pelaksanaan pengadaan barang/jasa
DESCRIPTION
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA. Oleh Dr. Emanuel Sujatmoko , S.H., M.S Fakultas Hukum Universitas Airlangga. PENDAHULUAN. 2. Tahapan persiapan pengadaan barang / jasa. Rencana Umum Pengadaan (identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, Pengorganisasian PBJ,dan KAK). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
OlehDr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa
2
Rencana Umum Pengadaan(identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan,
Pengorganisasian PBJ,dan KAK)
Rencana Umum Pengadaan(identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan,
Pengorganisasian PBJ,dan KAK)
1. Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J:• Pengkajian ulang paket• Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan
1. Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J:• Pengkajian ulang paket• Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan
2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari:
• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak
2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari:
• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak
3. Pemilihan sistem Pengadaan B/J :• Penetapan metode Pemilihan• Penetapan metode Penyampaian Dokumen• Penetapan Metode Evaluasi Penawaran• Penetapan Jenis Kontrak• Tanda Bukti Perjanjian
3. Pemilihan sistem Pengadaan B/J :• Penetapan metode Pemilihan• Penetapan metode Penyampaian Dokumen• Penetapan Metode Evaluasi Penawaran• Penetapan Jenis Kontrak• Tanda Bukti Perjanjian
4. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan4. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan
5.Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan5.Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan6. Penyusunan Dokumen Pengadaan
PA/ KPAPA/ KPA
PPK/ULP/ Pejabat PengadaanPPK/ULP/ Pejabat Pengadaan
PPKPPK
ULP/ Pejabat PengadaanULP/ Pejabat Pengadaan
2
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan
diadakan; dand. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
Penetapan Kebijakan Umum
• pemaketan pekerjaan;• cara Pengadaan Barang/Jasa; dan• pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa
Pemaketan Pekerjaan
a. Wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil;
b. Nilai sampai dengan Rp. 2, 5 miliar diperuntukan bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil, kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil tidak terpenuhi;
c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil
Pemaketan Pekerjaan
d. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah
e. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
Pemaketan Pekerjaan
e. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
f. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta;
b. Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/ Jasa impor yang dijual di dalam negeri ;
c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
d. Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
8Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2
Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri
Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau.
produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
9
Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2
10
Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
merupakan indikator tingkat
penggunaan produk dalam
negeri dilakukan sesuai besaran
komponen dalam negeri pada setiap
Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Ketentuan tentang HPS
11
HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara
ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Penggunaan HPS
12
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang
nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang
nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
Pejabat Pembuat Komitmen Menetapkan HPS
RpHarga optimal/ wajar
TIDAK “MARK-UP”
Memperhitungkan semua komponen biayaPerhitungkan keuntungan penyedia + overhead
Penyedia Barang/ Jasa
ULP/Pejabat Pengadaan Mengumumkan Nilai Total HPS
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
13
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
a.Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
b.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d.Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
e.Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f.Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
14
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi
harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn dan (overhead + profit yang wajar)
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain dan PPh penyedia barang/jasa
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi
harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn dan (overhead + profit yang wajar)
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain dan PPh penyedia barang/jasa
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
2. GUNANYA HPS/O’E
1. Untuk menilai kewajaran harga penawaran yang disampaikan pihak penyedia (evaluasi harga) dan sebagai batas penawaran tertinggi kecuali pekerjaan jasa konsultansi
2. Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran (1-3% dari HPS)
3. Untuk menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan, bilamana penawaran kurang dari 80% dari OE, dinaikan menjadi 80% HPS
15
16Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
cara pembayarancara pembayaran
lump sumlump sum
harga satuanharga satuan
gabungan lump sum dan harga satuan
gabungan lump sum dan harga satuan
terima jadi (turnkey)terima jadi (turnkey)
PersentasePersentase
pembebanan tahun anggaran
pembebanan tahun anggaran
tahun tunggaltahun tunggal
tahun jamaktahun jamak
sumber pendanaansumber pendanaan
kontrak pengadaan tunggal;
kontrak pengadaan tunggal;
kontrak pengadaan bersama.
kontrak pengadaan bersama.
tahun tunggaltahun tunggal
tahun jamaktahun jamak
jenis pekerjaanjenis pekerjaan
pekerjaan tunggalpekerjaan tunggal
pekerjaan terintegrasipekerjaan
terintegrasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17
10
Bukti Perjanjian
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18
• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya nilainya diatas 50 juta s.d 200 juta
• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya nilainya diatas 50 juta s.d 200 juta
• Pengadaan Jasa Konsultansi nilainya diatas 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya nilai diatas 200 juta
• Pengadaan Jasa Konsultansi nilainya diatas 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya nilai diatas 200 juta
4
Syarat-syarat Umum Kontrak
Pengadaan Barang :a. Definisib. Penerapanc. Standard. Asal Barange. Pengepakanf. Pengirimang. Transportasih. Pemeriksaan dan Pengujiani. Layanan Tambahanj. Penggunaan Dokumen Kontrak dan
Informasik. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)l. Jaminan (Jaminan Uang Muka dan Jaminan
Pelaksanaan)m. Asuransin. Pembayarano. Harga
p. Perubahan Kontrakq. Hak dan Kewajiban Para Pihakr. Jadwal Pelaksanaans. Pengawasan dan Pemeriksaant. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaanu. Keadaan Kaharv. Itikad Baikw. Pemutusan Kontrakx. Penyelesaian Perselisihany. Bahasa dan Hukumz. Perpajakanaa. Korespondensiab. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
Kecil
19YSS, 2011
Syarat-syarat Khusus Kontrak
Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum Kontrak.
20YSS, 2011
Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak
Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu:a) SPPBJ;b) Dokumen Penawaran;c) spesifikasi umum;d) spesifikasi khusus;e) gambar-gambar brosur;f) adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada);g) daftar kuantitas dan harga;h) Jaminan Pelaksanaan; dani) dokumen lainnya yang diperlukan.
21YSS, 2011
TERIMA KASIH
TUHAN YMEMEMBERKATI KARYA KITA