tata cara pengadaan barang/jasa
TRANSCRIPT
TATA CARA
PENGADAAN
BARANG/JASA
Narasumber :
Drs. H. CECEP FAUZY CHAIDIR, MM. MSi
NARASUMBER
Drs. H. CECEP FAUZY CHAIDIR, MM. MSi.
Pangkat/Gol : Pembina Utama - IV/e
Jabatan : Instruktur PBJ / Widyaiswara Utama
Instansi : Badiklatda Provinsi Jawa Barat –
Jln. Windu No.26 Bandung.
e - mail : [email protected]
HP : 0818 224 107
Fax : 022 – 7306848
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga /
Pemerintah Daerah / Institusi lainnya
(K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh Barang/Jasa
3
KEDUDUKAN PENGADAAN 4
Pemrograman (Programming)
Perencanaan (Planning)
Pemanfaatan dan pemeliharaan(Operation and maintenance)
Penganggaran (Budgeting)
Pengadaan (Procurement) :
Pelaksanaan kontrak danpembayaran (Contract Implementation and payment)
Penyerahan pekerjaan/barang(Handover)
Perencanaan Pengadaan
Pemilihan Penyedia)
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEBUTUHAN
BARANG DAN
JASA PEMERINTAH
DIPERLUKAN
KEGIATAN
PENGADAAN
BAGAIMANA
CARA
PENGADAANNYA
(HOW)
PERATURAN
PERUNDANGAN
YANG TERKAIT
MELALUI
SWAKELOLA
RENCANA
UMUM
PENGADAAN
MELALUI
PENYEDIA
BARANG / JASA
KEGIATAN
PENGADAAN
TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR)
PARA PIHAK
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
USAHA KECIL
PELELANGAN INTERNATIONAL
PINJAMAN / HIBAH LN
KEIKUTSERTAAN USAHA ASING
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, DLL
5
DPA
PERPRES 54/2010 jo. 35/2011 jo. 70/2012
PERKA LKPP 14/2012, 15/2012. 18/2012 dll
RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN
• Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I
yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
• Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di
lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya
sebagian atau seluruhnya dibebankan pada
APBN/APBD.
PERATURAN DLM PBJ
1. Peraturan Presiden RI No.54/2010 ttg
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden RI No.70/2012 ttg Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden RI No.54/2010 ttg
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Kepala LKPP No.12/2011 tentang
Pedoman Umum Perencanaan PBj Pemerintah
3. Peraturan Kepala LKPP No.13/2012 tentang
Pengumuman Rencana PBJ.
PERATURAN DLM PBJ
4. Peraturan Kepala LKPP No.14/2012 tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI
No.70/2012 ttg Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden RI No.54/2010 ttg
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Kepala LKPP No.15/2012 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
6. Peraturan Kepala LKPP No.18/2012 tentang E
– tendering.
PERATURAN DLM PBJ
7. Peraturan – Peraturan Teknis :
1) Pekerjaan Konstruksi Permen PU.
2) Alkes dan Obat Permenkes.
3) Industri Peraturan Menteri
Perindustrian.
4) Perpajakan PMK atau Perdirjen Pajak.
5) Perdagangan Permendag.
6) Informatika Permen Kominfo.
7) Dll.
PA
MENGUMUMKAN
RENCANA UMUM
PENGADAAN
MELALUI SUB
ADMIN PPE LPSE
ATAU ADMIN
RUP
PPK BERSAMA
POKJA ULP
MENGKAJI ULANG
PENETAPAN
PAKET DAN
JADWAL
PENGADAAN
DALAM RUP
PENGUSULAN
PERUBAHAN
PAKET DAN
JADWAL
(APABILA
DIPERLUKAN)
PPK
MENYUSUN
SPEK, HPS
DAN JENIS
SERTA
RANCANGAN
KONTRAK
PPK MEMBUAT
SRT
PERMOHONAN
PELELANGAN
KPD ULP DGN
DILAMPIRI SPEK,
HPS DAN JENIS
SERTA
RANCANGAN
KONTRAK
KEPALA ULP
MENUGASKAN
POKJA ULP
UNTUK
MELAKSANA
KAN
PELELANGAN
KAJI
ULANG
SPEK,
HPS, DAN
DRAFT/
JENIS
KONTRAK
10
ADMIN ULP
MENG-UP LOAD
DATA LELANG
KEDALAM
APLIKASI SPSE
POKJA ULP
MENYUSUN
DOKUMEN
PENGADAAN
DAN JADWAL
PELELANGAN
POKJA ULP
MEMBUAT
PAKET LELANG
PADA APLIKASI
SPSE DAN
MENGUMUMKAN
PELELANGAN
POKJA ULP
MELAKSANA
KAN
PENJELASAN
PEKERJAAN
POKJA ULP
MENGUSULKAN
KEPADA PPK
PERUBAHAN
LINGKUP
PEKERJAAN/SPEK,
HPS DAN/ATAU
DRAFT KONTRAK
(APABILA
DIPERLUKAN)
POKJA ULP
MEMBUAT
ADENDUM
DOKUMEN
PENGADAAN
APABILA SUDAH
DISETUJUI OLEH
PPK
11
POKJA ULP MEN-
DOWN LOAD
DOKUMEN
PENAWARAN
DAN DOKUMEN
KUALIFIKASI
YANG MASUK
POKJA ULP
MEMASUKAN
HARGA
PENAWARAN
PESERTA
KEDALAM
APLIKASI SPSE
POKJA ULP
MELAKUKAN
EVALUASI
PENAWARAN
DAN
EVALUASI
KUALIFIKASI
POKJA ULP
MELAKUKAN
KLARIFIKASI
TEKNIS (APABILA
DIPERLUKAN)
DAN PEMBUKTIAN
KUALIFIKASI
KEPADA CALON
PEMENANG
POKJA ULP MENG-
UP LOAD BA
EVALUASI
PENAWARAN DAN
BAHP KEDALAM
APLIKASI SPSE
POKJA ULP
MENETAPKAN
PEMENANG LELANG
atau
MENGUSULKAN
PEMENANG KPD PA
( UNTUK PAKET
BERNILAI ˃ 100 M
BRG-PK-JL ATAU 10 M
JK
12
POKJA ULP
MENGUMUMKAN
HASIL
PELELANGAN/
MENGUMUMKAN
PEMENANG
LELANG
POKJA ULP
MENJAWAB
SANGGAHAN
(APABILA ADA
SANGGAHAN)
POKJA ULP
MELAPORKAN
ADANYA
SANGGAHAN
BANDING
(APABILA ADA
SANGGAHAN
BANDING)
POKJA ULP
MEMBUAT
LAPORAN HASIL
PELELANGAN
KEPADA ULP
KEPALA ULP
MEMBUAT SURAT
KEPADA PPK
TENTANG HASIL
PELELANGAN
PPK MENERBITKAN
SPPBJ (APABILA
SETUJU DENGAN
HASIL POKJA ULP)
ATAU MELAPORKAN
KETIDAK SETUJUAN
KEPADA PA
13
PA MENGKAJI
LAPORAN PPK
ATAS KETIDAK
SETUJUAN PPK
APABILA PA
SETUJU DENGAN
HASIL POKJA ULP,
PA
MEMERINTAHKAN
PPK UNTUK
MNERBITKAN
SPPBJ
PPK
MENERBIT
KAN SPPBJ
POKJA ULP
MENINDAK LANJUTI
KEPUTUSAN PA,
DENGAN A.L. :
EVALUASI ULANG,
PEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN ULANG
ATAU LELANG ULANG
APABILA SETUJU ATAS
KEBERATAN PPK, MAKA
PA MENYATAKAN LELANG
GAGAL DAN
MEMERINTAHKAN POKJA
ULP UNTUK MENINDAK
LANJUTI KPTS PA
14
BEBERAPA KESALAHAN
YANG SERING TERJADI
DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA
PENGGUNA
ANGGARAN/
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
TIDAK MENYUSUN PERENCANAAN
UMUM PENGADAAN
TIDAK MENGUMUMKAN RENCANA
UMUM PENGADAAN
ORGANISASI PENGADAAN TIDAK
SESUAI KETENTUAN
SALAH MENETAPKAN PAKET
PENGADAAN
SALAH MENETAPKAN CARA
PENGADAAN
DALAM KAK TIDAK
MENCANTUMKAN SPESIFIKASI
BARANG/JASA YG DIINGINKAN
TIDAK MENETAPKAN KERANGKA
ACUAN KEGIATAN (KAK)
PA APBD
KPA APBN
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
TIDAK MENYUSUN & MENETAPKAN
HPS DENGAN BENAR
SPESIFIKASI DISUSUN TIDAK
BERDASARKAN KEBUTUHAN
END USER
TIDAK MENETAPKAN JENIS DAN
DRAFT KONTRAK
MENETAPKAN SPESIFIKASI
MENGARAH PADA MERK/
PENYEDIA TERTENTU
TIDAK MAMPU MENGAWASI
DAN/ATAU MENGENDALIKAN
KONTRAK
MELAKUKAN INTERVENSI
KEDALAM PROSES LELANG
POKJA ULP /
PEJABAT
PENGADAAN
MENG-ELEKTRONIK-KAN LELANG
MANUAL
MERUBAH SPESIFIKASI DAN/ATAU
HPS TANPA IJIN PPK
MEMENANGKAN PENAWARAN
YANG BUKAN TERENDAH TANPA
DASAR/ALASAN YANG JELAS
MELAKUKAN EVALUASI
PENAWARAN TIDAK SESUAI
DENGAN DOKUMEN PENGADAAN
DAN/ATAU PERPRES
KRITERIA PENILAIAN/EVALUASI
TIDAK DIRINCI DGN JELAS DALAM
DOKUMEN PENGADAAN
MERUBAH JADWAL TANPA
ALASAN ATAU MEMBUAT JADWAL
YG TIDAK RASIONAL
KPA
APBN APBD
Pejabat yang
memperoleh kewenangan dan
tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan
anggaran yang
dikuasakan kepadanya
Pejabat yang diberi
kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam
melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD
APBN
KPA mempunyai tugas dan wewenang:1. menyusun DIPA;
2. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja Negara;
3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan
menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
dan pengelola anggaran/keuangan;
5. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana;
6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan
dan penarikan dana;
7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
APBD
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa
pengguna anggaran/pengguna barang
Tugas PA a.l :1. menyusun RKA-SKPD;
2. menyusun DPA-SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;
8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
13. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris
daerah.
Pasal 11 – PP 58/2005
(1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
(3) Penetapan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan :
tingkatan daerah,
besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja,
lokasi,
kompetensi dan/atau
rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.
(4) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Permendagri 21 / 2011
Pasal 10A
• Dalam rangka pengadaan barang/jasa,
Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai
peraturan perundang-undangan di
bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Permendagri 21 / 2011
Pasal 11
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam
melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul
Kepala SKPD.
Permendagri 21 / 2011
Pasal 11
(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat
pengguna anggaran.
Permendagri 21 / 2011
Pasal 11
(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Perpres 70/2012
Pasal 12
1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki integritas;
b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tugas;
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
e. menandatangani Pakta Integritas;
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Perpres 70/2012
Pasal 12
(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK,
persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan
untuk:
• PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan
II di K/L/D/I; dan/atau
• PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
SE MENDAGRI - LKPP
11
TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J:
• Pengkajian ulang paket
• Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan
Penyusunan dan Penetapan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari :
• Spesifikasi Teknis,
• Penetapan HPS, dan
• Rancangan Kontrak (termasuk Jenis Kontrak)
3. Pemilihan sistem Pengadaan B/J :
• Penetapan metode Pemilihan
• Penetapan metode Penyampaian Dokumen
• Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
• Pemilihan metode penilaian kualifikasi
pengadaan
4. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
5. Penyusunan Dokumen Pengadaan
PA/ KPA
PPK &
ULP
PPK
POKJA
ULP/ PP
30
RENCANA UMUM PENGADAAN
• Kegiatan yang terdiri dari
identifikasi kebutuhan B/J
yang diperlukan K/L/D/I,
penyusunan penetapan
rencana penganggaran
sampai dengan penyusunan
Kerangka Acuan Kerja.
32
• Diumumkan di
Website K/L/D/I,
Papan Pengumum
an Resmi dan
Inaproc.
• Setelah RKA disetu
jui DPR / Setelah
APBD disetujui
Pemda dan DPRD
• Dpt mengumumkan
Pengadaan yang
kontraknya
dilaksanakanTA
berikutnya.
Isi Pengumuman
paling kurang:
• Nama & Alamat PA
• Nama Paket
Pekerjaan
• Lokasi pekerjaan
• Perkiraan biaya
Ou
tpu
t R
UP
ole
hP
A/K
PA
Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I
mencakup jenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang
dibutuhkan
Menyusun dan MenetapkanRencana Anggaran dalam
DIPA/DPA : biaya paket, honorarium, dan biaya lainnya
Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara Pengadaan,
dan Pengorganisasian PBJ
Menyusun Kerangka Acuan Kerja, paling sedikit memuat:
Uraian kegiatan, waktupelaksanaan, spek. Teknis dan
perkiraan biaya
• Rencana Umum Pengadaan pada
intinya terdiri dari empat dokumen
pokok sebagai berikut:
– Identifikasi Kebutuhan
– Penyusunan dan penetapan
anggaran
– Kebijakan Umum
– Kerangka Acuan Kerja11
KERANGKA ACUAN
KERJA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
meliputi latar belakang, maksud, dan
tujuan, lokasi kegiatan, sumber
pendanaan, serta jumlah tenaga yang
diperlukan;
2. waktu yang diperlukan dalam
melaksanakan kegiatan/pekerjaan
tersebut mulai dari pengumuman, rencana
pengadaan sampai dengan penyerahan
barang/jasa;
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
3. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
termasuk kewajiban pajak yang harus
dibebankan pada kegiatan tersebut.
KAK Sederhana
1. Maksud dan tujuan pengadaan
barang/jasa dikaitkan dengan Renstra
(visi, misi, tujuan) dan dikaitkan dengan
tugas pokok dan fungsi satuan kerja
2. Sumber pendanaan dan total biaya
pengadaan
3. Waktu pengadaan (kapan mulai dan
kapan selesai)
4. Spesifikasi teknis (dimensi, tipe, output/kinerja, metode, usia pakai).
KAK Sederhana
• Contoh 1: Pengadaan komputer jinjing,
spesifikasi teknisnya komputer jinjing
dengan kemampuan setara Pentium i7
dengan software dasar Windows 8
terpasang/Original dll.
• Contoh 2: Rehabilitasi gedung kantor
seluas 50 m2 mencakup plafon,
pengecatan dinding dan pelapisan
lantai keramik.
KAK Semi Kompleks
• Penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan
diadakan barang tersebut (terutama untuk
barang investasi) harus dapat diungkapkan
kenapa barang/jasa tersebut harus diadakan,
barang/jasa yang diadakan memang sudah
direncanakan dalam Renstra/Renja, persiapan
terkait dengan barang/jasa tersebut sudah
dilakukan. Informasi bahwa barang/jasa sudah
ada kajian akademik, feasibility study, AMDAL, penyiapan lahan sudah selesai, DED/EE data BMN/D yang sudah dimiliki terkait dengan B/J yang akan diadakan.
KAK Semi Kompleks
• Kejelasan sumber dana pengadaan barang/jasa
apakah APBN/APBD, PHLN, dan/atau co-financing.
• Informasi terkait dengan waktu pengadaan barang/jasa
yang lebih detail kapan diumumkan, kapan diadakan,
kapan diimplementasikan dan kapan diserahkan
barang/jasa tersebut.
• Terkait dengan spesifikasi teknis, selain sepertisubstansi dalam KAK sederhana maka perluditambahkan informasi terkait dengan, brosur barang, Detailed Enginering Design (DED), kinerja/output setelah barang terpasang dan/atau jasadiimplementasikan.
KAK Kompleks
• Substansi KAK kompleks informasi yang dicakup sama
dengan KAK Semi kompleks dan ditambahkan terkait
dengan :
– Barang/jasa yang berasal dari luar negeri diberi informasi tata
cara impor dan minimal mencakup pelabuhan/lokasi tempat
destinasi barang/jasa tersebut, serta daftar barang yang boleh
diimpor dari bea dan cukai.
– Informasi terkait dengan detail, tipe, ukuran/spesifikasi barang, Detail Engineering Design (DED), kajian AMDAL, kesiapanlahan/tanah.
– Informasi terkait dengan beban pembayaran apakah APBN/D,
PHLN, pembiayaan bersama co-financing. Termasuk
penggunaan mata uang dalam pembayaran apakah rupiah atau
valuta asing.
11
PENGUMUMAN
RENCANA UMUM
PENGADAAN
PENGUMUMAN RUP
1. PA mengumumkan rencana umum Pengadaan
Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara
terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana
kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh
DPR/DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja ULP.
2. K/L/D/I mengumumkan rencana umum
Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran
berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada
tahun anggaran yang akan datang.
PENGUMUMAN RUP
3. Pengumuman RUP yang dilaksanakan secara
Swakelola maupun oleh Penyedia B/J.
4. Pengumuman dilakukan di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE.
5. Pengumuman pengadaan dapat dilakukan di
website komunitas internasional, jika dari hasil
identifikasi sebagaimana tertuang dalam KAK
ternyata tidak ada Penyedia dalam negeri yang
mampu mengerjakan atau pada
pelelangan/seleksi internasional.
• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Barang Jasa dari pemerintah pusat maupun
daerah pada tahun 2014 akan lebih mudah
dengan menggunakan Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan atau disingkat
dengan SIRUP yang dikeluarkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
(LKPP)
11
SPESIFIKASI
BARANG/JASA
PA/KPA PPK POKJA ULP
MENETAP
KAN
SPESIFI
KASI
UMUM
MENYUSUN
SPESIFIKASI
TEKNIS
LEBIH
DETAIL
BERDASAR
KAN SPESIFI
KASI UMUM
SPESIFIKASI
YANG
DITETAPKAN
OLEH PPK
DIMASUKAN
KEDALAM
DOKUMEN
PENGADAAN
PA/KPA PPK POKJA ULP
Contoh :
Pengadaan
Ruang
kantor
untuk
peningka
tan
pelayanan
seluas ...
m2
Detail
Engineering
Design (DED)
dan
Spesifikasi
Alat, Bahan
dan Personil
DED dan
Spesifikasi
Alat, Bahan
dan Personil
dimasukan
kedalam
Dokumen
Pengadaan
PENETAPAN SPESIFIKASI BARANG/JASA49
• Spesifikasi teknis benar-benar sesuai
dengan kebutuhan pengguna/penerima
akhir end user;
• Tidak mengarah kepada merek/produk
tertentu, kecuali untuk pengadaan suku
cadang;
• Memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri;
• Memaksimalkan penggunaan Standar
Nasional Indonesia (SNI) atau registrasi
Instansi Teknis dan/atau standar lain
11HPS
PENETAPAN PAKET
PENGADAAN
BARANG/JASA
Ketentuan Umum Pemaketan dalam RUP51
Memaksimalkanpenggunaan
produksi dalamnegeri
Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang
bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro
dan Usaha Kecil sertakoperasi kecil dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan
teknis.
Paket pekerjaan s/dRp 2.500.000.000,-
diperuntukkan bagiUsaha Mikro danUsaha Kecil serta
koperasi kecil, dengan syarat
kompetensi teknisyang dibutuhkan
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
dipenuhi
52
Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi
kecil
Untuk Usaha Non-Kecil
Barang/PK
/JL ≤ 2,5
Milyar
TIDAK
YA
Menuntut KompetensiTeknis dan/ataukesatuan sistemdan/atau kualitas
Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan
sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya
pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan
security paper, walaupun nilainya dibawah Rp. 2.500.000.000, diberikan kepada
Penyedia Barang/Jasa yang bukan UMKM serta koperasi kecil.
53
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebardibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkatefisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil;
Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paketuntuk menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
11
MENETAPKAN CARA
PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA
METODA PEMILIHAN BARANG/PK/JL
KRITERIA BARANG PK JL
Pada prinsipnya PELELANGAN UMUM
Penyedia terbatas
dan komplekPELELANGAN TERBATAS ---
s/d 5 M dan tdk
komplek
PELELANGAN
SEDERHANA
PEMILIHAN
LANGSUNG
PELELANGAN
SEDERHANA
Barang/Jasa
Khusus dan
Keadaan Tertentu
PENUNJUKAN LANGSUNG
Tdk ada Hrg
Satuan/pasarKONTES - SAYEMBARA
s/d 200 Juta PENGADAAN LANGSUNG
METODA PEMILIHAN JK
KRITERIA JASA KONSULTANSI
Pada prinsipnya SELEKSI UMUM
s/d 200 Juta SELEKSI SEDERHANA
Jasa Konsultansi
Khusus dan Keadaan
Tertentu
PENUNJUKAN
LANGSUNG
Tdk ada Hrg
Satuan/pasarSAYEMBARA
s/d 50 Juta PENGADAAN LANGSUNG
PEKERJAAN KOMPLEK
• pekerjaan yang memerlukan teknologi
tinggi,
• mempunyai risiko tinggi,
• menggunakan peralatan yang didesain
khusus, dan/atau
• pekerjaan yang bernilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah)
KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG
• KEADAAN TERTENTU:
Penanganan darurat:
Pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban
masyarakat
Bencana alam/non alam/ sosial; pencegahan bencana;
kerusakan sarana/prasarana yng menghentikan kegiatan
pelayanan publik
Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia Paten, HAKI
• BARANG KHUSUS:
Pek. berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah
Pek. kompleks dengan teknologi khusus
Distribusi obat/alkes tertentu ditetapan oleh Menkes
Kendaraan bermotor dengan harga khusus untukpemerintah e-catalog
KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG
• KONSTRUKSI KHUSUS :
Pek. kompleks dengan teknologi khusus
Pek. konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko
kegagalan bangunan pekerjaan lanjutan
• JL KHUSUS:
Pek. berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah
Pek. kompleks dengan Penyedia tunggal
Sewa penginapan/hotel/ ruang fullday, fullboard, halfday
Lanjutan sewa gedung/kantor/ruang terbuka/tertutup
• JASA KONSULTANSI KHUSUS :
Hanya bisa dilakukan pemegang hak paten
Pek. yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban
masyarakat
Konultan Hukum/Lawyer
KRITERIA PENGADAAN LANGSUNG
– KEBUTUHAN OPERASIONAL K/L/D/I Yang
dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I
adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah
aset atau kekayaan K/L/D/I.
– TEKNOLOGI SEDERHANA;
– RISIKO KECil; dan/atau
– DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA
USAHA ORANG-PERSEORANGAN DAN/ATAU
BADAN USAHA KECIL SERTA KOPERASI KECIL,
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh
usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.
11
PENETAPAN
ORGANISASI
PENGADAAN
62
a. PA/KPA
b. PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan
d. PPHP
1 PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA
a. PA/KPA
b. PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan
d. Tim Swakelola
e. PPHP
2 PENGADAAN
DENGAN SWAKELOLA
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran
ORGANISASI PENGADAAN B/J
MELALUI PENYEDIA
PA
KPA
POKJA ULP/PEJABAT
PENGADAANPPK
PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL
PEKERJAAN
PPTK
PP-58
P-54 jo P-70
PPK - SKPD
NS profesional
Tidak Wajib
Bersertifikat
13
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH64
PENGGUNA ANGGARAN
1 Menetapkan dan mengumumkanRUP
2 Mengawasi pelaksanaan anggaran
3 Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri
4 Menetapkan Pemenang Pengadaan:
Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnya > Rp100 Milyar
Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar
5 Pelaporan Keuangan
6 menyimpanan seluruh dokumen
7 menyelesaikan perselisihan pihakyang diangkat PPK – POKJA/PP-PPHP
KPA di APBN
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH65
PPK
1. Menetapkan rencana pelaksanaanPBJ (Spek Teknis, HPS, Jenis dan Rancangan Kontrak)
2. Menerbitkan SPPBJ danPenandatangan Kontrak
3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak (bukti perjanian)
4. Melaporkan kemajuan pekerjaandan hambatannya
5. Melaporkan pelaksanaan danmenyerahkan hasil pekerjaan:
6. Menyimpanan seluruh dokumenpelaksanaan
PERSYARATAN PPK66
memiliki integritas;a
memiliki disiplin tinggi;b
memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;c
mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; d
menandatangani Pakta Integritas;e
Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda- Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; (Psl 12 (2a)f
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa(Pasal 12 – 2b)g
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM
dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai
PPK.
Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK,
persyaratan “memiliki sertifikat” dikecualikan
untuk:a. PPK (APBN) yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di
K/L/I; dan/atau
b. PA/KPA (APBD) yang bertindak sebagai PPK.
Persyaratan manajerial:a. Min S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat
dijabat oleh pegawai dg golongan min setara dengan III/a)
b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min 2 tahun
c. mampu bekerja secara kelompok
Persyaratan PPK67
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG
JASA PEMERINTAH68
POKJA
ULP
PEJABAT
PENGADA
AN
1. Mengusulkan Perubahan
Perencanaan Teknis
(apabila ada);
2. Menyusun Rencana
Pemilihan;
3. Menetapkan Dokumen
Pengadaan;
4. Menetapkan Nilai Jaminan
Penawaran kecuali yang
dilaksanakan PP;
5. Mengusulkan Tenaga Ahli;
6. Melakukan Proses
Pemilihan;
7. Membuat laporan proses
dan hasil Pengadaan
kepada Pimpinan K/L/D/I;
8. Membuat Pertanggung
Jawaban atas Pelaksanaan
kegiatan pengadaan
kepada PA/KPA.
1. Wajib Melaksanakan Proses
Pemilihan:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya diatas Rp.200 juta
• Jasa Konsultasi diatas Rp.50
juta
2. Menetapkan Penyedia:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya s.d Rp.100 Milyar
• Jasa Konsultasi s.d Rp.10
Milyar
3. Menjawab Sanggah I
Melaksanakan Proses Pemilihan
dengan Pengadaan Langsung dan
menetapkan Penyedia untuk :
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya s.d Rp.200 juta
• Jasa Konsultasi s.d 50 juta
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN
69
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak;
2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan
keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga
ahli.
Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi,
pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah
berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi
yang bersangkutan.
PERSYARATAN PPHP70
• memiliki integritas, disiplin dan
tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;
• memahami isi Kontrak;• memiliki kualifikasi teknis;
• menandatangani Pakta Integritas; dan
• tidak menjabat sebagai Pejabat
Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dan Bendahara.
11
PENYUSUNAN
HPS
PENYUSUNAN HARGA PERHITUNGAN SENDIRI72
HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan
Pengadaan langsung barang yg menggunakan bukti pembelian
ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilaitotal HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia, kecuali
DIPA/DPA sudah dirinci
HPS disusun paling lama 28 hari kerjasebelum batas akhir pemasukan penawaran
HPS bukan sebagai dasar untukmenentukan besaran kerugian Negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan
Kete
ntu
an
Um
um
HP
S
PENGGUNAAN HARGA PERHITUNGAN SENDIRI73
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran
harga termasuk rinciannya apabila
ditemukan harga satuan tidak wajar ???
• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi
penawaran yang sah kecuali JK yg PA
• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya
lebih rendah dari 80% nilai total HPS
HPS bukan sebagai dasar
untuk menentukan besaran
kerugian negara.
Data / Informasi untuk membuat HPS74
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
meliputi:
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa
dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/
dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
Pengadaan Barang/Jasa
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain
yang dapat dipertanggungjawabkan;a. ;
Data / Informasi untuk membuat HPS75
d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh
konsultan perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
12
PENETAPAN
JENIS
KONTRAK
PENETAPAN JENIS KONTRAK77
lump sum
harga satuan
gabungan lump sum dan harga satuan
terima jadi(turnkey)
Persentase
pembebanantahun anggaran
tahun tunggal
kontrak pengadaantunggal;
kontrak pengadaanbersama.
tahun jamak
kontrak payung
jenis pekerjaan
pekerjaan tunggal
pekerjaanterintegrasi
sumber pendanaan
cara pembayaran
PENETAPAN JENIS KONTRAK• PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam
rancangan kontrak.
• Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan
penyesuaian harga;
b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
Barang/Jasa;
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
• Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
• Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
adalah Kontrak yang merupakan gabungan
Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu)
pekerjaan yang diperjanjikan.
• Didalam kontrak harus dijelaskan bagian mana
yang dinyatakan lumpsum dan bagian mana
yang menggunakan harga satuan.
• Ketentuan kontrak berlaku pada bagian-bagian
tersebut catatan : yang boleh dilakukan
pekerjaan tambah/kurang (CcO) hanya bagian yang
menggunakan kontrak harga satuan
• Kontrak Persentase merupakan Kontrak
Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan isi Kontrak.
Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
• Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu dengan ketentuan
sebagai berikut:
– jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh
pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
– pembayaran dilakukan berdasarkan hasil
penilaian bersama yang menunjukkan bahwa
pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan
kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
82
Kontrak Payung
• Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan
Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I
dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sbb :
– Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang
lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan
sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume
atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan
pada saat Kontrak ditandatangani; dan
– pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan
Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/
pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas
pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa secara nyata.
83
lump sum
gabungan lump
sum dan harga
satuan
terima jadi
(turnkey)
Persentase
CARA
PEMBAYARAN
al. pengadaan kendaraan
bermotor; pengadaan patung;
konstruksi bangunan
sederhana, seperti ruang kelas;
pembuatan aplikasi komputer.
Untuk pekerjaan yang sebagian
bisa mempergunakan Lumpsum
kemudian untuk bagian yang
lain harus menggunakan Harga
Satuan, misalnya pengadaan
bangunan yang menggunakan
pondasi pancang (bangunan
atas menggunakan Lumpsum,
pondasi mempergunakan Harga
Satuan)
pekerjaan yang sudah
memiliki acuan persentase,
misalnya perencanaan dan
pengawasan pembangunan
gedung pemerintah, advokat,
konsultan penilai
untuk membeli suatu barang
atau instalasi jadi yang hanya
diperlukan sekali saja, dan
tidak mengutamakan
kepentingan untuk alih
(transfer) teknologi
selanjutnya
harga
satuan
85
Bukti Pembelian (s/d 10 juta)
Kuitansi (s/d 50 juta)
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Surat Perjanjian/
Kontrak
BUKTI
PERJANJI
AN
• Pengadaan Jasa
Konsultansi s./d Rp. 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya s/d
Rp 200 juta
• Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 50
juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya di
atas Rp 200 juta
Hanya untuk
Pengadaan Barang
12
DOKUMEN
PENGADAAN
SPESIFIKASI
TEKNIS
HPS
DRAFT
KONTRAK
DUA JENIS DOKUMEN
PENGADAAN 1. Dokumen Kualifikasi
2. Dokumen Pemilihan
Penyedia barang/jasa
Menyusun dokumen pengadaan
Diberikan kepada
Spesifikasi, HPS,
Rancangan dan Jenis Kontrak
Dasar untuk evaluasi
dokumen penawaran
Dasar dan acuan
menyusun,
menyampul dan
menyampaikan
dokumen penawaran
ULP/Pejabat
Pengadaan
Pejabat Pembuat Komitmen
87
PERSYARATAN TEKNIS BARANG1. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan
contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah
terima pekerjaan (dalam hal serah terima pekerjaan
dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
3. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum
dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
4. layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan);
5. tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan (apabila diperlukan); dan
6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
PERSYARATAN TEKNIS BARANG
• Pengadaan barang impor dilengkapi
dengan:
• Sertifikat keaslian (Cerficate of Origin);
dan
• Surat Dukungan pabrikan/prinsipal
(Supporting Letter).
PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
1. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan;
2. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima
pertama/Provision Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi
jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
4. spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan;
6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; dan
7. sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginering Procurement
and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan).
PERSYARATAN TEKNIS JASA LAIN1. spesifikasi teknis yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur, dan
gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
2. jadwal waktu pelaksanaan dan serah terima pekerjaan tidak melebihi
batas waktu sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
3. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan;
4. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan
lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
5. jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
(apabila diperlukan);
6. layanan purnajual sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
(apabila diperlukan);
7. tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan (apabila diperlukan); dan
8. bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
PERSYARATAN TEKNIS JASA KONSULTANSI
(dicantumkan dgn jelas dalam KAK)
• Pengalaman perusahaan - ( bobot 10 – 20 %);
• Pendekatan dan metodologi - (bobot 20 – 40 %);
• Kualifikasi tenaga ahli - (bobot 50 – 70 %);
• Jumlah bobot (100 %);
• Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing
unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
• Scoore unsur-unsur yang dinilai dalam masing-masing
bobot harus ditetapkan secara jelas di KAK.
• Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan
kepada pengalaman perusahaan dan pendekatan
metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan
perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada
kualifikasi tenaga ahli.
12
SPEK TEKNIS
HPS
DRAFT
KONTRAK
DOKUMEN
PENGADAAN
PROSES
PEMILIHAN
LAPORAN
HASIL
PEMILIHAN
PENELITIAN
PROSES
PEMILIHAN
PENERBITAN
SPPBJ
PENYEDIA
MENYERAHKAN
JAMINAN
PELAKSANAAN
PENANDA
TANGANAN
KONTRAK
PELAKSANAAN
DAN
PENGENDALIAN
KONTRAK
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KONTRAK
• Ada 17 Unit Kompetensi, antara lain :
1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
2. Mengelola Program Manajemen Mutu;
3. Mengelola Program Manajemen Resiko;
4. Pengendelaian dan Pengawasan Pekerjaan;
5. Penilaian Prestasi Pekerjaan;
6. Menyelesaikan Perselisihan Kontrak;
7. Membuat Perubahan Kontrak;
8. Dll.
12
TERIMA KASIH