surat edaran - jdih.bumn.go.idjdih.bumn.go.id/unduh/se-10/mbu/2010.pdf · menteri negara badan...
TRANSCRIPT
Tembusan Yth : 1. Presiden RI ; 2. Wakil Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.
Jabatan
Paraf
Sekretaris Kementeilan SINN
Kepala Biro P dan SDM
744
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Kepada Yth : Pejabat di lingkungan Kementertan BUMN
SURAT — EDARAN
Nomor SE- 3.0 /MBU/2010
TENTANG
LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARI RAYA
Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.2087/01-13/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian lainnya dad bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.
Berkaitan dengan hal tersebut agar para Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Sesmen dan Para Deputi) dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat di lingkungan Unit Kerja masing-masing, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerima hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) had kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).
Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat Iainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 2 September 2010
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Jalan:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pus.t1 1
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Kepada Yth : Pejabat di Iingkungan Kementerian BUMN
SURAT — EDARAN
Nomor: SE- 10 /MBU/2010
TENTANG
LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARI RAYA
Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.2087/01-13/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian Iainnya dan i bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.
Berkaitan dengan hal tersebut agar para Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Sesmen dan Para Deputi) dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat di Iingkungan Unit Kerja masing-masing, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerima hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).
Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 2 September 2010
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tembusan Yth : 1. Presiden RI ; 2. Wakes Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.
Jahn:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Puaat 10110.
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Kepada Yth Pejabat di lingkungan Kamenterian BUMN
SURAT — EDARAN
Nomor: SE- 10 /MBU/2010
TENTANG
LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARt RAVA
Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B.2087/01-13/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian lainnya dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.
Berkaitan dengan hal tersebut agar para Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Sesmen dan Para Deputi) dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat di Iingkungan Unit Kerja masing-masing, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerirna hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).
Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 2 September 2010
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
MUST'FAAB'BAKAR Ternbusan Yth 1. Presiden RI ; 2. Wakil Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.
Jalan:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat 10110.