teknik perhitungan zakat

DASAR-DASAR PENGHITUNGAN ZAKAT

A. Rumusan Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Para fuqoha mengklasifikasikan harta wajib zakat ditinjau dari berbagai sudut pandang, yang

paling populer dikalangan fuqoha adalah klasifikasi berdasarkan klasifikasinya; zakat emas

dan perak, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, zakat perdagangan dan zakat harta

galian termasuk pertambangan. Dalam perkembangannya ulama kontemporer menambahkan

beberapa katagori seperti zakat madu dan produk hewani, zakat barang tambang dan hasil

laut, zakat investasi harta tidak bergerak, zakat pendapatan rutin dari hasil profesi dan zakat

saham serta obligasi.(Dr Yusuf Qorodhowy, 1969)

Sebagian ulama kontemporer mengklasifikasikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

dengan pendekatan aspek liquidas kekayaan yaitu pada dua katagori; Harta yang tetap, tidak

bergerak, seperti hasil yang dihasilkan dari tanah pertanian dan harta yang bergerak, seperti

ternak, emas, perak dan uang. Untuk katagori yang pertama zakat dikeluarkan dari hasilnya

saja tidak memasukkan unsur asalnya, hasil pertanian misalnya zakat hanya dikenakan atas

hasilnya tidak memasukkan unsur asalnya yaitu nilai tanah, demikian halnya dengan harta

hasil galian. Sementara katagori kedua zakat dikenakan atas hasil dan harta asalnya, seperti

pertambahan emas atau uang maka zakatnya atas emas atau uang secara keseluruhan,

demikian halnya dengan zakat perniagaan dikenakan atas modal dan hasilnya. Penjelasan rinci

akan hal tersebut akan dibahas kemudian.

Klasifikasi diatas dipandang dari sisi potensi zakat. Sedangkan dari sisi tarifnya Rasulullah

saw menentukan untuk harta yang tidak bergerak zakatnya sebesar 5% sampai 20% dari hasil

yang dihasilkan, sedangkan untuk harta yang bergerak Rasulullah saw menetapkan tarip 2.5 %

dari seluruh asset yang dimiliki.

Fiqh Zakat Highlight Indonesia Magnificence of Zakat

Dengan demikian para ulama kotemporer mencoba untuk menentukan standar yang dapat

digunakan untuk mengkalsifikasikan harta kekayaan, maka harta kekayaan dapat

dikatagorikan pada asset bergerak atau harta bergerak; ialah asset atau kekayaan yang dapat

dipindahkan atau dibawa, seperti uang, perdagangan, atau ternak. Sementara asset tidak

bergerak adalah yang tidak mungkin untuk dipindahkan tanpa merubah bentuk, seperti tanah,

bangunan ataupun pepohonan, dalam hal ini zakat hasil pertanian dan hasil galian

dikatagorikan zakat dari harta yang tidak bergerak dengan mempertimbangkan unsur asalnya

yaitu tanah meskipun pada hakikatnya hasil pertanian dan hasil galian atau rikaz merupakan

barang yang dapat dipindahkan.

Para fuqoha mengelompokkan harta “perdagangan” pada u`rudh tijarah (komoditi yang akan

diperjual belikan) dikatagorikan sebagai asset bergerak dan “u`rudh qoniyyah” (komoditas

yang berkaitan dengan perdagangannya tapi tidak diniatkan untuk diperjualbelikan) pada harta

yang tidak bergerak. Hal tersebut karena:

a. Harta perdagangan adalah harta yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dan

disimpan sebagai inventory perdagangan

b. Sementara Qoniyyah ialah barang dagangan yang tidak dipersiapkan untuk

diperdagangkan dan tidak untuk disimpan sebagai inventory perdagangan.

Qoniyyah adalah merupakan “barang tersimpan” yang pada asalnya tidak diniatkan untuk

diperdagangkan kemudian berubah menjadi barang dagangan. Maka para fuqoha ketika

membedakan antara harta perniagaan dengan qoniyyah, mereka mengikuti dua prinsip;

a. Didasarkan pada, asumsi apakah barang yang dijual tersebut pada mulanya diniatkan

sebagai barang dagangan atau bukan?

b. Didasarkan pada asumsi apakah tersimpannya barang tersebut menunggu terjual

dengan mendapatkan keuntungan atau untuk disimpan tanpa ada tujuan untuk dijual,

tapi ternyata dikemudian hari dijual? Jika barang tersebut memang diniatkan dan

dibelinya untuk dijual kembali maka hal tersebut termasuk kategori “urudh tijaroh”

harta perdagangan, sedangkan apabila hal tersesebut pada awalnya bukan untuk dijual

dan tidak ada niat untuk dijual belikan tapi kemudian barang tersebut dijual, hal

tersebut diistilahkan oleh ulama sebagai “Al qoniyyah” (Qorodhowy, 1969,)

1. Rumusan Tarif Zakat

Tarif zakat harta bergerak berkisar dari 1.25 % sampai 2.5%. Sementara tarif zakat untuk

harta yang tidak bergerak berkisar antara 5%, 10% sampai 20% sesuai dengan usaha yang

telah dilakukannya. Tapi pada umumnya tarif zakat atas uang dan perdagangan adalah 2,5

Teknik Penghitungan Zakat Halaman 2 dari 42 halaman


% dihitung dari keseluruhan asset sedangkan pada pertanian dan hasil manfaat

kebiasaannya 10%. Apabila dilakukan suatu perhitungan bahwa nilai zakat dengan tarif

2,5 % dari asset akan sama dengan nilai zakat 10% dari hasil netto apabila pemilik asset

tersebut meraih keuntungan 33,5 % dari assetnya. Misalnya nilai asset sebesar $ 1000,

apabila nilai keuntungannya sebesar 33,5 % maka nilai assetnya adalah $ 1333 dan nilai

zakatnya adalah 2,5 % X $ 1333 = 33,3, dan nisbah nilai zakat atas nilai keuntungan

adalah 33,3 : 333 X 100 = 0,1 atau 10% Sedangkan nilai asset netto minus zakat adalah

1300. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para fuqoha yang membolehkan pengambilan

keuntungan sebesar sepertiga dari modal ( Dr Abdu Samii` Al Mishry, Attijarah Fil Islam,

menuqil dari Ihya Ulumuddin Imam Al Ghazaly, Dr Kamal A`thiyyah An Nadhariyyah Al

Muhasabiyyah fi al Fikr Al Islamy, vol 3 Muhasabah Az Zakah )

B. Nishab Zakat

Hitungan Nishab dalam Konteks Sekarang

Diantara Syarat diwajibkannya zakat adalah nishab zakat, yaitu sampainya nilai harta pada

kadar tertentu yang telah ditentukan, dan apabila harta tersebut belum mencapai batas tadi

maka tidak ada kewajiban zakat baginya, sebagaimana sabda Rasulullah saw : Tidak ada zakat

kecuali bagi orang yang benar-benar kaya.

1. Nishab Zakat Pertanian

Dari Jabir, dari Rasulullah SAW “… Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5

awsuq” (HR Muslim). Dari hadist ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5

awsuq.” Awsuq jamak dari wasaq.

Dr Yusuf Qaradhawi dalam kitab Fikih Zakat mengungkapkan dengan rinci mengenai

hitungan ini dan kesimpulannya adalah; 1 wasaq = 60 sha’, sedangkan 1 sha’ = 2,176 kg,

maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg . 1

Dalam menentukan ukuran wasaq para ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah 60 sha’

sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama terdahulu seperti Al Jauhary dalam

Shihhahnya, Yahya Ibnu Adam dan Abu Yusuf dalam khoroj Abu Suja' dalam Iqna' dan yang

1 Dr Yusuf Qaradhawi, Fikih Zakat, vol 1: 372-273



lainnya. 2 Tapi yang jadi akar perbedaan pendapat mengenai ukuran satu wasaq adalah ketika

menetukan berapa ukuran satu sho'.

Dr Ahmad Duraiwisy menjelaskan dengan rinci yang kesimpulannya adalah ada dua pendapat

mengenai ukuran sha’ pendapat pertama adalah pendapat Abu Yusuf, dari Madzhab Hanafi,

juga pendapat Madzhab Maliky, Syafii' dan Hambaly, yang mengatakan bahwa satu sha’

Rasulullah SAW adalah setara dengan empat mud dan satu mud setara dengan 1,33 (satu

sepertiga) liter Baghdady, maka satu sha’ setara dengan lima sepertiga liter Baghdady.

Pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad Bin Hasan yang mengatakan

satu mud sama dengan dua liter sehingga ukuran satu sha’ menurut Abu Hanifah adalah

delapan liter Baghdady.3 Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam

ukuran wasaq dalam satuan kilo gram. Dan pendapat pertama adalah pendapat yang paling

kuat diantara pendapat-pendapat lainnya mengenai nishab, demikian diungkapkan Qaradhawi.

2. Nishab Emas

Dr Qaradhawi menjelaskan dengan panjang lebar mengenai nishab emas sebagaimana

riwayat-riwayat yang ada bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau mitsqol dan dalam

kajiannya Qaradhawi menyimpulkan berdasarkan data-data ilmiah bahwa 1 dinar = 4,25

gram, maka nishab emas adalah : 20 X 4,25 gram = 85 gram. Sedangkan nishab perak

adalah 200 dirham, dan 1 dirham = 2,975 gram, maka nishab perak adalah 200 X 2,975

gram = 595 gram.4 Dr Subhy Sholih menambahkan bahwa ukuran mitqol dan dinar adalah

ukuran yang tetap baik di zaman jahiliyah maupun di masa Islam dan mungkin dapat kita

jadikan sebagai ukuran standar.

Para arkeolog menemukan uang peninggalan masa pertengahan Islam dan mendapatkan

bahwa uang dinar peninggalan khalifah Abdul Malik Bin Marwan (th 80 H) timbangannya

adalah 4,25 gram. Oleh sebab itu selama ukuran mitsqol sama dengan dinar maka sekitar

itulah timbangannya.5

2 Dr Ahmad Yusuf Duraiwisy, Ahkam As Suuq Fil Islam Wa Atsaruha Fil Iqtishod Al Islamy, 117, Dr Subhi Sholih, An Nudhum Al Islamyah, 422.3 Ibid, Dr Ahmad Duraiwisy, p : 110-1114 Ibid, vol 1 hal 257-2615 Dr Subhi Sholih, p : 428



Kebanyakan ulama kontemporer menggunakan standar emas sebagai pedoman zakat

uang karena relatif stabil dibanding dengan perak. Sidang Mu’tamar Kajian Islam di

Cairo telah memutuskan bahwa nishab untuk uang yaitu senilai dengan 85 gram emas,

dan hal tersebut berlaku untuk zakat perdagangan, perusahaan, saham dan harta

investasi yang diambil manfaatnya dan penghasilan profesi.6 Demikian halnya fatwa

Majlis Ulama Indonesia yang menjadikan standar emas senilai 85 gram emas untuk zakat

penghasilan.

Adapun nishab binatang `ternak sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk

kambing 40 ekor, sapi 30 ekor dan unta 5 ekor selanjutnya mengikuti jadwal yang telah

ditentukan oleh Rasulullah SAW.

C. Berlalu Satu Tahun (Haul)

Rasulullah saw bersabda : “Tidak ada kewajiban zakat atas harta sehingga telah berlalu

atasnya satu tahun” (Abu Daud). Haul adalah syarat yang paling penting dalam zakat harta

yang berjalan atau bergerak seperti; peternakan, uang, perdagangan, perusahaan, dan

sebagainya. Zakat untuk kekayaan seperti diatas dikenakan atas modal dan hasilnya. Adapun

zakat untuk harta yang tidak bergerak atau tetap seperti pertanian; perkebunan, madu dan

harta galian, dikenakan hanya dari hasilnya dan tidak berlaku syarat haul.

1. Kapan dimualainya perhitungan tahun

Ustman ibnu Affan r.a. pernah menyerukan kepada kaum muslimin ketika bulan

Muharram tiba “Bulan ini adalah bulan kalian membayar zakat kalian, siapa yang

memiliki hutang hendaklah dibayarnya sehingga kalian daapat menunaikan kewajiban

zakat harta kalian”. Tapi sebagian ulama memberikan kebebasan untuk menentukan

perhitungan tahun tersebut, yang penting genap satu tahun dengan tidak

mempermasalahkan harus dimulai pada bulan Muharram.

2. Penggunaan tahun qomariyyah atau syamsiyah

Pada Mu’tamar zakat tahun tahun 1984 M/1404 H telah disepakati bahwa bulan Syamsiah

waktunya lebih panjang dibanding tahun qomariyah dengan perbandingan sebelas hari,

maka pengguna tahun Syamsiah harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Akibatnya

nishab zakat (perusahaan misalnya) yang menggunakan hitungan Syamsiah 365 hari,

tidak dengan tarif 2.5%, akan tetapi menjadi 2,578, yaitu 2,5 x 365/354

6 Keputusan Muktamar kedua Pusat kajian Islam Cairo pada poin b.



PERHITUNGN ZAKAT HARTA TIDAK BERGERAK

A. Zakat Pertanian

Karakteristik zakat pertanian

1- Dikeluarkan langsung dari hasil pemanfaatan tanah, sama ada hasilnya buah-buahan

makanan pokok atau hasil lainnya yang dihasilkan oleh bumi, sesuai dengan

pendekatan kaidah dan dalil yang umum.

2- Zakat hasil pertanian tidak mengenal haul, dikeluarkan langsung ketika dipanen.

3- Zakat dikeluarkan dari hasil netto setelah dikurangi semua beban biaya dan mencapai

nishab.

4- Zakat hasil pertanian pada asalnya dikeluarkan dari hasilnya dan boleh dengan

nilainya.

5- Diupayakan untuk segera dikeluarkan zakatnya sesuai firman Allah “ Dan tunaikan

haknya (zakatnya) pada hari dipanennya “

6- Apabila sulit diketahui berapa nilai biaya yang dihabiskan maka boleh di taksir antara

seperempat sampai sepertiga sebagaimana hadist Rasulullah SAW. “Apabila kalian

telah selesai panen ambillah zakatnya, dan biarkan sepertiganya, kalau tidak

seperempatnya” H R Ahmad

Tarif zakat pertanian sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah SAW adalah: 10 % dari hasil

pertanian yang menggunakan air hujan dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan.

Ketika kita akan menghitung zakat pertanian maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

Bahwa nishab zakat bagi hasil pertanian adalah 653 kg dalam keadaan kering

Biaya-biaya pertanian yang dikenakan, dikurangkan atas hasil pertanian tersebut kecuali

biaya pengairan kalau pengairan tersebut menelan biaya. Hal tersebut jika tanahnya adalah

milik pribadi, tapi jika tanah tersebut adalah merupakan tanah sewaan maka biaya sewa

tanah dimasukkan dalam cost “biaya” pertanian tersebut.

Hutang-hutang yang berkaitan dengan biaya pertanian juga dikurangkan atas hasil

pertanian, sedangkan hutang pribadi tidak.

Biaya pengairan tidak dimasukkan dalam bagian biaya yang menjadi pengurang hasil

pertanian, karena biaya tersebut adalah termasuk variabel yang menjadikan perubahan

tarif zakat.



Bagi tanah yang disewa, maka zakat pertanian dikenakan atas si penyewa, karena zakat

dikenakan atas hasil bukan atas tanah, sedangkan bagi si pemilik tanah dikenakan zakat

manfaat atas harta.

Bila tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak bagi hasil antara pemilik tanah

dengan petani yang melaksanakannya, maka kewajiban zakatnya ditanggung sesuai

persentasi masing-masing pihak jika mencapai nisab

B. Zakat Rikaz (harta galian) dan barang tambang, juga hasil laut

Karakteristik

1- Zakat yang ditunaikan langsung ketika mendapatkannya sama ada hasil tersebut dari

hasil galian maupun dari dasar laut, termasuk dalam hal ini adalah hasil ekplorasi

kekayaan laut.

2- Zakat ini tidak mengenal kaidah haul sebagaimana disepakati oleh hampir mayoritas

ulama.

3- Jumhur ulama mensyaratkan nishab.

4- Boleh dengan barangnya boleh dengan nilainya sesuai harga pasar.

Landasan hukumnya adalah Hadits Rasulullah saw:

Artinya:”Dari Abu Huraira ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:”Pada rikaz zakatnya 1/5

(Mttafaqun ‘alaihi).

Arti Rikaz

Ulama berbeda pendapat pada definisi rikaz dan terdapat dua pendapat :

1- Jumhur Ulama seperti, Imam Malik, As-Syafi’I dan Ahmad berpendapat

bahwa rikaz adalah harta yang terpendam dalam perut bumi dari kekayaan

masyarakat jahiliyah.

2- Abu Hanifah berpendapat bahwa rikaz mencakup semua kekayaan dalam perut

bumi termasuk barang tambang.

Pendapat jumhur ulama dikuatkan oleh hadits lain riwayat Jamaah dari Abu Hurairah ra,

artinya:”Binatang yang jatuh maka orang tidak bertanggung jawab terhadap lukanya. Jika



seseorang terjatuh pada sumur (galian) maka yang membuatnya tidak bertanggung jawab, dan

barang tambang adalah bebas dari pada rikaz zakatnya 1/5.

Hadits ini memisahkan antara barang tambang dengan rikaz.

Jumhur ulama sepakat bahwa besar zakat yang harus dikeluarkan pada rikaz adalah 1/5 atau

20%, baik rikaz itu di negeri Islam atau bukan. Dan mereka juga sepakat tidak mensyaratkan

haul.

3- Syarat-Syarat Zakat Rikaz

Jumhur ulama berpendapat bahwa rikaz adalah kekayaan yang terpendam dari penunggalan

masyarakat jahiliyah. Adapun madzhab Syafi’I mensyaratkan bahwa rikaz adalah kekayaan

pada tanah tak bertuan. Adapun jika mendapatkan do masjid atau di jalan maka disebut

luqotoh. Jika mendapatkan di tanah yang ada pemiliknya, dan pemilik tersebut yang

mendapatkannya maka dia yang berhak.

Apabila orang lain yang mendapatkannya sedangkan pemilik tanah mengaku miliknya maka

pemilik tanah yang berhak, jika tidak untuk yang mendapatkannya.

Madzhab Syafi’I mengkhususkan rikaz emas dan perak saja, sedangkan madzhab yang lain

mencakup barang lainnya seperti tembaga, besi dll. Madzhab Syafi’I juga menentukan nishab

sedangkan yang lainnya tidak. Mustahikin pada rikaz menurut madzhab Syafi’I sama dengan

mustahikin zakat, sdangkan jumhur ulama menganggap mustahikin pada rikaz dianalogikan

ke harta fa’I.

4- Barang Tambang

Abu Hanifah menggabungkan barang tambang dengan rikaz dan wajib zakatnya 20% tanpa

mensyaratkan haul. Dan mustahikin dianalogikan ke harta fa’I. Barang tambang yang

disamakan dengan rikaz menurut Abu Hanifah adalah barang tambang keras seperti besi,

tembaga, emas dll.

Sedangkan jumhur ulama tidak memasukkan barang tambang pada rikaz walaupun mereka

sepakat bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka juga sepakat



mustahikin sama dengan mustahikin zakat. Mereka juga mensyaratkan nishab tanpa

mensyaratkan haul.

Madzhab Syafi’I mewajibkan zakat rikaz pada emas dan perak saja begitu juga pada

barang tambang. Madzhab Syafi’I sependapat dengan Madzhab Malik, mereka

menentukan wajib zakat 2,5% pada zaakt barang tambang. Tetapi jika tidak ada beban

operasional, zakat 20%. Sedangkan mazhab Hambali menentukan bahwa barang tambang

yang wajib dizakati adalh mencakup barang tambang cair seperti minyak, bensin dll dan

besar wajib zakatnya 2,5%.

Melihat perkembangan dunia modern sekarang ini pertambangan tidak membedakan

jenisnya baik padat maupun cair, baik emas emas ataupun perak atau yang lainnya. Maa

pendapat yang kuat adalah pendapat madzhab Ahmad yang tidak membeda-bedakan

barang tambang.

Jumhur ulama membedakan antara rikaz dan barang tambang pada besarnya zakat yang

harus dikeluarkan disebabkan karena pada barang tambang membutuhkan beban tenaga

dan biaya operasional yang besar untuk mengeksplorasi dan mengolahnya, sedangkan rikaz

tidak. Kalaupun membutuhkan biaya tidak sebesar pada barang tambang.

Kepemilikan barang tambang ada pada negara walaupun tanah tempat terdapat barang

tambang tersebut milik pribadi ada swasta. Pendapat ini diyakini oleh madzhab Malik.

Kesimpulan pendapat yang dapat diambil dari Zakat Rikaz dan Barang Tambang adalah

1. Zakat Rikaz berbeda dengan Zakat Barang Tambang.

2. Zakat Barang Tambang mencakup semua jenis barang tambang padat maupun cair.

3. Zakat Rikaz dan Barang Tambang tidak mensyaratkan nishab dan haul.

4. Tarif Zakat Rikaz 20% dan Zakat Barang Tambang 2,5% kecuali jika mendapatkanya

ada kemiripan dengan rikaz.



5. Mustahikin Zakat Rikaz dan Barang Tambang sama dengan mustahikin zakat yang

lainnya.

Kekayaan Laut

Para ulama madzhab tidak mewajibkan hasil kekayaan laut dikeluarkan zakatnya, tetapi

pendapat tersebut sekarang tidak relefan lagi, karena dari laut orang dapat memperoleh

kekayaan yang mungkin lebuh besar dibanding dari sumber lain. Maka kekayaan laut, seperti;

mutiara, berlian, ambar dll lebih tepat jika dianalogikan kepada barang tambang. Demikian

juga halnya dengan binatang laut dengan berbagai macam jenis dianalogikan kepada barang

tambang dari segi tarif, nishab dan waktu pengeluaran zakatnya.

ZAKAT HARTA BERGERAK (Zakat atas hasil dan modal)

A. Zakat Binatang Ternak

1. Unta

Nishab Kadar Zakat

1 – 4 Tidak ada zakat

5 – 9 seekor kambing

10 – 14 dua ekor kambing

15 – 19 tiga ekor kambing

20 – 24 empat ekor kambing

25 – 35 unta betina 1 tahun




76 – 90 2 unta betina 2 tahun

91 – 120 2 unta betina 3 tahun

2. Sapi

Nishab Kadar Zakat

1 - 29 Tidak ada zakat

30 – 39 anak sapi


Setiap tambahan 50 unta, seekor unta 3 tahun dan 40 unta seekor unta 2 tahun


40 – 59 sapi satu tahun

60 – 69 sapi usia 2 tahun

70 – 79 2 ekor anak sapi

80 – 89 anak sapi & sapi 2 thn

90 – 99 2 sapi 2 tahun

100 – 109 3 anak sapi

110 – 119 2 anak sapi & sapi

usia 2 tahun

3. Kambing

Nishab Kadar Zakat

1 - 39 Tidak ada zakat

40 – 120 seekor kambing

121 – 200 2 ekor kambing



Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor seekor kambing

4. Kuda

Kuda tunggangan dan yang dipergunakan tidak dikenakan zakat.

Kuda yang diperjual belikan, dianggap sebagai asset perdagangan, maka termasuk

pada zakat perdagangan 2,5 %

Kuda yang diternak dengan maksud investasi, kebanyakan ulama mengatakan

tidak dikenai zakat. Imam Abu Hanifah berpendapat dikenai zakat sebesar 1 dinar

(4,25 gram emas) dengan nishob 5 ekor jika kuda Arab selain kuda Arab 2,5 %

dari nilai kuda tersebut. Dr Yusuf Qordhowi berpendapat 2,5 % dari nilai kuda-

kuda tersebut dengan nishab 5 ekor tanpa membedakan kuda Arab dan

lainnya.Binatang Ternak Lainnya

Bintang ternak lainnya (selain yang telah disebutkan dan ada nashnya) menurut

sebahagian ulama dikenakan zakat dengan alasan dalil yang umum.

Mengenai nishab dan kadarnya ulama berbeda pendapat

o Nishabnya adalah senilai dengan emas 85 gram dan besarnya zakat 2,5 %

dikiaskan pada harta kekayaan.


Kemudian setiap pertambahan 30 ekor seekor anak sapi dan 40 ekor seekor sapi usia 2 tahun


o Dr. Yusuf Qordhowi berpendapat, nishabnya adalah dianalogikan pada nilai 5

ekor unta atau 40 ekor kambing. Kadarnya 2.5 % Zakat Uang

Zakat Uang (Emas, Perak Dan Mata Uang)

Karakteristik Zakat Emas dan Uang

1- Zakat ditunaikan langsung atas kekayaan yang katagorikan emas termasuk

mata uang dan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak.

2- Zakat mengikuti kaidah haul

3- Zakat ditunaikan dalam bentuk uang lebih utama karena pada asalnya yang

dizakati dikatagorikan sebagai objek yang memiliki nilai.

Definisi uang

Yang dimaksud dengan uang ialah semua jenis uang kertas dan uang logam yang berlaku di

tempat pengumpulan zakat atau pun di negeri lain.

Kewajiban zakat uang

Kewajiban zakat uang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan ijmak. Allah swt. berfirman,

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan

Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang

pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya

dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta

bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari)

apa yang kamu simpan itu." (Q.S. At-Taubah:34-35)

Adapun dalam hadis telah dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw., "Harta yang telah

dibayarkan zakatnya tidak lagi dinamakan harta simpanan (kanzun)." (H.R. Hakim yang

disahihkan oleh Zahabi) Dan sabda Nabi saw. lain yang berbunyi, "Tidak seorang pemilik

emas dan perak pun yang tidak melaksanakan haknya (zakatnya) kecuali pada hari kiamat

nanti emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api yang dipanaskan

dalam neraka Jahanam kemudian akan disetrikakan ke sisi tubuhnya, keningnya dan

punggungnya." (H.R. Muslim)

Sepanjang masa, para ulama fikih telah sepakat atas kewajiban menunaikan zakat emas dan

perak serta kekayaan mata uang lain yang dikiaskan dan mempunyai hukum yang sama



dengan kedua jenis logam mulia itu. Lembaga Fikih Islam yang berkantor pusat di Jedah

telah menetapkan dalam surat keputusan no. 9, priode ke-3 yang berbunyi: (Uang kertas juga

dianggap sebagai kekayaan uang yang memiliki harga (daya beli) sepenuhnya sehingga

berlaku padanya hukum syariat yang ditetapkan terhadap emas dan perak, seperti riba, zakat,

transaksi silim dan lain-lain).

Nisab zakat uang

Harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya itu harus mencapai nisab, yaitu batas

minimal yang telah ditetapkan syariat Islam di mana bila kurang dari batas tersebut tidak

wajib dizakati namun jika telah mencapai batas tersebut, maka wajib dizakati.

Nisab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 misqal, yaitu sama dengan 85

gram emas murni. (1 misqal = 4,25 gram)

Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan

595 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram)

Dalam muktamarnya yang ke-2, Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang

berbunyi: (Nisab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan

dihitung berdasarkan harga nisab emas. Yang telah mencapai harga 20 misqal emas, maka

harus dibayarkan zakatnya karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya).

Untuk mengetahui harga pasaran 1 misqal emas yang berlaku sekarang dapat ditanyakan

kepada para spesialis yang ahli dalam bidang ini.

Para ahli ekonomi Islam memberikan alasan lain mengapa nisab emas, dijadikan standar

dalam menentukan nisab zakat uang. Yaitu karena emas merupakan logam mulia yang

dijadikan jaminan untuk uang yang dikeluarkan suatu negara dan atas dasar harga emas itulah

nilai uang kertas dihitung sehingga emas merupakan mata uang internasional sekaligus

standar menilai mata uang dunia walaupun harganya terkadang mengalami perubahan sesuai

dengan kondisi pasar.

Menurut mazhab Hanafiah emas dapat digunakan untuk melengkapi nisab perak yang ada,

yaitu harganya bukan bendanya. Sehingga dihitung harga emas yang ada sesuai perbandingan

dengan nisabnya kemudian dihitung pula harga perak yang ada, bila sudah mencapai nisab,

maka harus dizakati. Karena pengertian "kaya" telah terwujud dengan memiliki nilai sebesar



nisab. Begitu juga halnya dengan komoditas perdagangan lain harus digabungkan dengan

emas dan perak yang ada untuk melengkapi nisab. Nisab uang, baik uang kertas dan uang

logam, dihitung berdasarkan emas, yaitu yang sama dengan harga 85 gram emas murni. Yang

dimaksud dengan emas murni ialah yang masih berupa batangan dengan kadar karat 99,9%

sesuai dengan harga pada waktu mencapai haul di negeri si pembayar zakat.

Adapun emas yang tidak murni harus dikurangi sesuai dengan berat campurannya.

Dalam emas 18 karat (6/24 = 1/4), umpamanya, harus dikurangi seperempat, kemudian

selebihnya dizakati. Dan dalam emas 21 karat (3/24 = 1/8), umpamanya, seperdelapan harus

dikurangi, kemudian selebihnya dizakati. Demikian pula cara penghitungan perak tidak

murni.

Syarat kewajiban zakat emas, perak dan uang

Zakat uang, emas dan perak itu hanya wajib apabila telah memenuhi syarat-syaratnya sesuai

dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tarif zakat emas, perak dan uang

Tarif yang wajib dibayarkan dari zakat emas, perak dan uang ialah sebesar 1/40 (2,5%).

Zakat Perhiasan, Barang Emas Dan Perak

Perhiasan wanita yang dikhususkan untuk pemakaian pribadi tidak wajib dizakati selama

tidak melebihi batas yang wajar di antara kaum wanita lain yang berada dalam status sosial

yang sama. Sedangkan perhiasan yang melebihi batas kewajaran, harus dibayar zakatnya

karena itu sama dengan menimbun dan menyimpan harta. Seorang wanita juga harus

membayar zakat perhiasan yang sudah tidak ia pakai lagi karena sudah lama atau sebab

lainnya.

Kedua perhiasan di atas zakatnya dihitung berdasarkan berat emas dan perak murni, tanpa

mempertimbangkan mahal murahnya perhiasan tersebut karena desain bentuk atau batu

permata serta aksesoris lain yang menghiasinya.

Lain halnya dengan emas dan perak yang ada di tangan para pedagang, dalam hal ini yang

dijadikan dasar dalam penghitungan zakatnya adalah harga keseluruhan berikut batu-batu

permata yang ada.



Perhiasan Emas Dan Perak Yang Haram Dipakai Harus Dizakati

Perhiasan emas yang haram dipakai tetapi dimiliki oleh kaum lelaki harus dikeluarkan

zakatnya, seperti gelang dan jam tangan. Begitu juga wanita yang memakai perhiasan kaum

lelaki harus membayarkan zakatnya karena haram bagi dirinya. Adapun cincin perak tidak

dikenakan kewajiban zakat karena halal dipakai kaum lelaki.

Singkatnya, seluruh perhiasan emas dan perak yang haram dipakai, wajib dizakati bila telah

mencapai nisab dengan sendirinya atau pun dengan cara digabungkan dengan yang lain.

Sebagaimana kekayaan yang berupa uang harus digabungkan dengan emas dan perak untuk

melengkapi nisabnya begitu juga komoditas dagang harus disatukan dengan kekayaan lainnya

agar mencapai nisab.

Kesimpulan

Uang adalah harta yang bergerak yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan alat simpanan.

Dalam menghitung zakat uang hendaknya diperhatikan kaidah-kaidah berikut :

1. Zakat uang mencakup zakat emas dan perak, berbagai mata uang juga termasuk rekening

yang ada di bank dalam semua bentuknya dan piutang lancar dan surat-surat berharga

lainnya.

2. Perhiasan emas yang dipakai tidak dikenakan zakat menurut kebanyakan fuqoha.

3. Zakat piutang ditunaikan setelah cair.

4. Semua perhiasan yang memiliki nilai seperti intan berlian dikenakan zakat karena nilainya

yang cukup tinggi melebihi emas.

5. Nishabnya adalah 85 Gram emas

B. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan ialah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan kita atau pendapatan yang

didapatkan dari hasil kerja kita, Para ulama kontemporer dalam menentukan tarif zakat profesi

juga berbeda, pendapat yang masyhur adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah, Abdurahman

Hasan, Abdul Wahhab Khollaf, Yusuf Qaradhawi, Syauqy Shahatah dan yang lainnya sepakat

bahwa tarif zakat penghasilan profesi adalah 2,5 %.

Dalam hal ini Qaradhawi menegaskan ”Adapun penghsilan yang didapatkan dari pekerjaan

seperti penghasilan para pegawai atau orang yang memiliki profesi tertentu maka zakat yang

wajib dikeluarkannya adalah 2,5% saja, hal tersebut berdasarkan pada keumuman nash yang



mewajibkan zakat uang 2,5%. Tidak dibedakan apakah penghasilan itu didapatkan sebagai

maal mustafad yang didapatkan seketika setelah selesai pekerjaan atau yang mengikuti

kaidah haul (seperti gaji atau upah prinsipnya adalah gaji tahunan tetapi karena kebutuhan

di-split perbulan). Selain itu juga berdasarkan prinsip Islam bahwa jerih payah menentukan

ukuran kewajiban. Terakhir adalah berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh para

pendahulu kita seperti Ibnu Mas’ud, Muawiyah dalam kasus pemotongan zakat atas gaji para

pegawai dan apa yang juga dilakukan oleh Umar Bin Abdul Aziz. Maka dalam hal ini

menganalogikan penghasilan kerja dan profesi pada al u’thiyyah lebih dekat dibanding

menganalogikan pada hasil pertanian.”

Adapun dalam kasus kontemporer menganalogikan hasil manfaat seperti penyewaan rumah

dan semisalnya pada pertanian memang tepat karena dia hanya mengambil manfaat dari aset

yang tetap miliknya dengan demikian tarifnya adalah antara 5-10 %. Dengan dasar tersebut

sesuai dengan kaidah jerih payah menentukan kadar kewajiban, maka jerih payah pekerja

dibanding orang yang memiliki asset yang disewakan lebih besar, oleh sebab itu berimplikasi

pada tarif, sehingga pekerja tarifnya lebih rendah dibanding dengan orang yang hanya

mendapatkan hasil dari pemanfaatan asset.7

Pendapat lainnya adalah sebagaimana yang diungkapkan di atas adalah dengan

menganalogikan pada hasil pertanian maka zakatnya adalah 5%. 8 Di antaranya adalah

pendapat Dr Muhammad Said Abdus Salam dalam bukunya ”Al Muhasabah Fil Islam”

(Akuntansi dalam Islam).9

Senada dengan pendapat di atas Muhammad Ahmad Jaadu juga berpendapat bahwa zakat atas

penghasilan profesi adalah 5% - 10% dan kemudian beliau merinci hal tersebut ;

Telah dikemukakan sebelumnya pada sesi terdahulu kesimpulan penulis bahwa nilai zakat

penghasilan, upah dan profesi sama senilai kewajiban zakat pertanian dan buah-buahan.

Dan telah ditetapkan kalau nilai zakat pertanian berkisar antara 5%, 10% sebagaimana

dijelaskan hadits Rasulullah SAW. dan ditempuh para sahabat, tabi'in serta para ahli fikih.

7 Lihat Qaradhawi, fikih zakat, vol 1: 519-5208 Dr Husain Syahatah, At Tathbiiq al mua’shir liz zaakh, hal;2039 Dr Muhammad Kamal Al A’thiyyah, Dalil az Zakah, hal 22, dan Haalah Tathbiqiyyah fi muhasabati az zakah, hal 71



Dan para ahli fikih telah menjelaskan mengenai nilai zakat dengan terperinci, di mana

mereka menyimpulkan bahwa hikmah adanya perbedaan nilai zakat dalam zakat pertanian

dan buah-buahan antara 5-10%. Hal itu kembali kepada tingkat perbedaan kerja keras

dalam mengairi tanamannya, dengan asumsi bahwa unsur pengairan merupakan unsur

primer dalam kehidupan tanaman. Terkadang air bisa didapatkan dengan mudah tanpa

harus bekerja keras. Seperti pengairan lewat hujan, sungai atau mata air. Maka kewajiban

zakatnya sebesar 10% dari hasil pertanian dan buah-buahan. Adapun kalau pengairannya

dengan menyemprotkan sendiri, maka nilainya 5% disebabkan besarnya kerja keras yang

diupayakannya dalam proses pengairan itu.

Salah seorang ulama muslim kontemporer menyimpulkan bahwa apabila pertanian dan

buah-buahan itu diairi dengan hujan dan sekaligus dengan menyemprot sendiri, atau satu

saat menyemprot sendiri dan di waktu yang lain dengan air hujan, maka nilai zakatnya di

sini menggunakan nilai pertengahan antara 5% dan 10% yaitu sebesar 7,5%. 10

Dalam hal ini, penyusun al Mughni 11mengatakan, "Apabila ia mengairi tanaman dengan

kerja keras selama setengah tahun dan setengah tahun lagi tanpa kerja keras -yaitu dengan

menyemprot sendiri dan air hujan- maka zakatnya 7,5%. Ibnu Qudamah mengatakan,

"Kami tidak tahu ada pertentangan padanya, karena setiap salah seorang darinya apabila ia

mendapatkan (hujan) di sepanjang tahun maka ia harus menunaikan kewajibannya dan

apabila ia mendapatkan setengah tahun, maka yang wajib adalah setengahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dengan berpegang pada kaidah-kaidah

sebelumnya mengenai batasan nilai zakat pertanian dan buah-buahan mengusulkan

volume nilai zakat penghasilan, upah dan profesi seperti berikut ini :

1- Kelompok pekerja yang dibebani kewajiban zakat sebesar 10% yaitu kelompok yang

tidak mengeluarkan kerja keras yang besar dalam mendapatkan penghasilan, upah dan

imbalan profesinya.

2- Kelompok yang dibebani kewajiban zakat sebesar 7,5%, yaitu kelompok yang

menengah kerja kerasnya dalam mendapatkan penghasilan, upah dan gajinya. Atau

10 Lihat hal itu dalam : Dr. Yusuf Qaradhawi, ibid, jld. 1, hal. 378.11 Ibnu Qudamah, al Mughni, ibid, jld.2, hal. 799.



tengah-tengah antara kerja otot dan kerja otak.

3- Kelompok yang dibebani kewajiban zakat 5%, yaitu kelompok yang kerja ototnya

lebih dominan dari pada kerja otak. 12

Dari berbagai pendapat di atas, pendapat ketiga perlu mendapatkan perhatian kajian yang

lebih mendalam, karena kajian tersebut adalah berdasarkan kajian analistis perbandingan

antara pajak penghasilan dengan zakat penghasilan menurut konsep pajak dan konsep Islam,

sehingga menghasilkan ijtihad seperti di atas.

Sedangkan pendapat pertama yaitu pendapat kebanyakan ulama kontemporer seperti Dr

Muhammad Abu Zahrah, Dr Abdul Wahhab Khollaf, Dr Yusuf Qaradhawi, Dr Syauqy

Syahatah, Husain Syahatah, Dr Abu Sattar Abu Ghodah, Dr Yusuf kamal, Dr Muhammad

Kamal A’thiyyah dan beberapa ulama lainnya adalah pendapat mayoritas ulama kontemporer

dan telah disepakati oleh Al Haiah Asy Syari’yyah Al A’lamiyyah liz zakah” (Badan Syariah

zakat internasional).13 Juga merupakan fatwa Majlis Ulama Indonesia dalam keputusan

fatwanya no 3 tahun 2003.

Meskipun telah ada Fatwa Majlis Ulama Indonesia mengenai ketentuan nishab namun untuk

kasus Indonesia ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nishab dan kadar zakat

profesi, yaitu :

1. Menganalogikan secara mutlak kedua kategori di atas dengan hasil pertanian, baik

nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian, nishab-nya adalah senilai dengan hasil

pertanian yaitu 653 kg gabah, tarifnya 5%, dan dikeluarkan setiap menerima hasil tersebut.

2. Menganalogikan secara mutlak kedua kategori di atas dengan zakat emas. Nishab-nya 85

gram emas. Kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setiap menerima atau penghitungannya

diakumulasikan dibayar di akhir tahun. Sebagaimana fatwa Majlis Ulama Indonesia.

3. Menganalogikan nishab zakat upah kerja/gaji dengan nishab zakat hasil pertanian.

Nishab-nya senilai 653 kg gabah dan dikonversi ke dalam makanan pokok, yaitu beras dengan

penyusutan 20% dari gabah. Dari penyusutan ini diperkirakan hasilnya menjadi 520 kg beras.

12 Dr Muhammad Ahmad Jaadu, makalah Seminar Implementasi Zakat Di Era Modern, hal, 30-3113 Dr Husain Syahatah, At Tathbiiq Al Mua’shir Liz Zakah, hal 203



Sedangkan, kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. (Sebagaimana hasil

kajian Dewan Syariah Dompet Dhuafa).

4. Sama dengan pendapat ketiga yaitu menganalogikan nishab zakat upah kerja dengan

nishab zakat hasil pertanian yaitu senilai 653 kg beras bukan gabah dengan tidak

mengkonversi dari gabah keberas dengan penyusutan 20% dengan alasan bahwa dalam

riwayatnya hasil pertanian mencakup gandum dan kurma dengan takaran yang sama

sedangkan kurma adalah makanan yang siap dimakan, dengan alasan tersebut maka batasan

nishab adalah 653 kg beras bukan gabah karena dibandingkan gabah beras lebih mudah

prosesnya untuk dikonsumsi. (diantara kajian PKS - Pusat Konsultasi Syariah)

Pendapat ketiga dan keempat adalah berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap

karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni :

a. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian).

Dalam hal ini, maka harta ini dapat di-qiyas-kan ke dalam zakat pertanian berdasarkan

nishab 653 kg gabah atau beras dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen).

b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu,

untuk harta ini dapat di-qiyas-kan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan

kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5 %). Dengan demikian, hasil profesi seseorang

apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka wajib baginya untuk menunaikan

zakat.

Model penganalogian tersebut tidak asing di kalangan ulama salaf, seperti saat para ulama

menganalogikan hamba sahaya. Di satu sisi, hamba sahaya dianalogikan dengan hewan untuk

menetapkan boleh/tidaknya mereka diperjualbelikan. Namun di sisi lain, hamba sahaya

dianalogikan dengan manusia mukallaf ketika mereka harus malaksanakan beberapa taklif,

seperti shalat dan puasa.

Dalam hal ini pendapat keempat yang kami ambil sebagai pegangan perhitungan. Ini

berdasarkan pertimbangan maslahah bagi muzakki dan mustahik. Maslahah bagi mustahik

adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nishab dan kadarnya. hal ini akan

memberatkan muzakki karena tarifnya adalah 5%, tapi maslahat untuk mustahik. Sementara

itu, jika dianalogikan dengan emas, baik kadar dan nishab-nya, maka hal ini akan

mengurangi maslahah bagi mustahik karena tingginya nishab akan semakin mengurangi

jumlah orang yang sampai pada nishab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat



pertengahan yang memperhatikan maslahah kedua belah pihak (muzakki dan mustahik).

Sedangkan pendapat keempat adalah pendapat yang lebih maslahah untuk muzakki dan

mustahik. Di bawah ini simulasi dari keempat pendapat yang ada :

No Nishab Tarif Simulasi Penghasilan Zakatnya

1 Pertanian 5% 653 x Rp 1.500 = Rp 979.500 Rp 979.500 x 5% = Rp 48.975

2 Emas 2.5% 85 x Rp 150.000 = Rp 12.750.000 /

12 = Rp 1.062.500

Rp 1.062.500 x 2.5 %=Rp

26.562.5

3 Pertanian konversi 2.5% 520 x Rp 4000 = Rp 2.080.000 Rp 208.000 x 2.5 % = Rp 52.000

4 Pertanian siap saji 2.5% 653x Rp 4000 = Rp 2.612.000 Rp 261.200 x 2.5% = Rp 65.300

Asumsi :

Harga gabah Rp 1.500, harga emas Rp 150.000, harga beras Rp 4.000.

Dari tabel simulasi di atas bisa kita dapatkan bahwa nilai nishab bagi pendapat pertama

adalah Rp 979.500 dengan nilai zakat yang harus dikeluarkan Rp 48.975, dan pendapat kedua

nilai nishab Rp 1.062.500 dengan nilai zakat Rp 26.562.5, pendapat ketiga nishab Rp

2.080.000 dengan nilai zakat Rp 52.000 dan pendapat terakhir nishabnya Rp 2.612.000

dengan nilai zakat Rp 65.300.

Apabila kita buat perbandingan simulasi dengan nilai penghasilan misalnya Rp 5.000.000

maka nilai zakatnya adalah : Pendapat pertama Rp 250.000, sedangkan untuk pendapat kedua,

ketiga dan keempat Rp 125.000. Ini menunjukkan bahwa hanya pendapat pertama yang

mencolok perbedaannya karena tarif yang 5% sedangkan pendapat lainnya sama yaitu 2,5%

yang membedakan adalah hanya batas minimumnya saja.

Dengan simulasi ukuran nishab dan tarif diatas kita bisa simpulkan bahwa dalam

perekonomian Indonesia yang tidak stabil ini maka pihak badan atau lembaga zakat atau

lembaga yang memiliki kewenangan fatwa mengeluarkan standar nishab dengan indeks harga

resmi yang berlaku baik indeks harga emas yang akan dijadikan standar untuk nishab bagi

yang menggunakan standar emas, atau indeks harga gabah atau beras untuk menentukan

nishab bagi yang menjadikan gabah atau beras sebagai standar.

Zakat Profesi dari Netto atau Bruto ?



Masalah yang menjadi perdebatan pada praktek penunaian zakat adalah masalah "apakah

zakat ditunaikan dari penghasilan netto (bersih) atau brutto (kotor) ? dan kalau netto apa yang

dapat mengurangi?. Masalah ini nampaknya menjadi masalah yang menjadi perdebatan di

kalangan ulama.

Dalam bahasa fikihnya apakah ada hal-hal yang dapat menjadi pengurang harta wajib zakat,

dengan bahasa fikihnya adalah "al fadhlu a'n alhawaaijul ashliyyah" atau "Az ziyadah a'la al

haajah al ashliyyah" (kelebihan dari stándar kebutuhan hidup). Syarat ini sebenarnya tidak

lepas dalam pembahasan nishab, bukan masalah yang berdiri sendiri demikian para ulama

menyimpulkan, misalnya ulama Hanafiyah dalam kebanyakan rujukannya menyebutkan

bahwa di antara syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apabila harta tersebut

mencapai nishab setelah dikurangi kebutuhan hidupnya dengan alasan bahwa zakat

diwajibkan kepada orang yang memiliki harta dan subtansinya adalah karunia yang diberikan

menjadi penyebab kondisi diri yang baik.14 Mereka juga berpendapat "Orang yang sibuk

untuk memenuhi kebutuhan stándar hidupnya dianggap orang yang tidak memiliki apapun."

Ibnu Malik menambahkan "Siapa yang memiliki "darahim" uang dan mencapai nishab

dengan niat akan dibelanjakan untuk kebutuhan hidupnya, maka dia tidak diwajibkan zakat

meskipun telah sampai haul".Tapi Ibnu Najim membantah pendapat tersebut dengan

pendapatnya "Zakat diwajibkan atas dasar pendapatan baik diniatkan untuk dibelanjakan

ataupun untuk diinvestasikan". 15

Atas dasar pemikiran di atas, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa zakat ditunaikan

setelah dikurangi kebutuhan hidup standar, atau kebutuhan hidup yang pokok meliputi

sandang, pangan dan papan, oleh sebab itu persyaratan yang diungkapkan oleh para ulama

adalah kebutuhan pokok bukan kebutuhan secara umum.

Dalam hal ini Dr Yusuf Qaradhawi mengomentari, "Perlu digarisbawahi bahwa kebutuhan di

sini adalah kebutuhan pokok (al haajah al ashliyyah) karena kalau kebutuhan tidak dibatasi

dengan kebutuhan pokok sesungguhnya kebutuhan manusia sangatlah banyak bahkan

mungkin tidak ada habisnya, apalagi di era sekarang ini yang seantiasa membutuhkan

kebutuhan-kebutuhan pelengkap yang juga dianggap sebagai kebutuhan prinsip. Oleh sebab

itu, tidak setiap kebutuhan yang diinginkan dianggap sebagai kebutuhan pokok, karena

14 Dr Qaradhawi, Fikih Zakat, vol 1, p : 153, lihat Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Al Mausuuah Al Fikihiyyah, vol 23, p: 242 dalam materi zakat.15 Ibid Mausuah Fikihiyyah, Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, vol 32 :242



seandainya anak Adam ini diberi dua lembah yang berisi emas pasti akan meminta yang

ketiga. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan pokok di sini adalah kebutuhan yang

tanpanya manusia sulit mempertahankan eksistensinya, seperti kebutuhan pangan, sandang,

dan perumahannya sebagaimana juga kebutuhan konsumsi intelektualnya dan penunjang

profesinya."16

Dr Yusuf Qaradhawi menjelaskan argumentasi para ulama mengapa zakat secara umum

ditunaikan dengan syarat dikurangi kebutuhan pokok?

Pertama, beliau mengungkapkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dishahihkan

oleh Ahmad Syakir dalam takhrij-nya " ا��م غ ن�ي ظ�ه(ر ع�ن( الص�د�ق�ة" إ ن " yang artinya

"Shodaqoh itu (zakat) hanya dibebankan kepada orang yang memiliki kecukupan harta".

Dalam riwayat lain disebutkan " � � ص�د�ق�ة� ال غ ن�ي ظ�ه(ر ع�ن( إ ال " Tidak ada shadaqah

(zakat) kecuali dibebankan kepada orang yang memiliki kecukupan harta".

Imam Bukhori dalam shahihnya meriwayatkan dengan mua'llaq (tanpa menyebutkan sanad)

dalam kitab Al Washoya dan menjadikan lafadz riwayat di atas sebagai salah satu judul dalam

kitab zakat, beliau berkata dalam bab " � � ص�د�ق�ة� ال �ص�د�ق� و�م�ن( غ ن�ي ظ�ه(ر ع�ن( إ ال و�ه"و� ت

، �اج; ت و( م"ح(� "ه" أ ه(ل

� �ج"و(ن� أ تا و( ، م"ح(� (ه أ �ي (ن; ع�ل (ن" ، د�ي �لد�ي �ح�قG ا �ن( أ "ق(ض�ى أ م ن� ي

" الص�د�ق�ة

Artinya, "Tidak ada shadaqah (zakat) kecuali dibebankan kepada orang yang memiliki

kecukupan harta, orang yang berzakat akan tetapi dia butuh, atau keluarganya

membutuhkan, atau dia punya hutang, dan hutang harus lebih diutamakan untuk ditunaikan

dibanding zakat." Al hafidz

Ibnu Hajar dalam menjelaskan judul ini mengomentari seolah-olah Imam Bukhori bermaksud

menjelaskan hadits di atas bahwa syarat muzakki adalah dirinya tidak dalam keadaan

membutuhkan atau keluarga yang wajib dinafkahinya. 17

Dalil berikutnya adalah firman Allah Taa'la : "ف(و�(لع ا ق"ل �(ف ق"و(ن "ن ي م�اذ�ا ��ك "و(ن ل� أ �س( . ي

"Mereka bertanya apa yang harus diinfakkan (zakat) katakanlah "al a'fuw" (kelebihan harta).

16 Ibid, vol 1 : 15217 Ibid, vol 1 : 154, dinukil dari Ibnu Hajar, Fahul Bari, vol 3 : 189



Dari Ibnu Abbas berkata al a'fuw adalah kelebihan harta setelah menafkahi keluarga. Ibnu

Katsir berkata demikian halnya riwayat tersebut diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar, Mujahid,

A'tho, I'krimah, Said Bin Jubair, Muhammad Bin Kaa'b, Al Hasan, Qotadah, Al Qoosim,

Saalim, A'tho al Khurasany, Rabi' Bin Anas dan yang lainnya mereka menafsirkan makna al

a'fuw dengan kelebihan.

Dan kesimpulan Qaradhawi "Dengan demikian maknanya adalah bahwa hikmah Allah SWT

menjadikan harta yang wajib dizakati adalah harta yang berlebih dari kebutuhan pokok, yaitu

kebutuhan dirinya keluarganya dan yang dia tanggung nafkahnya, dan kebutuhan dirinya

harus lebih didahulukan dari kebutuhan orang lain demikian kebutuhan keluarganya dan yang

ditanggungnya. Syariah tidak mewajibkan untuk menginfakkan kebutuhannya. Selanjutnya,

Dr Yusuf Qaradhawi menukil Al Hasan dalam menafsirkan ayat di atas "Tidak boleh

seseorang menginfakkan hartanya, kemudian akhirnya dia meminta-minta".18

Dari penjelasan di atas Dr Yusuf Qaradhawi menyimpulkan mengenai penunaian zakat

penghasilan profesi, "Kami memilih pendapat zakat atas gaji dan penghasilan profesi lainnya

dan yang kami anggap pendapat yang paling kuat adalah tidak dikeluarkan zakatnya kecuali

dari penghasilan bersih."

Dengan demikian, pendapat kami adalah zakat dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah

dikurangi hutang, dan kebutuhan pokoknya dan orang yang wajib dinafkahinya, karena

kebutuhan pokok adalah suatu yang menjadi penopang hidup yang mesti dipenuhi dan zakat

hanya ditunaikan atas kelebihan dari kebutuhan pokoknya sebagaimana telah kami jelaskan

pada penjelasan sebelumnya. Demikian halnya bagi yang memiliki profesi yang memerlukan

cost seperti praktek dokter, pengacara dan yang semisalnya, semua cost-nya dikurangkan atas

pendapatannya dianalogikan pada hasil pertanian sebagaimana pendapat A'tho dan yang

lainnya "kurangkan semua biaya dan baru keluarkan zakatnya".19

Dari kesimpulan Dr Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa di samping kebutuhan pokok yang

dikurangkan hutang juga menjadi pengurang, tapi hutang seperti apa yang dapat

dikurangkan ?

18 Ibid, vol 1 : 154-15519 Ibid, vol 1: 517



Para ulama yang sepakat bahwa hutang dapat mengurangi harta zakat ialah hutang yang

tertunaikan sebagaimana pendapat Abu Ubaid yaitu hutang yang ril. Beberapa riwayat

menunjukkan bahwa hutang adalah bagian yang dapat mengurangi harta yang wajib dizakati.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Saaib Bin Yaziid dia berkata : "Saya mendengar Utsman Bin

Affan berkata : "Ini adalah bulan kalian menunaikan zakat, siapa yang berhutang hendaklah

dia menunaikan hutangnya sehingga kemudian kalian keluarkan zakatnya". Dalam riwayat

lain Imam Malik menyebutkan : " Siapa yang memiliki hutang hendaklah dia tunaikan

hutangnya dan kemudian zakati sisanya".

Adapun hutang yang dapat dikurangkan adalah hutang bulan berjalan atau tahun berjalan,

adapun hutang jangka panjang tidak dapat dikurangkan nilai bukunya.20

Contoh dan Pembahasan :

Pada harta penghasilan profesi wajib zakat, misalnya punya hutang cicilan rumah senilai Rp

300 juta rupiah yang dicicil dalam lima tahun, pertahunnya adalah Rp 60 juta per bulannya Rp

5 juta, maka hutang yang dapat dikurangkan adalah Rp 60 juta pada tahun berjalan jika

zakatnya diakumulasikan pertahun, atau Rp 5 juta perbulan hutang yang dapat dikurangkan

dari penghasilan profesinya. Mengingat bahwa hanya kebutuhan pokoklah yang dapat

mengurangi penghasilan kena zakat, maka hutang yang dapat mengurangi juga adalah hutang

yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti hutang cicilan rumah, karena rumah adalah

kebutuhan pokoknya. Jika hutangnya adalah cicilan pembelian vila atau rumah yang kesekian,

maka hal tersebut tidak dapat mengurangi harta penghasilan yang kena zakat, atau hutang

cicilan kendaraan yang menjadi kebutuhan pokok penunjang kinerjanya dalam mencari

nafkah, maka hal tersebut dapat mengurangi harta penghasilannya, adapun cicilan kendaraan

yang berikutnya tidak dapat mengurangi penghasilan kena zakatnya.

Dalam menentukan batas kebutuhan pokok adalah masalah yang relative karena setiap orang

berbeda tingkat kebutuhan pokoknya. Tapi setiap pemerintahan dalam suatu negara biasanya

telah mentukan standar kebutuhan minimum atau biasa disebut dengan standar konsumsi

perkapita perbulan.

Penghitungan Zakat Penghasilan Berdasarkan Standar Bank Dunia

20 Baitu Zakah, Kuwait, Muhasabah Zakat, www.alIslam.net



Standar bank dunia untuk kebutuhan konsumsi perkapita perorang adalah $ 2 US atau sekitar

Rp 18.000 perhari, berarti perbulan Rp 540.000. Apabila rata-rata keluarga Indonesia adalah

berjumlah 4 orang; suami istri dan dua anak maka minimum penghasilan yang mencukupi

kebutuhan hidup adalah Rp 2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Apabila

asumsi zakat penghasilan adalah penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok dan

menggunakan standar nishab emas, maka hanya pekerja yang minimum berpenghasilan Rp

3.222.500 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) ke atas yang

diwajibkan membayar zakat. Hal tersebut adalah dengan asumsi nishab emas dikali harga

emas hari ini (asumsi Rp 150.000) dibagi duabelas bulan ditambah kebutuhan minimum

standar bank dunia dengan empat jumlah keluarga maka hasilnya adalah 85 x Rp150.000 =

Rp 12.750.000 / 12 = Rp 1.062.500 + Rp 2.160.000 = Rp 3.222.500.

Penghitungan Zakat Penghasilan Berdasarkan Standar Hidup di Amerika

Dr Mahmud Abu Suud yang dalam artikelnya Contemporary Zakat21 ketika menjelaskan

nishab zakat penghasilan dengan studi kasusnya di Amerika, beliau menjelaskan bahwa

nishab diambil dari apa yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu batas orang mendapat

subsidi baik untuk perorangan maupun untuk keluarga.

Dalam contohnya, beliau menyebutkan bahwa yang ditentukan pemerintah saat itu adalah

pendapatan pertahun untuk keluarga dengan rata-rata keluarga 4 orang adalah $ 10999 dan

untuk yang hidup sendiri $ 5160 dan pertambahan bagi setiap satu anggota keluarga adalah $

1600. Selanjutnya, beliau membuat simulasi nishab dengan jumlah keluarga tertentu:

Jumlah

Keluarga

Batas Kebutuhan

Minimum

Metode Kalkulasinya

2 orang $ 7799 $ 10999 - $ 3200

3 orang $ 9399 $ 10999 - $ 1600

4 orang $ 10999 Base perhitungan Social Security AS

5 orang $ 12599 $ 10999 + $ 1600

6 orang $ 14199 $ 10999 + $ 3200

21 Dr Mahmud Abu Suud, Contemporary Zakat, p : 56 dalam Zakat Accountuing, bahan kuliah Post Graduate International Islamic University.



7 orang $ 15799 $ 10999 + $ 4800

Dari tabel di atas, Mahmud Abu Suud menjadikan batas minimum kebutuhan sebagai base

bagi nishab dan beliau berijtihad "Zakat should be paid from incomes that exceed the proverty

level as explained above (( (لف�ق(ر �ح ا Gد . We suggest to add 10 % to the government figures an

consider the total zakat"22 (zakat harus dikeluarkan dari penghasilan yang berlebih dari batas

kemiskinan yang dalam istilah Arabnya disebut dengan had al faqr. Tapi kami berpendapat

untuk menambahkan 10% dari batasan yang telah ditentukan pemerintah sebagai batas nishab)

Penghitungan Zakat Penghasilan Berdasarkan Standar Hidup di Sudan

Kasus Sudan dalam menghitung nishab zakat penghasilan patut menjadi bahan kajian dan

perbandingan sebagai hasil ijtihad kontemporer. Muhammad Ibrahim Muhammad dari Diwan

Zakat Sudan dalam makalahnya " و�د�ان� الس� ي ف � ة � ي �ق ي ب �ط� ت � �ة ح�ال �ة �كا الز �ع ج�م ي ف � ة � ي �ل �م ع ات� �ق�� ي ب �ط� Praktek -- ت

Penghimpunan Zakat Studi Kasus Sudan. Dalam ijtihad-nya, Sudan menggabungkan antara

realitas ketidakcukupan penghasilan atau gaji pegawai untuk menutupi kebutuhan hidupnya

dengan standar nishab emas, dengan pola perhitungan : Nilai Nishab emas dengan mata uang

Sudan adalah 11475 Pound, sedangkan rata-rata kebutuhan minimum per keluarga per tahun

adalah 11328 Pound, dari dua data di atas kemudian digabungkan atau ditambahkan maka

perhitungannya adalah :

Kebutuhan asasi 11328 / 12 = 944

Standar emas 11475/ 12 = 956

Nisab penghasilan perbulan 1900 Pound

Penghitungan Zakat Penghasilan Berdasarkan Standar Hidup di Indonesia

Untuk kasus Indonesia penentuan batas minimum konsumsi perkapita berbeda-beda

standarnya di antara yang paling sering dipergunakan adalah :

Standar Pertama, Batas konsumsi yang dipergunakan oleh Dirjen Pajak dalam menentukan

kebutuhan hidup yang kemudian menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau yang lebih

dikenal dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Perhitungannya adalah Rp 13,2 juta

rupiah untuk pribadi yang lajang. Jika menikah, ditambahkan Rp 1,2 juta. Jika memiliki

22 Ibid, p 37



tanggungan anak ditambahkan Rp 1,2 juta per anak. Maksimal jumlah anak adalah 3 anak.

Jika istri punya usaha ditambahkan Rp 13,2 juta.

Dari data di atas, bahwa kebutuhan hidup seorang lajang per bulannya adalah Rp 1.100.000.

Jika memiliki istri ditambah Rp 100.000. Jika memiliki tanggungan anak ditambah per

anaknya Rp 100.000. Jadi, jika seseorang dengan satu istri dan dua anak maka konsumsi

perbulan yang bisa dikurangkan sebagai penghasilan tidak kena pajak adalah Rp 1.400.000

(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Standar Kedua, Dibuat BPS (Biro Pusat Statistik) untuk kebutuhan perkapita daerah kota

adalah Rp 392.496. Sedangkan untuk pedesaan Rp 210.391. Jika rata-rata keluarga Indonesia

4 orang, maka kebutuhan per keluarga adalah Rp 1.569.984 atau dibulatkan menjadi Rp

1.570.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbedaan di antara dua standar batas minimum kebutuhan adalah sekitar Rp 170.000

Starndar- standar di atas, dapat membantu kita untuk menentukan batas kebutuhan hidup

minimum yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Sebagai simulasi, apabila kita menggunakan ijtihad yang dilakukan di Sudan dengan kasus

Indonesia dengan menggunakan standar kebutuhan PTKP maka batas minimum penghasilan

kena zakat apabila memiliki istri dan dua anak adalah :

Batas minimum kebutuhan Rp 1.400.000

Nishab emas perbulan Rp 1.062.500 (asumsi Rp 150.000 per gram dengan 85 gram)

Nishab penghasilan Rp 2.462.500

Zakatnya 2,5% Rp 2.462.500 x 2,5% = Rp 61.562,5

Dalam simulasi ini tidak ada lagi pemotongan yaitu brutto.

Sedangkan jika kita menggunakan asumsi dikurangi kebutuhan minimum dalam simulasi ini

digunakan standar PTKP dan nishab emas maka hasilnya adalah sama dengan contoh di atas

bahwa orang yang berpenghasilan Rp 2.462.500 ke atas yang wajib zakat. Tetapi nilai

zakatnya kemudian yang berbeda karena dalam kasus ini adalah Rp 2.462.500 – 1.400.000

(kebutuhan hidup) = Rp 1.062.500 (batas minimum nishab emas perbulan) maka zakatnya

adalah 2,5% dari netto Rp 1.062.500 yaitu Rp 26.562,5



Jika kita membuat simulasi dengan dikurangi kebutuhan pokok maka hasilnya adalah

No Nishab Tarif Simulasi Penghasilan Zakatnya

1 Pertanian 5% Rp 979.500 + Rp 1.400.000 =

Rp 2.379.500

Rp 979.500 x 5% = Rp

48.975

2 Emas 2.5% Rp 1.062.500 + Rp 1.400.000 =

Rp 2.462.500

Rp 1.062.500 x 2.5 % =

Rp 26.562,5

3 Pertanian konversi 2.5% Rp 2.080.000 + Rp 1.400.000 =

Rp 3.480.000

Rp 208.000 x 2.5 % = Rp

52.000

4 Pertanian siap saji 2.5% Rp 2.612.000 + Rp 1.400.000 =

Rp 4.012.000

Rp 261.200 x 2.5% = Rp

65.300

Dari simulasi di atas, dengan asumsi dikurangi kebutuhan minimum, maka nilai nishab

menjadi bertambah. Untuk pendapat pertama nishabnya menjadi Rp 2.379.500 dari Rp Rp

979.500. Sedangkan untuk pendapat kedua menjadi Rp 2.462.500 dari Rp 1.062.500. Untuk

pendapat ketiga Rp 3.480.000 dari Rp 2.080.000. Dan untuk pendapat keempat menjadi Rp

401.200 dari Rp 2.612.000.

Dari pendapat-pendapat di atas, ada jalan tengah yang dapat diambil dengan memperhatikan

berbagai macam pendapat yang berbeda; apakah zakat dari netto atau dari brutto, apakah

zakat penghasilan dianalogikan pada hasil pertanian atau pada emas? Dan dari sisi maslahat

bagi muzakki dan mustahik, di samping unsur semangat menggemarkan untuk beribadah

dengan tetap menjaga izzah (kemuliaan) diri, maka penulis lebih cenderung pada pendapat

yang lebih maslahat yaitu mengeluarkan zakat dari brutto dengan mengacu pada pendapat

yang keempat yaitu dengan nishab minimum Rp 2.612.000 dengan asumsi harga beras Rp

4.000. Atau pendapat yang kedua dengan ditambahkan faktor kebutuhan hidup standar BPS

sehingga nilai nishabnya adalah Rp 2.632.485 atau dibulatkan menjadi Rp 2.633.000.

Nilai di atas adalah nilai yang hampir sama apabila kita menggunakan standar Bank Dunia

dalam menentukan standar kemiskinan dengan rata-rata keluarga Indonesia yaitu 4 orang dan

batas minimum penghasilan tersebut adalah batas yang moderat untuk Indonesia tidak tinggi



dan tidak juga rendah. Artinya, penghasilan yang lumayan, adapun ketika seseorang yang

penghasilannya di bawah nilai tersebut ingin mengeluarkan zakat maka dapat diarahkan

sebagai infak yang penunaiannya sukarela, bisa lebih kecil dari persentase zakat atau mungkin

lebih tinggi.

Apabila zakat penghasilan telah ditunaikan pada setiap bulannya maka di akhir tahun, ia tidak

wajib lagi menunaikan zakat penghasilannya karena telah ditunaikan. Demikian pendapat

Qaradhawi, "Apabila seorang muslim telah menunaikan zakat penghasilannya ketika dia

memperolehnya maka dia tidak wajib lagi untuk menunaikannya di akhir tahun hal tersebut

agar tidak terjadi double zakat terhadap penghasilan yang sama"23

MENGHITUNG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama : Tentukan waktu megeluarkan zakat, perbulan ketika mendapatkan penghasilan

atau diakumulasikan di akhir tahun.

Kedua : Tentukan ijtihad metodologi penganalogian dalam menetukan nishab dan tarif juga

netto atau bruto misalnya dalam contoh ini menggunakan pendapak keempat dari pendapatan

brutto

Ketiga : Hitunglah pendapatan brutto dengan dikalikan tarif zakat dalam contoh ini tarifnya

adalah 2,5% dengan syarat di atas nishab.

Simulasi

Misalnya seseorang memiliki penghasilan :

Gaji tetap Rp 4.000.000

Pendapatan lainnya Rp 1.000.000

Pendapatan total Rp 5.000.000

Nishab (Rp 2.612.000)

Zakatnya adalah Rp 5.000.000 x 2,5 % = Rp 125.000

Contoh diatas dengan asumsi nishab zakat setara dengan 653 kg beras dari brutto

Dengan asumsi yang sama dikurangi kebutuhan pokok yang riil dengan asumsi 1 istri 3 anak

dengan menggunakan standar BPS.



23 Dr Qaradhawi, Fikih Zakat, vol 1, p : 518, Dr Wahbah Zuhaily fikihul Islamy wa adillatuh, vol 2




Kebutuhan pokok (Rp 1.962.480) per orang Rp 392.496

Nishab (Rp 2.612.000)

Zakatnya adalah Rp 5.000.000 – Rp 1.962.480 = Rp 3.037.520 x 2,5% = Rp 75.938.

Apabila menggunakan nishab emas dengan asumsi yang sama, maka hasilnya akan sama,

karena hasil pengurangannya di atas nishab emas Rp 1.062.500

Yang akan berbeda hasilnya adalah jika asumsi pendapatan berkurang atau faktor pengurang

bertambah misalnya :





Nishab (Rp 2.612.000) asumsi nishab dengan 653 kg beras

Zakatnya adalah Rp 4.000.000 – Rp 1.962.480 = Rp 2.037.520

Maka, tidak ada zakat karena di bawah nishab.

Dengan contoh yang sama dengan menggunakan nishab emas.





Nishab (Rp 1.062.500)

Zakatnya adalah Rp 5.000.000 – Rp 1.962.480 = Rp 2.037.520 X 2,5% = Rp 75.938. karena

di atas nishab.

Dari contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa menentukan ijtihad penganalogian

dalam menetukan nishab akan berpengaruh pada pendapatan yang rendah tapi tidak akan ada

pengaruh pada pendapatan yang tinggi bahkan zakatnya akan sama.

1. Dengan cara mengakumulasikan pendapatan tiap bulan yang mencapai nihsab, kemudian

ditunaikan zakatnya pada akhir tahun.



2. Atau ditunaikan pada tiap bulan ketika kita mendapatkannya.

3. Tarifnya adalah 2,5%, Sedangkan nishabnya adalah 520 kg beras dengan asumsi

pendapatan kotor.

4. Utang jangka panjang yang dicicil tiap bulan dapat menjadi pengurang penghasilan .

Zakat Perdagangan dan Perusahaan Zakat Perusahaan

Atas dasar ijtihad di atas, maka hasil keputusan pada Seminar Zakat di Kuwait tanggal 3 April

1984 tentang Zakat Perusahaan dinyatakan bahwa zakat perusahaan ditunaikan apabila

kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi :

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.

2. Anggaran Dasar perusahaan memuat hal tersebut.

3. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan

hal itu.

4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada Dewan

Direksi perusahaan. 24

Dalil Zakat Perusahaan

Para ulama menjadikan riwayat "al khulthoh" ( ل�ط��ة� �ل�خ� atau pembauran harta (ا

kekayaan sebagai landasan atau dalil bagi zakat perusahaan. Prinsip tersebut tidak

asing dilakukan dizaman Rasulullah SAW pada pembauran ternak, yaitu pembauran

ternak yang dimiliki oleh dua orang lebih.

Dalam hal ini ulama membagi dua bentuk khulthoh. Pertama adalah khulthoh isytirak

atau khulthoh a'yaan yaitu masing-masing pesero tidak diketahui berapa bagian saham

yang dimiliki. Misalnya, ada tiga puluh kambing yang mereka beli berdua tanpa

menentukan berapa bagian masing-masing dari kambing tersebut tapi kambing

tersebut mereka miliki bersama. Kedua adalah khulthoh jiwaar yaitu setiap pesero

mengetahui bagian masing-masingnya tapi mereka berdua menyatukan

kepemilikannya dalam satu manajemen pengelolaan.25

24 Taushiyyat Wa Fatawa Al Mu'tamar Al Awwal Li Azzakat, al Muna'qod fi al Kuwait, 29 rajab 1404, 30 April 1984. dalam fatwa no 125 Fikih Zakat, vol 1: 217 dinukil dari Raudhoh Imam Nawawi, 2: 170



Para ulama berbeda pendapat mengenai khulthoh pada ternak apakah menimbulkan

dampak pada penunaiaan zakat atau tidak ? Kebanyakan ulama menyatakan bahwa

khulthoh berdampak pada nishab dan zakat kecuali ulama Hanafiyyah.26 Artinya, jika

ada dua orang pesero dalam ternak masing-masing 30 ekor kambing, jika digabungkan

maka jumlah kambingnya menjadi 60 dan sudah mencapai nishab, namun jika dipisah

masing-masing tidak kena zakat karena belum mencapai nishab. Dari pendapat ulama

di atas, zakat harus dikeluarkan dari harta khulthoh sekalipun apabila dipisah belum

mencapai nishab.

Hal tersebut berdasarkan pada riwayat

ة�ق�دالص �ة�ي�ش�خ عم�ت�ج�م �ن�ي�ب �قر�ف�ي�ال�و قر�ف�ت�م �ن�ي�ب �ع�م�ج�ي�ال�و

Artinya : Jangan menyatukan yang asalnya terpisah dan jangan memisahkan yang sudah

menyatu karena takut membayar shadaqah (zakat)27

Dalil ini pula yang dijadikan sandaran fatwa zakat perusahaan pada Mu'tamar I di

Kuwait, dan pendapat Qaradhawi mengenai hal ini. Madzhab Syafii' adalah madzhab

yang memperluas cakupan prinsip khulthoh bukan hanya pada ternak saja, tapi pada

khulthoh yang lainnya seperti pertanian dan uang.

Dan pendapat di atas, dapat kita jadikan sebagai prinsip bagi perlakuan perseroan dan

semisalnya dalam menentukan hukum zakat dengan mengunakan prinsip syakhshiyyah

wahidah yaitu badan tersendiri dalam pengelolaan harta tersebut, jika memang

manajemen zakat membutuhkan hal tersebut untuk semakin memudahkan prosedur

dan praktek manajemen zakat sehingga dapat memperkecil skala kerja dan efesiensi

biaya.28 Dan dalam istilah hukum syakhshiyyah wahidah yang diistilahkan oleh

Qaradhawi adalah syakhshiyyah i'tibariyyah.

Analogi (Qiyas) pada Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perusahaan hal tersebut

sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada

26 Ibid, 1 : 21827 Hadist Riwayat Imam Bukhory, 6813, Imam Baihaqy, 7557, Ibnu Majah, 1873, 1877, Imam Ad Daarimy, 1683, Ad Daaruqutny, 1972 dan Mustadrok Imam Al Hakim28 Ibid, vol 1: 221, Dr Sulthon, Az Zakat Ahkam Wa Tathbiiq, 62



pendapat ulama. Di antaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, “Hukumnya adalah

seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian

menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas

perdagangannya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia

miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada,

apabila telah mencapai nishabnya.”

Prinsip penghitungan zakatnya tentunya mengacu pada prinsip penghitungan zakat

perdagangan atau perniagaan yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun Bin Muhran yang

diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al Amwal :

(ك� ح�ل�ت( إ ذ�ا �ي �اة" ع�ل ك �(ظ"ر( الز �ان� ف�ان (د�ك� م�اك ن �ق(د] م ن( ع و( ن� ض] أ �(ع ع�ر �ي (ب (م�ة� ف�ق�و_م(ه" ل ل د ق ي �ق``( الن

�ن� و�م�ا (ن] م ن( كا �ء�ة] ف ي د�ي (ه" م�ال ب "م� ف�اح(س ح( ث �(ه" اط(ر �ن� م ن (ك� م�اكا �ي (ن م ن� ع�ل "م� ال`د�ي ك_ ث �ا ز �م`

��ق ي .ب

Artinya : Apabila telah sampai waktu penunaiaan zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang

yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah dengan uang dan piutang

yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian dikurangi hutangmu pada orang kemudian

zakatilah sisanya.

Dasar Filosofi Zakat Perusahaan

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat

perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah

perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan.

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984

tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

Zakat perusahaan disamakan dengan perdagangan apabila kondisi-kondisi sebagai

berikut terpenuhi :

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.

Dalam hal ini aspek legal di Indonesia adalah

UU 38 Th 1998 Pasal 14 ayat (3) UU 38

Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari

laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



UU PPH 17 / th 2000 Pasal 9 ayat (1)

a . Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan

g . harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali

zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak

orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam

negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerita;

Penjelasan pasal 9 huruf g

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan

warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,

yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas

penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas

penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan

oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak

badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 38 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan

penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut

dibayarkan.

2. Sebaiknya Anggaran Dasar perusahaan mencantumkan hal tersebut.

3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.

4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya

kepada dewan direksi perusahaan.

Dasar Prinsip Syariah yang diterapkan

Pendapat ini berdasarkan prinsip usaha bersama yang diterangkan dalam hadis Nabi

saw. tentang zakat binatang ternak yang penerapannya digeneralisasikan oleh beberapa

madzhab fikih dan yang disetujui pula dalam Muktamar Zakat I. Idealnya perusahaan



yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi keempat kondisi yang

disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat

kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang

menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham

mengetahui berapa zakat sahamnya, sebagai dasar pembayaran zakatnya. (fatwa zakat

kontemporer).

Mengingat penganalogian zakat perusahaan kepada zakat perdagangan maka pola

penghitungan, nishob dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat perdagangan;

nishab senilai 85 gram emas, mencapai haul, tarifnya 2,5% Dasar penghitungan zakat

perdagangan adalah mengacu pada suatu riwayat yang diterangkan Oleh Abu Ubaid

dalam kitab Al Amwal “Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat,

perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) ataupun barang yang siap

diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula

piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang

engkau miliki”

Langkah aplikatif menghitung zakat perusahaan

Menentukan dan menilai harta (asset) yang dikenai zakat secara syariah.

Dari kaidah yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid telah disimpulkan oleh para ulama

bahwa harta yang dikenai zakat dalam perusahaan adalah aktiva lancar. Sumber data

untuk memenentukan dan menilai harta yang dikenai zakat adalah neraca (balance

sheet) dengan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut:

Jenis aktiva lancar Ketentuan dan penyesuaian yang diperlukan

Kas Kena zakat.

Bank Kena zakat setelah disisihkan unsur bunga.

Surat Berharga Kena zakat dengan nilai sebesar harga pasar

Piutang Kena zakat kecuali yang benar-benar tidak dapat ditagih.

Persediaan Semua persediaan; baik yang ada di gudang, di show room, di perjalanan,

maupun di distributor dalam bentuk konsinyasi; barang jadi; barang dalam

proses produksi; atau masih berupa bahan baku termasuk harta kena zakat

dan semua dinilai dengan harga pasar sesuai makna hadits riwayat Jabir

Bin Zaid “Nilailah dengan harga pada hari jatuhnya kewajiban zakat

kemudian keluarkan zakatnya. (Al Amwal Abu Ubaid Bin Salam).

Perlengkapan Perlengkapan yang kena zakat adalah perlengkapan yang merupakan

komponen barang yang diproduksi. Adapun perlengkapan yang bukan

merupakan komponen barang yang diproduksi tidak termasuk harta kena



zakat, tetapi di golongkan pada “qoniyyah”.

Adapun nilai yang digunakan adalah sebesar harga pasar.

Biaya dibayar dimuka Tidak termasuk harta yang kena zakat.

.

Aktiva tetap pada perusahaan tidak termasuk harta yang dikenai zakat karena

Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk mengeluarkan zakat atas harta yang

siap diperjualbelikan. Dari Samurah Bin Jundub, berkata : … Sesungguhnya Nabi

SAW telah memrintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami

siapkan untuk diperjual belikan (Baihaqi dan Abu Daud)

Menentukan dan menilai kewajiban yang mengurangi harta (asset) kena zakat.

Dari kaidah yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid telah disimpulkan oleh para ulama

bahwa kewajiban yang mengurangi harta yang dikenai zakat dalam perusahaan adalah

hutang jangka pendek. Sebagaimana harta yang dikenai zakat, sumber data untuk

menentukan dan menilai kewajiban yang dapat mengurangi harta yang dikenai zakat

adalah neraca (balance sheet) dengan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut

Jenis Hutang

Jangka Pendek

Ketentuan dan penyesuaian yang diperlukan

Hutang usaha Termasuk sebagai pengurang dengan nilai sebesar nilai buku.

Wesel bayar Termasuk sebagai pengurang dengan nilai sebesar nilai

nominal.

Biaya yang masih

harus dibayar

Termasuk sebagai pengurang dengan nilai sebesar nilai buku.

Hutang pajak Termasuk sebagai pengurang tanpa ditambah denda atau

bunga.

Pendapatan

diterima di muka

Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak tanpa

ditambah atau dikurangi. Adapun ketentuan hukumnya dibedakan

sebagai berikut:

1. Bila pendapatan yang telah diterima tersebut adalah

imbalan dari harga barang yang belum diserahkan dan

barang tersebut tidak termasuk dalam harta kena zakat,

maka tidak boleh sebagai pengurang. Sedangkan Apabila

barang tersebut termasuk dalam harta kena zakat, maka



termasuk sebagai pengurang.

2. Bila pendapatan yang telah diterima tersebut merupakan

pembayaran dari jasa yang belum diberikan maka

pendapatan tersebut termasuk pengurang harta yang kena

zakat.

Hutang Bank Termasuk sebagai pengurang dengan nilai sebesar nilai buku.

Hutang Bunga Tidak termasuk sebagai pengurang.

Hutang jangka

panjang yang jatuh

tempo

Termasuk sebagai pengurang sebesar nilai buku

. Menghitung nilai zakat dengan kadar yang telah ditentukan

3.a. Rumusan Tarif Zakat Perusahaan

Sesuai tarif zakat perdagangan maka tarif zakat perusahaan adalah 2,5%. Besar tarif

tersebut adalah untuk haul yang menggunakan tahun Qomariyah. Apabila tahun buku

menggunakan tahun Syamsiyah maka tarif zakatnya perlu penyesuaian. Pada Mu’tamar zakat

tahun 1984 M/1404 H telah disepakati bahwa bulan Syamsiah waktunya lebih panjang

dibanding tahun qomariyah sekitar sebelas hari. Oleh karena itu pengguna tahun Syamsiah

harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Akibatnya, tarif zakat perusahaan yang

menggunakan hitungan Syamsiah (365 hari) menjadi 2,578% yaitu 2,5% x 365/354 tidak

dengan tarif 2.5%.

3.b. Nishob Zakat Perusahaan

Nishob zakat perusahaan adalah senilai dengan nishob emas yaitu senilai 85 gram emas.

Dengan demikian selisih antara nilai harta yang kena zakat (poin 1) dikurangi nilai

kewajiban yang mengurangi harta kena zakat (poin 2) sekurang-kurangnya harus senilai

85 gram emas.

3.c. Menghitung zakat yang harus ditunaikan

Selisish pengurangan dari poin 1 dengan poin 2 atau aktiva lancar dikurangi kewajiban

lancar di kali 2,5 % atau 2,578 ialah nilai zakat yang harus ditunaikan.



3.d. Contoh Penghitungan Nilai Zakat Perusahaan

Neraca PT ABC per 31 Desember 2006 menyajikan informasi sebagai berikut:

PT ABC

NERACA

Per 31 Desember 2006

(Dalam jutaan rupiah)

AKTIVA Rp KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp

AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kas 5.670 Hutang Usaha 46.340

Bank 17.100 Hutang Gaji 1.300

Piutang Usaha 20.000 Hutang Bunga 600

Persediaan 65.800 Pendapatan Diterima Dimuka 2.400

Biaya Dibayar Dimuka 2.350 Total Kewajiban Jangka Pendek 50.640

Total Aktiva Lancar 110.920

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 35.000

AKTIVA TETAP

Kendaraan 26.500 EKUITAS

Akumulasi Penyusutan (23.850) Modal Saham 27.930

Nilai Buku 2.650

TOTAL AKTIVA 113.570 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 113.570

Informasi Tambahan:

1. Seluruh Piutang Usaha termasuk dalam kategori lancar.

2. Harga pasar persediaan per 31 Desember 2006 adalah Rp 75.000.000.000,00

3. Akumulasi penerimaan bunga bank konvensional sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp

50.000.000,00



Berdasarkan informasi di atas zakat PT ABC dapat dihitung sebagai berikut:

Harta Kena Zakat

Kas Rp 5.670.000.000

Bank

(Rp 17.100.000.000 – Rp 50.000.000) 17.050.000.000

Piutang Usaha 20.000.000.000

Persediaan 75.000.000.000

Jumlah Rp 117.720.000.000

Kewajiban yang mengurangi harta kena zakat

Hutang Usaha Rp 46.340.000.000

Hutang Gaji 1.300.000.000

Pendapatan Diterima Dimuka 2.400.000.000

Jumlah Rp 50.040.000.000

Selisih Rp 67.680.000.000

Zakat: 2,578% x Rp 67.680.000.000 Rp 1.745.000.000

Ketentuan lainnya

Zakat yang wajib ditunaikan dapat dibayar dengan uang atau barang.

Penghitungan ini berlaku pada perusahaan perseorangan maupun badan.Contoh 2

Neraca perusahaan Karomah (dalam

ribuan rupiah)Aktiva Pasiva

Aktivalancar Kewajiban lancar

Kas 200.000 biaya harus dibayar 30.000

Bank 100.000 Wesel bayar 300.000

Piutang 300.000 Hutang Bank 200.000

wesel tagih 200.000 Cadangan penyusutan 15.000

Biaya pendirian 15.000 Cadangan piutang 7.000

Biaya penerbitan surat berharga 10.000 Cadangan potongan disetujui 8.000

Biaya dibayar dimuka 2.000 Hutang kepada pensuplai 620.000

Penghasilan Accrual 8.000 Hutang pajak 10.000

1190.000

Investasi Surat berharga 100.000

Investasi obligasi 15.000 Modal dan hasil

Persediaan 1200.000 Modal saham 20.000 1000.000



Bahan baku 300.000 Cadangan umum 115.000

Bahan dalam proses 400.000 Surplus cadngan 35.000 150.000

Persedian akhir 500.000

2150.000 Laba Rugi 100.000

Laba tahun berjalan 200.000

Aktiva Tetap Saham 650.000

Goodwiil 50.000 Cad penyusutan bangunan 80.000

Lahan 180.000 Cadangan penyusutan mesin 250.000

Bangunan 250.000 Cadangan penyus kendaraan 80.000

Mesin 700.000 Cadangan penyus furniture 50.000

Kendaraan 300.000 2560.000

Furniture 120.000

1600.000

Total Aktiva 3750.000 3750.000

Dengan menggunakan prinsip Aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar maka zakat yang

harus dibayarkan adalah 2.150.000.000 – 1.190.000.000 = 960.000.000 (Assset yang wajib

dizakati)960.000.000 x 2.5% = 24.000.000 (Zakat Yang dibayarkan)Apabila ketentuan zakat

perusahaan dipenuhi maka nilai diatas adalah nilai zakat yang harus dibayarkan oleh

perusahaan, tapi jika perusahaan tidak membayarkan zakatnya diharapkan perusahaan

menghitungkan zakat per sahamnya yaitu dengan membagi Zakat yang harus dibayarkan per

jumlah saham maka penghitungan zakat per sahamnya adalah:Zakat yang harus dibayarkan/

jumlah saham 24.000.000/20.000 = 1200 (Zakat per lembar saham)Jika dibandingkan dengan

deviden per saham adalah :Laba yang dibagikan (Deviden)/ jumlah saham adalah

100.000.000/20.000 = 5000Jika perusahaan tidak membayarkan zakatnya maka kewajiban

zakat jatuh pada pemilik saham, karena salah satu syarat zakat perusahaan adalah

disepakatinya oleh para pemilik saham yang diwakili oleh RUPS. Dari kasus diatas maka

zakat yang dibayarkan per saham jika diambil dari deviden maka nilai deviden yang diterima

setelah zakat adalah 5000 – 1200 = 3800 per sahamZakat Sebagai Pengurang Pendapatan

Kena PajakDalam aturan yang berlaku di Indonesia bahwa zakat yang dibayarkan kepada

Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

dapat menjadi pengurang atas pendapatan kena pajak, hal tersebut berdasarkan pada :1. UU

38 Th 1998 Pasal 14 ayat (3) UU 38 yang menyatakan :Zakat yang telah dibayarkan kepada

BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. UU PPH 17 / th

2000 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan :a . Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan....g .

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata



dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak

badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemeritah;Penjelasan pasal 9

huruf g Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh

dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari

Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-

nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak

badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam

Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan

dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung

besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan. Berdasarkan

ketentuan di atas, maka pada praktiknya zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat

atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dapat menjadi

pengurang terhadap pendapatan kena pajak. Dirjen Pajak telah menyediakan kolom khusus

untuk zakat dalam isian SPT (Surat Pajak Tahunan) sebagai komponen pengurang atas

pendapatan kena pajak.Zakat Atas Obligasi, Saham dan Surat Berharga

1. Obligasi

Hukum jual beli obligasi adalah haram menurut syariat Islam karena mengandung unsur

suku bunga riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan utang kepada

yang tidak berwenang yang tidak dibolehkan. Meskipun jual beli obligasi itu diharamkan

karena mengandung unsur riba, namun si pemilik tetap berkewajiban membayar zakat dari

total nilai nominal obligasi yang dia miliki dengan cara menggabungkannya dengan

kekayaan yang lain dalam pertimbangan nisab dan haul, kemudian membayar 2,5% dari

jumlah keseluruhan, tanpa suku bunga. Suku bunga yang diharamkan itu harus

dinafkahkan untuk kepentingan bakti sosial dan maslahat umum, di luar pembangunan

mesjid dan pencetakan Al Qur’an dan lain-lain.

2. Saham dan Surat Berharga

Kebanyakan ulama membolehkan kepemilikan atas saham karena hal tersebut adalah

merupakan gambaran kepemilikan kita atas asset perusahaan tersebut, sementara

kepemilikan obligasi yang mengandung unsur riba tidak diperbolehkan.



Pada dasarnya suatu perusahaan ketika akan membagi deviden harus menghitung

zakatnya. Jika perusahaan yang kita miliki sahamnya tidak mengeluarkan zakat

perusahaannya maka pemilik saham tersebut harus mengeluarkan zakat saham yang

dimilikinya dengan memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

a. Jika kepemilikan saham tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan hasilnya dan

investasi maka tarif yang dikenakan adalah 10% dari deviden dianalogikan pada zakat

pertanian.

b. Tapi jika pemilik saham tersebut dengan niat jual beli, maka tarif zakatnya dikenakan

2,5 % dari asset yang dimiliki berikut deviden dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Zakat dihitung dengan panduan laporan keuangan perusahaan tersebut yaitu

equity per jumlah saham sebelum pembagian deviden untuk mengetahui harga

saham

2) Jika tidak mendapatkan data laporan keuangan perusahaan maka untuk

mengetahui nilai saham adalah dengan harga pasar yang berlaku pada hari dimana

zakat telah wajib (sampai batas haul) ditambah dengan deviden yang didapat

dengan tarif 2,5%

3) Sedangkan obligasi yang halal dihitung berdasarkan nilai pasar kemudian

ditambah keuntungan dengan tarif 2,5 %

4) Keputusan Mu’tamar Zakat 1404 H menyatakan jika si pemilik saham tidak

dapat mengetahui harga pasarnya yang mengakibatkan dia tidak dapat

memperkirakan nilai zakatnya maka zakatnya adalah 10% dari deviden yang

didapat dianalogikan pada zakat pertanian.

Wallahu a’lam bish shawab


teknik perhitungan zakat

Documents