surat edaran kemendagri

5/28/2018 Surat Edaran Kemendagri

1/107

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 050/200/II/BANGDA/2008

TENTANG

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

DEPARTEMEN DALAM NEGERI2008

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD)


2/107

i

PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH


2008


3/107

ii


4/107

iii

SURAT EDARAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan

bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakandokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu

dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena

menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah

dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,

khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan

daerah provinsi/kabupaten/kota, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan, langkah

dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan

provinsi.

Pedoman terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Bagian A: Umum, berisi latar belakang, landasan hukum, fungsi kedudukan dan

pendekatan RKPD, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika

pedoman.


REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 050/200/II/Bangda

Sifat : SEGERA

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal : Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Jakarta, 28 Februari 2008

Kepada Yth.

Sdr. Gubernur

di -

Seluruh Indonesia


5/107

iv


6/107

v

2. Bagian B: Proses Penyusunan RKPD, antara lain berisi tentang persiapan dan

pengorganisasian pemangku kepentingan, penyusunan rancangan awal RKPD, Renja

SKPD, proses musrenbang, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran

daerah.

3. Bagian C: Teknis Penyusunan Dokumen RKPD (prototype), berisi langkah-langkah dalam

menyusun dokumen mulai tahap persiapan dan pengorganisasian hingga proses

penganggaran.

4. Bagian D: Penutup, berisi kaidah dalam menggunakan pedoman.

Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dengan terbitnya pedoman ini diharapkan daerah

dapat menyusun RKPD disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kemampuan

perencanaan di masing-masing daerah dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yang

terkandung dalam peraturan perundangan dan tata kepemerintahan yang baik.

Kepada para Gubernur diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud dan

selanjutnya memberitahukan dan mensosialisasikan kepada para Bupati dan Walikota di

wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan)

2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

H. SYAMSUL ARIEF RIVAI


7/107

vi


8/107

vii


Afriadi S. Hasibuan

Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Departemen Dalam Negeri

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsungoleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi

pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan dan

penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukan

pedoman penyusunan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas

substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan

responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman

teknis/operasional penyusunan RKPD. Dengan adanya SE Mendagri ini diharapkan proses

penyusunan dan substansi dokumen RKPD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indo-

nesia dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPD

dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

secara berkelanjutan.


DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHJalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata - Jakarta Selatan


9/107

viii


10/107

ix

SAMBUTAN

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya SE Mendagri tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini. Dengan adanya pedoman

ini, Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional

penyusunan RKPD, guna mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhi

peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-

prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

Pedoman yang ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan

substansi untuk penyusunan RKPD ini dirancang dengan pendekatan sefleksibel mungkin

sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan

perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap

mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsip

tata kelola kepemerintahan yang baik.

Direktorat Perencanaan Ditjen Bangda menyampaikan penghargaan dan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam pengembangan

dan penyusunan pedoman ini, khususnya pihak peserta Konsultasi Regional pada akhir

November 2007, yang telah menyampaikan kritik dan masukannya untuk penyempurnaan

rancangan pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas

perencanaan daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara

berkelanjutan.


H. Syamsul Arief Rivai

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Departemen Dalam Negeri


REPUBLIK INDONESIA


11/107

x


12/107

xi

Daftar Isi

SURAT EDARAN ................................................................................................................ iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... vii

SAMBUTAN ........................................................................................................................ ix

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... xi

DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN .................................................................... xv

BAGIAN A: UMUM .............................................................................................................. 1

1. Latar Belakang............................................................................................................ 3

2. Landasan Hukum........................................................................................................ 3

3. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RKPD.............................................................. 3

3.1. Fungsi RKPD ....................................................................................................... 3

3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Daerah................................................................ 4

3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD......................................... 5

3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD ........................................................ 7

4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman ......................................................114.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman ...........................................................................11

4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman ...........................................................11

5. Sistimatika Pedoman .................................................................................................11

A. Umum .................................................................................................................11

B. Proses Penyusunan RKPD ................................................................................11

C. Teknis Penyusunan RKPD ................................................................................ 12

D. Penutup ............................................................................................................. 12

BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD ................................................................... 13

1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 151.1. Orientasi RKPD ................................................................................................. 15

1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan .................................................................. 15

1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator.................................................... 16

1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen ............................................. 17

1.5. Pengumpulan Data dan Informasi ..................................................................... 17

1.6. Penyiapan Daftar Isi ........................................................................................... 17

2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ........................................................... 18

2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD........................................ 18

2.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 19


13/107

xii

3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD.......................................................... 20

3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD ...................................... 21


3.2.1. Kegiatan Persiapan: ................................................................................ 22

3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: .......................................... 23

3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: .................................... 23

4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ...................................................................... 25

4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD................................................. 25


5. MUSRENBANG ........................................................................................................ 26

5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan ............................................................................ 28

5.2. Musrenbang Kecamatan.................................................................................... 29

5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota .............................................. 30

5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota ............................................................................ 31

5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi ........................................................... 32

5.6. Musrenbang Provinsi......................................................................................... 33

6.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) ............................ 34

6. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD.............................................................. 34

6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ....................................... 34

6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ............................................... 35

7. PENYUSUNAN RENJA SKPD.................................................................................. 35

7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD .......................................................... 35

7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD ................................................................. 36

8. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG

RKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD ...................... 36

8.1. Penyiapan dan penetapan PERKADA............................................................... 36

8.2. Penyiapan dan penetapan PERKA SKPD ......................................................... 37

9. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH.. 37

9.1. Penyusunan KUA dan PPAS ............................................................................. 38

9.2. Penyusunan RKA SKPD ................................................................................... 39

9.3. Penyusunan RAPBD ......................................................................................... 39

BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE) ........................ 41

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 431.1.Latar Belakang............................................................................................ 43

1.2.Landasan Hukum........................................................................................ 43

1.3.Maksud dan Tujuan .................................................................................... 43

1.4.Sistimatika Dokumen RKPD ....................................................................... 43

BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .................................. 43

2.1.Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................ 43

2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan

Daerah ........................................................................................................ 44

2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ........................................................ 44


14/107

xiii

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ............................................. 45

3.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ... (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... .......

(tahun berjalan)........................................................................................... 45

3.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... 45

3.3.Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................................................ 45

3.4.Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ..................... 46

3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD ............................................................. 46

3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN............................................................. 47

3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN.................................................... 47

3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN ......................................................... 47

3.5.Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 47

3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah................................................. 48

3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 48

3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ 49

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (Tahun Rencana) ................. 49

4.1.Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................. 49

4.2.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah............................. 49

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................ 50

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN.................................................................................... 50

BAGIAN D. PENUTUP ...................................................................................................... 51

Daftar Bagan

Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 .................... 5

Bagan 2a. Alur Perencanaan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD ................... 9

Bagan 2b. Alur Penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja SKPD ................... 10

Bagan 3. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD ............................... 20

Bagan 4. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Renja SKPD.............................. 25


15/107

xiv

Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD ........................................................... 57

Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ................................. 58

Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD .... 59

Tabel 4. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review

Pencapaian RPJMD ........................................................................................ 60

Tabel 5. Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD .......... 61

Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD ........................................................ 62

Tabel 7. Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan Maju Berdasarkan

Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan ............................................................. 63

Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Provinsi/

Kabupaten/Kota* Tahun....dan Tahun... ........................................................... 64

Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi.....dan

Kab/Kota.......Tahun. ........................................................................................ 65

Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota......Tahun........dan

Tahun..........serta Perubahannya .................................................................... 66

Tabel 11. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota .............. 67

Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu

Anggaran RKPD .............................................................................................. 68

Tabel 13. Contoh Matrik Prioritas Pembangunan............................................................ 70

Tabel 14. Rencana Kerja dan Pendapatan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah di Provinsi/Kab./Kota........Tahun.......(tahun rencana) ........................ 70

Daftar Referensi

Referensi R-1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 .... 73

Referensi R-2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah........................................................ 75

Referensi R-3. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................... 76

Referensi R-4. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................................................... 77

Referensi R-5. Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan PemerintahDaerah Menurut SKPD ............................................................................. 81


16/107

xv

Daftar Peristilahan dan Singkatan

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP

adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.

2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan

RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh

(20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu

pada RPJP Nasional.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM

adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.

4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan

RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun

yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan

umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.

6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan

penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangankerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/

wakil kepala daerah, dan SKPD.

9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun,

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanyang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan

SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutandalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.


17/107

xvi

12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya

disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama

1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang

disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

13) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang

selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang

disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

14) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat

ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

melalui media yang tersedia di Daerah.

15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang

memuat hasil perencanaan tata ruang.

16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah

dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.

17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang

dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,

PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

19) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

20) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

21) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum

dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

22) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-

SKPD setelah disepakati dengan DPRD.23) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBD.

24) Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun

anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran

tahun berikutnya.

25) Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan

tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja gunamelaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi

alokasi dana.


18/107

xvii

26) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

27) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan

tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

28) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

29) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan

kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka

melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

30) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

31) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.

32) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strate-

gic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan

perumusan strategi, kebijakan dan program.

33) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

34) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/

Daerah untuk mencapai tujuan.

35) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai

hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

36) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja

pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

37) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong

partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan

pembangunan kabupaten/kota.

38) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yangperlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

39) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang

diharapkan dari suatu kegiatan.

40) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

41) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari

kegiatan-kegiatan dalam satu program.

42) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

43) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yangdialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.


19/107

xviii

44) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stake-

holder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/

pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.

45) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stake-

holder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis

pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan

mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi

publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan

perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat

kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat

SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.

46) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam

rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

47) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/

kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/

kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk

menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

48) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk

mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati

kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

49) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan

lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas

prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau

gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara

penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

50) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk

mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Fo-

rum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang

hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

51) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan,

memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang.

52) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang

melalui pembahasan yang disepakati bersama.53) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu

diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi

kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan

berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.

54) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang

untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.

55) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri

Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.

56) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya

Masyarakat/LSM.57) CBO adalah singkatan dari Community Based Organization (Kelompok Masyarakat Sipil).

58) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil).


20/107

1

UMUM


21/107

2


22/107

3

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahtelah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan

pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan

daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1

tahun (RKPD).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis,

yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan

dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang

diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam

penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-

perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

2. Landasan Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD

diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/

Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/

Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

BAGIAN A: UMUM


23/107

4

3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RKPD

3.1. Fungsi RKPD

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut:

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;

Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi

dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;

Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program

pembangunan jangka menengah;

Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan

minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;

Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ

kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Daerah

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam

menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran

Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap

bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1

Desember.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan

acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses

penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan

proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).


24/107

5

Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

RENSTRASKPD

RENJASKPD

RKPDDAERAH

RPJMDAERAH

RPJPDAERAH

RPJMNASIONAL

RPJPNASIONAL RKP

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

PedomanPenyusunanRAPBD

Dijabarkan

Diacu

20 Tahun

5 Tahun 1 Tahun

Diperhatikan

Dijabarkan

3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis,

partisipatif, top-down, dan bottom-up.

a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas

dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD

dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam

Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam

menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi

capaian program dan kegiatan.

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu

2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan

daerah masa kini

3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD

4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan

5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)

6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja

7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan

Standar Pelayanan Minimal

8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran

9. Tolok ukur dan target kinerja hasil

10. Pagu indikatif program dan kegiatan.

11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya

12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, sertawaktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran


25/107

6

b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD

2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non

pemerintah dalam pengambilan keputusan

3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan

4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum

perempuan dan kelompok marjinal

5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD

6. Pelibatan media

7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan

partisipatif

8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan,

seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan

kebijakan dan prioritas program

c. Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi,

misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program

pembangunan daerah

2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD

3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses

penyusunan RKPD

4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD

5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah

ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

d. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi,

misi, dan program Kepala Daerah Terpilih

2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang

prioritas pembangunan daerah3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD

e. Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1 Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L

2 Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD

3 Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD

4 Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.

5 Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti

Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak AsasiManusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.


26/107

7

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tahap 6

Tahap 7

Tahap 8

Persiapan danPengorganisasian ParaPemangku Kepentingan

Penyusunan RancanganAwal RKPD

Penyusunan RancanganRenja SKPD

Penyusunan RancanganRKPD

Musrenbang

Penyusunan RancanganAkhir RKPD/Renja SKPD

Penyiapan dan PenetapanPeraturan RKPD/RenjaSKPD

Pengintegrasian RKPD kedalam ProsesPenganggaran Daerah

3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD

Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapan

utama, yaitu:

Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD,identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkandalam proses penyusunan RKPD, pembentukan TimPenyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja PenyiapanDokumen, pengumpulan data dan informasi, sertapenyusunan daftar isi RKPD.

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD,review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu danprioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis danprioritas pembangunan daerah untuk tahun yangdirencanakan bersama para pemangku kepentingan terkait,menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan

pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.

Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan,kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dankegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atasrancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPDkepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPDke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi RancanganRKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentinganterkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagirancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPDuntuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbangtahunan daerah, dan penyampaian tembusan RancanganRKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagaimasukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPDProvinsi.

Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingandalam pengambilan keputusan perencanaan, melaluipelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan,tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPDKabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, ForumSKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi,sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas RancanganRKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbangtahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancanganRKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsiuntuk RKPD Kabupaten/Kota.

Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapanperaturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan danpenetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD.

Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam prosespenganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKASKPD.


27/107

8

Bagan 2A memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan

APBD. Bagan tersebut menunjukkan kedudukan RKPD dalam proses perencanaan dan

penganggaran tahunan daerah, dimana RKPD merupakan acuan penyusunan KUA, PPAS,

dan APBD.

Bagan 2B memperlihatkan rincian tahapan dan kegiatan dalam proses penyusunan RKPD

dan Renja SKPD


28/107

9

Bag

an2A.AlurPenyusunanRKPD,RenjaSKPD,KUA,PPASdanAPBD

Kete

rangan:

m

Ba

taswa

ktupenye

lenggaraanpa

dam

inggu

ke.....

----->

Konsu

lta

tif/Sos

ialisas

i

Do

kumen

RPJM-D

(PERDA)

Rancangan

Awa

lRKPD

Rancangan

RKPD

RKP

Rens

tra

SKPD

(Pera

turan

Kepa

la

SKPD)

Rancangan

Ren

jaSKPD

Rancangan

AkhirRKPD

Do

kumen

RKPD

(Perka

da

)

Renja

SKPD

Do

kumen

Ren

jaSKPD

(Perka

SKPD)

Pene

tapan

Pera

turan

Kep.

Daera

httg

RKPD

Pene

tapan

Pera

turan

Kep.

SKPDttg

Ren

ja

SKPD

Pe

mba

hasan

KU

A&PPAS

(TAPD&

Panggar

DPRD

No

taKesepa

ka

tan

Ke

bija

kan

Umum

APBD

No

taKesepa

ka

tan

PPAS

Pene

tapan

SE

Ka

Da

ttg

Pe

doman

Penyusun

an

RKA-S

KP

D

Pemb

ahasan

Forum

SKPD

Musren

bang

Keca

ma

tan

Musren

bang

Des

a/Ke

l.

Musren

bang

Daera

h/RKPD

Konsulta

sidgn

De

legas

i

Peserta

Musren

bang

Pe

doman

Pe

nyusunan

APBD

Penyusunan

R

ancangan

KUA

Penyusunan

Rancangan

PPAS

Do

kumen

Ke

bija

kan

Umum

APBD(KUA)

Do

kumen

Priori

tas

&Plafon

Anggaran

Semen

tara

(PPAS)

RKA-

SKPD

Rancangan

PERKADAten

tang

Pen

jabaran

APBD

Rancangan

PERDAten

tang

APBD

Pem

ba

hasan

Ranperda

APBD

olehPem

da

dan

DPRD

Kepu

tusan

Bersama

Kepa

la

Daera

hdan

DPRDthdp

Ranperda

APBD

Konsu

ltas

iPu

blik

Ranperda

APBD

(RAPBD)

Sos

ialisas

i

Ranperda

kepa

da

Masyara

ka

t

m-1Feb

m-1Mar

m-4

Feb

m-2Mei

m-4Mei

m-1Jun

m-4Mei

m-4Mei

m-4Mei

m-3Mar

m-1Mar

m-3Feb

m-4Jan

m-4Jul

m-1

Agt

m-2/3Jul

m-1Des

m-2Okt

m

-2Sept

Proses

Tekno-

Kratis

Pro

ses

Leg

is-

lasi

/

Politis

Pro

ses

Par

tisi-

pat

if

PENYUSUNAN

RKPDDANRENJASKPD

PENYUS

UNAN

KUADANAPBD

PERKADA

ten

tang

Pen

jabaran

APBD

PERDA

ten

tang

APBD

Pene

tapan

Kepa

la

Daera

hten

tang

Perda

APBDdan

Perka

da

Pen

jabaran

APBD

Eva

luas

iRanperda

APBDdan

Ranpe

kad

a

Pen

jabaran

APBDole

h

Gu

bernur m

-2Des

m-3Des

m-4D

es

m-4Des


29/107

10

Bagan

2B.ProsesPenyusunanDokumenRencanaKerjaPembangunanDaerah(RKPD)dan

DokumenRencanaKerjaSK

PD(RenjaSKPD)


30/107

11

4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman

4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman

Pedoman ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya

yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan

nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk memperjelas tahapan,

langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan

sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Pedoman ini dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapat

melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan

kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-

ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004,

PP-8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance).

4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman

Pedoman penyusunan RKPD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/

kota maupun provinsi yang berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen RKPD mulai

dari tahap persiapan, penyiapan dan penetapan RKPD dalam bentuk Peraturan Kepala

Daerah, hingga proses pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan

daerah.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah

(Musrenbangda) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD. Oleh karena itu

pedoman ini mencakup juga hal-hal pokok/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbang

tahunan daerah mulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang Provinsi.

Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang secara lebih lebih terinci akan diatur dalam

Permendagri tersendiri tentang Musrenbang.

5. Sistimatika Pedoman

Pedoman penyusunan RKPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

A. UMUM

Merupakan pengantar bagi pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakang

penyusunan RKPD, substansi utama RKPD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitan

dokumen RKPD dengan dokumen lainnya.


31/107

12

B. PROSES PENYUSUNAN RKPD

Berisikan penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPD dilengkapi

dengan bagan alir penyusunan RKPD.

C. TEKNIS PENYUSUNAN RKPD

Berisikan pedoman langkah-langkah dalam rangka menyusun dokumen, mulai dari tahap

persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, penyusunan rancangan

RKPD/Renja SKPD, hal-hal pokok dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang,

penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, penyiapan dan penetapan RKPD/Renja

SKPD, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah.

D. PENUTUP

Berisikan kaidah-kaidah dalam menggunakan pedoman penyusunan dokumen RKPD.

Pedoman teknis penyusunan RKPD diupayakan agar lebih bersifat operasional, sehingga

mudah diikuti para pengguna, untuk keperluan itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran

teknis dan matriks/tabel-tabel untuk mempermudah kajian.


32/107

13

PROSES PENYUSUNAN RKPD


33/107

14


34/107

15

1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Kualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahappersiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh

keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasian

pemangku kepentingan meliputi : orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku

kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun

RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data dan

informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.

1.1. Orientasi RKPD

Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuan

bersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagi

pihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaan

maupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri.

Adapun proses orientasi mengenai RKPD, adalah sebagai berikut:

Langkah-1 : Membentuk tim inti penyusun RKPD yang anggotanya berasal dari unsur

Bappeda

Langkah-2 : Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RKPD

Langkah-3 : Menyusun jadwal/agenda, bahan presentasi dan narasumber untuk kegiatan

orientasi RKPD (dari unsur Bappeda, atau bila dipandang perlu dapat

mengundang narasumber dari luar daerah yang memahami betul tentang

RKPD).

Langkah-4 : Melakukan lokakarya/workshop orientasi dengan mengundang seluruh SKPD,

DPRD, Perguruan Tinggi dan unsur LSM yang relevan untuk mengikuti

orientasi.

Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu

dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses

penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan

sementara agenda penyusunan dokumen RKPD.

1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsur

mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan

RKPD. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah-1 : Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM dan

individu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Data

dapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumberlainnya.

BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD


35/107

16

Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan

selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk

dilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai

mitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam

keseluruhan proses penyusunan RKPD.

Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk

pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD

sesuai peran yang dikehendaki.

Langkah-4 : Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai perannya

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan

dokumen RKPD.

1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator

Mengingat RKPD merupakan rencana tahunan daerah yang mencakup seluruh bidang

pembangunan di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur para

pemangku kepentingan di luar Bappeda, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/

LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebih

efektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA).

Dengan demikian, tim penyusun akan terdiri atas Tim Inti dan Kelompok Kerja. Tim Inti

sendiri terbagi habis di dalam POKJA. Pembagian pokja perlu diatur berdasarkan fungsi

pemerintahan daerah atau gabungan beberapa fungsi yang mempunyai keterterkaitan erat,

serta sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap pokja-dalam proses pematangan

konsepnya-dapat melakukan diskusi masing-masing secara terpisah.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah-1 : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RKPD

dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkan

hasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan.

Langkah-2 : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggota

kelompok kerja tim penyusun RKPD melalui atasan calon tersebut, untuk

bergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD.

Langkah-3 : Untuk hal yang sama, menyusun surat permintaan kesediaan pada calon

individu/kelompok untuk dapat berperanserta dalam diskusi-diskusi terfokusyang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RKPD.

Langkah-4: Merekrut fasilitator yang kompeten dari unsur pemerintah/non pemerintah,

guna memastikan terdapatnya kualitas hasil kesepakatan dan pengambilan

keputusan dalam diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik, dan

musrenbang.

Tabel 1memperlihatkan contoh pengorganisasian dan susunan Tim Penyusun RKPD.


36/107

17

1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen

Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses

penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk

seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metoda

pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan.

Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

Langkah-1 : Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses

penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline)

pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan

perundangan. Lihat Lampiran 1Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan

Renja SKPD

Langkah-2 : Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian

kegiatan tersebut.

Langkah-3 : Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran,

metoda dan jadwal pelaksanaan

Langkah-4 : Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD tersebut oleh masing-masing

Pokja

Tabel 2 memperlihatkan contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

1.5. Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai

dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang

dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,

capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Langkah-1: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD

dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan

pemantauan.

Langkah-2: Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat

dipertanggungjawabkanLangkah-3: Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan

analisis.

Tabel 3memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/

informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.


37/107

18

1.6. Penyiapan Daftar Isi

Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah

ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan

tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari

perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga

penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu

menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses

penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi

daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana

keja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap

SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan

rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan

pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Arah kebijakan keuangan daerah di dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi memuat indikasi

belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanja

dana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuan

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkan

arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota memuat

indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi

bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Informasi ini sangat

berguna sebagai acuan desa dalam menyusun rancangan RKT (Rencana Kerja Tahunan)

desa.

Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan

program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun

rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah

untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait,

merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan

SKPD.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk

itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses

penyusunan dokumen RKPD.

2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah:

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian

kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil reviewterhadap usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun

sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah .


38/107

19

2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi

a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu

b. Rancangan kerangka ekonomi daerah

c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja

bantuan keuangan.

d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD

3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja

bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan

awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan

desa untuk RKPD kabupaten/kota) sebagai acuan dalam merumuskan rancangan

rencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif SKPD dan indikasi

belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor

pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang

desa dan musrenbang kecamatan, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi

lebih efektif dan efisien.

4. Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan,

efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan.

5. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap

SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan

pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

6. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD dibawah

tanggung jawab Bappeda, yang prosesnya dilakukan secara partisipatif.

7. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan

bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun

sebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada Minggu ke-3

bulan JanuariRancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada

setiap SKPD dan unit kegiatan.

2.2. Tata Cara Penyusunan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagai

berikut:

1. Bappeda melakukan review RPJMD untuk melihat seberapa jauh pencapaian target

kinerja program; isu dan permasalahan yang dihadapi; dan indikasi prioritas programpada tahun rencana

2. Bappeda melakukan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun

rencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan

maju RKA-SKPD tahun (n+1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali

kepada setiap SKPD.

3. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepada

seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview atau

memperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukan

pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah.

4. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapidengan formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah


39/107

20

disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepada

Bappeda.

5. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yang

telah dikonfirmasi/ direview/ dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD.

6. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiap

SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan dengan

hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu.

7. Dalam melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melalui

Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap dengan

menggunakan pedoman sebagaimana dijelaskan dalam Bagian-C.

8. Bappeda bersama Sekda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan

rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan

Renja-SKPD.

9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender

perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai

bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD

Kabupaten/Kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/kelurahan dan kecamatan

untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan.

10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD

menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender

perencanaan yang disampaikan.

.

Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 3. Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Perkiraan KemampuanKeuangan Daerah

Penyiapan RumusanRancangan Awal

RKPD

Rumusan KebijakanKeuangan Daerah;Prioritas Program danKegiatan; serta PaguIndikatif

Abalisis Kondisi danPermasalahan DaerhaMutakhir

Review RPJMD- Prioritas dan Target

Program- Perkiraaan Capaian

Review UsulanProgram dan Kegiatandari RKA-SKPD Tahun

Sebelumnya

Tabel 4 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview

realisasi target capaian kinerja RPJMD. Format ini dapat digunakan untuk mengana-

lisis kesenjangan pencapaian program/kegiatan, faktor-faktor penyebabnya, dan

mengidentifikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan tahun rencana.

Tabel 5 kolom 5, 6 dan 7 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan

untuk mereview usulan program dan kegiatan SKPD serta prioritas tahun rencanaberdasarkan prakiraan maju (n+1) RKPD tahun berjalan.


40/107

21

3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah

terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang

diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan

persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan

penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala

SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masing-

masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan

seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD.

3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan

rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian

dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

3. Substansi rancangan Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja

penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.

4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu

pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian

kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).

5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan

urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.

6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang

diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk

RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBDProvinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,

keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan

tahun n+1.

8. Dibentuknya forum SKPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk

pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi

dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang SKPD

masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum SKPD harus yang betul-betul memiliki

komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya.

9. Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan kepadaKepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan Februari,

sedangkan untuk Renja SKPD Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Maret.


41/107

22

10. Program dan kegiatan di dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk

didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatan

dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh SKPD

Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang sesuai.

11. SKPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang

disampaikan SKPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya dibahas

bersama SKPD-SKPD kabupaten/kota tersebut dalam forum SKPD Provinsi untuk

menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk

didanai APBD Provinsi dan/atau APBN.

Tabel 5kolom 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 14memperlihatkan contoh format yang

dapat digunakan untuk menyusun rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD

3.2. Tata Cara Penyusunan

3.2.1. Kegiatan Persiapan:

Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal

RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi

APBD (awal Desember).

Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup:

1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan

Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta

forum SKPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja SKPD,

mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representa-

tive. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya,

maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan

berdasarkan masukan tahun sebelumnya.

2. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja SKPD disarankan pula untuk

menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif

yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsurLSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Renja SKPD, dapat

dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/

merangkap Tim penyusun Renstra SKPD. Jika tim telah terbentuk pada tahun

sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali.

3. Penyiapan Kelembagaan Forum SKPD

Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum SKPD yang pesertanya

merupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan

kompetensi khusus serta punya komitmen dengan SKPD yang bersangkutan. Jika

kelembagaan forum SKPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan.

4. Pengisian Formulir (Isian)Pada langkah ini Tim Penyusun Renja SKPD melakukan konfirmasi terhadap formulir


42/107

23

isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan

yang diajukan SKPD tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan

formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappeda.

5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja SKPD

Tim Penyusun Renja SKPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja SKPD

serta menyiapkan outline atau daftar isi Renja SKPD dengan lampiran berupa format

kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut

menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 59/2007

tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13/2006.

6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait

Tim Penyusun Renja SKPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi

dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait di

provinsi dan kabupaten/kota.

7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait

Tim Penyusun Renja SKPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi atau

berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja SKPD Provinsi untuk bidang/sektor

terkait.

Tabel 6memperlihatkan Prototype Daftar Isi Rancangan Renja SKPD

3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen:

Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsung

dengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan

SKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima.

Langkah-langkah pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup:

1. Melakukan Kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi)

Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang

terkait SKPD yang bersangkutan.

2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi

Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam

penyusunan Renja SKPD Provinsi. Untuk Renja SKPD Kabupaten/Kota juga perlu

mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja SKPD Provinsitahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan

dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi untuk

tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu.

3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD

Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD

terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahun

rencana, sesuai Tupoksi SKPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan

tahun rencana

4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun laludan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan pro-


43/107

24

gram dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju

pada program/ kegiatan (n + 1)

5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda

3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD:

Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal

RKPD dari Bappeda.

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu

dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun

bersangkutan.

2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya

untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.

3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan

kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatan

lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika

belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.

4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan

koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.

5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD

ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja

SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/

kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.

6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam

RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang

tercantum dalam rancangan awal RKPD.

7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan

kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD

bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak

dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang

sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan

ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan

mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalamrancangan awal RKPD.

8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang

direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas

daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah

dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA-

SKPD.

9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci

menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber

pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan

lainnya.


44/107

25

Bagan 4. Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD

ReviewRancanganAwal RKPD

Evaluasi CapaianKinerja Pelayanan

Wajib/PilihanSKPD terhadapTarget Renstra

SKPD

Usulan HasilMusrenbang dan

Forum

Identifikasi Programdan Kegiatan yang

ditangani Pusat

ReviewRenstraSKPD

Program/KegiatanSKPD Berdasarkan

Skala Prioritas

Identifikasi Program/Kegiatan terkait SKPD

RumusanRancanganRenja SKPD

10. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan

kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja SKPD

Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.

11. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi

dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas

yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui

dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/

atau APBD Provinsi.

12. Untuk Renja SKPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada Kemeterian/Lembaga

terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani

dan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas

pembantuan, DAK dan Dana Otsus).

Skematis proses penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai

berikut :


45/107

26

4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

Merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD

yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk disperbaiki menjadi Rancangan

RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan

dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai

bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD

Provinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kota

disampaikan kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan

RKP Nasional dan/atau RKPD

surat edaran kemendagri

Documents