implementasi undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk...
DESCRIPTION
disampaikan oleh Rizari (Direktur Kawasan dan Pertanahan, Ditjen PUM, Kemendagri) pada tanggal 25 September di FGD LemhanasTRANSCRIPT
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
1/30
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh :
DR. RIZARI, MBA, M.Si
DIREKTUR KAWASAN DAN PERTANAHAN
JAMBI
2014
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
2/30
UUD 1945
PASAL 33 ayat 3
Bumi dan air dankekayaan alam yang
terkandung didalamnyadikuasai oleh
Negara dan dipergunakanuntuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
UU 5/ 1974 TtgPokok-Pokok
Pemerintahan di
Daerah(Sentralistik)
(KK. Nail down)
UU 22/ 1999 TtgPemerintahan
Daerah
(Otonomi seluas-luasnya)
(KK. Nail down/Prefeling Law)
UU 32/ 2004 TtgPemerintahan
Daerah
(Otonomi luwes/terbatas)
(Prefeling Law)
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
3/30
1. Pusat:Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur,Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahandengan eksternalitas nasional dan internasional.
2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusanpemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota)
dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-
urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satuKab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuatPusat
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
4/30
1. Melaksanakan fungsi Fasilitator dan/atau Kordinator sebagaibridge(jembatan):
a. penyelengaraan Sub-sistem Pemerintahan, khususnya fungsibidang Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan fungsi azas dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan(fungsi pemerintah bawahan);c. Menjaga hubungan antar sektor, antara sektor dengan daerah,
dan antar Daerah agar terciptanya harmonisasi dan sinkronisasiserta Keberlanjutan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan fungsi Pembinaan yaitu
pengendalian dan pengawasan melalui kajian, monev maupunanalisis performanceantar sektor dengan daerah, antar sektor danantar daerah
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
5/30
Peranan tersebut sebagai implementasi dari
Pasal 217 dan Pasal 218 serta Pasal 222
UU No 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah
Pasal 217 & 218 : Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Pasal 222 : Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah secaranasional dikoordinasikan oleh Mendagri.
PEMBINAAN TEKNIS OLEH MENTERI TERKAIT
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
6/30
Regional
1. UU 21/2001 Ttg Otsus Papua
2. UU 32/2004 Tentang
Pemerintahan Daerah;
3. UU 11/2006 Ttg Pemerintah
Aceh
4. UU 26/2007 Tentang
Penataan Ruang;
5. PP 38/2007 Tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemda Provinsi
& Pemda Kab/Kota;6. UU No.28/2009 Tentang
PDRD
SEKTOR
1. UU 5/1960 Ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. TAP MPR RI IX/MPR/2001TentangPembaruan AgrariaDan Pengelolaan Sumberdaya Alam
3. UU 41/1999 Tentang Kehutanan
4. UU 22/ 2001 Tentang Minyak dan GasBumi
5. UU 18/2004 Tentang Perkebunan
6. UU 4/2009 Tentang Minerba
7. UU 32/2009 Tentang Perlindungan &
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. UU 11/2010 Tentang Cagar Budaya
9. UU 2/2012 ttg Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan
10. Perpres 71/2012 Jo. Perpres 40/2014
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
7/30
PERMASALAHAN BIDANG PERTANAHAN
PEMERINTAH
DAERAH
TNI/POLRI/BUMN
PEMUKIMAN RAKYAT/
TANAH ULAYAT
PERTAMBANGAN
PERKEBUNAN
KAWASAN HUTAN
LAHAN TRANSMIGRASI
BATAS WILAYAH/DAERAH
BATAS
WILAYAH/DAERAH
BATAS WILAYAH/DAERAH
BATASWILAYAH/DA
ERAH
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
8/30
UU No 5/1960
UUPA
UU No. 5 Tahun 1974
Pemda
(SENTRALISTIK)
DEP.
AGRARIA
1960-1966
DITJEN.
AGRARIA
(DEPDAGRI)
1966/1988
Keppres No 26/1988BPN
UUD 1945
Pasal 33
Ayat 3
UUD 1945
Pasal 18
Ttg pembagian
pemerintahan
TAP MPR
IX/MPR/2001
ReformasiAgraria dan
pengelolaan
SDA
UU No. 22 Thn 1999
(OTONOMI)Pasal 11
Urusan Pertanahan di
serahkan ke Pemda
Pasal 13
UU.32/2004
PertanahanUrusan
WajibKeppres
34/2003
Perintah utk Revisi
UU 5/1960
(SIP,9 kewenangan)
UU No. 11
Thn 2006Pemda
ACEH
(OTSUS)
Keppres
No.10/2006
Pertanahan
masih urusan
pusat
PP No. 38 Thn
2007
Pembagian
Kewenangan
UU No.2/2012 dan
Perpres
No.71/2012
Pengadaan
Tanah
Keppres No.
10/2001
Urusan Tanah
Urusan Pusat
KRONOLOGIS URUSAN PERTANAHAN
1960 19881974 1999 20042001 2003 2006 2007 20121945 1965
G 30 S PKI
SARANA DAN PRASARANA
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
9/30
KEPPRES 34 THN 2003
Pertanahan Tetap Kewenangan Pusat (BPN)
PP 38 thn 2007
(Kewenangan Pertanahan di Daerah)
1. Pengaturan, Penguasaan, dan PemilikanTanah;
2. Penatagunaan tanah;
3. Pengurusan Hak atas Tanah:
4. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
5. Penelitian dan Pengembangan Pertanahan;
6. Pengembangan dan Pembinaan SDM
Pertanahan;7. Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut
dan Pulau Kecil;
8. Pengelolaan Pertanahan di Wilayah
Perbatasan dan Pulau-pulau Terpencil;
9. Pengelolaan Ruang atas dan bawah tanah
serta reklamasi;
10. Pengendalian dan monitoring pasca
penerbitan sertifikat;
11. Pengendalian nilai tanah dan Penilaian Sumber
Daya;
12. Pembangunan sistem informasi pertanahan.
1. Pemberian izin lokasi2. Pengadaan tanah untuk
kepentingan umum,
3. Penyelesaian sengketa tanah
garapan
4. Penjyelesaian sengketa masalah
ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan,5. Penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah,serta gantui rugi
tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee,
6. Penetapan dan penyelesaian
masalah tanah ulayat,
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian
masalah tanah kosong,
8. Pemberian izin membuka tanah,
9. Perencanaan penggunaan tanah
wilayah Kabupaten/Kota
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
10/30
UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM(PERPRES NO 71 TAHUN 2012 Jo. PERPRES 40 TAHUN 2014
TENTANG PEYELENGGARANNYA)
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
11/30
KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(14 jenis)
PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (21 jenis)
PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 (5 Juni 2005) Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (7 jenis)
Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 (21 Mei 2007) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Ampres Nomor B-1666/M.sesneg/D-4/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal Penunjukan Wakil Pemerintahuntuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
UU no 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(17 jenis)
PERPRES 71 TAHUN 2012 Jo. PERPRES 40 TAHUN 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
PERATURAN KEPALA BPN NO 5 TAHUN 2012Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DASAR HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
12/30
Ketentuan Pasal 120 ditambah 2 ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) :
(1 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan pendukung yangbersumber dari APBN diatur dengan PMK.
(2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yangbersumber dari APBD diatur dengan Permendagri.
(3 ) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah untuk kepentinganumum oleh BHMN/BUMN yang mendapatkan penugasan khusus mengacu padaPMK.
(4 ) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah untuk kepentinganumum dalam rangka pembangunan infrastruktur hulu minyak dan gas bumimengacu pada PMK
Ketentuan Pasal 121 diubah menjadi sebagai berikut:
Pasal 121
Dalam rangka efesiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang liasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsungoleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah,dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati keduabelah pihak
PERUBAHAN PADA PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
13/30
PERPRES65/2006 UU 2/2012-
PERPRES 71/2012
A. KAB/KOTA.- Sekretraris daerah sebagai ketua merangkap anggota- Pejabat unsur perangkat daerah setingkat setingkat eselon II sebagai wakil
ketua merangkap anggota.- KakantahKab/Kota Atau pejabat yg ditunjuk sebagai sekretaris merangkap
anggota.
- Kepala Dinas/Kantor Badan di Kab/Kota yg terkait dengan pelaksanaan
pengadaan tanah atau pejabat yg ditunjuk sebagai anggota
B. PROVINSI- Sekretraris daerah sebagai ketua merangkap anggota- Pejabat daerah di provinsi yg ditunjuk setingkat eselon II sebagai wakil
ketua merangkap anggota.
- Kakanwil BPN prov. Atau pejabat yg ditunjuk sebagai sekretaris merangkap
anggota.- Kepala Dinas/Kantor Badan di Provinsi yg terkait dengan pelaksanaan
pengadaan tanah atau pejabat yg ditunjuk sebagai anggota
C. NASIONAL- Sekretraris Jenderal pada Kemendagri sebagai ketua merangkap anggota
- Pejabat eselon I PU sebagai wakil ketua merangkap anggota
- Pejabat eselon I BPN sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- Direktur Jenderal/Asisten Menteri/Deputi pada instansi yang terkait dengan
pelaksanaan pengadaan tanah sebagai Anggota;
- Gubernur yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat Eselon II
sebagai Anggota; dan
- Bupati/Walikota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat
Eselon II sebagai Anggota.
BERDASARKAN TAHAPAN
PELAKSANAAN
- Perencanaan oleh instansi yg
membutuhkan
- Persiapan oleh Gubernur untuk
dilakukan penetapan lokasi
berdasarkan dokumen yg
diserahkan oleh instansi yg
membutuhkan
- Pelaksanaan dilaksanakan olehBPN setelah ada penetapan
lokasi dari Gubernur
- Penyerahan hasil Dilaksanakan
oleh BPN diserahkan kepada
instansi yg membutuhkan.
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
14/30
a. Besaran Nilai ganti rugi tanah dikarenakan panitiakecenderungan menggunakan NJOP sedangkan pemilik
tanah kecenderungan menggunakan harga pasar atauharga jual beli sehingga ganti rugi tanah bisa mencapai3 atau 4 kali lebih besar dari NJOP .
b. Keengganan masyarakat diwilayah/lokasi sebagai lokasipembangunan.
c. Hambatan hukum yaitu penggunaan tanah yang beradadi kawasan hutan,perkebunan dan pertambangan yangsemuanya masing-masing diatur dengan undang-undang.
d. Administrasi pertanahanyaitu, belum adanya basis datapertanahan.
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
15/30
1. Pembangunan adalah untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil,Makmur serta Sejahtera.
2. Agar Pembangunan untuk Kepentingan Umum Terselenggara
Diperlukan Ketersediaan Tanah.
3. Prinsip Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum :
1) Kemanusiaan.
2) Demokratis.
3) Adil.
4. Perlunya Disusun Undang-undang Pengadaan Tanah bagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Demokratis.
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
16/30
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya
tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya.Psl 4 ayat
(1) dan (2)
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan
sesuai dengan RTRW, Rencana Pembangunan
Nasional/Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap
Instansi yang memerlukan tanah.(psl 7 ayat (1)
Diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan
semua pemangku dan pengampu kepentingan. .(psl 7 ayat (3)
Memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pembangunan dan kepentingan masyarakat .(psl 9 ayat (1) Dilaksanakan dengan memberikan ganti kerugian yang layak
dan adil .(psl 9 ayat (2)
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
17/30
a. LEMBAGA NEGARA
b. KEMENTRIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH
NON-KEMENTRIAN
c. PEMERINTAH PROVINSI
d. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
e. BADAN HUKUM MILIK NEGARA/BADAN
USAHA MILIK NEGARA YANG MENDAPAT
PENUGASAN KHUSUS DARI PEMERINTAH (PLN,MIGAS)
INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN TANAH
Psl. 1 ayat 1 UU No.2/2012
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
18/30
JENIS KEPENTINGAN UMUM
Psl 10 UU No 2/2012
1) Pertahanan dan keamanan nasional;
2) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasikereta api;
3) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi,
dan bangunan pengairan lainnya;
4) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7) Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;8) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9) Rumah sakit pemerintah/pemda;
10) Fasilitas keselamatan umum;
11) Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
12) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13) Cagar alam dan cagar budaya;
14) Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;15) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16) Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
17) Prasarana olah raga pemerintah /pemerintah daerah; dan
18) Pasar umum dan lapangan parkir umum.
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
19/30
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAHPERENCANAAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYERAHAN HASIL
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH
(didasarkan atas prioritas
pembangunan yg ada dalam
RPJM, Resnstra dan RKP
serta sesuai RTRW), berisi :
a.Maksud dan tujuanrencana pembangunan
b.Kesesuaian dg RTRW/
Rencana Pembangunan
Nasional dan Daerah
c.Letak tanah
d.Luas tanah yg dibutuhkan
e.Perkiraan waktu
pelaksanaan pengadaan
tanahf. Perkiraan jangka waktu
pelaksanaan
pembangunan
g.Perkiraan nilai tanahh.Rencana penganggaran
GUBERNUR, instansi yg
memerlukan tanah
Pemberitahuan rencana
pembangunan Pendataan awal lokasi rencana
pembangunan
Konsultasi publik rencanapembangunan
Pihak yg berhak
Langsung maupun tidak langsung
Tidak setuju Setuju
Keberatan
Gubernur
TIM PENETAPAN
LOKASI
Berita Acara
Kesepakatan
PENETAPAN
LOKASI
(Keberatan)
Gugatan KePTUN
(Menolak
Putusan)
Kasasi Ke MA
Putusan MA
Menolak
keberatan
(Menerima
keberatan)
Instansi yg
memerlukan tanah
mengajukan lokasi
pembangunan di
tempat lain
1. Serah TerimaDokumen Pengadaan
Tanah Dari Pelaksana
Pengadaan Tanah
Kepada Instansi yang
Memerlukan Tanah
2. Dimulainya Kegiatan
Pembangunan
Infrastruktur
3. PembangunanDilaksanakan
Pemerintah,
Pemerintah Daerah,
BUMN Serta Swasta
Kegiatan Pendaftaran
Tanah (Sertipikasi)
LEMBAGA
PERTANAHAN
LEMBAGA PERTANAHAN
Inventarisasi dan identifikasi
penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah (P4T) Penilaian ganti kerugian
Musyawarah penetapan ganti
kerugian
Pembayaran ganti kerugian
Diumumkan di
kantor desa/
kelurahan dan
kecamatan
Perhitungan
besarnya nilai
ganti kerugian
Lembaga
Pertanahan
Penilai
Independen
Lembaga Pertanahan, Pihak yg
memerlukan tanah, Penilai dan Pihak
yg berhak
Berita Acara
Kesepakatan
Sepakat
PN
TidakSepakat
SERTIPIKAT
HAK ATAS
TANAH
Pemberian
ganti kerugian
(menerima)
(Menolak)
Kasasi Ke
MA
Putusan MA
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
20/30
20
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan
nasional dan daerah;
c. Letak tanah;
d. Luas tanah yang dibutuhkan;
e. Gambaran umum status tanah;f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
h. Perkiraan nilai tanah; dan
i. Rencana penganggaran.
j. Dokumen perencanaan di ttd oleh pimpinan instansi
(disusun dalam bentuk dokumen perncanaan pengadaan tanah sebelum diserah
kepada Gubernur untuk penetapan lokasi)
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
21/30
21
A. PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN:
DISAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT PADA RENCANA LOKASI
PEMBANGUNAN (baik langsung maupun tidak langsung, tatap muka atau
menggunakan media cetak elektronik)
B. PENDATAAN AWAL (OLEH GUBERNUR)
Bertujuan untuk digunakan sebagai data untuk melakukan konsultasipublik, meliputi:
Daftar pihak yang berhak
Letak tanah
Perkiraan luas tanah
Gambaran umum status tanah
Lanjutan
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
22/30
Untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan
Melibatkan pihak yang ber hak dan masyarakat yang terdampak
pembangunan
Menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan untuk
kepentingan umum
Output tahap persiapan adalah penetapan lokasi rencana
pembangunan oleh gubernur.
Jika ada keberatan terhadap rencana pembangunan dibentuk Tim
Keberatan diketuai oleh sekretaris daerah provinsi.
Setelah penetapan lokasi rencana pembangunan oleh gubernur masih
ada keberatan dapat di ajukan ke pengadilan (PTUN) dan kasasi ke
MA.
Lanjutan
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
23/30
A. Sekda Prov. atau pejabat yg ditunjuk sebagai ketua merangkapanggota
B. Kepala Kanwil BPN sebagai Sekretaris merangkap anggota
C. Instansi yg menangani urusan bidang perencanaanpembangunan daerah sebagai anggota.
D. Kepala Kanwil Hukum dan HAM sebagai anggota
E. Bupati/Walikota atau pejabat yg ditunjuk sebagai anggota
F. Akademisi sebagai anggota.
23
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
24/30
Tugas TIM :
a. Menginventarisir masalah yg menjadi keberatan
b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak
keberatan
c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
24
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
25/30
Pelaksanaan Pengadaan Tanah dapat dilakukan setelah Penetapan LokasiOleh Gubernur Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Pengadaan
Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor PertanahanKabupaten/Kota.
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi:
Inventarisasi dan identifikasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Penilaian Ganti Kerugian Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
Inventarisasi dan Identifikasi terdiri dari : Pengukuran dan Pemetaan Bidang per Bidang Tanah Pengumpulan Data Pihak Yang ber Hak dan Objek Pengadaan Tanah
PENILAIAN GANTI KERUGIANPenilai Ganti Kerugian dilaksanakan oleh Lembaga Penilai yang mendapat ijin
dari Kementerian Keuangan dan Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional RI
25
OBJEK PENILAIAN
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
26/30
26
OBJEK PENILAIAN
Tanah Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah Bangunan Tanaman; Benda Yang berkaitan dengan Tanah; dan atau Kerugian Lain yang dapat dinilai
BENTUK PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
Uang Tanah Pengganti; Pemukiman Kembali; Kepemilikan Saham; atau
Bentuk Lain yang disetujui kedua belah Pihak. Apabila Pihak yang Berhak tidak setuju dengan Besar uang Ganti Kerugianmaka dapat di ajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Setempat danLembaga Pertanahan wajib membayar sesuai dengan Putusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
27/30
1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah Dari
Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang
Memerlukan Tanah
2. Dimulainya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
3. Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, BUMN Serta Swasta
4. Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi)
27
IV. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
(PEMENUHAN HAK KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
28/30
Waktu Minimal
(tanpa keberatan) 141 141 37 Total 319
Waktu Maksimal
(dengan keberatan) 289 257 37 Total 583
Catatan :
Waktu dalam tahapan terhitung sejak dokumen perencanaan resmi diterima oleh
Gubernur.
Waktu dihitung dengan satuan hari kerja.
TIGA PERATURAN MENTERI SEBAGAI TINDAK LANJUT
DARI PERPRES 71/2012 J PERPRES 40/2014
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
29/30
PERMENDAGRI NO.72 TH
2012 TTG BIAYA OPERSIONAL
DAN BIAYA PENDUKUNG
PENEYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM.
Pada intinya adalah
mengatur seluruh tahapan
kegiatan pengadaan tanah
yg dapat menggunakan
APBD.
Besaran biaya operasional
dan pendukung ditetapkan
dengan keputusan
gubernur(disesuikan
dengan kemampuan
daerah masing-masing)
Beasaran biaya opersional
dan biaya pendukung
mengacu pada ketentuan
peraturan menteri
keuangan.
DARI PERPRES 71/2012 Jo PERPRES 40/2014PERMENKEU NO.
13/PMK.02/2013 TTG PETUNJUK
PENGGUNAAN DANA
OPERSIONAL DAN DANA
PENDUKUNG DALAM
PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
Intinya :
a. Biaya opersional dan biaya
pendukung termasuk untukbiaya administrasi
b. Biaya opersional dan biaya
pendukung tidak termasuk
untuk biaya ganti kerugian
dan jasa penilai
c. PMK no.58 tahun 2008 ttg
biaya panitia pengadaan
tanah bagi pelaksanaanpembangunan kepentingan
umum masih berlaku sampai
dengan bulan desember
2014.
PERKABAN BPN RI NOMOR 5 TAHUN 2012 TTG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
Intinya adalah :
a. mengatur secara teknis terhadap pelaksanaan pengadaan
tanah mulai dari pendelegasian dari kanwil kepada kepala
kantor sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah,penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah, inventarisasi
dan identifikasi, penetapan penilai harga tanah, melakukan
musyawarah penetapan ganti kerugian dengan pihak yang
berhak, pemberian ganti kerugian, pemberian ganti
kerugian dalam keadaan khusus/mendesak seperti
bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah,
pengobatan, pembayaran hutang, atau keadaan mendesak
lainnya.
b. Penitipan ganti kerugian di pengadilan jika : pihak yg
berhak menolak besarnya ganti kerugian, pihak yg berhak
menolak bentuk ganti kerugian berdasarkan putusan
pengadilan, pihak yg berhak tidak diketahui keberadaanya,
pihak yg berhak tidk hadirdalam undangan dan tidak
memberikan kuasa.samapai dengan ketentuan
pembiayaan.
c. Peraturan kepala BPN ini telah memberikan penegasan
terhadap proses pengadaan tanah yg sedang berjalan
sebagaiamana dimaksud pada pasal 123 ayat 2 perpres 71
tahun 2012 yaitu :
telah dituangkan dalam dokumen
perencanaan/proposal pembangunan
Telah dianggarakan pada tahun anggaran yg sedang
berjalan
Telah diterbitkan penetepan lokasi
Telah terlaksana pelepasan hak
Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri
-
5/19/2018 Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - slidep...
30/30
30
http://localhost/var/www/apps/conversion/Toshiba/My%20Documents/Presentasi/Pres%20Ketapang%20&%20Pontianak%20Des05/pl%20parepare.bmp