survey, investigation, design, land acquisition ... · aspek normatif pengantar sidlacom...
TRANSCRIPT
SIDLACOM
CIPTA KARYA Survey, Investigation, Design, Land Acquisition,
Construction, Operation, dan Maintenance
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pelatihan
Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)
Surabaya, 9 September 2019
1
KOMPETENSI DASAR
LEVEL 02 (K04, K05, K06, K07, K10, K14, K15)
Mampu melaksanakan proses
penyelenggaraan permukiman
Survey, Investigation, Design,
Land Acquisition, Construction,
Operation, dan Maintenance
(SIDLACOM)
2
OUTLINE
01 PENGANTAR SIDLACOM
02 SURVEY, INVESTIGATION,
DESIGN
03 LAND ACQUISITION
04 CONSTRUCTION
05 OPERATION & MAINTENANCE
06 PENUTUP
RESIKO SIDLACOM DJCK
3
01
PENGANTAR
SIDLACOM
4
ASPEK NORMATIF
PENGANTAR SIDLACOM
Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (dan peraturan turunannya) 01
Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 02
Undang-undang Sektor Terkait 03
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah 04
Permen PU No. 603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian
Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang
Pekerjaan Umum 05
5
SURVEY melakukan identifikasi data- data baik
data sekunder maupun data primer
INVESTIGATION melakukan penyiapan dan
implementasi termasuk kelayakan
teknis, finansial dan lingkungan
DESIGN melakukan perencanaan mulai dari
pembuatan Masterplan, Studi Kelayakan
(FS), dan Rencana Teknis Terinci (DED)
LAND ACQUISITION melakukan penyiapan lahan atau
lokasi untuk pembangunan
infrastruktur
CONSTRUCTION melakukan
pembangunan infrastruktur
OPERATION AND
MAINTENANCE melaksanakan pengoperasian dan
pemeliharaan infrastruktur
terbangun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
SIDLACOM
PENGANTAR SIDLACOM 6
TAHAPAN PROYEK
tahapan proyek
Investigation
Survey Design
Land Acquisition
C o n s t r u c t i o n Operation &
Maintenance
FS ENG PROC CONSTRUCTION OPERATIONAL
persiapan pembangunan pemanfaatan
RD
Kesiapan DED
Kesiapan lahan
Komitmen Bup/Wal
Sharing kegiatan/
biaya
Rencana
Pembiayaan/ RKAKL
Organisasi
DIPA
Review Design (RD)
Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Testing & Commissioning
Dokumen pembangunan
Dokumen Serah Terima Kelola/Asset
Serah Terima Kelola
Serah Terima Asset
Pemanfaatan Asset
Pemeliharaan dan
Perawatan
readiness
critera
PENGANTAR SIDLACOM 7
TAHAPAN PROYEK
Investigation
Survey Design
Land Acquisition
C o n s t r u c t i o n Operation &
Maintenance
FS ENG PROC CONSTRUCTION OPERATIONAL
Persiapan Pembangunan Pemanfaatan
RD
a. Tahap Pra Kontrak
1) Persiapan Pengadaan
2) Pemilihan Penyedia Jasa
b. Tahap Penandatanganan Kontrak
1) Penyusunan Dokumen Kontrak
2) Penandatanganan Kontrak
c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak
1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2) Pelaksanaan Kontrak
3) Serah Terima Pekerjaan
4) Evaluasi Produk
5) Pemanfaatan Produk
a. Penetapan Lokasi Pembangunan, b. Permohonan Pengadaan Tanah,
c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah, d. Keberatan atas Keputusan Panitia,
e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi, f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas
Tanah, g. Risalah Pengadaan Lahan, h. Pengamanan Aset
a. Tahap Pra Kontrak
1) Persiapan Pengadaan
2) Pemilihan Penyedia Jasa
b. Tahap Penandatanganan Kontrak
1) Penyusunan Dokumen Kontrak
2) Penandatanganan Kontrak
c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak
1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2) Pelaksanaan Kontrak
3) Serah Terima Pekerjaan
4) Evaluasi Produk
5) Pemanfaatan Produk
a. Penyiapan perangkat O & P
b. Program O & P
c. Ketersediaan perangkat/sumber
daya O & P
d. Perencanaan Perbaikan
e. Pelaksanaan Perbaikan
f. Kegagalan Bangunan
g. Keluaran/output
h. Manfaat/outcome
i. Penyerahan proyek selesai
Pengendalian melalui Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN)
PENGANTAR SIDLACOM 8
PROSES PEMBANGUNAN
PEMDA
LOKASI PERENCANAAN
(RISPAM, FS, DED,
COMMIS.
TEST
PROSES
OPERASIONAL
FASILITASI
KELEMBAGAAN
PELATIHAN
OPERATOR/
KARYAWAN
PROSES
PERENCANAAN
NSPK NSPK NSPK
PELAYANAN
AIR MINUM
PELAKSANA
PEYELENGGARAAN
SPAM
SDM
TERLATIH
SDM
- DANA (APBN/APBD)
- PEMBEBASAN TANAH MONEV
SPAM
PROSES
PEMBANGUNAN
MASY/
SWASTA
PEMDA
PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN SPAM (SIDLACOM)
Investigation
Survei Design
Land Acquisition
C o n s t r u c t i o n Operation & Maintenance
PENGANTAR SIDLACOM 9
02
SURVEY,
INVESTIGATION,
DESIGN
10
STUDI KELAYAKAN (FS)
Pengertian
studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan
dimasa mendatang. Penilaian disini tidak lain
adalah untuk memberikan rekomendasi apakah
sebaiknya proyek yang bersangkutan layak
dikerjakan atau sebaiknya ditunda dulu.
Hasil FS
1. Hasil Survei ekonomi
2. Kelayakan Lokasi
3. Analisis Biaya dan manfaat pembangunan bagi
masyarakat
4. Perkiraan harga tanah
5. Dampak lingkungan dan dampak sosialyang
mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan
bangunan.
Cakupan FS
1. Analisis Kebutuhan
2. Analisis Teknis
3. Analisis Ekonomi
4. Analisis Finansial
5. Kajian Lingkungan dan Sosial
6. Untuk KPBU Analisis risiko, Kajian
struktur KPBU, Dukungan Pemerintah ,
Rencana Pelaksanaan
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 11
STUDI KELAYAKAN (FS)
Bagan
Alir
FS
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN
Kajian tentang lingkungan
dan tata ruang
Kajian tentang pengadaan
tanah
Kajian tentang Kebijakan
dan Sasaran Perencanaan
Formulasi alternatif solusi
Pengumpulan Data
Geologi dan
Geoteknik
Hidrologi dan
Drainase
Lingkungan dan
Keselamatan Lalu Lintas Topografi
Analisis
Perkerasan Jalan Struktur Jembatan Pertumbuhan Lalu
Lintas Geometri
Aspek Lain Ekonomi
Evaluasi Kelayakan
Rekomendasi
12
SURVEI DAN INVESTIGASI
Survei Teknis
Untuk mendapatkan data-data/informasi
kondisi/situasi awal lokasi pembangunan
infrastruktur yang sebenarnya.
Survei teknis terdiri dari:
1. survey teknis prasarana
2. survey keetersediaan bahan/alat/ tenaga
kerja).
Data:
1. Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas,
topografi),
2. kondisi tanah (keras/lunak),
3. keadaan air tanah,
4. peruntukan lahan,
5. rincian penggunaan lahan,
6. perkerasan,
7. penghijauan,
8. dan lain-lain.
Survei Harga Satuan
Upah/Bahan/Alat
Survei sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok
setempat/terdekat sebagai referensi
data/informasi harga satuan upah/bahan/alat
bagi pelaksana untuk menyusun RAB proposal
pelaksanaan kegiatan atau menggunakan dasar
harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum.
Survei Calon Tenaga Kerja
Diprioritaskan dan diharapkan
sebanyak mungkin dari masyarakat
setempatjumlah
1. kualifikasi tenaga kerja
2. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki
calon tenaga kerja
Survei Sosial
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 13
DESAIN TEKNIS
Desain
Berdasarkan hasil Survei kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain
bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif- alternative desain/rancangan bangunan yang
sesuai. Harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari
pelaksanaan pekerjaan nanti.
Spesifikasi Teknis
Dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan- persyaratan teknis dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut.
Gambar Perencanaan Teknik
Berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambargambar teknis
bangunan dimana sering gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan
dengan mutu prasarana tersebut.
Gambar meliputi: Peta Lokasi, Situasi, Denah, Gabar Tampak, Potongan, Prototype (untuk desain
prototype)
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 14
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Komponen Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAP)
Biaya Upah
Biaya Bahan
Biaya sub kontraktor
Biaya Peralatan
Biaya Tidak Langsung
Biaya asuransi, bank, unsur-unsur bahan, upah, dan alat
Pos Persiapan/penyelesaian
Pos Overhead Proyek
Pos rutin dan Cadangan
Biaya Rumah tangga
Penyusutan peralatan dan kendaraanpengobatan, transportasi, hotel, dll
pengobatan, transportasi, hotel, dll
Biaya perjalanan dinas, ATK, Perlengkapan Kerja
Biaya K3
Berpedoman pada Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang AHSP Bidang PU
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 15
ASPEK LINGKUNGAN HIDUP
- Rona Lingkungan Hidup Awal
- Kesesuaian Lokasi Rencana Proyek dengan Tata Ruang
- Dampak Penting
- Klasifikasi Proyek Penyedia Infrastruktur
- Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Pembiayaan
- Pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
Identifikasi Data Awal
- Kalsifikasi Proyek
- Dokumen AMDAL
- Dokumen UKL/UPL
Tindak Lanjut
- Maksud dan Tujuan Studi Amdal
- Studi Lingkungan Terkait Pengadaan Lahan
Studi Amdal
Berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Daftar Jenis
Rencana/Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 16
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Perencanaan dan Desain
yang tidak berkualitas
karena tidak menggunakan
standar/ kaidah
perencanaan dalam desain
2. Hasil konsultan perencana
yang tidak memadai
(Gambar perencanaan tidak
aplikatif dan perlu banyak
penyesuaian)
3. Tidak memasukan K3 dalam
RAB
1. Desain tidak terpakai
2. Kecelakaan kerja
DAMPAK
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 17
03
LAND
ACQUISITION
18
ASPEK NORMATIF
UU NO 2 TAHUN 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
PERPRES NO 71 TAHUN 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan
PERATURAN KEPALA BPN NO 5 TAHUN 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
PERATURAN KEPALA BPN NO 6 TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012 tentang
Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- PERPRES NO 40 TAHUN 2014 tentang Pengadaan Tanah Umum
- PERPRES NO 99 TAHUN 2014 tentang Perubahan Ke Dua Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH
- PERPRES NO 30 TAHUN 2015 tentang Perubahan Ke tiga Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH
- PERPRES NO 148 TAHUN 2016 tentang Perubahan Ke empat Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH - INPRES NO 1 TAHUN 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional - KEPPRES NO 3 TAHUN 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
PER MEN KEUANGAN NO 13 TAHUN 2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara
LAND ACQUISITION 19
Pokok-pokok Kepastian HUKUM,
KEADILAN DAN KEMANFAATAN
Pengadaan tanah
LAND ACQUISITION
Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah (PT) oleh pemerintah d/a Pemerintah Daerah
disertai jaminan tersedianya anggaran 01
Kewajiban Pihak Yang Berhak untuk melepaskan tanahnya setelah pemberian Ganti Kerugian
atau berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap 02
Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ad. diselenggarakan oleh
Pemerintah 03
Dilaksanakan sesuai dg RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Instansi yg
melibatkan para pengampu dan pemangku kepentingan 04
Kewajiban Pihak Yang Berhak dan pihak yg menguasai Objek Pengadaan Tanah mematuhi
ketentuan dalam Undang-undang 05
Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pemberian
Ganti Kerugian yg adil dan layak 06
20
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012
1. Pertahanan dan Keamanan
Nasional
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur
kereta api, stasiun kereta api, dan
fasilitas operasi kereta api
3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran
air minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi dan bangunan pengairan lainnya
4. Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal
5. Infrastruktur minyak, gas, dan
panas bumi
6. Pembangkit transmisi, gardu,
jaringan dan distribusi tenaga
listrik
7. Jaringan telekomunikasi dan
informatika pemerintah
8. Tempat pembuangan dan
pengolahan sampah
LAND ACQUISITION 21
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012
9. Rumah Sakit Pemerintah/
Pemerintah Daerah
10. Fasilitas Sosial, fasilitas umum dan ruang terbka hijau
publik
11. Cagar alam dan Cagar Budaya
12. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Desa
13. Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan
dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
dengan Stasus Sewa
14. Prasana Pendidikan atau
Sekolah Pemerintahan/
Pemerintah Desa
15. Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah
Daerah
16. Pasar Umum dan Lapangan Parkir
Umum
LAND ACQUISITION 22
PENDANAAN PENGADAAN TANAH
Undang-Undang No. 2 Thn 2012
Sumber Dana Pengadaan Tanah
Sumber pendanaan
dibebankan pada
APBN dan/atau
APBD serta
dimungkinkan
pendanaan internal
BUMN/BUMD
dengan aturan
khusus
Adanya jaminan alokasi
pendanaan meliputi
a) anggaran
perencanaan,
b) persiapan,
c) pelaksanaan
d) penyerahan hasil
e) administrasi dan
pengelolaan dan
f) sosialisasi
Adanya jaminan
ketersediaan
anggaran yang
dialokasi pada
Instansi yang
memerlukan tanah
LAND ACQUISITION 23
PENGADAAN TANAH SESUAI LUAS
>5,00 Ha
< 5,00 Ha
LUAS
KEBUTUHAN
TANAH • Perpres No. 148 Th. 2016 Tidak
memerlukan SK Pemkot
• Dpt dilakukan dg pengadaan
langsung (Jual/Beli) melalui
notaris/PPAT
• Penilaian Harga oleh Apraisal
• Tidak diberlakukannya ketentuan
konsinyasi
• Dilakukan dalam 1 Tahun Anggaran
Sesuai Peraturan Kepala BPN No. 5
Thn 2012
UU. No.2 Th. 2012 dan PERPRES No.
71 Th. 2012 dg 4 Tahapan
(Perencanaan, Persiapan,
Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil)
LAND ACQUISITION 24
MEKANISME PENGADAAN TANAH
LAND ACQUISITION
PENDANAAN PENGADAAN TANAH
SESUAI UU NO. 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NO. 71 TAHUN 2012
I. TAHAP
PERENCANAAN
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
PELAKSANA:
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
DOKUMEN PERENCANAAN, BERDASARKAN STUDI KELAYAKAN
YANG MENCAKUP:
1. SURVEI SOSIAL EKONOMI
2. KELAYAKAN LOKASI
3. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT
PEMBANGUNAN BAGI WILAYAH
DAN MASYARAKAT
4. PERKIRAAN NILAI TANAH
5. DAMPAK LINGKUNGAN DAN
DAMPAK SOSIAL
6. STUDI LAIN YANG DIPERLUKAN
KETERANGAN KELENGKAPAN
DOKUMEN:
DOKUMEN PERENCANAAN
SP2LP
- SP2LP
- DOKUMEN PERENCANAAN
TANAH BEBAS:
- DILEPASKAN HAKNYA
- DIKONSINYASIKAN
1
2
4
3
II. TAHAP
PERSIAPAN
GUBERNUR
PELAKSANA:
1. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
2. TIM KAJIAN KEBERATAN RLP TERDIRI DARI UNSUR:
- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
- PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
- INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
- PERGURUAN TINGGI/AKADEMISI
SURAT PERSETUJUAN
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN (SP2LP) (masa berlaku 2+1 tahun)
III. TAHAP
PELAKSANAAN
KETUA P2T
PELAKSANA:
PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) TERDIRI DARI UNSUR:
- KANWIL BPN/KANTOR PERTAHANAN KAB/KOTA
- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
- PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
- INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
HASIL PENGADAAN TANAH:
1. TANAH YANG TELAH DILEPASKAN
HAKNYA
2. TANAH YANG DIKONSINYASIKAN DI
PENGADILAN NEGERI SETEMPAT
IV. TAHAP
PENYERAHAN
HASIL
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
DILAKSANAKAN ANTARA:
- KANWIL BPN/KANTOR PERTANAHAN
KAB/KOTA
- INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
SERAH TERIMA HASIL
PENGADAAN TANAH
1
2
3 4
25
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Lahan tidak siap (clean and
clear)
2. Komitmen yang dilanggar
3. Faktor sosial (warga
setempat yang tidak
mendukung kegiatan yang
dilakukan)
Keterlambatan konstruksi
DAMPAK
LAND ACQUISITION 26
04
CONSTRUCTION
27
MANAJEMEN KONSTRUKSI
Manajemen proyek konstruksi adalah
proses penerapan fungsi-fungsi manajemen
(perencanaan, pelaksanaan dan
penerapan) secara sistimatis pada suatu
proyek konstruksi dengan menggunkan
sumber daya yang ada secara efektif dan
efisien agar tercapai tujuan proyek secara
optimal.
CONSTRUCTION
PENGERTIAN
MANAJEMEN KONSTRUKSI
28
ASPEK MANAJEMEN KONSTRUKSI
CONSTRUCTION
Untuk menyelesaikan proyek bangunan fisik secara efisien
dan efektif, diperlukan pengetahuan yang salah satunya
menyangkut aspek teknis pelaksanaan
PERENCANAAN
(PLANNING) 01 PENJADWALAN
(SCHEDULING) 02 PENGENDALIAN
(CONTROLLING) 03 29
Periode
Pemeli-
haraan
Periode
Konstruksi
SKEMA UMUM PROYEK KONSTRUKSI
CONSTRUCTION
Periode Pra Kontrak
Proses
Pengadaan
Dokumen
Pengadaan
Pengumuman
Lelang
Tanda Tangan
Kontrak
Periode Pasca Kontrak
Periode
Persiapan
Pelaksanaan
Serah Terima
Lapangan
Serah Terima
Sementara
Pekerjaan
(PHO)
Serah Terima
Akhir
Pekerjaan
(FHO)
Pengendalian Pelaksanaan
DOK
KONTRAK
30
TAHAPAN PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
1. Tahap Pra Kontrak
• Persiapan Pengadaan
• Pemilihan Penyedia Jasa
2. Tahap Penandatanganan Kontrak
• Penyusunan Dokumen Kontrak
• Penandatanganan Kontrak
3. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak
• Persiapan Pelaksanaan Kontrak
• Pelaksanaan Kontrak
• Serah terima Pekerjaan
CONSTRUCTION 31
TAHAP PRA KONTRAK
Persiapan Pengadaan
Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan)
Mengumumkan paket-paket pekerjaan (Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) SIRUP
Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
Mengangkat panitia pengadaan
Menetapkan Sistem pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi)
Menetapkan dan mengesahkan (HPS dan Dokumen pengadaan)
CONSTRUCTION 32
TAHAP PRA KONTRAK
Pemilihan Penyedia Jasa
1. Pengumuman dan
Pendaftaran peserta
2. Penjelasan/Aanwijzing
3. Pemasukan Penyzawaran
4. Pembukaan Dokumen
Penawaran
5. Evaluasi Penawaran
6. Evaluasi Administrasi
7. Evaluasi Teknis
8. Evaluasi Harga
9. Pasca Kualifikasi
10. Usulan Penetapan
Pemenang
11. Penetapan pemenang
12. Pengumuman Pemenang
13. Sanggahan peserta lelang
dan pengaduan masyarakat
14. Sanggah Banding
15. Penerbitan Surat Penunjukan
Penyedia
16. Barang/Jasa (SPPBJ)
CONSTRUCTION 33
TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK
Penyusunan Dokumen Kontrak
Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan
sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen
dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.
Dokumen kontrak berisi antara lain :
1. surat perjanjian
2. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan
3. harga
4. amandemen kontrak
5. Syarat khusus Kontrak
6. Syarat umum Kontrak
7. Spesifikasi khusus
8. Spesifikasi umum
9. Gambar-gambar rencana
10. Dokumen Lain (ie:SPPBJ, BAHS, BAPP)
CONSTRUCTION
PENAWARAN
PENYEDIA JASA
Dokumen
Kontrak
Dokumen
Kontrak
Addendum
DOK
LELANG
EVALUASI
PANITIA
34
TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK
Penandatanganan Kontrak
1. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya SPPBJ dan penyedia
telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
3. Bentuk Kontrak:
a. bukti pembelian/pembayaran = < 10 juta
b. Kuitansi = 50 Juta
c. Surat Perintah Kerja (SPK)
• Jasa Konsultansi = < 100 Juta
• Barang jasa Lainnya = 50 Juta – 200 Juta
• Konstruksi = < 200 Juta
d. surat perjanjian
• Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya = > 200 Juta
• Jasa Konsultansi = > 100 Juta
e. surat pesanan
CONSTRUCTION 35
TAHAP PASCA
PENANDATANGANAN KONTRAK
Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak
CONSTRUCTION
Selambat2 nya 14 hari kalender
Survei lapangan
Penyerahan lapangan
Perubahan
volume ?
Perubahan
desain/
kontrak ?
Addendum
kontrak
Addendum
kontrak
Pelaksanaan fisik pekerjaan
tidak
ya ya
BA
SL
SP
MK
PC
M
MC
0%
PH
O
FH
O
Tandatangan
kontrak
Waktu
kontrak
kritis?
Berlakukan
ketentuan
kontrak kritis
Pengukuran, penggambaran,
perhitungan & dok./ foto 0%
Pelaksanaan fisik pekerjaan
Masa pemeliharaan
tidak
ya
Persiapan pelaksanaan fisik
pekerjaan
tidak
36
Serah Terima Pekerjaan
CONSTRUCTION
TAHAP PASCA
PENANDATANGANAN KONTRAK
PERMOHONAN PHO
PENGAJUAN PHO
PEMERIKSAAN AWAL
PEMBENTUKAN
PANITIA PHO/FHO
Kunjungan Pertama
Lokasi Pekerjaan
DITERIMA?
Kemajuan pekerjaan
telah mencapai 100%
Pencapaian kemajuan pekerjaan,
pemenuhan kualitas dan
kelengkapan dokumen
pendukung
Status kuantitas dan
kualitas pekerjaan
Penetapan prosedur dan tanggal tentatif PHO
Penyusunan tim pemeriksa, rencana/jadwal kerja panitia
Pemeriksaan administrasi, kuantitas dan kualitas
Penetapan daftar kekurangan/cacat
Penetapan grace period
Pembaharuan tanggal tentatif PHO
Pemberitahuan jadwal PHO
dan Kompisisi panitia PHO
ya
1
2
3
4
5
37
Masa Pemeliharaan
CONSTRUCTION
TAHAP PASCA
PENANDATANGANAN KONTRAK
Jaminan pelaksanaan
Jaminan pemeliharaan
Kegagalan bangunan
Tanda
Tangan Kontrak PHO BAST FHO
Kegagalan Pelaksanaan Konstruksi
Cacat & Ketidaksempurnaan
Retention money
Setiap pembayaran
Dipotong 5%
Jaminan
Pemel.
14
28
Masa
Pemeliharaan • Pekerjaan Permanen ≥6 bulan
• Pekerjaan Semim Permanan ≥3 bulan { Kegagalan Bang.
= Umur Rencana
Max. 10 Thn
100%
38
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Masa Pelaksanaan Pembangunan yang
mendekati akhir tahun anggaran,
sehingga tidak dimungkinkan adanya
penambahan waktu (add waktu kontrak)
2. Estimasi biaya pembangunan tidak
akurat
3. Pengawasan pihak ke 3 (MK/Konsultan
Pengawas) yang Lemah
4. Spesifikasi dan Volume Pekerjaan tidak
sesuiai RAB dan Gambar Rencana
Teknis.
5. Pelaksanaan metodologi kerja yang
tidak tertib prosedur (antara Pekerjaan
Arsitektur, Struktur, dan MEP)
6. Faktor sosial ( masyarakat yang tidak
mendukung pelaksanaan kegiatan)
1. Pekerjaan terlambat
2. Penambahan biaya
3. Kegagalan konstruksi
DAMPAK
CONSTRUCTION 39
05
OPERATION &
MAINTANANCE
40
TUJUAN PEMELIHARAAN
• memperpanjang usia kegunaan asset (yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya). 1
• menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi (atau jasa) dan mendapatkan laba investasi (return of investment) maksimum yang mungkin.
2
• menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 3
• menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 4
OPERATION & MAINTENANCE 41
BENTUK PEMELIHARAAN
OPERATION & MAINTENANCE
PEMELIHARAAN
Pemeliharaan
Terencana
Pemeliharaan Tak
Terencana
Pemeliharaan
Darurat
Pencegahan
Korektif
Pemeliharaan
Pencegahan
Overhaul
terencana
Reparasi minor
yang tidak
ditentukan waktu
pemeriksaan
Pemeliharaan
waktu berhenti
Pemeriksaan
termasuk
penyetelan dan
pemulasan
‘Lihat, Rasakan,
Dengar’
Pemeliharaan
waktu berjalan
Penggantian
komponen minor, yaitu
pekerjaan yang timbul
langsung dari
pemeriksaan
42
TAHAPAN PELAKSANAAN OP
• Inspeksi Rutin
• Penelusuran Infrastruktur
• Identifikasi dan Analisis Tingkat kerusakan
• Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Infrastruktur
• Perhitungan RAB
• Penyusunan Program dan Rencana Kerja
Perencanaan
• Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan
• Pelaksanaan Pemeliharaan
Pelaksanaan • Pemantauan dan evaluasi
pada pemeliharaan infrastruktur baik untuk jenis pengamanan infrastruktur, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaikan darurat.
• Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi: laporan bulanan, dan laporan tahunan
Monitoring dan Evaluasi
OPERATION & MAINTENANCE 43
OP SEKTOR KECIPTAKARYAAN
(Contoh) Persampahan
OPERASI
• Pengoperasian PSP
• Pengoperasian SPA
• Pengoperasian TPS3R dan TPST
• Pengoperasian TPA
PEMELIHARAAN
• Pemeliharaan Rutin
• Pemeliharaan Berkala
OPERATION & MAINTENANCE 44
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Kualitas konstruksi kurang
memadai
2. Sebagian aset tidak dapat
diserahterimakan karena
dokumen tidak lengkap
1. Tidak dapat dialokasikan
dana OM oleh PEMDA
2. Pemda tidak mau menerima
aset
DAMPAK
OPERATION & MAINTENANCE 45
06
PENUTUP RESIKO SIDLACOM DJCK
46
RISIKO SIDLACOM DJCK NO PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN
TAHAP
KEGIATAN
1 2 3 4 5
1
Gagal survei dalam rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
1. Metode survei tidak mempertimbangkan kondisi
riil di lokasi
1. Hasil survei tidak mendapatkan data sesuai
kebutuhan
Persiapan -
Survey
2. Penyusunan metode Survei tidak dilakukan oleh
SDM yang memiliki kompetensi
2. Survei tidak melibatkan stakeholder yang tepat
3. Survei tidak dilakukan oleh SDM yang memiliki
kompetensi
3. Survei membutuhkan waktu dan biaya lebih
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur
2
Gagal investigasi dalam rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
1. Penyusunan metode investigasi tidak dilakukan
oleh SDM yang memiliki kompetensi
1. Hasil investigasi tidak mendapatkan data sesuai
kebutuhan
Persiapan -
Investigation
2. Investigasi tidak dilakukan oleh SDM yang
memiliki kompetensi
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur
3 Data dan Informasi Tidak Handal
1. Sistem Informasi belum optimal Proses perencanaan pembangunan kawasan
permukiman tidak akurat
Persiapan –
Survey dan
Investigation
2. Data tidak valid
3. Pengumpulan data tidak sesuai prosedur
4 Perencanaan dan desain tidak
berkualitas
Tidak menggunakan standar/kaidah perencanaan
dan Desain
1. Kualitas perencanaan & perancangan tidak baik
Persiapan -
Design 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur
3. Adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak
sesuai dengan rencana anggaran
5 Pekerjaan Konstruksi Terlambat
dan Kurang Berkualitas
1. Adanya perubahan desain Gagal bangunan Pelaksanaan
2. Pelaksanaan tidak tertib prosedur
6 Terjadinya Kecelakaan Kerja
Konstruksi Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan K3
Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan
konstruksi Pelaksanaan
7 Sebagian Aset Tidak dapat
diserah terimakan
1. Dokumen serah terima aset tidak lengkap 1. Aset Tidak dapat Dimanfaatkan
Output -
Delivery 2. Kualitas konstruksi kurang memadai 2. Tidak memenuhi Penilaian Kinerja (PK)
47
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT 48