Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Edisi

Hal

: Jumd, B lM 2pl5:fr

Disayangkan,

Ut*g Lebihi PAD KarangasemKarangasem. Sehingga tidak adakesan Bupati I Wayan Geredegmewarisi utang. "Saya sangatmenyayangkan anggota DpRDKarangasem menyetujui adanyautang sebesar itu;' uiar Matal.. Pe rnyataa n Sadra juga

demikian. "Saya tanyakan dulukepada rekan-rekan di DPRD,jangan sampai utang tahaD lldisetuiui," kata Sadra, politisi't,NtMarhaenisme dari Disa Pakra-man Tenganan Pasrinssinean.Kecamatan Manggii -

Tambahan utanq sepertidilontarkan Bupati Giredde se-belumnya, Rp i50 milia; u-ntukpembangunan Pasar AmlapuraBarat dan tambahan dua qedunsKJUU naransasem.

Bahka n birektur RSUD IWayan Suardana telah meny-iapkan bahan untuk preseir-

tasi Seiasa [12l5), di hadapanpeiabat PIP Ipusat inves[asipemerintah) sebagai pemberiDantuan utang.

Utang sebelumnya digunakanmembangun gedung pasar Amla-pura I rmur gedung UKM CenterAmlapura dangeduns berlantaiRSUD Karangaiem, m--enelan biavaRp 98. Rencananya tambahanutang Rp 150 milia4 total utansnantinya Rp 248 miliar. Nomiinal itu melebihi pendapatan aslidaerah (PAD) Karangasem tahun2014, sebesar Rp 230.9 miliar

Utang Rp 9ti miliar itu sejaktahun 2 012. Saat digunakanmembangun pasar AmlapuraTimu r dan Gedu ns RSUD Kdran-gasem, pengeryaan nya sempatmotor ht ngga setahun.

Kabag Keuangan SetdakabKarangaiem I De-wa Made Ari-

menaka, mem bantah ada ren_cana tambahan utang dari plp

"ff i,:,'i if i::?:" it fi :l';lxl

;i;'ff iHifi i:l:";,,ilxi::, 0,.'

,", s" !:;jli:,f ';l[ f ,.1i:-"

I1Tnap- t Rp 9g milial kata D"ewaa1lfrffi,,i:If :iiI:.,TJ:iurangper tahun Rp 33 miliar: ier_orrr dari utang pokok dan bunsa.. rembayaran u ta n g per triw u lin,

rorat setahun bayar Rp 33 mitiarremerrntah tidak pernah telatoay;r utang,', jelasnya.ulslnggung mengenai be-sarnya bayar utang selama ini.oengan membebani pAD. .,ya,

oayar utang memang mengsu_

!jla;or", pAD,', tambahila.

Utang boleh saja,asalkan jangka

waktu utangberakhir bersamaan

dengan masaberakhirnya jabatansehingga tidak ada

kesan mewarisiutang.

AMLAPIJRA, NusaBaIiSejumlah tokoh yang mantan

anggota DPRD menyayangkanutang Karangasem meleb ih ipendapatan asli daerah IPAD).Dimana utang Karangasem uhunini bakal bertambah sebesar Rp

248 miliar jauh lebih besar dariPAD tahun 2014 yans hanva Rn230.9 miliar Urang tahap I kp 9bm rat dan rencana tambahanutang tahap ll Rp 150 miliar., .Para tokoh ini juga sorotiKeoanyaKan penggunaan ang_garan dari utanA itu kuraneefektif, hanya teikesan untu Itampil mentereng dari luar. Disamping itu, Bupati Karangasemberikutnya yang akan mewarisioan membayar utang utang ini.

Adalah mantan Ketua DPRDKarangasem I Nyoman Matal,dan mantan anggota DPRD Ka-rangasem I Nyoman Sadra meng-kritisi hal itu diAmlapura. Kamii.(7/5). Utang boleh sila, kata Ma-tal, asalkan, jangka waktu utangberakhir bersamaan denga nmasa berakhirnya jabatan Bupati

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Edisi

Hal

i Junat. I va zotr

Dugaan Penyimpangan Pembagian PHR Badung

Pejqbat Pemkab Bangli dan Tabanan

Diperiksa

'DEN PASAR, NusaBaliKeiaksaan Tinggi (Keiati)

Bali bergerak cepatmelakukan penyel id ikandugaan penyimpangan

. pembagian pajak hotel danrestoran IPHR) KabupatenBadung ke Kabupaten/Kotase-Bali. Pada, Kamis (7/5)penyidik Kejati memeriksadua pejabat daerah di PemkabBangli dan Pemkab Tabanan.

Dua pejabat yangdiperiksa, yaitu KabagKeuangan Tabanan, WayanArimbawa dan Kabag Ke-uangan Bangli, Ketut N urja.lnformasi yang dihimpun,keduanya men jalani pem-eriksaan sejak pukul 10.00Wita hingga sore. Pem-eriksaan sendiri d ilakukanpenyidik Made Ta ngka s,Purwanti M urtiasih, KetutYasa dan Made Suasti Ariani.

"Ya. Tadi ada dua orangyang diperiksa terkaitpembapia n PHR di Baduns,"jetas sumber di Keiati Baii.Kedua pejabat tersebutdiperiksa terkait penrbagianPHR Badung kepadaKabupaten Bangli dan Ta-banan yang jumlahnyamencapai belasan miliar."Kedua pejabat ini diperiksasebagai penerima danapembagian PHR. Tadiditanya mulai daripembagian hinggapenggunaan anggarantersebut di kabupatenterkait," ielas sumber

Kasipenkum dan HumasKejati Bali, AshariKurniawan membenarkanadanya pemeriksaan ter-sebuL Ia mengataka n tidakmengetahui materipemeriksaan yang dilakukan

penyidik."Ya tadi memang diperiksa

penyidik," ujarnya singkaLSeperti diketahui kasus iniberawal dari kicauan anggotaDPRD Badung, NyomanSentana yang mengatakan adapenyimpangan dalam pem-bagian pa.iak hotel danrestoran (PHR) KabupatenBadung ke Kabupaten/Kotase- Bali. Ia mengatakanpembagian PHR di Badungtidak sesuai denganperuntukan. Pasalnya, PHRyang seharusnya digunakanuntuk mendukung pariwisatajush'u digunakan untukkepentingan lain.

Ia mengatakan pembagiandi luar peruntukan ini ielasmerupakan penyimpangan.Hal itu iuga tidak sesuaidengan surat kesepakatanbersama di luar Perda,

bahwa dana bagi hasil ituhanya untuk pariwisata.Sementara mengenai jumlahnominal pembagian danayang didapat dari PHRBadung tersebut, kataSentana masih didalami.

Karena ada dugaan selisihpela poran oalampertanggungjawaban diAPBD Badung tahun 2014.Menurutnya, besarannominal yang disebutkandibagi sekitarRp 260 miliarIebih. Adadugaan selisihmencapai Rp41 miliar Nilainominal inilahyang ingindidalami karenadiduga.adapenyelewengan.D rez

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

z Jtmaj B l'4ai Lotr

;l

Hakim Berhalangan,

Sidang Eks BupatiTundaDENPASA& NusaBali

Sidang drrgaan korupsi,gratifikasi, dan pencucianuang dengan terdakwamantan Bupad KlungkungWayan Candra yang ren-cananya digelar di Penga-dilan Tipikor Denpasar, I(a-mis (7/5), kembali ditundaIGli ini penundaan sidangdiakibatkan Ketua MajelisHakim, Hasoloan Sianturi,berhalangan hadir.

Dallm sidang lanjutandi Pengadilan TipikoX I(a-mis pagi pukul 09.00 Wita,hahm ad hoc Sumali me-nyatakan menunda sidangkarena ketua majelis hakimberhalangan hadir. "Ketua

majelis hakim masih berha-langan, karena ada acara diIakarta. Maka, sidang akanditunda hingga Rabu (1315)depan'f jelas hakim Sumali.

Sidang Kamis kemarinmengagendakan untukmemeriksa saksi I GustiAyu Sri WShyuni, terkaitpembuktian kepemilikansalah sahr kantor di TowerAgung Podomoro land fa-karta. Namuru dalam sidangkemarin saksi IGA Sri Wa-hyuni kembali tidak hadir.Tim faksa PenuntutUmumflPLI) mengatakan sal6i SriWahyuni berhalangan had-

BasnhrgletbHslthn 5

Hakim Berhalangan, Sidang Eks Bupati Tunda v

qiffi if:.i..ilrill:

ir, karena masih dalam perawatanusai melahirkan. "Ihmi a}

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: Jua e B Na, ?bFz4

Soal Pelimpahan Pengelolaan

Pasar Sangsit

BagiHasil

Perlu PembfiasanDPRD

"Karena inimasalah angka

dan menyangkutpendapatan

APBD, saya tidakdalam kapasitas

me m utuska n.Tentu ini harus

didiskusikan duludengan DPRD,"

(Bupati Buleleng)

SINGARAJA, NusaBaliSharing bagi hasil dalam Pe-

limpahan pengelolaan PasarSangsit di Desa Sangsit, Kecama-tan Sawan, yang ditawarkan timekonomi Desa Sangsit sebesar 20persen dari dana kontribusi, be-lum bisa diputuskan oleh BuPati.Masalahnya, tawaran itu harusdibahas bersama dengan lembaga

DPRD Buleleng."Karena ini masalah angka

dan menyangkut pendapatanAPBD, saya tidak dalam kapasitasmemutuskan. Tentu ini harusdidiskusikan dulu dengan DPRD,"terang Bupati Buleleng Putu AgusSuradnyana yang dikonfirmasiKamis (7/5) siang.

Diielaskan, selama ini keten-tuan yang berjalan dalam shar-ing bagi hasil dalam pengelolanpasar desa itu sebesar 30 persendari laba bersih atau sisa hasilusaha ISHU). Nah, karena ada per-mintaan sebesar 20 persen yangdiambilkan dari dana kontribusi -bukan dari dana laba bersih. tentuakan berpengaruh pada sisi pen-dapatan APBD. r'Kalau saya yangputuskan sendiri, nanti ketikapembahasan APBD tentu akan ke-lihatan pengurangan pendapatanitu. Maka dari itu, lembaga DPRDjuga perlu membahasnya agarmereka juga mengetahui akanada pengurangan nantinya," jelasBupati Putu Agus.

Menurut Bupati, dirinya akanmengambil keputusan setelah

melewati pembahasan bersama$enga1 lembaga DpRD. Apapunhasil dalam pembahasan itu, ituyang akan menjadi acuan dalammengambil keputusan_. "Jika sajaKelnglnannya sama dengan ta-waran kita sebesar 30 persendari.laba bersih, tidak peilu lagipembanasan dengan DpRD, sayalangsung keluarkin perbup. Ka-rena sharing bagi hasit sebesar30 persen itu sudah berialan dibeberapa desa yang pengelolan-nya diserahkan pada desa," ujarbuDati.

bementaran Koordinator'l'imPemkab, I Ketut Suparto yang jugaKabag_Ekonomi dan eemf ing"u-nan [Ekbang] Setkab Buleleng.sempat menyebut, sharing bagihasil sebesar 20 persen aar'i dan"akontribusi yang ditawarkan olehtim ekonomi Desa Sangsit, belummemenuhi sistem Akuntasi. Dis-ebutkan, dalam system Akuntasi,sharing bagi hasil itu bersumberdari pendapatan yang telah di-kurangi biaya-biaya yang disebutlaba bersih atau sisa hasil usaha(SHUJ. Dalam kajiannya, sharing

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

i Jun4t, B M4i 2-o(,:1

*rn$uryA - -

bagi hasil yang ditawarkan sebe-sar 30 persen dari SHU'

"Kajian kami, yang namanyasharing bagi hasil sesuai sYstemAkuntasi itu diambilkan dari SHUitu, bukan dari dana kontribusi.Kalau dana kontribusi itu kan danaSHU yang sudah dibagi-bagikanbaik ke dana cadangan, organisasidan kontribusi," jelasnya.

Sebelumnya, tim ekonomiDesa Sangsit memilih oPsi men-gelola ketimbang hibah murnidalam pelimpahan Pasar Sang-sit. Tim juga merumuskan Polasharing bagi hasil Yang harusdisetorkan ke Pemkab. Dalamrumusan disebutkan, sharing bagihasil itu akan diambilkan daridana kontribusi dengan rincian,20 persen disetor ke Pemkab danB0 persennya disetor ke kas adat.

Dana kotribusi itu meruPakanbagian dari beberaPa Pos danayang bersumber dari laba bersihatas pengelolaan Pasar. Rincian-nya, dari laba bersih akan didis-tribusikan ke pos dana cadangansebesar 5 persen, kemudianuntuk dana organisasi sebesar 10

persen, sedangkan sisanYa lagi B5persen sebagai dana kontribusi.Nah dari dana kontribusi inilahnanti, akan disetorkan ke Pemkabsebesar 20 persennYa sebagaikewajiban atas pengelolaan PasarSangsit.

Semula, tim Pakraman SangsitDauh Yeh menginginkan agarpengelolaan pasar Sangsit di-hibahkan secara murni, sehinggapihak adat tidak memiliki ke-wajiban menyerahkan PendaPa-tan ke Pemkab Buleleng sebagaisharing bagi hasil.

oleh tim Pemkab, jika pen-qelolaan Pasar Sangsit dihiba-[kan secara murni, maka harusdibuatkan Peraturan DaerahIPerda) karena menYangkutpelepaian asset senilai RP 1miliar lebih beruPa bangunanpasar. DisamPing itu, Permoho-nan awal oihak adat ke PemkabBuleleng- adalah Pengelolaanpasac bukan mohon hibah. Ka-iena itu, tim Pemkab Yang dimo-tori oleh Kabag Ekbang SuPartominta agar pihak Adat meng-kajikembalfpermohonanYa' 6k19

L