kepada kepentingan nasional4.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berupaya memajukan ekonomi

rakyatnya, sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, niscaya masih

menghadapi banyak persoalan karena lemahnya kemampuan permodalan baik

di tingkat masyarakat, pengusaha bahkan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan

kebijaksanaan yang mampu mendorong bagi masuknya penanaman modal

asing sehingga penanaman modal asing dapat berinvestasi di Indonesia.

Peranan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari

dua sisi, pertama dari sisi permintaan agregat merupakan salah satu komponen

4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

pengeluaran yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan nasional, kedua

dari sisi penawaran agregat, sebagai akibat investasi yang dilakukan, pada

gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi atau out put potensial dan

perekonomian akan meningkat5.

Dalam memasuki abad ke-21, Indonesia menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan pertama berskala dari dalam negeri, yaitu berbagai keterbatasan

dari sisi permodalan, lebih-lebih setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi

sejak pertengahan tahun 1997 lalu yang sampai sekarang belum juga pulih.

Tantangan kedua berasal dari luar Indonesia sendiri, yaitu perekonomian

dunia semakin bersifat global, persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia

semakin tajam. Tantangan ketiga adalah perubahan-perubahan yang terjadi di

kawasan Asia dan Asia Pasifik sebagai akibat semakin cepatnya terlaksana

AFTA dan APEC di sektor perdagangan dan investasi yang akan

menimbulkan berbagai peluang usaha terutama di sektor investasi. Tantangan

keempat, kesiapan peraturan-peraturan atau kebijakan untuk mendukung

terciptanya iklim berusaha yang menarik investor6.

Dewasa ini hak untuk meregulasi investasi asing tidak lagi seluruhnya

tunduk pada kedaulatan Negara Tuan Rumah (Host Country). Sejumlah

peraturan WTO (World Trade Organization) membatasi ruang gerak bagi

pemerintah Negara Tuan Rumah untuk menetapkan sejumlah persyaratan dan

pembatasan bagi investasi asing. Agreements on TRIMs melarang sejumlah

persayratan-persyaratan kandungan lokal (local containing requirement),

kebijakan kesimbangan perdagangan (trade balancing policy), pembatasan

akses valuta asing (foreign exchange limitation) dan pembatasan ekspor

(export limitation) dalam peraturan investasi asing. Selanjutnya dalam

General Agreement on Trade in Service (GATS) menetapkan sejumlah

larangan-larangan atas persyaratan tertentu terhadap investasi asing yang

5 Lili Herawati, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta

Peraturan Teknis, Kapusdilkat badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2007 6 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2002, hal. 174

dilakukan melalui kehadiran komersial di sektor jasa. Larangan ini, meskipun

dilakukan dengan sistem liberalisasi bertahap, dan didasarkan pada komitmen

khusus dengan pendekatan daftar positif investasi, namun sudah mengarah

pada larangan pembatasan pemilikan saham, pembatasan bidang usaha,

pembatasan jumlah tenaga kerja asing dan perlakuan lain yang berbeda antara

investor asing dan investor domestik. Belakangan ini WTO (World Trade

Organization) bermaksud melengkapi rezim investasi melalui perundingan

trade and investment yang diharapakan mampu menghasilkan sebuah

perjanjian investasi multilateral. Dengan demikian, jika tiba saatnya maka

seluruh aspek kebijakan investasi asing akan diatur sesuai dengan ketentuan

WTO (World Trade Organization)7.

Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, peraturan ini

sangat membatasi ruang gerak pemerintah dalam membuat kebijakan yang

menyangkut di bidang ekonomi nasional. Liberalisasi ini tidak dapat dihambat

sehingga merugikan kepentingan nasional Negara berkembang karena

memberikan ruang gerak yang luas bagi penanam modal asing.

Adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal merupakan produk hukum yang merespon perkembangan

tersebut. Undang-Undang ini didasarkan pada semangat untuk menciptakan

iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Penanaman

Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain terkait dengan

cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan

usaha, perlakuan terhadap penanam modal, bidang usaha, serta keterkaitan

pembangunan ekonomi dengan para pelaku ekonomi kerakyatan yang

diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal

bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, hak, kewajiban dan tanggung

jawab penanam modal serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan

7 Mahmul Siregar, Perdagangan dan Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Kesiapan

Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait Dengan

Peraturan Penanaman Modal, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2005

perizinan, koordinasi kelembagaan, penyelenggaran urusan penanaman modal

dan ketentuan tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini memuat bidang yang sebenarnya telah memiliki

peraturan perundangannya sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Pokok Agraria, yaitu dalam hal pemberian Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian dalam

pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan. Undang-Undang

Penanaman Modal ini tidak dapat berjalan dengan baik karena antara Undang-

Undang Penanaman Modal dengan Undang-Undang yang lainnya saling

bertentangan (lex posterori derograt legi priori atau konflik Undang-Undang

dengan Undang-Undang yang mengatur materi yang sama)8.

Tumpang tindih peraturan perundangan dirasakan pula di tingkat daerah.

Banyaknya Peraturan Daerah tentang retribusi yang dikenakan kepada

pengusaha yang menanamkan modalnya di daerah-daerah. Padahal dalam

kontrak yang ditanda tangani antara penanaman modal dengan pemerintah

pusat, pungutan-pungutan tersebut telah termasuk dalam kontrak yang

dimaksud sehingga mengakibatkan pemilik modal sering mengalami pungutan

berganda. Keadaan ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang

melindungi kepentingan investor domestik maupun investor asing. Tanpa

adanya kepastian hukum, maka akan sulit mengundang para investor baik

investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

8 Sudikno Mertokusmo, Diktat Teori Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Jurusan Kenotariatan, UGM, Jogaja, 2002, hal. 30

Undang-Undang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama

antara investor domestik dengan investor asing. Hal ini menimbulkan

kesulitan bagi industri dalam negeri terutama di saat negara kita sedang

mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimana 99,97%

usaha di Indonesia adalah unit usaha mikro9. Selain itu, mengenai penggunaan

tenaga kerja asing yang memperoleh kemudahan untuk bekerja di Indonesia,

pemberian fasilitas-fasilitas kemudahan perpajakan, keimigrasian dan

pemberian hak atas tanah dalam jangka waktu yang panjang dinilai sangat

liberal.

Adanya asas non diskriminasi merupakan ketentuan dari Trade Related

Investment Measures (TRIMs) yang menyatakan bahwa setiap negara penanda

tangan persetujuan Trade Related Investment Measures (TRIMs) tidak boleh

membeda-bedakan antara penanam modal dalam negeri dengan penanam

modal asing10. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan negara-negara

peserta GATT-WTO tidak boleh lagi membedakan antara pemodal dalam

negeri dan pemodal asing. Hal ini adalah tuntutan arus globalisasi dan

kecenderungan keinginan dunia usaha yang menghendaki perlakuan yang

sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak

menggariskan secara tegas tentang penanaman modal dalam negeri karena

9 Ahmad Zabadi (Asisten Deputi Sarana), Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah. Materi disampaikan pada saat Kuliah Kerja Lapangan Program Pasca Sarjana Program

Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 10 Nindyo Pramono, op.cit., hal. 376

terlindung dibalik bungkusan asas non diskriminasi dalam penanaman modal

di Indonesia. Hal ini akan mempersempit ruang gerak bagi penanam modal

dalam negeri terutama usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang akan

kalah bersaing dengan penanam modal asing di kancah perdagangan bebas.

Memang, diakui bahwa pengaturan mengenai penanaman modal dalam negeri

yang disatukan secara bersama-sama dengan pengaturan penanaman modal

asing dalam satu Undang-Undang telah menimbulkan kekhawatiran bagi

beberapa kalangan, bahwa nasib penanam modal dalam negeri akan terabaikan

oleh hukum pasar di masa-masa yang akan datang. Sehingga tidak melindungi

kepentingan masyarakat Indonesia terutama kepentingan nasional dan

menimbulkan ketidakadilan.

Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa pembuat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah mengabaikan falsafah

demokrasi ekonomi Indonesia yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa11 :

1. Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan;

2. Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

3. Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat;

11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Al-Hikmah, Surakarta

4. Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan,

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional;

5. Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

diatur dengan Undang-Undang.

Meskipun kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif

bagi pembangunan nasional, kegiatan tersebut perlu diatur dan diawasi secara

sekasama karena motif utama para pemilik dana untuk menanamkan modalnya

adalah mencari keuntungan12. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan

yang tegas di bidang penanaman modal. Perlu diciptakan dan dipelihara

keseimbangan antara motif untuk menyertakan penanaman modal dalam

menyukseskan pembangunan nasional sebagaimana yang dikehendaki

pemerintah, dengan motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya

sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemilik modal. Hal ini dilakukan

untuk menjadikan Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia dewasa ini

jangan sampai menjadi tidak efektif karena terlalu banyak dipengaruhi oleh

konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk

mengakomodasi penanaman modal asing di Indonesia. Berdasarkan dari

pemikiran ini, maka penulis melalui tesis ini bermaksud melakukan analisis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai

12 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal. 34

prinsip yang dianut sehubungan dengan pemberian insentif kepada investor

asing.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari

penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Prinsip apakah yang melingkupi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal dalam konteks pemberian insentif?

2. Kepentingan apa yang hendak dilindungi sehubungan dengan adanya

insentif bagi investasi asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal?

3. Mengapa kepentingan tersebut yang dilindungi?

4. Bagaimana idealitas undang-undang penanaman modal dalam konteks

pemberian insentif bagi investor domestik dan investor asing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Khusus

a. Mengetahui prinsip yang melingkupi Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam konteks pemberian

insentif.

b. Mengidentifikasikan kepentingan yang hendak dilindungi dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

yang memberikan insentif bagi investasi asing.

c. Menganalisis kepentingan yang dilindungi dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

d. Mengkaji idealitas peraturan perundang-undangan penanaman

modal dalam konteks pemberian insentif bagi investor domestik

dan investor asing.

2. Tujuan Umum

a. Memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai prinsip

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal terhadap pemberian insentif bagi investasi asing.

b. Memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tesis sebagai

syarat guna memperoleh derajat magister dalam bidang Ilmu

Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu

Hukum terutama Hukum Perdata, khususnya di bidang Hukum

Bisnis, yaitu menyangkut masalah penanaman modal serta

diharapkan dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi

ilmiah.

b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dewasa ini

banyak memberikan insentif bagi investasi asing dan cenderung

mengarah pada liberalisasi ekonomi.

c. Memberikan saran mengenai peraturan perundang-undangan bagi

penanam modal asing agar dapat mencerminkan asas kepastian

keadilan serta melindungi kepentingan nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan

untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu

yang diperoleh.

b. Mencocokkan bidang Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam

teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi

pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, yaitu

pemerintah, investor dalam negeri, investor asing, para penegak

hukum, masyarakat pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Penanaman Modal

Pengertian Penanaman Modal Asing terdapat dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

disebutkan bahwa:

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Sedangkan pengertian Penanam Modal Asing terdapat dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

yang menyebutkan: “Penanam modal asing adalah perseorangan warga

negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang

melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”.

Menurut Salim H.S, investasi diartikan sebagai berikut

:“penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing

maupun domestik dalam berbagai bidang usaha terbuka untuk investasi,

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.13

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penanaman modal

asing dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,

dan/atau pemerintah asing namun di dalam pengaturan yang lebih lanjut,

penanaman modal asing diwajibkan dalam bentuk perseroan terbatas

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara

Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 5

Ayat (2) Undang-Undang Pananaman Modal).

2. Jenis Penanaman Modal

a. Investasi Berdasarkan Asetnya14

1) real asset, merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-

gedung, kendaraan dan sebagainya.

2) financial asset, merupakan dokumen (suarat-surat) klaim tidak

langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang

menerbitkan sekuritas tersebut.

b. Investasi Berdasarkan Pengaruhnya15

1) Investasi autonomus (berdiri sendiri), merupakan investasi yang

tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya,

pembelian surat-surat berharga.

13 Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2008, hal. 10 14 Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,

hal. 2 15 Ensiklopedia Indonesia. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects,

Jakarta, hal.1470.

2) Investasi induced (mempengaruhi-menyebabkan), merupakan

investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan

jasa serta tingkat pendapatannya.

c. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya16

1) Investasi yang bersumber dari modal asing, merupakan investasi

yang bersumber dari pembiayaan asing.

2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri, merupakan

investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

d. Investasi Berdasarkan Bentuknya17

1) Investasi portfolio, adalah investasi yang dilakukan melalui pasar

modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan

obligasi.

2) Investasi langsung, merupakan bentuk investasi dengan jalan

membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

3. Manfaat Investasi

Dampak positif penanaman modal asing dikemukakan secara

sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W. Tyler, serta Eris M Burt.

Dampak Positif itu meliputi 18:

a. Memberi modal kerja.

b. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan

koneksi pasar.

16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 17 Pandji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Pustaka Jaya,

Semarang, 1994, hal. 46 18 Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional

(WTO), Rajawali, Jakarta, 2004, hal. 6

c. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh

perusahaan multinasional (multinasional enterprise atau MNE).

d. Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru.

e. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika

suatu Penanaman Modal Asing yang masuk ke negerinya, ternyata

tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimannya.

f. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-

negara penerima.

Di samping dampak positif penanaman modal asing, namun

keberadaan modal asing juga memberikan dampak negatif kepada negara

penerima modal. Dampak negatif itu, antara lain :

a. Perusahaan multinasional berdampak negatif bagi perekonomian suatu

negara.

b. Perusahaan multinasional melahirkan sengketa dengan negara

penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat khusunya

negara-negara berkembang.

c. Penanaman Modal Asing oleh perusahaan multinasional dapat

mengotrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai

akibatnya, mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi

atau bahkan kebijakan politis adari negara penerima.

d. Perusahaan multinasional dikecam telah mengembalikan keuntungan-

keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara tempat perusahaan

induknya berada. Praktik seperti ini sedikitnya telah mengurangi

cadangan persediaan mata uang asing dari negara penerima.

e. Adanya tuduhan terhadap perusahaan multinasional yang kegiatannya

telah merusak lingkungan sekitar lokasi usahanya, terutama negara-

negara sedang berkembang.

f. Perusahaan multinasional dikritik telah merusak aspek-aspek positif

dari penanaman modal di negara-negara berkembang.

4. Pengertian Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris,

yaitu investment of law. Dalam peraturan perundang-undangan tidak

ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian

hukum investasi, diambil beberapa pandangan ahli hukum. Menurut Ida

Bagus Wyasa Putra, dkk, pengertian hukum investasi adalah19

norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Definisi lain dikemukakan oleh Salim. H.S. Beliau mengemukakan

bahwa hukum investasi adalah20

keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta megatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu Negara. Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu

kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum

investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang

investasi, di mana kaidah hukum itu terdapat dalam undang-undang,

yurisprudensi, traktat dan doktrin. Sementara itu, hukum investasi tidak

tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat. Pada umumnya masayarakat yang melakukan investasi

didasarkan kaidah-kaidah yang tidak tertulis21.

5. Objek dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Invetasi

Objek merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian

hukum investasi. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek

materiil dan objek forma. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang

19 Ida Bagus Wyasa, dkk, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.

54 20 Salim dan Budi Sutrisno,Op.Cit., hal. 10 21 Ibid; hal. 11

dijadikan sasaran dalam dalam penyelidikannya. Objek hukum materiil

hukum investasi adalah manusia dan investasi. Objek forma, yaitu sudut

pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek forma hukum

investasi adalah mengatur 22:

a. Hubungan antara investor dengan negara penerima modal. Hubungan

antara investor dengan negara penerima modal sangat erat karena

investor sebagai pemilik modal akan bersedia menanamkan

investasinya di negara penerima modal dan negara penerima modal

harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan

rasa aman. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana pemerintah memberikan

kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi

penanam modal.

b. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Bidang-bidang

usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang

diperkenankan untuk dilakukan investasi. Diatur dalam Pasal 12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang kemudian diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun

2007 tentang daftar Bidang Usaha yang Terbuka.

c. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu

negara. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang

ditentukan oleh negara penerima modal dalam melaksanakan investasi

dalam suatu negara. Hal ini menjadi penting karena mempengaruhi

tingkat kepercayaan para investor. The professional trustee is now

required to conduct an ongoing investment process that is, in

substance and procedure, more complex and sophisticated than was

previously required by law. It is arguable that asset allocation is the

single most important task in this process. Furthermore, this emerging

22 Ibid; hal 12

investment process may well establish the foundation for a standard by

which not only professional trustees will be measured, but all financial

intermediaries who provide professional investment advice, including

financial planners23. Di Indonesia setiap penanam modal harus

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan berkedudukan di

Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007. Penanam modal wajib bebentuk Perseroan Terbatas terutama

yang mengajukan permohonan insentif. Pemberian insentif ini diatur

dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007.

6. Asas Hukum

Asas hukum merupakan ”jantungnya” peraturan hukum. Disebut

demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi

lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan

hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi

lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan

hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan

suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan

melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya24.

Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu

bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan

oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum

merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita

sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan,

23 Eugene F. Maloney, The Investment Process Required by the Uniform Prudent Investor

Act, FPA Journal, November 1999 24 Sajtipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 45

bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah

sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis25.

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang

bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-

baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja,

melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas

hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan

hukum serta tata hukum26.

Mengenai batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa

pendapat para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut 27:

a. Pendapat Bellefroid. Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan

dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari

aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan

hukum positif dalam suatu masyarakat.

b. Pendapat van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu

tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan

tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-

petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pmebentukan hukum praktis perlu

berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas

hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum

positif.

c. Pendapat van der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat

digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan

sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau

lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.

25 Ibid, hal. 46 26 Ibid, hal. 47 27 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996,

hal.5

d. Menurut Scholten, bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang

diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan

sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan

yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dengan demikian, asas hukum ditemukan dan disimpulkan,

langsung ataupun tidak langsung, dalam peraturan-peraturan hukum yang

pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang

bersangkutan. Oleh karena asas hukum terkandung dalam peraturan-

peraturan hukum, sedangkan peraturan-peraturan hukum dalam

masyarakat sifatnya tidak tetap, karena senantiasa mengikuti perubahan

dan perkembangan perasaan yang hidup dalam masyarakat, maka dengan

sendirinya asas hukum yang terkandung di dalamnya pun sifatnya tidak

abadi. Asas hukum berubah sesuai dengan tempat dan waktu28.

Selanjutnya asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo, dibagi

menjadi dua, yaitu 29:

a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan

seluruh bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum, asas lex

posteriori derograt legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak

benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain)

oleh hakim.

b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit dalam

bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering

merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pacta sunt

servanda, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.

28 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

hal. 154 29 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 1999,

hal. 36

7. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita

dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric.

Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu

sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

keadilan”30.

Di samping keadilan sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan

kepada hukum alam dan hukum positif) terdapat juga keadilan sebagai

keutamaan moral khusus, yang menetukan sikap manusia pada bidang

tertentu. Sebagai keutamaan khusus keadilan itu ditandai oleh sifat-

sifat yang berikut31 :

1) Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara

orang yang satu dengan yang lain.

2) Keadilan berada di tengan dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya

dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua

pihak : jangan mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan juga

mengutamakan pihak lain.

3) Untuk menentukan di manakah terletak keseimbangan yan tepat

antara orang-orang digunakan ukuran kesamaan; kesamaan ini

dihitung secara aritmetis atau geometris.

30 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusamedia, Bandung, 2004,

hal. 24 31 Theo Huijebers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ke 5, Kanisius,

Yogyakarta, 2005, hal.29

Keadilan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia,

meliputi beberapa bidang 32:

1) Terdapat keadilan mengenai pembagian jabatan-jabatan dan harta

benda publik. Pembagian ini harus sesuai dengan bakat dan

kedudukan orang dalam negara.

2) Terdapat keadilan dalam bidang transaksi jual beli.

3) Keadilan dalam hukum pidana diukur secara geometris juga.

4) Terdapat keadilan juga dalam bidang privat yaitu dalam hukum

kontrak dan dalam delik privat. Kesamaan yang dituju dalam

bidang-bidang ini ialah kesamaan aritmetis.

5) Terdapat semacam keadilan juga dalam bidang penafsiran hukum,

di mana hukum diterapkan pada perkara-perkara yang konkret.

Aristoteles menghendaki, agar seorang hakim yang mengambil

tindakan in concreto hendaknya mengambil tindakan seakan-akan

ia menyaksikan sendiri peristiwa konkret yang diadilinya. Dalam

menerapkan hukum pada perkara-perkara konkret itu kesamaan

geometris atau aritmetris tidak berperanan lagi. Apa yang

diperlukan adalah epikea : suatu rasa tentang apa yang pantas.

Sebagai demikian epikea termasuk prinsip-prinsip regulatif, yang

memberi pedoman bagi praktek hidup negara menurut hukum.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan

distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum

publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan

distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan

atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam

wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan

yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang

kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang

32 Ibid, hal. 31

disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan

dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,

honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa

didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan

“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya,

yakni nilainya bagi masyarakat33.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu

yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan,

maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang

memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah

dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si

pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan

terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk.

Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah

peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya

pemerintah34.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan

perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan

keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia

yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan

tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan

dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang

ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena,

berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu

33 Ibid; hal. 25 34 Carl Joachim Friedrich, loc.cit

dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada

komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati

diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan

hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia35.

b. Teori Keadilan Thomas Aquinas

Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas menentukan

bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal iustum, yakni

mengenai ’apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu

kesamaan proporsional’ (aliquod opus adaequatum alteri secundum

aliquem aequalitatis modum)36.

Filsuf Hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan

atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (justitia generalis) dan

keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak

Undang-Undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau

proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi :

1) Keadilan distributif (justitia distribution)

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional

diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

2) Keadilan komutatif (justitia commutative)

Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan

antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan ini juga sering disebut

sebagai keadilan tukar menukar. Ukurannya bersifat aritmetis.

Keadilan vindikatif (justitia vindication)37. Keadilan vindikatif

adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti

35 Ibid; hal. 26-27 36 Theo Huijebers, op.cit., hal. 42 37 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 2002,

hal. 156-157 31 Ibid; hal. 157

kerugian dalam tindak pidana38. keadilan ini termasuk dalam

keadilan tukar menukar.

3) Keadilan legal (justitia legalis)

Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat

dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan

legal ini. Keadilan legal menuntut supaya orang tunduk pada

semua undang-undang, oleh karena undang-undang itu menyatakan

kepentingan umum. Dengan mentaati hukum adalah sama dengan

bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut

keadilan umum (justitis generalis).

c. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial,

sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori,

betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia

tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun

efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan

sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi

sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang lebih besar yang

didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang

dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar

keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam

masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan; hak-

hak yang dijamin oleh keadlian tidak tunduk pada tawar menawar

politik atau atau kalkulasi kepentingan sosial. Sebagai kebajikan utama

umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat39.

39 John Rawls, A Theory oj Justice (Teori Keadlian), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,

hal. 3-4

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan

pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu

diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Agar tidak terjadi

benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada

aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada

masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia

mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan40.

Hukum, menurut pendapat Rawls, dalam hal ini tidak boleh

dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati

dengan orang lain. Hukum justru harus menjadi penuntun agar orang

dapat mengambil posisi tetap memperhatikan kepentingan

individunya.

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat,

problem utama keadilan, menurut Rawls, adalah merumuskan dan

memberikan alasan pada sederet prinsip-pisnsip yang harus dipenuhi

oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Dengan diterapkan

pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus

mengerjakan dua hal 41:

1) Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil

tidaknya institusi-institusi dan praktik institusional.

2) Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita ke dalam

memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk

mengoreksi ketidakadilan alam struktur dasar masyarakat.

Rawls tidak menginginkan masyarakat baru (ideal) seperti

disinggung di atas diwujudkan secara mendadak. Menurutnya, banyak

orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati

kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi manusia sekarang. Di lain

pihak, keyakinannya teguh bahwa hidup bermasyarakat harus

diberikan suatu aturan baru, agar kekayaan dunia dibagi secara adil.

40 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op. cit., hal. 161-162 41 Ibid; hal. 162-163

Rawls mengakui bahwa kecendurungan manusia untuk mementingkan

diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip

keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli, manusia

akan sampai pada dua prinsip keadilan yang palig mendasar, yaitu42 :

1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of

greatest equal liberty)

Menurut pinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas

seluruh keuntungan masyarakat.

2) Prinsip ketidaksamaan atau perbedaan, yang menyatakan

bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan

aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan

golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak

mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan,

pendapatan dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini

sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu

prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip persamaan

yang adil atas kesempatan (theprinciple of fair equality of

opportunity).

Tentu saja, tidak semua prinsip-prinsip keadilan ini dapat

diwujudkan bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu

berbenturan dengan prinsip yang lainnya. Untuk itu Rawls

memberikan prioritas. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip

kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih

dahulu daripada prinsip kedua dan ketiganya. Selanjutnya, prioritas

kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadlian yang berlaku

(yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas

kesempatan).

8. Teori Kepastian Hukum

a. Teori Legalitas Lon Fuller

42 Ibid; hal. 165

Peringkat analisis yang fundamental untuk menentukan baik

buruknya aturan hukum atau sistem hukum adalah peringkat analisis

moral. Lon Fuller membedakan muatan moral pada dua aspek, yakni

aspek internal dan aspek eksternal43.

Aspek internal moralitas hukum, menunjuk pada aturan-aturan

tekhnikal dari perwujudan hukum dalam aturan-aturan atau kaidah-

kaidah hukum sebagai sarana yang memungkinkan aspek eksternal

moralitas hukum dapat diwujudkan. Sedangkan aspek eksternal

moralitas hukum, menunjuk pada tuntutan moral terhadap hukum yang

harus dipenuhi agar hukum berfungsi dengan baik dan adil. Titik

tolaknya adalah asas tunggal pengakuan dan penghormatan atas

martabat manusia (human dignity), yang merupakan induk dari asas-

asas hukum lainnya. Asas ini mengimplikasikan hak tiap manusia

individual untuk menjadi dirinya secara utuh. Hak ini adalah hak yang

sangat fundamental.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa aspek internal

moralitas hukum adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum

sebagai sarana yang memungkinkan aspek eksternal moralitas hukum

dapat diwujudkan. Asas-asas ini dapat juga dipandang sebagai

landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi asas legalitas

(kepastian Hukum).

Lon Fuller mengemukakan delapan asas sebagai landasan dan

syarat-syarat legitimasi bagi implementasi asas legalitas (kepastian

hukum), yakni44 :

1) Hukum Dipresentasikan Dalam Aturan-Aturan Umum

2) Hukum Harus Dipublikasi

3) Hukum Harus Non Retroaktif (Tidak Berlaku Surut)

4) Hukum Harus Dirumuskan Secara Jelas

43 Arief Sidharta, Ethika Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas

Katolik Parahyangan, Bandung, 2008, hal. 8 44 Ibid

5) Hukum Harus Tidak Mengandung Pertentangan Antara Hukum

yang Satu Dengan yang Lain

6) Hukum Harus Tidak Menuntut atau Mewajibkan Sesuatu yang

Mustahil

7) Hukum Harus Relatif Konstan

8) Pemerintah Sejauh Mungkin Berpegang Teguh Pada Aturan-

Aturan Hukum (yang Diciptakan Sendiri atau yang Diakuinya).

b. Teori Struktur Hierarki Tatanan Hukum (Stufentheorie) Hans

Kelsen

Kelsen, selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni,

juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (Stufenthheorie).

Teori melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan

norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh

kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu

norma semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah

kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut45.

Norma tertinggi yang diandaikan itu disebut norma dasar. Semua

norma yang keabsahannya bisa ditelusuri kembali kepada norma dasar

yang satu itu merupakan sebuah sistem norma, sebuah tatanan norma.

Norma dasar merupakan sumber keabsahan dari semua norma yang

berasal dari tatanan yang sama- ini merupakan alasan umum bagi

keabsahan semua norma itu46.

Fakta bahwa norma tertentu berasal dari tatanan tertentu

didasarkan pada keadaan di mana alasan terakhir bagi keabsahannya

adalah norma dasar dari tatanan ini. Norma dasarlah yang membentuk

45 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op. cit., hal. 116 46 Hans Kelsen., Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 218

kesatuan dalam berbagai norma dengan memberikan alasan bagi

keabsahan semua norma yang berasal dari tatanan ini.

Norma dasar itu dapat dirumuskan dalam bentuk suatu kaidah

hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum.

Kaidah itu berbunyi sebagai berikut : orang harus menyesuaikan diri

dengan apa yang ditentukan (Man soll-sich so varhalten wie die

Verfassung vorschreibt)47. Kelsen tidak menentukan norma dasar itu

sebagai suatu norma dari hukum alam, yakni suatu norma yang

melekat pada hal-hal. Bagi Kelsen, norma dasar itu berfungsi secara

melulu sebagai syarat transendental-logis (transcendental-logische

Voraussetzung) berlakunya suluruh tata hukum. Itu berarti bahwa

keharusan dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum tidak berasal

dari isi kaidah hukum tertentu, melainkan dari kaidah hukum sebagai

demikian. Kaidah hukum tidak mewajibkan karena isinya, yakni

karena segi materialnya, melainkan karena segi formalnya.

Kekhasan hukum yang menjadikannya bisa mengatur

penciptaannya sendiri, bisa dilakukan dengan norma yang hanya

mengatur prosedur pembuatan norma lain. Namun ini juga bisa

dilakukan dengan norma yang menetapkan, dalam batas tertentu, isi

norma akan dibuat. Dengan adanya karakter dinamis hukum, suatu

norma absah karena, dan bila, ia diciptakan dengan cara tertentu, yakni

dengan cara yang ditentukan oleh norma lain, yang dengan demikian

47 Theo Huijbers, op.cit., hal. 158

norma yang lain itu merupakan alasan antara untuk keabsahan norma

baru. Oleh karena itu, norma dasar ini merupakan alasan tertinggi bagi

keabsahan norma, norma yang satu diciptakan sesuai dengan yang lain,

dan dengan demikian tebentuklah sebuah tatanan hukum dalam

struktur hierarkisnya48.

Apabila ketetapan itu mempunyai fungsi untuk melaksanakan

suatu peraturan ke dalam hal yang nyata (konkret) tertentu karena

demikian Kelsen menyebutnya ketetapan itu sebagai indiviual norm,

norma yang berlaku terhadap subjek hukum tertentu dengan dengan

perkataan lain suatu norma yang mengikat subjek hukum tertentu.

Adapun Peraturan, Undang-Undang, Undang-Undang Dasar dan

Kaedah Dasar disebutnya General Norm, yaitu norma yang berlaku

atau mengikat umum49.

Hans Nawiasky, salah seorang murid dan Hans Kelsen,

mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam

kaitannya dengan suatu negara. Menurutnya, bahwa selain norma itu

berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara

itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan

norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok

besar yang terdiri atas50:

48 Hans Kelsen, op.cit., hal. 244 49 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 99 50 Rosjisi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Ctk. Pertama,

Bandung, 1998, hlm. 10

Kelompok 1 : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental

Negara)

Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)

Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang ‘formal’)

Kelompok IV : Verordnung & Autonomic Satzung (Aturan

Pelaksana

dan aturan otonom)

Kelompok-kelompok norma hukum tcrsebut hampir selalu ada

dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai

istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda

dalam setiap kelompoknya.

Staatsfundamentalnorm adalah norma dasar negara, yakni

sebagai norma tertinggi, sementara Staatsgrundgesetz merupakan

aturan-aturan dasar (pokok) negara. Biasanya, aturan-aturan dasar

negara ini apabila dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut

dengan Undang-Undang Dasar atau Verfassung dan apabila dituangkan

dalam beberapa dokumen akan disebut sebagai aturan dasar atau

Grundgesetze. Aturan dasar negara antara lain menentukan tata cara

membentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikat

umum, sifatnya masih merupakan aturan-aturan pokok, dan belum

mengandung suatu sanksi, dan sifatnya masih umum. Formell Gesetz

atau undang-undang (formal), yang biasanya sudah dapat dilekatkan

ketentuan memaksa, baik berupa paksaan pelaksanaannya

(Vollsstreckungszwang) maupun berupa hukuman (Strafe). Memang

baru pada sistem undang-undang inilah kita memperoleh suatu tata

norma hukum yang mengikat (verbindlich) secara nyata. Terakhir

adalah Verordnung dan Autonomic Satzung atau peraturan

pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom. Dalam hal ini

merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya delegasian atau

atribusian. Hans Nawiasky mengemukakan lebih lanjut bahwa yang

disebut sebagai peraturan perundang-undangan dalam suatu negara

adalah Formell Gesetz dan semua peraturan pelaksanaannya51.

c. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang

dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut. Hal ini

tamapk jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 7 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa52 :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

3) Peraturan Pemerintah;

4) Peraturan Presiden;

5) Peraturan Daerah.”

Kita sudah menyepakati bahwa Pancasila adalah sumber dari

segala sumber hukum. Rumusan Pancasila ini dijumpai dalam alinea

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dengan perkataan lain, jika mengikuti teori

Nawiasky, Staatsfundamentalnorm Indonesia adalah Pancasila.

Sedangkan Staatsgrundgesetz merupakan aturan-aturan dasar (pokok)

negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan Formell Gesetz (Undang-Undang ‘formal’) yaitu

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

51 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op. cit., hal. 224 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Citra Umbara, Bandung

Undang. Verordnung & Autonomic Satzung (Aturan Pelaksana &

aturan otonom) merupakan Peraturan Presiden dan Peratusan Daerah.

9. Teori Kepentingan

a. Teori Kepentingan Roscoe Pound

Setiap insan ciptaan Tuhan yang bernama manusia secara

individual memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan-

kepentingan ini merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan antar

pribadi. Kepentingan pribadi-pribadi dapat diupayakan pemenuhannya

masing-masing tanpa saling bertemu ataupun berbenturan namun

kadang-kadang kepentingan antara pribadi dapat bertemu dan

berbenturan satu sama lain53.

Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan

yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut 54:

1) Kepentingan Umum (public interest)

a) Kepentingan negara sebagai badan hukum;

b) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2) Kepentingan Masyarakat (social interest)

a) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;

b) Perlindungan lembaga-lembaga sosial;

c) Pencegahan kemerosotan akhlak;

d) Pencegahan pelanggaran hak;

e) Kesejahteraan sosial.

3) Kepentingan Pribadi (private interest)

a) Kepentingan individu;

b) Kepentingan keluarga;

c) Kepentingan hak milik.

53 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001,

hal. 134 54 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op. cit., hal. 130-131

Dari klasifikasi tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu

berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial

dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Kedua, klasifikasi

tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehngga

membuat pembentuk undang-undang, hakim, pngacara dan pengajar

hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait

dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu

membantu menghubungan antara prinsip (hukum) dan praktiknya.

b. Teori Kepentingan Nasional

Konsep-konsep yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli

hubungan internasional yang mendefinisikan bahwa kepentingan

nasional suatu bangsa akan terkait erat dengan masalah internal dan

masalah eksternal. Hans J. Morgenthau menyampaikan pandangan

tentang konsep kepentingan nasional sebagai berikut55:

The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances.

Dengan demikian konsep kepentingan nasional menurut

Morgenthau pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama

didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua

mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis

disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat di

peroleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam

mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem

politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun

pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis adalah

55 Martinus Siswanto Prajogo (Tafung Ditkersin Ditjen Strahan Dephan), Kepentingan

Nasional : Sebuah Teori Universal dan Penerapannya oleh Amerika Serikat di Indonesia, 2009

dengan menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya

diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia.

Sementara Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf

menyatakan bahwa tujuan dari sebuah negara dalam rangka mencapai

kepentingan nasional adalah56:

The State should promote the internal welfare of its citizens, provide for defense against external aggression, and preserve the state’s values and way of life. …No country can long afford to pursue its own welfare in ways that reduce the security and welfare of its competitor.

Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa

kepentingan nasional dari sebuah negara hendaknya tidak hanya

didasarkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan internal bagi setiap

warganegaranya, menyediakan pertahanan terhadap agresi dari luar,

dan melindungi nilai-nilai negara dan cara hidup. Lebih jauh mereka

juga menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah negara dapat mencapai

kepentingan nasionalnya dengan mengurangi keamanan dan

kesejahteraannya terhadap kompetitornya. Dan untuk mencapai tujuan

nasional seperti yang diharapkan maka setiap negara harus

mengkaitkan kepentingan nasionalnya melalui upaya kerjasama

dengan banyak bangsa dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan

keamanan global.

Terkait hal tersebut di atas setiap negara selalu berupaya

melakukan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk

kerjasama bilateral maupun multilateral. Untuk merealisasikan

kerjasama tersebut diperlukan kebijakan luar negeri yang dimaksudkan

sebagai alat diplomasi dalam rangka menjamin dan mengembangkan

kepentingan nasionalnya. Dengan demikian terdapat kaitan yang

sangat erat antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri

suatu Negara.

56 Ibid

Dalam konteks ini dua orang peneliti kebijakan luar negeri

menarik

korelasi yang begitu erat dengan kepentingan nasional, antara lain

dinyatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sudah seharusnya

didasarkan pada beberapa sumber yang mengacu pada berbagai bentuk

kepentingan nasionalnya. Dalam tulisan mereka disebutkan bahwa

kebijakan luar negeri suatu negara yang paling pokok adalah

didasarkan pada kepentingan nasional yang dianggap fundamental

(mutlak). Jenis kepentingan nasional yang dianggap mutlak tersebut

adalah kelangsungan hidup (survival) bangsa tersebut dan integritas

wilayah nasionalnya.

The most fundamental of source foreign policy objectives is perhaps the universally shared desire to insure the survival and territorial integrity of the community and state.57

Atau dengan kata lain, keamanan nasional ditempatkan pada

skala prioritas yang paling tinggi. Selanjutnya kebijakan luar negeri

harus didasarkan pula pada sumber kepentingan nasional lainnya yang

dianggap sangat penting (vital). Kepentingan nasional yang termasuk

dalam kelompok ini adalah kepentingan nasional terkait dengan

kepentingan ekonomi bangsa tersebut dan dalam upaya penerapan

sistem demokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan individu

maupun kelompok ekonomi atau bisnis.

… the most important set of domestic sources of foreign policy arethe economic needs of the community. … It is important to emphasize that economic neds are fundamental sources of a state’s foreign policy. … there are strong pressures generated in the state’s political system to satisfy individual or group economic needs through foreign policy. 58

57 Ibid 58 Ibid

Selanjutnya kebijakan luar negeri suatu negara seyogianya juga

didasarkan pada sumber kepentingan nasional lainnya yang sifatnya

tidak begitu signifikan. Dengan kata lain kepentingan nasional seperti

ini lebih bersifat sebagai pendukung. Yang masuk dalam kelompok ini

antara lain adalah yang menyangkut upaya memelihara akar budaya

dan ideologi sebagai indentitas yang dapat dijadikan sebagai

kebanggaan dalam percaturan internasional dan perhatian bangsa

tersebut terhadap terciptanya perdamaian dunia sebagai kewajiban

moral yang harus dipenuhi.

B. Kerangka Berpikir

UUD 1945

Pasal 33

Bagan.1. Kerangka Berpikir

Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh

negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi para

warganya. Pemikiran tersebut harus digunakan oleh negara sebagai dasar

dalam menentukan arah kebijakan perekonomian. Arah kebijakan ekonomi

tersebut harus ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Investor Asing

Prinsip

Norma

Kepentingan

Pemberian Insentif

Investor Asing

Investor Domestik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat

Indonesia Demokrasi Ekonomi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing the WTO

Prinsip Non Diskriminasi

WTO

Demikian pula halnya Negara Indonesia mempunyai arah kebijakan ekonomi

yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat, dimana arah kebijakan ekonomi

tersebut dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai landasan pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan dalam

bidang ekonomi. Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah adalah untuk

mengatur kegiatan ekonomi di negara ini dengan harapan agar kegiatan

ekonomi dapat dilaksanakan dengan adanya suatu keseimbangan antara para

pelaku pasar dengan masyarakat. Keseimbangan tersebut sangat penting dalam

menjaga perekonomian negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat dan

mewujudkan demokrasi ekonomi.

Dewasa ini hak untuk meregulasi investasi asing tidak lagi seluruhnya

tunduk pada kedaulatan Negara Tuan Rumah (Host Country). Sejumlah

peraturan WTO (World Trade Organization) membatasi ruang gerak bagi

pemerintah Negara Tuan Rumah untuk menetapkan sejumlah persyaratan dan

pembatasan bagi investasi asing. Agreements on TRIMs melarang sejumlah

persayaratan-persyaratan kandungan local (local containing requirement),

kebijakan kesimbangan perdagangan (trade balancing policy), pembatasan

akses valuta asing (foreign exchange limitation) dan pembatasan ekspor

(export limitation) dalam peraturan investasi asing.

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO (World Trade Organization), dan

dengan meratifikasi ketentuan-ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 7

tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The WTO maka

hukum penanaman modal di Indonesia ikut menyesuaikannya. Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan produk

hukum pasca ratifikasi ketentuan dalam WTO (World Trade Organization).

Undang-undang ini merupakan awal liberalisasi ekonomi di Indonesia.

Dengan adanya prinsip non diskriminasi yang merupakan ketentuan dari

Trade related Investment Measures (TRIMs), investor domestik dan investor

asing memperoleh perlakuan yang sama dalam hal pemberian insentif. Hal ini

mengakibatkan semakin sempitnya ruang gerak bagi penanam modal dalam

negeri terutama usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi karena mereka

akan kalah bersaing dalam kancah perdagangan bebas di era globalisasi.

Hukum seharusnya dibentuk untuk melindungi berbagai kepentingan.

Tak terkecuali Undang-Undang Penanaman Modal yang seharusnya dibuat

untuk melindungi berbagai kepentingan baik kepentingan negara maupun

kepentingan penanam modal. Maka sudah suatu keharusan bagi Bangsa

Indonesia merusmuskan suatu peraturan perundang-undangan senantiasa

memperhatikan keseimbangan berbagai kepentingan. Hal ini dilakukan untuk

mencegah berbagai ancaman dari pihak luar. Namun keseimbangan ini bukan

dimaknai dalam arti yang sempit, akan tetapi sebagai titik tolak dalam upaya

memasuki dunia global dan mewujudkan demokrasi ekonomi.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah

Bagi Penanaman Modal Asing oleh I Made Putra Wibawa (Tesis Program

Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta). Penelitian ini membahas

perlindungan hukum bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing atas Hak

Guna Bangunan serta akibat hukum bagi perusahaan penanaman modal asing

atas inkonsisten Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mahmul Siregar. Penelitian

tersebut berjudul Perdagangan dan Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap

Kesiapan Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan

Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal (Disertasi

Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan). Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa liberalisasi kebijakan perdagangan bebas berkaitan

erat dengan peningkatan investasi asing. Namun, hal ini tidak sepenuhnya

dapat digunakan untuk menghapuskan seluruh pembatasan penanaman modal

yang banyak dilakukan oleh negara berkembang. Perbedaan kepentingan

ekonomi pembangunan dan kemampuan antara negara maju dan negara

berkembang membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menetapkan kebijakan

penanaman modal yang diselaraskan dengan kebutuhan ekonomi

pembangunan negara berkembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dirumuskan sebagai tipe pemikiran yang

dipergunakan dalam penelitian dan penilaian59. Oleh sebab itu, sebelum

dilaksanakan suatu penelitian maka terlebih dahulu harus ditentukan metode yang

akan dipergunakan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai

berikut :

A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian hukum, metode penelitian yang digunakan

tergantung pada konsep hukum itu sendiri. Soetandyo Wignyosubroto

mengemukakan lima konsep hukum yaitu :

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati serta

berlaku universal.

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.

3. Hukum adalah apa yang diputus oleh hakim inconcreto dan

tersistematisasi sebagai judge made law.

4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai

variabel sosial yang empirik.

5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilak sosial

sebagai dampak dalama interaksi antar mereka.

Dalam penelitian ini, digunakan konsep hukum pertama dan ke dua,

yaitu hukum merupakan asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati

59 Soerjono Soekanto, Pengantar Penlitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press),

Jakarta, 1986, hal. 5

serta berlaku universal dan hukum adalah norma-norma positif di dalam

sistem perundang-undangan hukum nasional. Dalam konsep normatif ini

hukum adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus

diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma yang telah terwujudkan

sebagai perintah eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (ius

constitutum) untuk menjamin kepastiannya60.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merupakan jenis penelitian

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah,

filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,

konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan

mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum atau implementasinya61.

B. Bentuk Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karekteristik sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif dan terapan62. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu

hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu

dalam melaksanakan hukum.

C. Pendekatan

60 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Progam Studi Ilmu

Hukum Pascasarjan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2005, hal.21. 61 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2004, hal. 101-102 62 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hal.22

Pendekatan yng digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan diperlukan karena yang menjadi fokus

sekaligus tema sentral penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk itu peneliti harus melihat

hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai

berikut63 :

a) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya

terkait antara satu dengan lain secara logis.

a) All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu

menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada

kekurangan hukum.

c) Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain,

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierakis.

2. Pendekatan Sejarah (Historis Approach)

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah

yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat

peraturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan

akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permaalahan hukum yang

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud64.

3. Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif,

penjelajahan filsafat akan megupas isu hukum (legal issues) dalam

penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam65.

D. Jenis Data

63 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia,

Malang, 2006, hal. 303 64 Ibid. hal. 318 65 Ibid. hal. 320

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu meliputi data yang

diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur,

himpunan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud

laporan, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Bagi

Penanaman Modal Asing oleh I Made Putra Wibawa (Tesis Program Pasca

Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) dan Perdagangan dan

Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia

Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan

Peraturan Penanaman Modal oleh Mahmul Siregar (Disertasi Program Pasca

Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan).

E. Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikut, yang

terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing the WTO.

f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

2. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan

kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, majalah serta surat kabar.

3. Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan

ensiklopedia,.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan cara pengumpulan

data untuk mendapatkan data sekunder yang akan dianalisis. Cara

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi

kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi

perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah

yang diteliti serta informasi yang berasal dari internet.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data, yang dibagi dalam beberapa

tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis dalam penelitian

hukum ini antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing the WTO.

f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

2. Penafsiran terhadap Undang-Undang

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah beberapa

peraturan hukum yang mengandung beberapa kesamaan anasir-anasir,

atau bertujuan untuk mencapai obyek yang sama, bahwa diantara

peraturan hukum ternyata terdapat hubungan antara satu dengan yang lain.

Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri. Setiap peraturan hukum

mempunyai tempat dalam suatu lapangan hukum tertentu, hal ini sebagai

konsekuensi adanya interdepedensi antara masing-masing gejala sosial dan

bahwa hukum merupakan suatu gejala sosial66.

3. Analisis, yang dilakukan dengan memperhatikan penafsiran hukum yang

dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum. Analisis

menggunakan logika deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat

umum menjadi kasus yang bersifat individual. Merumuskan fakta, mencari

hubungan sebab akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan

kasus-kasus.

BAB IV

66 Sihombing Purwoatmodjo, Pengantar Ilmu Hukum, Sebelas Maret University Press,

Surakarta, 1997, hal. 171

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prinsip-Prinsip Yang Melingkupi Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal dalam Konteks Pemberian Insentif

Setelah krisis moneter menerjang Indonesia pada tahun

1998/1999,daya saing ekonomi Indonesia terus menunjukkan penurunan.

Pemulihan kembali ekonomi Indonesia pasca krisis moneter relatif lebih

lambat dibandingkan dengan yang telah dicapai oleh negara-negara

tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Keadaan tersebut

diperburuk lagi dengan kurang siapnya infrastruktur di dalam negeri yang

sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya-upaya pemulihan ekonomi

nasional, dan masih banyaknya praktik ekonomi biaya tinggi terutama di

sektor riil. Hal ini mengakibatkan penanaman modal di tanah air tidak

mengalami perkembangan berarti, dan pemilik modal asing tidak melihat

iklim penanaman modal di Indonesia lebih baik dari yang dimiliki oleh

negara-negara tetangga lainnya di kawasan ASEAN67.

Untuk merespon keadaan tersebut, pemerintah bersama-sama dengan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 26 April 2007 telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Undang-Undang Penanaman Modal berusaha mengakomodir

perkembangan zaman dimana peraturan sebelumnya, yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970

tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman

67 RPJMN 2004-2009, Bab 17 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas, Sub Bab A,

Permasalahan

Modal Dalam Negeri, dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

zaman68.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut

antara lain disebutkan :

a) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang

berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk tujuan

bernegara.

b) Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998

tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan

penanaman modal selakyaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan

yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi.

c) Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan

mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan

peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi

menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang

berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

d) Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan

keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu

diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif,

memberikan kepastian hukum, keadilan dan efesiensi dengan tetap

memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di

masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua golongan penanaman

68 Marina Eka Amalia, Analisis dan Kritisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, http:\\www. Analisis dan Kritisi atas Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [1]_Legalitas.Org.htm, 23 September 2009, 09.21

modal tanpa mengorbanan kepentingan nasional69.Selain itu, undang-

undang dimaksud diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-

tengah euphoria semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi

daerah maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang,

dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat. Semangat otonomi daerah tersebut

memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, dengan arahan

bahwa harus didasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah menyadari adanya beberapa kendala pokok yang

dihadapi pemilik modal yang akan menanamkan modalnya di Indonesia,

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dibuat dengan mengantisipasi

hal-hal tersebut. Untuk itu ketentuan yang mencakup perizinan dan

pengesahan pendirian usaha dibuat dengan melakukan layanan terpadu

satu pintu. Dengan sistem pelayanan satu pintu diharapkan bahwa

pelayanan terpadu di tingkat pusat maupun daerah akan dapat

menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian perizinan-perizinan

yang dibutuhkan.

Selanjutnya, institusi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

yang sebelumnya telah ada akan lebih ditingkatkan fungsinya dan

ditugaskan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman

modal tersebut. Dengan adanya Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) yang mempunyai fungsi dan tugas untuk meningkatkan

penanaman modal di Indonesia, institusi tersebut diharapkan akan dapat

berperan untuk mengatasi hambatan-hambatan penanaman modal yang

masih sering dikeluhkan oleh pemilik modal, meningkatkan kepastian

pemeberian fasilitas yang menjadi hak penanam modal, serta memperkuat

peran penanaman modal itu sendiri. Tentunya peningkatan peran

penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan

69 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 193

pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi

makro, keseimbangan ekonomi antar wilayah, antar sektor ekonomi, antar

pelaku usaha dan kelompok masyarakat, mendukung peran serta usaha

nsional, serta memnuhi kaidah tata kelola yang baik (good corporate

governance).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga mengatur bahwa

pemberian fasilitas penanaman modal harus tetap mempehatikan daya

saing perekonomian dan kondisi keuangan negara, dan diusahakan untuk

dapat tetap promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh

negara-negara tetangga lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum

kepada para pemilik modal, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 diatur secara lebih rinci tentang bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak

atas atanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Selain itu, undang-

undang dimaksud dirancang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek

penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi nasional

dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang

lebih menguntungkan bagi penanam modal yang menggunakan barang

modal atau mesin-mesin peralatan produksi dalam negeri. Dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut juga diberikan fasilitas dan

kemudahan-kemudahan penanaman modal yang terkait dengan lokasi

penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah-daerah yang

mempunyai infrstruktur.

Penanaman modal di era globalisasi tidak dapat dipisahkan dari

rangkaian perjanjian-perjanjian internasional, di mana Indonesia telah ikut

serta melibatkan diri di dalamnya. Hal tersebut sebelumnya telah

diantisipasi oleh pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007, dan pemerintah juga telah mendapatkan ruang gerak yang

cukup luas untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai

perjanjian internasional yang telah ada maupun yang akan dibuat di

kemudian hari. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk mendorong

terciptanya kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang

pasar regional maupun internasional bagi produk-produk barang dan jasa

yang dihasilkan oleh Indonesia. Selain dari itu ditempuh juga kebijakan

pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini ditempatkan

sebagai bagian penting dari upaya untuk menarik potensi pasar dan

sebagai daya pendorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu

kawasan atau wilayah ekonomi khusus, yang mempunyai sifat strategis

untuk pengembangan perekonomian nasional.

Perekonomian dunia yang ditandai dengan persaingan antar bangsa

yang makin ketat dewasa ini juga turut menjadi pemicu dari terbitnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Perekonomian dunia dewasa ini

telah diwarnai oleh blok-blok perdagangan, adanya pasar bersama, dan

perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan

antar pihak atau antar negara yang mengadakan perjanjian. Hal demikian

juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia di berbagai kerja sama baik

secara bilateral, regional, maupun multilateral (World Trade Organization)

yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi yang mau tidak mau harus

dihadapi. Bagaimanapun juga, Indonesia telah menandatangani Konvensi

MIGA di Washington DC pada tanggal 27 Juni 1986 yang diikuti dengan

meratifikasinya pada tahun yang sama, sehingga Indonesia harus

menundukkan diri pada aturan-aturan yang ada pada Konvensi MIGA

tersebut. Walaupun secara tidak jelas disebutkan, beberapa klausula dari

Konvensi MIGA telah dimasukkan Indonesia ke dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 seperti asas perlakuan yang sama atau non

diskriminasi antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman

modal asing.

Sehubungan dengan asas, maka asas dapat diartikan menjadi 2

pengertian yang berbeda, yaitu sebagai dasar, alas, pondamen di satu

pihak, dan di pihak lain juga dimaksudkan sebagai suatu kebenaran yang

menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat70. Sedangkan

70 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa, cetakan ke 2, Refika

Aditama, Bandung, 2003, hal. 67

menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan ”jantungnya”

peraturan hukum. Disebut demikian karena pertama, ia merupakan

landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum71. Ini

berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa

dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan demikian, asas hukum

merupakan prinsip-prisip yang dianggap dasar atau fundamen hukum.

Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukkan undang-

undang dan interpretasi undang-undang tersebut.

Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan

suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan

melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya72. Kalau dikatakan, bahwa

dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan

peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu

mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena asas hukum

mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara

peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis

masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas

hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian

dari suatu tatanan etis73.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, menyebutkan bahwa asas-asas penanaman modal

meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam

negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan

tindakan dalam bidang penanaman modal.

b) Keterbukaan

71 Satjipto Rahardjo, loc.cit. 72 Ibid 73 Ibid

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c) Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak

membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan

nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam

modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan

penanam modal dari negara asing lainnya.

e) Kebersamaan

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang

mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam

kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f) Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang

mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan

efisiensi berkeadilan dalam usaha. Yang dimaksud dengan "asas

efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan

penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam

usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

g) Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara

terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui

penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam

segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan

datang.

h) Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas

penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i) Kemandirian

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman

modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa

dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing

demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j) Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan

kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan asas-asas dalam penanaman modal yang telah

disebutkan di atas dapat dilihat keterkaitannya pada tataran perundang-

undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang hierarkhinya

lebih tinggi. Pemikiran Mariam Darus, tentang asas-asas hukum, maka

asas-asas suatu penanaman modal haruslah bersumber pada Pancasila

sebagai asas idiil (filosofis), Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai asas konstitusional (struktural), dan

undang-undang sebagai asas operasional (teknis). Pancasila sebagai jiwa,

pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia merupakan dasar

yang bersifat lebih abstrak, yang kemudian dijabarkan secara lebih konkret

ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran

dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut merupakan konkretisasi dari Pancasila ke dalam aturan-aturan

hukum positif, sehingga dengan demikian Pancasila akan menyentuh

kehidupan nyata masyarakat Indonesia74. Dengan mengkaji lebih jauh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan

ditemukan di dalamnya asas-asas hukum yang relevan baik terhadap

hukum perdata maupun dengan hukum bisnis dan hukum penanaman

modal, yakni 75:

a) asas kesatuan dan persatuan

b) asas negara hukum

c) asas persamaan

d) asas keadilan

e) asas kerakyatan

f) asas kemanusiaan

g) asas kekeluargaan

h) asas keseimbangan

i) asas kebebasan yang bertanggung jawab

j) asas demokrasi ekonomi

k) asas bhineka tunggal ika

l) asas kepentingan nasional

m) asas kepastian hukum.

Sedangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemberian insentif

dapat dilihat dalam Energy Charter Treaty Part III yang menyebutkan :

a) non-discriminatory and national treatment of investments;

b) minimum standards under international law (including treaties);

c) eschewing barriers such as domestic-content requirements , export-

related import quotas, and restriction on access to foreign exchange;

d) entry and work permits for ‘key personnel’;

74 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,Proyek Penulisan

Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Penerbit PT. Alumni,

Bandung, 1997, hal. 16 76 Ibid, hal. 21

e )compensation for requisitioned assets or assets destroyed by use of

excessive force in the event of armed conflict or disturbance;

f) ‘prompt, adequate and effective’ compensation in the event of

expropriation, repatriation of capital, profits and contract payments in

convertible currency76.

2. Kepentingan yang Hendak Dilindungi Sehubungan dengan Adanya

Insentif bagi Investasi Asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang digunakan

untuk memecahkan masalah kesulitan pembiayaan dalam pembangunan

nasional. Selain itu, penanaman modal juga memberikan dampak yang

baik pada negara penerima. Dampak positif penanaman modal asing

tersebut menurut William A. Fennel dan Joseph W. Tyler, serta Eris M

Burt, meliputi 77:

a) Memberi modal kerja.

b) Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan

koneksi pasar.

c) Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh

perusahaan multinasional (multinasional enterprise atau MNE).

76 Jan Paulsson, Arbitration Without Privity, Foreingn Investment Law Journal,

International Center for Settlement of Investment Disputes, Volume 10, Number 2, Fall 1995 77 Huala Adolf, op.cit., hal. 6

d) Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru.

e) Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika

suatu Penanaman Modal Asing yang masuk ke negerinya, ternyata

tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimannya.

6. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-

negara penerima.

Dengan adanya dampak-dampak positif penanaman modal asing,

yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain 78:

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

b) Menciptakan lapangan kerja.

c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.

78 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di China, beberapa

hal pokok yang menjadi tujuan penanaman modal asing. To direct foreign investment to go along with the development scenario of Chinese industries, and to avoid blind investment, the Chinese government promulgated in June 1995 the Interim Provisions for Guiding Foreign Investment and the Industrial Catalogue for Foreign Investment. The industrial projects in the catalogue are divided into four categories ― the encouraged, permitted, restricted, and prohibited. In late 1997, the Chinese government revised the above-mentioned catalogue in line with the development of the national economy. The revised catalogue reflects expansion in the investment scope encouraged by the state and highlights priority industries. It embodies the principles of compliance with structural readjustment, of being conducive to the introduction of advanced technology, and encouragement of foreign investment in China's central and western areas. The items in the catalogue encouraged for foreign investment mainly include: new agriculture technologies, comprehensive development of agriculture, energy resources, communications, important raw materials, new and high technologies, export-oriented and foreign-currency-earning projects, comprehensive utilization and regeneration of resources, prevention of environmental pollution, and those that give play to the advantages of China's mid-west areas. Meanwhile, foreign investment is directed to the technological upgrading of traditional industries and old industrial bases and to the continued development of labor-intensive projects that comply with the state's industrial policies. Foreign investment is prohibited in projects that endanger the state security and bring damages to public interest; that cause pollution of the environment and damage natural resources and public health; that use large farmland and are unfavorable to the protection and development of land resources; and that endanger the security and normal function of military facilities. The state will continue to make appropriate revisions to the Industrial Catalogue for Foreign Investment and to the Interim Provisions for Guiding Foreign Investment in accordance with the development need of the national economy and China's commitment on the entry of the WTO. (China Through A Lens, China Internet Information Cente, http://www.china.org.cn/english/index/htm.).

e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari

luar negeri.

h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di

Indonesia, maka pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan dasar

tentang penanaman modal yang dimaksudkan untuk lebih mendorong

terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal,

sekaligus untuk penguatan daya saing perekonomian nasional yang akhir-

akhir ini dirasakan mengalami banyak kemunduran. Adanya berbagai

langkah yang diambil pemerintah, diharapkan akan mampu untuk

mempercepat dan meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Oleh

karena itu, pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepada penanam

modal baik penanam modal asing maupun dalam negeri untuk mencapai

hasil tersebut. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal

yang telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan antara lain79:

79. Salim dan Budi Sutrisno, op.cit., hal. 274. In order to coordinate economic

development in different areas, the Chinese government is encouraging foreign investment in central and western China. Key measures being taken are as follows. 1). The state has approved and issued the Catalogue of Advantageous Sectors for Foreign investment in Central and Western Regions. Projects included in this catalogue enjoy the same policy as offered to projects of encouraged category in the Industrial Catalogue for Foreign Investment, and favorable tax policy applies to the import of necessary equipment, parts, spares and technology used in such projects. 2). There will be fewer restrictions in investment fields, and on the conditions for establishment of foreign-invested enterprises in central and western China, as well as on the proportion of shares owned by the foreign contingent of the foreign-invested enterprises in these areas. 3). Encouraged Projects in central and western China shall pay income tax at the reduced rate of 15 percent for three years on expiry of the current favorable tax period. 4). If foreign-invested enterprises reinvest in central and western China with foreign capital accounting for 25 percent or more of the project, the new project will enjoy policies offered to enterprises with foreign investment. 5). Trial projects approved by the central government should, in principle, be carried out simultaneously in eastern, central and western China. On approval from the state government, provincial and autonomous regional capitals and municipalities may open the fields of commerce, foreign trade and banking to foreign investment on a trial basis. Foreign-funded banks in western

a) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai

tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan

dalam waktu tertentu.

b) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal,

mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat

diproduksi di dalam negeri.

c) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan

penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan

persyaratan tertentu.

d) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor

barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang

belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

China may embark on RMB business gradually. Foreign investors may invest in telecommunications and tourism insurance in accordance with relevant regulations, and set up Sino-foreign joint venture accounting firms, engineering design companies, railway and highway freight transport and public utility companies, and other fields open to foreign investment. 6). Provinces, municipalities and autonomous regions in central and western China may select a built-up development area in the provincial or regional capital and apply for the status of a national economic and technological development zone. 7). Enterprises with foreign investment engaged in energy and transportation infrastructure will pay income tax at the reduced rate of 15 percent with approval from the State Bureau of Taxation. 8). In the interests of protecting the ecological environment, income from special products reverting cultivated land to forestry and grassland is exempt from special agricultural product tax for a period of ten years. 9). There are also preferential policies for land use and mineral resource exploration, promoting forest farming and grass planting on barren mountain slopes and fields, and the reverting of cultivated land to forest and grassland. Those who revert cultivated land to forest and grassland enjoy land use rights, as well as rights of ownership of forest or grassland. Economic entities and individuals may apply to utilize barren mountain slopes and fields according to legal procedures, plant trees and grass, and practice ecological environmental protection. Alternatively, they can be granted the land use rights directly from the state, in which case the land utilization fee will be either exempted or reduced. Land use rights will remain unchanged for a period of 50 years. On expiration of this period, application may be made for renewal of these rights. The granted rights of land use may be inherited, or transferred on payment of a transfer fee. The government supports activities involving mineral resource exploration, evaluation, rational utilization and protection. 10). Foreign investment is encouraged in agriculture, water conservancy, transportation, energy, ecological and environmental protection, tourism, mining, municipal engineering and other infrastructure projects in western China. The establishment of foreign-invested research and development centers are also encouraged, and will be given support in terms of funding for accessory projects and pertinent policies. 11). Trials in western China to utilize foreign capital through BOT and TOT methods are encouraged. The state supports enterprises in the encouraged and permitted categories in the west to attract foreign investment through assignment of operation right, offering equity interests and enterprise merger and reorganization. (China Through A Lens, China Internet Information Center, http://www.china.org.cn/english/index/htm).

e) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

f) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha

tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Selain fasilitas tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan

pelayanandan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk

memperoleh :

a) Hak atas tanah.

b) Fasilitas pelayanan keimigrasian.

c) Fasilitas perizinan impor.

Pada umumnya, negara berkembang meyakini penanaman modal

sebagai suatu keniscayaan karena penanaman modal merupakan salah satu

motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong

perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan

masyarakatnya80. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan

pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut

dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan

negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah

menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya81.

Menarik investasi sebanyak mungkin ke dalam suatu negara

didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu

negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang

industri. Untuk mengarah kesana, sejak awal negara-negara tersebut

dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang

merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang

ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang

80 Ibid 81 Ahmad Yulianto, Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam

Kegiatan Investasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 39.

masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri82. Sejalan

dengan itu, penghimpunan dana pembangunan perekonomian melalui

pelaksanaan penanaman modal asing dipercaya sebagai pilihan yang lebih

baik dibandingkan dengan penghimpunan dana internasional lainnya

seperti pinjaman luar negeri83.

Sehubungan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah yang

menetapkan bahwa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan

badan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu hanya dapat diberikan

kepada penanam modal baru yang termasuk dalam industri pionir, yakni

industri yang memiliki keterkaitan yang luas, yang memberi nilai tambah

dan eksternalitas yang tinggi, industri yang memperkenalkan teknologi

baru, serta industri yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian

nasional. Selain dari itu, untuk penanaman modal yang sedang

berlangsung yang memerlukan penggantian mesin-mesin ataupun barang

modal lainnya, pemerintah juga dapat memberikan keringanan atau

pembebasan bea masuk. Dengan adanya pemberian keringanan fasilitas

bea masuk maka penanam modal dapat melakukan penggantian

(replacement) atas mesin-mesin produksinya yang telah usang, sehingga

target produksi dapat dipenuhi oleh peralatan yang ada.

Keringanan di bidang perpajakan merupakan salah satu hal yang

sangat diinginkan oleh para penanam modal, baik penanam modal dalam

negeri maupun penanam modal asing. Keringanan tersebut dibutuhkan

terutama pada masa-masa awal penanam modalnya sampai saat

penanaman modal tersebut dapat menghasilkan. Untuk memberikan

keringanan perpajakan84 tersebut, pemerintah antara lain telah menerbitkan

82 Ridwan Khairandy, Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam

Ahli Teknologi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 51. 83 Yulianto Syahyu, Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme

Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5, Tahun 2003,

hlm 46. 84 Insentif khusus bagi investor asing (Non-residents) di Singapura memperoleh beberapa

bentuk pembebasan maupun keringanan pajak, antara lain : pajak atas bunga dari deposito pada

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh (Pajak

Penghasilan) untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha dan

Daerah tertentu. Fasilitas yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2007 tersebut menyangkut:

a) Pengurangan penghasilan neto kena pajak sebesar 30% selama 6

(enam) tahun.

b) Penyusutan dan amortisasi dipercepat.

c) Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10

(sepuluh) tahun.

d) Pengenaan potongan pajak atas deviden yang dibayar kepada wajib

pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Selain insentif mengenai perpajakan, pemerintah juga memberikan

insentif kepada penanam modal berupa kemudahan pelayanan dan/atau

perizinan hak atas tanah. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak

atas tanah yang diberikan oleh pemerintah ditempuh dengan cara hak atas

tanah diperpanjang di muka sekaligus, dan dapat diperbaharui kembali

sesuai permohonan penanam modal. Kemudahan-kemudahan tersebut

berupa :

a) Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 95

(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan

diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun, dan

kemudian dapat diperbaharui kembali selama 35 (tiga puluh lima)

tahun;

b) Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat diberikan untuk jangka waktu

80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan

bank-bank di Singapura; pembebasan pajak atas estate duty dari deposito dalam mata uang Asia,bonds dalam Dollar Asia, bonds pemerintah Singapura, serta pendapatan yang diperoleh dari kredit luar negeri yang disetujui atau fasilitas jaminan; tidak diterapkan skema pajak berganda; tidak diterapkan pajak-pajak atas capital gain, turn over, devolepment, surtax atas impor ke Singapura. (Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hal. 116)

diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun, dan

kemudian dapat diperbaharui kembali selama 30 (tiga puluh) tahun;

serta

c) Hak Pakai (HP) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 70 (tujuh

puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka

sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun, dan kemudian dapat

diperbaharui kembali selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Badan Koordinasi Penanaman Modal juga memberikan program

yang bernama Regional Champions, yaitu merupakan bagian terpadu

program promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dirancang

khusus untuk membuka pintu lebih lebar bagi beberapa wilayah terpilih di

Indonesia yang memiliki nilai potensial yang bisa cepat direalisasikan

(quick wins)85. Badan Koordinasi Penanaman Modal memahami bahwa

setiap daerah berada pada tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda

dan memiliki tingkat kesiapan yang berbeda pula dari segi kemampuan

untuk menarik dan memfasilitasi investasi. Oleh karena itu, perlu

dilakukan pendekatan yang berbeda untuk tiap-tiap daerah.

Tahap pertama program Regional Champions adalah mengangkat 7

provinsi (Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara

Barat, Kalimantan Timur dan Papua) yang sudah memiliki kemampuan

lebih dalam menarik investasi dari luar dan dalam negeri. Badan

Koordinasi Penanaman Modal menggunakan sistem penilian kuantitatif

dan kualitatif untuk menentukan wilayah yang terpilih. Kriteria tersebut

terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, tekad untuk melakukan

reformasi dan kesiapan perangkat daerah (khususnya di bidang iklim

investasi), dan ketersediaan serta kualitas dari infrastruktur ‘lunak' dan

‘keras’.

85 BKPM,<http://www.bkpm.go.id/contents/P26/REGIONAL+CHAMPIONS/74>, 24

Maret 2010, 10.15

Program ini akan mengupayakan kegiatan promosi bersama yang

komprehensif dan terarah untuk wilayah-wilayah ini guna menarik sumber

dana investasi langsung yang lebih besar. Selain itu, program ini

mengupayakan investasi strategis yang akan menjadi katalisator bagi

pertumbuhan perekonomian daerah yang bersangkutan. Dengan program

ini, diharapkan agar kisah sukses yang datang dari Regional Champions

ini dapat memotivasi dan menjadi inspirasi bagi provinsi lain untuk

mengikuti langkah keberhasilan tersebut.

Walaupun banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam

Undang-Undang Penanaman Modal ini, namun para investor masih kurang

berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Terbukti dengan

merosotnya realisasi investasi dari tahun 1990 hingga tahun 2009 pada

tabel di bawah ini :

Tahun/

Year

PMDN/Domestic Direct Investment PMA/Foreign Direct investment

Proyek/

Project

Nilai/Value

(RpMiliar/Billion)

Proyek/

Project

Nilai/Value

(RpMiliar/Billion)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

253

265

225

304

582

375

450

345

295

248

300

160

108

120

2.398,6

3.666,1

5.067,4

8.286,0

12.786,9

11.312,5

18.609,7

18.628,8

16.512,5

16.286,7

22.038,0

9.890,8

12.500,0

12.247,0

100

149

155

183

392

287

357

331

412

504

638

454

442

569

706,0

1.059,7

1.940,9

5.653,1

3.771,2

6.698,4

4.628,2

3.473,4

4.865,7

8.229,9

9.877,4

3.509,4

3.082,6

5.445,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

130

215

162

159

239

248

15.409,4

30.724,2

20.649,0

34.878,7

20.363,4

37.799,8

548

907

869

982

1.138

1.221

4.572,7

8.911,0

5.991,7

10.341,4

14.871,4

10.815,2

Tabel.1. Perkembangan Realisasi Investasi, 31 Desember 2010

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (2010)

Menurut data yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM), realisasi total investasi mengalami kenaikan yang

mencolok. Total persetujuan investasi selama Januari-Maret 2007 sebesar

Rp 204,3 triliun, meningkat 447,2% dibandingkan periode yang sama

tahun lalu. Sejak dasawarsa 1970-an, realisasi investasi yang telah

disetujui oleh BKPM berkisar antara 20-40%. Selama Januari-Maret 2007

pun realisasinya ”hanya” Rp 40,59 triliun atau sekitar 20%, yang terdiri

dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) sebesar Rp 23,17 triliun

dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 59,91 triliun.

Namun angka ini masih di bawah target tahun 2007 yaitu Rp 248,5

triliun. Musim paceklik investasi di Indonesia jelas terlihat dari

menurunnya arus investasi sejak tahun 1997. Data BKPM menunjukkan,

nilai PMDN pada tahun 1997 tercatat Rp 119 triliun dengan jumlah proyek

723 unit. Data tahun 2003 terbukti tinggal Rp 50 triliun dengan 196

proyek. Rekor investasi asing langsung yang masuk lewat PMA

menunjukkan perbaikan: tahun 1997 nilainya sebesar US$ 3,4 miliar

dengan 331 unit proyek, pada tahun 2003 melonjak menjadi US$ 5,1

miliar dengan jumlah proyek yang juga meningkat menjadi 493 unit.

Ironisnya, ternyata arus investasi asing yang masuk ke Indonesia

diikuti dengan arus keluar yang jauh lebih tinggi. Inilah yang biasa disebut

sebagai net capital inflows yang negatif. Data neraca pembayaran

Indonesia, terutama pos investasi asing langsung, mencatat angka negatif

sejak 1998, yang dari tahun ke tahun semakin membesar. Baru pada sejak

tahun 2005 net capital inflows mulai mencatat angka positif, yang berarti

mulai turning point86.

3. Urgensi Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Alasan pertama suatu negara mengundang suatu modal asing adalah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna

memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal

asing, tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan industri

substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong esport non migas

untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan

mengembangkan daerah tertinggal.

Menurut Raden Pardede, pertumbuhan ekonomi yang dapat

menyerap tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7 prosen

dengan kisaran angka itu diperkirakan lapangan kerja dan tabungan

masyarakat meningkat87. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% (lima

prosen) tahun 2005 dan 5,5% (lima koma lima prosen) pada 2006,

memerlukan investasi Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun. Dari

investasi yang diperlukan tahun 2005 sebesar Rp. 379,8 triliun, hanya Rp.

82,3 triliun yang diperkirakan berasal dari pemerintah. Sebagian besar

yakni Rp. 297,5 triliun berasal dari masyarakat. Sementara itu, untuk tahun

86 Prof Mudrajad Kuncoro, Akhir Paceklik Investasi?, Guru Besar FE UGM, Koordinator

Ahli Ekonomi Regional PSEKP UGM, dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE UGM,

<http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29270>, 10

Desember 2009, 15.10 87 Erman Rajagukguk, Op.Cit., hal. 13

2006, dari investasi Rp. 471,4 triliun, dari masayarakat Rp. 378,6 triliun

dan siasnya Rp. 92,9 trliun berasal dari pemerintah. Dalam perkembangan

berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sepakat

menurunkan angka pertumbuhan ekonomi 2008 menjadi 6,5%-6,9% dari

asumsi semula 6,6%-7%. Angka ini dilandasi masih rendahnya realisasi

investasi dan daya beli konsumen Indonesia88.

Investasi adalah merupakan salah satu penggerak proses penguatan

perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya

beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah

satu cara peningkatan investasi yang diharapkan adalah melalui investasi

asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat

membawa langsung dana segar atau fresh money dengan harapan agar

modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan atau

industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu

negara89.

Dalam era globalisasi, masuknya investasi dalam suatu negara

berkembang merupakan salah satu peranan yang sangat signifikan dalam

memacu pembangunan ekonomi. Karena di negara-negara berkembang

kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah

utama dalam pembangunan ekonomi. Sehingga diantara negara-negara

berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya

sumber daya alam yang kaya, namun yang paling penting adalah

bagaimana hukum investasi di negara tersebut dapat memberikan

kepastian hukum dan kepastian berusaha. Ada beberapa alasan Indonesia

memerlukan modal asing, yakni90 :

a) Penyediaan Lapangan Kerja

88 Ibid 89 Doni Kandiawan, Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Penataan Hukum Investasi dalam

Upaya Mendorong Investasi di Indonesia, <http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=9>, 15

Januari 2010, 11.08 90 Erman Rajagukguk, Op.Cit., hal. 14

Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang

kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, pengangguran

mengalami peningkatan yang sangat besar. Ada beberapa faktor yang

menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu :

1) Terjadinya krisis ekonomi sehinga menyebabkan menurunnya

kegiatan usaha dan investasi asing.

2) Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena utang dalam

negeri atau luar negeri membesar akibat melemahnya rupiah. Salah

satu dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan

perusahaan membeli bahan baku luar negeri, menurunnya

permintaan masyarakat akan barang/jasa, sehingga banyak

perusahaan yang gulung tikar atau untuk mencegah kerugian yang

lebih besar sebagian pengusaha mengurangi produksi dan

mengurangi jumlah tenaga kerja.

3) Laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun sebesar

1,7 juta orang.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak

bisa hanya mengandalkan dari penerimaan pajak, hasil ekspor migas

dan non migas, tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika

hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka pertumbuhan

ekonomi Indonesia tidak akan bekelanjutan. Untuk itulah diperlukan

adanya investasi asing.

Pertumbuhan angka investasi jelas akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya mempengaruhi jumlah

pengangguran serta perputaran roda ekonomi. Jika tidak ada

perkembangan ekonomi yang optimal akan memicu terjadinya ledakan

pengangguran yang akan menciptakan permasalahan sosial dan

memperburuk stabilitas keamanan maupun politik. Gejolak sosial

politik pada gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

b) Mengembangkan Industri Substitusi Import untuk Menghemat Devisa

Pada permulaan kembalinya modal asing ke Indonesia dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, Pemerintah mengembangkan industri substitusi

import, untuk devisa. Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia

dengan demikian memproduksi barang-barang yang sebelumnya

diimport. Dengan berkurangnya import, Indonesia akan memproduksi

barang-barang jadi dan dapat menghemat devisa.

c) Mendorong Berkembangnya Industri Barang-Barang Ekspor non

Migas untuk Mendapatkan Devisa

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya nilai ekspor

Indonesia, antara lain :

1) Rendahnya harga komoditas migas

2) Rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga.

Perubahan nilai tukar telah mengakibatkan meningkatnya biaya

produksi (biaya penggunaan bahan baku, bahan penolong impor

dan biaya produksi)

3) Rendahnya produksi sektor riil

4) Melemahnya daya saing komoditas tradisional seperti pakaian jadi,

sepatu, kayu lapis dan karet yang telah diolah.

5) Pasar domestik tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk

akibat jatuhnya ekonomi global. Pasar-pasar tradisional ekspor

Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang saat itu

memang sempat terpuruk dalam krisis ekonomi.

Merosotnya nilai ekspor Indonesia mengancam sektor riil. Daya

saing industri berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar

menjadi sangat menurun. Ini terjadi antara lain pada industri, kayu,

pulp dan kertas, elektronik, textil, alas kaki dan produk kulit yang

merupakan 70% dari total ekspor non migas dan menyerap 70% dari

total tenaga kerja.

Sejak krisis ekonomi ekspor nasional non migas, terus

mengalami penurunan. Padahal dari ekspor inilah, Indonesia bisa

memperoleh devisa dengan cepat sehingga dapat digunakan untuk

melakukan perbaikan ekonomi. Untuk menutup defisit transaksi

berjalan, pemerintah harus memacu nilai ekspor baik migas maupun

non migas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi berbagai masalah

seperti, masalah likuiditas mata uang asing, penegakkan hukum yang

lemah, kurangnya jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensi

perubahan kebijakan.

Untuk meningkatkan nilai ekspor baik migas dan non migas

diperlukan adanya investasi asing. Dengan peningkatan nilai ekspor

diharapkan akan meningkatkan devisa atau valuta asing yang

dicadangkan dan dikuasai oleh bank. Dana inilah yang akan digunakan

untuk membiayai impor dan kewajiban lain kepada pihak asing.

d) Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal

Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan

dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun

infrastruktur, seperti pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara,

air minum, listrik, air bersih, jalan, dan rel kereta api. Pembangunan

infrastruktur ini diperlukan dalam rangka membangun daerah-daerah

yang tertinggal atau rusak akibat terjadinya berbagai konflik seperti di

provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku dan Poso.

Pembangunan daerah tertinggal menjadi agenda pemerintah

dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak daerah

tertinggal yang sebenarnya memiliki potensi pariwisata sehingga

investor diharapkan dapat meningkatkan promosi investasi pariwisata.

Dengan demikian investasi dapat mengembangkan sumber daya

penduduk setempat dan mengurangi pengangguran.

e) Alih Teknologi

Penanaman modal asing diharapkan dapat mewujudkan alih

teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan negara

berkembang dalam bidang teknologi akan sangat mempengaruhi

proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi. Untuk itulah

diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam

pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, investasi asing mempunyai

peranan yang sangat penting dalam proses industrialisasi dan alih

teknologi.

Pada sisi lain, untuk meningkatkan pengembangan teknologi

informasi, pemerintah Indonesia harus mendatangkan investor asing

yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Investasi tersebut

digunakan untuk mengurangi kesenjangan digital sesuai target

pemerintah bahwa seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki akses

internet tahun 2006.

Untuk menarik investor asing, kemudahan-kemudahan investasi

saja tidak cukup tetapi diperlukan juga adanya perlindungan Hak Milik

Intelektual. Hal ini untuk mengatasi berbagai pelanggaran atau

pembajakan pada piranti lunak (software). Pada saat ini di Indonesia,

pembajakan software mencapai 88% dan mendudukkan Indonesia

sebagai salah satu negara tertinggi tingkat pembajakanna di dunia

setelah Vietnam dan Cina.

Pada tahun 1986 sampai dengan 1990an mulai ada perubahan

orientasi dalam kebijakan investasi yang lebih terbuka dan mulai

dilakukan upaya deregulasi dalam berbagai struktur kebijakan ekonomi

termasuk dalam bidang investasi. Pada masa ini upaya-upaya yang

mengarah ke liberalisasi ekonomi perdagangan dan investasi semakin

mengedepan dan sikap pemerintah terhadap investasi asing semakin

terbuka. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa awal berkembangnya

”paradigma liberal” yang mendorong perkembangan perekonomian

Indonesai terintegrasi dengan perekonomian internasional.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara-negara industri maju

senantiasa memanfaatkan dan menggunakan pengaruhnya pada saat

perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-Putaran

Uruguay. Hal ini dilakukan untuk memuluskan perusahaan transnasional

mereka guna memperluas kekuatan monopolitisnya ke semua sektor

ekonomi dunia. GATT yang sejak awal berdirinya didominasi oleh negara-

negara maju (hanya 6 dari 23 negara pendiri berasal dari negara

berkembang)91, dalam perkembangannya sering hanya membahas dan

membicarakan usulan dari negara-negara maju. Sehingga, kepentingan

negara-negara berkembang belum bisa terakomodasi dalam GATT. Dalam

perkembangannya, sampai putaran ke delapan (Putaran Uruguay),

kepentingan negara-negara berkembang sering tidak mendapat perhatian

dari negara-negara maju. Hal ini bisa kelihatan jelas apabila kita melihat

aturan-aturan dalam GATT yang hanya engatur perdagangan komoditi

sekunder, yang notabene merupakan kepentingan negara maju.

Dampak terhadap aturan ini adalah perusahaan-perusahaan

transnasional dari negara-negara indstri maju di bidang jasa yang

beroperasi di Indonesia harus diberlakukan sama seperti perusahaan-

perusahaan atau pengusaha jasa domestik. Dengan kata lain pemerintah

Indonesia tidak dimungkinkan lagi membuat aturan-aturan yang bersifat

diskriminasi atau bersifat membatasi gerak atau aktivitas bisnis pengusaha

atau perusahaan jasa asing. Dalam kondisi yang demikian sangat

dimungkinkan dalam waktu dekat perusahaan transnasional milik negara-

negara maju akan menguasai pangsa pasar negara-negara Dunia Ketiga.

Padahal sektor jasa merupakan sektor terkahir yang masih tersisa bagi

kontrol lokal, jejak impor produk manufaktur semakin menyerobot pasar

barang-barang buatan lokal.

91 Adi Sulistyono, Reformasi Hukum Ekonomi IndonesiaLembaga Pengembangan

Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetkan UNS (UNS Press), , Surakarta, 2008,

hal. 60

Sedangkan dalam hal investasi, sebagaimana yang diatur dalam

Trade Related Investment Measure (TRIMs), negara-negara maju

menginginkan agar Dunia Ketiga menghapus sebagian besar dari peraturan

investasi yang menghambat investor asing. Mereka mengatakan aturan

semacam itu merusak perdagangan bebas, karena peraturan itu memiliki

pengaruh terhadap kondisi produksi, dan dengan demikian juga terhadap

berbagai ongkos dan harga. Di samping itu, negara-negara industri juga

berkeras menuntut, agar investor asing diperlakukan sama seperti para

investor lokal. Diskriminasi terhadap penanaman modal asing yang selama

ini biasa digunakan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin

harus dihapus dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk negara

berkembang dan 7 (tujuh) tahun untuk negara-negara miskin.

Sebelum disepakatinya TRIMs, pemerintah Indonesia masih dapat

melakukan pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan ata pengusaha

jasa asing dalam rangka melindungi perusahaan atau pengusaha domestik.

pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk,

antara lain :

a) Penanaman modal asing harus menggunakan komponen-komponen

lokal dalam proses produksi industri.

b) Persyaratan penggunaan bahan baku, bahan setengah setengah jadi

komponen dan suku cadang dalam negeri dalam suatu kegiatan usaha

atau dalam produksi suatu barang, baik yang diproduksi sendiri

maupun yang diperoleh dari perusahaan lain dalam negeri (local

product/contain requirements).

c) Persyaratan ekspor yang dikaitkan dengan investasi (eksport

requirements).

d) Persyaratan keseimbangan perdagangan (tradebalancing

requirements).

e) Pembatasan kapasitas produksi tertentu (manufacturing limitations).

f) Ketentuan jenis produksi (manufacturing requirements).

g) Kaharusan membuat produksi tertentu (mandatary product

requirements)

h) Pembatasan transfer devisa (remittance transfer requirements).

i) Persyaratan alih teknologi (technology transfer requirements).

j) Keharusan komposisi pemilikan saham antara partner asing dan

partner local (local eqity requirements)

k) Incentives.

4. Idealitas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Konteks

Pemberian Insentif Bagi Investor Domestik dan Investor Asing

Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan

megacompetition, investor semakin leluasa dalam berinvestasi. Untuk itu

penerima modal harus menyiapkan berbagai sarana dalam menarik

investor. Sebagaimana diketahui, pada era tahun tujuh puluhan, motivasi

investor asing untuk berinvestasi di berbagai kawasan adalah memperoleh

sumber daya alam dan memproduksi dari lokasi yang lebih murah. Namun

pada era tahun delapan puluhan, motivasi relokasi lebih penting. Hal ini

disebabkan, karena biaya produksi semakin tinggi. Lebih penting lagi

adalah perusahaan-perusahaan transnasional telah mengglobal, lalu mereka

mulai menciptakan jaringan produksi antar berbagai lokasi berdasarkan

sumber daya alam dan tenaga kerja serta kepabilitas teknologi, proses

produksi yang dapat dibagi antar lokasi berbeda. Jaringan produksi

dibentuk, umumnya produk akhir diekspor ke negara lain. Pola tersebut

telah menciptakan kaitan antara perdagangan dan investasi di berbagai

kawasan dan merupakan tuntutan.

Dampak globalisasi yang dapat dirasakan dewasa ini adalah adanya

keterbukaan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang bisnis

yang lebih dikenal dengan istilah era pasar bebas atau liberalisasi

perdagangan. Globalisasi memang tidak bisa dibendung, meskipun

perdebatan tentang globalisasi masih terus bergulir. Oleh sebab itu, dalam

memasuki pasar global jika ingin berhasil dalam kompetisi harus

mempunyai nilai tambah (value added). Untuk itu berbagai pihak pun

menggunakan kesempatan atau peluang yang semakin terbuka tersebut

tentunya dengan tujuan dan sudut pandang masing-masing. Oleh karena

itu, bagi pihak yang mempunyai naluri atau para pemilik modal tentu akan

memanfaatkan peluang ini untuk melakukan perluasan jaringan usahanya

ke berbagai penjuru dunia dengan satu tujuan agar dapat merebut pasar.

Pemilik atau pemodal biasanya mengendalikan bisnis atau bagian

bisnis tersebut di negara lain. Maka, investasi asing dalam hal ini

perusahaan multinasional memang tidak bisa dilepaskan dari politik

ekonomi global artinya seringkali juga kehadiran perusahaan multinasional

tersebut dapat membawa pengaruh terhadap kebijakan negara yang

bersangkutan. Atau paling tidak, perusahaan multinasional tersebut akan

memanfaatkan peluang atau celah dalam peraturan perundang-undangan

negara tersebut untuk kepentingan perusahaan multinasional itu sendiri.

Dalam situasi seperti ini, maka negara tujuan investasi (host country)

harus mengantisipasi masalah ini. Artinya kemungkinan adanya celah

yang dapat merugikan kepentingan nasional harus diminimalisasi sekecil

mungkin.

Di lain pihak, dengan semakin terbukanya arus komunikasi maka

hubungan antar negara pun semakin dipererat melalui perjanjian

internasional, baik yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional

seperti, United Nation, World Bank yang melahirkan berbagai konvensi,

baik yang berkaitan langsung dengan dunia bisnis maupun tidak langsung

dengan dunia bisnis. Selain itu bisa juga terjadi, para pemimpin negara

tersebut melahirkan berbagai kesepakatan baik yang bersifat bilateral

maupun multilateral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi

masayarakat di negara tersebut. Salah satu perjanjian yang cukup

membawa pengaruh dalam dunia bisnis dalam dekade terakhir ini adalah

didirikannya organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan

World Trade Organization (WTO) di Marakesh (Maroko) pada tahun

1994. Hasil keseakatan ini tentu membawa dampak juga dalam bidang

bisnis yakni muncul apa yang dikenal dengan era liberalisasi atau era

perdagangan bebas (free trade).

Akibat yang muncul dari adanya era liberalisasi perdagangan adalah

para pemilik modal akan mendapatkan berbagai kemudahan atau tidak ada

lagi perbedaan perlakuan sesama pebisnis yang berada di bawah payung

anggota World Trade Organization (WTO) dalam menjalankan bisnisnya

di berbagai tempat yang dikehendaki oleh pebisnis tersebut. Untuk itu,

berbagai negara pun mencoba menangkap peluang ini dengan menciptakan

iklim bisnis yang kondusif khususnya di bidang investasi di negaranya

secara sungguh-sungguh. Langkah yang ditempuh dalam menciptakan

kondisi investasi yang kondusif yakni dengan mengadopsi kaedah-kaedah

yang lahir dalam lalu lintas pergaulan internasional. Dengan cara ini

diharapkan ada standar minimum yang dapat dijadikan ketentuan investasi

di negara tersebut mempunyai kualifikasi internasional.

Beberapa prinsip yang mendasari dalam General Agreement on Tariff

and Trade (GATT) 1994 yang membawa implikasi dalam bisnis yakni

Prinsip Most Favored National Treatment. Menurut prinsip ini tidak boleh

ada diskriminasi terhadap semua anggota World Trade Organization

(WTO), yang kedua yakni prinsip National Treatment. Menurut prinsip ini

mensyararkan suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan

secara diskriminasi antar produk impor dengan produk lokal (produk yang

sama) dengan tujuan proteksi. Selain kedua prinsip itu, dalam lampiran

ketentuan WTO, juga dicantumkan ketentuan perdagangan yang dikaitkan

dengan investasi yang lebih dikenal dengan Trade Related Investment

Measures (TRIMs). Dikaitkannya masalah perdagangan dengan investasi

mempunyai beberapa alasan yakni 92:

a) Karena adanya pengaturan tertentu dari masalah penanaman modal

asing di negara-negara tertentu yang dapat menyebabkan pembatasan

perdagangan dan memiliki distorsi-distorsi tertentu;

92 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2004, hal.88

b) Untuk melakukan elaborasi terhadap ketentuan General Agreement on

Tariff and Trade (GATT) yang berkenaan dengan efek restriktif

terhadap perdagangan dari pengaturan dan praktik tentang penanaman

modal asing di negara-negara anggota WTO;

c) Untuk mempromosikan dan memfasilitasi investasi di negara-negara

anggota WTO yang sesuai dengan liberalisasi perdagangan, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-

masing negara anggota WTO.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Prinsip-Prinsip Yang Melingkupi Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal dalam Konteks Pemberian Insentif

Berdasarkan hasil penelitian, hal yang mengemuka dan menjadi

kekhawatiran masyarakat dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah adanya

asas perlakuan yang sama. Ini terjadi karena asas perlakuan yang sama

akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penanaman modal

asing di Indonesia. Pemberian kesempatan yang sedemikian luasnya

kepada penanam modal asing dapat melemahkan penanam modal dalam

negeri. Mengingat penanam modal asing mempunyai banyak kelebihan

dibandingkan dengan penanam modal dalam negeri, selain permodalan

yang lebih kuat, tekhnologi yang digunakan lebih canggih, sumber daya

manusia yang lebih handal membuat posisi penanam modal dalam negeri

semakin terhimpit.

Asas perlakuan yang sama juga memberikan dampak negatif bagi

perindustrian dalam negeri, dimana 99,97% merupakan industri kecil dan

sangat membutuhkan modal untuk membangun usahanya. Dikhawatirkan

dengan adanya asas perlakuan yang sama, industri dalam negeri tidak

mampu untuk bersaing dengan industri penanam modal asing sehingga

menyebabkan dominansi asing dalam ekonomi di Indonesia. Oleh karena

itu, perlu ada batasan-batasan untuk melindungi industri dalam negeri dari

dominansi asing. Batasan-batasan tersebut, yaitu :

bahwa penanaman modal asing itu hanya boleh diperkenankan apabila ia dapat mendorong dan membantu rakyat Indonesia untuk secara ekonomis dapat berdiri sendiri atas kekuatannya sendiri, dan/atau penanaman modal asing itu tidak merugikan rakyat khsusunya pengusaha nasional, dalam arti menyaingi secara tidak sehat usaha-usaha pengusaha nasional kita sendiri sehingga usaha-usaha yang ada terpaksa gulung tikar, atau usaha-usaha yang baru tidak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar93.

Pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing tidak dikenal dengan adanya asas perlakuan yang sama. Asas

ini baru muncul pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana

situasi perdagangan dunia pada waktu penerbitan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 telah berubah mengikuti arus globalisasi dan

kecenderungan keinginan dunia usaha yang menghendaki perlakuan yang

sama bagi semua negara peserta dalam perdagangan bebas. Pemerintah

Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi MIGA yang salah satu

klausula di dalamnya adalah bahwa negara-negara penandatangan

konvensi tidak boleh menciptakan diskriminasi bagi penanam modal

dalam negeri terhadap penanam modal asing. Di dalam kesepakatan

GATT-WTO khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi

yang disebut dengan Trade Related Investment Measure (TRIMs)

ditentukan juga bahwa setiap negara penanda tangan persetujuan TRIMs

tidak boleh membeda-bedakan antara penanaman modal dalam negeri

dengan penanaman modal asing. Oleh karena itu, peraturan perundang-

93 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transisional dalam Penanaman Modal Asing di

Indonesia, Binatjipta, Bandung, 1972, hal. 35

undangan negara-negara peserta GATT-WTO tidak boleh lagi membedakan

adanya modal asing dan modal dalam negeri94.

Dengan membandingkan antara asas-asas penanaman modal yang

tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan asas-asas

yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang disebutkan di atas, maka akan jelas kelihatan bahwa

asas-asas dalam penanaman modal tersebut adalah sejalan dan tidak

bertentangan dengan asas-asas yang tercantum pada Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Sebagaimana yang telah disebutkan semula, Undang-Undang yang

berlaku sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing

maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tidak

mencantumkan secara khusus asas-asas penanaman modal seperti yang

terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut. Meskipun

demikian, asas-asas yang secara nyata dicantumkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebenarnya secara tidak langsung

dikandung juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, karena kedua Undang-Undang

tersebut juga didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tidak dicantumkannya secara

eksplisit asas-asas penanaman modal pada kedua Undang-Undang yang

disebutkan terlebih dahulu tidak berarti bahwa landasan penanaman modal

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1968 menjadi lebih lemah. Karena Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 berlaku di seluruh tumpah

darah Indonesia, maka penanaman modal di Indonesia tetap berlandasakan

94 Jonker Sihombing, op.cit., hal. 90

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing anatara lain menyebutkan bahwa Pancasila

adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang

senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi. Pasal 33

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap

merupakan acuan untuk pengaturan kebijakan ekonomi Indonesia menuju

masyarakat Indonesia yang sejahtera seperti yang tertera pada Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Apabila diteliti lebih jauh akan kelihatan bahwa Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 yang menerapkan asas perlakuan yang sama

terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan permasalahan

tersebut, yakni 95:

a) Kontroversi terjadi karena adanya problem ideologis. Pihak yang

menganut paham nasionalis memandang bahwa hal ini tidak cukup

menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nasional

(sense of nacional priority) misalnya terhadap pelaku investasi dalam

negeri seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Sehingga

akan terus terjadi perdebatan karena perbedaan ideologis ini.

b) Perlakuan yang sama terhadap investor asing tampaknya secara

agregat tidak akan memberikan perkembangan yang signifikan karena

selama ini investasi asing ini masih relatif kecil. Secara empiris,

investasi asing besar tapi share terhadap total invesment di Indonesia

masih rendah. Aliran modal asing sekitar 1-3 % Gross Domestic

Product (GDP) sedangkan total investasi dalam negeri sebesar 20%.

c) Masalah ketiga mengenai waktu. Saat ini kita baru saja merasakan

euforia demokrasi dan globalisasi. Saat ini masyarakat merasa tidak

nyaman dengan semangat liberalisasi. Jika Undang-Undang ini terbit

sebelum krisis mungkin akan berbeda.

95 Sosialisasi UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

IPB International Convention Centre (IICC), 29 Oktober 2007

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut

menyebabkan menjadi semakin sempit ruang gerak bagi penanam modal

dalam negeri, terutama yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil,

Menengah dan Koperasi. Mereka akan kalah bersaing dalam kancah

perdagangan bebas dalam era globalisasi dewasa ini. Perekonomian global

menuntut Indonesia untuk lebih terbuka terhadap pihak asing dalam

pembangunan ekonmoni nasional khususnya pada kebijakan penanaman

modal. Di sisi lain, kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional harus

menjadi tumpuan utama dalam setiap kebijakan di bidang perekonomian.

Untuk menemukan jalan keluar atas polemik ini, kebijakan penanaman

modal asing di Indonesia tentunya harus dikembalikan kepada hukum

dasar (grundnorm) perekonomian nasional sebagaimana digariskan dalam

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki

tujuan yang ideal untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan

kedaulatan ekonomi nasional.

2. Kepentingan yang Hendak Dilindungi Sehubungan dengan Adanya

Insentif bagi Investasi Asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal

Secara teoritis, paling tidak terdapat tiga varian pemikiran dalam

memahami kebijakan penanaman modal yang dapat dipilih untuk menjadi

dasar pertimbangan atau pijakan kebijakan hukum investasi dari sisi

kepentingan host country. Varian-varian tersebut adalah: Pertama, yang

mewakili kelompok Neo Classical Economic Theory yang sangat ramah

dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing,

karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi host country.

Kedua, yang mewakili kelompok Dependency Theory yang secara

diametral menolak masuknya investasi asing dan menganggap masuknya

investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih

posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional.

Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi

masyarakat baik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia ataupun

lingkungan. Ketiga, pandangan yang mewakili kelompok “jalan tengah”

(the middle path theory) yang memandang investasi asing selain

bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negatif). Karena itu

negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui

berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan

(screening) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam

penegakan hukum96.

Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa

motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah

mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor.

Faktor itu antara lain97 :

a) Upah Buruh Murah

Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju

melakukan investasi di negara-negara nerkembang dengan tujuan

untuk mendapatkan upah buruh yang murah. Kebanyakan negara

berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat

upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan

yang sama di negara-negara maju. Dengan menanamkan modal di

negara berkembang yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, para

investor dapat mengembangkan modal atau usahanya dengan ongkos

atau biaya murah.

96 Muchammad Zaidun, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian I),

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/21/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-

indonesia-bagian-i/>, 28 September 2009, 10.45 97 Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia (Anatomi Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 1

Dalam kaitannya mencari upah buruh yang murah, menurut

Theodaore H. Moran, paling tidak ada lima pertimbangan lain yang

digunakan para investor sebelum menanamkan modalnya, yaitu98 :

1) Cultural factors (worker motivation, capital movements,

preparation, etc)

2) Labour regulation

3) Responsiveness of the surrounding economy in providing

supporting good and services

4) Credibility of public, sector commitments about taxes,

infrastructure and other regulatory issues

5) Institusional base of commercial law.

Perbandingan upah buruh di Indonesia sebetulnya sangat

pincang. Antara upah minimum dengan upah tertinggi di suatu

perusahaan bisa 1:50. Perbandingan ini terasa semakin tidak adil, jika

dibandingkan dengan upah-upah buruh di Negara-negara maju seperti

di Eropa, Amerika Serikat, Hongkong dan Jepang.

b) Dekat dengan Sumber Bahan Mentah

Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam

proses produksi. Kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan

mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang

memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah,

negara-negara maju melakukan penanaman modal memindahkan

industrinya ke negara-negara berkembang dengan tujuan mendapatkan

keuntungan dari dekatnya bahan mentah, dalam arti tidak perlu

mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya.

Akibat dari eksploitasi bahan mentah oleh negara-negara maju

dapat menimbulkan pembangunan yan tergantung. Ketergantungan

yang klasik didasarkan pada eksploitasi bahan mentah, tetapi dengan

98 Ibid.

berkembangnya teknologi, produksi bisa dilakukan di mana saja.

Proses semacam ini, menurut Evans99, pada mulanya mdal asing

masuk ke negara-negara pinggiran hanya bertujuan menguras bahan

mentah dan menjual barang industri. Kemudian perkembangan

teknologi memungkinkan proses produksi dipisah-pisahkan. Produksi

barang modal dipusatkan di negara-negara pusat sedangkan produksi

barang konsumsi dapat dilakukan dimana saja. Dengan demikian

muncullah aliansi ”tripel”, yakni kerja sama antara modal asing,

pemerintah di negara pinggiran yang bersangkutan dan kapitalis lokal.

Modal asing melalui perusahaan-perusahaan multinasional raksasa,

melakukan investasi di negara pinggiran. Kerja sama antara

pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerja sama ekonomi.

Bagi Indonesia sumber bahan mentah merupakan suatu

keunggulan yang menjadi daya tarik bagi para investor asing, negeri

yang sangat luas dan melimpahnya sumber daya alam.

c) Menemukan Pasar yang Baru

Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain

dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil produksinya. Negara-negara

berkembang merupakan pasar yang sangat efektif untuk memasarkan

hasil produksi dari negara-negara maju. Dengan adanya pasar baru

akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal

asing.

Jumlah penduduk yang sangat besar yang umumnya damai dan

adaptif secara dinamis pada kemajuan merupakan salah satu potensi

yang menjadi daya tarik bagi investor. Meskipun perekonomian

Indonesia belum menunjukkan perbaikkan yang menggembirakan,

Indonesia tetap menjadi pilihan investor karena adanya pasar yang

prospektif. Perusahaan-perusahaan asing dan multinasional pada

99 Peter Evans, Dependent Development, Protection : Pricention University Press, dalam

Erman Rajagukguk, Ibid, hal. 4.

umumnya memproduksi barang-barang substitusi impor. Pasarnya

memang lapisan pembeli tertentu yang berpendapat lebih tinggi, tetapi

juga tidak melupakan sasaran konsumen berpendapatan rendah,

misalnya di bidang sandang dan pangan.

d) Royalti dari Alih Teknologi

Penanaman modal asing, seringkali akan diikuti dengan alih

teknologi. Negara ivestor akan mendapatkan keuntungan dari proses

transfer teknologi melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang,

desain industri. Sebagai negara yang memiliki keunggulan di bidang

teknologi, negara maju akan mendapatkan kompensasi dari pengguna

teknologi tersebut.

Teknologi pada awalnya dikuasai negara-negara maju dan pada

perkembangan berikutnya dimanfaatkan oleh negara-negara

berkembang dan negara-negara terbelakang. Pada proses pemanfaatan

inilah terjadi transfer of technology. Negara-negara maju melakukan

transformasi teknologi dalam rangka melakukan sosialisasi budaya

teknologi dan sekaligus untuk meningktakan keuntungan finansial.

Sedangkan negara berkembang berkenan menerima transformasi

teknologi dalam rangka mempercepat pembangunan. Untuk melakukan

alih teknologi, negara maju tidak secara otomatis akan mentransfer

semua teknologinya, ada beberapa bagian yang direserve atau

diperlambat.

e) Penjualan Bahan Baku dan Suku Cadang

Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan

bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum

dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan

barang jadi. Selain itu penanam modal asing juga memperoleh

keuntungan dari penjualan suku cadang (spare part).

Negara-negara yang bersaing untuk menjual komponen produksi

di Indonesia antara lain Jepang, negara-negara Eropa, Korea Selatan

dan Cina. Volume impor kendaraan bermotor roda dua pada saat krisis

ekonomi meningkat cukup tajam. Hal ini menyebabkan industri

kendaraan bermotor dalam negeri mati satu per satu kecuali yang

merakit kendaraan roda dua. Sebaliknya pasar mobil nasional bakal

menembus angka penjualan 40.000 unit mulai semester dua tahun

2007100.

f) Insentif Lain

Faktor lain yang menarik investor adalah adanya insentif-insentif

lain, yang bisa diberikan dalam bentuk insentif fiskal dan kelonggaran

moneter; investor tidak dibebani untuk berdivestasi; tingkat suku

bunga yang lebih rendah atau subsidi bunga bank dan kemudahan

fasilitas kredit; kemudahan dan kepastian usaha yang diwujudkan

lewat pemberian tax holiday atau tarif pajak lain.

g) Status Khusus Negara-Negara tertentu dalam Perdagangan

Internasional

Tujuan lain dari penanaman modal di luar negeri adalah karena

status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.

Misalnya, investor asing lebih tertarik membuka usaha di negara-

negara berkembang yang masih mendapatkan status GSP (General

System of Preferences) dari negara maju. Dengan demikian eksport

dari negara-negara yang mempunyai status GSP (General System of

Preferences) tersebut lebih menguntungkan daripada eksport dari

negara yang tidak memiliki lagi status GSP (General System of

Preferences).

Insentif berupa keringanan pajak ini tidak dapat berjalan dengan

baik. Hal ini disebabkan Beberapa kebijakan yang ada saat ini masih

membutuhkan keputusan-keputusan dan penjelasan yang lebih rinci,

seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengaturan pajak,

retribusi dan pendapatan lain, kebijakan perbankan yang sangat terkait

dengan perizinan usaha kecil masih mengganjal. Otonomi daerah bagi

sebagian daerah dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan ide baru

100 Laju Pertumbuhan Pasar Otomotif Makin Kencang, Bisnis Indonesia, 7 Juni 2007

tanpa harus melihat persetujuan dari pusat. Pemerintah daerah yang

diasumsikan lebih mengenal karakter kewilayahan sekaligus kebutuhan

masyarakatnya menjadi pihak yang paling tepat untuk mengambil

keputusan-keputusan penting berkaitan dengan kemudahan-kemudahan

yang dibutuhkan usaha kecil untuk memperlancar usahanya.

Namun bagi sebagian pemerintah daerah lainnya, otonomi dapat

dilihat sebagai peluang untuk memenuhi kepentingan diri dan

kelompoknya. Hal ini dianggap sebagai haknya karena sebelumnya

peluang istemewa ini telah diangkut ke pusat. Yang ingin disoroti secara

khusus dalam bagian ini adalah kaitan perizinan usaha dan pendapatan

daerah di dalam otonomi daerah. Saat ini terjadi kecenderungan besar

bahwa otonomi daerah menimbulkan banyak pungutan baru. Berita di

media massa mengenai otonomi daerah banyak mengulas soal munculnya

berbagai Peraturan Daerah dan peraturan lainya yang mengatur berbagai

pungutan baru di daerah.

Peraturan Daerah yang tumpang tindih dan terlalu banyaknya

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi dan pungutan daerah

yang dikenakan kepada pengusaha yang menanamkan modalnya di

daerah-daerah101. Padahal dalam kontrak yang ditandatangani antara

penanam modal dengan pemerintah pusat, pungutan-pungutan seperti ini

sebenarnya telah termasuk dalam kontrak yang dimaksud. Hal yang

demikian menyebabkan penanam modal sering mengalami pungutan

berganda. Kekhawatiran para pengusaha termasuk pengusaha kecil

tentunya sangat bisa dipahami mengingat satu sisi keseluruhan biaya

produksi meningkat karena adanya pungutan baru. Di sisi lain tuntutan dan

persaingan di pasar mengharuskan mereka untuk melakukan berbagai

tindakan efisiensi. Kekhawatiran tidak terlalu berlebihan karena sudah

mulai dibuktikan beberapa yang terpaksa tutup karena tidak mmpu

bersaing dan investasi yang mulai ditarik.

101 Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal Di

Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 4 Tahun 2007, hal. 17

Pemberian insentif berupa hak atas tanah yang terdapat dalam Pasal

22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, apabila ditinjau dari segi

peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak tepat. Hal ini dikarenakan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok Agraria juga mengatur mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Hak

Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP), yakni :

a) Pada Pasal 29 Ayat (1), menyatakan Hak Guna Usaha diberikan untuk

waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Kemudian dalam Ayat

(2) disebutkan bahwa untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang

lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35

(tiga puluh lima) tahun. Dan Ayat (3) menjelaskan lebih lanjut, atas

permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya

jangka waktu yang dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini dapat

diperpanjang dengan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

b) Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan Hak guna bangunan adalah hak untuk

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang

bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) tahun. Dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa atas permintaan

pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan

bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam Ayat (1) dapat

diperpanjang dengan waktu paling lam 20 (dua puluh) tahun.

c) Pasal 41 Ayat (2) menjelaskan hak pakai diberikan :

1) selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;

2) dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa

berupa apa pun.

Dalam pasal ini tidak disebutkan secara spesifik mengenai jangka waktu

pemberian hak pakai. Hanya saja hak pakai timbul dari perjanjian

dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria

ini.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa kedua undang-undang ini

mengatur mengenai jangka waktu hak atas tanah. Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 merupakan lex specialis dalam bidang penanaman modal

sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan lex specialis

dalam bidang pertanahan. Namun hal ini telah mengabaikan asas lex

specialis derograt lex generali, dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 sebagai lex specialis dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

sebagai lex generalis.

Dalam pemberian hak atas tanah pada Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 yang memberikan perpanjangan di muka sekaligus hak guna

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai sejalan pula dengan asas

perlakuan yang sama yang merupakan asas yang mendasari penanaman

modal di Indonesia. Pada dasarnya bertentangan dengan konsep

keseimbangan kepentingan dan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada

Pasal 33 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yakni:

a) Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat;

b) Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

Sistem demokrasi ekonomi memberikan makna pada pengertian

kepemilikan bukan semata-mata hanya dalam arti penguasaan aset sumber

kepemilikan dan kekuatan ekonomi. Bidang-bidang usaha yang menguasai

hajat hidup orang banyak atau produk barang/jasa yang menjadi kebutuhan

vital bagi masayarakat dikuasai negara. Hal ini untuk menjaga agar rakyat

banyak tidak di bawah kekuasaan orang perorangan yang menguasai

cabang-cabang produksi penting yang menjadi kebutuhan utama

masayarakat.

Pengertian dikuasai negara tidak berarti bahwa negara sendiri yang

menjadi pengusaha, tetapi penguasaan tersebut dilakukan dengan

peraturan perundang-undangan yang menjamin kelancaran jalannya

pereknomian yang di dalamnya memuat larangan penindasan golongan

kuat terhadap golongan lemah. Dalam sistem demokrasi ekonomi harus

dihindari sistem ekonomi liberalisme yang dapat menimbulkan eksploitasi

manusia dan bangsa lain.

Asas perekonomian Indonesia berlawanan dengan asas liberalisme,

tetapi tidak berarti bahwa seluruh kegiatan ekonomi diselenggarakan oleh

negara atau koperasi. Sistem ekonomi anti liberal tersebut harus dapat

menjamin mekanisme harga tetap terjga tetapi di bawah pengendalian

negara sehingga ada jaminan pembagian pendapatan yang merata bagi

seluruh masayarakat. Oleh karena itu diperlukan hukum untuk menjaga

terselenggaranya kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tujuan

keadilan guna mencapai keseimbangan antara kepentingan umum,

kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Menurut Hans Kelsen, norma tertinggi yang diandaikan itu disebut

norma dasar. Semua norma yang keabsahannya bisa ditelusuri kembali

kepada norma dasar yang satu itu merupakan sebuah sistem norma, sebuah

tatanan norma. Norma dasar merupakan sumber keabsahan dari semua

norma yang berasal dari tatanan yang sama- ini merupakan alasan umum

bagi keabsahan semua norma itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

Pancasila sebagai norma fundamental negara yang merupakan syarat bagi

berlakunya suatu konstitusi.

Selanjutnya menurut teori Hans Nawiasky yang mengelompokkan

norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok

besar yang terdiri atas:

a) Kelompok1, yakni Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental

Negara), di Indonesia dikenal dengan Pancasila (Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945).

b) Kelompok II, yakni Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara),

dalam kelompok ini Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penjabaran dari norma

fundamental (Pancasila)

c) Kelompok III, yakni Formell Gesetz (Undang-Undang ‘formal’), yang

merupakan undang-undang sebagai wujud konkret dari amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d) Kelompok IV, yakni Verordnung & Autonomic Satzung (Aturan

Pelaksana dan aturan otonom), yang kita kenal dengan Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Bupati atau

Walikota.

Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm mengharuskan

pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam

Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif maka

pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat

dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila102. Pengelompokkan ini juga terdapat

102 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran

hukum, Media dan HAM), Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 296

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan

Peraturan Perundang-Undangan dimana diatur mengenai hierarki

perundang-undangan di Indonesia. Dengan melihat fakta yang terjadi,

berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal

melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tidak sesuai dengan

ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal

ini dikarenakan insentif yang diberikan kepada penanam modal asing atas

dasar asas perlakuan yang sama, justru tidak melindungi kepentingan

nasional. Sehingga tidak mencerminkan demokrasi ekonomi yang

berkeadilan dan efisiensi seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penanam modal

dalam negeri yang tentunya akan kalah bersaing dengan penanam modal

asing yang mempunyai modal jauh lebih besar.

Uraian yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kepastian

hukum dan kepastian berusaha bagi para penanam modal di Indonesia

masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dapat dimaklumi mengapa

investor membutuhkan adanya kepastian hukum sebab, dalam melakukan

investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada

ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan,

ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini akan

menjadi pertimbangan bagi investor, dalam melakukan investasi.

Mengenai kepastian hukum, Lon Fuller mengemukakan, terdapat

delapan asas sebagai landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi

implementasi asas legalitas (kepastian hukum), yakni103 :

a) Hukum Dipresentasikan Dalam Aturan-Aturan Umum

Dihubungkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal yang

sekarang diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia

103 Arief Sidharta, loc.cit.

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4724, maka undang-undang tersebut dipresentasikan

dalam aturan-aturan umum. Artinya berlaku secara universal terhadap

seluruh penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun

penanam modal asing. Sehingga terdapat perlakuan yang sama bagi

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Akibat dari

adanya asas perlakuan yang sama ini, tidak menutup kemungkinan

akan mempersempit ruang gerak bagi penanam modal dalam negeri,

terutama yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil,

Menengah dan Koperasi. Mereka akan kalah bersaing dalam kancah

perdagangan bebas dalam era globalisasi dewasa ini.

b) Hukum Harus Dipublikasi

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, karena undang-undang ini sudah

dipublikasikan dengan diumumkan dalam Lembaran Negara dan

Tambahan Lemabaran Negara, dengan demikian telah memenuhi

syarat formal untuk berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Artinya bagi pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu penanam

modal dengan negara tuan rumah (host country), masing-masing

berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan memenuhi serta

terikat pada ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-

undang ini.

c) Hukum Harus Non Retroaktif (Tidak Berlaku Surut)

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal diterapkan secara non retroaktif, artinya

semua sengketa yang lebih banyak terjadi antara penanam modal asing

dengan pemerintah (seperti Pertamina, Telkom, PLN, PT. AMCO, dan

lain-lain) dalam perjanjian yang dibuat, klausula penyelesaian

sengketanya dibuat melalui badan arbitrase di Swiss. Penunjukkan

badan arbitrase di Swiss dilakukan karena badan tersebut dianggap

didirikan oleh beberapa negara sehingga lebih memperhatikan dan

menerminkan kepentingan negara secara keseluruhan.

d) Hukum Harus Dirumuskan Secara Jelas

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, pembentuk undang-undang telah

merumuskan secara jelas tentang insentif jangka waktu hak atas tanah

beserta ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1).

Undang-undang ini, baik dalam ketentuan pasal-pasalnya, terutama

dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (1) dinyatakan :

1) Huruf a

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan

dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun

dan dapat diperbahatui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

2) Huruf b

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan

dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun

dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun.

3) Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan

diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima)

tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Dengan demikian pembentuk undang-undang mempunyai tujuan yang

jelas agar ketentuan undang-undang dapat diterapkan sebagaimana

mestinya.

Penerapan Undang-Undang Penanaman Modal yang sekarang

diberlakukan, perlu mempertimbangkan bahwa penerapannya tersebut

akan berakibat adanya liberalisasi di bidang perekonomian yang dapat

menimbulkan eksploitasi bidang-bidang yang mengusai hajat hidup

orang banyak.

e) Hukum Harus Tidak Mengandung Pertentangan Antara Hukum yang

Satu Dengan yang Lain

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Penanaman

Modal yang berlaku sekarang terutama Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22

Ayat (1). Di sini terjadi pertentangan antara Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (4) dengan Peraturan Daerah mengenai

Retribusi dan Pungutan Daerah yang dikenakan kepada penanam

modal di daerah. Artinya penanam modal melakukan kontrak dengan

pemerintah pusat dan pungutan-pungutan seperti ini sebenarnya telah

termasuk dalam kontrak yang dimaksud.

Terjadi pertentangan pula antara Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 Pasal 22 Ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 41. Terdapat perbedaan

mengenai jangka waktu perizinan hak atas tanah yang dapat

menimbulkan kebingungan bagi penanam modal yang ingin

menanamkan modal dan membuka usaha di Indonesia.

f) Hukum Harus Tidak Menuntut atau Mewajibkan Sesuatu yang

Mustahil

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penananaman Modal, yakni dengan diberikannya insentif

berupa keringanan pajak dan perizinan hak atas tanah, maka akan

memberikan kelonggaran terhadap penanam modal untuk

menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini berdasarkan asas

perlakuan yang sama, sebagai konsekuensi atas ratifikasi dari

Agreements on TRIMs.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang

membangun ekonominya, membutuhkan banyak dana yang salah

satunya diperoleh dari penanaman modal. Namun dengan adanya

ketentuan dari Trade related Investment Measures (TRIMs), Indonesia

harus menerapkannya dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini

yang sebenarnya justru berakibat terciptanya liberalisasi ekonomi.

g) Hukum Harus Relatif Konstan

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, maka sebagaimana Pasal 22 Ayat (1),

Ayat (2) dan Ayat (4) mengenai insentif hak atas tanah, relatif tidak

konstan, artinya dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat diubah,

ditambah atau diganti. Melalui Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya Nomor 21-22/PUU-V/2007 tenggal 25 Maret 2008

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

sepanjang kata-kata ”di muka sekaligus”, yakni yang menyangkut

pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

h) Pemerintah Sejauh Mungkin Berpegang Teguh Pada Aturan-Aturan

Hukum (yang Diciptakan Sendiri atau yang Diakuinya)

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Penanaman

Modal yang sekarang berlaku, terutama Pasal 18 Ayat (4) dan Ayat (5)

serta Pasal 22, dimana kedua pasal tersebut mengatur mengenai

insentif yang diberikan kepada penanam modal, aparatur negara

terutama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat

berpegang teguh pada aturan-aturan dalam Undang-Undang Penanam

Modal. Adanya Peraturan Daerah mengenai Retribusi dan Pungutan

Daerah dan terdapatnya dua peraturan perundangan yang mengatur

mengenai hak atas tanah menyebabkan tumpang tindih peraturan.

Jika arti pentingnya hukum dikaitkan dengan investasi, investor

membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Artinya, bagi para investor butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan

dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran inilah yang disebut aturan

yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas untuk itu. Aturan tersebut

berlaku untuk semua pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Budiono

Kusumohamidjojo :

Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai dan adil. Fungsi dari kepastian hukum adalah tidak lain untuk memberikan patokan bagi perilaku itu. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama104.

Dikaitkan dengan isu kedaulatan politik dan ekonomi nasional,

polemik penanaman modal asing berkembang sampai kepada pandangan

yang menyatakan sebagai bentuk imperialisme modern oleh negara maju

kepada negara berkembang dan terbelakang. Imperialisme ialah politik

untuk menguasai (dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri

sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. "Menguasai" disini tidak

berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan

kekuatan ekonomi, kultur, agama dan ideologi, asal saja dengan paksaan.

Imperium disini juga tidak berarti suatu gabungan dari daerah jajahan,

tetapi dapat berupa daerah yang statusnya merdeka namun pengaruh

imperialis sangat besar di daerah tersebut105.

Imperialisme telah berkembang sedemikian rupa dari bentuk

imperialisme kuno menjadi imperialisme modern. Imperialisme Kuno

(Ancient Imperialism) intinya adalah semboyan gold, gospel, and glory

(penyebaran agama, kekayaan dan kejayaan). Dalam konteks ini, suatu

negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan

kekayaan, dan menambah kejayaannya. Imperialisme ini berlangsung

sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal.

Imperialisme Modern (Modern Imperialism) intinya adalah kemajuan

104 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil Problematika Filasafat Hukum, Cet.

1, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 6 105 Imperialisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme, 15 Januari 2010, 10.54.

ekonomi yang timbul sesudah revolusi industri. Industri besar-besaran

akibat revolusi industri membutuhkan bahan mentah yang banyak dan

pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk dijadikan sumber bahan

mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, di samping itu juga sebagai

tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Bentuk imperialisme

modern salah satunya dilakukan di bidang ekonomi sehingga lazim disebut

dengan imperialisme ekonomi. Dalam imperialisme ekonomi, walaupun

secara politis suatu negara memiliki kedaulatan penuh, namun kebijakan

ekonomi negara tersebut sangat dipengaruhi dan bergantung pada

imperialis. Dengan kata lain, imperialis menguasai aspek ekonomi negara

imperiumnya walaupun secara politik negara tersebut adalah negara yang

merdeka dan berdaulat. Imperialisme ekonomi inilah yang sekarang sangat

disukai oleh negara-negara imperialis untuk menggantikan imperialisme

politik106.

3. Analisis Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Penanaman Modal ini sebagaimana yang tertuang

dalam pasal-pasal, bab-bab atau ayat-ayatnya memang sangat memberi

kemudahan-kemudahan pada calon investor. Semua keinginan atau

permintaan (bahkan lebih) calon-calon investor sudah tertuang dalam

undang-undang tersebut. Sudah begitu mengobral dan sangat liberal,

karena selain memberi keringanan-keringanan atas izin, insentif, fasilitas

yang menggiurkan, kemudahan memindahkan modal setiap saat,

pembebasan lahan, tidak perlu mengkhawatirkan nasionalisasi, jauh yang

106 Ibid

lebih mengerikan sekaligus kontroversial dan memancing perdebatan keras

adalah diberikannya Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun.

Mencermati peran penanam modal cukup signifikan dalam

membangun perekonomian107, tidaklah mengherankan jika di berbagai

Negara di dunia dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju

maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar

negaranya dapat menjadi tujuan investasi. Di lain pihak, dari sudut

pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka

peluang untuk berinvestasi di berbagai Negara. Tujuannya sudah jelas,

yakni bagaimana mencari keuntungan sedangkan Negara penerima modal

berharap ada partisipasi nasionalnya. Mengingat ada perbedaan sudut

pandang antara investor dengan penerima modal, dirasakan perlu untuk

mengakomodasi kedua kepentingan itu ke dalam suatu norma yang jelas.

Untuk menyatukan antara kepentingan investor dengan Negara

penerima-penerima modal harus diasadari tidak mudah. Artinya apabila

negera penerima modal terlau ketat dalam menentukan syarat penanaman

modal investor, mungkin saja para investor yang sudah ada pun bisa jadi

akan merelokasi perusahaannya. Disebut demikian, karena di era

globalisasi ini, para pemilik modal sangat leluasa dalam menentukan

tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya. Untuk itu

dalam menyikapi arus globalisasi yang terus merambah ke berbagai bidang

tersebut maka, peraturan perundangan investasi asing langsung di berbagai

negara pun terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan dunia bisnis

yang semakin mengglobal.

107 Menurut Akgul Zeynep, Foreign investment plays an important role in economic

development. Mostly developing countries want to encourage foreign investment in their countries. When foreign investor invest in host country, he may encounter so many risk. The followings are some of the risk that foreign investor will face to face : His investment may be unlawfully expropriate or nasionalize by host country, or there might be currency transfer restriction in the host states. The other thing is that the treatment of investment will be changed after the establishment of investment. The host country may treat national investor more favourable than foreign investor. These situation may effect forein investor badly since there will be no competition at that time. (Akgul Zeynep, The Development of International Arbitration on Bilateral Investment Treaties : Disputes between States and Investor, ICSID Case Against Turkey Regarding Energy Sector, Disertation.com, Boca Raton, Florida, USA, 2008, hal. 8)

Dengan kata lain dalam perspektif, dunia bisnis tidak lagi mengenal

sekat-sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam

perubahan kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan

teknologi di berbagai sektor terutama di sektor informasi. Hal ini telah

menimbulkan ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional terutama

dibidang jasa keuangan. Menyikapi hal ini, maka sejumlah negara pun

melakukan kebijakan liberalisasi di bidang investasi, antara lain membuka

seluas-luasnya bidang usaha yang dapat dimasuki oleh investor asing yang

sebelumnya tertutup. Selain itu prosedur untk berinvestasi pun

disederhanakan108.

Paradigma baru kebijakan hukum investasi secara internasional

adalah bersifat liberal terbuka dan adil. Keterbukaan ini didasarkan pada

prinsip yang disepakati dalam World Trade Organization (WTO) yang

menetapkan adanya keleluasaan atau kebebasan yang dinamis antar negara

untuk melakukan investasi. Masing-masing negara saling menghormati

kedaulatan negara masing-masing untuk menetapkan kebijakan hukum

investasinya, namun masing-masing negara harus saling melindungi dan

memperlakukan kegiatan investasi di negaranya tanpa ada diskriminasi

antara investor asing dengan investor domestik, demikian juga antar

sesama investor asing. Prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip

perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-masing pihak

dengan saling menghormati dan memberikan perlakuan tanpa

diskriminasi.

Sehubungan dengan kepentingan, Pound membuat penggolongan

atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai

berikut 109:

a) Kepentingan Umum (public interest)

1) Kepentingan negara sebagai badan hukum;

108 Sentosa Sembiring, Op. Cit., hal. 62 109 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., hal. 130-131

Pemerintah sebagai perumus kebijakan hukum harus

mendasarkan pada konstitusi negara. Konstitusi selain menetapkan

dasar kebijakan politik, ekonomi dan sosial tentunya juga

menetapkan kebijakan hukum, dan dalam masalah kebijakan

hukum investasi, maka rujukannya adalah dari kebijakan hukum

dalam bidang ekonomi, karena kebijakan hukum investasi adalah

merupakan salah satu implementasi kebijakan hukum dalam

bidang ekonomi110.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal didasari pertimbangan agar dalam pembangunan nasional

sumber-sumber dana dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk

menutup kekurangan modal dalam negeri, tanpa menimbulkan

ketergantungan kepada luar negeri. Pemerintah menyadari bahwa

upaya yang dilaksanakan dengan hanya mengandalkan sumber

daya yang dimiliki sendiri tidak akan dapat mengejar

ketertinggalan dalam pembangunan nasional. Sebaliknya

pemerintah melihat bahwa penanaman modal asing sangat

dibutuhkan untuk merealisasikan potensi ekonomi yang dimiliki

oleh Indonesia.

2) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Dengan melihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstiusi di bidang

ekonomi, yang menjadi rujukan utama dalam pembentukkan

hukum penanaman modal di Indonesia, memberikan makna bahwa

penanaman modal harus dijauhkan dari kapitalisme dan

liberalisme. Penanaman modal asing harus diletakkan sebagai

bagian dari upaya mewujudkan demokrasi ekonomi. Dalam

konteks ini, kepentingan rakyat tidak bisa dikalahkan oleh

110 Muchammad Zaidun, “Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian

II)”, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/28/paradigma-baru-kebijakan-hukum-

investasi-indonesia-bagian-ii/> , 28 September 2009, 10.55

kepentingan apapun, apalagi pihak asing yang ingin mengambil

keuntungan secara berlebihan atas sumber ekonomi melalui

penguasaan cabang-cabang produksi dan sumber daya yang

berlimpah di tanah air Indonesia.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada

di masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua golongan

penanam modal dengan memberlakukan asas perlakuan yang sama.

Namun adanya asas perlakuan yang sama, sering menimbulkan

pengaruh negatif antara penanam modal dalam negeri dengan

penanam modal asing.

b) Kepentingan Masyarakat (social interest)

1) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;

Hukum diciptakan untuk menjaga kedamaian dan ketertiban.

Demikian juga Undang-Undang Penanaman Modal dibuat untuk

menjaga kedamaian dan ketertiban dalam berinvestasi. Hal ini

tertuang dalam pasal demi pasal yang mengsyaratkan adanya

ketentuan-ketentuan bagi penanam modal yang akan menanamkan

modalnya di Indonesia. Akan tetapi banyak terjdi sengketa dalam

penanaman modal asing, seperti Freeport, Newmont,

ConocoPhilips, ExxonMobil, AMCO dan CarahaBodas. Tidak

hanya menyebabkan kerugian pada negara namun juga pada

penduduk lokal setempat.

2) Perlindungan lembaga-lembaga sosial;

Gesekan kepentingan antar instansi Pemerintah yang terkait

dengan penanaman modal yang meliputi Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), Departemen Dalam Negeri,

Departemen Perdagangan, dan Departemen Perindustrian. tidak

dapat dipungkiri bahwa materi muatan Undang-Undang

Penanaman Modal memang sarat konfik kepentingan yang

melibatkan beberapa instansi yang memiliki tugas dan tanggung-

jawab di bidang penanaman modal. Beberapa isu penting yang

menjadi objek perdebatan dalam pembahasan Undang-Undang

Penanaman Modal antara lain kelembagaan, kategorisasi bidang

usaha, fasilitas, insentif, dan kewenangan pusat dan daerah.

3) Pencegahan pelanggaran hak;

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, maka dengan adanya Pasal 22

mengenai fasilitas pemberian ijin hak atas tanah, yang

dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada investor agar

menanamkan modalnya di Indonesia, namun terjadi pelanggaran

hak atas tanah yang dimiliki oleh warga sekitar. Sebagian besar

masyarakatnya adalah petani, dan umumnya petani ini yang

menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut.

Kebijakan pemberian fasilitas hak atas tanah yang terlalu

lama hal ini jelas sangat mengutungkan pihak investor dan tidak

melindungi sebagian besar masyarakat Indonesia yang sebagian

besar adalah petani dan dengan adanya pemberian jangka waktu

yang terlalu lama jelas sama dengan menimbulkan tuan-tuan tanah

dengan versi yang baru. Pengaturan pemberian fasilitas hak atas

tanah dalam Undang Undang Penanaman Modal kurang

memperhatikan asas pemanfaatan tanah yang ada dalam Undang-

Undang TAP MPR No.IX tahun 2001 yang kurang memberikan

perlindungan bagian sebesar masyarakat Indonesia dan dapat

kurang memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakatnya.

4) Kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang sekarang ini

berlaku, dapat dilihat sangat sedikit memberikan kontribusi bagi

masyarakat Indonesia. Penduduk lokat setempat tidak merasakan

dampak yang besar dengan adanya penanaman modal terutama

penanaman modal asing. Mereka tetap saja kurus, dekil,

berpenyakit kulit, berbaju lusuh dan tidak bersepatu, sementara

kekayaan alamnya terus digerus berlipat ganda. Bagaimana tentang

kekayaan alam yang terus dihabisi, sementara kontribusinya hanya

sedikit dapat dilihat dalam ilustrasi dibawah ini:

Angka 800 juta dollar AS terlalu kecil buat kita. Lihat compensation (bukan gaji) tiap tahun untuk Chairman of the Board Freeport sebesar 9,509.183 dollar AS; Chief of Administrative Officer 1.756.159 dollarAS, Chief Operating Officer 815.554 dollar AS; dan President Director of Freeport Indonesia 1.641.877 dollar AS. Untuk kompensasi empat pejabat Freeprt saja jumlahnya 13.722.773 dollar AS. Bandingkan dengan dana keamanan selama 1996 – 2004 yang hanya 20 juta dollar AS. Artinya aparat keamanan kita hanya kecipratan 2,5 juta dollar AS setahun111.

Melihat kenyataan tersebut, penduduk masih sangat jauh dari

kesejahteraan sosial. Masyarakat masih kental dengan kemiskinan,

kepiluan dan kesedihan. Merupakan suatu ironi yang cukup

memilukan. Sementara rakyat semakin miskin, namun investor

semakin meraup keuntungan besar.

c) Kepentingan Pribadi (private interest)

1) Kepentingan individu;

Individu bukan hanya diartikan sebagai manusia saja. Badan

hukum juga merupakan subjek hukum (rechtspersoon). Badan

hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti

manusia112. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi

(natuurlijke persoon) dan mungkin pula kumpulan dari badan

hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku.

Suatu persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 mewajibkan penanam modal yang ingin menanamkan

modalnya di Indonesia harus berbadan hukum berbentuk Perseroan

Terbatas (PT). Ditinjau dari kepentingan Perseroan Terbatas pada

111 Kompas, 5 Februari 2006 112 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 11

umumnya didirikan untuk mencari keuntungan. Tidak terkecuali

kepentingan Perseroan Terbatas dalam kegiatannya menanamkan

modalnya di Indonesia, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya.

2) Kepentingan keluarga;

Keluarga merupakan bagian individu-individu juga tidak

terlepas dari kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan

dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 mempunyai kepentingan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui

pendapatan per kapita. Namun kemiskinan dan pendapatan yang

tidak seimbang justru terjadi pada keluarga-keluarga yang tinggal

di daerah perusahaan dimana kegiatan penanaman modal

dilakukan. Hal ini jauh dari yang diharapakan bahwa penanaman

modal dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di

Indonesia.

3) Kepentingan hak milik.

Konsep hak milik atas benda eksternal (di luar diri manusia),

seperti anggota tubuh memegang peranan penting dalam

pandangan hukum113. Untuk Indonesia, hak milik jelas harus

mencerminkan aspek individual dan sosial. Milik pribadi dianggap

tetap eksis, sekalipun diakui pula bahwa milik itu mempunyai

fungsi sosial. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6

menyatakan, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial,

menegaskan, tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial. Penggunaan tanah itu tidak boleh

merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 22 mengenai insentif

113 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, RajaGrafindo, Jakarta,

2008, hal. 31

pemberian hak atas tanah baik berupa Hak Guna Bangunan, Hak

Guna Usaha maupun Hak Milik, penggunaannya bertentangan

dengan hak milik sebagai fungsi sosial. Karena dengan

kepentingan hak milik yang dimiliki oleh para penanam modal

akan berubah fungsi bukan lagi berfungsi individu dan sosial akan

tetapi hanya berfungsi individu.

Paradigma tersebut melahirkan suatu ketidakadilan bagi masyarakat,

terutama penduduk lokal. Banyak ketidakadilan dan ketimpangan

eknonomi yang terjadi. Bagaimana para investor asing mengeruk

keuntungan dan mengambil kesempatan tanpa memperdulikan kondisi

bangsa ini. Kesejahteraan yang tidak merata bukan hanya terjadi pada

penduduk lokal saja tetapi pengusaha dalam negeri sebagai akibat asas

perlakuan yang sama yang diterapkan dalam Undang-Undang Penanaman

Modal ini. Ketidakadilan terjadi manakala pengusaha dalam negeri yang

memerlukan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan industri

dalam negeri justru terlibas karena World Trade Organization (WTO).

Menurut John Rawls, keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang

dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar

keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat

yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin

oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi

kepentingan sosial. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan

keadilan tidak bisa diganggu gugat114. Perlu ada keseimbangan antara

kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran

keseimbangan itu diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Agar

tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu,

perlu ada aturan-aturan.

Teori keadilan yang berlaku di Indonesia secara jelas dapat kita

temukan dalam rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat kata adil. Sila ke

114 John Rawls, loc. cit

dua dari Pancasila berbunyi :“Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan

sila ke lima yang berbunyi :“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”.

Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (yang kemudian dicabut dengan

Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998), butir-butir dari prinsip keadilan

telah diungkapkan secara jelas. Selanjutnya apabila kita melihat pada

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, secara tegas juga disebutkan komitmen bangsa Indonesia terhadap

keadilan itu.

Jadi dapat dikatakan keadilan menurut konsepsi bangsa Indonesia

adalah keadilan sosial. Seperti kata Notohamidjojo (1973:13)115, keadilan

sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat.

Masing-masing harus diberikan kesempatan menurut kepatutan

kemanusiaan (menselijke waarigheid). Pembangunan dan pelaksanaan

pembangunan, tidak hanya perlu mengandaikan dan mewujudkan

keadilan, melainkan juga kepatutan.

Keadilan dengan begitu erat dengan haknya. Hanya saja, dalam

konsepsi keadilan Bangsa Indonesia, hak ini tidak dapat dipisahkan

dengan pasangan antinominya, yaitu kewajiban. Keadilan hanya dapat

tegak dalam mayarakat yang beradab atau sebaliknya hanya masyarakat

yang beradab yang dapat menghargai keadilan.

Adanya keserasian antara hak dan kewajiban ini menunjukkan bahwa

manusia makhluk beredimensi monodualistis, yaitu sebagai makhluk

individual dan sosial. Di Indonesia, pengertian adil tidak serta merta

mengarah ke arah maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas

atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan

tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, keadilan ini pun tidak

bersifat sektoral, tetapi meliputi semua lapangan, baik dalam ideologi,

115 Ibid; hal. 167

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Hanya dengan

demikian akan dapat dipenuhi tujuan nasional, menciptakan masyarakat

yang adil dan makmur.

Suatu keadilan tidak tunduk hanya pada pemerintah dan peraturan

perundang-undangan. Suatu dilema dimana peraturan perundang-

undangan hanya menjamin adanya kepastian hukum tetapi belum

menjamin adanya keadilan yang dapat diperoleh semua pihak. Undang-

Undang Penanaman Modal ini dianggap mencapai kata adil apabila,

pemerintah tidak memaksakan kehendak dengan mengorbankan

masyarakat. Kehendak yang dimaksud yakni kebutuhan pemerintah dalam

membangun perekonomian di negara ini. Pemerintah wajib

memperhatikan kondisi masyarakat dan kesiapan negara dalam

menghadapi perdagangan bebas melalui World Trade Organization

(WTO).

Kondisi masyarakat Indonesia terutama di daerah polosok dimana

sumber daya alam tersedia melimpah, masih sangat tradisonal. Penduduk

lokal masih berpikir secara sederhana justru dimanfaatkan untuk

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Adil diperoleh apabila

pemerintah dapat menjamin hak-hak warga negara dengan semestinya

tanpa melihat adanya kepentingan politik. Penduduk lokal pun dapat

memperoleh apa yang menjadi haknya sebagai warga negara Indonesia.

Keadilan juga memerlukan keseimbangan antara kepentingan

pemerintah, kepentingan masyarakat dan kepentingan penanam modal.

Kepentingan pemerintah sebagai perumus kebijakan di bidang ekonomi

yang menginginkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat meningkat.

Kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang menginginkan adanya

kesejahteraan hidup melalui pengelolaan sumber ekonomi. Kepentingan

penanam modal yang mencari keuntungan. Dari semua kepentingan yang

berbeda-beda ini harus diseimbangkan. Mulai dari pemerintah yang

mendasarkan kebijakan ekonomi pada demokrasi ekonomi seperti yang

dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Di sini

jelas dikatakan bahwa prinsip keadilan harus dipegang teguh oleh

pemerintah untuk mewujudkan perekonomian nasional salah satunya

dalam menetapkan kebijakan investasi.

4. Idealitas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Konteks

Pemberian Insentif Bagi Investor Domestik dan Investor Asing

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara

berkembang sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing.

Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim

investasi negara bersangkutan. Bagi penanam modal, sebelum melakukan

investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap apek-aspek

yang turut memperngaruhi iklim penanaman modal, yaitu keuntungan

ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik. As with every legal

system, international investment protection law faces a trade-off: on the

one hand, its legal norms are meant to create legal security and stability,

on the other hand, the laws relating international investment protection try

to accommodate unforeseen and special circumstances in individual cases

as a requirement of justice116. Oleh karena itu, bagi negara-negara

116 Anne van Aaken, International Investment Law and Rationalist Contarct Theory, IIJL

International Legal Theory Colloquium Spring 2009 : Virtues, Vices. Human Behavior and Democracy in International Law, Working Paper, to be presented at NYU, 22 January 2009, hal. 2

berkembang untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya

dibutuhkan tiga syarat, yakni 117:

a) Syarat Keuntungan Ekonomi (Economic Oppurtunity)

Untuk menarik modal asing dibutukan adanya keuntungan

ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam,

tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang

cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang perspektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki

keunggulan alamiah dan komparatif, seperti negeri yang sangat luas

dengan kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang sangat

besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.

Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat

tujuan penanaman modal yang menarik investor asing meskipun

penegakan keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan para

pihak.

Namun, potensi-potensi tersebut pada saat ini belum mampu

diberdayakan secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam

krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.

Selain itu kesulitan prasarana dan sarana pendukung akan menghambat

investasi di Indonesia. Seperti infrastruktur (jalan tol, jembatan) yang

sangat buruk, terjadinya krisis listrik yang akhir-akhir ini mengganggu

kegiatan perindustrian. Bahkan dari fakta yang terjadi, Banyak investor

117 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 48

yang akan hengkang bila pembangunan infrastruktur jalan lambat.

Mereka mengeluh belum andalnya infrastruktur118. Hal seperti ini akan

menghambat investasi masuk ke Indonesia.

b) Syarat Stabilitas Politik (Political Stability)

Investor yang akan datang ke suatu negara sangat dipengaruhi

faktor Stabilitas Politik (Political Stability). Terjadinya konflik elite

politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim

investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan

usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas

politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Memburuknya iklim investasi, meningkatnya country risk dan

belum mantapya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap arus modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi

dalam perkembangan politik di Indonesia. Akibatnya terjadilah

pelarian arus modal yang sempat memuncak. Akibat lain, sampai saat

ini Indonesia tidak termasuk negara favorit untuk berinvestasi.

Sebenarnya resiko politik dan resiko ekonomi suatu negara tidak akan

menyurutkan minat investasi, jika ada kompensasi terhadap resiko

tersebut.

c) Syarat Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam

negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara

118 Kompas, Senin, 25 Januari 2010

bila dirasakan negara terebut berada dalam situasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim

investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha

sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk

mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini

adalah supremasi hukum (rule of law).

Insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi

asing adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan

memberikan jaminan keamanan. Ketegasan pemerintah dalam

menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan

hukum dan keamanan. Banyak investor asing masih tertarik untuk

menanamkan modalnya di Indonesia karena Indonesia masih memiliki

keunggulan komperatif dibandingkan dengan negara-negara tujuan

investasi yang lain. Investor tidak akan melihat insentif seperti tax

holiday sebagai daya tarik investasi, melainkan apakah ada jaminan

keamanan maupun penegakan hukum.

Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia

memerlukan investasi. Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam

hukum. Strategi akan goyah jika, pemerintah tidak menghormati

kontrak-kontrak karya yang sudah ada. Akibatnya, investor enggan

datang ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.

1) Aspek Substansi Hukum

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama

kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek

kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri

mengganggu merupakan bagian dari masalah-masalah yang

menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim yang kondusif

tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Dampak yang paling nyata dari pelaksanaan otonomi daerah

adalah menyangkut masalah perizinan. Perizinan merupakan faktor

yang vital yang menentukan apakah investor bersedia menanamkan

modalnya atau tidak. Salah satu akibat nyata dari adanya otonomi

daerah dan pengaturan yang tidak jelas antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan secara

wajib kepada kabupaten/kota untuk menyelenggrakan urusan

pemerintah di bidang penanaman modal. Untuk melakukan

pembenahan ekonomi, pemerintah dituntut untuk menyusun dan

menyempurnakan sejumlah undang-undang yang terkait dengan

pemulihan ekonomi.

2) Aparatur Hukum

Aparatur hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam

menarik investor atau menciptakan iklim yang kondusif untuk

berinvestai. Aparatur hukum meliputi badan yudikatif, legislatif

dan eksekutif. Kualitas aparat hukum yang seringkali

menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para

investor, dapat terlihat dari budaya atau pola-pola ilegal dalam

mengimpor suatu produk. Investasi yang sudah ada tidak mungkin

akan lari jika sistem usaha yang bersih diterapkan pada seluruh

aparatur hukum.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat

terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan

budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi

setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Pada investor

sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan

melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerja sama yang telah dan

adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi

sengketa.

Pada saat ini, budaya hukum di Indonesia belum mampu

terbangun dengan baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut

sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap

hukum yang sangat beragam. Salah satu yang mempengaruhi

budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor.

Globalisasi memaksa Indonesia untuk tunduk pada peraturan-

peraturan WTO dan TRIMs. Sebagai negara berkembang tentu saja

Indonesia tidak siap dengan adanya perdagangan bebas. Melihat industri

dalam negeri yang masih membutuhkan perhatian dan bantuan modal dari

pemerintah. Tenaga kerja dan peralatan yang masih tergolong sederhana

akan sangat sulit untuk mengimbangi perusahaan-perusahaan

multinasional yang hadir di Indonesia. Apalagi dengan diberlakukannya

prinsip perlakuan yang sama terhadap penanam modal dalam negeri dan

penanam modal asing, akan mempersempit ruang gerak bagi industri

dalam negeri. Berbagai insentif yang diberikan kepada penanam modal,

justru semakin membuat leluasa bagi penanam modal asing untuk

melebarkan dominansinya.

Memang tak dapat dipungkiri penanaman modal banyak memberikan

dampak positif di Indonesia. Namun dampak positif tersebut hanya

dirasakan oleh segelintir orang. Kesejahteraan sosial yang tidak merata

sementara kekayaan alam yang tersimpan di Indonesia dikeruk habis oleh

investor asing untuk kemakmuran negaranya sendiri. Pengaturan

perundang-undangan mengenai investasi di Indonesia terutama mengenai

insentif-insentif yang diberikan terlalu melindungi kepentingan investor

asing. Sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal merupakan produk hukum yang mendukung adanya

liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi ekonomi bertentangan dengan demokrasi ekonomi

sebagai dasar perekonomian nasional di Indonesia. Pembangunan hukum

ekonomi sangat diperlukan di negara ini. Sebab dengan pembangunan

hukum ekonomi akan tercipta pula suatu tatanan hukum sebagai dasar

berpijak dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Jika pondasi hukum

ekonomi dapat tercipta dengan baik, maka pembangunan ekonomi juga

dapat berjalan dengan lancar dan pertumbuhan ekonomi pun dapat

meningkat. Tak terkecuali hukum penanaman modal di Indonesia yang

memerlukan adanya pembangunan untuk melindungi kepentingan nasional

dan kesejahteraan sosial yang merata.

Berkaitan dengan perdagangan bebas perlu kiranya kita perhatikan

beberapa kesimpulan dari Seminar hukum tentang “Persetujuan Marakesh

dan Implikasinya bagi Hukum Nasional”, bahwa dalam membangun

sistem hukum nasional yang memadai dalam rangka memperkuat posisi

Indonesia di pasar internasional, ada 7 (tujuh) aspek yang harus

diperhatikan, yaitu 119:

a) Aspek pembentukan hukum (law making)

b) Aspek penerapan hukum dan pelayanan hukum (aplication of the law)

c) Aspek penyelesaian sengketa (dispute resolution), baik melalaui

pengadilan, maupun melalui cara-cara penyelesaian alternatif

(alternative dispute resolution)

d) Pengembangan sumber daya manusia dan spesialisasi profesi di bidang

hukum, termasuk modernisasi system pendidikan hukum (formal, non-

formal, dan informal)

e) Peningkatan pengumpulan informasi hukum dan efektifitas penyebaran

informasi hukum melalui sistem jaringan informasi hokum

f) Penelitian bahasa hukum yang dipakai dalam perjanjian internasional,

khususnya perjanjian WTO dan pembakuan bahasa hukum melalui

perbandingan bahasa hukum secara internasional dan nasional, dan

g) Pengembangan metode-metode interpretasi hukum, terutama

penafsiran hukum dari klausula-klausula perjanjian WTO.

119 Hudi Asrosri, Peranan Hukum di Dalam Menghadapi Transformasi Global di Bidang

Ekonomi,

Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan

mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan atau pembaharuan

hukum120. Di era reformasi, arah dan sasaran politik hukum ekonomi harus

difokuskanpada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan

keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi

kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi dan menggunakan tolok

ukur pemerataan ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan

ekonomi. Dengan arah dan sasaran yang baru tersebut diharapkan nantinya

hukum ekonomi mampu menciptakan ketahanan ekonomi rakyat kuat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya pendekatan baru

untuk membangun hukum ekonomi. Pendekatan tersebut harus tetap

bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan juga mampu mencakup aturan atau substansi

hukum, struktur atau kelembagaan hukum, aparat penegak hukum dan

budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keselarasan

antara pendekatan di bidang ekonomi dengan pembangunan hukum di

Indonesia yakni terbentuknya sistem hukum dan produk hukum nasional

yang mengabdi pada kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan selama ini

para perancang undang-undang hanya mengadopsi sistem hukum ekonomi

luar negeri tanpa memperdulikan benturan nilai-nilai liberal tersebut

dengan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat.

120 Adi Sulistyono, op.cit., hal. 69

Sebagaimana pendapat Erman Radjagukguk, maka hukum investasi

sebagai bagian dari hukum ekonomi harus mempunyai fungsi stabilitas

(stability)121, yaitu bagaimana potensi hukum dapat menyeimbangkan dan

mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam

masyarakat. Sehingga hukum investasi dapat mengakomodasi

kepentingan-kepentingan modal asing dan sekaligus dapat pula

melindungi pengusaha-pengusaha lokal atau usaha kecil. Dalam kaitannya

dengan hal ini, maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik.

Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor political

stability. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan

berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang

dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun

proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Kebutuhan fungsi hukum investasi untuk dapat meramalkan

(predictability), adalah mensyaratkan bahwa hukum tersebut

mendatangkan kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila ia

yakin hukum akan melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian hukum

akan memberikan jaminan kepada investor untuk memperoleh economic

opportunity122 sehingga investasi mampu memberikan keuntungan secara

ekonomis bagi investor. Adanya kepastian hukum juga merupakan salah

satu faktor utama untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investor,

karena dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum

investasi, juga ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan

sebagai pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur investasi dan yang

terkait dengan investasi kadangkala menimbulkan kekaburan atau

ketidakpastian mana hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan

keberadaan hukum dengan masyarakat, maka perlunya wibawa hukum

agar dapat ditaati dan sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu

121 Erman Rajagukguk, op.cit., hal.27-31 122 Ibid

dengan yang lain terlebih lagi dalam lalu lintas bisnis diperlukan adanya

kepastian hukum yang berlaku.

Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama bagi semua

orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua

orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli

ditekankan sebagai syarat untuk berjalannya menjaga mekanisme pasar

dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Dalam kaitannya dengan aspek

keadilan disini, maka faktor accountability dengan melakukan reformasi

secara konstitusional serta perbaikan sistem peradilan123 dan hukum

merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka menarik investor.

Apabila hal ini tidak dilakukan pada akhirnya berakibat pada lemahnya

penegakan hukum (law enforcement) dan ketiadaan regulasi khususnya di

bidang investasi yang mampu memberikan rasa aman, nyaman bagi

investor serta kurang ramahnya perundang-undangan tersebut terhadap

investor khususnya investor asing. Dengan kata lain perangkat perundang-

undangan yang ada sekarang dirasakan kurang mengakomodasi

kepentingan para investor dalam berinvestasi.

Tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha:

penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang

tumpang tindih, dan transparansi biaya perizinan. Tumpang tindih

peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang dan

jasa tapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi.

Prioritas perlu diberikan pada deregulasi dan koordinasi berbagai

peraturan daerah dan pusat. Salah satu upaya untuk menggerakkan

kembali perekonomian Nasional adalah bagaimana menciptakan iklim

123 Tribunals, instead of focusing exclusively on the “sole effect” on the owner, have also

often taken into account the purpose and proportionality of the governmental measures to determine whether compensation was due. Thus a number of cases were determined on the basis of recognition that governments have the right to protect, through non-discriminatory actions, inter alia, the environment, human health and safety, market integrity and social policies without providing compensation for any incidental deprivation of foreign owned property. (Organisation for Economic Co-operation and Development, “Indirect Expropriation” and The “Right to Regulate” in International Investment Law, Working Papers on International Investment, Number 2004/4, September 2004)

dunia usaha yang kondusif. Dengan penataan hukum ekonomi khususnya

hukum investasi diharapkan mendorong investasi di Indonesia, baik

penanaman modal dalam negeri maupun asing. Kebijakan-kebijakan yang

dirumuskan haruslah yang mampu membuat Indonesia bersaing dengan

negara-negara di ASEAN khususnya, dalam menarik investasi asing.

Faktor kepastian hukum tentang izin lokasi dan pembebasan retribusi

daerah di suatu daerah dapat menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi keputusan atau kebijakan investasi. Kepastian hukum yang

dimaksud adalah tersedianya seperangkat peraturan daerah yang

transparan dan menjamin keamanan berinvestasi, kemudahan berusaha dan

efisiensi. Bila kepastian hukum yang demikian itu dapat memberi

keyakinan yang kuat kepada calon investor serta sesuai dengan kebutuhan

dan harapan para investor dalam berinvestasi, maka dengan sendirinya

para investor akan merasa termotivasi untuk menanamkan modalnya

dalam suatu bidang usaha yang dipilihnya. Namun sebaliknya, bila

kepastian hukum yang dimaksud ternyata tumpang tindih antara satu

peraturan dengan peraturan yang lain yang dapat menyebabkan

kebingungan penanam modal bahkan tidak menjamin keamanan

berinvestasi, tidak memberi kemudahan berusaha dan meraih keuntungan,

maka dapat dipastikan bahwa investor kurang dan bahkan tidak

termotivasi untuk menanamkan modalnya. Karena meskipun dari

pertimbangan ekonomi peluang investasi dipandang dapat memberikan

keuntungan, namun bila keamanan dan kemudahan invetasi tidak terjamin,

maka peluang itu menjadi tidak menarik. Pada dasarnya investasi adalah

kegiatan usaha untuk jangka waktu yang panjang.

Jika dari perhitungan jangka panjang pengelolaan investasi akan

mengalami banyak resiko yang merugikan. Oleh karena itu, kepastian

hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan menjadi faktor motivasi

bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi atau

tidak berinvestasi. Pentingnya jaminan kepastian hukum, dan bahkan

pemberian insentif kepada calon investor untuk berinvestasi di daerah

tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 176 menyebutkan bahwa :

Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian secara yuridis formal telah disebutkan bahwa

pemberian insentif tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Calon investor sebenarnya hanya membutuhkan penyederhanaan sistem

dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan

transparansi biaya perizinan. Insentif yang diberikan tidak terlalu penting

bagi calon investor. Namun bila pemerintah memberikan insentif yang

sangat longgar dalam berinvestasi seperti yang tertuang pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal justru akan

memberikan dampak negatif bagi kepentingan nasional.

Pemberian insentif merupakan hal yang sah dilakukan pemerintah

untuk menarik minat calon investor. Pemberian insentif seharusnya

dilakukan dengan melihat berbagai pertimbangan dan kondisi masyarakat

di negara ini. Sebagai negara berkembang, Indonesia memang

memerlukan banyak modal dalam membangun perekonomian akan tetapi

secara tidak sadar Indonesia menjadi sasaran yang empuk bagi negara-

negara maju yang ingin mencari keuntungan di Indonesia. Pembangunan

hukum investasi memang sangat diperlukan sebagai pondasi dalam

berinvestasi di Indonesia dan untuk memberikan keadilan bagi semua

pihak terutama untuk melindungi kepentingan nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh pokok-pokok kesimpulan

sebagai berikut :

1. Dari prinsip-prinsip yang melingkupi Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal yang mengemuka dan menjadi

kekhawatiran masyarakat adalah adanya asas perlakuan yang sama. Ini

terjadi karena asas perlakuan yang sama akan membuka kesempatan yang

seluas-luasnya bagi penanaman modal asing di Indonesia.

2. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, dapat diketahui pemerintah Indonesia ingin

melindungi kepentingan nasional, yaitu kepentingan penanam modal

dalam negeri untuk mengembangkan industri nasional. Namun

sehubungan dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah

kepada penanam modal menciptakan liberalisasi perekonomian. Sebab

melalui insentif tersebut, digunakan oleh penanam modal asing untuk

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

3. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan modal yang besar

untuk membangun perekonomian bangsa, membutuhkan lapangan

pekerjaan, mengembangkan industri eksport untuk mendapatkan devisa,

pembangunan desa-desa tertinggal, dan alih teknologi. Dari kebutuhan

tersebut, Indonesia membutuhkan dana dari penanam modal terutama

penanam modal asing. Tidak dapat dipungkiri penanam modal asing lebih

kuat dalam hal keuangan dan teknologi karena sebagian besar penanam

modal asing merupakan negara maju.

4. Untuk menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di

Indonesia memang tidak mudah. Dibutuhkan substansi hukum, aparatur

hukum dan budaya hukum yang baik. Selain itu hukum investasi

membutuhkan aspek stabilitas, aspek kemampuan untuk meramalkan dan

aspek keadilan.

B. Implikasi

Konsekuensi logis dari kesimpulan yang diperoleh khususnya

menyangkut insentif yang diberikan kepada penanam modal dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka mengandung

implikasi, yaitu :

1. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam World Trade Organization (WTO)

dan Trade Related Investment Measures (TRIMs) mengharuskan Indonesia

untuk meratifikasi segala ketentuan di dalamnya. Sebagai negara yang

berkembang Indonesia memang belum siap untuk mengikuti arus

globalisasi perdagangan bebas. Namun mau tidak mau Indonesia harus

mematuhi dari semua ketentuan yang telah diratifikasi. Adanya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan tegas

mengakui bahwa kompetisi perekonomian dunia semakin ketat sehingga

kebijakan hukum mengenai penanaman modal pun juga semakin didorong

kuat untuk menciptakan daya saing.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

menyebabkan liberalisasi yang bertentangan dengan demokrasi ekonomi di

Indonesia. Dengan diberlakukannya prinsip non diskriminasi akan

mempersempit ruang gerak bagi penanam modal dalam negeri. Penanam

modal dalam negeri akan kalah bersaing di kancah perdagangan bebas.

3. Indonesia saat ini sedang membutuhkan dana yang besar untuk

membangun perekonomian negara. Oleh karena itu, Indonesia

membutuhkan penanam modal asing sehingga pemerintah melalui

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lebih

banyak memberikan insentif kepada penanam modal asing untuk menarik

minat mereka agar menanamkan modalnya di Indonesia dan menghadapi

persaingan antar negara yang semakin ketat.

4. Adanya ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal membuat para penanam modal asing

maupun penanam modal dalam negeri enggan menanamkan modalnya di

Indonesia.

C. Saran

1. Pemerintah seharusnya tidak semata-mata hanya mengadopsi dari

konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk

mengakomodasi penanam modal asing di Indonesia saja yang menjadikan

peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif. Perlu suatu

kebijaksanaan lebih dari pemerintah untuk mengakomodir ketentuan-

ketentuan dari konvensi internasional menjadi kebijaksanaan nasional

yang dapat membangun bangsa.

2. Prinsip non diskriminasi dalam hal insentif untuk penanam modal asing

seharusnya lebih dibatasi lagi, hanya di bidang perijinan, perpajakan dan

pelayanan keimigrasian. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh

penanam modal asing adalah kepastian hukum, perlindungan hukum dan

kemudahan dalam perijinan usaha.

3. Untuk mewujudkan hukum penanaman modal yang baik pemerintah juga

wajib memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

4. Diperlukan perbaikan sistem peradilan dan adanya perlakuan yang sama

bagi semua pihak di depan hukum. Perlakuan yang sama bagi semua pihak

dan adanya standar pola perilaku pemerintah perlu ditekankan untuk

mencegah birokrasi yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi Sulistyono. 2008. Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetkan UNS (UNS Press), Surakarta

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung Ade Maman Suherman. 2008. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum,

RajaGrafindo, Jakarta

Arief Sidharta. 2008. Ethika Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil Problematika Filasafat

Hukum, Cet. 1, Grasindo, Jakarta Carl Joachim Friedrich. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusamedia,

Bandung C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum

Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2002. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia,

Jakarta Dudu Duswara Machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa,

cetakan ke 2, Refika Aditama, Bandung Erman Rajagukguk. 2007. Hukum Investasi di Indonesia (Anatomi Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

Hans Kelsen. 2008. Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung Huala Adolf. 2004. Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan

Internasional (WTO), Rajawali, Jakarta Hendrik Budi Untung. 2010. Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta Ida Bagus Rahmadi Supanca. 2006. Kerangka Hukum Kebijakan Investasi

Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor Ida Bagus Wyasa, dkk. 2003. Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama,

Bandung Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Jimly Asshiddiqie. 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi

(Serpihan Pemikiran hukum, Media dan HAM), Konstitusi Press, Jakarta John Rawls. 2006. A Theory oj Justice (Teori Keadlian), Pustaka Pelajar,

Yogyakarta Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,

Banyumedia, Malang

Jonker Sihombing. 2009. Hukum Penanaman Modal di Indonesia, PT. Alumni,

Bandung Kamaruddin Ahmad. 1996. Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Rineka Cipta,

Jakarta Mariam Darus Badrulzaman. 1997. Mencari Sistem Hukum Benda

Nasional,Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung

Munir Fuady. 2004. Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO),

Cutra Aditya Bakti, Bandung Nindyo Pramono. 2002. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti,

Bandung Pandji Anoraga. 1994. Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing,

Pustaka Jaya, Semarang Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta Riduan Syahrani. 2004. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung Rosjisi Ranggawijaya. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,

Ctk. Pertama, Bandung RPJMN 2004-2009, Bab 17 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas, Sub

Bab A, Permasalahan Salim dan Budi Sutrisno. 2008. Hukum Investasi di Indonesia, RajaGrafindo

Persada, Jakarta Sajtipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Sihombing Purwoatmodjo. 1997. Pengantar Ilmu Hukum, Sebelas Maret

University Press, Surakarta Sudikno Mertokusmo. 2002. Diktat Teori Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas

Hukum Jurusan Kenotariatan, UGM, Jogja __________________. 1996. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,

Yogyakarta

__________________. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta

Sunaryati Hartono. 1972. Beberapa Masalah Transisional dalam Penanaman

Modal Asing di Indonesia, Binatjipta, Bandung Sentosa Sembiring. 2007. Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung Soedjono Dirdjosisworo. 2001. Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada,

Jakarta Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penlitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-

Press), Jakarta Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. Penelitian Hukum Normatif,

Universitas Indonesia Press, Jakarta Setiono. 2005. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Progam

Studi Ilmu Hukum Pascasarjan Universitas Sebelas Maret, Surakarta Theo Huijebers. 2005. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ke 5,

Kanisius, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Citra Umbara, Bandung Jurnal dan Makalah

Anne van Aaken, International Investment Law and Rationalist Contarct Theory, IIJL International Legal Theory Colloquium Spring 2009 : Virtues, Vices. Human Behavior and Democracy in International Law, Working Paper, to be presented at NYU, 22 January 2009

Ahmad Yulianto, 2003, Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5 Akgul Zeynep, The Development of International Arbitration on Bilateral Investment Treaties : Disputes between States and Investor, ICSID Case Against Turkey Regarding Energy Sector, Disertation.com, Boca Raton, Florida, USA, 2008 Camelia Malik, 2007, Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 4 Eugene F. Maloney, The Investment Process Required by the Uniform Prudent Investor Act, FPA Journal, November 1999 Jan Paulsson, Arbitration Without Privity, Foreingn Investment Law Journal, International Center for Settlement of Investment Disputes, Volume 10, Number 2, Fall 1995 Organisation for Economic Co-operation and Development, “Indirect Expropriation” and The “Right to Regulate” in International Investment Law, Working Papers on International Investment, Number 2004/4, September 2004 Ridwan Khairandy, 2003, Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5

Yulianto Syahyu, 2003, Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5 Sosialisasi UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, IPB International Convention Centre (IICC), 29 Oktober 2007

Martinus Siswanto Prajogo (Tafung Ditkersin Ditjen Strahan Dephan), Kepentingan Nasional : Sebuah Teori Universal dan Penerapannya oleh Amerika Serikat di Indonesia, 2009

Lili Herawati, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta Peraturan Teknis, Kapusdilkat badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2007

Koran

Kompas, Senin, 25 Januari 2010

Laju Pertumbuhan Pasar Otomotif Makin Kencang, Bisnis Indonesia, 7 Juni 2007

Data Elektronik

Marina Eka Amalia, Analisis dan Kritisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, http:\\www. Analisis dan Kritisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [1]_Legalitas.Org.htm, 23 September 2009, 09.21 BKPM,<http://www.bkpm.go.id/contents/P26/REGIONAL+CHAMPIONS/74>, 24 Maret 2010, 10.15 China Through A Lens, China Internet Information Cente, http://www.china.org.cn/english/index/htm., 9 Oktober 2009, 10.15 China Through A Lens, China Internet Information Center, http://www.china.org.cn/english/index/htm, 9 Oktober 2009, 10.15 Muchammad Zaidun, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian I), http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/21/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-i/, 28 September 2009, 10.45

Prof Mudrajad Kuncoro, Akhir Paceklik Investasi?, Guru Besar FE UGM, Koordinator Ahli Ekonomi Regional PSEKP UGM, dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE UGM, http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29270, 10 Desember 2009, 15.10

Imperialisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme, 15 Januari 2010, 10.54. Doni Kandiawan, Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Penataan Hukum Investasi dalam Upaya Mendorong Investasi di Indonesia, http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=9, 15 Januari 2010, 11.08 Muchammad Zaidun, “Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian II)”, http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/28/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-ii/ , 28 September 2009, 10.55 Hudi Asrosri, Peranan Hukum di Dalam Menghadapi Transformasi Global di Bidang Ekonomi,

Ensiklopedia

Ensiklopedia Indonesia. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects,

Jakarta