sub bagian humas dbnltata usaha rl bali hastsub bagian humas dbnltata usaha bpk rl perwakilan...

3
Sub Bagian Humas dBnlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Pnovinsi Bali Bali Hast BPK, Apakah Bebas Korupsi? WTP. Jawaban akan pertanyaan terse- but tentu akan menggiring kita kepada pemahaman holitik mengenai opini WTP dan kaitannya dengan korupsi. Pemeriksaan BPK sendiri terbasi men- jadi 3 yakni: pemeriksaan keuingan. kinerja, dan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuanganlah yang akan menghasilkan opini. BPK dalam memberikan opini WTP menda'sari pada beberapa aspek, sep- erti: tidak adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan kepada pemeriksa, dan tidak ada penyimpan- gan standar akuntansi pemerintahan yang material(PP 7I|2OI0). Fungsi dari pemeriksaan sendiri adalah melakukan pengujian terhadap pernyataan (as- ersl) pemerintah pusat/daerah dalam laprbran keuangannya. Sedangkan da- lam melaksanakan pemeriksaan, BPK hanya melakukannya secara sampling sehingga hanya memperoleh keyakinan metnadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Oleh karenanya, jelas bahwa opini tersebut. memberikan penilaian secara wajar dan bukan dalam kategori benar. Jika ingin mendapatkan opini benar, maka memerlukan sumber daya yang masif, salah satunya terkait dengan perlua- san dari penggunaan sampel menjadi populasi sehingga memberikan penila- ian yang lebih baik dan diharapkan dapat mendeteksi korupsi. Namun perlu diperhatikan pula, bahwa sumber daya yang diperlukan akan berdampak langsung kepada APBN terkait alokasi dana belanja untuk BPK, di mana realisasi belanja pada tahun 2014 mencapai Rp 2,3 trll- iun. Semoga pandangan ini dapat men- gurangi expectation gap yang timbul di masyarakat dan mampu memberikan pemahaman yang memadai. Mahasisuta Akuntansi Uniuer sitas ! Gadiah Mada I SAAT ini masyarakat makin conce,ri. terhadap segala tindakan yang dilakui- kan oleh pemerintah, menyampa]ikaS kritik atau saran yang konstrirktifl merupakan salah satu upaya pdblik melakukan pengawasan. Dinahik{ tersebut merupakan hal yang positi{, apalagi pemerintah sudah mulai memf buka diri dengan menggagas berbagaf sarana untuk penyampaian kritik atarfi pun saran. Salah satu kritik yang cukf up menjadi sorotan adalah opini Wajaf Tanpa Pengecualian (WTP) dari Bada4 Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana dilaporkan daland Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semestel II (IHPS) Tahun 2015 BPK (IHPS), dar[ 539 Laporan Keuangan Pemda (LKPDD yang mendapat opini WTP sebapya$ 252 (47o/o). Angka ini merupakan ipenf ingkatan yang cukup signifikan, ka,ren{ pada IHPS II 2014 opini WTP hany{ berkisar 30%. Permasalahannvd kef mudian masyarakat memberikan kritit terhadap pemerintah pusat/daera$ karena kasus korupsi tetap saja mrincufl padahal telah mendapat opini [rTP. Kritik yang ada dapat kita makn4i sef bagai expectation gap antara per$epsfi masyarakat mengenai opini WTP ldeni gan esensi opini WTP itu sendiri. I i Polemik ini harus dianalisis deilgad dasar pertanyaan pendahuluan,i ap4 saja kriteria guna mend.apatkan $pin[ tsorsl Hal : Sentn , ]o Met 26k O,F'l,Et$l$WO

Upload: others

Post on 25-Jan-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sub Bagian Humas dBnlTata Usaha Rl Bali HastSub Bagian Humas dBnlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Pnovinsi Bali Bali Hast BPK, Apakah Bebas Korupsi? WTP. Jawaban akan pertanyaan terse-

Sub Bagian Humas dBnlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Pnovinsi Bali

Bali Hast

BPK, Apakah Bebas Korupsi?

WTP. Jawaban akan pertanyaan terse-but tentu akan menggiring kita kepadapemahaman holitik mengenai opiniWTP dan kaitannya dengan korupsi.Pemeriksaan BPK sendiri terbasi men-jadi 3 yakni: pemeriksaan keuingan.kinerja, dan dengan tujuan tertentu.Pemeriksaan keuanganlah yang akanmenghasilkan opini.

BPK dalam memberikan opini WTPmenda'sari pada beberapa aspek, sep-erti: tidak adanya pembatasan lingkuppemeriksaan, tidak ada tekanan kepadapemeriksa, dan tidak ada penyimpan-

gan standar akuntansi pemerintahanyang material(PP 7I|2OI0). Fungsi daripemeriksaan sendiri adalah melakukanpengujian terhadap pernyataan (as-ersl) pemerintah pusat/daerah dalamlaprbran keuangannya. Sedangkan da-lam melaksanakan pemeriksaan, BPKhanya melakukannya secara samplingsehingga hanya memperoleh keyakinanmetnadai bahwa laporan keuangantelah disajikan secara wajar. Olehkarenanya, jelas bahwa opini tersebut.memberikan penilaian secara wajardan bukan dalam kategori benar. Jikaingin mendapatkan opini benar, makamemerlukan sumber daya yang masif,salah satunya terkait dengan perlua-san dari penggunaan sampel menjadipopulasi sehingga memberikan penila-ian yang lebih baik dan diharapkandapat mendeteksi korupsi.

Namun perlu diperhatikan pula,bahwa sumber daya yang diperlukanakan berdampak langsung kepadaAPBN terkait alokasi dana belanjauntuk BPK, di mana realisasi belanjapada tahun 2014 mencapai Rp 2,3 trll-iun. Semoga pandangan ini dapat men-gurangi expectation gap yang timbul dimasyarakat dan mampu memberikanpemahaman yang memadai.

Mahasisuta Akuntansi Uniuer sitas! Gadiah Mada

ISAAT ini masyarakat makin conce,ri.

terhadap segala tindakan yang dilakui-kan oleh pemerintah, menyampa]ikaSkritik atau saran yang konstrirktiflmerupakan salah satu upaya pdblikmelakukan pengawasan. Dinahik{tersebut merupakan hal yang positi{,apalagi pemerintah sudah mulai memfbuka diri dengan menggagas berbagafsarana untuk penyampaian kritik atarfipun saran. Salah satu kritik yang cukfup menjadi sorotan adalah opini WajafTanpa Pengecualian (WTP) dari Bada4Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagaimana dilaporkan dalandIkhtisar Hasil Pemeriksaan SemestelII (IHPS) Tahun 2015 BPK (IHPS), dar[539 Laporan Keuangan Pemda (LKPDDyang mendapat opini WTP sebapya$252 (47o/o). Angka ini merupakan ipenfingkatan yang cukup signifikan, ka,ren{pada IHPS II 2014 opini WTP hany{berkisar 30%. Permasalahannvd kefmudian masyarakat memberikan krititterhadap pemerintah pusat/daera$karena kasus korupsi tetap saja mrincuflpadahal telah mendapat opini [rTP.Kritik yang ada dapat kita makn4i sefbagai expectation gap antara per$epsfimasyarakat mengenai opini WTP ldenigan esensi opini WTP itu sendiri. I i

Polemik ini harus dianalisis deilgaddasar pertanyaan pendahuluan,i ap4saja kriteria guna mend.apatkan $pin[

tsorsl

Hal

: Sentn , ]o Met 26k

O,F'l,Et$l$WO

Page 2: Sub Bagian Humas dBnlTata Usaha Rl Bali HastSub Bagian Humas dBnlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Pnovinsi Bali Bali Hast BPK, Apakah Bebas Korupsi? WTP. Jawaban akan pertanyaan terse-

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: S"n, n b lt4er 2o16.

g

Ge

Rer masi Teluk Benoa

Deklarasi TolakSemeton lB gli di Desa Pakraman Serokadan

Bangli (Bali P' Aksi penola

tergabungSerokadanbagai bentukBali, para permasi Teluk

Berdasarkankemarin, pul mudaSemeton Bangli dimenggelar long l

Benoa takmun juga

menggelar tong tlarpertrgaan perbataqanApua n-Serokadan $ prperbatasan Banj{r.

rencana reklamasi Telukmasyarakat pesisir, na-

para pernuda di Bangli yangon Bangli di Desa PakramanKecamatan Susut Bansli. Se-

terhadap alam dan budayadeklarasi tolak rekla-

TOI,AKREKI,AMASI- Ahei longmatrh danpemaaanSanbaliho tolahReklamaei .

Teluh Benosoleh Seme-ton Ban-gli d.i DesaPahramanSer&adanDeca AbuanKecdmatanSusat.

walaupun kami tidak punyalaut. kami juga wajib menjagaalam BaIi." terangnya.

Lanjut dijelaskan Aryadi,beberapa alasan yang pal.ingmendasar mengapa pihaknyamenolak rrencana reklamasi Te-luk Benoa yakni karena Seme-ton Bangli di Desa PakramanSerokadan tidak nenginginkanalam Bali dikorbankan demiparlwisatn. Menurutnya, jilarencana reklamasi ini tetapdireaisasikan maka ke depanakan timbul banyak kemgiantidak saja alam BaIi yang se-makin mengalani abrasi na-mun juga kerugian dari segis<)cial budaya.

''Walaupun dengan rekla-masi Teluk Benoa akan ban-yak membuka lapangan kerjabalu, tapi dari sisi negatifnyaIebih banyak. Maka dari itukami sangat menolak rencanarekiamasi Teluk Benoa ini."terangnya. Melalui deklarasiini. pih:rknya juga berharapPerpres Nomor 51 tahun 2014hisa segera dicabut. (krnb40)

I

Serokadan danBale Banjar

(29/5) keniarin.Koordinator Alsi Ketut Ary-

adi menjelaskan, deklarasi to-lak reklamasi Teluk Benoa yangdilakukan dengan menggelaraksi Lng rnarclt dan pemasan-gan baliho di tiga titik kemarinmerupakan salah satu bentuksolidaritas rasa persaudaraandari pemuda di Banjar Ser.oka-dan terhadap masyarakat BaliLhususnya Bali. Selatan yangselama ini gehl menl'uarakanaksi penolrkan reklamasi. De-klarasi ini juga sebagai bentuktartggrurg jawab berlsama untukmenjaga kelestarian alam BaIidemi kelangsungan hidup gen-erasi di masa depan.

"Walaupun kami beradajauh dari wilayah pesisir.,

dari

lolg rnorch yang digela{ mulaipukul 15.30 wita terbebut.Semeton Bangli di Ser(kadanserta sejumlal Semeton panglidari Tembuku juga pelafrukanpemasangan baliho fola-( rekla-

Page 3: Sub Bagian Humas dBnlTata Usaha Rl Bali HastSub Bagian Humas dBnlTata Usaha BPK Rl Perwakilan Pnovinsi Bali Bali Hast BPK, Apakah Bebas Korupsi? WTP. Jawaban akan pertanyaan terse-

Sub Bagian Humas dpn Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

wF$ Bali lHost

rnengoptimalkan p"l{yuno.,kesehatan di Kahupa{en [a-banan. X"rnu"t *.Ilmberikan

-KOORDINASI darl ko[nu_nikasi intensif vang diiakJkan!_upati Tabanan Ni pdtu bkaWiryastuti dengan Xurndnt"F""Kesehatan Republik Inddne-sra membuahkan hasili Uritut<

layak pakai dan sebagian bisaDeroperasi berkat perawatanqgcqrq berkala. Ke_11 ambulansdralokasikan ke puskesmasl:aturiti I, Pu,skgsmas Kediri I,ruske_smas Kediri II. puskes-mas Kediri III. puskesmasKer_ambitan I. puskesmas Mar-ga I,I. Puske_smas p"r"b"fli,ruskesmas Selemadeg Barat,Puskesmas Selemaddg Timurl. ruskesmas Selemadeg TimurII. dan Puskesmas pupuan l., la mensyukuribantuanuntuk11

,qyske-sn1as tersebut, sebab

bantuan tO mobtl umtulans. ,.Iniba.ntuan untuk rakyat Tabailansebagar penghargaan atas korhit_men prmpinan daerah di bidAnexesehatan," kata Bupqti dkadi sela -sela -"nift riilijiilr]"ilJupati Angkatan II di Jhka+ta.Jumat tzzisllati.

Bagi perempuanberat Bung Karno iberat .tsung Karno itu,derajat kesehatan ma tqvfaJar Kesenatan masadalah keniscayaan. pen hIgl 1!,T-""yqfr i ga.n', kj;i;F.Kesehatan itu h[k ra

mobil ,ampulans yang ada tidakrayak la€ll dipakai mengantardan merujuk pasien. Ke d".".*11 Telnilk pasien K" e;;;;.

dah jadi kewajibanoan jactr kewa;rban pemerinthhuntuk memenuhi kebutuhhn

Diskes. Taba";;;il;; mer6nglka pi,seluruh puskesmas d""g;r,ctua k€ndaraan, yaitu satu unitambulans dan satu unit mobil op_erasional. "Tentu pengadaannvaharus secara !e{ahap." imbuh

Kementrdeb Bantu Sepuluh Ambulansntuk Tabanan

di.bidang kesehatan sehinssarakya t_ mendapat keadilan d;f";men;alani kehidupan," imbuh-nya.

Ambulans bantuan Kemenkestersebut akan ditempatkan di t0puske.s6zs. Total 1l ambulansyang dis.alurkan tahun ini karenaaoa rambahan satu unit lagl yanSo_e_rsumber dari ApBD Tabanan.'{ami sudah usulkan tambahan10 unit lagi. Mudah-mudahan[anun depan terealisasi sehinggamempercepat terwujudnya Ti_Danan Serasi," ungkap bupatiyang baru saj-a -mendapat apre-srasr nasional di ajang iNiws_ntarker Awards 2016 itu._ Kepala Dinas KesehatanTabanan dr. Nyoman Surat_mrka menambahkan, dari 20puskesmas,yang ada, 11 memi_rrKr arnbu,lans _yang usianyarata-rata l0 tahun. Beberapadi antaranya bahkan tidak

Edisi

Hal

:&ntn, 30 Mei 2d{\4

AMBlans

) - Kemenhes memberihan ban.iuan.I0 unit ambu_mengoptimalhan pelayanan hesehatai d,i XoUu_

Suratmika. (adfaSOj