Selamat Selamat Ikut BerjuangIkut Berjuangbersamabersama

FForum orum MMasyarakat asyarakat MMaritim aritim IIndonesiandonesia

((FMMIFMMI))

Jakarta,Jakarta, 9 9 November 2007 November 2007

Beberapa PemikiranBeberapa Pemikiran

daridari

FMMIFMMI

The Points:The Points:

1.1.GoalGoal

2.2.DomainDomain

3.3.AwarenessAwareness

4.4.ParadigmParadigm

5.5.Back GroundsBack Grounds

6.6.How to go How to go there?there?

7.7.The way we The way we needneed

8.8.SuggestionsSuggestions

Other PointsOther Points

1.1.National ProsperityNational Prosperity

2.2.National SecurityNational Security

Current Issues:Current Issues:

• Mengapa Dephub tidak menerima 145 Mengapa Dephub tidak menerima 145 buah kapal bantuan patroli dari Jepang buah kapal bantuan patroli dari Jepang & USA?& USA?

• Kedatangan USCG bulan Sept. 2007 Kedatangan USCG bulan Sept. 2007 tentu ada dasar yang jelas, apakah tentu ada dasar yang jelas, apakah diundang pemerintah atau atas dasar diundang pemerintah atau atas dasar strategy USCG: Focussing International strategy USCG: Focussing International Engagement on Maritime Governance.Engagement on Maritime Governance.

• Kunjungan Presiden Putin ke IndonesiaKunjungan Presiden Putin ke Indonesia

GoalGoal

•Menjadi tuan dinegeri sendiriMenjadi tuan dinegeri sendiri

•Mewujudkan negara kepulauan Mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, aman, yang mandiri, maju, kuat, aman, dinamis dan inovatif yang dinamis dan inovatif yang berbasis kepentingan nasionalberbasis kepentingan nasional (Visi (Visi

FMMI, sesuai UU No 17 th 2007)FMMI, sesuai UU No 17 th 2007)

DomainDomain..

Global Common Approaches

Pelabuhan

Pelabuhan

Indonesia

IndonesiaPela

buhan L

uar

Pela

buhan L

uar

Negeri

Negeri

Across the Across the

Maritime DomainMaritime Domain

Domain Kegiatan MaritimDomain Kegiatan Maritim

..

Domain Kegiatan MaritimDomain Kegiatan Maritim

• UU 17 th 2007UU 17 th 2007, bisa dilaksanakan , bisa dilaksanakan berdasarkan Unclos III th 82 yang berdasarkan Unclos III th 82 yang diratifikasi dengan UU 17 th 1985diratifikasi dengan UU 17 th 1985

• Ini bertujuan untuk Ini bertujuan untuk National ProsperityNational Prosperity

• Untuk terlaksana dengan baik mau tidak Untuk terlaksana dengan baik mau tidak mau harus didukung oleh mau harus didukung oleh National National SecuritySecurity

Potensi Geografis NasionalPotensi Geografis Nasional

• Luas DaratanLuas Daratan 1.826.440 km21.826.440 km2

• Jumlah PulauJumlah Pulau 17.508 buah 17.508 buah

• Laut TeritorialLaut Teritorial 3.205.695 km23.205.695 km2

• ZEEZEE 2.914.978 km22.914.978 km2

• Teritorial + ZEETeritorial + ZEE 6.120.673 km26.120.673 km2

How to go there?How to go there?

Modal Dasar.Modal Dasar.• Wilayah Indonesia sejak deklarasi ’57 Wilayah Indonesia sejak deklarasi ’57

diterima menjadi bagian dari Unclos ’82 diterima menjadi bagian dari Unclos ’82 (penjelasan umum UU 17 th 2007)(penjelasan umum UU 17 th 2007)

Merubah Merubah paradigmaparadigma

•DariDari Land Base OrientedLand Base Oriented•ManjadiManjadi Archipelegic Base Archipelegic Base

Oriented Oriented

Potensi MaritimPotensi Maritim

• PerdaganganPerdagangan

• R&D MaritimeR&D Maritime

• Education & Education & TrainingTraining

• HankamHankam– ALAL– Badan Penjaga Badan Penjaga

Laut & Pantai Laut & Pantai (Coast Guard)(Coast Guard)

• Industri MaritimIndustri Maritim– Angkutan lautAngkutan laut– PelabuhanPelabuhan– ShipyardShipyard– Fishing IndustryFishing Industry (Capture, (Capture,

Processing & Aqua-culture)Processing & Aqua-culture)

– Sumberdaya Pulau Sumberdaya Pulau KecilKecil

– WisataWisata– Explorasi Mineral & Explorasi Mineral &

EnergyEnergy– Information SystemInformation System– FinancingFinancing– Jasa-jasa, dllJasa-jasa, dll

NKRI Bisa Besar Bila Menguasai Laut,NKRI Bisa Besar Bila Menguasai Laut,Potensi Laut adalah:Potensi Laut adalah:

Sektor TerkaitSektor Terkait

• PerdaganganPerdagangan• Keuangan Keuangan (BC)(BC)

• Kehakiman Kehakiman (Imig)(Imig)

• Depkes Depkes (Karantina)(Karantina)

• PelayaranPelayaran– DomestikDomestik– LNLN– PelraPelra– KhususKhusus

• Industri Maritim Industri Maritim (Pelabuhan, galangan, dll)(Pelabuhan, galangan, dll)

• PerikananPerikanan• PariwisataPariwisata• Explorasi Lepas PantaiExplorasi Lepas Pantai• Riset dan TeknologiRiset dan Teknologi• Maritime Education & Maritime Education &

TrainingTraining• KeamananKeamanan

– Security Security – ALAL

• DLLDLL

Back GroundsBack Grounds

• UU No. 17 tahun 2007UU No. 17 tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

• National Single Window National Single Window rencana keputusan Pemerintahrencana keputusan Pemerintah

Pendekatan ProsperityPendekatan Prosperity• Bali Concord II tgl 7 Oktober 2003, bertujuan Bali Concord II tgl 7 Oktober 2003, bertujuan

memperlancar arus barang, mengurangi memperlancar arus barang, mengurangi penyelundupan & Pecemaran Lingkungan Hidup penyelundupan & Pecemaran Lingkungan Hidup antar negara Asean.antar negara Asean.

• Untuk mengakomodasi prinsip diatas Indonesia Untuk mengakomodasi prinsip diatas Indonesia Membentuk National Single Window, pada Des Membentuk National Single Window, pada Des 2006, baru diikuti 4 instansi 2006, baru diikuti 4 instansi (BC, Kadin, BPOM=Karantina (BC, Kadin, BPOM=Karantina dan Perikanan)dan Perikanan)

• Intergrasi ini akan dievaluasi pada Maret 2008Intergrasi ini akan dievaluasi pada Maret 2008

• Pertanyaan Kini: Pertanyaan Kini: “Siapa yang “Siapa yang mengoperasionalkan sistim ini?”mengoperasionalkan sistim ini?” Pemerintah Pemerintah atau Pemerintah & Swasta atau kerjasama atau Pemerintah & Swasta atau kerjasama swasta dengan saham pemerintahswasta dengan saham pemerintah

National Single WindowNational Single Window

..

Pendekatan Prosperity 2Pendekatan Prosperity 2

• Sebetulnya ini adalah pengelolaan Sebetulnya ini adalah pengelolaan Seaborne Trade dilaut dengan melibatkan Seaborne Trade dilaut dengan melibatkan berbagai institusi nasional dan Industri berbagai institusi nasional dan Industri maritim untuk keselamatan Lingkungan & maritim untuk keselamatan Lingkungan & pencegahan Penyelundupan dan pencegahan Penyelundupan dan Terorisme. Ini adalah jawaban terhadap Terorisme. Ini adalah jawaban terhadap Advisory Note dari US Coast Guard Advisory Note dari US Coast Guard (ref: Majalah (ref: Majalah Maritim)Maritim)

• Nyata sekali sangat penting dikelola oleh Nyata sekali sangat penting dikelola oleh SATU BADAN (Head Quarter National) yang SATU BADAN (Head Quarter National) yang mencakup BC, Shipping, Perikanan, mencakup BC, Shipping, Perikanan, Pariwisata, Airline dll.Pariwisata, Airline dll.

Pendekatan Prosperity 3Pendekatan Prosperity 3

3 Pertanyaan Penting3 Pertanyaan Penting

Kini Timbul Pertanyaan besar:Kini Timbul Pertanyaan besar:

1.1. Siapa yang Siapa yang berwenangberwenang untuk untuk mewujudkan langkah mewujudkan langkah ProsperityProsperity??

2.2. Apa saja yang Apa saja yang mesti diaturmesti diatur untuk untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa meningkatkan kesejahteraan bangsa pada pada Domain MaritimDomain Maritim??

3.3. Bagaimana Bagaimana pengaturanpengaturan pelaksanaan pelaksanaan untuk meningkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomiekonomi nasional? nasional?

Pendekatan Prosperity 3Pendekatan Prosperity 3

Institusi TerkaitInstitusi Terkait

Perlu dirinci Perlu dirinci institusiinstitusi yang yang berwenangberwenang sesuai peraturan nasional & konvensi sesuai peraturan nasional & konvensi International seperti, perdagangan, International seperti, perdagangan, Pelayaran, Pecemaran dilaut Pelayaran, Pecemaran dilaut (unclos (unclos ‘82)‘82): peraturan IMO + ILO, Solas, : peraturan IMO + ILO, Solas, marpol, ISM Code, ISPS Code, Dllmarpol, ISM Code, ISPS Code, Dll

Pendekatan Prosperity 4Pendekatan Prosperity 4 Inpres 5 th 2005Inpres 5 th 2005

Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional perlu Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional perlu dipercepatdipercepat

• SKB 5 mentri ttg ini sedang diprosesSKB 5 mentri ttg ini sedang diproses

• Pembiayaan dg APBN/APBD/BUMN/BUMD Pembiayaan dg APBN/APBD/BUMN/BUMD untuk Engineering, procurement, untuk Engineering, procurement, construction untuk kapal baru s/d 50.000 construction untuk kapal baru s/d 50.000 dwtdwt

• Juga meliputi reparasi kapal s/d 30.000 dwtJuga meliputi reparasi kapal s/d 30.000 dwt

Pengawasan TerintegrasiPengawasan TerintegrasiBaik diatas maupun dibawah airBaik diatas maupun dibawah air

..

Pengawasan Terintegrasi 2Pengawasan Terintegrasi 2

Secara RinciSecara Rinci• Kemampuan untuk Kemampuan untuk memonitor, memonitor,

pendeteksian dan kontrolpendeteksian dan kontrol gerakan kapal gerakan kapal di Domain Indonesia baik diatas maupun di Domain Indonesia baik diatas maupun dibawah air (Managemen Informasi).dibawah air (Managemen Informasi).

• Diperlukan Diperlukan Head QuarterHead Quarter sebagai wadah sebagai wadah pengendalian dilautpengendalian dilaut yang dalam “Sea yang dalam “Sea Surveillance System”Surveillance System”

• Peningkatan kemampuan diatas ini mau Peningkatan kemampuan diatas ini mau tidak mau harus kita tangani, tidak mau harus kita tangani, kalau tidak kalau tidak negara lain bisa mengambil alihnegara lain bisa mengambil alih

Pengawasan Terintegrasi 4Pengawasan Terintegrasi 4

Badan Pelaksana SekuritiBadan Pelaksana Sekuriti• Dengan motto: Dengan motto:

Semper ParatusSemper Paratus (selalu siap setiap saat)(selalu siap setiap saat)

• Bersiap Bersiap menghadapi masa menghadapi masa yad untuk yad untuk meresponse meresponse kecelakaan dilaut kecelakaan dilaut dengan cepat dan dengan cepat dan tepat mengurangi tepat mengurangi kerugian jiwa kerugian jiwa maupun harta.maupun harta.

• Pengamanan batas2 Pengamanan batas2 negara (Maritime negara (Maritime Boundaries)Boundaries)– Pencegahan PenyelundupanPencegahan Penyelundupan– Penegakan hukumPenegakan hukum– Membantu kelancaran Membantu kelancaran

transportasi dilaut terhadap transportasi dilaut terhadap gangguangangguan

– Pencegahan pencemaranPencegahan pencemaran– Penegakan Yurisdiksi Penegakan Yurisdiksi

diwilayah perairan negara, diwilayah perairan negara, termasuk ZEE selat2 (wilayah termasuk ZEE selat2 (wilayah Indonesia) & innocent Indonesia) & innocent passage dan boundaries. passage dan boundaries. BILA TIDAK DIURUS, AKAN BILA TIDAK DIURUS, AKAN DIAMBIL ALIH NEGARA DIAMBIL ALIH NEGARA LAIN LAIN (ini kewajiban negara (ini kewajiban negara maritim)maritim)

Wilayah Maritim IndonesiaWilayah Maritim Indonesia

[1]

Wilayah Maritim Indonesia 2Wilayah Maritim Indonesia 2

• Sampai saat ini Sampai saat ini belum ada satu badanbelum ada satu badan dengan misi pengamanan dilaut secara dengan misi pengamanan dilaut secara efektif dan efisienefektif dan efisien

• Karena Karena belum ada cita2 yang samabelum ada cita2 yang sama yaitu yaitu menciptakan kesatuan politik, ekonomi, menciptakan kesatuan politik, ekonomi, budaya, saling menghormati dan budaya, saling menghormati dan menghargai dengan tidak menonjolkan menghargai dengan tidak menonjolkan peran peran masing2 lembaga atau pribadimasing2 lembaga atau pribadi..

• Perlu diadakan pembentukan watak dan Perlu diadakan pembentukan watak dan perilaku yang terarah kesatu tujuan perilaku yang terarah kesatu tujuan yang disepakati bersama (yang disepakati bersama (ilmu adalah ilmu adalah penting tapi karakter adalah lebih penting tapi karakter adalah lebih utamautama))

Hak & KewajibanHak & KewajibanSesuai Unclos / Konvensi Hukum Laut, hak dan Sesuai Unclos / Konvensi Hukum Laut, hak dan

kewajiban penegakan Yurisdiksi.kewajiban penegakan Yurisdiksi.

• Perairan darat, hak mutlak, tidak ada hak lintas damai.Perairan darat, hak mutlak, tidak ada hak lintas damai.• Perairan Pedalaman hak mutlak tapi wajib Perairan Pedalaman hak mutlak tapi wajib

memberikan hak lintas damai dan hak lintas alur laut memberikan hak lintas damai dan hak lintas alur laut pada kapal asing serta hak perikanan tradisional pada pada kapal asing serta hak perikanan tradisional pada negara tetangga.negara tetangga.

• Laut Wilayah, kedaulatan mutlak tapi wajib Laut Wilayah, kedaulatan mutlak tapi wajib memberikan hak lintas damai dan hak lintas transit di memberikan hak lintas damai dan hak lintas transit di selat untuk mavigasi kapal asing.selat untuk mavigasi kapal asing.

• Zona Tambahan, kewenangan dalam pengaturan Zona Tambahan, kewenangan dalam pengaturan pabean, keuangan dan imiggrasi.pabean, keuangan dan imiggrasi.

• ZEE, hak eksklusif untuk explorasi dan exploitasiZEE, hak eksklusif untuk explorasi dan exploitasi• Laut Bebas, setiap negara pantai wajib mencegah Laut Bebas, setiap negara pantai wajib mencegah

pembajakan, trafficking, siaran radio gelap, narkotika pembajakan, trafficking, siaran radio gelap, narkotika dan wajib menyediakan SAR.dan wajib menyediakan SAR.

• Landas Kontinen, hak eksklusif utk exploitasi sumber Landas Kontinen, hak eksklusif utk exploitasi sumber alamalam

Hak & KewajibanHak & Kewajiban

..

DomainDomain

Across the Across the Maritime DomainMaritime Domain

Pela

buh

an

Pela

buh

an

Indon

esia

Indon

esia

Pela

buh

an Lu

ar

Pela

buh

an Lu

ar

Negeri

Negeri

Global Common Approaches

US Home Land DomainUS Home Land Domain

..

Maritime AwarenessMaritime Awareness

..

Good GovernanceGood Governance

• Awareness terhadap prosperity aspectAwareness terhadap prosperity aspect– Regimes, peraturan untuk mendukungnya.Regimes, peraturan untuk mendukungnya.– Melaksanakan operasional, berdasarkan TI, Melaksanakan operasional, berdasarkan TI,

yang didukung peralatan sea survailance yang didukung peralatan sea survailance systemsystem

• Ini meliputi institusi International, Private, Ini meliputi institusi International, Private, dan pemerintah. Merupakan unity of effort.dan pemerintah. Merupakan unity of effort.

• Kalau ada gangguan maka perlu diadakan Kalau ada gangguan maka perlu diadakan tindakan dibidang Safety, Security & tindakan dibidang Safety, Security & Stewardship/Nav. Aids, ini adalah tugas Stewardship/Nav. Aids, ini adalah tugas dari National Coast Guarddari National Coast Guard

UsulanUsulan

• Dibentuk Badan Pengembangan, Dibentuk Badan Pengembangan, pengendalian dan Pengelolaan pengendalian dan Pengelolaan Potensi Maritim (Babanglilasimar = Potensi Maritim (Babanglilasimar = BP4M = Maritime Head Quarter)BP4M = Maritime Head Quarter)

• Langkah awal dibentuk Badan Langkah awal dibentuk Badan Pengawas Laut dan PantaiPengawas Laut dan Pantai

BP4MBP4MBadan Pengembangan, Pengendalian

& Pengelolaan Potensi Maritim

Kerjasama Interntional (IMO, ILO, Bilateral)

Pengelolaan Potensi Maritim

Perencanaan Kebijakan Maritim

Coast Guard

Kerjasama InternationalKerjasama International

• Terlibat aktif di IMO, ILO & Bilateral Terlibat aktif di IMO, ILO & Bilateral dibidang maritimdibidang maritim

• Mengorganisir, mendorong dan Mengorganisir, mendorong dan memonitor Kebutuhan dalam memonitor Kebutuhan dalam melaksanakan Konvensimelaksanakan Konvensi

• Memberikan saran dan koreksi Memberikan saran dan koreksi terhadap keserasian aturan terhadap keserasian aturan internasional dan nasional.internasional dan nasional.

• Dll.Dll.

Pengelolaan Potensi Maritim

• Mengorganisir dan mendistribusikan Mengorganisir dan mendistribusikan Pengelolaan Potensi maritim sesuai Pengelolaan Potensi maritim sesuai tugas dan kemampuan stakeholdertugas dan kemampuan stakeholder

• Mengembangkan dan Mensosialisaikan Mengembangkan dan Mensosialisaikan potensi maritim yang mungkin potensi maritim yang mungkin dikembangkandikembangkan

• Mendorong R & D kemaritimanMendorong R & D kemaritiman

• -->>>>>>>>>-->>>>>>>>>

Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan MaritimMaritim

• Memberikan saran untuk pengendalian Memberikan saran untuk pengendalian pengembangan aturan maritim nasional & pengembangan aturan maritim nasional & daerahdaerah

• Meneliti sinkronisasi aturan terkait Meneliti sinkronisasi aturan terkait dibidang kemaritimandibidang kemaritiman

• Meneliti pelaksanaan aturan international Meneliti pelaksanaan aturan international yang telah diratifikasi dan memberikan yang telah diratifikasi dan memberikan saran kepada institusi terkait tentang saran kepada institusi terkait tentang aturan pendukung / pelaksanaan (Juklak, aturan pendukung / pelaksanaan (Juklak, Juknis dll).Juknis dll).

• Semua kebijaksanaan maritim nasional Semua kebijaksanaan maritim nasional harus melalui BP3Mharus melalui BP3M

Coast GuardCoast Guard• The responsibilities of coast guard are: The responsibilities of coast guard are:

– enforcement of maritime law (Customs, enforcement of maritime law (Customs, Immigration, Quarantine, Fishery, Police, Immigration, Quarantine, Fishery, Police, SAR, Etc) SAR, Etc)

– maintenance of seamarks, maintenance of seamarks, – border control, border control, – and other services. and other services. – During wartime, might be responsible for During wartime, might be responsible for

harbour defense, port security, naval harbour defense, port security, naval counterintelligence and coastal patrols.counterintelligence and coastal patrols.

• Most coast guards operate ships and Most coast guards operate ships and aircraft including helicopters and aircraft including helicopters and seaplanes for this purpose.seaplanes for this purpose.

Coast Guard 2Coast Guard 2

ReferensiReferensi

• The U.S. Coast Guard has both law The U.S. Coast Guard has both law enforcement and security roles. enforcement and security roles.

• In some countries it is part of the In some countries it is part of the security. In a few countries it is a security. In a few countries it is a civilian or even private sector civilian or even private sector organization (part of activity by out organization (part of activity by out sourcing)sourcing)

SekianSekian

Terima KasihTerima Kasih